Membangun

Mewujudkan

BuildingPublic Trust

BuildingPublic Trust

Daftar Isi Table of Contents

L a p o r a n T a h u n a n

A n n u a l R e p o r t

Pengantar dari Pimpinan Foreword from the Commissioners

1. Sekilas Tentang KPK A Brief Look at the KPK

2. Kondisi dan Strategi Pemberantasan Korupsi Condition and Corruption Eradication Strategy

3. Pembangunan Kelembagaan Capacity Building

4. Penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi Repressive Actions against Corruption

5. Pencegahan Preventive Actions

6. Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat Rallying Public Participation

7. Komitmen Masa Depan Commitments for the future

8. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005 Financial Statements of 2005

9. Data Organisasi Organization Data

kepastian hukumketerbukaanakuntabilitas

kepentingan umumproporsionalitas

legal certainlytransparancyaccountabilitypublic interestproporsionality

Azaz Principles

Penggerak Perubahan Menuju Indonesia yangBebas Korupsi

A Driver to change towards a Corruption FreeIndonesia

Misi Mission

Mewujudkan Indonesia yang bebasKorupsi

To Bring Indonesia Free from Corruption

Visi Vision

Salam anti korupsi,Indonesia bebas korupsi. Harapan ini memang telah menjadi mimpi banyak anak bangsa. Semenjak berdiri 29 Desember 2003, harapan rakyat banyak digantungkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu buktinya adalah melonjaknya jumlah pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi. Sebanyak 2.243 laporan diterima KPK sepanjang tahun 2004 dan lebih dari 7.300 laporan diterima tahun 2005.

Lonjakan angka laporan pengaduan masyarakat ini telah membuat kami, Pimpinan KPK, tercengang. Alangkah tingginya harapan masyarakat terhadap kemampuan KPK untuk menindak dan memberantas korupsi. Meski sungguh sangat disadari, kemampuan KPK masih sangat terbatas dibandingkan realitas kondisi dan permasalahan korupsi di Indonesia saat ini, untuk dapat merealisasikan harapan masyarakat tersebut.

In the spirit of anti-corruption,Corruption-free Indonesia. This hope has been a dream of many people. Since its establishment on 29 December 2003, public relies their hope on Corruption Eradication Commission (KPK). It is proven from the mounting number of public complaints on alleged corruption acts filed to KPK. KPK received 2,243 public complaints in 2004 and over 7,300 in 2005 increased by 220.34% or 7,307 reports, bringing the total public complaints received up to 9,555.Those overwhelming public complaint reports hade made us, KPK Commissioners, come to think. What a high hope that the public relies on KPK’s ability in repressing and eradicating corruption. Although it is admitted that, to be able to meet such a high public expectation, KPK’s ability is still indeed very limited given the reality and current corruption issues in Indonesia

Pengantar dari PimpinanForeword from the Commissioners

Di tahun kedua ini, KPK berupaya mendekati harapan masyarakat itu melalui aksi-aksi penindakan. Meski sekali lagi, tentu hal itu belum memuaskan banyak pihak, terutama masyarakat pelapor yang kerap tidak sabar untuk menanti laporan meraka segera ditindaklanjuti oleh KPK. Pimpinan KPK, sungguh menyadari bahwa aksi penindakan merupakan salah satu upaya penting dalam penegakan hokum di negeri ini yang sekaligus menjadi terapi kejut dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan upaya kita bersama melakukan pencegahan dan membangun budaya anti korupsi. Sebab, aksi penindakan tanpa diikuti adanya upaya perbaikan yang dapat mencegah tindak pidana korupsi, mustahil akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Perang melawan korupsi tidak akan efektif bila hanya lilin KPK saja yang menyala. Mari kita nyalakan lilin kita semua, agar terang benderanglah Indonesia yang tenggelam oleh gelapnya tabir korupsi.

In this second year, KPK is trying to realize the expectation through an avenue of repressive actions. Although, once more, this step has not satisfied KPK stakeholders specilly those who file complaints and who are restlessly eager to find out how further their case is being followed up by KPK. The Commissioners realize that the repressive action in one of the important efforts in law enforcement in this country which at the same time serves as a shock therapy and creates a deterrent effect to corruption criminals. Because, repressive actions without corrective actions which can prevent corruption will not do any good to Indonesia.The fight against corruption will not be effective if only the KPK lights up ist candle. Let us all light our candles so the sinking Indonesia will be brighter and freed from the darkness of corruption.

Jakarta, Februari 2006Pimpinan / Commissioners

Taufiequrachman RukiAmien SunaryadiSjahruddin Rasul

Tumpak Hatorangan PanggabeanErry Riyana Hardjapamekas

Sekilas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Corruption Eradication Commission of Glance

�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi telah digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa.

Tugas dan KewenanganTugas KPK sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, adalah:

a. Koordinasi dengan instansi yang tindak pidana korupsi;

b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakuakan pemberantasan

tindak pidana korupsi;c. melakukan penyelidikan, penyidikan,

dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. melakukan t indakan - t indakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

KoordinasiKPK melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait dengan tugas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi antara lain: Kejaksaan,

Sekilas tentang KPKKPK at a Glance

The Corruption Eradication Commission (KP) was formed under Law No. 30 of 2002, and is a state agency that in the course of performing its duties and authority is independent and free from any influences. The formation of this organization was based on the need for a systematic eradication of corruption, as modern corruption in Indonesia has been catalogued as an extraordinary crime.

Task and AuthorityThe tasks of the KPK as stated in article 6 of Law No. 30 of 2002 are:a. to coordinate with other institutions

authorized to eradicate corruption;b. to supervise institutions authorized to

eradicate corruption;c. t o p e r f o rm p r e i nve s t i g a t i o n s ,

investigations, and prosecutions against corrupt acts;

d. to perform preventive actions against corruptions; acts

e. to monitor state governance

CoordinationThe KPK coordinates with institutions related to the eradication and prevention of corruption: the Attorney General’s

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:

mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;

melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

SupervisiDalam melakukan supervise, KPK melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan public.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas supervisi KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, dengan alas an: laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan tindak pidana

Office, Police, Financial Development and Supervisory Board (BPKP), Supreme Audit Board (BPK), The Inspectorate General (Itjen), and The Regional Audit Agency (Bawasda). In the course of performing its duties of coordination, the KPK is authorized to: Coordinate pre-investigations,

investigations, and prosecutions against corrupt acts;

Provide a reporting system to aid corruption eradication;

Request information on corruption eradicating activities from relevant institutions;

Conduct opinion hearings or meeting with institutions authorized to eradicate corruption; and

Request reports from relevant institutions regarding the prevention of corrupt acts.

SupervisionWhen the KPK engages in supervisory activities, it conducts surveillance, research, or studies on institutions authorized to eradicate corruption as well as institutions dealing in public services.

In its supervising duty, the KPK can take over on-going

�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislative; atauKeadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelidikan, Penyidikan dan PenuntutanKPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

Melibatkan aparat penegak hokum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hokum atau penyelenggara Negara;Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauMenyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

PencegahanDalam tugas pencegahan, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;

Investigations or prosecutions conducted by the Police or the Attorney General Office against a corruptor subject to the following conditions:

A public report concerning a corrupt acts is not acted upon;The handling of a corruption case is continued or delayed for too long without sufficient reason;The handling of a corruption case is biased in favor of the perpetrator;The handling of the corruption case is stained with corrupt elements;Obstructions to the handling of a corruption case due to executive, judicative, or legislative intervention; orOther circumstances that according to the Police or the Attorney General Office, have rendered it impossible for either of them to handle the case well and responsibly.

Pre-Investigation, Investigation and ProsecutionThe KPK is authorized to conduct Pre-Investigation, Investigation and Prosecution against corruption cases that:

Involve law enforcers, state officials, and other individuals connected to corrupt acts perpetrated bay law enforcers or state officials;Have generated significant public concern; and/orHave cost a loss to the State at least Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah).

PreventionWith regards to the prevention of corruption, the KPK is authorized to conduct the following preventive measures or efforts:

� menerima laporan dan menetapkan

status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan

antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

melaksanakan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

MonitoringDalam hal melakukan tugas monitoring, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah serta memberikan saran perbaikan jika pada sistem pengelolaan administrasi tersebut ditemui adanya potensi korupsi.

OrganisasiBerdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dilaksanakan melalui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 7 Tahun 2004, Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari: Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua

merangkap Anggota; dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;

Tim Penasihat terdiri dari 4 (empat) orang;

Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari: Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Direktorat Gratifikasi; Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari: Direktorat Penyelidikan; Direktorat Penyidikan; dan Direktorat Penuntutan.

Perform registry and examinations on the wealth report of state officials;

Receive graft reports and decide on their status;

Arrange anti-corruption education programs at all levels of education;

Design and promote the execution of corruption eradication socialization programs;

Conduct anti-corruption campaigns for the benefit of the public;

Cooperate bilaterally and multilaterally in eradicating corruption.

MonitoringWhen the KPK engages in monitoring, it is authorized to conduct studies on the administration management systems of all State and government agencies, as well as suggest methods of improvement should the potential for corruption be found in such a system.

OrganizationAccording to article 21 of Law No. 30 of 2002, which was executed through a Decision of the KPK Commissioners No. 7 of 2004, the KPK Organization is composed thusly: The Commissioners, a Chairman and

member of the Commissioners, and four Vice-chairman and members of the Commissioners;

The Advisory Team composed of four individuals;

The Deputy of Prevention is composed of: the Directorate of Registry and Examination of the Wealth Reports of Government Officials; the Directorate of Graft; the Directorate of Public Education and Service; the Directorate of Research and Development

The Deputy of Repression is composed of: the Directorate of Pre-investigations; the Directorate of Investigations; and the Directorate of Prosecutions.

�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari: Direktorat Pengolahan Informasi dan Data; Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi; dan Direktorat Monitoring.

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari: Direktorat Pengawasan Internal; dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.

Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Umum; dan Biro Sumber Daya Manusia.

The Deputy of Information and Data is composed of: the Directorate of Information and Data Processing; the Directorate of the Cultivation of Networks between Commissions and Agencies; and the Directorate of Monitoring.The Deputy of Internal Affairs and Public Complaints is composed of: the Directorate of Internal Monitoring; and the Directorate of Public Complaints.

The Secretary General is composed of: the Bureau of Planning and Finance; the Bureau of General Affairs; and the Bureau of Human Resources

�Struktur Organisasi KPKOrganization Chart

Kondisi dan Strategi Pemberantasan Korupsi

Condition and Strategy of CorruptionEradidacion

10

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Kondisi dan Strategi Pemberantasan Korupsi Condition and Strategy of Corruption Eradication

Kebangkitan Anti Korupsi

Tahun 2005 publik dicengangkan oleh aksi-

aksi penindakan terhadap korupsi. Tak

tanggung-tanggung, mulai dari gubernur,

bupati, walikota, Ketua DPRD, Direksi BUMN,

hingga jenderal polisi pun ditindak untuk

mempertanggungjawabkan praktik-praktik

koruptif yang diduga ataupun telah terbukti

mereka lakukan. Media massapun tak

pernah kehabisan bahan pemberitaan untuk

mewartakan aksi-aksi penindakan lembaga-

lembaga penegak hokum tersebut.

Kita menyaksikan bahwa lembaga-lembaga

yang berwenang melakukan pemberantasan

korupsi telah melakukan gebrakan-gebrakan

yang lebih signifikan dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) semakin menunjukkan

eksistensinya sebagai katalisator

pemberantasan korupsi dan perbaikan

birokrasi, Tim Koordinasi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)

cukup bertaji diawal-awal pembentukannya

dengan menyidik dan menuntut beberapa

perkara yang melibatkan pejabat atau

mantan pejabat dan Kepolisian-pun tak

mau

The emerging of Anti-corruption

In 2005 the public was surprised by an avenue

of corruption repressions. From Governor,

Regent, Mayor, Chairman of the Lower House

of Representatives, Board of Directors of

State-Owned Enterprises to National Police

Generals were forced to be accountable for

the corrupt practices they commited. News

on repressive actions against these law

enforcers has never exhausted the media.

Unlike previous years, we now see that

institutions whose domain is to fight

corruption also start to make surprising

actions against corruption. Thus the

Corruption Eradication Commission (KPK)

continues to prove its existence as a catalys

of corruption eradication and governance

reform. In its early birth, the Coordination

Team for Corruption Eradication (Timtas

Tipikor) too has the spur to investigate and

prosecute several cases involving existing

and former state officials. The National

Police is no less enthusiastic in giving shock

therapy which is focused on internal reform.

Surprising movements from Timtas Tipikor

and

11Ketinggalan memberikan terapi-terapi kejut

yang difokuskan pada perbaikan Internal.

Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Timtas

Tipikor dan Kepolisian tak lepas dari

dukungan Presiden yang memberikan ijin

pemeriksaan terhadap puluhan Gubernur,

Walikota, Bupati dan anggota legislative

tingkat pusat hingga daerah yang diduga

melakukan tindak pidana korupsi.

Pendapat yang menyatakan bahwa pejabat

tinggi dan mantan-mantan pejabat adalah

kebal hokum rasanya perlu dikaji kembali.

Vonis bersalah yang dijatuhkan terhadap

seorang Gubernur aktif, terungkapnya

korupsi di KPU yang melibatkan beberapa

anggotanya, disidangkannya mantan Menteri

Agama beserta Sekretaris Jenderalnya,

dan ditahannya mantan Ketua BKPM

menggugurkan pendapat tersebut karena

mereka tetap dijerat hokum meskipun public

mengenalnya sebagai pejabat tinggi dan

mantan pejabat tinggi.

Hal menggembirakan lainnya adalah

meningkat tajamnya tingkat partisipasi

masyarakat. Ada 2 (dua) hal yang menjadi

indicator, yaitu: pertama, meningkat

tajamnya partisipasi masyarakat dalam

menyampaikan laporan dugaan terjadinya

tindak pidana korupsi. Selama tahun 2005,

KPK

The National Police could not be set

apart from the President’s support i.e. by

giving permission to investigate dozens of

Governors, Mayors, Regents members of

central dan regional legislative bodies alleged

to have commited corruption.

Opinions saying that high rank state officials

and former state officials are legally immune

need further study. Guilty verdict for active

Governor, the revealing of corruption in

KPU involving several KPU members, the

trial of former Minister for Religius Affairs

along with his former Secretary General

and the arresting of former Chief of BKPM

(Investment Coordinating Board) undermine

those opinions although the public know

these figures as high rank state officials and

former high rank state officials.

Another enlightenment is the dramatic

increase of public participation. There

are two (2) indicators: first, the dramatic

increase of public participation in reporting

alleged corruption acts. During 2005, KPK

received 7,307 complaints which increased

by 220.34% compared to previous year’s

2,243 complaints. Secondly, the significant

1�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Menerima laporan masyarakat sebanyak 7.307 laporan yang meningkat pesat sebesar 220,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 4.243; kedua, meningkat tajamnya partisipasi masyarakat dalam membongkar tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat jelas dalam kasus tertangkap tangannya Sdr. Mulyana W. Kusuma yang menyuap seorang Auditor BPK dan penyuapan di Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah jemu dengan kondisi selama ini dan menginginkan perubahan yang berarti, sehingga dengan suka rela memberikan informasi bahkan bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap korupsi.

Catatan positif lainnya adalah pemberantasan korupsi saat ini mulai diikuti dengan upaya-upaya pencegahan yang intensif. Berbeda dengan lembaga-lembaga terdahulu, seperti Operasi Militer (1957), Tim Pemberantasan Korupsi (1967), hingga Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (1999) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000), yang kurang fokus pada upaya pencegahan. Saat ini, melalui koordinasi dan supervisi KPK, upaya represif dan upaya preventif mulai berjalan beriringan. KPK, misalnya, tidak hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tetapi juga memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah nyata reformasi dibidang birokrasi (civil service reform) dan juga kepada Mahkamah Agung mengenai reformasi peradilan (judiciary apparatus reform). Tak cukup dengan itu, KPK juga mengenalkan konsep island of integrity (daerah-daerah percontohan sebagai daerah yang bebas korupsi),

Increase of public participation in disclosing corruption act. It is expressed from the redhanded capture of Mulyana W. Kusuma who tried to bribe a BPK (the State Auditor) Auditor and briberies in the Supreme Court. This indicates that the public had been so overwhelmed by the current conditions and expects a radical change that they voluntarily tip off and even work together with KPK to disclose corruption cases.

Another positive point is the on-going corruption fight is also followed by intensive prevention efforts. Compared to

Other previous institutions, such as the Military Operation (1957), The Corruption Eradication Team (1967), and last the Commission for the Appraisal of the Wealth of Government Executives (KPKPN) and the Joint Commission for Corruption Eradication (2000), which were not focused on prevention efforts, now, through coordination and supervision by KPK, repressive and preventive measures are running in parallel. KPK, for instance does not only conduct pre-investigation, investigation and prosecution, but it also provides recommendations to the President on the

1�Serta mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap sistem pengelolaan, administrasi di lembaga Negara dan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan public, misalnya di Badan pertanahan Nasional, Kantor Pajak dan Kantor Imigrasi.

Semua faktor-faktor tersebut memberikan dampak pada tumbuhnya optimisme masyarakat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah sebuah utopia, namun ia adalah mimpi yang pasti terjadi seandainya ada komitmen bersama bahwa korupsi merupakan musuh yang harus diperangi bersama.

Kalangan pebisnis dan dunia internasional juga menyikapi positif hal tersebut. Ini dilihat dari membaiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang didasarkan pada hasil survey Transparency International Indonesia dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,2 pada tahun 2005. Meskipun prosentasenya tidak terlalu signifikan, namun ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi sudah melangkah maju meskipun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan kepercayaan tersebut, kita berharap agar kepercayaan investor asing untuk untuk menanamkan modalnya di Indonesia pulih kembali, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terus dilangsungkan dan Indonesia lepas dari hantaman badai krisis ekonomi dan moneter yang menerjang 8 (delapan) tahun lalu.

Concrete steps in civil service reform and as well as to the Supreme Court on the judiciary apparatus reform. KPK also introduces the concept of Island of Integrity (model corruption-free regions), studies and offers recommendations on administration management system in state institutions and government institutions dealing with public services, such as the BPN (National Land Agency), Tax Office and Immigration Office.

All of those factors impose impacts an mounting public optimism that fighting against corruption in Indonesia is not a utopia, but it will be a dream comes true if there is a shared commitment that corruption is a common enemy to fight for together.

1�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Namun, evaluasi pemberantasan korupsi di tahun 2005 juga melahirkan catatan-catatan negative. Gagalnya eksekusi vonis pengadilan karena kaburnya koruptor ke luar negeri masih jadi tontonan bagi publik Indonesia. Ini menunjukkan belum adanya sistem yang terpadu pada birokrasi di Indonesia, misalnya antara Kepolisian dan Kejaksaan dengan petugas imigrasi di Bandara ataupun pelabuhan.

Minimnya pengembalian aset hasil korupsi juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi secara khusus. Dalam strategi pemberantasan korupsi, selain pemidanaan terhadap para pelakunya, maka pengembalian aset hasil korupsi juga harus dilaksanakan agar menimbulkan efek deterrent (efek jera) yang meluas. Faktanya, masih sedikit sekali aset hasil korupsi yang dapat dikembalikan pada keuangan negara dibandingkan akumulasi kerugian negara yang ditetapkan oleh pengadilan. Banyak hal yang menjadi penyebabnya tetapi salah satunya adalah ketidakmampuan aparat penegak hokum untuk menelusuri aset- aset para koruptor (asset tracing) yang sudah bermetamorfosa melalui berbagai transaksi keuangan dan perbankan. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan bagi aparat penegak hokum terkait dengan transaksi-transaksi keuangan dan perbankan serta dibangunnya kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga lain, seperti PPATK.

Catatan lainnya adalah belum terlindunginya pelapor dan saksi karena belum adanya aturan main yang jelas berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi. Akibatnya aparat penegak hukum memiliki persepsi berbeda yang berbeda-beda mengenai perlindungan saksi. Padahal terdapat

Businessman and the international world too respond positively to that fact. Indonesian Corruption Pesception Index based on Transparency International Indonesia survey improved from 2.00 in 2004 to 2,2 in 2005. Although the percentage is not significant, but is shows that the corruption eradication efforts have taken a milestones even compared to other countries we are still behind. With such a trust, we hope that we can regain foreign investors’ confidence to invest again in Indonesia, so there is a sustainable development in Indonesia and Indonesia can be freed from the economic and monetary crisis that hit us 8 years ago.

But, evaluation on corruption eradication in 2005 also presents negatives notes. Failures to execute court verdicts due to the fleeing of corruptors to overseas have been Indonesia’s daily consumption. This shows that Indonesia is yet to have an integrated bureaucracy system, for example, between The National Police and Public Prosecutors with the immigration officers both in airports and seaports.

