Upload
vanxuyen
View
262
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-SPT)
DI PT KALBE FARMA, TBK
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh:
Florentina Charisma Meliana Dewi Untari
NIM F3409034
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
APLIKASI SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) DI PT KALBE FARMA
ABSTRAK
Florentina Charisma Meliana Dewi Untari F3409034
Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan fasilitas yang mudah dan praktis maka Direktorat Jenderal Pajak menginginkan kemudahan sebuah sistem yang dikemas secara komputerisasi dengan mengeluarkan aplikasi elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT).
SPT elektronik merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital, dan mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu melaporkan pajak menggunakan e-SPT. PT Kalbe Farma merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang wajib melaporkan pajak menggunakan e-SPT. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi e-SPT di PT Kalbe Farma.
Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data kuantitatif. Sumber data yang penulis dapat dari data primer yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari PT Kalbe Farma dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari peraturan perpajakan, buku-buku yang terkait. Sedangkan pengumpulan data yaitu dengan observasi/ pengamatan, wawancara/ interview, dokumenter, dan studi kapustakan/ referensi.
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan apklikasi e-SPT terbukti aman, cepat, efisien karena Wajib Pajak tidak perlu mencetak banyak lampiran dan tidak perlu menginput ulang bukti potong dan faktur pajak karena bisa langsung diimpor dari data. Waktu melaporkan e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan aplikasi e-SPT di disket/ flashdisc.
Walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan jaminan keamanan data, akan tetapi Wajib Pajak disarankan untuk selalu membuat back up data e-SPT karena komputer retan dengan virus.
Kata kunci: e-SPT di PT Kalbe Farma
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
SURAT PEMBERITAHUAN ELECTRONIC (e-SPT) APPLICATION at PT KALBE FARMA
ABSTRACT
Florentina Charisma Meliana Dewi Untari F3409034
By the movement and development of information and technology which are giving easy and practise facilitation, Direktorat Jenderal Pajak desires an easy system operated by computer. It is done by releasing Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) application.
e-SPT formed in application program facilitated by Direktorat Jenderal Pajak for wajib pajak. It is used for recording and maintaining SPT and their sheets, generating SPT digital data, and printing SPT that could be reported through electronic media Kantor Pelayanan Pajak.
Direktorat Jenderal pajak commands certain Pengusaha Kena Pajak (PKP), including PT Kalbe Falma, to report their tax through e-SPT. This research has purpose to know the usage of e-SPT at Kalbe Farma.
This research conducted by the writer, uses a quantitative data. Primer source of data is from PT Kalbe Farma and secunder source of data is from learning tax rules and some related books. The data collection method are observation, interview, documenter and referens.
After doing research and explanation, the conclusionn is the usage of e-SPT application approved as safe, fast and efficient application. Wajib Pajak does not need to print some sheets and re-input bukti potong and faktur pajak. All of it could be directly imported from electronic data. When reporting e-SPT to Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak has to save the e-SPT application in their disc/flashdisk.
Eventough Direktorat Jenderal Pajak has given data safety guarantee, but still wajib pajak is recommended to always make an e-SPT data back up because computer is easy affected by virus. Key Word: e-SPT Application at PT Kalbe Farma
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul APLIKASI ELEKTRONIK SURAT
PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA
telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat
Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan FE UNS
Surakarta, Juni 2012
Disetujui dan ditrima oleh
Pembimbing
M. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak.
NIP. 198006042005011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji
Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi
tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Perpajakan
Surakarta, Juni 2012
Tim Penguji Tugas Akhir
1. Christiyaningsih Budiwati, S.E., M.Si., Ak. ( )
NIP. 197511032000122001
Penguji
2. M
. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak. ( )
NIP. 198006042005011001
Pembimbing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
† Bersyukurlah dengan apa yang kamu dapat karena itu semua
karunia dari Tuhan Yesus (penulis)
† Kesabaran melatih kita untuk tidak mudah putus asa (penulis)
† Hadapi segala sesuatu dengan senyuman (penulis)
† Hiasi hari-harimu dengan senyuman (penulis)
Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:
† Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan
kehidupan
† Ibuku tercinta yang telah pulang ke rumah
Bapa di Surga
† Ayah dan adikku tersayang
† Tante, Om dan keluargaku
† Bigbang yang lagu-lagunya telah menemaniku
† Teman-teman seangkatan 2009
† Almamater
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua
berkat, rahmat, anugerah dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “APLIKASI ELEKTRONIK SURAT
PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA, TBK”.
Penyusunan Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas
akhir perkuliahan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III
Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta sehingga memperoleh gelar Ahli
Madya Akuntansi Perpajakan.
Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih belum
sempurna, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang terbatas. Namun berkat
bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, saran dan kesempatan untuk
melaksanakan magang serta dorongan moril, maka Tugas Akhir ini dapat
diselesaikan.
Pada proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan serta segala berkah
dan anugerah sehingga penulis memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang
berguna bagi orang lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
2. Orangtua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat
untuk menyelesaikan magang
3. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta
4. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak selaku ketua jurusan Diploma III
Akuntansi Perpajakan Universitas Sebelas Maret
5. Bapak M. Syafiqurrahman, SE.,MM., Ak selaku pembimbing Tugas Akhir
terimakasih atas bimbingan dan pengarahan di sela-sela kesibukannya
6. Bapak Drs. Sri Hartoko, MBA., Ak selaku Pembimbing Akademik
terimakasih atas waktunya yang telah disediakan untuk penulis
7. Bapak Ahmad Ridwan Nasution, SE.Ak selaku dosen pembimbing dalam
magang
8. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga
penulis mendapat banyak pengetahuan selama kuliah
9. Ibu Ir. Ria Takariyanti MBA selaku General Manager yang telah
mengijinkan penulis untuk magang di PT Kalbe Farma, Tbk
10. Kak Filia Theresia Kurniawaty selaku pembimbing magang dari PT Kalbe
Farma, Tbk, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, saran dan
supportnya selama melaksanakan magang
11. Bapak Fx Chrisnanto yang telah memberi support kepada penulis
12. Untuk Maya, Evril, Siti, Vita, Siska, Murni, Nurul terimaksih atas dukungan
dan kebersamaanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
13. Untuk mbak Maha dan mbak Vero trimakasih atas dukungan semangat dan
supportnya
14. Seluruh pihak tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam menyusun
Tugas Akhir
Demikian Tugas Akhir ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat
bagi penulis maupun pembaca. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis
menyadari masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan
kritik yang membangun.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL……………………………………………………. i
ABSTRAK……………………………………………………………… ii
ABSTRACT……………………………………………………………… iii
HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………. iv
HALAMAN PENGESAHAN..………………………………………… v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………………… vi
KATA PENGANTAR………………………………………………….. vii
DAFTAR ISI……………………………………………………………. x
DAFTAR TABEL………………………………………………………. xii
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………… xiii
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………. xiv
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………. 1
A. Gambaran Umum Perusahaan………………………………........ 1
B. Latar Belakang…………………………………………………… 13
C. Rumusan Masalah……………………………………………….. 15
D. Tujuan Penelitian………………………………………………… 15
E. Manfaat Penelitian……………………………………………….. 16
F. Metode Penelitian……………………………………………….. 16
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN……………………. 19
A. Tinjauan Pustaka………………………………………………… 19
B. Analisis Data dan Pembahasan………………………………….. 40
BAB III TEMUAN……………………………………………………… 58
A. Kelebihan……………………………………………………….. 58
B. Kelemahan………………………………………………………. 59
BAB IV PENUTUP…………………………………………………….. 61
A. Simpulan………………………………………………………… 61
B. Rekomendasi……………………………………………………. 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan SPT Konvensional dengan e-SPT……………… 41
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk……………… 5
Gambar 1.2 Proses Penginputan Bukti Potong dan Faktur Pajak……. 52
Gambar 1.3 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPh………………… 53
Gambar 1.4 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPN………………… 54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pengantar Izin Magang
2. Surat Jawaban dari Instansi Magang
3. Surat Keterangan telah melakukan kegiatan Magang
4. Lembar Penilaian
5. Surat Tanda Terima Laporan Kuliah Magang Kerja
6. Surat Pernyataan Tugas Akhir
7. Report Pajak
8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang tata cara
penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010 tentang bentuk,
isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah PT Kalbe Farma, Tbk
PT Kalbe Farma, Tbk didirikan pada pertengahan tahun 1966 oleh
Dr. Boenjamin Setiawan, Ph.D dan Franciscus Bing Aryanto yang
bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat. Kemudian mereka memutuskan untuk
mendirikan PT Kalbe Farma yang berfokus pada bisnis farmasi. Dr Boen
adalah seorang dokter dan ahli farmakologi yang sangat paham tentang
dunia farmasi, sedangkan Bing yang merupakan saudara Dr. Boen sangat
jeli dalam melihat kesempatan mengembangkan bisnis PT Kalbe Farma.
