Upload
duongcong
View
311
Download
29
Embed Size (px)
Citation preview
セ@
=
セ@セ@c(
c m
C)
" c m
:::l
w
Q)
セ@
z .c
c
c
·-m
m
·-セNウZZZZN@
.I::. セ@C
U·-
z m
... Q
) m
m
0 ·-c...J
-
'•=
r:: <C
c(C
""-
::J ..,cas;
!/) .
::J セ@
m"C
op-o Nセ@
::5i2 c
Cl
.
セ@
0 ·-
m
セ@
"C セ@
c fl)•-
'• " :::l:E
',
O."C
c Q
) 0
.
" z c m
"C m
m
c(
PD
F C
ompressor P
ro
PRAKATA DARI KEPALA PUSDIKLAT ANGGARAN
Pusdiklat Anggaran Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan, merasa perlu menyediakan buku bacaan praktis yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan Diklat-Diklat yang diadakan Pusdiklat Anggaran seperti Diklat Bendaharawan (A), Administrasi Keuangan (B) dan Diklat-Diklat lainnya untuk membantu peserta dalam memahami tiap materi yang disajikan.
Buku Anggaran Negara yang ditulis oleh Drs. M. Ali To jib ini telah dipergunakan dalam kegiatan Diklat-Diklat tersebut di atas dan dapat memenuhi kebutuhan peserta diklat atau kalangan pembaca lainnya.
Namun dengan adanya perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan khususnya di bidang Anggaran dirasa perlu mengadakan penyesuaian dan penyempumaan terhadap buku Anggaran Negara ini.
Pada cetakan ketiga ini telah dilakukan penyempumaan terhadap isi/materi terutama penyesuaian terhadap undang-undang APBN, Keppres, Kep.Men.Keu., dan Surat-surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran yang terakhir khususnya yang berkaitan dengan Anggaran.
Sehubungan dengan itu kami mendukung terbitnya cetakan ketiga buku ini dan selanjutnya buku Anggaran Negara ini dapat dijadikan acuan pada Pelatihan Bendaharawan ataupun pelatihan pejabat pengelola Keuangan Negara dan Diklat-dikl at lainnya di lingkungan Pusdiklat Anggaran BPLK Departemen Keuangan.
1 akarta, 1 Februari 1977 Kepala Pusdiklat Aqggaran,
WONO,SEMSc
NIP. 060023983
iii
PDF Compressor Pro
KATA PENGANTAR (Cetakan Ketiga)
Buku Anggaran Negara ini merupakan cetakan ketiga sejak tahun 1993. Setelah berjalan sekian tahun ュ。セ。@ banyak terjadi perubahan peraturan ー・イオョ、。ョァセオョ、。ョァ。ョ@ di bidang keuangan セMオウオウョケ。@ Anggaran Negara sehingga d1rasa_ セ・イャオ@ mengadakan revlSI/penyempurnaan terhadap buku Anggaran m1.
Nama buku inipun disesuaikan dengan nama mata pelajaran yaitu "Anggaran Negara" sedangkan nama buku sebelum cetakan kedua "Penszantar Anggaran Negara". Meskipun nama buku ini dirobah namun mate;inya masih tetap mengacu kepada pokok-pokok bahasan dan disesuaikan dengan materi Satuan Acara Pelatihan (SAP) dalam buku Pedoman Peraturan Bendaharawan (A) dan Adrninistrasi Keuangan (B) yang dikeluarkan oleh Pusdik.lat Anggaran BPLK Jakarta.
Mata pelajaran Anggaran Negara, sebagai salah satu unsur dari Ilmu Keuangan Negara, merupakan pengetahuan yang sangat dinarnis, dalam arti selalu berbah dan berkembang seiring dengan dinarnika kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang terus meningkat, langsung maupun tak langsung menimbulkan dampak terhadap tataoan kehidupan masyarakat di segala bidang, baik selaku perorangan, kelompok maupun warga negara.
Dalam lingkup lebih terbatas, khusus pada kegiatan penyelenggaraan Diklat Bendaharawan (A), Administrasi Keuangan (B) atau Diklat Kedinasan lainnya di BPLK, matapelajaran Anggarari Negara merupakan salah satu bagian dari suatu paket pengetahuan yang akan diberikan kepada para peserta diklatnya.
Bila kita simak perubahan dan perkembangan dalam pengelolaan dana Anggaran (khususnya dana APBN) dari masa ke masa, terutama setelah memasuki masa PELITA VI atau era PJP II banyak sudah terjadi perubahan, perkembangan dan pergeseran di dalam tata cara pelaksanaan dan pengelolaan dana APBN, umpamanya Keppres Pelaksanaan apセnL@
iv
sejak talmo pertama Pelita I (APBN 1969/1970) hingga PELITA vl tahun kedua (APBN 199511996) telah 14 (empat belas) kali mengalami perubahan dan penyempumaan. begitu pula surat keputusan Menteri Keuangan RI dan Surat Edaran Dirjen Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN sebagai penjelasan teknis atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Keppresnya, lebih banyak lagi melakukan perubahan dan penyempurnaan dalam bentuk yang lebih rincilteknis.
Perubahan dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan seperti ini, memang telah diantisipasi oleh para pendiri negara RI pada masa persiapan kemerdekaan dahulu. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 23 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Hal Keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang". Kata selanjutnya diatur dengan undang-undang terse but, sungguh suatu bentuk yang san gat dalam dan luas pengertiannya. Begitu pula pemyataan yang dicantumkan dalam pasal5 ayat (2) l.JUD 1945: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya". Kedua ketentuan dalam UUD 1945 seperti terse but di atas, tidaklah dicantumkan tanpa maksud dan tujuan tetapi mengandung suatu makna yang sangat dalam, bahkan merniliki nilai filosofis denganjangkauan rentang waktu jauh ke masa depan dari waktu penyusunan konsep UUD 1945 dimaksud.
Inti makna dari kedua ketentuan yang karni kutip di atas, menurut pandangan penulis adalah: 1. Pasal 23 ayat (4) UUD 1945: Penyusunan konsep kalimat itu,
menyadari betul, bahwa Keuangan Negara merupakan suatu yang sangat dinamis selalu berubah, karena.menyangkut perikehidupan manusia yang juga selalu berubah. Jadi silahkan saja berubah tetapi harus tetap dalam aturan main yang for-mal.
2. Pasal5 ayat (2) UUD 1945: Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD bertanggung
v
PDF Compressor Pro
jawab penuh terhadap tercapainya tujuan nasional dalam hal ini melalui "pintu" APBN. Membuat Undang-Undang bu-kanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, karena menyangkut hajat hidup orang banyak (rakyat). Oleh karena itu diberi kesempatan khusus kepada Presiden untuk membuat aturan yang sejalan dengan undang-undang, yaitu Peraturan Peme-rintah. Analog dengan ketentuan itu, maka Presiden RI dapat mengeluarkan pedoman pelaksanaan APBN berupa Keppres, yang relatif lebih mudah disesuaikan/disem-purnakan.
Para peserta diklat Bendaharawan (A), Diklat Admnistrasi Keuangan (B) atau Diklat lain yang dilaksanakan BPLK, pada umumnya berasal dari instansi Pemerintah yang menjadi salah satu pelaku langsung pengelola Keuangan Negara melalui DIK/DIP/SKO di instansinya masing-masing.
Dengan demikian, kepada mereka jangan sampai dibekali pengetahuan praktis yang sudah "basi" (kadaluarsa), sehingga setelah selesai mengikuti Diklat dan kembali ke instansinya, apa yang sudah diperolehnya "tidak nyarnbung" dengan pelaksanaan tugasnya.
U ntuk menghindarkan kesan seperti itu, maka penulis selaku penyusun buku mata pelajaran "Anggaran Negara" ini, berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai tindakan penyesuaian dengan peraturan -peraturan perundang-undangan yang baru agar tetap terjaga "relevansi" -nya.
Upaya merevisi, seperti apa yang disajikan dalarn buku ini, bukanlah hasil yang fmal, karena perubahan dan perkembangan dalarn lingkup pengetahuan Anggaran Negara (terutama yang bersifat praktis dan aplikasi) akan terus selalu berlangsung dari masa ke masa sejalan dengan
vi
perubahan dan perkembangan masyarakatnya Narnun untuk kurun waktu tertentu, mudah-mudahan buku revisi ini dapat dipergunakan sebagaimana diharapkan.
Tegur sapa dan kritik membangun demi penyempumaan buku ini, san gat penulis harapkan. Terima kasih.
Jakarta, 12 Juli 1996 Penulis,
nd.
Drs. M. Ali Tojib
NIP 060016766
Vll
PDF Compressor Pro
DAFTAR lSI
Hal am an
1. - Kata Pengantar dari Kapus Diklat Anggaran ····· · · ····o ·····oooooo iii - Kata Pengantar (Penulis Buku) ............. 0 .......... 0................... iv
セセ@ Is" 000 2. d。セエ。イ@ 1 ......................... 0 .. 0 .. 0 ..... . 0 00 0 .. 00 0 0 0 00 00 0 oo .. .. 0 0. 0 0 0 0 00 00 0 0000 ... v1u
3. Bab I Pendahuluan I. La tar Belakang ... 0 0 00 0 00 00 000 0 0000 ............ 0000 0 00 ........ 00 ... 0 00 .. 0000 .... ..
