Upload
tranmien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
APBN KONSTITUSI BIDANG
KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN 2014
WIKO SAPUTRAEconomics and Public Policy Researcher – Prakarsa
Email: [email protected]
Agenda or Summary Layout
PENDAHULUAN
RKP & RAPBN 2014 BIDANG KESEHATAN DAN JAMSOS
1
2
3
4
URGENSI PERMASALAHAN DALAM RKP DAN RAPBN 2014
APBN 2014 BIDANG KESEHATAN & JAMSOS VERSI KONSTITUSI• Kondisi dan Permasalahan Utama Bidang Kesehatan dan Jamsos
• Sasaran Kebijakan
• Arah pembangunan Bidang Kesehatan dan Jamsos Kesehatan
• Program Pembangunan Prioritas
Pendahuluan
1. Kesehatan sebagai Investment of Human Capital.
2. Rendahnya alokasi anggaran kesehatan dalam APBN di Indonesia.
3. Tingginya ketimpangan kondisi kesehatan antara kota – desa, antara kelas ekonomidan antara pulau di Indonesia.
4. Terjadi perlambatan dalam pencapain indikator kesehatan masyarakat seperti umurharapan hidup, angka kematian bayi, kesehatan ibu dan anak, angka kelahiran danprogram Keluarga Berencana (KB), penyakit menular serta beberapa indikatorkesehatan lainnya.
5. Belum berkembangnya sistem teknologi kesehatan yang efisien, efektif dan bisaterjangkau untuk setiap lapisan ekonomi masyarakat.
6. Lemahnya sistem preventif dan promotif dalam program kesehatan.
7. Sistem desentralisasi sektor kesehatan juga menjadi problema yang masih belumoptimal diaplikasikan dalam sistem kesehatan nasional dan daerah.
Alokasi Anggaran Kesehatan di Beberapa Negara
Negara
Anggaran KesehatanAlokasi Penanggung Biaya
Kesehatan
Total Anggaran
Kesehatan
(US. Milyar)
Anggaran
Kesehatan/Kapita
(US)
Persentase
terhadap Total
Anggaran
(%)
Persentase
terhadap
GDP
(%)
Pemerintah
(%)
Rumah
Tangga
(%)
Lainnya
(%)
Amerika Serikat 2,695.0 8,608.0 20.0 8.0 46.0 11.0 43.0
Jepang 544.0 4,249.0 18.0 7.0 80.0 16.0 4.0
China 377.0 278.0 12.0 3.0 56.0 35.0 9.0
India 73.0 59.0 8.0 1.0 31.0 59.0 10.0
Nepal 1.0 33.0 10.0 2.0 39.0 55.0 6.0
Srilanka 2.0 97.0 7.0 2.0 45.0 46.0 9.0
Indonesia 23.0 95.0 3.0 0.8 34.0 50.0 16.0
Malaysia 10.0 346.0 6.0 2.0 46.0 42.0 13.0
Singapura 12.0 2,286.0 9.0 1.0 31.0 60.0 9.0
Thailand 14.0 202.0 14.0 3.0 14.0 75.0 11.0
Vietnam 8.4 95.0 9.0 3.0 40.0 56.0 4.0
Laos 0.2 37.0 6.0 1.0 49.0 40.0 11.0
Kamboja 0.7 51.0 6.0 1.0 22.0 57.0 21.0
Myanmar 1.1 23.0 1.0 0.2 81.0 13.0 6.0
Sumber : Global Health Expenditure Database, WHO 2013
Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBN*
TahunJumlah Anggaran
(Rp. Milyar)
Persentase terhadap
APBN
(%)
2006 12.260,6 1,8
2007 15.530,6 2,0
2008 15.871,9 1,6
2009 18.001,5 1,9
2010 22.428,3 2,2
2011 26.871,3 2,2
2012 30.575,6 2,1
2013** 36.592,2 2,1
2014*** 44.859,0 2,4
Keterangan: *Anggaran Kementerian Kesehatan
**APBN – P 2013
***RAPBN 2014
Sumber: Kementerian Keuangan 2013 (diolah)
RKP dan RAPBN 2014
“Penitikberatan Pembangunan Bidang Kesehatan melalui Pendekatan Preventif, tidak
hanya Kuratif, melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di antaranya
dengan Perluasan Penyedian Air Bersih, Pengurangan Wilayah Kumuh sehingga Secara
Keseluruhan Dapat Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 70,7 Tahun pada Tahun 2009
menjadi 72,0 Tahun pada Tahun 2014, dan Pencapaian Keseluruhan Sasaran Millenium
Development Goals (MDGs) Tahun 2015”
Sasaran Kebijakan RKP dan RAPBN 2014
1. Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/FTR) sebesar 2,36 per perempuan usia produktif yang ditandaidengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 60,1% dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need) sebesar 6,5%.
