Haqrah dewi Safytra B 10/307227/PHK/06462 Tugas Hukum Ekonomi Internasional 4 Mei 2011 Anti Dumping, Subsidi dan tindakan pengamanan (safeguards) Tariff yang diikat (binding tariff) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang. Peraturan-peraturan WTO memegang tegas prinsip-prinsip tertentu tetapi tetap memperbolehkan adanya pengecualianpengecualian. Tiga isu utama yang di dalamnya adalah : Tindakan untuk melawan dumping (menjual dengan harga yang lebih murah secara tidak adil) Subsidi dan tindakan-tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (countervailing measures). Tindakan-tindakan darurat (emergency measures) untuk membatasi impor secara sementara demi mengamankan industri dalam negeri (safeguards).

A. Praktek Anti-Dumping Dalam Blacks Law Dictionary, pengertian dumping dinyatakan sebagai berikut : The act of selling in quantity at a very low price or practically regardless of the price: also, selling goods aboard at less than the market price at home. Jika sebuah perusahaan menjual produknya di negara lain lebih murah dari harga normal pasar dalam negerinya maka hal ini disebut dumping produk tersebut. Apakah hal ini termasuk bentuk persaingan yang tidak sehat? Pendapat bisa berbeda-beda menanggapi hal ini, tapi pemerintah diperbolehkan mengambil tindakan untuk mengamankan kepentingan industri domestik. Persetujuan WTO tidak bersifat menghakimi tapi lebih memfokuskan pada tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara untuk mengatasi dumping, hal inilah yang disebut persetujuan antidumping (anti-dumping agreement atau agreement on the implementation of article VI of GATT 1994). Dalam persetujuan ini pemerintah diperbolehkan untuk mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap dumping jika benar-benar terbukti terjadi kerugian (material injury) terhadap industri domestik. Untuk melakukan hal ini, pemerintah harus dapat membuktikan terjadinya dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping (dengan membandingkan harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya). Ada like produk dan causaling. Penentuan nilai dumping dalam nekkndjje ndkkamdbhy. Kegiatan shhydnnn yang dapat. Injury, keriguan, adanya tntutan dari Negara lain. Ada like produk. Adanya hubungan sebab akibat. Dalih yang digunakan sebuah Negara untuk melakukan complain di Negara lain.harga normal lain yang mengakibatkan industry di dalam Negara mengalami kerugian. Kerugian tersebut betul2 dilakukan karena adanyapenjualan bearing tersebut. Hal ini merupakan usur ca GATT (artikel 6) memungkinkan negara untuk mengambil tindakan-tindakan anti-dumping. Persetujuan anti dumping memuat klarifikasi dan memperluas artikel 6. Persetujuan ini mengijinkan suatu negara untuk bertindak yang tidak sesuai dengan komitmen tariff yang diikatnya (binding tariff) dan dapat bertolak belakang dengan prinsip non-diskriminasi tindakan dumping. Berarti mengenakan tariff yang lebih tinggi kepada suatu produk impor dari negara pengekspor tertentu sehingga harga jualnya mendekati harga normalnya dan tidak lagi merugikan industri domestik.

Haqrah dewi Safytra B 10/307227/PHK/06462 Tugas Hukum Ekonomi Internasional 4 Mei 2011 Ada beberapa cara untuk menghitung apakah suatu produk merupakan produk dumping. Tiga metode yang dapat dipergunakan untuk memperhitungkan harga normal (normal value) suatu produk yaitu pertama, dengan menggunakan harga jual di pasar domestik negara pengekspor sebagai pembanding. Jika hal ini sulit dilakukan, dua metode yang lain adalah membandingkan harga produk yang sama dari negara pengekspor yang lain (pihak ketiga), atau dengan menggunakan metode kombinasi perhitungan biaya produksi ekspor, pengeluarannya yang lain, dan marjin keuntungan normal (normal profile margins). Dalam persetujuan ini juga diatur tingkat perbandingan yang dianggap adil antara harga ekspor dan harga normal. Memperhitungkan tingkat dumping saja tidak cukup karena tindakan anti dumping hanya dapat berlaku jika pemasaran produk tersebut dianggap merugikan industri domestik. Oleh karena itu penyelidikan (investigation) secara rinci perlu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelaksanaan investigasi juga harus memperhatikan kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi di negara pengekspor. Jika dalam investigasi terbukti terjadi dumping dan industri domestik dirugikan, perusahaan pengekspor dapat menaikkan harga ekspor pada tingkat yang disetujui bersama sehingga dapat menghindari tindakan anti dumping di negara pengimpor berupa kenaikan bea masuk untuk produk dumping. Peraturan-peraturan anti dumping yang berlaku sekarang adalah hasil revisi dari putaran Tokyo (1973-79) di mana tidak semua anggota GATT menjadi pihak dan merupakan hasil putaran Uruguay (1986-94). Persetujuan WTO anti dumping memuat beberapa modifikasi sebagai berikut : Peraturan yang lebih rinci untuk memperhitungkan tingkat dumping Prosedur yang terinci untuk memulai (initiation) dan melaksanakan investigasi. Peraturan untuk implementasi dan jangka waktu pengenaan anti dumping (yang biasanya berlaku selama 5 tahun) Standar tertentu untuk penyelesaian sengketa anti dumping. Prosedur-prosedur yang terperinci tersebut dibuat untuk mengatur inisiasi, pelaksanaan investigasi dan mekanisme yang memungkinkan pihak yang dituduh dumping menyampaikan bukti dan klarifikasi. Pengenaan tindakan anti dumping harus dihapuskan setelah lima tahun kecuali dari hasil penyelidikan lebih lanjut ditemukan bahwa pencabutan anti dumping tersebut akan kembali merugikan industri domestik. Investigasi anti dumping juga harus dihentikan jika fakta di lapangan membuktikan bahwa marjin dumping dianggap tidak signifikan (di bawah 2% dari harga ekspor) atau jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil (volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan diperhitungkan berjumlah atau lebih 7%) Persetujuan ini mewajibkan negara anggota untuk memberitahukan kepada Komisi Praktik Anti Dumping WTO mengenai tindakan anti dumping awal maupun akhir yang diterapkan dan semua laporan investigasi dilaporkan dua kali dalam satu tahun. Jika terdapat perbedaan pandangan maka dua pihak yang terlibat diharapkan sedapat mungkin saling berkonsultasi atau jika tidak dapat dicapai kesepakatan, dapat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa.