2. Tujuan Diklat ................ oo .. .. oo. oooo oooo ... oo .. ooooooooooooooooooooooooo.... 2 3. Tata Urut/Sistematika ooo ooooo ... oo . .. oo .. oooo............................... .. 4
4. Bab II Tinjauan Umum Tentang Anggaran Negara 1. Landasan Hukum dan Dasar Hukum .... 00 ........................... 7 2. Hubungan GBHN, Repelita, dan APBN ............................ 11 3. Pengertian Anggaran Negara ............................................. 13 4. Persarnaan dan Perbedaan Anggaran Negara dengan
Anggaran Rurnah tangga ................................................... 17 5. Bentuk dan Kornposisi APBN ........................................... 19 6. Tabungan Pernerintah, Tabungan masyarakat/Dana
Pernbangunan ............................. oooooooo•oo····oooo····ooo•o ...... oo.oo o 27 7. Prinsip/Asas dalarn Penyusunan Anggaran .... oo oooooooooo ...... oo 29
5. Bab ill Siklus Anggaran (Daur Anggaran) I. Tahap Perencanaan/Penyusunan RAPBN oleh Pernerintah 46 2. Tahap Pengesahan/Penyarnpaian RAPBN kepada DPR 56 3. Tahap Pelaksanaan APBN oleh Pernerintah 000000000000.......... 72 4. Tahap Pengawasan Pelaksanaao APBN 00000000 .................. 00 87 5. Pertanggungjawaban Anggaran/Perhitungan Anggaran
Negara (PAN) ...... oooooo .... oo ...................... oo .. oo ........... oo .... oo.oo.l 07
Vlll
6. Bab IV Klasifikasi Anggaran 1. Pengertian klasiflkasi Anggaran .. . ... ...... .. ... .. .. .. . . . . . . .. ....... 115 2. Tujuan klasiflkasi Anggaran ................................ ............ 115 3. Jenis-jenis klasifi.kasi Anggaran ...................................... 115
a. Klasifl.kasi e.konomi ..... ..... .. .. ... .. .. ....... ....... .. . . . .. . . .. . . . . 116 b. Klasifl.kasi organi.k ......................... .............. セ N NN N N NNN NNN@ 116 · c. Klasiflkasi fungsi ......................................... : .. :......... 120 d. Klasifi.kasi obyek ................... · ................ :.................. 126 e.· Kodering dalam klasifl.kasi contoh dalarn DIK/DIP 145 f. Klasifl.kasi (sistematika) Anggaran Performance .... 148 g. PPBS ......................................................................... 150
h. Zero Base Budgeting··············································'·· 152
7. Bab V Sistem DIKIDIP dan Revisi/Pergeseran Biaya (Revisi DIKIDIP)
8.
1. DIK ................................................................................ 155 2. DIP............................................................... ................... 156 3. Revisi!Pergeseran Biaya ................................................. 157 4. Revisi DIK ...................................................... セ@ ........ -.... -... 158 5. RevisiDIP ....................................................................... 161
Lamp iran 1. Undang-undang APBN ................................................... 168 2. Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN .. 00..... 195 3. SK Menteri Keuaogan tanggal 22 Februari 1990 No. 217
IKMK. 03/1990 tentang rnekanisrne pernbayaran dalarn pela.ksanaan APBN .................. ; .............................. 00 . ...... 219
4. Surat edaran Dire.ktur Jenderal Anggaran tanggal 26 Ja-nuari 1994 No. SE-11/ A/51/0 194 perihal Sis tern A.kutansi Pernerintah dalam pelaksanaan APBN rnulai tahun 1994/1995 ............................. oooooooOOOOOOooooooooooooooooooooOOOOOOOoo 226
9. Daftar Kenustakaan ............... 00 ........................... :: ............ 304
IX
PDF Compressor Pro
X
BABI
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Anggaran Negara adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan pada diklat (penataran) bendaharawan (A) dan penataran Administrasi Keuangan (B) yang dilaksanakan oleh instansi BPLK Pusdiklat Anggaran.
Membicarakan Anggaran Negara berarti membicarakan pengelolaan atau pengurusan Keuangan Negara.
Bila dihubungkan dengan pembangunan nasional yang makin tahun makin meningkat baik untuk jumlah anggaran maupun jenis kegiatan yang dilaksanakan sudah barang tentu meminta perhatian mengenai perkembangan wmber daya manusia yang mengelola/mengurus Keuangan Negara tersebut.
Perhatian yang lebih besar terhadap pengetahuan, keterarnpilan, sikap mental yang dilandasi disiplin pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan ini perlu dipunyai oleh setiap aparatur pembangunan sehingga dana dan daya dapat digunakan dan diserap dengan baik, efekti f dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan lebih jauh.
Berkenaan dengan itu maka aparatur pengelola keuangan utamanya Bendaharawan yang merupakan salah satu ujung tombak pelaksana pembangunan harus mampu melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepad.mya.
Untuk maksud tersebut maka setiap pegawai negeri sipil yang akan menduduki suatu jabatan di bidang keuangan atau hendak mendapat tug as sebagai Bendaharawan perlu mengikuti pendidikan dan latihan yang diperuntukkan bagi tugas itu.
Jelas di sini bahwa fungsi pendidikan dan latihan mempunyai hubungan yang erat dengan pembinaan sumber daya manusia.
Sehubun!!an den!!an itu Badan Pendidikan dan Latihan Keuan!!an - - -(BPLK) sebagai salah satu unit Organisasi Vertikal Departemen
PDF Compressor Pro
Keuangan, berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. terakhir SK No. 191/KMK.01/1991, diberi tugas wewenang tunggal untuk melaksanakan:
pendidikan
Jatihan
penataran f,/_ kursus-kursus, .. - //
di bidang keuangan negara dengan berdasarkan kebijaksanaan Menteri セO@Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VV ·
Untuk pengelolaan diklat seperti: セ@
bendaharawan (A),
administrasi keuangan (B),
dipercayakan sepenuhnya kepada pusdiklat Anggaran berdasarkan:
UU No. 8174 tentang pokok-pokok kepegawaian
UU No. 2/89 tentang sistem pendidik.an nasional
Keppres 34n2 tanggung jawab fungsional diklat (B PLK, 1990 , haLl)
2. TUJUAN DIKLAT
Adapun tujuan diselenggarakannya diklat tersebut di atas adalah untuk mendidik dan menghasilkan tenaga pengelola keuangan yang memenuhi persyaratan, terampil dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk menjamin kelancaran pengelolaan /pengurusan Keuangan Negara yang dipercayakan kepadanya.
Khusus diadakan penyelenggaraan Bendaharawan (A) adalah untuk mendidik dan menghasilkan caJon bendaharawan yang mempunyai persyaratan sebagaimana tersebut di atas juga untuk menciptakan kesatuan pengertian dan kesatuan bahasa dalam pengurusan pertanggungjawaban dan pelaksanaan dalam tugas-tugas di bidang kebendaharawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
•
Berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan keharusan dalam pengurusan Keuangan Negara oleh karena dalam pengurusan Keuangan Negara tersebut tidak dapat diambil menurut kebijakan pengelola begitu saja akan tetapi selalu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun peraturan dimaksud antara lain Undang-Undang Per-bendaharaan Indonesia atau lebih dikenal umum sebagai Indische - ...
セ@ Comtabiliteitswet (ICW) yang mulai berlaku tahun 1867 disusun oleh Menterijajahan Belanda dahulu Frans v/d Putte (LAN, 1960, hal. 3)
Sambi! menunggu UU Perbendaharaan Indonesia yang baru yang merupakan produk dari pemerintah R.I. dan DPR R.I. maka dikelu-arkanlah Keputusan Presiden (Keppres) sebagai "penyesuaian" terhadap ICW tersebut.
Mengapa dikatakan penyesuaian oleh karena ICW tersebut sebenarnya masih berlaku dan hanya beberapa bagian saja yang disesuaikan dengan keadaan pada saat ini.
Keputusan Presiden (Keppres) yang dimaksudkan tersebut adalah Keppres tentang pelaksanaan APBN yang dulunya setiap tahun Keppres terse but diperbaharui/diganti terakhir Keppres No. 29 Tahun 1994 setelah bertahan selama 10 (sepuluh) tahun akhirnya dig anti pula dengan Keppres No. 16 Tahun 1994 dan kemudian perubahan/penyempurnaan pada beberapa pasal dengar. Keppres No. 24 Tahun 1995, sehingga Keppres ini selanjutnya disebut Keppres 16 Tahun 1994 jo Keppres 24 Tahun 1995.
Perlu diketahui bahwa セ・ョァ。ョ@ adanya perubahan Keppres tersebut di atas itulah, antara lain maka buku Anggaran Negara ini diadakan penyempurnaan (revisi) di samping adanya perubahan peraturan perundangan yang lain seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 102/KMK.Ol/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran diganti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan RINo. 123/KMK.Ol/1995 terakhir Keputusan Menteri Keuangan RI No. 01/K.\1K.Ol/1997 tanggal20 Januari 1997.
3
PDF Compressor Pro
4
Sedangkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 Pebruari 1990 No. 217/KMK.03/1990 ten tang Mekanisme Pembayaran dalam pelaksanaan APBN masih tetap berlaku namun perlu diadakan penyesuaian dengan adanya perub<than-perubahan peraturan tersebut di atas. Untuk itulah maka ada bebt!rapa surat-surat edaran Direktorat Jenderal Anggaran sebagai petunj•Jk teknis pelaksanaan antara lain SE DJA No. SE-11/N51101194. Baik Undang-Undang APBN terakhir 1997/ 1998, maupun SK Menteri Keuangan No. 217 dan SE DJA No 11 tersebut di atas, dimuat sebagai lampir<:.n buku ini agar mudah dipahami ( dipelajari).
3. TATA URUT/SISTEl\tiATIKA
Tata urutlsistematika untuk IT. ;mpermudahkan memperlajari buku ini, pembahasan disajikan secara bab per bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan yang mengetengahkan tentang: 1. La tar belakang 2. Tujuan Diklat; menjelaskan perlunya penataraan/diklat bagi
pengelola Keuangan Negara terutama persyaratan calon Bendaharawan sebagai salah satu dari ujung tombak pelaksana pembangunan.