2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan sasaran outcome pada usiaharapan hidup sebesar 72,0 tahun, angka kematian inu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran, angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiranhidup dan prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balitamenjadi kurang dari 15,0%.
3. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatnya status gizi masyarakat
Lanjutan….
5. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakittidak menular dan meningkatnya kesehatan lingkungan.
6. Terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan dalam rangka pelaksanaanSistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.
7. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalamrangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan.
Arah Kebijakan RKP dan RAPBN 2014
1. Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB
2. Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata
3. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB yang ditekankan padainventarisasi dan identifikasi peraturan perundang – undangan dankebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB.
4. Peningkatan ketersedian dan kualitas data informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survey kependudukan dan data sektorl bidang kependudukan dan KB.
5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB.
6. Peningkatan perbaikan gizi.
Lanjutan….
7. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidakmenular serta penyehatan lingkungan.
8. Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan.
9. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makan dalam rangkapeningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat danmakanan.
10. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan, sisteminformasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
Prioritas ProgramPROGRAM PAGU
ANGGARAN
(Rp. Milyar) %
1. Kesehatan Masyarakat 11,569.30 24.73
• Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi 124.00 0.27
• Pembinaan pelayanan kesehatan anak 124.00 0.27
• Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra 317.50 0.68
• Pembinaan gizi masyarakat 288.00 0.62
• Bantuan operasional kesehatan 1,228.60 2.63
• Pembinaan administrasi kepegawaian 91.40 0.20
• Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan 506.60 1.08
• Pelaksanaan intership tenaga kesehatan 143.00 0.31
• Penyehatan lingkungan 310.30 0.66
• Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 199.80 0.43
• Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan system penyedian air minum 5,296.20 11.32
• Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan 2,939.90 6.28
Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)
PROGRAM PAGU
ANGGARAN
(Rp. Milyar) %
2. Sarana Kesehatan 12,378.90 26.46
• Pembinaan upaya kesehatan rujukan 1,758.80 3.76
• Pembinaan upaya kesehatan dasar 1,040.50 2.22
• Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan 9,579.60 20.47
3. Obat 1,859.20 3.97
• Peningkatan ketersedian obat public dan pembekalan kesehatan 1,243.00 2.66
• Pengawasan obat dan makanan di 31 balai besar/balai POM 616.20 1.32
4. Asuransi Kesehatan Nasional 18,691.30 39.95
• Pelayanan jaminan kesehatan 16,070.00 34.35
• Pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemiliharaan kesehatan 117.70 0.25
• Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji 2,503.60 5.35
Prioritas Program
Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)
Prioritas Program
PROGRAM PAGU
ANGGARAN
(Rp. Milyar) %
5. Keluarga Berencana 1,951.60 4.17
• Peningkatan pembinaan kepesertaan ber-KB jalur pemerintah 627.60 1.34
• Peningkatan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB 119.60 0.26
• Peningkatan pembinaan lini lapangan 5.00 0.01
• Pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB propinsi 1,199.40 2.56
6. Pengendalian Penyakit Menular 338.20 0.72
• Pengendalian penyakit menular langsung 124.60 0.27
• Pengendalian penyakit bersumber binatang 109.20 0.23
• Pengendalian penyakit tidak menular 104.40 0.22Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)
Urgensi Permasalahan dalam RKP dan RAPBN
Bidang Kesehatan 2014
1. Prioritas pembangunan bidang kesehatan yaitu melalui pendekatan preventif tidak di dukungdan tidak menjadi program utama sehingga alokasi anggaran kesehatan yang bersifatpreventif justru lebih kecil dibanding anggaran yang bersifat kuratif.