Bing juga memiliki jaringan bisnis dan relasi yang luas..
PT Kalbe Farma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai
usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta
Utara. Selama lebih dari 40 tahun sejarah perusahaan, pengembangan
usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap
perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, membangun merek-merek produk
yang unggul dan menjangkau pasar internasional dalam rangka
transformasi PT Kalbe Farma menjadi perusahaan produk kesehatan serta
nutrisi yang terintegrasi dengan daya inovasi, strategi pemasaran,
pengembangan merek, distribusi, kekuatan keuangan, keahlian riset dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
pengembangan serta produksi yang sulit ditandingi dalam mewujudkan
misinya untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik.
Sekarang ini, PT Kalbe Farma dikenal sebagai salah satu perusahaan
farmasi terbesar, yang menduduki peringkat ketiga dari 20 perusahaan
farmasi terbesar di Asia Tenggara.
2. Visi, Misi dan Motto
a. Visi PT Kalbe Farma, Tbk:
Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang
didukung oleh inovasi, merek yang kuat dan manajemen yang prima
b. Misi PT Kalbe Farma, Tbk:
Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik
c. Motto PT Kalbe Farma, Tbk:
The Scientific Pursuit of Health for a Better Life
3. Nilai-Nilai Perusahaan
Pendiri PT Kalbe Farma telah mewariskan nilai-nilai Perusahaan
yang sudah didirikan sejak tahun 1966 yang sampai sekarang telah
menjadi pedoman bersikap dan bertindak bagi seluruh karyawan grup
Kalbe. Melalui penggalian nilai-nilai utama Perusahaan yang terus lestari
telah dirumuskan lima nilai Perseroan yaitu “Panca Sradha Kalbe” terdiri
atas:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
a. Saling percaya adalah perekat di antara kami
b. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami
c. Inovasi adalah kunci keberhasilan kami
d. Bertekad untuk menjadi yang terbaik
e. Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami
Panca Sradha Kalbe merupakan filosofi yang melandasi Perseroan
untuk terus bertumbuh mewujudkan misi PT Kalbe Farma “Meningkatkan
Kesehatan untuk Kehidupan yang Lebih Baik”.
4. Jenis usaha/ Kegiatan PT Kalbe Farma, Tbk
Pada tahun 1991 PT. Kalbe Farma, Tbk terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sebagai perusahaan publik. PT Kalbe Farma merupakan
perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara yang
memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar USD 3,6 miliar dan omset
penjualan 10,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2010. PT Kalbe Farma
memiliki fokus bisnis pada 4 divisi yang masing - masing memberikan
kontribusi yang relatif seimbang, yaitu divisi obat resep (kontribusi 25%),
divisi produk kesehatan (kontribusi 17%), divisi nutrisi (kontribusi 22%)
serta divisi distribusi & kemasan (kontribusi 36%). Dengan didukung lebih
dari 15.000 karyawan termasuk 4.000 tenaga pemasaran dan penjualan
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, PT Kalbe Farma mampu
menjangkau 70% dokter umum, 90% dokter spesialis, 100% rumah sakit,
100% apotek untuk pasar obat-obat resep serta 80% untuk pasar produk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
kesehatan dan nutrisi di seluruh Indonesia.
Semangat inovasi yang telah menjadi bagian integral pertumbuhan
Perseroan sejak awal pendiriannya secara berkesinambungan diterapkan
di lingkungan grup Kalbe untuk pengembangan produk baru yang
berdaya jual dan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan bagi
konsumen. Melalui kegiatan riset dan pengembangan di bidang medis, PT
Kalbe Farma mendorong pertumbuhan Perseroan di masa mendatang dan
berperan serta dalam memajukan dunia kesehatan demi meningkatkan
kualitas hidup yang lebih baik. Melalui peningkatan produktivitas, inovasi
dibidang kesehatan serta pengelolaan arus kas yang baik, PT Kalbe Farma
memiliki landasan yang kuat untuk terus bertumbuh sebagai perusahaan
kesehatan yang unggul di Indonesia. Dengan didukung upaya perbaikan
berkesinambungan dalam berbagai proses bisnis dan kualitas sumber daya
manusia, PT Kalbe Farma terus mengembangkan diri untuk “menjadi
perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh
inovasi, merek yang kuat dan manajemen yang prima.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
5. Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk
Note: berdasar data terakhir tahun 2010
Corporate Function Strategic Business Unit
Corporate Legal Pharmaceuticals
Consumer Health Corporate Management System &
Business Development Nutritionals
Distribution & Logistics
Corporate Information Technology &System
Corporate Communication Biopharma
Eye Care Corporate Theasury & Investor
Relations
Medical Deicves Corporate Finance
Accounting & Tax Health Services
Corporate Audit
International
General Meeting of Shareholders
Board of Commissioners
Board of Directors
Nomination Committee
Remuneration Committe
Risk Management Committee
GCG Committee
Audit Committee
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
6. Job Descreptions PT Kalbe Farma, Tbk
a. General Meeting of Shareholders/ Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kekuasaan
dan wewenang tertinggi. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat
dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui
perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan
menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau
keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi. Keputusan yang
diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. Tanpa
mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS,
RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi
terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi
untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang–undangan.
b. Board of Commissioners/ Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan baik secara
umum maupun khusus, memberikan nasehat kepada Direksi dalam
mengelola Perseroan, serta melakukan pemantauan terhadap
efektivitas praktek GCG (Good Corporate Governance) yang
diterapkan Perseroan, pelaksanaan pengendalian internal serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain mencakup:
1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh
Direksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana
kerja dan anggaran tahunan perseroan.
2. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas
pengelolaan operasional perseroan.
3. Mengawasi pengelolaan perseroan atas kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan.
4. Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris
dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan.
5. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS
Tahunan.
6. Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit.
Komposisi Dewan Komisaris
Susunan Dewan Komisaris Kalbe adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Johannes Setijono
Komisaris : Santoso Oen
Jozef Darmawan Angkasa
Ferdinand Aryanto
Komisaris Independen : Wahjudi Prakarsa
Farid Anfasa Moeloek
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
c. Board of Directors/ Direksi
Direksi menjalankan kepengurusan dan pengelolaan atas
Perseroan dengan merumuskan berbagai kebijakan, rencana kerja,
anggaran perusahaan, sasaran jangka pendek dan jangka panjang serta
melakukan implementasi dan pemantauan atas pelaksanaannya dalam
mewujudkan visi dan misi Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing
sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan
oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan
wewenang yang diberikan oleh RUPS.
Komposisi Direksi
Susunan Direksi Kalbe adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Bernadette Ruth Irawati Setiady
Wakil Presiden Direktur : Johanes Berchman Apik Ibrahim
Direktur : Budi Dharma Wreksoatmodjo
Herman Widjaja
Vidjongtius
d. Audit Committee/ Komite Audit
Peran Komite Audit adalah untuk menunjang kinerja Dewan
Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan
Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
1. Melakukan evaluasi dan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan
secara periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi
yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
serta hasil audit oleh Unit Audit Internal.
3. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian
internal.
4. Melakukan kajian atas kompetensi dan independensi auditor
eksternal serta atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit
eksternal.
5. Memberikan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Audit
untuk tahun buku yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan
auditor eksternal.