3. Sistematika dalam mempelajari buku ini
Bab II Tinjauan Umum tentang Anggaran; dalam Bab ini dikemukakan masalah-masalah pokok yang berhubungan langsung dan berkaitan dengan Anggaran Negara sehingga dapat memudahkan dalam mengikuti Bab-Bab selanjutnya. Adapun masalah-masalah dimaksud antara lain: 1. Landasan Hukum 2. Hubungan GBH.t"l, Repelita dan APBN 3. Pengertian Anggaran Negara 4. Persamaan dan perbedaan Anggaran Negara dan Anggaran
Rumah Tangga perseorangan/perusahaan. 5. Bentuk dan Komposisi APBN
6. Tabungan Pemerintah, Tabungan Masyarakat/Dana Pembangunan
7. Prinsip-prinsip/ Asas-asas dalam menyusun anggaran.
Bab ill Sik.lus Anggaran; dalam bab ini dijelaskan tahap derni tahap selama perputaran anggaran sebagai berikut: 1. Tahap pertama; penyusunan RAPBN oleh pemerintah 2. Tahap kedua; penyampaian RAPBN oleh pemerintah
(Presiden) kepada DPR 3. Tahap ketiga; pelaksanaan APBN oleh pemerintah 4. Tahap keempat; pengawasan APBN 5. Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
Bab IV Kalsiflkasi Anggaran 1. Pengertian Klasiflkasi 2. Tujuan Kalsiflkasi 3. Jenis-jenis klasiflkasi
a. klasiflkasi ekonorni b. klasiflkasi organik c. klasiflk:lSi fungsi d. klasiflkasi obyek e. kodering dalam klasiflkasi contoh dalam DIK/DIP f. klasiflkasi (sistematika) performance budgeting g.PPBS h. zero base budgeting
Bab V Sistem DIKJDIP dan pergeseran biaya (Revisi DIKIDIP)
1. DIK 2. DIP 3. Revisi DIK 4. Revisi DIP
·' -... I'" '?
5
PDF Compressor Pro
j
!
6
BAB II
Tinjauan Urn urn Tentang Anggaran Negara
Pada Bab II. tinjauan umum ini . akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Landasan hukum dan da.;;ar hukum.
2. Huhungan GBIDI. Repelita. dan APBN.
l Penzertian An£zaran セ・ᆪ。イ。N@. - ._.._ ......
:1 p・イセ。ュ。。ョ@ dan Perbedaan Anggaran Negara dengan Anggaran Rumah Tangga.
5. Bentuk dan Komposisi APBY
6. Tahungan Pemerintah. Tabungan masyarakat/Dana pembangunan
7. pイゥョウゥーャ。Nセ。ウ@ dalam penyusunan Anggaran.
1. LANDASAN HUKill.1 DAN DASAR HUKUI\-1
Negara Indonesia sejak semula didirikan oleh Pendiri Republik In-donesia dengan tujuan yangjelas yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum di dalam UUD '45 khususnya di dalam Pembukaan UUD' 45.
Untuk mencapai tujuan itu perlu ada kejelasan arah dan usaha serta ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam peijuangannya dari rnasa ke masa untuk mewujudkan tujuan yang diidamkan itu.
Para Pendiri Republik. Indonesia sejak dini telah menyadari akan perlunya suatu acuan sebagai pegangan bagi bangsa Indonesia. Pedoman yang berisik.an arab tujuan dan cara-cara yang perlu diperhatikan dalam perjuangan mencapai tujuan, itulah yang di dalam UUD '45 disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (BP7, 1991, hal. 85).
Dengan demik.ian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu ad.alah strategi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
GBHN menggariskan kebijaksanaan-kebijaksanaan, langkah-langkah dan sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk mewujudkan cita-cita nasional yang dikandung dalam Pembukaan UUD '45 itu.
Selanjutnya GBHN menyatakan bahwa landasan Pembangunan Nasional:
Landasan !dial ad.alah Pancasila,
Landasan Konstitusional adalah UUD '45. (BP7, 1991, hal. 95).
Di atas telah d.ikatakan bahwa GBHN adalah strategi pembangun()Il, kebijaksanaan-kebijaksanaan, langkah-langkah dan sasaran pembangunan. Sedangkan APBN sebagaimana kita ketahui adalah merupakan alat operasional tahunan dalam pelaksanaan Repelita. Dengan demikian maka GBHN yang pacta hakikatnya adalah pola umum pembangunan Nasional itu tidak lain merupakan landasan operasional
7
--'--- .._ セ@PDF Compressor Pro
bagi APBN. Dari uraian di atas dapat disimpulkan landasan Hukum dalam
penyusunan Anggaran Negara (APBN) adalah:
- Landasan ldial : Pancasila
- Landasan Konstitusional
- Landasan Operasional
:UU'45
:GBHN
Kalau di atas tadi telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan Jandasan hukum dalam penyusunan Anggaran Negara maka kiranya perlu pula dijelaskan apa yang dimaksud dengan Dasar Hukum dalam penyusunan Anggaran Negara, agar tidak terjadi kerancunan dalam pengertian dan pemakaiannya.
Untuk menjelaskan Dasar Hukum dalam Pembangunan Anggaran Negara, kita harus menoleh ke landasan Konstitusional yaitu UUD '45.
Dalam UUD '45 Bab VIII, hal keuangan, pasal23 ayat (1) sampai dengan ayat (5):
ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat
. tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
ayat (2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
ayat (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
ayat ( 4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.
ayat (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang aturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu di beritahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal23 tersebut dijelaskan sebagai berikut:
"Ayat (1) Memuat hak Begrooting Dewan Perwakilan Rakyat.
Ca:ra menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. Dalam Negara yang
8
berdasarkan Facisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah tetapi dalam negara demokraasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Betapa caranya Rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatkannya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilannya.
Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.
Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakyat.
Oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan be ban kepada rakyat, seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu sendiri besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukaran dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan penukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat, sebagai pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur.
Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.
Apabila kita perhatian UUD '45 pasal23 ayat (1) sampai (5) di atas tadi, meskipun ayat (1) dengan ayat-ayat yang lain ada hubungan satu sama lainnya namun hanya ayat ( 1) yang secara tegas menyinggung mengenai penyusunan Anggaran Negara (APBN).
9
PDF Compressor Pro
Sehubungann dengan uraian di atas. terse but dapat ditarik kesimpulan Dasar Hukum dalam penyusunan Anggaran Negara adalah UUD'45 pasal 23 ayat (I).
Kesimpulan:
Agar terdapat kesatuan bahasa dan tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan dan pemakaian istilah antara Landasan Hukum dan dasar hukum ini, baiklah penulis ulangi sekali lagi sebagai berikut:
Landasan Hukum dalam penyusun:m Anggaran Negara (APBN) adalah:
- Landasan Idial
- Landasan Konstitusional
- Landasan Operasiorral
: Pancasila
: UUD '45
:GBHN
Sedangkan Dasar Hukum dalam penyusunan Anggaran Negara (APBNJ adalah UUD '45 pasal23 ayat (1).
10
2. HUBUNGAN ANTARA GREIN, REPELITA, DAN APBN
Tiap negara, bagaimanapun wujudnya tentu punya tujuan. Sebagaimana telah d.iuraikan terdahulu, tujuan nasional Negara Republik Indonesia tercantum dalam UUD '45 yakni pada "Pembukaan", konkritnya pada alinea ke 4 Pembukaan.
Bunyi alinea ke 4 dari pada pembukaan UUD' 45 adalah sebagai berikut:
"Kemud.ian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara In-donesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang ad.il dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hik.mah kebijaksanaan dalam permusyawaratanlperwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Raknyat lndoensia"
Salah satu amanah yang terkandung d.i dalam Pembukaan UUD '45 itu ialah agar pemerintah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Masyarakat yang sejahtera atau makmur adalah yang cukup terpenuhi segala keperluan baik sandang, pangan, papan dan sebagainya.
Untuk memenuhi amanah tersebut.MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, sesuai dengan pasal3 UUD '45 menetapkan GBHN tiap-tiap 5 tahun sekali, yang terakhirTap MPR Republik Indonesia No. IVMPR/1993 yang umumnya berisi pola pembangunan lima tahun keenam. Pola umum pembangunan lima tahun ini tidak lain adalah Repelita.
GBHN yang pada hakikatnya adalah Pola Umum Pembangunan
11
PDF Compressor Pro
yaitu merupakan rangbian program-program pembangunan terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus
Dalam usaha mewt!judkan usaha tersebut kegiatan sejak Pelita I diru :1hkan secara sadar untuk mencapai
sasaran jangka panjang sebagaimana dicantumkan dalam
セ ッオョァ。ョ@ dengan itu pula セ。ォ。@ dalam _program pelaksanaan serta ah•' セ ュ「。ョァオョ。ョ@ untuk setlap tahun d1tuangkan dalam rencana
us .y- daki h operasionaJ dalam bentuk APBN sebagaimana yang dikehen ole UUD 1945 pasal23. Dari situ dapat kita lihat hubungan GBHN, Repelita
danAPBN. Selanjutnya hubungan GBHN, Repelita, dan APBN tersebut dapat
dili hat pula dengan jelas dalam Undang-undang APBN itu sendiri. Dalam considrans Undang-undang APBN (Undang-undang Republik Indone-sia No.2 Tahun 1995 tentang APBN 199511996) dimuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut: "Bahwa APBN ......... adalah APBN tahun pertama dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dirnaksud dalam Bab IV GBHN tentang Pelita ke enam".
Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hubungan antara GBHN, Repelita, dan APBN tersebut sebagai berikut:
A. - GBHN menggariskan kebijaksanaan, langkah dan sasaran untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terkandung dalarn Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. GBHN padahakikatnya adalah pola umum Pembangunan Liina tahun (Repelita).
- Repelita merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-rnenerus.
- APBN merupakan realisasi tahunan dari pada setiap Repelita B. Hubungan GBHN, Repelita dan APBN tersebut dapat pula dilihat
di dalam UU-APBN No. 6 Tahun 1997 di dalam konsiderannya.
12
3. PENGERTIAN ANGGARAN NEGARA
Anggaran Negara dalam masa pertumbuhan disebut sebagai rene ana kerja keuangan pemerintah, yang berarti rencana kerja yang dinyatakan dalam jumlah-jumlah uang. Rencana kerja itu berisi usul-usul ten tang apa yang akan dikerjakan oleh Pemerintah.
Usul-usul tersebut disertai uraian fisik mengenai pekerjaan yang bersangkutan. Namun dalam Anggaran Negara titik berat ditekankan kepada tugas-tugas pembiayaan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang berarti jumlah uang yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan yang diusulkan.
Sebagai periode Anggaran ditetapkan dalam suatu tahun Anggaran yang dapat meliputi jangka waktu satu tahun atau lebih. Di Indonesia dipakai tahun dinas selam.a satu tahun sesuai dengan ketentuan di dalam pasal23 ayat (1) UUD 1945.