Haqrah dewi Safytra B 10/307227/PHK/06462 Tugas Hukum Ekonomi Internasional 4 Mei 2011 Menurut Robert willing, mantan kepala ahli ekonomi pada divisi Antitrust departemen Hukum Amerika Serikat, ada lima tipe dumping berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor : 1. Market Ekspansion Dumping : perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan mark-up yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah. 2. Cyclical Dumping : motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marjinal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produksi terkait. 3. State trading dumping : latar belakang motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneternya. 4. Strategic Dumping : istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengespor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. B. Subsidi dan tindakan-tindakan imbalan (subsidies and Countervailing Measures/SCM) Persetujuan subsidi dan tindakan-tindakan imbalan (agreement on subsidies and countervailing measures) memuat aturan mengenai subsidi dan tindakantindakan yang dapat dilakukan melawan tindakan subsidi yang dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan bea masuk tambahan. Dalam persetujuan ini juga diatur mekanisme penyelseaian sengketa untuk mengupayakan penghapusan subsidi yang merugikan maupun tindakan melawan subsidi yang merugikan industri domestik. Suatu pemerintah dapat mengenakan tindakan imbalan kepada produk impor yang terbukti mendapatkan subsidi dan yang merugikan produsen domestik. Subsidi dibedakan dalam 3 kategori: A. Subsidi yang dilarang (Prohibited Subsidies) Adakalanya pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk mengejar target ekspor atau mengharuskan penggunaan barang-barang impor. Hal ini dilarang karena mengakibatkan distorsi perdagangan internasional dan mengganggu perdagangan negara lain. Tindakan pemberian subsidi seperti ini dapat dibawa ke badan penyelesaian sengketa WTO. Jika badan tersebut memutuskan bahwa subsidi yang diberikan termasuk dalam kategori dilarang maka negara tersebut diharuskan untuk segera mencabut aturannya mengenai subsidi. Jika tidak dipenuhi, negara penggugat diperbolehkan melakukan tindakan imbalan (countervailing messures) karena dapat merugikan industri domestiknya. B. Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies) Suatu negara harus dapat membuktikan bahwa subsidi terhadap produk ekspor yang dilakukan negara lain telah merugikan kepentingan negara pengimpor. Kalau tidak dapat dibuktikan maka subsidi