Wewenang Komite Audit antara lain adalah memiliki akses
yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta
sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.
Susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
Ketua : Farid Anfasa Moeloek
Anggota : Ichsan Gunawan
Dianawati Sugiarto
e. Remuneration Committee/ Komite Remunerasi
Komite Remunerasi bertugas dalam membantu Dewan
Komisaris untuk menentukan kebijakan remunerasi bagi Dewan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Komisaris dan Direksi. Komite Remunerasi bertanggung jawab
kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab dari Komite
Remunerasi antara lain adalah:
1. Menentukan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
2. Melakukan peninjauan remunerasi berdasarkan perkembangan skala
usaha, perolehan pendapatan, aset perseroan dan/ atau benchmark/
salary survey minimal 1 (satu) tahun untuk diajukan dalam RUPS.
3. Menentukan jumlah remunerasi yang diberikan kepada para
Komisaris dan Direktur Perseroan.
Susunan keanggotaan Komite Remunerasi sebagai berikut:
Ketua : Johannes Setijono
Anggota : Bernadette Ruth Irawati Setiady
Johanes Berchman Apik Ibrahim
f. Business Risk Committee/ Komite resiko Usaha
Komite Risiko Usaha bertanggung jawab mengawasi sistem dan
pendekatan yang dilakukan untuk melakukan identifikasi, kajian dan
penanganan berbagai risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Tugas dan
tanggung jawab dari Komite Risiko Usaha antara lain adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
1. Menyusun kebijakan terkait dengan penilaian risiko dan manajemen
risiko.
2. Memberikan evaluasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan
prinsip-prinsip manajemen risiko Perseroan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan serta penanganan risiko yang
dihadapi oleh Perseroan.
Susunan keanggotaan Komite Risiko Usaha sebagai berikut:
Ketua : Johannes Setijono
Anggota : Jozef Darmawan Angkasa
Budi Dharma Wreksoatmodjo
Vidjongtius
g. Good Corporate Governance (GCG) Committee/ Komite GCG
Komite GCG bertanggung jawab atas implementasi GCG di
lingkungan Perseroan. Tugas dan tanggung jawab komite GCG antara
lain adalah:
1. Mengevaluasi implementasi GCG di lingkungan Perseroan.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan
kelengkapan GCG dalam Perseroan.
3. Memastikan kebijakan yang berlaku dalam Perseroan telah sesuai
dengan budaya, etika, nilai Perseroan dan sesuai dengan asas GCG.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris terkait
dengan pengembangan dan penerapan GCG.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Susunan keanggotaan Komite GCG sebagai berikut:
Ketua : Vidjongtius
Wakil Ketua : Agustinus Haryono
Anggota : Bernadus Karmin Winata
Joyce V. Handajani
Febiana Rinasari
h. Nomination Committee/ Komite Nominasi
Komite Nominasi bertugas dalam membantu Dewan Komisaris
untuk menentukan kebijakan nominasi bagi Dewan Komisaris dan
Direksi. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi antara
lain adalah:
1. Menyusun pedoman dan prosedur nominasi bagi calon anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
calon Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada
RUPS.
Susunan keanggotaan Komite Nominasi sebagai berikut:
Ketua : Johannes Setijono
Anggota : Bernadette Ruth Irawati Setiady
Johanes Berchman Apik Ibrahim
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
B. Latar Belakang
Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar yang digunakan
untuk pembangunan di dalam negara dan membiayai pengeluaran negara.
Maka dari itu wajib pajak dituntut untuk membayar pajak. Akan tetapi
permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan
perubahan sosial ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih
lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib
pajak.
Pajak sendiri terdiri atas bermacam-macam jenis, diantaranya yaitu
pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan merupakan
pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan atas
penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak
Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun
tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat
dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan
terhadap subyek pajak atas pembelian atau penggunaan barang kena pajak
atau jasa kena pajak dari pengusahan kena pajak. Oleh karena itu Pajak
Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga
memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat
Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.
Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan,
industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun
seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun ia
tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak
yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan
disetorkan ke kas Negara.
Dalam menyetorkan pajak ke kas Negara Wajib Pajak terlebih dahulu
harus menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk melaporkan besarnya pajak
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah ditunjuk. Barulah Wajib Pajak
menyetorkan besarnya pajaknya ke bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh
Direktorat Jenderal Pajak kemudian Wajib Pajak membuat Surat Setoran
Pajak (SSP) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
Surat pemberitahuan sendiri terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu Surat
Pemberitahuan (SPT) Konvensional dan Surat Pemberitahuan elektronik (e-
SPT). SPT Konvensional adalah SPT yang digunakan untuk menyampaikan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam bentuk formulir
kertas. e-SPT adalah SPT yang digunakan untuk menyampaikan besarnya
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam bentuk soft copy yang
disimpan dalam flashdisc/ disket.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Aplikasi e-SPT ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena
kemajuan teknologi dan informasi yang sudah berkembang dapat
memberikan fasilitas yang mudah dan praktis dengan sebuah sistem yang
dikemas secara komputerisasi. Direktorat Jendral Pajak mewajibkan agar
Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dalam melaporkan Surat
Pemberitahuan menggunakan e-SPT dengan tujuan mempermudah wajib
pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Perusahaan yang penulis teliti yaitu PT Kalbe Farma merupakan salah
satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang oleh Direktorat Jenderal
Pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya menggunakan e-SPT. Maka
dari itu penulis memilih judul “APLIKASI ELEKTRONIK SURAT
PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA”.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah “Bagaimana aplikasi e-SPT di PT Kalbe Farma ?”
D. Tujuan Penelitian
Penelitian yang telah penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui
penggunaan aplikasi e-SPT dalam melaporkan PPh dan PPN di PT Kalbe
Farma.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,
antara lain:
1. Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang proses
pelaporan pajak menggunakan e-SPT pada perusahaan.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam menggunakan e-SPT
untuk melaporan SPT atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya yang ingin
mengetahui dan menambah wawasan tentang proses pelaporan SPT
menggunakan e-SPT pada perusahaan atas Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai.
F. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan penulis di PT Kalbe Farma. Penelitian ini
dilakukan karena penulis ingin menganalisis suatu sistem pelaporan
pajak yang menggunakan apliksi e-SPT di PT Kalbe Farma.
2. Data Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data kuantitatif
yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
3. Sumber Data
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang
diteliti. Data primer dapat diperoleh salah satunya melalui informan.
Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan
yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, undang-undang
yang berlaku, dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi/ Pengamatan
Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung
ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas
permasalahan yang ada.
b. Interview/ Wawancara
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara
mendalam dengan pertanyaan.
c. Dokumenter
Dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen
yang berkaitan dengan sistem pelaporan e-SPT.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
d. Referensi/ Studi Kepustakaan
Pengumpulan data dengan cara mengambil dari literatur-
literatur seperti Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Dirjen
Pajak, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan
penelitian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka
1. Pajak
a. Pengertian Pajak
Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli
memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak
yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku
Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2010:3).
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri
yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:
1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,
dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur.
b. Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi
pajak yaitu sebagai berikut:
1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai
contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran
Pendapatan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.
2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh:
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras,
dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
2. Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 angka 11 menyebutkan
bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau
pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak dan/
atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
(Suhartono dan Ilyas, 2010: 34) bagi Pengusaha Kena Pajak,
fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang:
1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain
dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat
Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkannya.
Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi SPT
dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk elektronik dengan
benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan
jelas dalam mengisi SPT adalah:
1) Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2) Lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan
dengan Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan
3) Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari Objek Pajak
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada
Wajib Pajak, formulir SPT disediakan di kantor-kantor Direktorat
Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau
Wajib Pajak. Pengambilan SPT dengan cara lain juga dapat
dilakukan Wajib Pajak dengan mengakses situs Direktorat Jenderal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Pajak. Penegasan pada pasal 3 ayat (2) untuk setiap Wajib Pajak
yang wajib mengisi SPT dan Wajib Pajak yang telah mendapat izin
Menteri Keuangan untuk menyelanggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, mengambil
sendiri SPT atau mengambil dengan cara lain yang tata caranya
diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan masalah penandatangan
SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau
tanda tangan elektronik atau digital, semuanya mempunyai kekuatan
hukum ynag sama dengan tanda tangan biasa (pengaturannya
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan).
c. Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)
Jenis SPT sebagai berikut:
1) SPT tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun
Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
a) SPT Masa Pajak Penghasilan
b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Surat Pemberitahuan untuk melaporkan penghitungan dan
penyetoran pajak yang dilakukan selama 1 (satu) bulan/ masa
pajak adalah sebagai berikut:
a) SPT Masa Pasal 21
(i) Melaporkan penghitungan dan penyetoran pemotongan
PPh Pasal 21 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak.
(ii) SPT Masa PPh Pasal 2 wajib dilaporkan tiap-tiap masa
pajak meskipun tidak ada pemotongan atau penyetoran
PPh Pasal 21 pada bulan/ masa pajak yang
bersangkutan.
(iii) Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21 ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk hard copy atau
e-SPT.
(iv) Khusus SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember
melaporkan penghitungan PPh Pasal 21 selama 1 (satu)
tahun, dam penyetoran PPh Pasal 21 selama Januari
sampai dengan November sehingga selisihnya
merupakan PPH Pasal 21 masa pajak Desember yang
harus disetor.
b) SPT Masa PPh Pasal 22
(i) Melaporkan penghitungan dan penyetoran pemungutan
PPh Pasal 22 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
(ii) SPT Masa PPh Pasal 22 bersifat insidental sehingga
hanya wajib dilaporkan apabila pada masa pajak
tersebut terdapat pemungutan dan penyetoran PPh
Pasal 22, apabila tidak ada pemotongan dan
pemungutan PPh Pasal 22 pada suatu bulan/ masa pajak
maka tidak mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan SPT PPh Pasal 22 masa pajak tersebut.
(iii) Bentuk SPT Masa PPh Pasal 22 ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk hard copy atau
e-SPT.
c) SPT Masa PPh Pasal 23
Melaporkan penghitungan dan penyetoran
pemotongan PPh Pasal 23 selama 1 (satu) bulan/ masa
pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 bersifat
insidental.
d) SPT Masa PPh Pasal 26
Melaporkan penghitungan dan penyetoran
pemotongan PPh Pasal 26 selama 1 (satu) bulan/ masa
pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 bersifat
insidental.
e) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bagi Pemotong Pajak
Melaporkan penghitungan dan penyetoran
pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 selama 1 (satu) bulan/ masa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
pajak. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat
insidental.
f) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bagi Wajib Pajak Penerima
Penghasilan
(i) Melaporkan penghitungan dan penyetoran pemotongan
PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan sendiri selama 1
(satu) bulan/ masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh
Pasal 4 ayat 2 bersifat insidental.
(ii) SPT tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak
penerima penghasilan apabila terdapat penghasilan
Pasal 4 ayat 2 yang tidak dipotong oleh pihak lain.
g) SPT Masa PPh Pasal 15
Melaporkan penghitungan dan penyetoran
pemotongan PPh Pasal 15 selama 1 (satu) bulan/ masa
pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 bersifat
insidental.
h) SPT Masa PPh Pasal 25
(i) Melaporkan penyetoran PPh Pasal 25 (angsuran pajak
dalam tahun berjalan yang dibayar sendiri) yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak
Orang Pribadi yang mempunyai usaha/ perkerjaan
bebas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
(ii) Pelaporan PPh Pasal 25 bersifat rutin sehingga wajib
melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 meskipun nihil.
(iii) Bentuk SPT Masa PPh Pasal 25 adalah Surat Setoran
Pajak (SSP) lembar ke-3.
i) SPT Masa PPN
(i) Melaporkan penghitungan PPN tiap-tiap bulan oleh
Pangusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pangusaha
Kena Pajak, dan pemungutan PPN yang dilakukan oleh
bendaharawan APBN/ APBD.
(ii) Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN tiap-tiap
bulan meskipun tidak ada transaksi terutang PPN
bulan/ masa pajak yang bersangkutan, kecuali
bendaharawan APBN/ APBD yang bersifat insidental.
d. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak
menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Cara
penyampaian SPT:
1) Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat
2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3) Cara lain yang dilakukan dengan:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
a) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
(perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk
pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti
pengiriman surat
b) e-Filing melalui ASP (Application Service Provider)
ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai
perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk
dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagai
perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau
pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara
elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan
Tanda Penerimaan Surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT,
tetapi juga mengikuti cara penyampaian SPT. Terhadap SPT yang
disampaikan:
1) Secara langsung, akan diberikan Tanda Penerimaan Surat
melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan
Pajak.
2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah menjadi bukti
penerimaan SPT.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
3) Dengan cara lain yaitu:
a) Melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau
Tanda Penerimaan Surat.
b) E-Filing dengan bukti penerimaan elektronik.
Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang
meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima
Elektronik (NTTE), dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP
(NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa aplikasi
(ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.
e. SPT dianggap tidak disampaikan jika:
1) SPT tidak ditandatangani
2) SPT tidak dilampiri keterangan dan/ atau dokumen sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
a) SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran, merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan
b) SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/ atau dokumen
sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu laporan
keuangan bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, laporan
keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, Surat Kuasa
apabila ditandatangani bukan oleh pengurus atau Wajib
Pajak yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
3) SPT lebih bayar disampaiakan telah lewat 3 (tiga) tahun sesudah
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak,
dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
4) SPT disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan
pemeriksaan/ menerbitkan surat ketetapan pajak
f. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Walaupun batas waktu penyampaian SPT sudah ditetapkan,
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT
Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang harus dilampiri
dengan Surat Kuasa Khusus. Bentuk pemberitahuan perpanjangan
SPT yaitu berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau bentuk
elektronik. Batas penyampaian SPT Tahunan yaitu sebagai berikut:
1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama
4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian
SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan dengan melampirkan beberapa lampiran
sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
1) Penghitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun
Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang
2) Laporan Keuangan sementara
3) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak terutang.
Cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan
sama dengan penyampaian SPT. Jika pemberitahuan perpanjangan
SPT tidak memenuhi syarat maka dianggap bukan pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan.
g. Sanksi Terlambat atau Tidak menyampaikan SPT
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan
penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar:
1) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan masa pajak Pertambahan Nilai,
2) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
lainnya,
3) Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
4) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
a. Pengertian SSP
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,
2009: 29)
b. Fungsi SSP
Mardiasmo (2009: 35) mengemukakan, bahwa SSP berfungsi
sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat
kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah
mendapat validasi.
4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)
a. Pengertian e-SPT
e-SPT adalah Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk
program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal
Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT
beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya,
generate data SPT digital, dan mencetak SPT dan dapat dilaporkan
melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Menurut Richa PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam
bentuk elektronik tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan
SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy). Untuk memperoleh
e-SPT, Wajib Pajak dapat mangunduh di www.pajak.go.id atau
dapat meminta aplikasi e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.
b. PKP Tertentu Yang Wajib Menyampaikan e-SPT
Menurut www.infotekno.co.id berikut PKP tertentu yang wajib
menyampaikan e-SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak:
1) Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dimaksud adalah PKP
dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam
satu Masa Pajak, yang meliputi PKP yang melaporkan
pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa
Kena Pajak (JKP)/ Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
2) PKP yang menerbitkan faktur pajak selain faktur pajak, yang
menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan
identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau
menerima nota retur/ nota pembatalan.
3) PKP yang melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor
BKP dan/ atau Surat Setoran Pajak (SSP), atas pemanfaatan
BKP tidak berwujud/ JKP dari luar daerah pabean.