Pengertian Anggaran Negara tersebut di atas kiranya perlu dikaji lebih lanjut oleh karena masalah pengertian dari beberapa pendapat para pakar dibidang keuangan. Untuk itu baiklah kita lihat dulu batasan-batasan atau defmisi tersebut sete1ah dibandingkan satu sama 1ainnya dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat diterirna o1eh setiap orang.
Oleh karena itu cobalah diikuti definisi Anggaran Negara dari beberapa pakar di bawah ini:
1. "Anggaran adalah rencana pengeluaran dan penerimaan Negara untuk tahun Anggaran mendatang dan harus dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama". (J. Burkhead dan J Wmer, 1970 hal 2).
2. "Anggaran adalah suatu bentuk statement dari pada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu peri ode tertentu sebagai petunjuk atau Blue Print dalam periode itu". (Glenn A. Welsch, 1972, hal 6).
3. "Anggaran Belanja Negara digunakan sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara disegala bidang termasuk Belanja
13
PDF Compressor Pro
Pe2awai untukjangka waktu terteiltu lazimnya 1 (satu) tahun mendatang. ... Tu2as-tugas negara disekngg,rakan demi kepentingan masyarakat
(rakyat) jadi masyarakat dibt :Jani biaya untuk penyelenggarakan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutan-pungutan berupa pajak-pajak. bea cukai dan lain-lain pungutan. Untuk memperkirakan berapa besarnya iuran-iuran (pungutan-pungutan) itu, maka direncanakan Anggaran pendapatan". (M. Hadi, 1975, hal. 5)
4. "Anggaran merupakan kompas yang menunjuk arah yang harus dianut oleh pemerintah di dalam menjalankan administrasi keuangan dan sebligus merupakan roda yang dapat mengemudikan arah itu". (Imam Bukh:ui, 1972, hal. 92).
5. "Anggaran ialah suatu イ・ョ」。ョZセ@ pekerjaan Keuangan yang pada satu pihak mengandungjumlah pengeluaranyang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepe.ntingan negara pada masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut." (M. Marsono, 1957, hal. 19). Dari definisi-definisi Anggaran Negara (APBN) menurut para pakar
Keuangan terse but di atas apabila kita perhatikan, satu dengan yang lain terdapat perbedaan, akan tetapi dari sekian definisi itu maka Anggaran Negara atau APBN dapat diartikan sebagai Perencanaan Keuangan Pemerintah yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk satu tahun mendatang. Dengan dernikian maka dapat disimpulkan maksud penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan suatu rencana Keuangan Negara!Pemerintah. b. Mewujudkan suatu recanan Anggaran Belanja Negara. c. Mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan Negara. d. Berlaku selama satu tahun Anggaran.
Anggaran Negara ternyata dapat pula dilihat dari pelbagai sudut pandang dari fungsinya Anggaran sebagai berikut:
14
1. Fungsi Anggaran Negara dalam arti formal: Apabila anggaran telah ditetapkan menjadi Undang-undang (UU-
APBN) maka angka-angka yang tercantum di dalamnya. merupakan batas ketetapan tertinggi dalam arti pengeluaran (pasal 2 ayat ( 1) Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995). Dengan demikian setiap pejabat negara yang menguasai anggaran (DIK/DIP/ SKO) di instansinya tidak boleh melakukan tindakan pengeluaran apabila dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi (pasal 4 ayat (1) Keppres No. 16 tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995).
2. Fungsi Anggaran Negara dalam arti Material:
Anggaran Negara walaupun sudah ditetapkan menjadi Undang-undang (UU-APBN) masih tetap merupakan rencana, yang artinya dalam pelaksanaan mungkin menemui kendala dengan adanya kenaikan harga sehingga apa yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang APBN tersebut temyata tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
Untuk mengantisipasi adanya perubahan dalam segi pembiyaan/ pengeluaran atas anggaran yang telah ditetapkan sehubungan dengan kenaikan tingkat harga umum, sehingga dana yang ada dalam DIK/ DIP/SKO tidak mencukupi, maka pemerintah diberi kesempatan untuk mengajukan Anggaran Belanja Tarnbahan (ABT) melalui pengajuan Rancangan Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN (RUU-TP-APBN) kepada DPR (pasal 11 Undang-undang APBN Tahun Anggaran 1997/1998). Mengenai rancangan Undang-undang Tambahan Perubahan-APBN ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam Prinsip/Asas penyusunan Anggaran (tentang fleksibelitas tingkat legislatif).
3. Fungsi Anggaran dalarn arti kebijaksanaan Pemerintah: Anggaran disusun adalah untuk mencapai dua sasaran pokok
pemerintah yang identik dengan tujuan negara: a. Membangun dan memelihara negara hukum yang teratur. b. Membangun dan memelihara kesejahteraan kehidupan masyarakat
secara nasional dalarn arti kata yang seluas-luasnya. U ntuk maksud
15
PDF Compressor Pro
16
r ••• di dalam Anggaran Negara (APBN) dibedakan dua jenis i
1ggaran: Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan ·
4. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANGGARAN NEGARA DENGAN セセggaran@ RUMAH TANGGA PERORANGAN/ PERUSAHAAN
Pernerintah seperti halnya kepala rurnah tangga!Direksi perusahaan rnempunyai satu kewajiban yang sama yaitu mengatur tata tertib rurnah tangganya masing-masing, akan tetapi di dalam pelaksanaan kewajiban itu terdapat perbedaan.
Dalam rurnah tangga perseorangan/perusahaan dimulai dengan penetapan penghasilan (gajinya), kemudian baru dipertimbangkan pengeluaran-pengeluaran apa yang dapat dilakukan sedangkan dalarn penggunaan Anggaran Belanja Negara adalah sebaliknya, yaitu terlebih dahulu diteliti apa kewajiban pemerintah dan berapa jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah tersebut, sesudah itu baru dicari penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut pernerintah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah itu.
Persamaan antara Anggaran Negara dan Anggaran Rumah Tangga Perseorangan/Perusahaan ialah lebih dahulu ada pembiayaan yaitu pada satu bagian harus ada uang, pada bagian lain harus ada penggunaan dari pada uang terse but, sedangkan perbedaannya terdapat dalarn bagaimana mendapatkan biaya!penerimaan itu. Pada rumah tangga perseorangan/ perusahaan, pendapatan (penerimaan), itu terdiri dari modal sendirii atau modal pinjaman dari orang lain atau hasil penjualan dari kekayaan sendiri, sebaliknya bagi pemerintah selain dari modal sendiri mempunyai hak mengadakan pinjaman baik pinjaman yang berasal dari Dalarn Negeri maupun dari Luar Negeri dan juga secara paksa menarik uang dari anggota masyarakat (pajak-pajak berdasarkan Undang-undang/atas persetujuan DPR) meskipun tanpa jasa/kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Disamping itu pernerintah dapat pula rnenciptakan uang yaitu mencetak uang kertas dan uang logarn (hak mencetak uang).
Hak mencetak uang ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) dimana pencetakan uang ini dilakukan oleh
17
PDF Compressor Pro
Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Peraturan wewenang mencetak uang ini ditemui pada pasal 26 undang-undang pokok Perbankan (UU No. 1311968).
Adapun bunyi pasal 26 UU No. 1311968 adalah sebagai berikut: 1. Bank mempunyai hak tunggal untuk mengelarkan uang kertas dan
uang Iogarn. ' Uan2 dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini merupakan alat pembayaran -· セ@
yang sah di Indonesia. 3. Sebelum permulaan tahun anggaran, pemerintah menentukanjumlah
maksimum uang berdasarkan ayat ( 1) akan beredar dalarn tahun yang bersangkutan dan mencantumkannya dalam nota keuangan.
4. Jenis, nilai, dan ciri-ciri yang yang dikeluarkan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada umum dengan pengumuman dalarn Berita Negara.
5. Uang yang dikeluarkan oleh Bank dibebaskan dari Bea Meterai. 6. Uang yang mengalir kembali ke dalam Bank dan dianggap tidak
layak lagi untuk diedarkan kembali, diberi tanda oleh Bank dan cara pemberian tanda itu diumumkan dengan penempatan dalam Berita Negara.
7. Uang yang diberi tanda demikian, tidak berharga lagi dan tidak ditukarkan lagi oleh Bank, jika uang itu karena pencurian at au sebab lain beredar kembali.
Meskipun wewenang satu-satunya dalarn hal pencetakan uang dipegang oleh Bank Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sewenang-wenangnya, karena sebelum anggaran disahkan, jumlah rnaksimurn uang yang akan beredar sudah dicantumkan dalam Nota Keuangan.
Ini rnenunjukkan dalam pencetakan uang pemerintah harus memintakan persetujuan terlebih dahulu dari rakyat Indonesia melalui DPR. Setelah Undang-undang Anggaran disah.kan dapat diketahui berapa kwanturn uang yang akan beredar.
18
S. BENTUK DAN KOMPOSISI APBN
2. l"Ul!S!S4ld11 Ul;ldUJA BGMu セ w i N ucui La@ セiu@ ... cuセc@k · .. _ ____.........--... ZNN セ@
Mengenai komponen ketiga dan keempat, sejak Orde Baru tidak ditetapkan dengan undang-undang (tidak terrnasuk dalam APBN). Namum demikian, meskipun tidak ditetapkan dengan undang-undang, dalam memberikan laporan semester I kepada DPR, Pemerintah diwajibkan menyarnpaikan laporan Realisasi jumlah pemberian Kredit dan Realisasi tentang penerimaan dan pengeluaran devisa selama se-mester I (Pasal 8 ayat ( 1) UU-APBN 199511996).
Catatan: Dalam UU-APBN tersebut nomor 1 dan 2 masing-masing dipecah menjadi dua sehingga jumlah komponen seluruhnya menjadi enam. (lihat pasa 8 ayat (1) UU-APBN No. 6 tahun 1997).
Dengan adanya pembagian anggaran rutin dan anggaran pembangunan maka bentuk sederhana dari anggaran negara kita digambarkan dalarn bentuk tabel Skontro (T Account) dimana pada sebelah kiri termuat unsur-unsur penerirnaan dan sebelah kanan tercantum unsur-unsur pengeluaran.