Haqrah dewi Safytra B 10/307227/PHK/06462 Tugas Hukum Ekonomi Internasional 4 Mei 2011 tersebut dapat diteruskan. Kerugian tersebut dibagi dalam 3 jenis : kerugian yang dialami industri domestik, kerugian yang dialami oleh negara lainnya yang menjadi korban dalam kompetisi antara dua pihak yang bersaing di pasar negara ketiga : dan kerugian yang dialami negara pengekspor karena negara pengimpor menerapkan subsidi domestik. Jika badan penyelesiaan sengketa WTO memutuskan bahwa subsidi yang diberikan memberikan efek negative, subsidi tersebut harus dihapuskan. C. Subsidi yang diperbolehkan (non-actionable subsidies) Subsidi yang termasuk di sini adalah subsidi yang sifatnya non spesifik, subsidi yang khusus diberikan untuk riset dan kegiatan pengembangan, subsidi untuk daerah miskin dan terbelakang dan bantuan yang ditunjukkan untuk proses adaptasi terhadap peraturan mengenai lingkungan hukum yang baru. Non actionable subsidies ini tidak dapat diajukan ke badan penyelesaian sengketa WTO dan tidak dapat dikenakan tindakan imbalan. Tetapi pemberian subsidi jenis ini harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu. C. Tindakan pengamanan (safeguards measures) Negara anggota WTO dapat membatasi impor suatu produk untuk sementara waktu (mengambil tindakan pengamanan) jika industri domestik merasa dirugikan aatau terancam dirugikan (threat of injury) oleh suatu produk impor. Kerugian yang dimaksud di sini merupakan kerugian yang serius. Tindakan pengamanan dalam GATT dimuat pada article 19. Dalam praktiknya selama ini tindakan ini jarang digunakan karena pemerintah cenderung memilih grey area measures untuk melindungi industry domestiknya, misalnya dengan menggunakan negosiasi bilateral di luar GATT. Mereka meminta negara pengkespor untuk mengurangi volume ekspornya secara sukarela (voluntary export restraints) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Persetujuan semacam ini (pada masa GATT) mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari mobil, baja sampai semi konduktor. Berbeda dengan masa lalu, persetujuan WTO yang dikenal dengan sebutan Agreement on safeguards melarang penerapan grey areas measures dan member batas waktu maksimal (sunset clause) untuk memberlakukan tindakan tindakan pengamanan (safeguard actions). Persetujuan ini memuat ketentuan bahwa negara anggota tidak boleh memberlakukan kebijakan voluntary Export Restraint (VER) atau orderly Marketing Arrangement (OMA) atau tindakan pengaturan ekspor-impor lainnya yang sejenis dengan VER atau OMA. Perjanjian bilateral yang bertentangan dengan persetujuan multilateral mengenai safeguard harus dihapuskan pada akhir tahun 1998. Perjanjian bilateral yang dibuat oleh negara anggota dapat diperpanjang 1 tahun lagi jika dianggap perlu, seperti pelarangan impor mobil dari Jepang oleh UNI Eropa yang berlaku sampai akhir tahun 1990. Semua tindakan pengamanan (artikel 19 GATT 1947) yang diberlakukan sebelum WTO berdiri harus berakhir 8 tahun setelah persetujuan berlaku (hatus berakhir tahun 1999). Tindakan pengamanan dapat dilakukan jika terjadi kenaikan impor yang luar biasa (kenaikan absolute) ataupun karena terjadi kenaikan pangsa impor sebagai akibat mengecilnya pasar (kenaikan relative).

Haqrah dewi Safytra B 10/307227/PHK/06462 Tugas Hukum Ekonomi Internasional 4 Mei 2011 Perusahaan-perusahaan dapat meminta pemerintah melakukan tindakan pengamanan. Persetujuan WTO memuat ketentuan untuk melakukan investigasi safeguard oleh pemerintah. Ditekankan bahwa pemberlakuan tindakan pengamanan harus transparan. Pemerintah yang melakukan investigasi harus mengumumkan secara terbuka ketika dengar pendapat diadakan dan memberikan kesempatan pada pihak yang terlibat untuk menyampaikan bukti pembelaan. Bukti tersebut termasuk argument apakah tindakan yang diambil tersebut sesuai dengan kepentingan public. Perbedaan tindakan Anti dumping dan tindakan imbalan (countervailing duties) Dumping dan subsidi sering dikaitkan satu sama lain dan banyak negara memasukkan dua hal ini dalam satu peraturan sehingga penangannanya dan tanggungjawab investigasinya biasanya juga ditangani oleh satu institusi. WTO sendiri mempunyai dua komite yang menangani dua isu ini. Memang banyak kesamaan antar keduanya. Tindakan sebagai reaksi kepada dumping dan subsidi biasanya berupa pengenaan tariff yang lebih tinggi. Seperti tindakan anti dumping tindakan imbalan juga diberlakukan kepada produk impor dari negara tertentu (walaupun hal ini berarti tidak sesuai dengan komitmen binding tariff negara pengimpor tersebut dan prinsip Most Favoured Nation). Kedua tindakan ini dapat dilakukan setelah diadakan investigasi dan adanya bukti kerugian pada industri domestik. Tapi tindakan anti dumping maupun tindakan imbalan tetap mempunyai perbedaan yang fundamental. Dumping adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan subsidi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik berupa pemberian subsidi langsung atau dengan meminta perusahaan-perusahaan memberikan subsidi kepada kalangan tertentu di masyarakat. WTO merupakan organisasi antar pemerintah sehingga tidak dapat mengatur perusahaan untuk tidak melakukan dumping, sehingga persetujuan anti dumping hanya dapat dilakukan pemerintah. Berkaitan dengan subsidi, pemerintah dapat memberikan subsidi sekaligus melakukan tindakan imbalan terhadap subsidi yang dilakukan negara lain. Oleh karena itu, persetujuan subsidi mengatur masalah subsidi dan tindakan reaksi yang dapat dilakukan suatu negara melawan subsidi yang dilakukan negara lain.