2. Program yang bersifat proyek (penyedian sarana dan prasarana kesehatan) seperti program sanitasi, air bersih, persampahan, obat-obatan, rumah sakit dan lainnya cenderungmendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar daripada program yang bersifat non proyekseperti anggaran untuk riset kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, program perbaikan gizi dan lainnya.
3. Urgensi permasalahan yang dihadapi oleh sektor kesehatan saat ini berada pada indikatorpenurunan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tapi kedua aspek inijustru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif kecil dibanding aspek lain.
4. Ditemukan adanya program yang tumpang tindih seperti pengadaan ketersedian obat. Bilakita evaluasi lebih detail lagi agenda program dan alokasi anggaran dalam RKP dan RAPBN 2014 akan kelihatan ada beberapa pos anggaran yang tumpang tindih.
5. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam alokasi anggaran kesehatan dengan adanyaSistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
APBN KONSTITUSI BIDANG
KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN
Latar Belakang
1. Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Sektor Kesehatan danParadigma Sistem Kesehatan yang Salah Arah.
2. Belum jelasnya Arah dari Desentralisasi Kesehatan sehingga Fungsi PelayananKesehatan Masyarakat menjadi Tidak Efektif.
3. Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Rendahnya Penurunan Angka KematianBayi.
4. Belum Optimalnya Koordinasi antar Sektoral dalam Peningkatan SistemKetahanan Pangan sebagai Wujud dari Perbaikan Gizi Masyarakat.
5. Lemahnya Koordinasi dalam Menata Program Kependudukan dan KeluargaBerencana (KKB).
6. Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan dalam Masyarakat.
7. Rendahnya Daya Saing Industri Kesehatan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economics Community (AEC).
8. Belum berkembangnya riset – riset bidang kesehatan.
9. Belum optimalnya persiapan menuju JKN 2014.
Tema APBN Konstitusi Bidang Kesehatan dan
Jaminan Sosial Kesehatan
Mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkanpendekatan pada aspek preventif untuk mencapai target penurunan AKI,
AKB, TFR dan prevelensi kekurangan gizi pada anak dan menjadikanJaminan Kesehatan Nasional sebagai awal perbaikan tata kelola bidang
kesehatan di Indonesia.
Sasaran Kebijakan
1. Peningkatan alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar 3,5% terhadap APBN 2014.
2. Peningkatan distribusi anggaran untuk sistem desentralisasi fiskal ke daerahterutama Kabupaten/Kota dengan skema 70% alokasi diserap oleh daerah dan30% berada di pemerintah pusat.
3. Peningkatan distribusi anggaran untuk program yang bersifat belanja modal dan belanja pembangunan sebesar 60% dengan distribusi belanja modal danpembangunan sebesar 50% untuk program yang berkaitan langsung denganpeningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 30% untuk peningkatan saranadan prasarana penunjang kesehatan dan 20% untuk peningkatan kualitasSDM tenaga kesehatan.
4. Distribusi program dan anggaran 65% diarahkan pada program – program yang berkaitan dengan kegiatan preventif dan promotif sedangkan 35% untuk program – program yang bersifat kuratif.
Lanjutan
5. Menurunkan AKI sebesar 210 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup dengan mengembangkan sistem preventif dan promotifdalam mencapai target penurunan AKI dan AKB.