19
PDF Compressor Pro
Selanjutnya dengan adanya per:1bagian anggaran rutin dan anggaran pembangunan ュセォ。@ dalam_ イ|pbセ@ sisi sebelah kiri yakni anggaran WPdapatanlpenenmaan terdm dar•:
. Anggaran pendapatan/penerima ·n rutin.
. Anggaran pendapatan/pe!··crir ,aan pembangunan (dalam APBN seicarang ini istilah pendapatan:'.1ent: :imaan rutin digunakan dengan istilah penerimaan dalam negeri).
Sedangkan pada sisi kanan y< 'mi anggaran belanja negara terdiri
dari: . 1. Anggaran belanja rutin
2. Anggaran belanja pembangunan
Untukjelasnya dapat dilihat pa'ia tabel berikut ini yaitu tabel APBN 199611997 dan RAPBN 1997/1998 (Suara Karya, Selasa 7 Januari 1997).
20
APBN 1996/1997 DAN RAPBN 1997/1998. (dalam miliar rupiah)
PENERII1UN APBN , ! UPBH 1996/1997! 1997/1998
セE@ PENGEWAUN APBN
1996/1997
78102,8 1 88.060,7 エーeセrオョ w@t:!_ENEKUfWi DALA" NEGE'i 12,6 56.113.7 I
I I. Penerimun Higas I 14,8il,l 5.3 I. b・ャZ。ョセ@ セ。キ。ゥ@ 18180,6 lt120.11
I. 11inyak bumi IOJ15,6! 10.688,2 3.6 I. Glji du ptruiun 14.763,0
2. Gu llana 3.804.5 : 4.182,9 2. Tunjugu bm.s 1.193,7
L l'tnlmmn ci t-Hip I 73.189,6 141 3. Uuc nailiAftauk pauk 1.121,5
6-4.082,7
I. Paju pen&Jluil u 23.708,0 29.117,7 22.8 4. Uin2 セ「ョェ。@ pecawa ON 710,3
2. Paju ptrumbahan nil ai 21.718,4 24.601,4 11,9 5. lleluja pecmi IJj 492,1
3. bオイセセオオォ@ 3.450,5 JJ21,7 -1.7 U. Belanja Banng 6.589,0
4.Cuhi 4.011.0 4.416,3 10.0 I. Btlu ja b.nng ON 6157,5
5. Paju tk.spor 160,1 100,0 • 17,5 2. Btlanja b.nnc IJj JJI,S
6. Paju bumi dan bangunan 2171.3 2.505,0 10.0 IR. Subsici Daenh Otononi 10.012,1
7. Paju lainnya 569,8 612,5 11.0 I. Btlanja Ptgawai 9.495,9
8. Pmrimun buun pajak 7167,8 8125.8 11.1 2. Btlanja nonptgani 516,4
9. uba セョ ゥ ィ@ minyak 827.8 249.2 • 69,9
I !'{ 8unp cbn cicibn lu3nc 20126.8 - ! I. HUWIC dall!lllltg tri 190,6 . I
i 2. hオwセ」@ lnr ntttri 19.936.2 i.
I I .. Y. セ@ rutin Wnnyl I 1.005,0 ·- . i i I uオ「ウゥセ ゥ@ 8811 _ I ..
I . . 2. Uin-;aJn 1.005,0 : I .
l I'DOIIWIII'EMWIGUIWI 12.413,6 13.0i6,0 4,9 l l'£llmiiWII I'£MBAIIGUIWI 34.502.7
I. B:antllan Program .. .. .. ャ Nウ[[ョセ@ 22.089,1 II. Bantllan Proyek 12.413,6 ! ャャNo\ッNセ@ 4,9 II . Bantuan Proyek 12.413,6 -
·"' . .)
J u m I a h K<'·'"·9 IOL086,7 11,6 J u m lah 9UI6,4
Tabunc0111 Ptmtrinuh: APBN 199611"7: セM 22.019,1 mili v UPBN 1997!1991: セM 25.901,9 mili u
Sumber: Sum t.rra. Stlw 7 )0111uari 1997
um 1997/1991
セE@
62.158.3 10.8
21.192.0 15,9
IJ.G-41,4 15,5
IJ09,5 9,7
1133) 10,0
1.009,1 42.2
590,5 20,0
8.!951 15,0
1.47!,0 15,5
417.1 25,9
11.535.8 15.1
10.961.! 15,5
568,0 10,0
19.570,? . 1.1
3341 15,0
191)6,1 -3,5
GVTZセ@ I . T Z セ@
964,! . 4,0
38.92i,9 12,8
25.901.9 17.1
13.026.0 4,9
101.086,7 11,6
21
PDF Compressor Pro
TABEL KOMPOSISI APBN tm/1998 GKAS DALAM IKHTISAR (DALAM MILlAR)
JUMLAH PENGELUARAN JUMLAH
PENERIMAAN DALAM A PENGELUARAN
NEGERI 88.060,7 RUTIN 62.158,8
L PENERIMAAN I. BELANJAPEGAWAI 21.192,0
MIGAS 14.871,1 II. BELANJA BARANG 8.895,2
11. PENERIMAAN Ill. SUBSIDI DO 11.535,8
OILUAR MIGAS 73/189,6 IV. BUNGA DAN CICILAN HUTANG 19.570,9
V. PENGELUARAN RUTIN LAINNYA 964,9
I
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN 13.026,0 B. PENGELUARAN L BANTUAN PEMBANGUNAN 38.927,9
PROGRAM ................ I. PEMBIAYMN n. twmJAN RUPIAH 25.901,9
PROYEK 13.026,0 II. BANTUAN PROYEK 13.062,0
JUMLAH 101.086,7 JUMLAH 101.086,7
22
Dari tabel komposisi APBN 1997/1998 di atas dapat dilihat beberapa hal antara lain: - Tabungan pemerintah sebesar Rp 25.901,9 miliar jumlah terse but
adalah selisih lebih penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin (Rp. 88.060,7 Miliar- Rp. 62.158,8 Miliar= Rp. 25.901,9 Miliar)
- Pembiayaan rupiah adalah tabungan pemerintah ditambah bantuan program (25.901,9 Miliar + Rp. Nihil Miliar = Rp. 25.901,9 Miliar).
- Pengeluaran Pembangunan adalah tabungan pemerintah di tambah penerimaan pembangunan (Rp. 25.901,9 Miliar + Rp. Nihil + Rp. 13.026,0 Miliar = Rp. 38.927,9 Miliar) Selanjutnya dari tabel komposisi Anggaran tersebut dapat dijabarkan jenis-jenis penerimaan/pendapatan dan belanja negara, APBN 1997 I 1998 sebagai berikut:
* Jenis-jenis Penerimaan dalam Anggaran Pendapatan A. Penerimaan Dalam Negeri
I. Penerimaan Minyak dan Gas Alam 1. Penerimaan rninyak bumi 2. Penerimaan gas alam
II. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam 1. Pajak Penghasilan
a. Pajak Penghasilan Perorangan - Hasil potongan penghasilan pekerjaan - Usaha dan pekerjaan
b. Pajak Penghasilan Badan - Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Swasta
c. Hasil Pungutan Kegiatan Usaha d. Hasil potongan bunga, deviden, royalti, dan sebagainya.
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Bea masuk
23
PDF Compressor Pro
Cukai _ cukai tembakau - cukai lainnya
s. Pajak ekspor 6. Pajak bumi dan bangunan 1. Bea materai 8. Bela lelang 9. Penerimaan bukan pajak 10. Laba bersih minyak
B. Penerimaan Pembangunan 1. Bantuan Program
- Murni - Dalam bentuk rupiah
2. Bantuan proyek
• Jenis-jenis Pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- Pengeluaran Rutin
A. Pembiayaan Aparatur
1. Gaji dan Pensiun
2. Tunjangan Beras
3. Biaya makan/lauk pauk
4. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri
5. Belanja pegawai luar negeri
B. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan
1. Bel an j a barang
a. Belanja barang dalam negeri
b. Belanja barang luar negeri
2. Belanja non pegawai daerah
3. Lain-lain pengeluaran rutin
C. Pembayaran bung a dan cicilan hutang
24
•
1. Hutang dalam negeri
2. Hutang luar negeri
D. Pengeluaran Rutin lainnya
- Subsidi di BBM
- Lain-lain
Pengeluaran Pembangunan
1. Pembiayaan Departemen/Lembaga
2. Pembiayaan Pembangunan Bagi Daerah
a. Inpres Pembangunan Desa
b. Inpres Pembangunan Dati II c. Inpres Pembangunan Dati I
d. lnpres Sekolah Dasar
e. Inpres Kesehatan
f. Inpres Penghijauan dan Reboisasi
g. Inpres Penunjang Jalan
h. Inpres Pasar
i. Timor Tunur
j. Pembangunan daerah dengan dana lpeda/PBB
3. Pembiayaan lainnya
a. Subisidi pupuk
b. Penyertaan modal/pemerintah
c. lain-lain
Mengenai sumber-sumber Penerimaan dalam Negeri/Pembangunan APBN 199711998 dapat dilihat di dalam pasal2 dan pasal3, sedangkan Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1997/1998 tercantum pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang RI No. 6 tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1997/1998.
Adapun contoh Undang-undang RI No. 6 tahun 1997 tentang APBN Tahun Anggaran 199711998 dapat dilihat pada Lampiran I buku ini.
Akhimya perlu pula dijelaskan tentang ciri-ciri (sifat) Anggaran
25
PDF Compressor Pro
セ・セ 。イオ。rオエゥョ@ dan Anggaran Belanja Pembangunan, walaupun garis batas · kedua jenis pengeluaran tersebut sulit dibedak.an namun secara
perbedaan dimak.sud dapat dikemukakan beberapa unsur di bahwa pengel オ。イ。Nョjア・ャ。ョェ。 セ イオエセ M iェ ュ・イオー。ォN。ョZ@
pengeluaran yang bersifat terus menerus (setiap tahun timbullagi).
b. pengeluaran untuk memelihara kekayaan negara yang sudah ada.
c. secara relatif tidak. menambah kekayaan negara. ,
d. secara relatif tidak. menambah kapasitas produksi. ' '
e. secara relatif tidak. menambah lapangan kerja baru.
f. pengeluaran yang bersifat konsumtif.
g. pengeluaran untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan tugas negara.