The limited recovery of assets from corruption proceeds is another homework. In eradicating corruption, apart from the conviction for the corruptors, the recovery of asset from the corruption proceeds is yet to be executed to create a deterrent effect. The fact being that the amount of asset recovery against the accumulated loss to the state judged by courts is still very small. This is attributed to many reasons but one of which is the incompetence of law enforcers to trace corruptors’ assets which have gone through a number of placements through financial and banking transactions. This calls for

1�Resiko besar yang mengancam diri para Saksi dan Pelapor, baik ancaman terhadap karir maupun keselamatan diri dan keluarganya. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera mengesahkan undang-undang tersebut agar terdapatkepastian hokum mengenai mekanisme perlindungan Pelapor dan Saksi.

Peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain juga menjadi faktor yang menghambat pemberantasan korupsi. Perlunya ijin khusus bagi pejabat tertentu dilingkungan eksekutif dan legislatif untuk diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka dirasakan sangat menghambat pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, perlu harmonisasi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

Hal lain yang patut disayangkan adalah upaya represif yang menunjukkan titik positif ternyata belum dijadikan momentum oleh pejabat dan aparat birokrasi bagi perbaikan birokrasi secara menyeluruh. Saat ini, hampir semua instansi dan pejabat birokrasi tetap diam atau menjadi penonton yang pandai bergumam, bersorak ataupun bertepuk tangan tanpa berbuat apapun untuk terjun ke arena permainan. Kondisi ini akan membuat kita akan terus berkutat pada masalah yang sama karena tak banyak perubahan yang dilakukan. Oleh karenanya perlu kesadaran bersama dari seluruh jajaran birokrasi bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa diiringi perubahan sikap, mental dan attitude seluruh jajaran birokrasi.

Enhancement of knowledge in financial and banking transactions and close relationship with others institutions such as PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center – INTRAC).

Another note is that whistleblowers and witnesses are not protected as there is not any clear regulation i.e. Witness Protection Law. The consequence is that law enforcers have different perception of the witness protection. Indeed Witnesses and Whistleblowers are exposed to big risks i.e. threats to their career or the safety of their family. Therefore, DPR (the House of Representative) must urgently pass the witness protection bill so there will be

A illegal certainly for Whistleblowers and witness protection mechanism.

Laws and regulations that conflict with one another are another obstacle in eradicating corruption. The special permission needed to ask certain officials within the executive and legislative bodies to be questioned as witness or suspect is also felt as a constraint in eradicating corruption. Therefore, various laws and regulations needed to be harmonized to eliminate these obstacles.

1�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Tak kalah pentingnya adalah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh para koruptor atau kroni-kroninya untuk selalu menghambat pemberantasan korupsi atau yang sering disebut sebagai “corruptor fights back” yang sering kali menyerang pribadi-pribadi penegak hokum. Masyarakat yang dipicu oleh pemberitaan media massa sering kali tak menyadari hal tersebut bahkan cenderung meng-amini-nya, sehingga Penegak Hukum merasa ter-alienasi dalam pergaulan social karena dianggap “sok bersih”, “sok suci” atau hujatan-hujatan senada lainnya.

Catatan-catatan singkat tersebut menunjukan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. KPK sebagai lembaga yang diharapkan menjadi katalisator pemberantasan korupsi tentu akan terus melanjutkan upaya-upayanya secara lebih intensif, agresif, professional, dengan menghormati due process of law, sehingga korupsi yang terjadi secara sistemik dan sikap permisif yang masif yang terakumulasi selama bertahun-tahun dapat diberantas atau setidak-tidaknya diminimalisir.

Strategi Pemberantasan KorupsiTeori-teori kriminologi yang menyatakan bahwa hanya oleh masyarakat miskin saja kejahatan mudah terjadi, rasanya perlu dikaji kembali karena saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, memiliki posisi tinggi dan memiliki kewenangan, sehingga mereka dengan leluasa menyalahgunakan kewenangan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime).

Another sad issue is that the repressive efforts that lead to a positive point have not been taken as a momentum for a total civil service reform by the elite and bureaucrats. At this moment, almost all institutions and bureaucrats stay still as spectators good at humming, cheering up or applaudingwithout doing anything to participate in the game. This condition will not solve the problem as there is not much change. Therefore a collective sense of awareness is needed from all bureaucrats that corruption eradication will not succeed unless complemented by change in bureaucrats’behavior, mentality and attitude.When equally important is that there are efforts by the corruptors and their cronies to undermine corruption eradication or more known as “corruptor fight back” which attacks law enforcers and individuals. The news-driven public often do not realize such situation, if not agree to it, so law enforcers feel alienated from social relationship and perceived as “fake saint” or other names.

These brief notes indicate that there is yet a plenty of homework to be done. KPK as a supreme body expected to be a catalyst in eradicating corruption must strive to continue its effort in a more intensive, aggressive, professional manner by honoring the due process of law so the systematic corruption and the massive permissive attitude accumulated over these years can be eradicated or at the very least be minimized.

Corruption Eradication StrategyCrimibology theories suggesting that only the poor commit crimes needs to be revisited because at the present time there are many crimes committed by well educated people, holding high position and authority giving them the freedom to abuse their power for their own interest. This is what is then known as white collar crime.

1�Berbeda dengan kejahatan-kejahatan biasa yang tidak menimbulkan dampak terlalu besar bagi masyarakat, white collar crime seringkali menimbulkan dampak yang sangat luas, bahkan khusus terhadap kejahatan korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena tidak saja merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat, sehingga upaya-upaya untuk memberantasnyapun perlu dilakukan secara luar biasa.

Dengan kondisi tersebut, adalah lumrah apabila masyarakat mengharapkan ditegakkannya keadilan dengan jalan dilakukannya penindakan terhadap para pelaku kejahatan korupsi. Untuk menjawab hal tersebut, maka dibentuklah KPK dengan tujuan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sejak awal berdirinya, KPK dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat melalui upaya penindakan yang keras dan tegas terhadap para koruptor, namun efektif, efisien, dan tetap menghormati due process of law. Untuk memenuhi harapan tersebut, KPK harus melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien melalui strategi pemberantasan korupsi yang merupakan penjabaran dari amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta berdasarkan pembelajaran dari pengalaman usaha pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan pemerintah RI sebelumnya serta pengalaman negara lain yang telah berhasil menurunkan tingkat korupsinya secara signifikan yang disesuaikan dengan profil korupsi di Indonesia dan faktor spesifik lain yang mempengaruhinya.

Unlike ordinary crime which does not give significant impacts to the society, white collar crime often gives a magnitude of impacts. Corruption is now even categorized as an extraordinary crime because not only it causes loss to the state finance but it also violates the community’s social and economic rights. Therefore, its eradication needs an extraordinary measure.

Given the above condition, it is only fair that people expect that justice be served by repressing corruption criminals. KPK is established to respond to this challenge as well as to improve the effectiveness and efficiency of Indonesia’s corruption eradication measures.

Since its early establishment, KPK is demanded to meet public expectation through firm and strict repressive measures but yet effective, efficient and honoring the due process of law against corruptors. To meet such a demand, KPK must to the corruption eradication in a effective and efficient manner through a corruption eradication strategy which is drawn from Law No. 30 of 2002 and based on lessons learned from Indonesia’s past experience in fighting corruption and best practices from foreign countries who have been significantly successful in lowering their corruption level. The best practices are then adjusted to fit with Indonesian. The best practices are then adjusted to fit with Indonesia. The strategy is set out based on the following considerations:

18

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam perumusan strategi tersebut antara lain:Strategi yang komprehensif yang mencakup upaya penindakan dan pencegahan;Keterlibatan seluruh elemen bangsa baik sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil;Profesionalisme sumber daya manusia;Penguatan peraturan perundangan yang mendukung;Transparansi dan akuntabilitas publik, dan evaluasi pelaksanaan secara berkala disertai penyesuaian yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk merealisasikan visi dan misinya, KPK merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang mencakup empat bidang utama, yaitu:1. Bidang Pembangunan Kelembagaan;2. Bidang Pencegahan;3. Bidang Penindakan; dan4. Bidang Penggalangan Keikutsertaan

Masyarakat.

Strategy is set out based on the following considerations:Comprehensive strategy including prosecution and prevention measures;Involvement of all nation elements both in public and private sectors as well as the community;Professionalism of human resources;Improvement of supporting laws and regulations;Public transparency and accountability;Periodic evaluation of implementation and necessary adjustment;

Pursuant to the above considerations, to be able to realize its vision and mission, KPK formulates its corruption eradication strategy which covers four main fields:1. Institutional building;2. Prevention3. Repression;4. Rallying public participation.

Pembangunan KelembagaanInstitutional Building

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�0 Pembangunan Kelembagaan Institutional Building

Sasaran terbentuknya organisasi KPK yang profesional dan menerapkan prinsip-prinsip good governance merupakan sasaran jangka pendek yang harus segera terwujud. Pembentukan organisasi ini meliputi struktur organisasi, personil, penyusunan metode dan prosedur kerja, penyiapan sarana dan prasarana kerja serta berbagai kelengkapan organisasi lainnya, di atas landasan budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan nilai-nilai bermartabat.

Untuk mendukung pembangunan kelembagaan KPK yang saat ini masih terkendala oleh minimnya jumlah sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas penunjang, seperti gedung, perangkat komputer, dan alat-alat pendukung penyidikan, maka KPK telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka implementasi strategi ini, antara lain : pengembangan manajemen sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, peningkatan dukungan infrastruktur, peralatan dan teknologi serta penguatan peraturan pendukung kegiatan.

The goal of forming the KPK as a professional organization which applies good governance principles is a short term goal that must be swiftly realized. The formation of this organization includes the development of its organization structure, personnel, preparation of operating methods and procedures, preparation of operating facilities and infrastructure as well as other organizational necessities, upon a foundation of organization culture, modern organizational behavior, and dignified values.

To support the KPK’s institutional building which still faces human resource constraint and limited supporting facilities such as building, computer equipment and other investigation supporting equipments, KPK has conducted a number of activities in line with this strategy which among others includes development of human resources management; effectiveness and efficiency of financial management; improvement of infrastructure, equipment and technology supports and strengthening supporting laws and regulations.

�1Pengembangan menejemen SDMPasal 24 ayat (2) UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menetapkan bahwa pegawai KPK diangkat berdasarkan keahliannya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang system manajemen SDM KPK yang berbasis pada kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan-tujuan KPK. Setelah menunggu selama 2 (dua) tahun, akhirnya pada tanggal 22 Desember 2005 telah diundangkan Peraturan

Pemerintah No 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK yang menjadi landasan kuat bagi KPK untuk menetapkan parameter penilaian dan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menetapkan pelaksanaan rekrutman dan seleksi, diklat, pengembangan SDM, manajemen kinerja serta kompensasi. Untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja, parameter-parameter yang terukur harus dapat diterapkan, sehingga pengkajian untuk mendukung upaya tersebut terus dilakukan, antara lain:

Human Resources ManagementArticle 24 verse (2) law No.30 of 2002 on KPK states that employees of KPK are appointed by its expertise. So therefore it needs a Government Regulation to govern the competency-based and performance-based human resources management system of KPK in order to support achievement of KPK goals.After 2 years of waiting, finally on 22 December 2005 Government Regulation No. 63 of 2005 on KPK Human Resources

Management is finally enacted making it a strong foundation for KPK to set its assessment parameter and performance measurement as the basis for recruitment and selection, training and development, performance management and compensation.To implement performance-based management, measurable parameters must be set, so there is a continuous review to support the method, such as:

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�� • Pembuatan Kode Etik Pegawai yang diharapkan dapat diberlakukan secara efektif pada awal bulan Januari 2006. Kode Etik ini dimaksudkan untuk memberikan aturan yang tegas mengenai hak-hak dan kewajiban KPK dan pegawai KPK serta mengatur juga aturan-aturan yang baku apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan jabatan yang dilakukan oleh KPK;

• Melakukan analisis jabatan agar diperoleh pemetaan yang tepat jabatan beserta tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh suatu jabatan tertentu;

• Pengembangan sistem pemantauan kinerja pegawai, antara lain, melalui laporan kegian (time sheet) dan absensi elektronik.

Hal lain yang menjadi perhatian Pimpinan KPK adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pegawai KPK yang salah satunya melalui keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara beban pekerjaan dengan jumlah pesonil yang tersedia.Saat ini, masyarakat menaruh harapan yang besar kepada KPK. Gebrakan-gebrakan KPK dibidang penindakan mampu membangkitkan sedikit optimisme masyarakat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah sebuah otopia dan KPK diyakini mampu menjadi motor perubahan dalam pemberantasan korupsi. Salah satu indikasinya adalah tingginya jumlah laporan yang

• Employee Code of Ethics which is expected to take effect in early January 2006. The main objective of the code ethics is to give firm rules about KPK and its employees rights and obligations and to stipulate standard regulations in case of industrial defaults by KPK.

• Job analysis to produce correct mapping of job titles including the duties and responsibilities that job titles hold

• Development of employee performance monitoring system using timesheet and electronic attendance device.

Another issue which concerns KPK Commissioners is how to maintain and improve employee performance i.e. balance between work load and available human resources. The public is raising very high hopes on KPK. KPK actions in the repression side give a slight optimism to the public and send a message that fighting Indonesia’s corruption is not another utopia. People believe that KPK can be a change driver in corruption eradication. Some of the indicators are the high number of complaints which reach over 9,588, the number of requests for socialization of corruption

��diterima oleh KPK yang mencapai lebih dari 9.588 buah dan besarnya permintaan masyarakat agar KPK melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi ke berbagai daerah serta mengambil alih perkara-perkara tidak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dengan hanya sekitar 150 orang pegawai, dirasakan mustahil bagi KPK untuk melaksanakan seluruh tugas dan kewenangannya secara optimal. Oleh karenanya, kondisi tersebut memaksa KPK untuk memperbesar organisasinya dengan merekrut pegawai-pegawai baru.

Dalam melakukan rekrutmen, Pimpinan KPK secara khusus memberikan arahan bahwa proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan, profesional dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga dapat direkrut pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi serta berintegritas tinggi. Oleh karenanya, proses rekrutmen tidak dilakukan sendiri oleh KPK melainkan dilakukan oleh Konsultan SDM yang terpilih setelah melalui tender secara terbuka. Sangat menggembirakan! Animo masyarakat untuk bergabung bersama KPK untuk memberantas korupsi sangat besar. Jumlah aplikasi yang diterima KPK mencapai lebih dari 14.000, dan banyak dari pendaftar merupakan kalangan profesional yang bersedia meninggalkan jabatan-jabatan strategis yang telah mereka duduki. Ini semakin menunjukkan bahwa semangat untuk memberantas korupsi telah meluas kesemua golongan.

eradication in regions and the requests for take-over of cases being handled by the Police or Attorney General Office.

With only 150 personnel it was almost impossible for KPK to optimally conduct its duties and authorities. This indeed forced KPK to expand its organization by recruiting new employees.

KPK Commissioners give a special directive that the recruitment process must be t r a n s p a r e n t , p r o f e s s i o n a l a n d

free from collusion, corruption and nepotism, so the new recruits consist of those with competence and integrity. The recruitment was outsourced to a human resource consultant selected through an open tender process. Very encouraging! The enthusiasm to join KPK in fighting corruption is so high. KPK received over 14,000 applicants and most of them are professionals willing to give up their strategic positions. This again indicates that the spirit to fight corruption has reached all level of people.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��Sepanjang tahun 2005, KPK melakukan rekrutmen 183 orang staff untuk posisi masing-masing : 3 (tiga) orang Direktur/Kepala Biro; dan 120 orang tenaga fungsional dimana 6 (enam) orang diantaranya adalah Jaksa Penuntut Umum; 53 (lima puluh tiga) orang tenaga administratif; dan 4 orang Kepala sekretariat/Kepala Bidang.Selain pegawai, KPK juga melakukan rekrutmen Tim Penasihat KPK. Proses rekrutmen ini dilakukan melalui pembentukan tim yang terdiri unsur profesional, yaitu:

1. Dr. Sugiri Syarief, M.PA. selaku Sekretaris Jenderal KPK sebagai Ketua Tim;

2. Irjen (Pol) Prof. DR. Farouk Muhammad mewakili Kepolisian R.I;

3. Basrief Arief, S.H., M.H. mewakili Kejaksaan Agung;

4. Imam Prasodjo, Ph.D. mewakili akademi; dan

5. DR. Nono Anwar Makarim, S.H. LL.M. mewakili LSM.

Setelah melalui proses seleksi yang ketat, maka terpilih, 2 (dua) orang sebagai Tim Penasihat KPK, yaitu Abdullah Hemamahua dan Suryohadi Djulianto.

Throughout 2005 KPK recruited 183 staff respectively for three (3) Director/Bureau Head positions, 120 functional staff including six (6) Public Prosecutors, 53 administrative staff and four (4) Secretariat Head positions

On top of recruitment of employees, KPK also hired a team of experts. The selection was done by a mixed element of professionals comprising : 1. dr. Sugiri Syarief M.P.A Secretary General

of KPK as Team Leader 2. Irjen (Pol) Prof. DR. Farouk Muhammad

Representing the National Police 3. Basref Arief , S.H,M.H. Representing the

Attorney General’s Office 4. Imam Prasodjo Ph. D representing

Scholars: and

5. DR. Nono Anwar Makarim, S.H. LL.M. Representing NGOs.

After a tight selection process Abdullah Hemamahua and Suryohadi Djulianto were selected as members of the KPK Advisory team

��Peningkatan Kapasitas Pegawai

Korupsi bukanlah kejahatan yang menggunakan kekerasan fisik (street crime) melainkan kejahatan kerah putih (white collar crime), sehingga pendekatan yang digunakan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi sangatlah berbeda dengan pendekatan yang digunakan untuk mengungkap suatu kejahatan pencurian biasa. Terlebih lagi, para koruptor semakin canggih dalam melakukan modus operandinya dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi telekomunikasi dan perbankan. Sehingga pegawai KPK dituntut untuk terus meningkatkan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing melalui berbagai training, workshop ataupun pengiriman tugas belajar. Sepanjang tahun 2005, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai KPK, antara lain:

• Pelatihan “computer forensic” pada bulan februari dan Maret 2005 dengan instruktur ahli yang didatangkan dari Jepang;

• Pemberian beasiswa dengan bantuan dari AUSAID kepada 5 (lima) pegawai KPK untuk melanjutkan pendidikan program master di bidang “crime prevention” di Universitas Wollongong, Australia

• Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah kepada pegawai dan tenaga penyidik KPK;

• Pelatihan system jaringan komunikasi internal di Singapura;

• Pengiriman 2 orang pegawai untuk mengikuti pelatihan system manajemen keamanan informasi (“Information Security Management System”) di Singapura;

Employee Capacity Building

Corruption is no street crime instead, it is a white-collar crime, so the approach used in revealing corruption cases is far different from that of simple theft case. More so, corruptions use a much more advanced technology in their modus of operandi. By the sane token, KPK employees are demanded to keep on developing their skills in their respective field by attending trainings, workshops or study assignments.

During 2005, KPK carried an array of activities in line with its employee capacity building program, inter alia : • Forensic computer training in February

and March 2005 with special experts from Japan

• Scholarships from AUSAID for five (5) KPK employees to take on post graduate studies in Crime Prevention in the Wolongong University, Australia

• Training on Procurement System in

Government Institution for staff and Investigators

• Internal communication network system training in Singapore

• Information Security Management System training Singapore for 2 employees.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��• Pengiriman 3 (tiga) orang pegawai untuk

mengikuti pelatihan “Anti Money Laundering and Combating the Financing

of Terrorism” yang diselenggarakan oleh PPATK-FCPP-USAID di Bandung;

• Bekerja sama dengan Financial Crime Prevention Project (FCPP-USA) menyelenggarakan workshop mengenai “Anti Money Laundering and Corruption Prosecution” pada bulan Juni 2005 yang diikuti oleh 18 orang pegawai KPK;

• Bekerja sama dengan Legal Development Fascility (Australia) melakukan pelatihan Dasar mengenai Teknik-Teknik pengeladahan di Jakarta Law Enforcement Center (JCLEC), Semarang yang diikuti oleh 28 Pegawai KPK;

• Pengiriman 3 (tiga) pegawai KPK untuk mengikuti “Workshop on Fraud and Money Laundering – Investigating Crimes” di ITB, Bandung;

• Pendidikan dasar selama 9 bulan bagi 38 calon pegawai KPK di Akademi Kepolisian Semarang;

• Pendidikan bagi 119 pegawai baru KPK di Secapa Polri, Sukabumi.