6. Menurunkan angka prevelensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) padaanak menjadi 15% dengan mendorong perbaikan ketersedian terhadap asupan giziyang baik.
7. Menurunkan TFR menjadi 2,3 dan fertilitas remaja (15-19 tahun) sebesar 40 kelahiranper 1.000 remaja dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap program KKB.
8. Optimalisasi pelaksanaan JKN dengan memperluas cakupan PBI sekitar 102,3 jutapenerima (96,7 juta berasal dari PPLS dan 5,6 juta berasal dari 10% tenaga kerjainformal dengan pendapatan lebih kecil dari UMP/UMK yang belum terdata olehKementerian Kesehatan dan BPS) dan memperluas cakupan premi PBI menjadi Rp. 25.000/bulan/peserta.
Arah Kebijakan
1. Memperkuat skema desentralisasi kesehatan dengan mendorong daerah lebihaktif dalam menyusun program – program kesehatan dan sistem desentralisasifiskal yang menempatkan alokasi anggaran sektor kesehatan lebih besar di daerah dan pusat – pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Memperkuat program – program berbasis preventif dan promotif.
3. Perbaikan pelayanan kesehatan pada daerah – derah terpencil, perbatasan danpulau – pulau kecil yang memiliki pelayanan kesehatan yang buruk.
4. Peningkatan program intensif terhadap penurunan AKI dan AKB melaluiperbaikan sistem koordinasi program antara pusat dan daerah.
5. Memperluas akses kelompok masyarakat miskin terhadap asupan gizi yang baikdalam rangka mencapai target penurunan prevelensi kekurangan gizi pada anak.
Lanjutan…
6. Meningkatkan ketersedian tenaga – tenaga kesehatan terutama pada daerah– daerah yang masih minim tenaga kesehatan.
7. Memperkuat riset – riset di bidang kesehatan terutama pada obat – obatan, vaksinasi, teknologi alat kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
8. Mempersiapkan industry kesehatan dalam menuju Asean Economics Community 2015.
9. Mempertajam arah dan agenda program Jaminan Kesehatan Nasional.
Program Prioritas
No Program Prioritas SasaranPagu Dana
(%)Instansi
I Pelayanan Kesehatan Masyarakat
A Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi
Menurunkan AKI dan peningkatan
kualitas pelayanan dengan fokus pada
aspek preventif dan promotif
3,0 Kemenkes
B Pembinaan pelayanan kesehatan anak Menurunkan AKB dan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan anak pada
aspek preventif dan promotif
3,0 Kemenkes
C Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina,
dan kesehatan matra
Peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan2,0 Kemenkes
D Pembinaan dan perbaikan gizi masyarakat Penurunan prevelensi kekurangan gizi
pada anak dan ketersedian asupan gizi
yang baik bagi masyarakat serta promosi
terhadap pengetahuan gizi seimbang
pada masyarakat
2,0 Kemenkes
F Bantuan operasional kesehatan Perbaikan Puskesmas pada daerah –
daerah yang memiliki pelayanan yang
buruk
10,0 Kemenkes
G Penyehatan lingkungan Peningkatkan dan perbaikan terhadap
sistem kesehatan lingkungan1,0 Kemenkes
H Pemberdayaan masyarakat dan promosi
kesehatan
Peningkatan pengetahuan masyarakat
terhadap kesehatan dan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat terutama
pada kelompok yang beresiko
5,0 Kemenkes
Program PrioritasNo Program Prioritas Sasaran
Pagu Dana
(%)Instansi
II Sarana Kesehatan
A Pembinaan upaya kesehatan rujukan Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
medic spesialistik pada masyarakat 5,0 Kemenkes
B Pembinaan upaya kesehatan dasar Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