Sedangkan Anggaran Belanja p・ュ「。ョァ エNセ ョ 。イゥ@ mempunyai ciri-ciri エセイウ・ョ、ゥイゥL@ beberapa di antaranya adalah:
a. pengeluaran tidak. terus-menerus (ada batas waktunya). Mak.sudnya kalau proyek yang dibangun sudah selesai Uadilrampung) mak.a pengeluaran tersebut dihentikan.
b. yang bersifat "investasi" (pengeluaran yang nantinya ak.an meng-hasilkan kembali!produktif).
c. yang akan menambah kekayaan negara. d. yang akan menambah kapasitas produksi. e. yang akan menambah lapangan kerja baru. , f. yang bersifat produktif. g. yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarak.at.
26
6. TABUNGAN PEMERINTAH, TABUNGAN MASYARAKAT/ DANAPEMBANGUNAN
Penghimpunan dan investasi yang bersumber dari dalam negeri dilak.ukan melalui pembentukan tabungan pemerintah (Public Saving) dan tabungan masyarakat.
Mengenai Tabungan Pemerintah (Public Saving) dalam uraian mengenai bentuk dan Komposisi Anggaran (APBN) secara singkat telah disinggung dan sekarang baiklah dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan Tabungan p・ュセイゥョエ。ィ@ dan tabungan masyarakat tersebut.
Namun sebelum m::njelaskan kembali tentang Tabungan Pemerintah baiklah kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Tabungan masyarak.at.
Tabungan pada hakikatnya penundaan konsumsi sekarang untuk konsumsi yang ak.an datang, yang lebih besar. Sejalan dengan itu maka yang dimaksud dengan. Tabungan Masyarakat adalah tabugan berasal dari masyarak.at berupa seluruh penghasilan masyarakat dikurangi konsumsi masyarak.at, ccntoh Tabungan masyarakat tersebut ialah Tabanas, Taska, Deposito dan Giro.
Sedangkan Tabungan Pemerintah (Public Saving) sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan bentuk dan komposisi APBN, diperoleh dari APBN, berupa selisih !ebih antara Penerimaan Dalam Negeri dikurangi pengeluaran rutin sehingga besar kecilnya Tabungan Pemerintah ak.an tergantung kepada besar kecilnya Penerimaan Dalam Negeri dan Pengeluaran Rutin.
Pengeluaran Rutin yang merupakan pengeluaran untuk membiayai operasional aparat pemerintah dan pemeliharaan basil pembangunan serta kewajiban-kewajiban membayar hutang kepada Luar Negeri, volumenya dari tahun ketahun selalu meningkat seirama dengan berhasilnya pembangunan diberbagai sektor. Dalam Tahun Anggaran 1997/1998:
Penerimaan Dalam Negeri
Pengeluaran Rutin
Tabungan Pemerintah
: Rp 88.060,7 miliar
: Rp 62.158,8 miliar
: Rp 25.901,9 miliar
27
PDF Compressor Pro
Kemudian yang dimaksud dengan Dana Pembangunan adalah :rupakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar
:geri berupa Bantuan Program dan Bantuan Proyek. A tau dengan kata .aiD Dana Pembangunan terdiri dari Tabungan Pemerintah dan Penerimaan Pembangunan.
· Selanjutnya di bawah ini diberikan penjelasan mengenai pengertian tentang Bantuan Luar Negeri!Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut:
28
Pinjaman luar negeri: setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang/peralatan ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh dari negara asing, lembaga-lembaga keuangan intemasional/asing lainnya yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Bantuan program = bantuan dalam bentuk pangan dan non pangan untuk menutupi kekurangan dalam negeri. Bantuan pangan yang pemah diterima oleh Indonesia ialah dalam rangka Public Law 480 (PL 480) dari Amerika Serikat berupa beras, tepung terigu, bulgur dan gandum, sedangkan non pangan ialah kapas, benang tenun dan tembakau. Dalam bantuan program ini terdapat pula berupa de visa yang dikenal sebagai devisa kredit biasa dan devisa kredit khusus.
Bantuan proyek = bantuan yang diterima oleh pemerintah dari negara donor dalam bentuk bantuan teknik berupa tenaga-tenaga ahli (ex-pert) yang didatangkan dari luar negeri dan/atau pengiriman tenaga-tenaga Indonesia untuk belajar keluar negeri (Fellowship, scholar-ship, seminar, keijasama kebudayaan dan lain sebagainya).
Hibah luar negeri = setiap penerima negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang/peralatan ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh dari negara-negara asing dan badan-badan intemasional/asing lainnya yang tidak pe·rlu dibayar.
7. iprinsiplasardalam セ pMbnyャZjsunan M anH[gエ|rkn@
Dalam Anggaran Negara dikenal beberapa istilah tentang Prinsip/ Asas dalam penyusunan Anggaran Negara. Namun sebelum dimulai uraian ten tang Prinsip/ Asas dalam penyusunan Anggaran terse but baiklah terlebih dahulu dijelaskan arti dan berikut penggunaan pemakaian kedua katalistilah tersebut.
Hal ini dirasa perlu dijelaskan mengingat sering kali di temukan kerancuan dalam penggunaan pemakaian kedua kata!istilah itu.
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia terbaru, membedakan pengertian Prinsip/ Asas sebagai berikut; "Prinsip adalah dasar permulaan asas sedangkan As as adalah Azas", (Suharto dan Tata Iryanto, 1989, hal 168), mengenai azas ini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut.
Selanjutnya berdasrkan kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut; "Prinsip adalah Asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpik.ir bertindak dan sebagainya); dasar". Sedangkan "Asas diartikan;
1. Dasar (suatu yang menjadi berpik.ir atau berpendapat).
2. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)
3. Hukum dasar. (P dan K, 1995, hal. 788).
Dari pendapat kedua kamus terse but dapat diambil kesimpulan bahwa kedua katalistilah itu tidak terdapat perbedaan.
Kalaupun ada perbedaan maka perbedaannya terletak pada; Prinsip adalah dasar permulaan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpik.ir dan bertindak sedangkan Asas adalah dasar, dasar cita-cita atau hukum .... dasar yang menjadi tumpuan berpik.ir atau berpendapat.
Pada galibnya pemakaian-katalistilah prinsip ini diketemukan pada masa Pemerintah Orde Baru (sejak dimulai Pelita I pada tanggal 1 Apri l 1969} hingga sekrang ini, sedangkan sebelum Orde Baru hanya dikenal katalistilah asas yang nampaknya dihubungkan dengan penyusunan Anggaran tradisional (klasifikasi tradisional). Hal ini makin jelas kelihatan di dalam buku-buku literatur lama.
29
PDF Compressor Pro
terdapatnya kedua kata/istilah yang mempunyai mak.na yang ·.ni sering membingungkan dalam penggunaannya dan tidak
-..rankan ォ。ャセオ@ sekiranya ada di dalam buku literatur baru sekarang kerancuan dalam pemakaian kata/istilah prinsip untuk istilah
ini (Kery Soetjipto dan Seno, 1986, hal. 26).
eskipun di atas telah dikatakan bahwa kedua kata/istilah tidak ada t.becfaan pengertian namun agar tidak terjadi kerancuan dan agar ada
an bahasa kiranya perlu diperhatikan dalam penggunaan
Pada pembahasan selanjutnya akan diberi contoh penggunaan . akaian katalistilah prinsip di satu pihak dan asas di lain pihak serta
iltllah-istilah lain lagi seperti sistem dan stelsel yang mempunyai arti yang sama dengan asas ini dan sering digunakan dalam pemakaiannya
.ti. Di dalam salah satu pidato Presiden pada waktu menyampaikan RUU
APBN dan Nota Keuangan menegaskan bahwa: "Berdasarkan arah serta bijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi
Pembangunan maka RAPBN setiap tahun disusun dengan mendasari prinsip-prinsip ...... dan seterusnya (pidato Presiden, 1987 hal ... )
1. Prinsip Anggaran Berimbang.
2. Prinsip Anggaran Berimbang Dinarnis.
3. Prinsip Berdasarkan Skala Prioritas.
4. Prinsip Berdasarkan Program.
5. Prinsip Dana-dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat.
30
1. Prinsip Pertama, adalah prinsip Anggaran Berimbang artinya pengeluaran dan penerimaan sama (seimbang). Prinsip ini merupakan kunci utama untuk memantapkan ekonomi yang stabil. Anggaran berimbng disini, bukan semata-mata membatasi pengeluaran yang berarti mengikat diri sehingga tidak dapat bergerak akan tetapi tujuannya adalah untuk memelihara
dan mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi.
2. Prinsip Kedua, ialah prinsip Anggaran Berimbang Dinamis yang artinya APBN tahun Anggaran yang sekarang harus lebih besar dari APBN tahun yang lalu.
Disamping itu prinsip Anggaran Berimbang Dinamis bukanlah berimbang statis akan tetapi berimbang dinamis. Pengertian dinamis disini adalah bahwa jika terjadi kenaikan disisi penerimaan ュセォ。@ terbuka kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian disisi pengeluaran sedemikian rupa sehingga kembali kepada keadaan seimbang lagi.
3. Prinsip Ketiga, adalah Bekerja berdasarkan prioritas .
Meskipun ben·saha keras untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat lebih banyak membiayai pembangunan, namun bagaimanapun masih dibatasi kemampuan yang ada.
Karena itu dalam memilih ーイッケ・ォセーイッケ・ォ@ pembangunan dan dalam menentukan rencana-rencana kerja maka dahulukan apa yang perlu dan ditangguhkan apa belum mendesak "ambek paramaarta".
4. Prinsip Keempat, dengan bertitik tolak dengan Prinsip ketiga maka timbullah keharusan bekerja berdasarkan program, yang selalu merupakan prinsip berikutnya dalam penyusunan setiap RUU-APBN.
5. Prinsip Kelima, adalah bahwa dana-dana pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri sendiri hams terus menerus meningkat.