Dukungan Peralatan dan Teknologi

Untuk mendukung kegiatan penindakan dan pencegahan korupsi dan memperlancar pelaksanaan tugas KPK, diperlukan dukungan peralatan dan teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam tahun 2005 telah dilakukan kegiatan antara lain:Penyusunan cetak biru teknologi informasi tahap 2 yang merupakan kelanjutan dari tahap 1 yang telah diselesaikan pada tahun 2994. kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat ketersediaan dukungan teknologi informasi bagi kegiatan KPK.

• Collaborating with Financial Crime Prevention Project (DCPP-USA) held a workshop on Anti Money Laundering and Corruption Presecution in June 2005 with 18 participants from KPK

• Collaborating with Legal Development Facility (Australia) held a Basic Training on Search held at JCLEC, Semarang, attended by 28 KPk employees.

• Sending three staff ro parricipate in Workshop on Fraud Money Laundering Invertigating Crimes ITB, Bandung

• Nine moth basic education for 38 new employees at the Police Academy in Semarang

• Induction training 119 new recruits in Secapa Polri, Sukabumi

Equipment and Technology Support To support KPK activities in corruption repression and to smoothen KPK’s duties, equipment and information technology support is necessary. To fulfill the need the following were done in 2005 : • Preparation of phase 2 information

technology blue print which is the continuation of phase 1 completed in 2004. this was to speed up information technology support for KPK activities.

• Gap Analysis of Information Security Managament System. The analysis is the preliminary step of information security management system SOP

��• Gap Analysis atas Sistem Manajemen

Keamanan Informasi (Information Security Management Systems). Hal ini dilakukan sebagai langkah awal penyusunan standard an prosedur sistem manajemen keamanan informasi mengingat pentingnya pengelolaan atas keamanan informasi yang dimiliki KPK.

• Pengadaan perangkat keras pendukung kegiatan seperti: Pengembangan jaringan; Pembangunan laboratorium Computer Forensic;

• Pengadaan dan pengembangan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran, seperti: Document Management System; manajemen asset dan infrastruktur TI; License untuk operating system dan office automation; License untuk antivirus dan sistem perkantoran berbasis web.

Infrastruktur Gedung KPKSaat ini KPK menempati 2 lokasi gedung kantor, yaitu di Jl. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Dengan pertambahan jumlah personel, kebutuhan koordinasi yang erat antar Bidang, serta kebutuhan keamanan dan teknologi, keadaan ini dirasakan menjadi kendala berarti yang harus segera di atasi.Berdasarkan Surat menteri Keuangan No. S164/MK.06/2005 tanggal 20 April 2005, KPK mendapatkan izin untuk menempati gedung eks, Bank papan Sejahtera yang terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Pusat.

• Hardware procurement to support activities such as : development and computer forensic lab development .

• Procurement and development of software to support office administration activities such as : Document Management System, asset management and IT infrastructure licenses for operating systems and office automation: anti-virus: licenses for web-based anti-virus and office information system.

Building Infrastructure Currently KPK is spread into two locations I.e Jl. Veteran III No. 2 and Jl. Juanda No. 36 Jakarta. With the increased number of personnel, close coordination between dapartments, security and technology become critical to meet.

Pursuant to the Finance Minister’s letter No. S-164/MK.06/2005 of 20 April 2005, KPK secured a permission to use former Bank Papan Sejahtera building located at Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 , Central Jakarta.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�8KPK membutuhkan gedung dengan konsep “Smart Building” yang mampu mengintegrasikan fungsi Teknologi Informasi, Security, dan Building Automation System. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut maka diperlukan Renovasi telah dimulai sejak tahun 2005, dan diharapkan gedung dapat dioperasikan secara penuh pada akhir tahun 2006.

KPK needs a building with a “Smart Building” concept able to integrate information technology security and building automation system functions. For this, the building needs to be renovated. Renovation activities have started since 2005 and the new building is expected to be in full operation late 2006.

Realisasi Belanja KPKKPK Expenditures

�9

Dukungan KeuanganPembiayaan Rupiah Murni

Selama Tahun Anggaran 2005 KPK memperoleh alokasi dana yang bersumber dari dana Rupiah Murni APBM sebesar Rp. 170 Milyar dengan rincian untuk :• Belanja Pegawai sebesar Rp. 35,36

Milyar• Belanja Modal sebesar Rp. 79,77 Milyar• Belanja Barang sebesar Rp. 52,93 Milyar• Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 2,51

Milyar• Langganan daya dan jasa sebesar Rp.

1,43 Milyar

Financial Support Pure Rupiah financing

During 2005 fiscal year, KPK received Allocation from state budget’s Rupiah fund amounting 170 Rupiah’s with the following breakdown :

• Rp. 35.36 Billion for Employee Expenses • Rp. 79.77 Billion for Capital Expenditures • Rp. 52.93 Billion for Goods Expenses• Rp. 2.51 Billion for maintenance

Expenses• Rp. 1.43 Billion for Utilities and services.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�0Relisasi belanja tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp. 52,28 Milyar atau 30,25% sehingga masih tersisa Rp. 117 atau 69,75%.Secara umum rendahnya penyerapan pagu disebabkan antara lain oleh rendahnya penyerapan anggaran dalam belanja barang dan modal serta kelambatan penerbitan dokumen anggaran akibat perubahan struktur organisasi pada Departemen Keuangan, yang berdampak terhadap perubahan mekanisme penerbitan dokumen anggaran. Kebijakan yang diambil pemerintah sebagai dampak kelambatan penerbitan dokumen adalah diterbitkannya Peraturan Menteri keuangan No. 99/MK.06/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2005 sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2006.Sisa anggaran KPK tahun 2005 yang akan diluncurkan sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2006 adalah senilai +/-Rp. 61,07 Milyar.

Pembiayaan dari HibahSampai dengan tahun 2005, KPK telah memperoleh dana yang berasal dari hibah, dengan total sebesar Rp. 28.490.000,- dengan rincian yaitu :• Asem Grant for Human Resources Capacity

Building of the Anti Corruption Commision TF-054312 (no. Reg. 70540201) sebesar USD 350.000, dalam bentuk pembiayaan kegiatan pelatihan dan jasa kosultan. Bantuan ini telah direalisasikan sebesar USD 141,710.89 atau 47,53% dari anggaran yang disediakan.

As at 31 December 2005, our total spending is Rp. 52,28 Billion or 30,5 % below budget so there is a balance of Rp. 117,72 Billion or 69,75 %

In general this minimum realization is due to low realization of capital expenditures budget and the delay in producing budget documents following the restructuring of the Ministry of Finance which affects the mechanism for budget document issuance. To compensate the delay, the government issued of Finance Minister Regulation No. 99/PMK.06/2005 of 19 October 19 2005 regarding the carried forward programs/activities funded by unused expense budget 2005 which becomes additional budget for 2006

KPK unused budget 2005 carried forward to 2006 as additional budget is approximately Rp. 61,07 Billion

Grant Funding Over the last 2 years KPK had received grants amounting to Rp. 28,490,249,000, with the following breakdown : • Asem Grant for Human Resources Capacity

building of the Anti Corruption Commission Tf-054312 (No. Reg. 70540201) in total amount of USD 350,000. it is spent on training activities and consultant services. The total realization of this grant amounts to USD 141,710.89 or 47,53 % of the allocated budget.

�1• Grant ABD No. 0002-INO (SF) Program

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana alam Gempa dan Tsunami di NAD dan Sumatera Utara (No. Reg. 70586401) sebesar USD 50.000 dalam bentuk pembiayaan kegiatan KPK di NAD dan Nias. Sampai dengan 31 Desember 2005 belum terdapat realisasi pembiayaan dari hibah ini.

• Dukungan Danida kepada KPK (No. Reg. 70606701) sebesar Rp. 13.124.570.000,- dalam bentuk kegiatan kampanye Peningkatan Demokrasi dikalangan legislative, dimana dalam tahun 2005 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.687.370.378,-

• ADB 4341-INO memperkuat kapasitas KPK (No. Reg. 70612601) dalam jumlah Rp. 2.450.000.000. dimana dalam tahun 2005 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.599.402.140,-

• Program kemitraan dalam upaya mewujudkan reformasi penyelenggaraan Negara di Indonesia melalui Proyek Crash program untuk mendukung Komisi Anti Korupsi (reg. No. 70619501) sebesar Rp. 3.208.429.000,-, dalam bentuk kegiatan antara lain : pelatihan di bidang penindakan, monitoring Peradilan, kampanye RUU Perlindungan Saksi, Studi gap analisis antara UNCAC dan Hukum Posistif di Indonesia, Studi Amandemen UU pendukung. Pembiayaan kegiatan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 105.521.014.

• Grant ADB No. 0002-INO (SF) rehabilitation and Post Tsunam Reconstruction Program in NAD and North Sumatera (no. reg. 70586401) in total amount of USD 50,000 for funding KPK’s activities in NAD and Nias. Until 31 December 2005 there are no realization of this grant.

• Danida Support for KPK (No. Reg. 70605701) in the amount of Rp. 13,124,570,000 spent campaign on democracy at legislative level, where in 2005 the fund appropriated for the activities was Rp. 4,687,370,378

• ADB 4341-INO Strengthening The Capacity of KPK (No. Reg. 70612601) in the amount of USD 2,450,000 USD 163,204.30 of which was realized in 2005

• In-kid donation from partnership for Government Reform in Indonesia through Crash Program Project to Support the Anti Corruption Commission (Reg. No. 70619501) worth Rp. 3,208,429,000 I,e, Training on Repression, Judiciary Monitoring, Witness Protection Bill Campaign, Gap Analysis Study between UNCAC and Positive Law in Indonesia Amendment to Supporting Laws. The total fund appropriated was Rp. 105,521,014

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��Penguatan peraturan pendukung

Dalam melaksanakan tugasnya KPK menghadapi beberapa kendala peraturan perundang-undangan, untuk itu diperlukan penguatan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: Pengkajian atas UU No. 30 tahun 2002 sebagai bahan untuk penyusunan draft amandemen UU No. 30 tahun 2002; dan keterlibatan aktif dalam keanggotaan Tim penyusunan Undang-undang Pemberantasan Korupsi untuk menggantikan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Strengthening the SupportingRegulations In performing its duties KPK is faced with some constrains of relevant laws and regulations thus it needs the strenghthening of related laws and regulations inter alia review of law No. 30 of 2002 as materials for preparation of law No. 30 of 2002 Draft Amendment and active involvement as member the preparation team for amendment to law on Corruption Eradication Team to supercede the law No. 31 of 1999 jo law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication.

��Di Balik Tembok KPK, Mencetak Kultur Baru Behind the KPK’s Wall, Creating a New Culture

Oleh : Vincentia Hanni S

Malam sudah larut, waktu sudah beranjak mendekati pergantian hari. Di tengah Jakarta yang mulai terlelap beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi justru baru saja meninggalkan Gedung KPK yang renta.

Dengan tas ransel punggung, para penyidik yang rata-rata berusia sekitar 30 tahun itu menuju sebuah mobil sambil berbincang seru dan saling menggoda rekannya. Mereka hendak pulang bersama. Seorang dianta-ranya berjalan kaki ke luar gedung berarsitektur Belanda itu, mencari sebuah angkutan umum untuk pulang kerumah.

Pemandangan itu adalah pemandangan umum yang setiap hari terjadi di KPK. Bila kantor pemerintah lain pada pukul 17.00 sudah mulai sepi ditinggalkan para karyawan dan pejabatnya, Gedung KPK justru nyaris tak pernah sepi. Minimal untuk saat sekarang ini.

Pimpinan KPK pun kerap kali pulang larut malam, sama seperti anak buahnya yang baru pulang saat hari sudah mau berganti. Tak jarang pula, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Pangabean rela tak pulang ke rumah, menunggu anak buahnya menyelesaikan tugas pemeriksaann, terlebih bila sedang terjadi penangkapan. “Anak-anak belum pulang dan masih memeriksa, masak saya tinggal pulang, “ujar Pangabean yang juga seorang jaksa.

Mereka tak lagi memusingkan lewatnya batas waktu kerja. Bahkan, mereka pun rela meninggalkan keluarga mereka demi pilihan bekerja di KPK. Bekerja demi sebuah perubahan. Khaidir Ramly, misalnya, rela mening-galkan keluarganya di Padang Sumatera Barat, untuk bekerja di KPK. Jaksa yang pernah menyeret bupati aktif Padang Pariaman, Nasrul Sahrul, dan beberapa orang anggota DPRD Sumatera Barat ke pengadilan ini Cuma berpesan kepada putra putrinya di Padang. “Saya ingin negara ini berubah. Sedih rasanya melihat rakyat yang selalu saja miskin, sementara para pejabat begitu kayanya, berganti mobil dengan enak, memiliki rumah banyak. Padahal, rakyat untuk makan saja sulitnya minta ampun, “kata Khaidir.

By: Vincentia Hannis

It’s late at nite and the time slip almost to next day. Several KPK investigators just laft the KPK building With their backpack, the investigators whom are in their mid 30 walking to their car, talking out and teasing their work partners. They are heading home together. One of them walking out from the building, which had Dutch architecture, searching for a public transport to heading home.

That is an ordinary activities in KPK. When the other government office at 17.00 being left by their employees, on the other hand the KPK building never loose any of its employee. At least these moment.

The KPK chairman often come home very late at nine,. Just as the same as their staff whom just left home at nearly dawn. It is often the KPK vice Chairman for Repression Tumpak Hatarangan Pangabean stay at the office and accompany his staff finising the investigator, especially when there is a capturing. “ They kids still here and they investigating, I can not leave them”, said Pangabean , whom also an attorney.

They did not think about the work limit. They even leave their family for working in KPK. Working for a change. Khaidir Ramly, for example, leaves his family in Padang, West Sumatera, for working KPK. The attorney Nasrul Sahrul, whom dragging the active Chief of Padang Pariaman Municipal, and Several West Sumatera Regional Representative Assembly to court giving his message to his children in Padang, “ I want this country change. It is sad to see our people suffered from poverty, meanwhile the state officers are so rich, easily changing their car, own plenty of houses. At the same time the people working very hard to get food”. Said Khaidir.

��Khaidir memang sosok sederhana. Meski sudah 18 tahun menjadi jaksa, ia tetap sederhana. Hanya rumah BTN yang baru lunas dua tahun lalu dan mobil Toyota Kijang tua buatan tahun 1982. padahal, rekan-rekan seangkatannya pun terbilang makmur dan menduduki posisi penting di kejaksaan. “Jalan hidup orang lain-lain, saya masih beruntung dibandingkan dengan banyak rekan jaksa yang lain, “ujar Khaidir. Bagi Khaidir, keme-wahan hidup hanyalah bisa dirasakan sebatas tenggorokan, tak lebih. Ia tak pernah menyesal bertahan pada prinsipnya. Selama menjalankan tugasnya, bukan berarti tak ada tawaran atau iming-iming yang bersileweran. Namun, toh ia memilih hidup cukup dengan gaji jaksa Rp. 2,7 juta perbulan serta rumah BTN dan mobil tuanya. Khaidir merasa beruntung, anak tertuanya sudah kuliah dan anak keduanya duduk di bangku SMA.

Saat terpilih menjadi penuntut umum di KPK, Khaidir berharap ia bisa meningkatkan kesejahteraan keluarg-anya dari penghasilan resmi yang ia peroleh, bukan dari “penghasilan plus” entah dari mana. “Saya bilang sama anak-anak, saya hidup jauh dari mereka supaya hidup kami lebih sejahtera. Saya berharap dengan bekerja di KPK, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya ke perguruan tinggi dengan penghasilan resmi saya, “jelas Khaidir yang jadi jaksa penunutut umum dalam kasus terdakwa Abdullah Puteh.

Untuk itu, Khaidir berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Kepegawaian KPK, agar para pegawai KPK semakin pasti memperoleh penghasilan resmi dari pemerintah. Hal ini penting untuk membentengi pertahanan bagi pegawai KPK dari tawaran dalam berbagai bentuk menyuap pegawai KPK. Teror pun sudah menjadi bagian dari pekerjaan. “Jangan pernah coba-coba menyuap atau menyogok penyidik dan penuntut umum KPK. Kami bekerja di KPK dengan niat ingin NEGARA ini berubah, “kata Khaidir.Pendapat Rony Samtana dan Adi Derian Jayamerta, dua penyidik KPK asal Polri, pun sama. Bekerja di KPK pasti tak lepas ada tawaran atau iming-iming uang atau yang lain. “kalau kami menerima suap, kami kehilangan semuanya, kehilangan harga diri. Bukan Cuma nama baik kami saja, keluarga pasti malu, dan yang lebih parah nama KPK pasti hancur di mata dunia. Kami sungguh berhati-hati membawa nama KPK, “ujar Adi, mantan pengawal Amien Rais saat kampanye calon presiden.

Khaidir is a modest role. Serving 18 years as attorney, hi live a modest living. He just finish paying his house loan two years ago and only have an old Toyota Kijang made in 1982. meanwhile his co worker live a prosperous live and having an important role in the District Attorney. “ People way of live are different, I’m still lucky compare to other attorney”, said Khaidir. To Khaidir, the glamour live only last until our throat, not more. He never regrets for holding on to his believe. Through these year serving his duties, temptation and offerings flourished. But still he still choose to live from the attorney salary Rp. 2,8 million per month with his credit house and his old car. Khaidir feel very lucky, his eldest son is his university and his second child is high school.

When he elected to be a prosecutor in KPK, Khaidir expect to increase his family welfare from a legitimate income, not an “ extra income” from elsewere”. “ I said to my children, I live away from them for our welfare. I expected with working in KPK, I can give my children a better education until university from my legitimate income, “ explain Khaidir whom become the Prosecutor for convicted Abdullah Puteh.

That for, Khaidir expect government immediately releasing the KPK Employee Government Regulation (PP) , so KPK employee have a certainly for their salaru. This is very important to preventing bribery for KPK employee. Terror are part of the job “ Never try to bribe the KPK investigator and the KPK prosecutor. We work in KPK with the intention to change this country, “ said Khaidir Rony Samtana dan Adi Deriyan Jayamarta, KPK investigator whom originally from Polri, also have the similar opinion. Working in KPK nevertheless close to bribery or other material offerings. “ if we receiving bribery, we loose everything, loosing our dignity too. No only our honour, but also embarrassment for our family and suffering KPK’s image. We are very careful carrying the KPK image, “ said Adi, former guardsmen Amien Rais durin presidency campaign.

��Menggali Talenta“Enjoy banget di KPK, “jelas Rony. Ada dua alasan, menurut Rony, pertama kebutuhan dasarnya terbilang tercukupi dan persoalan aktualisasi diri menjadi perhatian utama di KPK. “Di KPK kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi, tidak ada intervensi macam-macam, tidak tuntutan macam-macam. Beban yang kami tanggung adalah beban kerja, tidak ada tuntutan lain di luar tugas kami sebagai penyidik, “jelas Rony yang pernah lama bertugas di Timor-timur.

Adi pun berpendapat sama. Hal yang menyenangkan bagi pejabat penyidik di KPK adalah mereka bisa bekerja secara otonom, tidak pernah ada intervensi dari pimpinan. “Saya belajar banyak dari rekan-rekan lain, seperti jaksa dan BPKP. Dalam mengungkap kasus korupsi, bendera kami satu, yaitu KPK, “jelas mantan Kepala Kepolisian Sektor Jonggol dan Anyer ini.Para pegawai KPK memang berasal dari berbagai latar belakang. Jumlah pegawai seluruhnya 158 orang, ter-diri dari polisi 31 orang, jaksa 19 orang, badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 27 orang, dan selebihnya staf KPK.

Iswan Elmy, Direktur Penyelidikan, misalnya, memiliki latar belakang BPKP. “Dulu, pola pikirnya masih audit investigative yang berangkat pada sistem dan aturan. Kini saya belajar banyak soal hukum, “jelas iwan. Sistem satu atap antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum membuat semua pihak memahami perjalanan perkara sejak awal. Komunikasi antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, kata Adi, tak terlalu formal. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja, di ruangan, di dapur, bahkan di kamar mandi. Tak heran jika surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK jauh lebih runut, logika mudah dipahami, dan duduk perkara jelas. “Beda sekali kalau kita bandingkan surat dakwaan antara jaksa KPK dan jaksa dari kejaksaan. Surat dakwaan jaksa KPK runut dan logis, “ujar seorang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Excavate Talent “ I enjoy working in KPK”, said Rony. There are two reason, in Rony’s opinion, first his basic need are covered and personel performance become a main attention in KPK. “ In KPK the need of performance is fulfilled, no unnecessary intervention and unnecessary demand. Our responsibility is our main job, there are unnecessary demand beside our job as investigator, “ Rony explain , he spent several year serving in East Timor.

Adi have the same opinion. The fun part as the KPK investigator are they can work individually, there is not in-tervention from the chairman. “ I learn from other co-worker, such as attorney and BPKP. In revealing corruption cases, we have flag, its KPK,” explain the former Chief of Police from Jonggol and Anyer sector .