4) PKP yang menerima faktur pajak yang dapat dikreditkan dan/
atau menerbitkan nota retur/ nota pembatalan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
5) PKP yang menerima faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan
atau mendapat fasilitas dan/ atau menerbitkan nota retur/nota
pembatalan, atas pengembalian BKP/ pemanfaatan JKP yang
pajak masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat
fasilitas.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menyampaikan SPT
dalam bentuk elektronik, tidak diperbolehkan lagi menyampaikan
SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
c. Fasilitas e-SPT
1) Fasilitas e-SPT PPh
Data perpajakan yang akan direkam adalah:
a) Register Aplikasi, yaitu nomor register pada saat Wajib
Pajak meng-install pertama kali software aplikasi SPT PPh
elektronik.
b) Data identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas:
(i) Wajib Pajak pemotong/ pemungut. Unsur yang direkam
yaitu: NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP,
pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti
potong/ pungut, nomor awal bukti potong/ pungut,
kode kurs mata uang yang digunakan
(ii) Wajib Pajak dipotong/ dipungut, unsur yang direkam
yaitu: NPWP, nama, alamat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
(iii) Pengguna aplikasi atau user. Unsur yang direkam yaitu:
user ID, nama user, password
c) Bukti potong/ pungut PPh. Beberapa bukti potong/ pungut
PPh yang dapat direkam yaitu:
(i) PPh Pasal 21
(ii) PPh Pasal 21 (Final)
(iii) PPh atas impor (oleh bendaharawan Direktorat
Jenderal Bea Cukai/ DJBC)
(iv) PPh Pasal 22 (untuk industri/ eksportir tertentu)
(v) PPh Pasal 22 oleh badan usaha industri rokok (final)
(vi) PPh Pasal 23
(vii) PPh Pasal 23 (final)
(viii) PPh Pasal 26
(ix) PPh hadiah undian
(x) PPh bunga deposito/ tabungan, diskonto, jasa giro
(final)
(xi) PPh penjualan saham dan/ atau obligasi yang
diperdagangkan di bursa efek
(xii) PPh atas persewaan tanah dan/ atau bangunan
(xiii) PPh jasa konstruksi (final)
(xiv) PPh bunga dan diskonto obligasi yang
diperdagangkan dan/ atau dilaporkan
perdagangannya di bursa efek
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
(xv) PPh atas imbalan kepada perusahaan pelayaran DN/
Dalam Negeri (final)
(xvi) PPh kepada perusahaan pelayaran dan/ atau
penerbangan LN/ Luar Negeri (final)
(xvii) PPh atas imbalan yang dibayarkan kepada
perusahaan penerbangan DN (Dalam Negreri)
d) Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:
(i) Jenis SPT masa
(ii) Masa Pajak
(iii) Tahun Pajak
(iv) Tanggal setor
(v) Kode jenis pajak
(vi) Kode jenis setoran
(vii) Jumlah pembayaran
Hasil perekaman data dapat dilihat langsung oleh
pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir
perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman
yaitu:
(i) Daftar bukti potong/ pungut PPh pasal 21 dan/ atau pasal 26
(ii) Daftar bukti potong PPh pasal 22
(iii) Daftar bukti potong PPh pasal 23 dan/ atau pasal 26
(iv) Daftar bukti potong PPh pasal 4 ayat (2)
(v) Daftar bukti potong PPh pasal 15
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
(vi) Surat pemberitahuan. Dapat dilihat setelah melakukan
proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan
transaksi di bukti potong/ pungut ke lembar SPT.
Hasil perekaman data dapat dicetak langsung dalam
bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu
bukti potong/ pungut, SPT. Dengan menggunakan program
aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim
secara on-line ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui
jaringan internet.
2) Fasilitas e-SPT PPN
Fasilitas dalam e-SPT PPN:
a) Perekaman data SPT besarta lampirannya sistem e-SPT
menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan
lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan
secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data
lampiran dan SPT Induk
b) Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya.
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan
perekaman SPT pembetulan
c) User Profiles. Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk
mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan
tanggungjawabnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
d) Memelihara data Wajib Pajak lawan transaksi. Sistem e-
SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data
Wajib Pajak lawan transaksinya
e) Impor Data lampiran. Sistem e-SPT memiliki kemampuan
untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu,
yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak
atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-
SPT lainnya
f) Generate Data Digital SPT
e-SPT memiliki fasilitas untuk menghasilkan data
digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam
bentuk disket ataupun dikirimkan secara online melalui
fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk melakukan
pencetakan SPT Induk baik SPT Induk PPN ataupun SPT
Induk PPNBM.
5. e-Filing
a. Pengertian e-Filing
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang
tatacara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik
menyatakan bahwa e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau
Application Service Provider (ASP).
b. Manfaat e-Filing
Adapun manfaat dari e-Filing bagi Wajib pajak yaitu:
1) Pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat
tanpa mengenal hari libur
2) Kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi pada saat
pengisian data pada formulir e-SPT, tanpa harus menghapus atau
mengganti kertas lembar SPT
3) Penyederhanaan proses dimana pelaporan SPT tidak perlu
dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di kantor
Pelayanan Pajak (KPP)
4) Konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak atas penerimaan
laporan pajak dapat diperoleh saat itu juga (real time), setelah
data-data yang dikirim telah benar dan lengkap
5) Sentralisasi penyampaian SPT PPN bagi Wajib Pajak Badan
yang memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan sehingga
dapat mempermudah konsilidasi pelaporan antar cabang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
B. Analisis Data dan Pembahasan
Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak
setiap masa pajak. Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya pajak ke KPP
(Kantor Pelayanan Pajak) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), SPT
sendiri terdiri dari 2 (dua) macam jenis yaitu SPT Konvensional (SPT dalam
bentuk kertas) dan SPT Elektronik (e-SPT). SPT Konvensional merupakan
alat untuk menyampaikan besarnya pajak secara manual menggunakan kertas
sedangkan e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk
program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak
kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta
lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT
digital, dan mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke
Kantor Pelayanan Pajak.
Aplikasi ini lebih efisien dibandingkan dengan SPT konvensional
(dalam bentuk kertas) karena aplikasi ini tidak menggunakan kertas. Aplikasi
ini sangat membantu untuk meringankan pekerjaan wajib pajak, bahkan tidak
hanya Wajib Pajak saja yang mendapat keuntungan tetapi juga pegawai pajak
juga untung dalam penggunaan e-SPT. Pegawai pajak/ fiskus tidak akan
menyimpan SPT Konvensional dalam jumlah banyak sehingga formulir SPT
tidak akan bertumpuk-tumpuk. Terdapat beberapa perbedaan antara SPT
Konvensional dengan e-SPT, berikut ini penulis sampaikan berbedaan SPT
konvensional dengan e-SPT:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Tabel 1.1
Perbedaan SPT Konvensional (Dalam Bentuk Kertas)
dengan SPT Elektronik (e-SPT)
Pembeda SPT Konvensional e-SPT
Penggunaan kertas
Banyak menggunakan kertas
Sedikit menggunakan kertas
Pelaporan ke KPP Dilaporkan langsung ke KPP
Dapat dilaporkan melalui internet atau datang langsung ke KPP
Perekaman Identitas Perusahaan dan Perusahaan Identitas Lawan
Tidak dapat merekam identitas perusahaan dan identitas perusahaan lawan
Dapat merekam identitas perusahaan dan identitas perusahaan lawan
Keamanan Data Data yang direkam dapat rusak karena kertas basah atau sobek
Data dapat direkam dengan aman
Kesalahan Pengisian SPT
Kemungkinan kesalahan pengisian dan perekaman SPT cukup tinggi
Kemungkinan kesalahan pengisian dan perekaman SPT rendah
Waktu Pengisian SPT
Pengisian formulir memerlukan waktu yang cukup lama
Pengisian data tidak memerlukan waktu yang lama
Kemungkinan Data Hilang
Kemungkinan besar lembar SPT dapat terselip dan susah dicari
Jika terdapat penyampaian SPT yang missing (hilang) dapat ditemukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
1. Penggunaan Kertas
Jika dalam melaporkan pajak menggunakan SPT Konvensional (SPT
manual dalam bentuk kertas) maka SPT induk maupun lampiran-lampirannya
berbentuk kertas, padahal setiap perusahaan mempunyai banyak transaksi
setiap bulan maupun setiap tahunnya jadi dengan sendirinya lampiran-
lampiran yang ada di dalam SPT akan banyak sehingga akan menumpuk,
sedangkan jika perusahaan menggunakan e-SPT hanya mencetak SPT induk
sedangkan lampirannya berupa data yang dimasukkan ke dalam flashdisc atau
disket sehingga perusahaan tidak akan repot dan akan lebih efisien dalam
malaporkan pajaknya.