kesehatan dasar pada masyarakat 7,5 Kemenkes
III Obat – obatan
A Ketersedian obat publik dan pembekalan
kesehatan yang diluar dari program JKN
Terintegrasinya penyedian obat – obatan
dengan program JKN 5,0 Kemenkes
B Pengawasan obat dan makanan Meningkatkan kinerja sistem pengawasan
obat dan makanan di Indonesia 1,0
IV Administratif dan SDM
A Pembinaan administrasi kepegawaian Peningkatan kualitas sistem administrasi
kepegawaian1,0 Kemenkes
B Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM
kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu
SDM kesehatan1,5 Kemenkes
C Pelaksanaan intership tenaga kesehatan Peningkatan program intership tenaga
kesehatan1,0 Kemenkes
D Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis
pada program pembinaan upaya kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas
pelaksanaan teknis 0,5 Kemenkes
Program Prioritas
No Program Prioritas SasaranPagu Dana
(%)Instansi
V Sarana Air Minum, Sanitasi dan Persampahan
A Pengaturan, pembinaan, pengawasan
dan pelaksanaan pengembangan sistem
penyedian air minum
Peningkatan pelayanan air minum
untuk daerah perkotaan dan pedesaan5,0 KemenPu
B Pengaturan, pembinaan, pengawasan
dan pelaksanaan pengembangan
sanitasi dan persampahan
Peningkatan pelayanan infrastruktur
air limbah, persampahan dan drainase5,0 KemenPu
VI Keluarga Berencana
A Peningkatan dan pembinaan
kepesertaan ber-KB jalur pemerintah
Meningkatnya kemandirian dan
kesadaran masyarakat terhadap KB 2,0 BKKBN
B Peningkatan advokasi dan KIE program
KKB
Peningkatan koordinasi stakeholder
terhadap program KKB 1,0 BKKBN
C Peningkatan pembinaan lini lapangan Peningkatan keterlibatan LSM, swasta
dan masayarakat dalam
penyelenggaran KKB
1,5 BKKBN
D Pengelolaan pembangunan KKB daerah Peningkatan kualitas pelayanan KKB di
daerah5,0 BKKBN Prop
Program Prioritas
No Program Prioritas SasaranPagu Dana
(%)Instansi
VII Pengembangan Riset Kesehatan
A Pengembangan riset terhadap obat –
obatan herbal
Meningkatnya produk obat – obat herbal
yang berkualitas dan memenuhi
kebutuhan masyarakat1,0 Kemenkes
B Pengembangan riset terhadap teknologi
kesehatan
Meningkatnya teknologi kesehatan dalam
negeria 2,5 Kemenkes
C Pengembangan riset terhadap
pengendalian penyakit menular
Meningkatnya pengendalian terhadap
penyakit menular 2,5 Kemenkes
VIII Pengendalian Penyakit Menular
A Pengendalian penyakit menular langsung Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit menular
langsung
2,0 Kemenkes
B Pengendalian penyakit menular bersimber
dari binatang
Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
bersumber dari binatang2,0 Kemenkes
C Pengendalian penyakit tidak menular Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak menular 1,0 Kemenkes
Program Prioritas
No Program Prioritas SasaranPagu Dana
(%)Instansi
IX Jaminan Kesehatan Nasional
A Pelayanan jaminan kesehatan Meningkatnya penduduk yang
mendapatkan jaminan kesehatan 18,0 BPJS
B Pembinaan, pengembangan,
pembiayaan dan jaminan pemiliharaan
kesehatan
Penguatan program Jaminan
Kesehatan Nasional 1,0 BPJS
C Pengelolaan urusan tata usaha,
keprotokolan, rumah tangga, keuangan
dan gaji
Meningkatnya kualitas pengelolaan
BPJS Kesehatan 2,0 BPJS
TOTAL ANGGARAN BIDANG KESEHATAN 100
TOTAL ANGGARAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP APBN 2014 3,5
PERKUMPULAN PRAKARSA
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Ph. +62 21 7811 798 Fax +62 21 7811 897
www.theprakarsa.org