The KPK employee come from several background. The total employee are 158 personne, consist of 31 person, 19 attorney, 27 employee from BPKP and the rest of the are KPK employee.

Iswan Elmy, investigator Director, for example originally come from BPKP. “ At the past year, the thinking pattern are still mainly in Investigative audit which start from the system and regulation. Now I rearn more about law, “ explain Iswan. One roof system between pre-investigator, investigator, investigator and prosecutor, said Adi, are not too formal. The communication can happens anywhere, in the office, in the kitchen even in the rest room. It is not a surprise that KPK prosecutor’s letter are more systematic, logic, understandable and the case are clear. “ its so different comparing to the prosecutor’s letter from District Attorney. Our KPK prosecutor’s letter are systematic and logic”, said one of the Central Jakarta Distric Court’s committee.

��Manajement ModernSchiller dalam bukunya “Beyond the Chains of Illusion” di tahun 1788 sudah mengingatkan pentingnya peran manusia sebagai kekuatan manusia. Manusia adalah kekuatan dan sumber itu sendiri serta pencipta pemikir. “Pentingnya peran manusia di dalam sebuah organisasi sangat disadari KPK.

Wakil Ketua KPK Erry Rijana Hardjapamekas mengatakan, sumber daya manusia adalah kekuatan dan modal utama KPK meski mereka berasal dari latar belakang yeng berlainan. Pimpinan KPK pun menyiapkan suasana kerja, kultur kerja, dan memperjuangkan sistem imbalan, serta meningkatkan kompetensi pegawai KPK. Aturan main bersama dan kode etik yang disepakati oleh semua. “Kami, pimpinan, memberikan otonomi yang cukup memadai bagi penyelidik dan penyidik. Pimpinan tidak akan intervensi dan dilarang untuk membuat nota dinas dan e-mail yang bersifat instruktif pada penyidik, “kata Erry. Anek pelatihan pun digelar, termasuk bantuan pelatihan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor. Salah satunya pelatihan modern investigation dengan mendatangkan polisi dari Jepang, Australia, dan FBI. Tukar-menukar pengalaman dengan lembaga antikorupsi dari negara lain.

Erich Fromm, seorang filsuf, mencatat, “Satu dunia baru akan terwujud hanya bila manusia baru muncul. Manu-sia yang mencintai umat manusia. Manusia yang mencintai kehidupan, bukan hanya dirinya sendiri.”(Vin)

Sumber : Harian Kompas, Jumat 15 Juli 2005

Modern Management Schiller in his book “ Beyond the Chains of Illusion” in 1788 has remind us about the importance of human as a power. He wrote “ A country is just a result from human’s power. Human is the power and the source of thinking creator. “ KPK aware the importance of human role in organization.

The KPK Vice Chairman Erry Rijana Hardjapamekas said, the human resources are the main power and main capital of KPK although they came from different background. The KPK Chairman setting the work environ-ment, working culture and fighting for the remuneration systems, and also increasing the competency of KPK employee.” We the Chairman, gave sufficient autonomy for pre-investigator and investigator. The chairman will not intervent and forbid for making memo or e-mail that instructs the investigators, “ said Erry Various training are held, includes the training granted from foreign donor. One of them other anti-corruption institution in other countries.

Erich fromm, a philosopher, noted, “ One new world will emerging if only new person emerge. Person whom love its country because he love the society. Person who love live, not only himselves”.

Source : Kompas Friday July, 15 2005

Penindakan terhadap TindakPidana Korupsi Repressive Action

�8

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 30 Tahun 2002, KPK tidak memonopoli kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Melalui pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terhadap berbagai lembaga yang terlibat dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak korupsi yaitu instansi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dan instansi pengawasan fungsional (BPK, Itjen, BPKP, dan Bawasda), KPK memposisikan diri sebagai pemicu dan pemberdaya institusi tersebut yang merupakan “counterpartner” yang kondusif bagi KPK dalam membangun kebersamaan dalam pemberantasan korupsi.

Kegiatan Koordinasi Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi berwenang melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam bidang penindakan pelaksanaan tugas koordinasi yang dilakukan oleh KPK terutama dilakukan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. bentuk kegiatan koordinasi yang dilakukan, yaitu :• Menetapkan system pelaporan

penanganan perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan ke KPK,

• Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang telah dilaksanakannya Penyidik perkara tindak pidana korupsi dengan media informasi berupa penyampaian surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan,

As mandated by Law No. 30/2002, KPK does not monopolize pre-investigation, investigation and prosecution of corruption crimes. Through coordination and supervision of different institution dealing in pre-investigations, investigations and prosecutions of corruptions (the prosecution office and the Police) and functional auditors (BPK, Inspectorate General, BPKP and Bawasda), KPK positions itself as trigger and empowerer of there institution which are KPK’s conducive counterparts in the course of building unity in corruption eradication.

Coordination Activities According to article 7 of Law No. 30/2002, KPK has the authority to take on coordinating task with institutions in-charge of taking measures to combat corruption . in the repression side, coordination is done by coordinating the handling of corruptions cases by the Police and handling of corruptions cases by the Police and Prosecution Office pursuant to the provision under Article 50 of Law No. 30/20002 .

The coordination activities are : • Deciding reporting system on corruption

cases from the Police and Prosecution Office to KPK

• Requesting/obtaining information to/from the Police and Public Prosecution on going corruption case investigations by way of submission of Notice of Investigation (know as SPDP) by the Police and the Prosecution Office

• Requesting /obtaining reports to/from the Police and Prosecution Office on the progress of case handling (e.g. investigation progress, hand-over of

Penindakan Terhadap Tindak Pidana KorupsiRepressive Actions

�9• Meminta/mendapatkan informasi ke/

dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Penyidikan (missal : perkembangan pelaksanaan penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, dan dihentikannya penyidikan/SP3).

• Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan secara berkala dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan instansi pengawas.

Dalam tahun 2005, KPK telah menerima 595 SPDP yang terdiri dari 118 SPDP dari Kepolisian dan 477 SPDP dari Kejaksaan. Kegiatan koordinasi dalam bentuk pertemuan atau dengar pendapat antara Pimpinan KPK dengan jajaran Pimpinan, penyidik, penuntut umum dan Auditor pada Kepolisian, dan Kejaksaan, BPK, BPKP, Bawasda di daerah, telah dilaksanakan pada beberapa wilayah propinsi di Indoensia. Pada masa datang kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada wilayah lainnya dalam rangka membangun kebersamaan dan meningkatkan efektifitas upaya pemberantasan korupsi.

dossiers to the public prosecutor and the courts, and termination of investigation (known as SP3)

• Periodic hearings or meetings with institution in change of corruption eradication I.e. the police, the Prosecution Office and supervising institutions.

In 2005, KPK received 595 Notices of Investigation, 118 from the Police 477 from the public Prosecution. Meetings or hearings between KPK Commissioners and the leaders, investigators, public prosecutor and auditors of the Nat ional Pol ice, Attorney

General’s Office BPK, BPKP, Bawasda were held in several provinces in Indonesia. In the future this activity will move on to other regions in light of building unity and improving effectiveness of corruption eradication measures.

Coordination is also done following the hand over of cases to relevant institutions as a follow-up of public complaints received by KPK. In 2005 KPK conducted 29 coordinating activities together with the Regional Police, high Prosecution Office, BPK, and BPKP (financial Development and Supervisory Board) in 22 provinces. To improve the effectiveness of the coordination activities, together with other enforcement institutions, KPK to develop a system and a coordination mechanism which will be the terms of reference for corruption eradication coordination activities.

�0

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Kegiatan koordinasi juga dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut atas penerusan laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK kepada Instansi terkait. Dalam tahun 2005 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 29 kali bersama dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, BPK, BPKP pada 22 wilayah propinsi. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi tersebut, akan dilakukan pengembangan system dan mekanisme koordinasi yang akan dilaksanakan KPK bersama dengan institusi penegak hukum lain sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan teknis kegiatan koordinasi pemberantasan tindak korupsi.

Kegiatan SupervisiSesuai dengan ketentuan pasal 8 UU 30 tahun 2002, Komisi memiliki kewenangan melakukan supervisi yaitu kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap penyidikan, penuntutan perkara pidana korupsi (TPK) yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pelaksanaan kegiatan supervisi selama ini dilakukan dengan dua cara, yaitu supervisi secara umum dan secara khusus.

Supervisi UmumSupervisi secara umum atas penanganan kasus/perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan koordinasi dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan yang dilakukan per wilayah Propinsi, misalnya pada saat pelaksanaan pertemuan dalam rangka koordinasi dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah kerja Jawa Tengah dimungkinkan pemberian supervisi secara umum terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul baik teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara di wilayahnya.

together with other law enforcement institutions, KPK is set to develop a system and a coordination mechanism which will be the terms of reference for corruption eradication coordination activities

Supervision Activities Pursuant to article 8 Law No. 30/2002, KPK has the authority to supervise i.e. to control, review and analyze investigations and prosecutions of corruption cases done by the police and prosecution office. Supervision activities include general supervision and special supervision.

General Supervision General supervision of corruption case handling by the police and prosecution office is carried out in parallel with coordination with the police and prosecution office by province. For example the Regional police and Prosecution office of Central Java, KPK is allowed to conduct a general supervision of problems, both technical and non technical, faced by the police and prosecutors in case proceedings within their jurisdiction.

Special Supervision Special supervision of corruption case handling may be given both at the request of the Police or Public Prosecution and/or at

�1Supervisi KhususSupervisi secara khusus untuk penanganan perkara-perkara oleh Kepolisian dan Kejaksaan dapat dilakukan atas permintaan dari Kepolisian atau Kejaksaan dan/atau atas inisiatif dari Komisi yang berdasarkan pertimbangan Pimpinan Komisi bahwa perkara tersebut perlu di-supervisi secara khusus.

Perkara-perkara yang di-supervisi secara khusus dalam periode Tahun 2005 antara lain sebagai berikut :1. Perkara dugaan tindak pidana korupsi

berupa LC fiktif BNI yang ditangani penyidikannya oleh Mabes POLRI;

2. Perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa manipulasi deposito fiktif pada BRI yang penyidikannya ditangani Kejati DKI Jakarta;

3. Perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia yang ditangani oleh Polda Metro Jaya;

4. Perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Dharma Niaga yang ditangani oleh Polda Metro Jaya;

5. Perkara dugaan tindak pidana korupsi beruapa pengadaan gaset Propinsi NAD yang penyidikannya ditangani oleh Polda NAD yang kemudian diserahkan ke Mabes POLRI;

6. Perkara dugaan tindak tindak pidana korupsi dalam penjualan asset MBH (Manado Beach Hotel) milik PPSU Pemda Sulut yang penyidikannya ditangani Kejati Sulawesi Utara;

7. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek listrik swasta Karaha Bodas Company yang disidik oleh Mabes Polri;

KPK’s initiative if KPK Commissioners consider the certain cases require special supervison.

The cases given special supervision during 2005 included: 1. Alleged corruption of BNI false LC

investigated by the National Police Head Quarters

2. Alleged manipulation of BRI false time

deposit investigated by DKI Jakarta high Prosecution Office

3. Alleged Misappropriation of credit facilities by the Board of Directors of PT. Rajawali Nusantara Indonesia investigated by Jakarta Metro Police

4. Alleged Misappropriation of credit facilities by the Board of Directors of PT. Dharma Niaga Investigated by Jakarta Metro Police

5. Alleged corruption of genset procurement for NAD province, investigated by NAD Regional Police then Handed over to the national Police Head Quarters.

6. Alleged corruption of the sale of manado Beach Hotel (MBH) owned by Local Government’s PPSU investigated by North Sulawesi High Prosecution Office.

7. Alleged corruption of private electricty project, Karaha Bodas Company investigated by the National Police Head Quarters.

��

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

8. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur yang disidik oleh Kejaksaan Agung RI;

9. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan tanah negara kepada swasta untuk pembangunan Palembang Square yang disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

10. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan dana Pemilu 2004 oleh Bupati Temanggung yang disidik oleh POLDA Jawa Tengah;

11. Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Kendal yang disidik oleh POLDA Jawa Tengah.

Penanganan Kasus TPK oleh KPKDisamping melakukan tugas Koordinasi dan Supervisi terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan/terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi juga melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri.Dalam tahun 2005 KPK menangani 31 kasus atau perkara, dimana 2 kasus berasal dari penyelidikan yang dilakukan pada tahun 2004. Dari jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan tersebut, telah menghasilkan 19 perkara untuk dilakukan penyidikan. Sampai dengan akhir tahun 2005, dari 19 perkara yang dilakukan penyidikan. Sampai dengan akhir tahun 2005, dari 19 perkara yang dilakukan penyidikan, telah menghasilkan 17 berkas perkara untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Sedangkan 2 perkara akan diteruskan penyidikannya pada tahun 2006.Selama tahun 2005, jumlah perkara yang berada pada tahap penuntutan sebanyak 19 perkara, dimana 2 perkara berasal dari tahun 2004, dan sisanya adalah berasal dari

8. Alleged corruption of land reform for palm oil estates in East Kalimantan Province investigated by Indonesia Attorney General’s Office

9. Alleged corruption of the hand over of state’s land to a private party for Palembang Square development investigated by the High Prosecution Office of South sumatera.

10. Alleged misappropriation of 2004 general election funds by the Regent of Temanggung investigated by Central Java Police

11. Alleged corruption involving the Regent of Kendal investigated by Central java Police

Corruption cases handled by KPK In addition to its task to coordinate and supervise suspected cases for the Police and Prosecution Office, the Commission also carries out its own pre investigation, investigation and prosecution activities.

In 2005 KPK handled 31 cases of which 2 cases were carried forward from 2004. from the total pre-investigated cases, 17 of 19 investigated cases have been handed over to the Public Prosecutor for prosecution. Investigation of the other two cases will be carried over to 2006

��penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tahun 2005. perkembangan kegiatan penuntutan atas 19 perkara tersebut sampai dengan akhir tahun 2005 adalah : 9 perkara dalam tahap penuntutan atas 19 perkara tersebut sampai dengan akhir tahun 2005 adalah : 9 perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama; 5 perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat banding; da 5 perkara telah mendapatkan putusan hukum tetap termasuk 2 berasal dari perkara tahun 2004.

Perlu diketahui bahwa melakukan penyidikan perkara dalam melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, oleh Undang-U n d a n g N o . 3 0 T a h u n 2 0 0 2

tentang KPK, maka Penyidik KPK tidak dibolehkan untuk menghentikan penyidikan (SP3) yang dilakukannya. Oleh karenanya, dalam tahap penyelidikan, penyelidik KPK harus berupaya untuk mengungkapkan adanya peristiwa pidana korupsi dengan membuktikan semua unsur perbuatan pidananya serta menentukan tersangkanya. Apabila kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah menjadi perkara untuk dilakukan Penyidikan, maka perkara tersebut harus berujung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan menjadi kebijakan dari Pimpinan KPK bahwa perkara yang dilakukan penyidikan, maka tersangkanya akan ditahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

In 2005 the number of cases being prosecuted is 19, two of which was carried forward from 2004, the prosecution investigated in 2005. the prosecution progress of the 19 cases is 5 being prosecuted in the courts of appeal, and 5 given final and binding decisions including the two cases from 2004

By Law No. 30/2002 regarding KPK, KPK investigators cannot cease and desist their on-going investigations (SP3) , therefore during the investigation phase, KPK

investigators must do their up most to build the corruption case by way of proving all of the criminal elements and deciding the suspect. If an allegation leads to a case for investigation, the case must proceed to the corruption Court and it is the policy of KPK commissioners, that when a case is being investigated, the suspect will be detained under the provisions of the Law.

As at 31 December 2005, Repression activities to be carried over to 2006 are: 21 pre- investigations of alleged corruption case, 2 investigations and 4 prosecutions. The detail of KPK’s on progress is as follows.

��

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Sampai dengan 31 Desember 2005 kegiatan bidang penindakan yang dilanjutkan penanganannya di tahun 2006 adalah penyelidikan atas 20 kasus dugaan tindak pidana korupsi, 2 kasus/perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan atas 14 perkara. Secara terperinci Kasus/perkara yang masih dalam penanganan KPK adalah sebagai berikut :Penyelidikan1. Dugaan tindak pidana korupsi dalam

penggunaan dana Non-DIKDA tahun 2003 pada Sekda Pemprop. Papua.

2. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kendaraan bermotor dan alat berat oleh Pemprop. Jawa Barat TA 2003 dan 2004.

3. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap Pejabat Indonesia oleh MONSANTO Co.

4. Dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penjualan dua unit VLCC oleh Manajemen PT Pertamina (Persero).

5. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan BBM Solar PLTD Kepulauan Seribu sesuai memoranda anggaran tahun 2003.

6. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kotak suara Pemilu tahun 2004 oleh KPU.

Pre-Investigation 1. Alleged Misappropriation of 2003 Non-

DIKDA funds by the Papua Province Secretary

2. Alleged corruption of the procurement of motor vehicles and heavy equipments by West Java Pronvincial Government in 2003 and 2004 fiscal years.

3. Alleged bribery to Indonesian Officials by

MONSANTO Co. 4. Alleged corruption act in the sale process

of two VLCCs by the Management of PT. Pertamina ( a State-Owned Entreprise)

5. Alleged corruption of PLTD (Diesel Fuel Power Generation) for Kepulauan Seribu by virtue of 2003 budget memoranda .

6. Alleged corruption of 2004 General Election ballot box procurement by KPU (the General Election Committee)

��7. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kertas dan pencetakan surat suara Pemilu 2004 oleh KPU.

8. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tehnologi informasi Pemilu tahun 2004 oleh KPU.

9. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sampul surat suara Pemilu tahun 2004 oleh KPU.

10. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan kawasan hutan, ijin pemanfaatan kayu dan realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

11. Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Pertamina Tongkang.

12. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kertas untuk Pemilu tahun 2004 oleh KPU.

13. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembuatan segel Pemilu Tahun 2004.1.

14. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bis pada Proyek “Busway” oleh Pemprop DKI Jakarta.

15. Dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan Bilik Surat Suara pemilu 2004.

16. Dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Investasi Oleh manajemen PT Perusahaan Gas negara (persero) Tbk.

17. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan surat suara Pilpres I dan II tahun 2004

18. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan oleh oknum Anggota Legislatif kepada oknum penegak hukum.

19. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelayanan ke-imigrasian oleh Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang-Malaysia.

20. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Pemilih untuk Keperluan PEMILU 2004.

In 2005 the number of cases being prosecuted is 19, two of which was carried forward from 2004, the prosecution investigated in 2005. the prosecution progress of the 19 cases is 5 being prosecuted in the courts of appeal, and 5 given final and binding decisions including the two cases from 2004

By Law No. 30/2002 regarding KPK, KPK investigators cannot cease and desist their on-going investigations (SP3) , therefore during the investigation phase, KPK

investigators must do their up most to build the corruption case by way of proving all of the criminal elements and deciding the suspect. If an allegation leads to a case for investigation, the case must proceed to the corruption Court and it is the policy of KPK commissioners, that when a case is being investigated, the suspect will be detained under the provisions of the Law.

As at 31 December 2005, Repression activities to be carried over to 2006 are: 21 pre- investigations of alleged corruption case, 2 investigations and 4 prosecutions. The detail of KPK’s on progress is as follows.

��

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Penyidikan1. Perkara dugaan tindak pidana korupsi

berupa penyuapan oleh oknum pengacara kepada oknum pejabat pengadilan di Jakarta dengan tersangka PONO WALUYO, dkk.

2. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Proyek Indoensia Investment Year 2003 dan 2004 di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tersangka THEODORUS F. TOEMION (Mantan Kepala BKPM 2001-2005).

Penuntutan 1. Berkas Perkara a.n. terdakwa HAMDANI

AMIN (Karo Keuangan KPU) dalam pengadaan jasa asuransi pada KPU dan penerimaan dana-dana dari rekanan. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JU mengajukan upaya hukum banding.

2. Berkas Perkara a.n. terdakwa PROF. DR. NAZARUDDIN SHAMSUDDIN (Ketua KPU) dalam pengadaan jasa asuransi pada KPU. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya hukum banding.

3. Berkas perkara a.n. Terdakwa TEUKU SYAIFUDDIN, SH. alias Popon (Pengacara) dalam perkara memberi suap kepada Panitera PT DKI, Jakarta. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya banding.

4. Berkas Perkara a.n. terdakwa RAMADHAN RIZAL, SH dan MOCH. SOLEH, SH., MH (Keduanya sebagai Panitera Pengadilan Tinggi DKI, Jakarta) dalam perkara penerimaan suap dari pengacara. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa dan JPU mengajukan upaya hukum banding,

Services by Immigration Office of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur and Indonesian Consulate General in Penang Malaysia.

