APA YANG PERLU DIPAHAMI OLEH NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN

BADAN HUKUM KOPERASI…??

Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.

AKTA PENDIRIAN KOPERASI berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, hanya sah dibuat oleh dan/atau

bersama-sama Notaris yang sudah bersertifikasi sebagai Pejabat

Pembuat Akta Koperasi (PPAK) yang keluarkan & disahkan oleh

Menteri Kemenkop serta terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

Jika dalam hal disuatu kecamatan TIDAK TERDAPAT NOTARIS maka

Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh CAMAT yang telah

disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri dan

terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

AKTA PENDIRIAN KOPERASI adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri

dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi,

-bentuk koperasi :1. Koperasi Primer

2. Koperasi Sekunder

Koperasi Primer:-Didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh)

orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota

sebagai modal awal Koperasi.Ket: khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam

harus didirikan minimal 150 (seratus limapuluh) orang perseorangan

Koperasi sekunder :Didirikan oleh paling sedikit

3 (tiga) Koperasi Primer.

-Pendirian Koperasi wajib berdasarkan akta Notaris

Pembentukan koperasi baik Primer atau Sekunder :

dilakukan dengan rapat persiapan pembentukan koperasi oleh

pendiri atau kuasanya.

PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN JENIS KOPERASI :1) Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan

usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. (dibagi 2 yaitu konvensional dan syariah)

2) Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran

produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

3) Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan

non-Anggota.

4) Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota

dan non-Anggota.

MENGENAL JENIS & KEGIATAN KOPERASI1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan

usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana,

pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan

non-Anggota.3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan

oleh Anggota dan non-Anggota.4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan

pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS:

1) Nama Koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi.

2) Koperasi dilarang menggunakan nama yang:telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain yang berbadan hukum tingkat

kabupaten/kota dalam satu wilayah kabupaten/ kota;3) Nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau

kesusilaan; atau4) Nama tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga

negara/pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

5) Dilarang menggunakan nama organisasi politik, nama badan hukum lain, nama organisasi terlarang dan/atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar

Golongan). 6) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip ekonomi

syariah harus menambahkan nama Koperasi dengan frasa “syariah”. 7) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri

dengan singkatan “(Skd)”.

RAPAT PERSIAPAN YANG DIBAHAS DALAM AKTA PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR KOPERASI :

1) Nama dan tempat kedudukan;2) Wilayah keanggotaan;

3) Tujuan, kegiatan usaha dan jenis koperasi;4) Jangka waktu berdirinya koperasi;

5) ketentuan mengenai modal Koperasi;6) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan

penggantian Pengawas dan Pengurus;7) hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;

8) ketentuan mengenai syarat keanggotaan;9) ketentuan mengenai Rapat Anggota;

10) ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;11) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

12) ketentuan mengenai pembubaran;13) ketentuan mengenai sanksi; dan

14) ketentuan mengenai tanggungan Anggota.Ket: Notaris harus meminta bukti berita acara/notulen hasil rapat

persiapan yang ditanda-tangani oleh seluruh pendiri.

Perangkat Organ Koperasi: 1) Anggota

2) Pengawas 3) Pengurus

Ket: -Keputusan Tertinggi dalam Organisasi Koperasi harus melalui dan atau ditentukan oleh Rapat Anggota

: -Pendiri adalah Anggota yang pertamakali mendirikan

1) Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi (Orang atau

Badan) yang memegang kekuasaan (Hak dan Kewajiban) dalam Koperasi.

2) Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas

mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.

3) Pengurus : Perangkat oraganisasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

ket: yang berhak mewakili dalam penanda tanganan akta dihadapan Notaris adalah

Pengurus (dalam perbuatan hukum tertentu harus mendapat persetujuan para anggota

sesuai AD/ART Koperasi

Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada

koperasi.Investor adalah orang yang

menanamkan uang atau modal diusaha dengan tujuan mendapatkan

keuntungan.

Bgm pembuktiannya jika hal ini dimuat dalam akta Notaris ?

YANG PERLU DIBUKTIKAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN

KOPERASI OLEH ANGGOTA KEPADA NOTARIS:

1) Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi

dalam modal Koperasi.Ket: dalam hal tertentu harus

diperlihatkan kepada Notaris, seperti halnya surat saham

2) Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum

Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan

permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

Ket: pada saat awal pendirian Notaris harus minta bukti setoran

pokok

3) Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang

dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan

dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Ket: Notaris tidak wajib mengetahui MP kecuali dibutuhkan dalam aktanya.