2. Pelaporan SPT ke KPP
Dalam melaporkan pajak, jika perusahaan menggunakan SPT
Konvensional hanya dapat dilaporkan langsung ke KPP (Kantor Pajak
Pratama) akan tetapi jika menggunakan e-SPT perusahaan bisa melapor pajak
langsung ke KPP (Kantor Pajak Pratama) atau bisa menggunakan fasilitas e-
Filing yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu fasilitas
pelaporan SPT secara elektronik (melalui media internet), sehingga Wajib
Pajak orang pribadi dapat melaporkan pajak dengan efisien dari rumah atau
tempatnya bekerja begitu juga dengan Wajib Pajak badan dapat melaporkan
pajak dengan efisien dari lokasi kantor usahanya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
3. Perekaman Identitas Perusahaan dan Perusahaan Lawan
SPT Konvensional tidak dapat merekam data identitas perusahaan dan
identitas perusahaan lawan karena datanya ditulis manual pada saat
pembuatan SPT, sedangkan untuk e-SPT dapat merekam data identitas
perusahaan pada saat awal menginstal program e-SPT dan merekam identitas
perusahaan lawan pada saat memasukan data sehingga jika menggunakan
program aplikasi lagi tidak usah mengetik identitas perusahaan maupun
identitas perusahaan lawan.
4. Keamanan Data
Data yang direkam dengan SPT manual yang berbentuk formulir dapat
rusak dikarenakan formulirnya sobek atau basah, sedangkan jika data direkam
menggunakan e-SPT maka data aman karena data disampaikan dengan
menggunakan disket atau flashdisc atau e-filing sehingga data tidak akan
rusak seperti sobek atau basah dan akan lebih efisien.
5. Kesalahan Pengisian SPT
Jika dalam melaporkan pajak menggunakan SPT Konvensional (dalam
kertas) waktu mengetik identitas perusahaan, identitas perusahaan lawan, dan
nominal angka kemungkinan besar bisa terjadi kesalahan. Sedangkan jika
menggunakan e-SPT kemungkinan terjadi kesalahan sedikit karena data
sudah direkam dari awal sedangkan nominal angka yang direkam sesuai
dengan data yang dimasukkan dari awal karena besarnya pajak yang terutang
akan secara otomatis dihitung sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
6. Waktu Pengisian SPT
Dalam mengisi SPT Konvensional (dalam bentuk kertas) memerlukan
waktu yang lama karena mengisi data identitas perusahaan, menghitung
besarnya pajak yang terutang, mengisi besarnya nominal biaya atau
pendapatan, sedangkan jika mengisi menggunakan e-SPT tidak memerlukan
waktu yang lama karena data identitas perusahaan maupun identitas
perusahaan lawan sudah direkam jadi sudah tidak mengisi lagi. Dan dalam
menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan sudah tidak
menghitung lagi karena program e-SPT secara otomatis sudah menghitung
sendiri, sedangkan besarnya nominal angka dimasukkan saat terjadi transaksi.
Maka dari itu waktu pengisian e-SPT sangat efisien daripada SPT
konvensional.
7. Kemungkinan Data Hilang
Dalam perusahaan terdapat banyak surat-surat dan dokumen-dokumen
jika perusahaan menggunakan SPT konvensional kemungkinan dapat terjadi
formulir SPT terselip ke dalam dokumen-dokumen atau surat-surat sehingga
perusahaaan akan kesulitan dalam mencarinya karena dokumen-dokumen
atau surat-surat dalam jumlah banyak, sedangkan jika perusahaan
menggunakan e- SPT dan terjadi missing (hilang) atau lupa menaruh data
maka akan dengan mudah dicari dengan menggunakan item search pada
sistem komputer, sehingga data dapat ditemukan dan perusahaan tidak perlu
khawatir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Dari perbedaan antara SPT Konvensional dengan e-SPT diatas maka
dapat diketahui bahwa aplikasi e-SPT lebih efisien, aman, mudah dalam
melaporkan pajak. Maka dari itu PT kalbe Farma dalam menyampaikan
pajaknya menggunakan aplikasi e-SPT, PT Kalbe Farma merupakan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang oleh Direktorat Jenderal Pajak
wajib melaporkan pajak menggunakan aplikasi e-SPT.
PT Kalbe Farma merupakan salah satu PKP tertentu yang wajib
melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT ini mulai
digunakan oleh PT Kalbe Farma sejak tahun 2004. Setelah tahun 2004 PT
Kalbe Farma menggunakan e-SPT maka untuk tahun-tahun berikutnya PT
Kalbe Farma tidak diperbolehkan menggunakan SPT Konvensional dalam
melaporkan pajak.
Perusahaan yang penulis teliti berada di Cikarang Bekasi, perusahaan
disini tidak menangani transaksi penjualan barang dagangan/ obat melainkan
hanya menangani transaksi pembelian dan pengeluaran/ biaya-biaya.
Transaksi mengenai penjualan barang dagangan ditangani oleh PT Kalbe
Farma yang berada di Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Proses pelaporan perpajakan ini dimulai dari transaksi pembelian,
pemasaran produk, penggunaan jasa-jasa, misalnya jasa auditor. Dari
transaksi-transaksi yang terjadi akan dibuat voucher oleh bagian divisi yang
telah melakukan transaksi. Misalnya di divisi pembelian telah terjadi
pembelian maka akan dibuat voucher mengenai pembelian atau di divisi
Human Resourse Department telah memasang iklan maka akan dibuat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
voucher. Setiap voucher terdiri dari purchase order, surat jalan, invoice,
faktur pajak, faktur penjualan. Voucher sendiri terdiri atas beberapa jenis
yaitu:
1) PO PM (Purchase Order Packing Material)
PO PM merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai
pembelian kemasan barang dagang/ obat.
2) PO RM (Purchase Order Raw Material)
PO RM merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai
pembelian bahan baku barang dagang/ obat.
3) PO GI (Purchase Order General Item)
PO GI merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai
pengeluaran atau biaya yang bersifat umum biaya jasa konstruksi,
pembelian peralatan kantor, biaya untuk perawatan mesin dan lain-lain.
4) Voucher Impor
Voucher impor merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai
pembelian dari luar negeri.
5) Non-PO (Non Purchase Order)
Non-PO merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai
pengeluaran atau biaya tanpa harus memesan terlebih dahulu.
Transaksi-transaksi tersebut akan masuk ke bagian Tax terlebih dahulu
setelah itu baru masuk ke bagian Finance Accounting. Di bagian Tax
voucher-voucher tersebut akan diterima oleh admin untuk diverifikasi terkait
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
kebenaran data, kelengkapan dokumen, kebenaran account, perlakuan
perpajakan (tentang pengenaan PPN/ Pemotongan PPH). Jika terdapat
voucher yang kurang lengkap atau salah dalam perlakuan perpajakan maka
voucher tersebut dikembalikan ke divisi yang telah mengirim voucher
tersebut untuk dilengkapi atau dibenarkan. Jika sudah sesuai dan benar maka
dibuatkan bukti potong jika ada bukti potong dan jika terdapat pengembalian
barang (retur pembelian) maka oleh admin dibuatkan nota retur masukan lalu
faktur pajak yang asli di dalam voucher tersebut akan diambil. Setelah itu
diberi stempel faktur pajak telah diambil dan diberi stempel tanggal
pengecekan.
Setelah voucher dicek oleh admin voucher tersebut diserahkan ke staff/
officer untuk diverifikasi kembali hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika
ada kesalahan yang terlewatkan saat admin mengecek voucher. Setelah
diverifikasi dibuat jurnal jika terdapat voucher yang tidak dipotong pajak
misalnya dalam pembelian barang penjual belum merupakan PKP (Pengusaha
Kena Pajak) maka voucher langsung diserahkan ke bagian akuntansi untuk
dibukukan.