Investigation 1. Alleged bribery by a lawyer to a Jakarta

court official with PONO WALUYO et al as suspect

2. Alleged graft in BKPM’s (Investment Coordinating Board) 2003-2004 Indonesian Investment Year Project with TEHODORUS F TOEMION (Former Head of BKPM, 2001-2005) as suspect.

Prosecution 1. Dossier of HAMDANI AMIN (Head of

KPU Finance Bureau) relating to the procurement of insurance services and receipts of kickbacks from vendors. The case has been decided by the Corruption Distric Court, both the defendant and the Public Prosecutor filed an appeal

2. Dossier of Prof. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Chairman of KPU relating to the procurement of insurance services. The case has been decided by the Corruption Distric Court, both the defendant and the Public Prosecutor filed an appeal .

3. Dossier of TEUKU SYAIFUDDIN, SH a.k.a Popon (Lawyer) relating to bribery to Jakarta High Court officials. The case has been decided by the Jakarta Corruption Distric Court both the defendant and the Public Prosecutor filed an appeal

4. Dossier of RAMADHAN RIZAL, SH, and MOCH. SOLEH, SH, MH (both Clerks of the Jakarta High Court) relating to bribery from Lawyer: both the defendant and the Public Prosecutor filed an appeal

��5. Berkas Perkara a.n. terdakwa RADEN

SOEDJI DARMONO, SH. (Mantan Pjs. Direktur Pembinaan anggaran II) dan ISHAK HARAHAP (Kasubdit anggaran II E) dalam perkara seorang pegawai negeri menerima sejumlah uang. Perkara tersebut telah diputus oleh PN TIPIKOR; terdakwa mengajukan upaya hukum banding.

6. Berkas Perkara a.n. terdakwa PROF. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, Sh. (Anggota KPU) dalam perkara pengadaan tinta Pemilu 2004 oleh KPU. Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

7. Berkas Perkara a.n. terdakwa DRS. H. SURATNO, MM. (Direktur Administrasi dan Keuangan RRI) dalam perkara pengadaan peralatan pemancar di RRI. Perkaranya

8. Berkas Perkara a.n. terdakwa H. FAHRANI SUHAIMI (Rekanan) dalam perkara pengadaan peralatan pemancar di RRI dengan. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa DRS. H. SURATNO, MM dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

9. Berkas Perkara a.n. terdakwa DRS. R. BAMBANG BUDIARTO, M.Si dan SAFDER YUSSAC dalam perkara pengadaan Buku Panduan KPPS dan Buku Keputusan KPU No.01, 02, 03, dan 04 serta No.104/2003. Perkara ini sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

10. Berkas Perkara a.n. terdakwa DRS. KUNTJORO HENDRARTO no, MBA. (Direktur Utama PT Sandang Nusantara) dalam perkara penjualan asset milik PT Sandang Nusantara Cab. Bandung (BUMN). Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

5. Dossier of RADEN SOEDJI DARMONO, SH (Former ad interim Director of Budget Development II) and ISHAK HARAHAP (Head of Budget II E. sub Directorate) relating to receipt of bribery a civil servant. The case has been decided by the Corruption District Court the defendant filed an appeal

6. Dossier of Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH. (member of KPU relating to the procurement of ink for 2004 General Election. The case is being tried before the Corruption District Court

7. Dossier of Drs. H. Suratno, MM (Director of Finance and Administration RRI) related to

Procurement of RRI base station. This case is on trial at the Corruption District Court (PN TIPIKOR)

8. Dossier of H. Fahrani Suhaimi (vendor) relating to procurement of transmission devices by RRI. This case is from the same case with Drs. H. Suratno, MM as the defendant which is being tried before the Corruption District Court

9. Dossier of BAMBANG BUDIHARTO, M.Si. and SAFDER YUSSAC relating to procurement of KPPS Manual and Bookbinding of KPU Decisions No. 01,02,03, and 04 and No. 104/2003 . the case is being tried before the Corruption District

�8

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

11. Berkas Perkara a.n. terdakwa MOCH. DENTJIK (Pegawai KPU) dalam perkara seorang pegawai negeri dana dari rekanan. Perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

12. Berkas Perkara a.n. terdakwa LIN KIAN YIN (Rekanan) dalam perkara penjualan aset milik PT Sandang Nusantara Cab. Bandung (BUMN). Perkaranya merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa DRS. KUNTJORO HENDARTONO, MBA. (Direktur Utama PT Sandang Nusantara) dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

13. Berkas Perkara a.n. terdakwa ACHMAD ROJADI, S.Sos (Rekanan) dalam perkara pengadaan tinta pemilu 2004. perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa PROF. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, SH. (Anggota KPU) dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

14. Berkas Perkara a.n. terdakwa F.T.K. HAREFA (Rekanan) dalam perkara pengadaan Buku Panduan KPPS dan Buku Keputusan KPU No. 01, 02, 03, dan 04 serta No.1004/2003 dengan. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa DRS. R. BAMBANG BUDIARTO, M.Si dan SAFDER YUSSAC dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN TIPIKOR.

Perkara yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap (In kracht van gewijsde)

Perkara yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada tahun 2005, adalah sebanyak 5 (lima) berkas perkara yaitu :

Court10. Dossier of DR Kuntjoro Hendrartono,

MBA, (President Director of PT Sandang Nusantara, a State-Owned Enterprise) relating to the sale of its Bandung Branch’s asset. This case is on trial at PN TIPIKOR

11. Dossier of MOCH. DENTJIK (KPU staff) relating to receipt of bribe from vendors. This case is on trial at the Corruption District Court

12. Dossier of LIN KIAN YIN (vendor) relating to the disposal of PT Sandang Nusantara’s Asset. This case is on trial at the Corruption District Court

13. Dossier of ACHMAD ROJADI, S.Sos relating to the procurement of ink for

2004 General Election. This case is being tried before the Corruption District Court

14. Dossier of F.T.K. HAREFA, relating to the procurement of KPPS Manual and Bookbinding of KPU Decisions No. 01.02, 03 and 04 and No. 104/2003 This case is being tried before he Corruption District Court

Cases given final and binding decisions (in kracht van gewijsde) There are five(5) cases which had been given final and binding decisions (in kracht van gewijsde) in 2005 i.e. The procurement or one unit of type MI-2

�91. Perkara Pengadaan Satu Unit Helikopter

jenis MI-2 Buatan Rostov – Rusia oleh Pemda NAD dengan terdakwa Sdr. IR. H. ABDULLAH PUTEH, M.SI (Gubernur Nangroe Aceh Darusslam). Putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR (Sampai Tingkat Kasasi) : Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 6.564.000.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) tahun penjara.

2. Perkara Pembelian Tanah Oleh Ditjen Perhubungan Laut dengan terdakwa Sdr DRS. MUHAMMAD HARUN LET LET DAN TARSISIUS WALLA. Putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR (Sampai tingkat Kasasi): DRS. MUHAMMAD HARUN LET LET dipidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan. Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dan mengganti kerugian negara sebesar 9.262.500.000,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah) subsider 5 (lima) tahun penjara. TARSISIUS WALLA dipidana penjara selama pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda 200 juta (dua ratus juta Rupiah) subsider 3 bulan kurungan. Dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.

3. Perkara Pengadaan Helikopter jenis MI-2 buatan Rostov-Rusia oleh Pemda NAD dengan terdakwa BRAM H.D. MANOPPO, MBA. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa IR.H.ABDULLAH PUTEH, MSI.

Helicopter, made in Rostov-Rusia by the Regional Government of Nangroe Aceh Darussalam (NAD), with Ir. H. ABDULLAH PUTEH, MSi (Governor of NAD) as the defendant. The decision of the court of appeal: 10-year jail term and a penalty of Rp. 500 milion substituted by 6 months in prison and return of state loss amounting to Rp. 6.564.000.000, (six billion give hundred sixty four million rupiahs) substituted by three (3) years in jail

2. The purchase of land by the Directorate General of Sea Transportation with DRS. MUHAMMAD HARUN LET LET and TARSISIUS WALLA as defendants. The decision of the corruption court of appeal: D r s . M U H A M M A D H A R U N L E T

LET is to serve 11- month jail term and to pay a penalty of Rp. 500.000.000 (five hundred million) substituted by six months in prison and return of state loss a mounting to Rp. 9.262.500.000 (nine billion two hundred sixty two million five hundred rupiahs) substituted by five years in prison. TARSISIUS WALA is to serve 8- month jail term and pay a penalty of Rp. 200 million, substituted by three months in prison and return the state loss a mounting to Rp. 1 billion substituted by one year in prison

3. The procurement of MI-2 Helicopter made in Rostov-Rusia by the Regional

�0

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR (Tidak Banding) : Dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp. 200 juta (dua ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan. Dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 3.678.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsider 3 (tiga) tahun penjara.

4. Perkara Penyuapan Anggota KPU- Sdr Mulyana Wira Kusumah kepada pegawai BPK Sdr. Khairiansyah Salman dengan terdakwa Sdr MULYANA WIRA KUSUMAH (Anggota KPU). Putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR (Tidak Banding) : Dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Perkara Penyuapan Anggota KPU – Sdr Mulayana Wira Kusumah kepada pegawai BPK Sdr. Khairiansyah Salman dengan Terdakwa DR. IR SUSSONGKO SUHARDJO, M.Sc. (wakil Sekjen KPU). Putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR (Tidak Banding) : Dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan (enam) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Uang sebesar Rp. 179.800.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Government of NAD with BRAM H.D, MANOPPO, MBA as the defendant. This case is derived from the same case where Ir. H. ABDULLAH PUTEH, MSi is the defendant. The decision of the court of appeal: a jail term of six years and a penalty of Rp. 200 million (two hundred million rupiahs) substituted by four years in prison and return the state loss a mounting to Rp. 3,687,500,000 (three billion six hundred thousand rupiahs) substituted by three years in prison

4. The bribery by KPU member, Mulyana Wira Kusumah, to BPK staff,

Khairiansyah Salman, with Mulyana Wira Kusumah as the defendant. Decision of the court of appeal; a jail term of two (2) years and seven (7) months, a penalty of Rp. 50.000.000 (fifty million rupiahs) substituted by three months in prison

5. Bribery by KPU member, Mulyana Wira Kusumah to a BPK staff, Khairiansyah Salman, with Dr. Ir. Susongko Suhardjo MSc. (KPU Vice Secretary General). The decision pf the court (no appeal) a jail term of two(2) years and six (6) months a penalty of Rp. 50.000.000 (fifty million rupiahs) substituted by 3 months in prison. An amount of Rp. 179.800.000 (one hundred seventy nine million eight hundred thousand rupiahs) will be forfeited for the state.

�1Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi dalam periode Tahun 2005 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri, terdapat potensi.

Penyelamatan keuangan Negara dalam bentuk barang sitaan baik berupa uang tunai maupun barang bergerak maupun tidak bergerak senilai ± Rp. 220.248.275.100,- (Dua ratus dua puluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

Dari jumlah tersebut, harta/kekayaan sejumlah Rp. 22.292.900.000,- (Dua puluh dua milyar dua ratus sembiulan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah mendapat keputusan hukum tetap untuk dikembalikan ke Negara dalam bentuk denda dan uang pengganti serta perampasan harta/kekayaan untuk negara.

Recovery of state Losses Based on result investigations and prosecutions of alleged corruptions directly done by KPK in 2005, there is a potential recovery of state losses in the form of fixed asset and on fixed asset forfeitures worth + Rp. 220,248,275,100 (two hundred twenty billion two hundred fourty eight million two rupiahs)

Of the above amount Rp. 22,292,900,000 (twenty two billion two hundred ninety two million nine hundred thousand rupiah) has been given final and binding decision to be returned to the state in the form of penalty repayment and asset forfeiture for the state.

Pencegahan Tindak Pidana KorupsiPreventive Action

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��Disadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa anya dilakukan melalui upaya penindakan saja, melainkan harus dilakukan bersama-sama dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan RAN-PK (Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi), asistensi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005, pengembangan dan penerapan good governance melalui promosi island of integrity, termasuk pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (R3MAS) pasca tsunami dan di lingkungan Pemerintah Propinsi NAD dan Sumatera Utara, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, pemasyarakatan budaya anti korupsi (melalui serangkaian kegiatan sosialiasasi dan pendidikan anti korupsi, serta peningkatan jaringan kerjasama anti korupsi.

Selain itu KPK juga melakukan kajian untuk memperbaiki sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi korupsi, meningkatkan instrumen pengawasan terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan pendaftaran dan pemeriksaan atas LHKPN, pemantauan atas gratifikasi, peningkatan koordinasi dan supervisi terhadap institusi yang bertugas dalam pencegahan korupsi dan pelayanan publik

Preventive Actions In eradicating corruptions it is not only the repression efforts that were needed, instead it must be support by the prevention efforts that can be done collectively. To enhance the acceleration for era –dicating corruption, therefore the prevention effrts will be carry out in various activities such as being actively involve in arraging and imple-menting RAN-PK (National Action Plan for Eradicating Corruption), assist the realization of Inpres No. 5 of 2005, developing and implementing good governance through island of integrity promotion, it is also includes in Rehabilitation and Reconstruction Plan for Aceh and north Sumatera’s (R3MAS) after the tsunami and in the NAD and North Sumatera’s, socialization for eradicating corruption, build cultural knowledge for anti-corruption (through anti corruption socialization and education to the society), anti-corruption campaign, also increasing the anti-corruption cooperation network.

KPK also perform study to develop the administration mana-gement system that could reduce potential corrupt practices, increasing control to public officer by registry and examination of the Wealth Report of Public and Government Officials (LHKPN), gratification monitoring, and coordination and super-vision for institution and public service.

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Preventive Actions

��Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPNSelama tahun 2005 telah dilakukan pengumuman LHKPN pada Tambahan Berita Negara (TBN) sebanyak 9.070 LHKPN, serta serangkaian kegiatan pemeriksaan yaitu pemeriksaan khusus terhadap empat LHKPN, pemeriksaan fisik dan veritifikasi data atas 21 LHKPN langsung ke instansi Penyelenggara Negara (PN) yang bersangkutan, serta pemeriksaan adanya grafikasi pada satu LHKPN.

Sebanyak 25% dari isian LHKPN yang dilaporkan tidak berisi data yang lengkap dan sebagian daripadanya dikembalikan kepada PN untuk dilengkapi. Kesalahan yang terjadi

pada umumnya adalah ketidaklengkapan pengisian formulir dan dokumen pendukung. Untuk meningkatkan pemahaman penyeleng-gara negara terhadap tata cara pengisian formulir LHKPN, selama tahun 2005 telah dilakukan 53 kali bimbingan teknis pengisisan.Selain itu untuk memperlancar proses pendaftaran LHKPN, telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) LHKPN, telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) LHKPN di setiap propinsi bekerja sama dengan pemerintah

Registry and Examination of LHKPNDuring 2005, 9.070 LHKPN had been announced in state gazette (TBN), and some examination activitie, which are special audit were perform for four LHKN, physical observation and data verification for 21 LHKPN, and special audit to the gratification item in one LHKPN.

25% of the LHKPN registration are not complete and most of them were returned. The major mistake are the incompleteness filling up the form and the lack of supporting documents. KPK conduct some activities to increase the

understanding of the procedures for filling of LHKPN registration form, during 2005 there were held 53 times of technical guidance for filling the LHKPN form.

KPK also formulate task force (Pokja) in each provinces, to increase effectiveness the registra-tion of LHKPN. KPK had given training to the staff and hand over computer to support the activities of the Pokja. The 3 days training for 33 provinces were held in 3 terms. The first term were held in July 19Th 21Th, 2005

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��Daerah setempat. Untuk memperkuat Pokja tersebut, KPK memberikan bantuan computer untuk menunjang kegiatan Pokja dan pelatihan kepada petugas Pokja. Pelatihan diberikan kepada petugas Pokja yang berasal dari 33 propinsi selama 3 hari yang dibagi menjadi tiga gelombang, yaitu gelombang pertama 19-21 Juli 2005 dan gelombang kedua 25-27 Juli 2005 dan gelombang ketiga pada tanggal 1-3 Agustus 2005.

Pemantauan dan Penetapan Status GrafitasiUntuk memenuhi ketentuan dalam pemantauan dan penetapan grafitasi, KPK telah menyiapkan formulir laporan penerimaan grafitasi yang memberi kemudahan kepada penerimaan Grafitikasi yang memberi kemudahan kepada penerima Grafitikasi untuk mengisinya, serta kemudahan bagi KPK dalam melakukan pemasukan data, klarifikasi, dan veritifikasi laporan tersebut.Selama tahun 2005 KPK telah diterima 26 laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh satu pejabat Pemerintah Pusat, 14 pejabat Pemerintah Daerah, dua anggota Legislatif Daerah, serta 9 Pimpinan dan pegawai KPK. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, 10 penerimaan gratifikasi telah ditetapkan sebagai milik penerima dengan nilai Rp. 370.923.000,- lima menjadi milik negara dengan nilai Rp. 24.740.000,- dan 11 laporan masih dalam proses pemeriksan dengan nilai Rp. 498.800.000,-

Penguatan jaringan kerjasama dalam pemberantasan korupsi Kegiatan pemberantasan korupsi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KPK. Kegiatan ini memerlukan bantuan dan kerjasama dari banyak pihak. Sepanjang tahun 2005, upaya memperluas dan memperkuat jaringan pemberantasan korupsi terus dilanjutkan.

the second term were held in July 25Th – 27Th 2005 and the third terms were held in August 1st-3rd 2005.

Monitoring and Deciding the Graft StatusTo fulfill the regulation in monitoring and deciding of gratification, KPK has provide a user friendly form for reforting the receipt of gratification and for the KPK it selves it is usefull for data base entry, clarify and verifying the report.

During 2005 KPK received 26 gratification report that were given by one of the Government executive officer, 14 reports from the Province Legislative officer, 9 reports from KPK Chairman and officer. Based from the investigation, 10 reports had returned to the receiver with the total amount of Rp. 24.370.923.000 5 reports had owned by the Government with the total amount of Rp. 24.740.000 and 11 reports are still in process for examination with the total amount of Rp. 498.800.000.

Strengthening The Cooperation NetworkThe eradicating of corruption can not be done only by KPK. This activities need support and cooperation from many parties. In 2005 the

��Kerjasama ini terbukti efektif untuk mepercepat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa kerjsama yang telah dimanfaatkan antara lain :

• Kerjasama pertukaran informasi dan bantuan teknis penindakan dari instansi terkait, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, Tentara Nasional Indonesia, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertahanan Nasional, Perusahaan Jasa Telekomunukasi, Perbankan, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

• Bantuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Departemen Komunikasi dan Informasi, beberapa media cetak dan elektronik.

• Kerjasama dengan kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka mendorong upaya pencegahan korupsi dengan perwujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

and strengthening the network for eradicating corruption were continued. This cooperation provenly effective for accelerate the efforts for eraditing corruption. Trough out 2005, several cooperation that had been used, such as.

• Cooperation in exchange of information and technical support for repression acivities from counterpart institution, such as Police, Attorney General’s Office, BPK, BPKP, National Forces (TNI), financial Departement, National land Board (BPN), Telekomucation Company, Banking, Security exchange (Bapepam) and

• Supporting from Departement of Comunication in social-lizing corruption eradina-tion policies in order to improve coordination and performance of the program, as well as to improve dissemination of anticorruption policies.

• Cooperation with Ministry Administrative Reform (Men Pan) in order to promote prevention activities by implementation of good governance.

• Cooperation with provincial governments in prevention measures such as entry database, distribution, information enhancement and monitoring the LHKPN, as well as socialization of anti-corruption and distribution of gratification form.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�8• Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi

dalam bidang pencegahan yang mencakup antara lain pendataan, pendistribusian, pemutakhiran data dan pemantauan data LHKPN, serta pelaksanaan sosialisasi anti korupsi dan penyebaran bantuan formulir gratifikasi.

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama regional dalam pemberantasan korupsi dilakukan penyusunan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan telah dimulai upaya membangun kerjasama dalam hal asset recovery dan ekstradisi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Dalam rangka menjalin kerjasama internasional, KPK aktif mengikuti worshop dan diskusi internasional tentang pemberantasan korupsi.

Sosialisasi dan pendidikan anti korupsiKegiatan ini ditujukan untuk menggalang kesadaran dan kesamaan persepsi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegiatan sosialisasi menjadi awal bagi upaya pencengahan korupsi dan pembangunan budaya anti korupsi dan pembangunan budaya anti korupsi. Dalam tahun 2005 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dalam bentuk antara lain :• Pengiriman personel KPK sebagai

narasumber dalam pelatihan kedinasan, seminar, worshop dan diskusi tentang pemberantasan korupsi dan pembangunan tata pemerintahan yang baik.