SELAIN AKTA PENDIRIAN MAKA NOTARIS DAPAT MEMBUAT AKTA PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PEMISAHAN:

1) Penggabungan adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih Koperasi sejenis dengan menggunakan badan hukum dan nama Koperasi

yang menerima penggabungan, dan dilakukan tanpa mengadakan pembubaran Koperasi terlebih dahulu.

2) Peleburan adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih Koperasi dengan membentuk badan hukum dan nama Koperasi baru,

serta menetapkan jenis Koperasi, dan dilakukan dengan mengadakan pembubaran Koperasi terlebih dahulu.

3) Pemisahan adalah memisahkan unit usaha sesuai jenis koperasi menjadi Koperasi baru dengan badan hukum tersendiri.

4) Akta Perubahan AD koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota

koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi

pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi

kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk

menandatangani perubahan anggaran dasar.

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIAKAN NOTARIS DALAM:PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PEMISAHAN

1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan pemisahan, pembagian, penggabungan koperasi diajukan sekaligus dengan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil pemisahan, pembagian, penggabungan.

2) Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi hasil pemisahan, pembagian, penggabungan, diberikan

dalam waktu yang bersamaan.

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIAKAN NOTARIS DALAM:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, 3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran

dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

anggota koperasi dan disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI,

APABILA MENYANGKUT PERUBAHAN:1) Nama;

2) Tempat Kedudukan;3) Wilayah Keanggotaan;

4) Tujuan;5) Kegiatan Usaha;

6) Jangka waktu berdirinya koperasi, apabila AD menetapkan jangka waktu tertentu;

7) Pemisahan, Penggabungan dan/atau Peleburan Koperasi.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas maka:

-Pengurus wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada

Menteri dengan melampirkan:1) Dua rangkap (2 rangkap) anggaran

dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup; dan

2) Berita Acara Rapat Anggota.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diluar ketentuan tersebut, cukup memberitahukan kepada Menteri

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan

anggaran dasar dibuat. contohnya:

--Perubahan Nilai Per-Lembar Sertifikat Modal Koperasi

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI MENYANGKUT PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Maka Permohonan Pengesahan Diajukan dengan Melampirkan:

1) dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;

2) berita acara Rapat Anggota;

3) neraca yang baru dari koperasi yang menerima pemisahan, penggabungan atau yang melakukan

peleburan.

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan

oleh Menteri Kemenkop & UKM.Akta pendirian koperasi disampaikan oleh

pendiri kepada Menteri Kemenkop & UKM, untuk diumumkan dalam Berita Negara.Ket: Pengesahan BH & BN adalah dalam

satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai BADAN HUKUM diumumkan oleh Menteri

dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ket: -Biaya Pengumuman Dimaksud Dibebankan

pada Pemerintah. -Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengesahan Akta

Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.

SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN BH & BN Diajukan dengan Melampirkan:

1) Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup dilampiri

Anggaran Dasar. 2) Berita acara rapat pembentukan Koperasi,

3) Kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;

4) Surat bukti Penyetoran Modal Awal (Setoran Pokok dan Penyertaan Modal), sesuai dengan

kelayakan usahanya;5) Surat keterangan persetujuan nama koperasi;

6) Rencana usaha Koperasi.

JANGKA WAKTU PENGESAHAN BH KOPERASI:

1) Pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya

permohonan pengesahan secara lengkap.2) Keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi

yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan

surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Bagaimana ketentuan Penolakannya ???

KETENTUAN PEMBUBARAN KOPERASI:

1) Koperasi dapat dibubarkan apabila sejak didirikan selama paling lambat 6 (enam) bulan anggotanya berkurang dari jumlah minimal 20

(dua puluh) orang.2) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan

berdasarkan:a) keputusan Rapat Anggota;

b) jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau

c) Keputusan Menteri.

PEMBUBARAN KOPERASI OLEH ANGGOTA

Pembubaran Koperasi diusulkan dan diajukan kepada Rapat Anggota oleh

Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari

jumlah Anggota. Ket: Harus dengan Akta Otentik

ketentuan diatur dalam PP

SELESAIIIIIIIIIIMATURNUWUNNNNN