Faktur pajak yang telah diambil tersebut diurutkan bedasarkan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak) yang terkecil ke terbesar, jika terdapat vendor
yang fakturnya lebih dari maka faktur diurutkan sesuai dengan nomor faktur
pajak yang diurutkan dari nomor terkecil ke terbesar kemudian diinput ke
data entry. Untuk bukti potong yang telah dibuat admin diverifikasi ulang
oleh staff/ officer untuk kemudian di approve, sebelum mengapprove bukti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
potong diverikasi kebenarannya agar bukti potong yang di approve di VB
(Visual Basic) tidak terjadi kesalahan. VB merupakan salah satu program
yang dipakai PT Kalbe Farma untuk penginputan dan pembuatan bukti
potong PPh yang telah dipotong PT Kalbe Farma kepada vendor, dan juga
penginputan faktur pajak PPN masukan Kalbe Farma yang diterima PT Kalbe
Farma dari vendor.
Menurut Herlina (2010) pembayaran PPh di PT Kalbe Farma yaitu
pembayaran pada tanggal 10 untuk SPT PPh pasal 21, 23/26, 4(2), dan 15
(jika ada), pembayaran pada tanggal 15 untuk PPh Masa 25 badan dan PPN
Jasa Luar Negeri, pembayaran tanggal H-1 akhir bulan hari kerja untuk SPT
PPN 1111, sedangkan pelaporan pajak di PT Kalbe Farma yaitu lapor pada
tanggal 16-20 untuk SPT PPh Pasal 21 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
LTO/ Large Tax Office (KPP untuk Wajib Pajak besar) 2 Gambir dan Bekasi,
Padang, Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Manado (lewat kantor pos) dan
SPT PPh Pasal 23/26, 4(2), 15 dan SSP pembayaran PPh masa 25 ke KPP
LTO 2. Lapor akhir bulan hari kerja untuk SPT PPN 1111.
a. Pelaporan dan Pembayaran PPh
Jurnal yang telah dibuat oleh staff/ officer yaitu ledger PPh 21, 23,
26 dan PPh final direkon dengan jurnal yang telah dibuat oleh bagian
akuntansi yaitu general ledger. Bukti potong yang telah di approve di
VB kemudian direkon ledger PPh yang sudah sama dengan general
ledger. Untuk bukti potong dengan nilai mata uang asing tanggal di VB
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
harus disesuaikan dengan tanggal yang ada di ledger karena
mempengaruhi atas kurs pajak yang digunakan. Bukti potong tersebut
kemudian diurutkan dari nomor terkecil sampai yang terbesar. Ekspor
data bukti potong csv (comma delimeted) di VB atas PPh pasal 21, 23, 26
dan PPh final di upload ke e-SPT. Apabila terdapat PPh pasal 15 data
bukti potong langsung diinput manual ke e-SPT. CSV merupakan salah
satu jenis bentuk penyampaian data dalam Microsoft Office seperti
Microsoft Word atau Microsoft Excel.
Untuk SPT PPh Pasal 21 SPT yang dibuat sebanyak 7 KPP yaitu
KPP LTO gambir, Bekasi, Padang, Badung, Banjarmasin, Manado,
Denpasar. Setelah SPT selesai dibuat dan nilai yang tercantum di SPT
induk sama dengan yang ada di rekonsiliasi barulah SPT induk di print
sebanyak 2 lembar dan dimintakan tandatangan kepada General
Manager, print lampiran bukti potong, dan print bukti potong untuk PPh
21, PPh 26 dan PPh Final. Kemudian buat SSP (Surat Setoran Pajak) di
Citibank E-Tax sesuai yang tercantum di masing-masing SSP yang
diinput di e-SPT. Untuk SSP atas pembayaran PPN jasa luar negeri
didapat dari list bukti potong PPh 26 nilai yang dibayar sebesar 10% dari
nilai DPP, kemudian print SSP lembar ke-3.
Masukkan semua data SSP ke dalam list pembayaran PPh tanggal
10 dan 15 setelah itu membuat form WFRF untuk pembayaran masing-
masing tanggal pembayaran. WFRF yang sudah ditandatangani oleh
Manager di kirim ke bagian treasury di Cempaka Putih, kemudian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
membuat RFP (voucher) atas pembayaran ke kas negara. Pada saat
tanggal pembayaran atau H-1 sebelum pembayaran PPh, upload csv SSP
yang didownload lewat program CITIBANK E-TAX ke
http://asia.citibank.com/indonesia/corporate.
Pelaporan SPT dapat dilakukan antara tanggal 16-20 dengan
mengambil soft copy di masing-masing SPT yaitu SPT 23/26 dan 4(2)
untuk disimpan di flashdisc. Sedangkan untuk SPT PPh 21 diambil di
Cempaka Putih karena PPh 21 ditangani oleh PT Kalbe Farma yang ada
di Cempaka Putih. Apabila SSP atas pembayaran tanggal 10 yang asli
belum diterima maka dapat menggunakan print validasi pembayaran PPh
yang dapat diambil lewat web citibank.
b. Pelaporan dan Pembayaran PPN
Sebelum data di ekpor antara rekapan pajak keluaran dengan
general ledger direkon terlebih dahulu. Untuk persiapan pelaporan dan
pembayaran PPN diambil report pajak keluaran, nota retur keluaran,
pajak masukan impor, pajak masukan lokal, nota retur masukan, report
sales ekspor, dan general ledger sales report. Masukkan semua data
yang diambil ke list pembayaran PPN, untuk memasukkan data faktur
ekspor data dari masing-masing ke VB. Untuk data csv nota retur
keluaran angka dibelakang koma harus dibulatkan agar nilai dimasukkan
bulat dan tidak ada angka dibelakang koma, misalnya di csv tertulis 3.5
maka 0.5 dihapus sehingga tertulis 3.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Kemudian data dimasukkan ke e-SPT satu persatu dan langsung
diposting untuk memudahkan pengecekkan nilai yang dimasukkan
dengan nilai yang direkap pembayaran. Untuk faktur pajak yang tidak
dapat dikreditkan diinput manual. Nilai yang tercantum di SPT induk
harus sama dengan nilai yang tercantum di list pembayaran SPT PPN.
Print induk SPT sebanyak 2 lembar dan dimintakan tandatangan kepada
General Manager kemudian buat SSP senilai yang tercantum di SPT PPN
dan print lembar ke-3.
Kemudian membuat form WFRF untuk pembayaran PPN. WFRF
yang sudah ditandatangani oleh Manager di kirim ke bagian treasury di
Cempaka Putih, kemudian membuat RFP (voucher) atas pembayaran ke
kas negara. Pada saat tanggal pembayaran atau H-1 sebelum pembayaran
PPh upload csv SSP yang di download lewat program CITIBANK E-TAX
ke http://asia.citibank.com/indonesia/corporate.