Ini merupakan tekad, sebab pembangunan adalah sepenuhnya tanggungjawab bangsa Indonesia sendiri dan harus rela dan harus mampu memikul beban pembangunan. Maju dan mundur pembangunan besar atau kecilnya kemajuan, cepat atau lambatnya Indonesia mendekati kesejahteraan, sangat tergantung pada kesanggupan dan kesediaan bangsa Indonesia sendiri "Jer Basuki
31
PDF Compressor Pro
Di atas disinggung tentang istilah Trilogi Pembangunan, Pembangunan pada hakikatnya pedoman pelaksanaan
pw•au15u ...... yang berintikan tiga rangkaian pokok:
l Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
sudah membahas dan menggunakan istilah "Prinsip" dalam Anggaran Negara dan selanjutnya baiklah kita mencoba
penggunaan pemakaian istilah "asas".
istilah asas ini seringjuga diidentikkan dengan istilah sistem セ セ[ZLセセ@ baik sistem maupun stelsel sesungguhnya mempunyai arti
sama, hanya istilah sistem mungkin pengaruh bahasa Inggris, WJangkan stelsel pengaruh dari bahasa Belanda.
Sehubungan dengan itu dalam uraian selanjutnya mengenai penggunaan pemakaian istilah asas ini nanti akan diketemukan pula diantaranya, istilah sistem dan atau stelsel.
Asas-asas dalam penyusunan Anggaran dimaksud adalah:
1. Asas Kecermatan
2. Asas Terperinci _...... '
3. セウ。ウ@ Keseluruhau
4. -t\sas Keterbukaan (open baar)
5. Asas Periodik (Periodisitas)
6. Asas Pembebanan:
32
- asas kewajiban
- asas akrual
asaskas
./ 7. Asas Fleksibilitas:
- Fleksibilitas legislatif
- Fleksibilitas eksekutif
- Fleksibilitas tertanam (built in flexibility )
.,/ 1. Asas. Kecermatan Asas ini menyatakan bahwa Anggaran harus diperkirakan secara cermat, sehingga dapat dihindari pemborosan atau sebali knya kekurangan-kekurangan baik karena salah menghitung ataupun kelupaan mencantumkan anggaran untuk suatu kegiatan. Hal ini diperlukan bukan saja karena kecermatan itu akan memperlancar proses pelaksanaan anggaran, tetapi juga dihubungkan dengan soal pencegahan atas kemungkinan pemborosan keuangan negara.
v' 2. Asas Terperinci Asas ini dimaksud agar anggaran yang disusun itu diperinci sampai dengan yang sekecil-kecilnya, sehingga jelas renc3J1.a kerja dan akibat-akibat keuangannya. Hal ini penting kaitannya dengan pengawasan yang terkandung di dalamnya.
v 3. Asas Keseluruhan Asas keseluruhan ini menetapkan bahwa anggaran yang disusun itu harus mencakup semua aktivitas pemerintah, sehingga tidak ada aktivitas keuangan dari suatu organisasi keuangan yang tidak tercantum dalam anggaran.
v" 4. Asas Keterbukaan (Open Baar) Di semua negara demokratis pembahasan anggaran dalam Badan Perwakilah Rakyat merupakan pengikut sertaan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menentukan kebijaksanaan negara. Pada dasarnya asas keterbukaan ini bukan saja untuk pembahasan rencana anggaran, tetapi juga mengenai Perhitungan Anggaran
33
PDF Compressor Pro
Negara (PAN) sebagai pertanggung jawaban pemerintah mengenai penggunaan Anggaran Negara demikian pula terhadap hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan ekstem.
,..15. Asas Periodik (Periodisitas)
34
Pengawasan oleh Badan Perwakilan atau Pengawasan ekstem dan juga oleh masyarakat atas kebijaksanaan negara yang telah direncanakan memerlukan batas waktu tertentu. Apabila terdapat peninjauan kembali atas anggaran yang telah ditetapkan. Agar pengawasan mudah di laksanakan demikian pula agar peninjauan kembali kebijaksanaan/anggaran tidak terlalu lama, maka tiap anggaran harus meliputi periode tertentu, yang biasanya adalah 1 (satu) tahun karena kurang dari satu tahun akan merupakan penambahan kesibukan, lebih dari 1 (satu) tahun akan merupakan kesulitan dalam peninjau kembali anggaran dan atau kebijaksanaan.
Di Indonesia asas periodik (periodisitas) oleh UUD '45 telah キセ・ョエオォ。ョ@ 1 H セセ@ tahun, yaitu dimulai ウ・ェ。ォ { aッョQs。ュー。[ー Q セ mセ@
r .... ... ⦅ セ@ ...... ft nf"'l.1.T pasal 7' - . . . - - - . - .
Penetapan tahun Dinas bukan cuma penting periodenya artinya jangka waktunya saja, a tan tetapi yang penting juga sistemnya yaitu apakah peri ode itu dalam pelaksanaan anggaran dapat dilewati. Jika dalam pelaksanaannya anggaran dapat dilewati maka dalam dunia pengganggaran disebut menganut sistem VIrement atau VIrement stelsel. Kalau tahun Dinas sama sekali tidak dapat dilewati maka berarti menganut asas kas atau sistem kas atau kas stelsel. Dalam sistem ini anggaran untuk satu tahun dinas hanya dapat dilaksanakan pada batas waktu tahun anggaran itu saja, di luar itu ia hangus.
Sistem Vrremen pemah dilakukan di Indonesia untuk Anggaran Belanja Pembangunan dengan - lAP). SlAP ada-
セ 。ョ@ p・ュ jZュョセ。ョQG 。 セ。ォ「ャヲャゥゥゥ オョ@ anggaran y セFMM 「・ャオュ@ ウ・ セ ウゥウ。ョケ セ 、。ー ォエ |ゥゥ ーゥョ、 。ヲゥャ・ 。ョ セ イ・エ。ィ オ@[]BGセ ᄋ NLNLZ BGdゥZオュ セ。 ゥ 。ョ@ dengan demikian dapat huigsung di"gunakan
untuk melanjutkan pembiayaan proyek tersebut. Akan tetapi sejak tahun anggaran 198611987 sistem viremen ini
tidak dipakai lagi. Dengan demikian maka sejak itu Anggaran Belanja Pembangunan disamakan dengan anggaran belanja rutin. Ini berarti bahwa di Indonesia hanya berlaku sistem/stelsel/asas kas.
SEJARAH STELSEL VIREMEN
Stelsel Viremen ini lahir pada waktu jaman kolonel Belanda dahulu. Anggaran di Indonesia pada waktu itu setelah disetujui oleh Badan Legislatif di Indonesia harus ditetapkan dengan Undang-undang (wet) di Negeri Belanda, hingga dengan demikian memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Belanja Negara pada waktu itu. Untuk mengatasi hal itu dan agar proyek-proyek pada waktu itu dapat berjalan dengan lancar dan apabila pada akhir tahun anggaran belum selesai dan agar tidak mengalami kesulitan maka diadakan sistem Viremen, dengan demikian maka proyek-proyek tersebut dapat diteruskan tanpa meminta persetujuan Negeri Belanda lagi untuk ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian maka diperlukan sis tern viremen ini, dengan lahirnya pasal 11 a ICW.
Pada waktu itu kita belum mengenal Anggaran Pembangunan seperti yang kita kenai sekarang ini. Pada waktu itu Anggaran dibagi dalam Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa, sedangkan pengeluaran dibagi dalam: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan - Belanja Modal
Yang dimaksud dengan Belanja Pembangunan sekarang ini ana-log dengan belanja Modal pada waktu itu. Dengan demikian hanya sisa Belanja Modal ini yang dilakukan menggunakan sistem Vrremen, sisa belanja pegawai dan barang tidak boleh di Viremenkan.
Pelaksanaannya adalah bahwa DPR atau Parlemen Nederland dahulu memberikan catatan pada pos-pos anggaran tertentu dalam
35
PDF Compressor Pro
Undang-undang Anggaran dan catatan ini disebut Vuement-Clausule. Hanya pos-pos yang ada catatannya, yang ada klausule-viremen ini yang boleh dipindahkan (viremen) ke tahun anggaran berikutnya. Dasar hukurnnya pada waktu itu ialah pasal 11 a ICW. Kemudian setelab Indonesia merdeka maka stelsel viremen yang diatur dalam pasal 11 a ICW tersebut dihapus dengariUndang-undang Darurat No. 3 tahun 1954, karena pemerintah pada tahun 1954 itu mengganggap bahwa untuk mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan proyek -proyek yang bel urn selesai dapat diajukan rancangan Undang-undang Anggaran Belanja Tambahan pada permulaan tahun Anggaran. Menurut pendapat pemerintah pada waktu itu prosedur pengesahan RUU Anggaran Belanja Tambaban tersebut tidak memakan waktu yang lama
Dengan demikian, maka sejak tahun 1954 Virement Stelsel dihapus dari sistem Administrasi Keuangan Negara kita. Bersamaan dengan penghapusan sistem viremen itu berarti mulai berlaku sis tern kas atau asas kas dalam pembebanan/pembukuan Anggaran. Namun sebagai mana di atas tadi telab disebutkan pada awal Orde Baru bingga tahun 198511986 sistem Vrrement tersebut diberlakukan kern bali yang pada waktu itu dinamakan carry over yang kemudian disebut Sisa Anggaran Pembangunan (SlAP), dimana pada waktu itu carry over diberlakukan sampai 5 tabun Anggaran berikutnya dan terakhir SlAP berlaku sampai dengan 2 tahun Anggaran berikutnya.
vi6. セ@ Pembeb.an
36
Yang d.imaksud dengan asas Pembebanan ialab dasar pembukuan terbadap pengeluaran Anggaran dan penerimaan Anggaran, dengan kata lain kapan suatu pengeluaran dibebankan kepada Anggaran ataupun suatu penerimaan mengutungkan Anggaran.
Terdapat tiga jenis dasar pembukuan yang dikenal yaitu pembukuan berdasarkan ; 1. Asas kewajiban (obligation atau Commitment accounting)
Anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat kontrak atau
pun surat pesanan ditanda-tangani yang berwenang; dasar pembukuan ini diperlukan untuk pengeluaran.
2. Asas Akrual Anggaran suatu tahun Anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya terima; asas ini diperlukan walaupun yang seharusnya dibayar atau diterima bel urn dibayar atau diterima pada kas.