• Pengembangan muatan anti korupsi dalam pendidikan yang dilakukan dalam bentuk penyusunan modul pelatihan dan kurikulum anti korupsi bagi pelajar sekolah menengah. Proses penyusunannya melibatkan para pakar di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, aktifis anti korupsi, agamawan dan budayawan. Di tahun mendatang

Socialization and Public EducationThis activities main purpose are to gathered the understanding and perception equality about the eradication of corruption in Indonesia. Apart from that the socialization activities became the preliminary start of the prevention effort for eradicating corruption and the de-lopment of anti corruption culture. In 2005 there has been socialization activities in for of :

• Assigning KPK personel as a speaker in official training, seminar, work-shop and discussion about the eradication of corruption and good governance.

• Enroll the anti corruption modul in education system. This activities had been delivered by arraging training modul about anti corruption for high school students, where the arrangement involving the expertise in economics, law, education, NGO’s, religionist and cultural observer. For the upcoming years there will be a training for the trainers.

• Anti corruption campaigh through posters, leaflets, banners, comic and media print and electric media advestisement.

• Increasing the society awareness through newspaper, magazine, talkshow in television and radio about anti corruption.

�9 direncanakan akan dimulai pelatihan bagi

calon pelatih (training for trainers).• Kampanye anti korupsi melalui poster,

leflet, spanduk, komik serta iklan pada media cetak dan elektronik.

• Program peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyampaian materi anti korupsi pada kolom surat kabar dan radio.

Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi yang Berpotensi KorupsiPengkajian sistem pengelolaan administrasi bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pelayanan publik. Pada tahun 2005 kegiatan ini disfokuskan pada sistem yang terkait langsung dengan pelayanan publik, antara lain :• Sistem pengelolaan administrasi

pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan pengkajian dilakukan di Kantor Pertanian Kotamadya Jakarta Selatan.

• Sistem pelayanan imigrasi. Kegiatan pengkajian dilaksanakan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, dan yang dilengkapi observasi singkat di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Waru dan Tanjung Perak, Surabaya, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Studies of Administration Management System The studies on administration manage-ment in state and govern-ment institution, specially systems that related to public service, where its purpose is to prevent the corruption and increasing the public service efficiency and effectivity. The activities that had done are.• Studies the BPN’s administration

management in Land Adminstration Office Region South Jakarta.

• Studies the imigration’s administration system in West Jakarta Imigration Office in, with additional brief observation in Imigration Office in South Jakarta, Imigration Office in Waru and Tanjung Perak, Surabaya and the Imigration Examination Office in Soekarno-Hatta Airport.

There also has been studies related to the effort to increase effectiveness of corruption eradication, such as :• Studies about the Central Customer Data

base for supporting the law enforcer effort in eradicating corruption in Indonesia

• Series studies about international and domestic best practices of local parlement this activities were perform in order for

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�0Selain itu beberapa kegiatan pengkajian yang dilakukan dalam rangka peningkatan efektifitas pemberantasan korupsi antara lain : • Kajian mengenai Central Customer

Database untuk menunjang para penegak hukum dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di Indoensia.

• Pengkajian atas penerapan terbaik (best practices) baik di dalam negeri dan luar negeri mengenai kinerja DPRD Kabupaten/Kota dan parlemen local di Amerika Serikat dan Malaysia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi control dari lembaga legislative dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan diseminasi model tersebut kepada 30 DPRD propinsi, kabupaten dan kota direncanakan akan dilakukan di tahun 2006.

Implementasi good governance melalui pelaksanaan island of integrity Dalam rangka meningkatkan integritas dan untuk membantu perkembangan budaya anti korupsi, KPK mendorong terbentuknya model-model percontohan wilayah yang bebas korupsi (island of integrity) sebagai wujud implementasi good governance pada beberapa pemerintah daerah, bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dengan menggunakan beberapa daerah sebagai model, antara lain : Kabupaten Solok dan Jembrana, beberapa daerah lain, seperti Propinsi Gorontalo, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Riau telah mulai mengikuti menerapkan island of integrity dengan bimbingan KPK bersama dengan Kementerian PAN. Perkembangan pelaksanaan kegiatan ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

developing the legislative’s control in eradicating corruption. The model dissemination activities planning will carry out to 30 DPRD Provices country and city in 2006

Implementation of Good Government Througth Island of Integrity

In order to increase integrity and support development of anti-corruption culture, KPK work along Menpan support the formulation of island integrity models as sample of implementation of good governance.

Using some district such as Solok and Jembrana as a model some dictric such as Provincial Government of Gorontalo sout Klimantan Riau and district of Tanah Bumbu start to implement this programe assisted by KPK and MenPan. Progress of this Programme subject to periodically review and evaluated

National Action Plan for Eradicating Corruption (Ran-PK) As a realization of commitment implement the United nation Convention Againts Corruption Indonesia beginning to develop a National Action Plan for Eradicating

�1Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (Ran-PK) dan Monitoring pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004

Sebagai perwujudan komitmen untuk melaksanakan Konvensi PBB Menentang Korupsi, Indonesia mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). RAN-PK ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berperan-serta dan terlibat secara aktif dalam tiap pembahasan dalam menyusun program pemberantasan korupsi dan mensinergikan berbagai upaya nasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berperan-serta dan terlibat secara aktif dalam tiap pembahasan dalam penyusunan RAN-PK, yang sampai dengan saat ini sedang dikembangkan oleh tim yang beranggotakan lintas departemen.

Dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2004 yang ditujukan kepada pejabat pemerintah yang termasuk dalam katagori penyelenggara negara untuk melakukan upaya percepatan pemberantasan korupsi yang dikoornasikan dengan KPK. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Inpres ini, telah dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan evaluasi dimana KPK terlibat aktif dalam tim Inti Pokja tersebut.

Keterlibatan KPK dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Naggroe Aceh Darussalam dan Nias

Keterlibatan KPK dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Propinsi Sumatera Utara telah dimulai dari proses yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada saat pembuatan RAN-PK, serta pencanangan Rencana Rehabilitasi dan

The national action plan become the national standard for eradicating corruption in Indonesia. KPK roles and actively involve in each discussion for arranging RAN-PK, which until now is still in development process by team from various department.In accordance to ace-larate eradication of cor-ruption, the president has instructed in inpres No. 5 of 2004 to government officer which includes ini government caretaker to accelerate the eradication of corruption in coor-dination with KPK. To guarantee the success of the Inpres implementa-tion, it has bee formed Coorination Monitoring And Evaluation Team where KPK actively involve in this Team.

Involvement in Rehabilitation and Reconstuction of NAD and Nias

The KPK involment for handling fehabilitation and reconstruction after the Tsunami ini Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pro-vince and Nias, North Sumatera has started from the process that proceed by National Development Planning Institution (Bappenas) in accordance with development of RAN-PK, dan also launching the Rehabilitation Plan and Reconstuction for Aceh and North Sumatera People (R3MAS) in the beginning of January 2005.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (R3MAS) pada awal Januari 2005.

KPK berperan aktif dalam penyusunan RAN-PK dan R3MAS, khususnya di Kelompok Kerja (Pokja IX) yang menangani Akuntabilitas dan Tata Kepemerintahan yang Baik yang pada intinya mempromosikan penerapan good governance pada R3MAS dan di lingkungan Perpropinsi NAD dan Sumut, penerapan Qanun (Perda) di NAD, serta menyusun mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah.

Beberapa upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan KPK antara lain melalui sosialisasi anti korupsi dan pertemuan dengan LSM, civitas akademika, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga/negara donor, dan unsur Pemerintah Propinsi NAD; kampanye anti korupsi melalui pemasangan spanduk dan talkshow di radio; penyebaran formulir Laporan dan Pengaduan Masyarakat dengan perangko berlangganan ke seluruh kabupaten di Propinsi NAD; keterlibatan pimpinan KPK dalam penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BRR.

KPK actively involve in the arrangement of Ran-KPK and R3Mas, specially in Task Force (pokja) IX which handling the Accountability and Good Governance Where their purpose are promoting the good governance implementation in R3MAS and also in NAD and North Sumatera province implementation of Qanun (Perda) in NAD and Then KPk also arranging the accountta bility mechanism for the provincial government.

Several activities that had been done are : anti corruption socialization and meeting with NGO, academic, religionist, donor and NAD provincial government anti corruption campaigh though banner and Radio talkshow distribution of Public Complaint country in NAD province signing the Integrity Pact with all BRR employee

Penggalangan KeikutsertaanMasyarakat

Rallying the Public Participations

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��Kegiatan pemberantasan korupsi membutuhkan partsipasi tiga pihak yaitu sektor publik, swasta dan masyarakat. Didasari bahwa penempatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa didasarkan karena praktek korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang dapat mengakibatkan bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu partisipasi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh praktek korupsi merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjamin peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan dalam pemberantasan korupsi, yang diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi: hak untuk memeperoleh pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut : hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Pelaksanaan dari peran serta masyarakat tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

The corruption eradication need the participation of three parties which are government, private and society. It is understand-able that corruption had been classified as extraordinary crime based from violation of social and economic rights of the society, this can lead not only to national economic catastrophic but also the national live. Therefore the parti-cipation of the public, as the corruption’s victim , is a must.

Law No. 31 of 1999 about the act of corruptions eradication which guaran-tee the public roles in preventing and repressing the corruptions eradication, it realization are : the rights to seek, obtain and provide information on the allegation that a corrupt act has taken place : the rights to obtain services in viewing, obtaining and providing information on the allegation that a corrupt act has taken place, to the law enforcers who handle the corruptions case: the rights to conveys. Recommendations and opinions responsibly to law enforces who handle the corruptions case: the rights to obtain replies to their questions to law enforces and the rights to acquired legal protection. The imple-mentation of the society roles is further governed by Governmental Re-gulation No. 71 of 2000.

It is importance to remember how the society play a role in creating a massive anti corruption movement, one of KPK’s strategy in gathering the society’s role as

Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat Rallying the Public Participations

��Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan gerakan anti korupsi yang massif, KPK menempatkan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu dari empat pilar strategi utama dengan strategi ini diharapkan dapat dibangun komunikasi yang intensif dalam rangka penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan serta membangun kerjasama dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemberantasan korupsi.

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pengaduan yang disampaikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pemberantasan TPK dan pembangunan sikap anti korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: peningkatan efektifitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat, peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi anti korupsi khususnya tentang pengaduan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengaduan masyarakat yang disampaikan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, KPK telah membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat dalam

a part of 4 main strategy. The purpose of this strategy is to developing an intensive communication in transferring information to the society about the effort for erdicating corruption and also to developing a relationship with a mechanism where the society play its role in eradicating corruption. The purpose of this strategy are to increase the public trust in handling the public complaint where it is expected to increase the active role of the society to eraditing corruption and building an anti corruption culture. In order to create those activities are necessarily need:the

increasing of effectiveness and efficiency in handling public complaint, increasing the public knowledge through anti corruption so-cialzation specially in increasing the quality of public complaint.

Handling of The Public ComplaintFor increasing the society role in eradicating corruption, KPK opening a wide access for the society to convey their complaint about the act of corruptio, the activities provided by KPK are direct complaint to KPK office, complaint through mail, e-mail, sms, fax and telephone

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��menyampaikan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain melalui penyampaian pengaduan secara langsung ke kantor KPK, pengiriman melalui pos, elekronik (email), layanan pesan singkat (sms) faksimili dan telepon.

Selama tahun 2005 KPK menerima 7.307 pengaduan tentang tindak pidana korupsi. Jumlah ini meningkat 220, 34 % dibandingkan jumlah yang diterima tahun 2004, sehingga total jumlah pengaduan yang diterima sampai dengan akhir tahun 2005 sejumlah 9.588. yang diterima sampai dengan akhir tahun 2005 sejumlah 9.588. kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam menangani jumlah pengaduan masyarakat tersebut. Dalam rangka mempercepat penanganan laporan pengaduan masyarakat dilakukan serangkaian upaya antara lain melalui rekruitmen tambahan tenaga kontrak penelaah dan penggunaan teknologi informasi dalam penanganan pengaduan masyarakat antara lain melalui system informasi dan data base pengaduan masyarakat yang telah diimplementasikan secara penuh sejak awal Tahun 2005 dan terus disempurnakan hingga saat ini.

Selain itu dilakukan pula review dan penyempurnaan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Pada bulan Maret 2005 dibentuk tim verifikasi informasi pengaduan masyarakat dengan tugas selain melakukan verifikasi awal terhadap pengaduan yang diterima juga memberikan layanan konsultasi dan asistensi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengaduan,

During 2005 KPK received 7.307 complaints about the act of corruption. This number increase 200,34 % compare from the complaints received in 2004, bring the total complaint received until the end of 2005 is 9.588 complaints. The limited human resources is a constraint for handling public complaint. In term for accelerate the handling of public complaint, it needs a series of effort such as recruiting an extra contractual employees for reviewing the complaints and using an information technology system in handling public complaint, through implementing information system and public

complaint’s data base in 2005 and it will updating continually.

Apart from that it is also reviewing and updating the handling of public complaint mechanism. In March 2005, the public complaint’s information verification team are formed and its duties beside performing preliminary complaint’s verifications it is also provide consulting and assisting society for increasing the complaint’s quality, and provide information for society to ask about their complaint’s follow up. The formation aiming to assisting the reviewer to be more focus in the document which consist of corruption act that from preliminary review.

��serta informasi perkembangan penanganan atas pengaduan yang disampaikan. Pembentukan ini dimaksudkan untuk membantu penelaah sehingga dapat lebih menfokuskan diri pada laporan pengaduan yang berdasarkan review awal mengandung materi dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam tahun 2005 sebanyak 5.548 pengaduan telah selesai ditelaah dimana 35,63 % (1.977) pengaduan telah ditindak lanjut dan 3.571. pengaduan tidak dapat ditindak lanjut. Hal ini disebabkan antara lain karena berdasarkan penelaahan bukan merupakan TPK, kurangnya informasi dan bukti atau pentunjuk awal dimana indentitas dan alamat pelapor tidak jelas. Pengaduan ini tetap disimpan dalam system informasi pengaduan masyarakat dimana dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi untuk materi pengaduan yang sama.

Berdasarkan materi pengaduan yang disampaikan dapat difahami besarnya harapan masyarakat kepada KPK untuk dapat menangani langsung pengaduan tersebut. Sesuai dengan kebijakan KPK yang memposisikan diri sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism) dan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka tidak semua laporan pengaduan masyarakat dapat ditangani langsung oleh KPK sendiri.

Sampai dengan akhir tahun 2005 hanya

In the 2005 there are 5.546 complaint’s that had been reviewed, where 35,63 % (1.977) complaints had been follow up and 3.571 complaint can not be continue to follow up. It caused from the reviewer where the complaints had not show sufficient information and evidence or the identification of the reporter’s name and address are not clear. The complaint’s document still kept in a system where it can be used for additional information for the similar complaints. Based from the complaint received it is understand dable the public expectation to KPK for

handling those complaints. According to the KPK policy, where KPK positioning as the trigger and institutional building for eradicating corruption and the limited resources, not all of the receiving reports are handle by KPK it selves. At the end of 2005 only 2,77 % or 266 complaints, includes 16 allegation of corruptions act that being follow up by KPK with gathering information and evidence activities. The public complaints plus additional information from gathering evidence can resulted a conclusion whether it has a strong accusation of the cor-ruption act,

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�82,77 % atau 266 pengaduan yang mencakup 16 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dapat ditindak lanjut langsung oleh KPK melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Laporan pengaduan masyarakat ditambah informasi Dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang menghasilkan kesimpulan dugaan yang kuat telah terjadi tindak pidana bagi kegiatan penyelidikan dalam bidang penindakan. Dari 1.977 laporan pengaduan yang ditindak lanjut, sebanyak 748 pengaduan dikomunikasikan kembali

dengan pelapor untuk mendapatkan tambahan informasi/keterangan. Selebihnya yaitu 1.229 pengaduan ditindaklanjut dengan meneruskan kepada instansi lain seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, BPK RI, BPKP, Bawasda dan instansi pemerintah lainnya.

Sosialisasi Tentang Pengaduan Masyarakat Dalam rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat tentang pemberantasan korupsi perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pemberantasan korupsi seperti

which it can be a strong foundation for the Repression Division to investigate the case. Gathering evidence can resulted a conclusion whether it has a strong accusation of the cor-ruption act, which it can be a strong foundation fro the Repression Division to investigate the case. From 1.977 complaints that have a follow up, 748 complaints are being communicated to the reporter to obtain additional information. 1.229 complaints then followed by transferring it to the Attorney General, National Police Force, the Audit Board, the Audit and Development Supervising Agency.

Bawasda and other Government Institution.

Socialization of Public Complaint Mechanism

For enhancing the public attention about eradicating corruption it needs a series of socialization activities and the public understanding about eradicating corruption such as a campaign and anti corruption education through formal or non formal education, coorperative with

�9kampanye dan pendidikan anti korupsi baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan, pertukaran informasi serta penyediaan database profil korupsi. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat tercipta perubahan perilaku, system kemasyarakatan, pranata sosial serta nilai-nilai kehidupan yang anti korupsi. Dengan tumbuhnya sikap anti korupsi diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap praktik-praktik tindak pidana korupsi pada lingkungannya dan lebih berani untuk melaporkannya kepada instansi penegak hukum. Pengaduan yang berkualitas akan meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana korupsi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengaduan masyarakat dilaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam tahun 2005 telah dilaksanakan melalui seminar dan workshop sebanyak 15 kali pada 12 propinsi disertai penyebaran 40.000 leaflet dengan materi mekanisme pengaduan masyarakat. Didasari bahwa upaya sosialisasi pengaduan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal, terdapat beberapa kegiatan sosialisasi pengaduan masyarakat yang telah direncanakan pada awal tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik, pemanfaatan situs web dan pemberdayaan jaringan pengaduan masyarakat.

public institutions, exchanging information about the corruption profile. Database. This activities purpose to change the attitude, public system, social values and anti corruption values in the society. With the building of anti corruption attitude it expect the public role actively performing a social control over corruption in its neighbourhood and more loud for reporting it to quality complaints will increase the effectiveness of repressing the corruption act. For increasing the quality of public complaint, it perform a socialization activities about he public c o m p l a i n t m e c h a n i s m r e f e r r i n g

to the regulation, where in 2005 it has implemented by the organizing a 15 times seminar and workshop in 12 provinces and spreading 40.000 leaflets with public complaint mechanism as the main subject. KPK also realized that this socialization is not maximum, there are some socialization activities that were planned in 2005 are not realizable such as socialization about the public complaint mechanism through mass media, print or electronic, the website. Application and public complaint network development.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�0Perlindungan Saksi dan Pelapor Undang-undang No. 30 Tahun 2000 pasal 15 huruf a mewajibkan KPK untuk melindungi saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan teknis pelaksanaan kewajiban tersebut. Namun demikian KPK tetap berusaha memenuhi.

Kewajiban ini dengan berlandaskan pada peraturan perundangan yang ada dan telah diimplementasikan dalam penanganan kasus selama ini.

Untuk mengatasi kendala yang tersebut ditas, KPK terlibat aktif dalam mendorong segera terbentuknya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan pelapor. Berbagai macam diskusi terkait dengan hal ini telah diikuti baik diskusi terbatas dengan koalisi LSM dan diskusi publik. Selain itu dalam berbagai kesempatan sosialisasi dalam seminar dan workshop, selalu dikampanyekan pentingnya keberadaan UU ini. Kegiatan ini direncanakan akan lebih diintensifkan pada tahun 2006 dan beberapa LSM dan lembaga donor menyambut baik rencana ini dan telah memberikan komitmen untuk membantu pelaksanaannya.

Witness Protection

The law No. 30 of 2000 article 15 letter a, authorized KPK to protect witness or reporter whom reporting or giving information about a corruption act. The constraint that KPK facing, there is not any exist basic regulation for legal aspec. And it has implemented before in handling cases. To overcome that constraint, KPK actively involve in supporting the formation of regulation for witness and reporter protection. Various discussion related with this

matter had been performed, such a discussion with LSM and public discussion . in every socialization event in seminar and workshop, its always campaigning the importance of these regulations. This activities will be more intensified in 2006 and several LSM and other isntitution had commited to help the implementation.

Komitmen Masa Depan

Future Commitment

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��Dalam tahun 2006 direncanakan untuk melanjutkan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya dan program kegiatan yang belum dilaksanakan berdasarkan kasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kegiatan pemberantasan korupsi akan difokuskan pada pelaksanaan yang terpadu, dimana kegiatan penindakan akan diikuti dengan pembenahan dan perbaikan system sehingga dapat mencegah berulangnya kejadian tersebut. Program kegiatan pemberantasan korupsi tersebut tetap dikelompokkan dalam empat bidang utama yaitu bidang pembangunan kelembagaan, penindakan, pencegahan dan penggalangan keikutsertaan masyarakat.