Pelaporan PPN dilakukan pada hari kerja terakhir pada akhir tiap
bulan. Untuk persiapan pelaporan SPT PPN ambil data soft copy di SPT
PPN 1111 dan disimpan di dalam flashdisc. Data yang dibawa ke KPP
yaitu SPT 1111, SSP lembar ke 3, print validasi NTPN pembayaran PPN
yang dapat diambil lewat web citibank. Berikut ini penulis gambarkan
pelaporan dan penyampaian SPT PPh dan SPT PPN menggunakan
aplikasi e-SPT:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Gambar 1.2 Proses Penginputan Bukti Potong dan Faktur Pajak
Gambar 1.3 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPh
Input Faktur Pajak
Voucher
Staff/ Officer
Voucher
2
Mengecek Kembali
Bag Akuntansi
Jurnal PPh
Admin
Voucher
Faktur Pajak Inputan
FP Asli
Di Stempel & diberi tgl
pengecekan
Voucher
2
N
Faktur Pajak
Voucher
Cek kebenaran & kelengkapan
voucher
Membuat bukti Potong
Bukti Potong
Di approve staff/ officer
Di terima dari divisi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Staff/ Officer
Gambar 1.4 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPN
Merekon antara GL dengan Jurnal PPh
Direkon antara Jurnal PPh dan Bukti Potong
Bukti Potong
Dimasukkan ke List Pembayaran dan di
Upload ke Citi Bank
Membuat Voucher
Voucher
Bag Akuntansi
Di tandatangani General Manager
Membuat WFRF
WFRF
Bag Treasury
GL Dari Bag Akuntansi
Bukti Potong Dari
Admin
Dilaporkan ke KPP
SSP e-SPT
e-SPT
Di tandatangani General Manager
Print Validasi SPT Induk
Simpan di Flashdisc Print SPT
Induk
Jurnal PPh
Di Upload ke e-SPT
Jurnal PPh
Print Bukti Potong
2
Bukti Potong 1
N
Diberikan ke Vendor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Staff/ Officer
Direkon antara GL dengan Jurnal PPN
Direkon antara Jurnal PPh dan FP Inputan
Rekapan Faktur Pajak
Dimasukkan ke List Pembayaran dan di
Upload ke Citi Bank
Bukti Potong Dari
Admin
GL Dari Bag Akuntansi
KPP
SSP e-SPT
e-SPT
Di tandatangani General Manager
Print Validasi SPT Induk
Simpan di Flashdisc Print SPT
Induk
Jurnal PPN
Di Upload ke e-SPT
Jurnal PPN
Membuat Voucher
Voucher
Bag Akuntansi
Di tandatangani General Manager
Membuat WFRF
WFRF
Bag Treasury
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Dengan adanya program aplikasi e-SPT ini PT Kalbe Farma lebih
efisien dalam melaporkan PPh dan PPN. Manfaat yang diperoleh PT
Kalbe Farma dari penggunaan aplikasi ini yaitu perusahaan tidak perlu
menginput ulang faktur pajak yang setiap bulannya karena terdapat
kurang lebih 5000 faktur pajak yang masuk. Dan juga tidak perlu
menginput ulang bukti potong PPh yang setiap bulannya terdapat kurang
lebih 2500 bukti potong karena dalam pelaporannya bisa langsung
diimpor dari program. Perusahaan juga hemat kertas dan printer karena
tidak mencetak data lampiran yang begitu banyak. Dalam melaporkan
SPT cukup memberikan softcopy e-SPT yang disimpan di flashdisc.
Prosedur penyampaian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak
adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem
komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi
perpajakannya
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data
perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
a) Data identitas Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut dan identitas
Wajib Pajak yang dipotong/ dipungut seperti NPWP, nama,
alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota,
format nomor bukti potong/ pungut, nomor awal bukti potong/
pungut, kode kurs mata uang yang digunakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
b) Bukti pemotongan/ pemungutan PPh
c) Faktur Pajak
d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
e) Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti masa pajak, tahun pajak,
tanggal setor, NTPN, kode akun, dan jumlah pembayaran pajak
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/
perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem
yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu
kepada format data yang sesuai sesuai dengan aplikasi e-SPT
4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/ Pemungutan dengan
menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak
yang dipotong/ dipungut
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT
Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/
atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan
aplikasi e-SPT
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi
e-SPT dan disimpan dalam media elektronik
8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar dengan cara:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
a) Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/
kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau
mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT
Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT
yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan
dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib
dilampirkan
b) Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Tanda bukti penyampaian SPT baik secara langsung atau e-Filing
a) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda
penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT
melalui pos atau jasa ekspedisi/ kurir bukti pengiriman surat
dianggap sebagai tanda terima SPT
b) Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan
elektronik
Dari prosedur penyampaian e-SPT menurut Direktorat Jenderal
Pajak dengan prosedur penyampaian e-SPT pada PT Kalbe Farma diatas
maka dapat diketahui bahwa PT Kalbe Farma dalam menyampaikan SPT
sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam
Bentuk Elektronik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan data yang penulis analisa PT Kalbe Farma dalam penggunaan
aplikasi e-SPT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat kelebihan dan kelemahan yang penulis temukan pada penelitian ini,
kelebihan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
A. Kelebihan
Kelebihan dari penggunaan aplikasi e-SPT pada PT Kalbe Farma diantaranya
sebagai berikut:
1. PT Kalbe Farma dapat menghemat dalam penggunaan kertas dan tinta
printer karena tidak mencetak lampiran-lampiran yang banyak
2. PT kalbe Farma tidak perlu menginput ulang faktur pajak yang setiap
bulannya terdapat kurang lebih 5.000 faktur pajak
3. PT Kalbe Farma tidak perlu menginput ulang bukti potong PPh yang
setiap bulannya terdapat kurang lebih 2.500 bukti potong karena dalam
pelaporannya bisa langsung di impor dari program
4. Dari penginputan data ke dalam aplikasi e-SPT oleh karyawan perusahaan,
maka dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan
seluruh perhitungannya.
5. Dalam melaporkan SPT ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan
menggunakan aplikasi e-SPT dapat disimpan dalam media penyimpanan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
(disket, flashdisc) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam
melaporkan ke KPP.
6. Data yang disampaikan oleh perusahaan selalu lengkap dan tidak ada
lampiran yang terlewatkan.
B. Kelemahan
Kelemahan dari penggunaan aplikasi e-SPT pada PT Kalbe Farma
diantaranya sebagai berikut:
1. Komputer sangat rentan virus yang mengakibatkan data-data terkena virus
termasuk data aplikasi e-SPT
2. Walaupun SPT yang disampaikan oleh PT Kalbe Farma dalam bentuk
elektronik (e-SPT) akan tetapi masih harus menyerahkan Induk SPT
dalam bentuk hardcopy yang sudah ada tandatangan basah
3. Apabila Wajib Pajak sudah pernah melaporkan SPT menggunakan e-SPT,
maka pada tahun-tahun berikutnya Wajib Pajak tidak diperbolehkan
menyampaikan SPT menggunakan kertas (hard copy).
4. PT Kalbe Farma dalam menggunakan aplikasi e-SPT belum menggunakan
fasilitas e-Filing yang telah disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak,
sehingga dalam melaporkannya harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) yang sudah ditunjuk.
5. Saat upload/ impor ke aplikasi e-SPT masih terjadi error, bahkan jika
terdapat suatu hal yang kecil yang kurang cocok dengan aplikasi e-SPT.
Terkadang memakan waktu untuk mencari penyebab error tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
bahkan membutuhkan bantuan KPP untuk mencari penyebab error
tersebut karena staff/ officer di PT Kalbe Farma tidak terlalu mengerti
secara teknis mengenai program e-SPT.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penggunaan
aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) pada PT Kalbe Farma maka
dapat penulis simpulkan:
1. Penggunaan aplikasi e-SPT (SPT elektronik) dalam menyampaikan
besarnya pajak pada PT Kalbe Farma mudah untuk digunakan dan sudah
sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik
2. Dengan penggunaaan aplikasi e-SPT, PT Kalbe Farma dalam
menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lebih mudah.
aman, dan efisien.
B. Rekomendasi
Agar dalam penggunaan aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan
Elektronik) untuk menyampaikan besarnya pajak pada PT Kalbe Farma
lebih efisien maka penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain:
1. Untuk mengantisipasi jika komputer terkena virus maka data e-SPT di
bakeup ke dalam disket/ flashdisc/ email dan didalam komputer diberi
antivirus yang harus selalu di update.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
2. PT Kalbe Farma untuk pertama kali menggunakan aplikasi e-SPT pada
tahun 2004 untuk tahun selanjutnya sampai sekarang PT Kalbe Farma
selalu menyampaikan SPT menggunakan e-SPT dan tidak
menyampaikan SPT menggunakan SPT Konvensional (dalam bentuk
kertas).
3. PT Kalbe Farma akan lebih efisien dalam melaporkan e-SPT jika
menggunakan fasilitas e-Filing, sehingga dalam melaporkan e-SPT
tidak datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) melainkan dapat
melaporkan e-SPT langsung ke Direktorat Jenderal Pajak dengan
duduk di dalam kantor (tidak keluar kantor).