Pembangunan Kelembagaan

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan KPK, dalam tahun 2006 direncanakan akan dilakukan beberapa hal berikut : • Pengadaan hardwere dan peralatan serta

perekayasaan perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan kegiatan KPK seperti: Perangkat lunak kesekretariatan dan perkantoran, system manajemen SDM, Manajemen perkara (Case Management), Judical Management, Anti Corruption Clearing House, Call Center, LHKPN, gratifikasi dan pengaduan masyarakat.

• Penyiapan sarana TI untuk gedung KPK yang berlokasi di daerah Kuningan yang sedang dalam proses renovasi.

In 2006 KPK planning to continue the activities that has been proceed from the previous year and the activities that has not been proceed based in the evaluation result adjusting to she strategic target that had been set. The corruption eradication activities are focuss to the integrated activities, where the repression activities will followed by organizing and system’s development that could prevent and reduce the potential corrupt act. The main activities for eradicating corruption still focused in four main sectors, that is the institutional /capacity building, repression, prevention and the relying the participation of the public.

Capacity Building To improving the professionalism and supporting the information technology in KPK’s activities, in 2006 the proceeding plans are : • Procurement of Hard-ware and

equipment and software engineering which supporting the KPK’s activities such as: secretariate and official software, human resources management systems, case management, judicial management, anti corruption clearing house, call center database and information systems of LHKPN, gratification and public complaints.

• Preparation for IT network for KPK building in Kuningan, that currently in prosess of renovation

• Preparation for implementation of Information Security Management System.

To support KPK work plan and to improve competency and professionalism of human resources, in 2006 the planning will be

Komitmen Masa Depan Future Commitment

��• Persiapan implementasi Sistem

Manajemen Pengamanan Informasi (Information Security Management System) di lingkungan KPK.

Untuk menunjang kerja KPK serta untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM KPK, dalam tahun 2006 direncanakan akan dilakukan kegiatan dalam bidang penguatan peraturan kepegawaian, penyempurnaan system organisasi dan tata kerja serta pendidikan dan pelatihan. Penguatan peraturan kepegawaian dalam rangka implementasi peraturan pemerintah No. 63 Tentang Sistem Kepegawaian KPK termasuk Kode Etik.

Pegawai KPK dan penyelesaian Penerbitan Peraturan Pemerintah Tentang Hak Keuangan Pimpinan KPK. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas KPK dilakukan kegiatan untuk menyempurnakan struktur organisasi KPK, pemenuhan jumlah SDM sesuai perencanaan dan persyaratan, pengelolaan SDM melalui suatu system manajemen sumber daya manusia, serta upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

proceeding activities in strengthening the employee regulation, the improvement of organizational system and working procedures and also the education and trainings. The streghthening of employee regulation proceed in the arrangement of employee Regulation based on Government Regulation No. 63 of 2005 about includes the KPK’s Employee Ethics. In term for increasing the efficiency and effectivity the KPK task, there will be an improvement in organizational structure, the human resources needed according to the actual plan and requiremens, human

resource management through human resource management system, and improve the human resource professionalism and competence through education and trainings. To execute the corruption eradication working plan in 2006, KPK received budget with the total amount Rp. 222,18 Billion consist of Rp. 56,96 Billion for Employee Expense, Rp. 77,13 Billion for Capital Expenditures and Rp. 88,09 Billion for Material Expense.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��untuk melaksanakan rencana kerja pemberantasan korupsi untuk tahun 2006, KPK mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 222,18 Milyar yang terdiri dari Rp. 56,96 Milyar untuk Belanja Pegawai, Belanja Modal sebesar Rp. 77,13 Milyar dan Belanja Barang sebesar Rp. 88,09 Milyar.

Kegiatan Penindakan Pada bidang Penindakan , KPK akan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus/perkara tindak pidana korupsi yang berskala besar dengan sasaran aparatur penegak hukum dan penyelenggara Negara yang memiliki figure dan merugikan Negara dalam jumlah besar dimana penanganannya memberikan dampak yang luas dalam membangun citra penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervise dengan dan terhadap instansi penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan akan lebih diintensifkan. Dalam pelaksanaan supervise dimungkinkan penanganan perkara. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti BPK, BPKP, Itjen akan terus dikembangkan antara lain dalam bentuk bantuan tenaga dan bantuan audit invertigasi.

Bidang Pencegahan Dalam rangka mewujudkan Program kegiatan pemberantasan korupsi yang terpadu, kegiatan di bidang pencegahan diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap upaya penindakan yang dilakukan, disamping tetap fokus dalam upaya mencakup beberapa kegiatan antara lain:

Repressive Actions

In Repression sector, KPK will proceed pre investigation, investigation and prosecution for upscale corruption case with the main target of law enforcement officer and public officer whom having significant figures and causing major loss for the state where as the handling for such case will make a huge impact for building image of the law enforcer and eradicating corruption in Indonesia. The coordination and supervision activities with and to other law enforcerment institution, such as the National Police and the Attorney General will be more intensified. In proceeding supervision it is possible to taking over the case. Coordination with other related institution such as BPK, BPKP, Itjen must be develop by giving audit investigation and human resource assistance.

Preventive Actions

In term for creating the integrated program for eradicating corruption activities, the activities in preventive are targeting to support to the investigation, a part from that it must stay focus in building the anti corruption’s culture. The prevention program will covers several activities such as:

• Strenghthening the LHKPN database, increasing the examination activities and Statuta Declaratory arrangement

• Optimalizing the strategic alliance with external relation to convey the education program, socialization and campaigning the corruption eradication.

��• Memperkuat database LHKPN,

meningkatkan aktifitas pemeriksaannya serta perumusan Statuta Declaratory

• Mengoptimalkan aliansi stratejik dengan

pihak luar untuk melanjutkan program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye pemberantasan korupsi

• Mendorong penerapan Good Governance baik di lingkungan swasta maupun instansi pemerintah dalam hal ini melalui implementasi Island of Integrity

• Meneruskan keterlibatan dalam

pengembangan RAN-PK termasuk upaya

pencegahan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2004.

• Melakukan penelitian dan pengkajian

system dalam rangka reformasi Birokrasi Yudiial: perbaikan pelayanan public serta peningkatan peran dan fungsi control legislative

Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat Untuk meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, maka dalam tahun mendatang akan terus dilakukan kegiatan dalam rangka

• To support the implementation of Good Governance in private sectors and government institution, in this case the implementation of the Island of Integrity

• Continuing the involvement in developing

RAN-PK that includes the prevention efforts in the rehabilitation and the reconstruction in NAD and Nias, and the monitoring and evaluation of the Instruction of President No. 5 of 2004 implementation.

• Proceed reseach and the system in term Judical Bureaucracy Reformation : public service enhancement and improving the

legislative roles and control

Relying the Participation Of The Public to increasing public’s support and their role in eradicating corruption, in the upcoming years it will proceed activities for developing public trust, such as increasing the reporting respons by improving the quality and the quantity of information depthness. Those will be accomplish if we proceed these activites they are : • Development and improvement of the

public complaint handling system

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

��• Socialization, dissemination and training

activities to the public to enhance the quality of the public complaint’s.

• Other activities in terms for building and developing public complain’s network and anti corruption culture.

membangun kepercayaan masyarakat, antara lain dengan upaya untuk meningkatkan respons terhadap laporan yang diterima serta peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pendalaman terhadap informasi tersebut. Untuk itu beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: • Pengembangan dan penyempurnaan

terhadap system penanganan pengaduan masyarakat

• Kegiatan sosialisasi, diseminasi dan untuk pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga kualitas pengaduan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan

• Berbagai kegiatan lain dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan pengaduan masyarakat dan anti korupsi.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

�8Petikan Sumbang Saran Dalam Rangka Refleksi 2 Tahun KPK Public Suggestion’s Quantitation at the 2 Years of KPK’s Reflection

Dipetik dari acara FORUM SARAN, yang diselenggarakan di Jakarta 23 Desember 2005, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh : Bambang Harymurti, Sabam Siagian, Jacob Oetama., Tumbu Saraswati, Denny Indrayana, Luhut Pengaribuan, Artidjo Alkostar, Antonius Sujata, Farouk Muhammad, Zaim Ukhrowi, Indra J. Piliang, Adi Andojo, Emil Salim, Kusnadi Hardjasoemantri, Mediatama, Suryopratomo, Toeti Adhirtama, Toriq Hadad, Wisaksono Noeradi, Deddy NH, Parni Hadi, Zaenal Arifin, dan Niken Rachmad.

Quatation from public suggestion’s forum held in Jakarta, December 23, 2005, whom participated : Bambang Harymurti, Sabam Siagian, Jacob Oetama., Tumbu Saraswati, Denny Indrayana, Luhut Pengaribuan, Artidjo Alkostar, Antonius Sujata, Farouk Mu-hammad, Zaim Ukhrowi, Indra J. Piliang, Adi Andojo, Emil Salim, Kusnadi Hardjasoe-mantri, Mediatama, Suryopratomo, Toeti Adhirtama, Toriq Hadad, Wisaksono Noeradi, Deddy NH, Parni Hadi, Zaenal Arifin, dan Niken Rachmad.

Media harus membantu UU wistle blower (perlindungan saksi), jadi tidak hanya den-gan draft tapi juga kampanye social. Pentingnya wistle blower ibarat umpan saat memancing. Kejadian korupsi menyangkut beberapa orang, karena pelakunya pelaku greedy pasti pembagiannya tidak merata sehingga akan ada yang tidak puas. Wistle blower act prinsipnya sederhana (insentif keuntungan material) swift.

Media must help the whistle law, not only draft but also social campaigning. The importance of wistle blower are similar with fishing bait. The act corruption not only relating to certaint people, because the corruptor must be greeby the division must not equal so there will be unsatisfied person. The wistle blower principal are simple swift (material advantage insentive).

Bagaimana media di Indonesia menggalang kekuatan melawan korupsi? Mungkin pada gilirannya masyarakat menghendaki dan harus melihat peran media. Tahun 50-an media yang dominant adalah Indonesia Raya pimpinan Moehtar Lubis. Dulu orang sangat takut kalau mau diadukan ke Moehtar Lubis, hal semacam ini tidak terlihat lagi sekarang. Salah satu program KPK bisa diarahkan bagaimana meningkatkan kemam-puan media (kecuali Tempo) dalam investigative reporting.

How the media in Indonesia gathering power against corruption? The society require and want to see the media role. In the 50’s a media who play a dominant role is In-donesia Raya directed by Mochtar Lubis . at that time People freightened if being to Mochtar Lubis , but nowadays this situation no longer exist. On of the KPK program can be directed in how to improving the this situation no longer exist. On of the KPK program can be directed in how to improving the media ability in investigating report-ing (except for Tempo).

�9Kita bangga dengan PKP, dan at the same time prihatin, karena kultur kita kalau ada yang maju kita iri. KPK harus pandai-pandai bawa diri. Persoalan membawa diri ini penting, kalau tidak kita hanya maju-mundur saja. System demokrasi sedang berubah, tanpa melibatkan pelaku bisnis dalam konteks ekonomi pasar sosial kita, perjalanan akan lebih sulit .

We are proud with KPK and at the same time also concern, because in our culture if someone are more advance there are jealousy. KPK have to be able to Present it posi-tion. The matters of presenting is very important, or it can make KPK back and forth. Democratic system are changing, without involving businessman in our social market perspectives, the journey will be more difficult.

Selain itu, berdasarkan temuan-temuan di lapangan ataupun pengalaman, KPK harus lebih memeprhatikan pendidikan untuk para penyidik, baik di lingkungan KPK atau di lembaga penegak hukum lainnya.

Other than that, based from the findings or experiencess, KPK should be consentraling to the investigator’s education, wheter its in KPK environment itselves or the other law enforcers’s environment.

Berkaitan dengan “penjebakan” maka perlu partisipasi masyarakat dalam percepa-tan pengungkapan tindak pidana korupsi, lalu juga sangatlah penting mendorong di-percepatnya pengesahan UU Perlindungan Saksi/Pelapor. Dari pengalaman yang lalu, yang kita utamakan ke depan adalah whistle blower yang betul-betul tersembunyi tidak muncul. Karena jika tidak, akan ada serangan balik si wistle blower.

Connecting with a “ set up” there for the public participation are necessarily to acceler-ate to disclosure of the act of corruption, it is also important to support the legitima-tion of the Law for Witness/Reporter. From the past Experience, the most importance things are hiding the whistle blower. If not there be an attack for the whistle blower.

KPK luas biasa. Kalau seorang MWK yang baik saja bisa dibuktikan oleh KPK kalau dia korupsi, artinya orang yang lebih jahat dari MWK akan lebih mudah dibuktikan korupsinya oleh KPK. Persoalannya adalah mengenai endurance: yaitu apakah sekali loncat tinggi sekali, setelah itu KPK akan berhenti ?

KPK is extraordinary . if a good MWK can be proven by KPK that he is corrupted, it means that a persons who worst than MWK can be easily proven corrupting by KPK. The problem now is about endurance ather a high jump, will KPK stop ?

KPK harus mempunyai hukum acara yang luar biasa sesuai dengan madat hukumya dan edealogi hukum perlu ditata, terutama ideology penegak hukum dan edeologi ha-kim. Hakim perlu diaudit dasar-dasar pertimbangannya memutuskan suatu perkara

80KPK must have an extraordinary law system appropriated with its law mandatory and the law ideology specially the law enforcer and the judge ideology. The judges’s ver-dict must audited what is the law foundation for the verdict.

Tidak ada UU di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa institusi itu super-body, akan tetapi UU yang mendasari eksistensi KPK, dan karena ada pernyataan itu saya melihatnya sebagai bahaya. Karena hukum yang mengatakan power tend to corrupt itu bersifat universal. Sekarang ini mungkin tidak tapi bagaimana dengan be-berapa tahun yang akan datang. KPK diharapkan memperhatikan betul pengawasan, pengawasan tersebut bisa datang dari mana saja bisa dari pengamat, pers, masyara-kat, Ombudsman, karena itu akan mengerem tend to corrupt kita

There is no Law in Indonesia that strictedly stated that KPK is a superbody institution. But the Law who support the existence of KPK, because of that statement, I saw it as a danger. Because the law said” power tend to corrupt” is very universal. Maybe not at this moment. But how about in the future. KPK expected to concern more in surveillance, it can come from anywhere the aobservant, pers, public, Ombudsman, it will repress the tense to corrupt.

Harapan masyarakat terhadap KPK sangat besar karena KPK merupakan banteng terakhir dari kepercayaan publik pada supremasi hukum di Indonesia. Problemnya Higt Expectation Public Vs. Organization Capability kalau tidak digarap secara baik, nanti akan timbul distrust dan apapun kinerja KPk nanti akan kurang efektif. Kondisi KPK yang masih kurangnya SDM, anggaran, peralatan yang ada dibandingkan dengan pengharapan masyarakat terhadap KPK harus dikomunikasikan dengan masyarakat agar tidak terjadi kontraproduktif.

Public expectation to KPK is enourmous since KPK are the last frontier of the public trust the justice supremary in Indonesia. The problem are: Higt Expectation Public Vs. Organization Capability if its not taken well, there will a disturst and KPK performance will decrease and consider not effective. KPK condition with the lack of human re-source , budget, equiptment compare to the public expectation must be communicate it to the public so there will be no contraproductive.

Aspek moralitas, di Indonesia, pendidikan moral harus dibangkitkan kembali, dengan pertama-tama mengubah pendidikan formal kita harus diubah, pendidikan agama di-ubah dari pendidikan kognitif. Ceramah –ceramah sekedar kognitif dan syariah tidak dititikberatkan pada etos dan syariah . yang juga penting adalah pelatihan-pelatihan moralitas terutama pada aparat penegak hukum. Training-training seperti sangat ban-yak dan pada periode tertentu akan sangat bermanfaat kalau disampaikan ke sana.

The moral perspective, in Indonesia, moral education must be raise, first thing to do is changing the formal education religion education is changing from cognitive educa-tion. Cognitive lectures and

81syariah are focusing in ethic and syariah. The most importance thing are the moral trainings specially for the law enforcers. These trainings are very much needed and in a certain periode it will a benefit.

Persoalan mendasar memang pada parpol. Political corruption ini sulit dikejar, prak-tiknya kasar mata, tapi sulit dikejar karena aturan tidak ada. Parpol kita masih baru tapi telah dipaksa berlari, dituntut menyusun UU, dan yang masukpun masih berpi-jak dari ideology tempat mereka berasal. Kalau parlemen terbentuk, tidak ada acara penyamaan persepsi dan yang kita lihat kesempitan dan kepicikan dibawa ke pang-gung parlemen. Masyarakat juga terpengaruh, masyarakat yang ditemui parlemen pun minta uang. Untuk itu pembenahan parpol ini perlu dilakukan.

The basic foundation came for political paries. Political corruptions is hard to catth, the practices is invinsible, its hard to catch because regulations is not exist. Our politi-cal parties had to be force to keep up, forced to arraging law and regulation and the new members are still using the former idealism. If the parlement formed, there is not any perception equality and what we see in parlement is a very narrow-mindedness attitude. Society also influenced and the public whom met parlement also asked for money. So the political parties rearrangement must implemented.

Yang membuat kita kecewa adalah bahwa yang tertangkap korupsi hanya bawahan-nya saja, tidak pernah mencapai yang petingginya. Mengapa ? karena mereka selalu bilang buktikan saja kalau mereka korupsi tapi mencari bukti itu susah sekali, karena tak ada kuitansi atau teman untuk saksi.

What makes us disappointed are the arresting of the lower employee not the main corruptor, why? Because they always said just prove if they were corrupted but it is difficault to search for evidences, because there are no receipts or friendsa as a wit-ness.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah lebih berbahaya dibandingkan dengan kasus pen-gadaan barang. KPK kurang berhasil dalam upaya ini. Biaya pemilu sangat mahal, maka sasaran yang perlu dikaji lebih lanjut adalah pembiayaan presiden, gubernur, bupati, dan walikota.

The abuse of power is more dangerous compares to procurement cases. KPK is not yet success for this effort. The elections’s cost can be very expensive , the futher targets are how’s the funding for President, Governor, Chief of Municipal/Regional District and Mayor

Mengenai kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK, hendaknya hasil kajian tersebut ha-rus ditindaklanjuti, sejauh mana hasil kajian ini sudah menjadi perhatian MenPAN yang bertanggung jawab tentang perubahan system. Dalam 2006 haru dicari muara ke mana kajian itu.

The studies that KPK had undertaken, supposedly the result must be follow up, how the result become MenpAn’s attention and MenPan responsible for the system chang-es. In 2006 it must seek where the studies must conducted.

8�

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005Financial Reports Year 2005

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

8�

8�CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2005

PENDAHULUAN Laporan Keuangan Tahun 2005 kami sampaikan secara lengkap sebagai salah satu upaya konrit untuk mewujudkan transportasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003. laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. DASAR HUKUM • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara • Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedo-

man Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 ten-

tang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT INDONESIA CORRUPTION ERADICATION COMMISION FOR THE YEAR 2005

FOREWORDWe deliver The Financial Statement for the year 2005 completely as part of the ef-forts to actualize transparency and accountability for managing state finance, as the mandatory according to law No. 17 of 2003. the financial statement consists of budget realization Reports balance sheet and notes to dinacial statement. 1) CONSTITUTION BASIS

• Law No. 17 of 2003 about The State Finance • Law No. 1 of 2004 about The State Treasury • Presidenn’s Minister’s Regulation No. 59/PMK.06/2005 about The Accounting

System and Central Goverments financial reporting by the KPK,

8�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

2. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan nilai Rp. 198.490.000 (seratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari APBN Tahun 2005 dan Hibah yang berasal dari Beberapa Negara/lembaga donor. Jumlah satker yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 1 unit yang berada pada kantor pusat. Laporan Keuangan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2005 disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

KEBIJAKAN AKUNTANSI 1. Dasar pencatatan Aktiva berupa Peralatan dan Mesin, jalan dan irigasi serta

Asset Tetap lainnya dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh Aktiva Tetap tersebut sampai aktiva tetap tersebut siap pakai dan wajar

2. Persediaan dicatat sebesar nilai persediaan pada akhir periode akuntansi, 30 Desember 2005

2. FINANCIAL STATEMENT’S ARRANGEMENT PROCEDURES This Financial Statement covered the entire financial transactions managed by the KPK, originated from APBN 2005 and Grant in total amount of Rp. 198.490.249.000The total unit KPK is 1 unit in the main office. The annual financial statement is prepared using the Institutional Accounting System (SAI). SAI Includes Financial Accounting System (SAK) and State Owned Asets Accounting System (SABMN).

ACCOUNTING POLICY 1. The basic frmat of Fixed Asses recording is on the Equipment and machinery,

Roads and Irrigation and other Fixed Asets are recorder as the amount paid for obtaiing the Fixed Asets until the fixed Asets ready to uase and appropriate

2. Supplies is reported at it’s value at the end accounting period December 30, 2005

8�3. Kewajiban dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum Negara 4. Dasar pencatatan penerimaan negera bukan pajak adalah dicatat pada saat

kas diterima (Cash Basis)

RINGKASAN LAPORAN Selama periode Tahun Anggaran 2005 Komisi Pemberantasan Korupsi menerima

alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 198.490.249.000 (Seratus Sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional KPK yang terdiri dari : - Rupiah Murni Rp. 170.000.000.000, -RM - Hibah Luar Negeri Rp. 28.490.249.000,- HLN Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 2 (dua) dokumen anggaran, yaitu : - SKO Rp. 15.000.000.000,-- DIPA Rp. 183.490.249.000

3. Liabilities is reported at the cash disbursement from Kas Umum Negara 4. Non tax State revenues is reported on cash basis

SUMMARY During the 2005 KPK received a total amount of Rp. 198.490.249.000,- budget al-

location that were used to fund the institution operasional activities consists of: - Originated from APBN Rp. 170.000.000.000, - - Grant from abroad Rp. 28.490.249.000,-

The budget is allocated into 2 (two) budget documents : - SKO document Rp. 15.000.000.000,-- DIPA document Rp. 28.490.249.000,-

88

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Dari total anggaran sebesar Rp. 198.490.249.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 53.725.377.192, dengan rincian: - Realisasi Rupiah Murni Rp. 52.278.739.593 atau 30,75 % - Realisasi Hibah Luar Negeri Rp. 1.446.637.599 atau 5,08 %

Realisasi pendapatan selama tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 6.995.357.320, adalah berasal dari penerimaan jasa giro penerimaan barang hasil sitaan, dan penerimaan Hibah

The realization of total budget of Rp. 198.490.249.000Is Rp. 53.725.377.192 detailed as follow : - realization in Rupiahs originated form APBN Rp. 52.278.739.593 atau 30,75 % - Realization of grant from abroad Rp. 1.446.637.599 atau 5,08 %

Revenue realization in 2005 amounred to Rp. 6.995.357.320, originated from the bank account interest, seized asets, and grants.

89Ringkasan Neraca Komisi pemberantasan Korupsi periode akhir tahun 2004 dan akhir tahun 2005KPK’s Summary of Balance Sheet ended Dec 31 2004 and 2005

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Komisi Pemberantasan Ko-rupsi Realisasi Belanja Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar Rp. 53.725.377.192 dengan rincian : Realisasi membebani Rupiah Murni Rp. 52.278.739.593 atau 30,75 % Realisasi membebani Hibah Luar Negeri Rp. 1. 446.637.599 atau 5,08 %

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

90 Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :Expenditures realization as per types of expenditures as follows :

BUDGET ACCOUNTS REALIZATONS IN DETAIL Notes to Expenditures Realization Report Expenditures is made under the principles of efficiency while ascertaining that all activities stated in the budget and work plan of the commission can be done Total expenditures realization in 2005 is amounted to Rp 53.725.377.192 divided into : Realization of budget originated from APBN Rp. 52.278.739.593 atau 30,75 % Realization of budget originated from grant Rp. 1. 446.637.599 atau 5,08 % Notes Budget and Grant Realization Report Revenue realization dirung 2005 amounted to Rp. 6.992.473.272, is originated from sources as follows:

912. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Notes to Revenues and Grant Realization Report

Realisasi pendapatan selama tahun 2005 sebesar Rp. 6.992.631.155 adalah pendapatan yang berasal dari : a. Pendapatan Hasil Sitaan

Total pendapatan yang diperoleh dari penerimaan Uang Sitaan Hasil Ko-rupsi dan Pendapatan Grafitasi selama tahun 2005 berjumlah sebesar Rp. 6.959.140.000 yang terdiri dari : - Penerimaan Uang Sitaan Hasil Korupsi sebesar Rp. 6.943.800.000- Pendapatan Gratifikasi yang telah ditetapkan Menjadi milik Negara sebesar Rp. 15.340.000

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya sebesar Rp. 33.491.355 dengan rincian :

- Pendapatan Jasa Giro Rp. 7.652.822 - Pendapatan Bunga Lainnya Rp. 25.322.533 - Pendapatan kejaksaan dan peradilan Rp. 20.000- Pendapatan denda kelambatan penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp. 496.000

a. Revenues from assets seized Total revenues from corrupted cash seized and grafts during 2005 is Rp. 6.959.140.000 that consist of : - corrupted cash seized Rp. 6.943.800.0000- revenues from grafts decided to be owned By state Rp. 15.340.000

b. Non Tax State Revenues Non tax state revenues is amounted ro Rp. 33.491.355 consist of : - Giro servive revenue Rp. 7.652.822- Other interest revenue Rp. 25.322.533 - Atroney and court revenue Rp. 20.000- Late job contract fine revenue Rp. 496.000

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

9�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

a. Hibah Sejak tahun 2004 dan tahun 2005 Komisi Pemberantasan Korupsi telah me-nerima hibah dari beberapa Negara/lembaga donor. Sesuai SE Dirjen Anggaran No. 54 tahun 2001 hibah tersebut telah dimasukkan dalam dokumen anggaran KPK TA 2005 dengan nilai sebesar Rp. 28.490.249.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.821.976.123

Dari realisasi tersebut, hanya sebesar Rp. 1.446.637.599 yang masuk dalam ap-likasi laporan ini. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.275.338.574 sampai laporan ini disusun dokumen pengesahan atas realisasi (Surat Permintaan Pengesahan Pembukuan /SP3) masih dalam proses di Departemen Keuangan. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan pencairan dana hibah tersebut tidak melalui Departement Keuangan c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Khusus Jakarta VI, melainkan ditranfer langsung oleh Negara/lembaga donor kepada project Manager masing-masing proyek tersebut.

C. Grant During 2004 and 2005, the commission has received grants from several coun-tries /donor organizations. According to Directorate General of Budget Letter No. 54 year 2001, the grants are documented in the commssion’s budget for the year 2005 amounted to. Rp. 28.490.249.000, and has been realized amounted to Rp. 9.821.976.123

From the realized amount anly Rp. 1.446.637.599 is covered in this reports application. The documents related to the rest realized grant amounted to Rp. 8.275.338.574 is still processed in the State Financial Departement. It’s the re-sult of grants directly transferred from the donor countries/organizations project managers (not from the state Finacial Departement c.q. KPPN Khusus Jakarta VI).

9�1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Selama tahun 2005 dari realisasi Rupiah Murni sebesar Rp. 52.278.739.593 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 224.015.499 antara lain berupa pengembalian belanja perjalanan dan pengembalian belanja atas persekot pega-wai sehingga realisasi belanja secara rill adalah sebesar Rp. 52.054.724.094.DAFTAR HIBAH DARI NEGARA / LEMBAGA DONOR YANG TELAH MASUK DALAM DOKUMEN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2005

LIST OF GRANTS FROM COUNTRIES/DONOR ORGANIZATIONS ALREADY DOCUMENT-

ED IN DIPA 2005

3. Explanation of the Expense Returned Realization ReportDuring the year of 2005 from Rupiah Murni amounted Rp. 52.278.739.593 there are excess return from expenses amounted Rp. 224.015.499, which consist of expences returnes from traveling and expenses return from employee’s deposir. The real expence realization are amounted Rp. 52.054.724.094.

9�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

4. Penjelasan atas Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan Hibah Terhadap pendapatan yeng telah diterima selama tahun 2005 seperti telah dijelaskan pada point IV. 2 di atas tidak terdapat pengembalian atas pendapa-tan dan Hibah.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Neraca Komisi Pemberantasan Korupsi menggambarkan posisi keuangan per tang-gal 31 Desember 2005 yang terdiri dari : 1. Aset Assets

Posisi Aset per 30 Desember 2005 Rp. 11.430.626.695 terdiri dari : - Aset Lancar Rp. 588.048.645 Terdiri dari : Kas di Bendahara Rp. 433.279.120 Persediaan Rp. 154.769.525 - Aset Tetap Rp. 10.842.578.050 Terdiri dari : Peralatan & Mesin Rp. 9.954.893.900 Jaringan Rp. 849.524.500 Aset Tetap Lainnya Rp. 38.159.600

4. Notes Returned Revenues and Grants Reports Revenues acquired during 2005 is noted in point IV.2 there are no returned revenues and grants

BALANCE SHEET ACCOUNT IN DETAIL The Balanced Sheet of the commission states the financial positon as per De-cember 31, 2005 as follows: - Current assets Consists of: Rp. 588.048.645 Cash in the hand of the treasurer Rp. 433.279.120 Supplies Rp. 154.769.525- Fixed Assets Rp. 10.842.578.050 Consists of: Equipments & machines Rp. 9.954.893.900 Network Rp. 849.524.500 Other fixed assets Rp. . 38.159.600

9�Kas di Bendaharawan Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemberantasan Korupsi per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 433.279.120, merupakan saldo kas /bank dari penerimaan uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang belum diper-tanggungjawabkan pada 31 Desember 2005

Persediaan Nilai persediaan pada posisi 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp. 154.769.525., merupakan barang pakai habis dan barang tak pakai habis, yang diperoleh un-tuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Persediaan adalah hasil in-ventarisasi oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 10.842.578.050 berupa peralatan IT, peralatan kantor, dan Aset Tetap lainnya.

2. Kewajiban Kewajiban adalah uang muka dari kas umum Negara sebagai akibat adanya uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengelu-aran pada posisi 32 desember 2005 sebesar Rp. 433.279.120.

Cash in hand or the treasurer Cash balance in the hand of the treasurer is amounted to Rp. 154.769.525. the amount above is the balance of cash on hand/in the bank account originated from money appropriated for supplies received by the treasurer that hasn’t ac-counted for on December 31, 2005 Supplies Supplies value as of Dec 31, 2005 amounted to Rp. 154.769.525 is the amount of consumer goods and durable goods acquired to support the commissions’ activities. The supplies vakued atit’s acquisition cost

Fixed Asset Fixed asets is the state net wealth in the from of tangible assets with morethan 12 months isefull period and is used for government or public activities. The value as per Dec 31 2005 is amounted to Rp. 10.842.578.050 in IT equipments, office equipments and other fixed assets.

2. Liabilities Liabilities is advances from Kas Umum Negara due to the existence of cash ap-propriated for supplies not yet accounted for by the treasurer. The amount as per Dec 31, 2005 is amounted Rp. 433.279.120.

9�

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

1. Ekuitas Dana Ekuitas dana posisi 31 Desember 2005 Rp. 10.997.347.575 Yang terdiri dari : Ekuitas dana lancer (cadangan persediaan) Rp. 154.796.525 Ekuitas dana investasi (asset tetap) Rp. 10.842.578.050 Cadangan Persediaan Adalah merupakan kontra pos dari perkiraan Persediaan sebesarRp. 154.769.525Diivestasikan dalam asset tetap

Adalah merupakan kontra pos dari perkiraan asset tetap yang meliputi peralatan dan mesin, jaringan, dan asset tetap lainnya, sebesar Rp. 10. 842.578.050.

PENGUNGKAPAN LAINNYA Posisi kas di bendahara pengeluaran per 31 desember 2005 sebesar Rp. 433.279.120 merupakan sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara. Jumlah tersebut di aats dipergunakan oleh benda-hara untuk membiayai belanja operasional kantor awal tahun 2006 dan

Equity Funds Equity funds as per per Dec 31, 2005 Rp. 10.997.347.575 Consists of: - Currents equities (appropriation for supplies) Rp. 154.769.525 - investments equities (fixed assets) Rp. 10.842.578.050

Supply Stock The appropriation for supplies is the contra account of supplies amounted to Rp. 154.769.525.

Investment equipments in fixed assets Investments equities in fixed assets is the contra account of fixed assets (cons-sistes of equipments, machines, network and other fixed assets) a mounted to Rp. 10.842570.050 ADDITIONAL DISLOSURE Cash in the hand of the treasurer as per Dec 31 2005 amounted to Rp. 433.279.120, is the rest amount not yet deposited to Kas Negara. The money is used to fund the commisions’s operational activities in early 2006,

9�telah disetorkan ke kas Negara setelah tanggal neraca pada : - tanggal 12 Januari 2006 sebesar Rp. 164.148.205 - tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp. 164.580- tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp. 200.000.000- tanggal 2 Februari 2006 sebesar Rp. 68.966.335 Total Rp. 433.279.120 2. Nilai Aset Tetap yang tercantum dalam Neraca dan laporan Barang Mi-

lik kekayaan Negara Tahun 2005 adalah nilai asset milik KPK. Sedangkan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang KPK eks KPKPN senilai Rp. 11.232.730.987, belum masuk dalam Laporan Barang tersebut. Hal ini disebabkan karena Biro Umum sebagai penanggung jawab Unit Pengelola barang belum menggabungkan asset tersebut dengan asset eks KPKPN

3. Selama Tahun 2004 dan 2005 KPK telah menerima Hibah dari beberapa Negara/lembaga donor untuk pengadaan peralatan IT, diantaranya adalah dari a. Partnership for Government Reform In Indonesia Rp. 365.116.154 Melalui proyek initial start Up support for KPK (Reg. No. 70537101)

And has been deposited to Kas Negara after balanced sheet date at : - January 12, 2006 amounted Rp. 164.148.205 - January 13, 2006 amounted Rp. 164.580 - January 20, 2006-02-26 amounted Rp. 200.000.000 - Fenruary 2, 2006-02-26 amounted Rp. 68.966.335 Total Rp.433.279.120

2. The fixed assets value reported in the the Balanced Sheet and the State Owned Assets Reports for the year 2005 is the value of assets owned by the commission. On the other hand fixed assets acquired from the KPKPN amounted to Rp. 11.232.730.987, is excluded from the reports. This is due to the General Bureau as the responsible unit for the assets hasn’t com-bined both assets .

3. During 2004 and 2005 KPK has received granst from several countries/do-nor organization for IT equipment procurement. Among them are from:A. Partnership for Governance Reform in Indonesia Rp. 365.116.154,-(Reg.No. 70537101)

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

98 B. Danida Support for KPK Rp. 2.840.233.297,-(Reg. No. 70605701)

Aset tersebut adalah diserahterimakan kepada KPK, namun belum masuk dalam laporan barang Milik Negara Tahun 2005, karena dokumen penge-sahan atas realisasi pengadaan asset tersebut masih dalam proses di De-partement Keuangan.

4. Dari potensi penyelamatan keuangan negara dalam bentuk barang sitaan baik berupa uang tunai maupun barang bergerak/barang tidak bergerak senilai kurang lebih Rp. 220,25 Milyar, yang telah mendapat keputusan hukum tetap untuk dikembalikan ke negara dalam bentuk denda dan uang pengganti serta perampasan harta/kekayaan untuk negara atas harta/kekayaan senilai Rp.22,29 Millyar. Sampai dengan 31 Desember 2005, har-ta/kekayaan yang telah mendapat keputusan hukum tetap telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 6,94 Millyar (yang berupa uang tunai), sedangkan sisanya yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak masih dalam proses pelelangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini dibuat yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2005.

B. Danida Support KPK Rp 2.840.233.297,-( Reg. No. 70605701 )

Those assets has been transfered to KPK, but not yet included in the state owned Asset Report, for the related documents is still in the process in the state Financial Separtment.

4. The potential recovery of state losses in term of confiscated assets consist of cash and moveable/unmoveable assets for the approximately amount of Rp. 220,25 Billion, whom had been give final and binding decision to be re-turned to the state in the from of fine and replacement cash and also seize the assets/wealth for the state on behalf the assets/wealth are amounted Rp. 22,29 Billion. Until December 31, 2005 the assets/wealth whom had been given final and bingding decision had been transferred to the State amounted Rp. 6,94 Billion (in form of cash), the left over in form of move-able unmoveable assets are still on auction process.

This notes to Financial Statement is prepared as part of KPK’s Annual Financial Statement for the year 2005.

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

Data OrganisasiOrganization Data

Lapora

n T

ahunan 2

005 A

nnual Report

100 Taufiequrachman Ruki Ketua, 59 tahun, purnawirawan Polisi dengan pan-gkat terakhir Irjen Polisi. Sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, alumnus Fakultus Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dan Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian Kepolisian ini menjadi anggota DPR RI dan MPR RI, dan pernah pula menduduki jabatan Deputi IV Bidang Keamanan Nasional Menko Polkam RI.Taufiequrachman Ruki Chief, 59 years, The National Police retirement with his last official duty as The National Police Inspector General. Before elected as the Chief of KPK, the alumni from 17 Agustus 1945 University majoring an Law and the Army Chief and Commander Education Police Division, he was the mem-ber of The Indonesian House of Representatives and the member of the People Assembly, and he was also the Deputy IV National Security Division at the Ministry of Politics and Security

Amien Sunaryadi Wakil Ketua; 46 tahun, Master of Proffessional Accoun-tant pada Georgia State University, Atlanta, dengan pengalaman sebagai auditor di BPKP dan Kantor Akuntan Publik dengan jabatan terakhir adalah Senior Man-ager pada unit Dispute Analysis and Investigations Price Waterhouse Coopers.Amien Sunaryadi Vice Commissioners; 46 years, Master of Proffessional Accountant from Georgia State University, Atlanta, experienced as the auditor at the Comptroller of Finance and Development (BPKP) and at the Price Waterhouse Coopers, Public Accountant Office as the Senior Manager at the Dispute Analysis and Investigations unit.

Sjahruddin Rasul Wakil Ketua; 62 tahun, Doktor bidang hukum dari Uni-versitas Padjadjaran, mengabdi lebih dari 36 tahun di BPKP dengan jabatan tera-khir sebagai Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas.Sjahruddin Rasul Vice Commissioners; 62 years, Doktor in Law from Padjadjaran University, serving more than 36 years at the Comptroller of Finance and Development (BPKP) with his last official duty as the Deputy of Supervision and Accountability.

Tumpak Hatorang Panggabean Wakil Ketua; 62 tahun, sebelum men-jabat pimpinan KPK sebagian besar karirnya selama 30 tahun dihabiskan di Kejak-saan RI dengan jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.Tumpak Hatorang Panggabean Vice Commissioners; 62 years, be-fore elected as the vice commissioners of KPK he spent most of his career for 30 years in the Indonesian Attorney General Office with his last official duty as The Secretary of The Deputy Attorney General of Special Crimes.

Erry Riyana Hardjapamekas Wakil Ketua; 56 tahun, Sarjana Akuntansi lulusan Universitas Padjadjaran ini sarat dengan pengalaman di Korporasi, dengan jabatan terakhir adalah Direktur Utama PT Timah Tbk. Terlibat aktif pada berbagai organisasi profesi dan sosial diantaranya IAI, KADIN dan Transparansi Internasi-onal Indonesia.Erry Riyana Hardjapamekas Vice Commissioners; 56 years, Gradu-ate from the Padjadjaran University majoring in Accounting, he experienced more in the corporate area, his last duty was the Chief of PT Timah Tbk. Actively involve in proffessional organizations and social activities such as IAI (Indonesian Ac-countant Group), KADIN (Chamber of Commerce) and Transparancy International Indonesia

Pimpinan KPK The Commissioners

PenjelasanSimbol berupa Burung Garuda dengan perisai Pancasila yang mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, melambangkan KPK merupakan instansi atau lembaga yang melayani publik di Republik Indonesia, dengan Dasar Negara Pancasila memiliki wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Pemilihan huruf Helvetica Black untuk menan-dai logotype yang memberikan kesan tegas, berwibawa, jujur, serta independen dalam melakukan penagawan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi atau perorangan yang berkaitan dengan tindakan korupsi.

DescriptionThe symbol of the Garuda bird, protected by the Pancasila shield and grasping a ribbon stating “Bhinneka Tunggal Ika” - Unity in Diversity, symbolise the KPK as an agency that serves the Indonesian people based on Pancasila as the core tenets of the state; as the state authorized agency to eradicate corruptions in this country. The Helvetica Black logo-type have been chosen in impress the sense of dignity, severity, thruth, and independency of the monitoring, research, and studying of the instutitions and any individuals related to the suspected corruption acts in this country.

Kantor Office

Jl. Veteran III No. 2 Jakarta PusatTelp. : (62-21) 385 7579Fax. : (62-21) 384 6122

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta PusatTelp. : (62-21) 352 2550Fax. : (62-21) 352 2551

Situs Web Web Site www.kpk.go.id

Informasi Pengaduan MasyarakatPublic ComplaintsDirektorat Pengaduan MasyarakatGedung KPK Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta PusatTelp. : 62-21-2350 8389Fax. : 62-21-3522 663Kotak Pos 575 Jakarta Pusatemail : pengaduan@kpk.go.id

Informasi Umum LembagaGeneral InformationSekretariat Jenderal KPKGedung KPK Jl. Ir. H. Juanda No. 36Jakarta Pusat

Kotak Pos 575 Jakarta Pusatemail : pengaduan@kpk.go.id

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIREPUBLIK INDONESIA

Lambang Organisasi Corporate Identity