3. Asas kas Anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran anggaran dari Kas Negara; sebaliknya anggaran penerimaan akan diuntungkan apabila telah ada penerimaan anggaran oleh Kas Negara.
Di Indonesia pernah pula berlaku "sistem hak yang diperoleh" (Stelsel der Verkregen rechten) pada waktu sebelum tahun 1954 dimana jumlah-jumlah yang berdasarkan ketentuan menjadi hutang negara dalarn tahun yang bersangkutan. Untuk penerimaan juga diperlukan sebagai menguntungkan anggaran penerimaan, khususnya untuk pajak -pajak yang berkohir yang menguntungkan anggaran pada tahun dimana Kohir diterbitkan.
Selain itu terdapat pula "stelsellaba rugi" (Stelsel van baten en lasten) yang menyatakan bahwa anggaran dibebani dengan nilai pemakaian habis dan penyusutan aktiva tetap. Di Indonesia stelsel ini berlaku pada perusahaan Jawatan yang tunduk pada ketentuan ffiW (Indonesische Bedrijvenwet).
Stelsel hak yang diperoleh atau pun stelsellaba rugi tersebut dapat digolongkan pada dasar pembukuan akrual.
Dalarn hal penyusunan anggaran maka dasar pembukuan yang digunakan harus konsisten atau sarna dengan dasar pembukuan yang digunakan pada realisasi anggarannya.
Kecuali asas-asas yang te1ah disebutkan di atas masih diketemukan lagi asas Pendapatan dan Biaya. Asas ini dis.usun sehubungan dengan pasal28 ICW yang berbunyi, kredit-kredit
37
PDF Compressor Pro
yang clisediakan dalam anggaran tidak boleh clitambah, baik langsung maupun tidak langsung dengan suatu penerimaan dari Negara, terkecuali menurut ketentuan dalam pasal 29 ICW.
./7.
38
Pada pasal29 ICW menyatakan bahwajika suatu Departemen memberi suatu barang dan barang itu lalu diberikan kepada Departemen lain, rnaka mata anggaran yang berkenaan dengan pengeluaran itu dapat ditambah (maksudnya hanya over-book-ing) cara ini dinamakan Regularisasi. Regularisasi yaitu sistem pelaksanaan anggaran dengan melalui jual-beli (transaksi) antar bagian Anggaran Departemenllembaga secara pemidah-bukuan (non cash).
Ini berarti bahwa pada umumnya tidak. boleh percampuran an tara pengeluaran dan penerirnaan. Tiap-tiap pengeluaran harus dibebankan sepenuhnya pada mata anggaran yang berkenaan dan tiap-tiap penerimaan harus dibukukan pada mata anggaran penerirnaan yang bersangkutan. Kesimpulan tidak boleh clicampur adukkan. Contoh: 1. Pengeluaran untuk mengukur dari Badan Pertanahan Nasional
(BPN) tidak boleh dikurangi dengan mengambil basil dari penerimaan penjualan meetbrief.
2. Penerimaan uang pajak tidak boleh dipotong dengan biaya pun gut (premie ).
Dengan cara demikian maka: - Pengeluaran harus clibukukan bruto dan - Penerimaan harus clibukukan bruto pula. Taksiran-taksiran dalam anggaran harus d.isesuai.kan dengan cara ini, sehingga dalam anggaran itu harus dinyatakan taksiran; Bruto Pengeluaran dan Bruto Penerimaan. Cara ini dinamakan asas Universalitas.
Asas Fleksibilitas Asas Fleksibilitas ini tidak.lain dimaksud untuk memberi kelonggaran kepada pemerintah dalam melaksanakan anggaran.
Dalarn melaksanakan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dengan Undang-undang itu temyata belum memadai dan hal ini timbul karena beberapa hal seperti kenaikan harga barang, adanya perobahan harga standar atau karena hallainnya.
Sebenamya pada waktu rnenyusun Anggaran telah diusahakan memberi semaksimal mungkin kemudahan-kemudahan kepada Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Negara (APBN) yaitu dengan memberi kelonggaran pada obyek Anggaran Belanja Negara itu sendiri seperti pada DIK/DIP, MAK dan Sistem UYHD itu sendiri. Kelonggaran semacam ini dinamakan Asas Fleksibilitas tertanam.
Sebagaimana eli atas telah dikatakan kelonggaran (Fleksibilitas tertanarn) ini adalah untuk memberi kemudahan bagi Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran.
Cara lain lagi yang ditempuh pemerintah apabila menemui kendala dalam melaksanakan Anggaran ialah mengadakan penggeseran biaya atau yang lebih p.opuler di sebut revisi.
Baik asas Fleksibilitas tertanam maupun asas Fleksibilitas tingkat Eksekutif sesungguhnya hanya menyelesaikan hal-hal tertentu saja dan belum memecahkan masalah secara tuntas karena yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini ialah kekurangan Anggaran Belanja (dana dalam DIK/DIP/SKO tidak mencukupi) disebabkan adanya kenaikan harga barang, perubahan harga standar dan sebagainya sebagaimana clisebutkan di atas tadi.
Untuk menuntaskan hal itu maka tidak ada jalan lain digunakan asas Fleksibilitas tingkat legislatif dimana DPR bersama-sama Pemerintah merubah dan menambah undang-undang APBN dengan Undang-undang tambahan dan Perubahan APBN.
Pada waktu membicarakaan tentang pengertian Anggaran Negara yang lalu, Pengertian Anggaran dilihat dari fungsinya ( anggaran dalam arti material) secara tidak langsung kita sudah membicarakan asas Fleksibilitas tingkat Legislatif.
Dari uraian di atas maka asas Fleksibilitas ini clibagi dalam 3 (tiga) macarn:
39
PDF Compressor Pro
I. Fleksibilitas tertanam (built in flexibility)
2. Fleksibilitas tingkat eksekutif
3. Fleksibilitas tingkat Legislatif
I. Fleksibilitas tertanam (built in flexibility) Pengert.ian Fleksibilitas tertanam ialah suatu kelonggaran yang
sudah ada pada obyek itu sendiri. Artinya dana yang disediakan di dalam DIKJDIP dapat digunakan lebih dari satu jenis kebutuhan. Contoh Anggaran Rutin (DIK):
MAK 5250 belanja barang lain-lain, 5350 Belanja Pemeliharaan lain-lain, 5230 semula terdiri dari 23I, 232 dan 233.
Contoh Anggaran Pembangunan (DIP) MAK 5890 Belanja Proyek lainnya (kelompok belanja Penunjang) MAK 5890 Belanja modal fisik lainnya (kelompok Belanja Modal).
Sifat fleksibilitas tertanam tersebut dapat pula dilihat dalam dana UYHD disitu dapat digunakan untuk semua MAK, kecuali untuk Belanja Pegawai (DIK) sedangkan untuk DIP semua MAK dapat digunakan termasuk gaji dan upah.
Selanjutnya pada tingkat nasional, Fleksibilitas tertanam tingkat nasional, dapat dijumpai pada Bagian Anggaran XV1. Sebagaimana diketahui Bagian Anggaran XV1 (pembiayaan dan perhitungan) adalah penyediaan dana untuk semua pengeluaran atas beban APBN yang tidak tercantum atau tertampung di dalam DIK maupun DIP Departemen/Lembaga Negara. Contoh: - Belanja Pensiun - Subsidi daerah otonom - Proyek -proyek In pres
- Pengeluaran lain yang tidak terduga yang bersifat nasional -IDT - Bencana Alam
2. Fleksibilitas tingkat Eksekutif Yang dimaksud dengan kelonggaran atau fleksibilitas tingkat
Eksekutif ialah perubahan/pengeseran biaya yang sering disebut revisi, mengenai revisi ini pelaksanaannya diatur di dalam Kepres No. 16 tahun 1994 Jo Keppres No. 24 tahun 1995 untuk revisi Anggaran Rutin (DIK) diatur di dalam pasa149, sedangkan revisi untuk Anggaran Pembangunan (DIP) diatur di dalam pasal 74, 75 dan 76. Masalah revisi ini akan dibicarakan dalam bab selanjutnya secara terinci.
3. Fleksibilitas Tingkat Legislatif Fleksibilitas tingkat legislatif ini, berada pada tingkat pembuat
undang-undang. DPR bersama-sama Pemerintah mengubah dan menambah Undang-undang APBN dengan Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN.
Bagaimanapun baiknya APBN dipersiapkan, ia tetap merupakan suatu rencana, sehingga dalam prakteknya apabila menemui harnbatan perlu disesuaikan. Dengan demikian terjadilah perubahan dan tambahan APBN yang sebelurnnya telah ditetapkan dengan Undang-undang.
Kelihatannya kejadiaan dernikian setiap tahun berulang selama peri ode sejak Pelita I tahun Anggaran 1969/1970 hingga sekarang bahkan apabila di telusuri lebih jauh juga tahun-tahun sebelurnnya sejak zaman penjajahan hal tersebut telah dilaksanakan, ini diketahui dari peraturan-peraturan yang ada di waktu itu.
Terjadinya Undang-undang tambahan dan perubahan APBN tersebut "diatur" di dalam Undang-undang APBN. Untuk UU-APBN tahun anggaran 1997/1998 yaitu Undang-undang No.6
41
PDF Compressor Pro
tahun 1997 dapat dilihat pada pasal 11. Adapun bunyi pasal 11 adalah sebagai berikut:
42
"Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang tambahan dan Perubahan atas Anggaran 1997/1998 berdasarkan Tambahan dan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum.tahun Anggaran 199711998 berakhir".
Sedangkan bunyi pasal g ayat (4) Undang-undang No.6 tahun 1997 ten tang APBN tabur Anggaran 1997/1998 terse but adalah sebagai berikut:
"Penyesuaian Anggar.m Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama DPR dengan pemerintah dalarn rangka penyusunan perkiraan tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1997 /1998".
Di atas tadi dikatakan bahwa terjadinya Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN diatur oleh Undang-undang APBN sehingga seaka:n-akan Undang-undang mengatur Undang-undang. Namun sebenarnya tidaklah dernikian, dasar hukum pembentukan Undang-undang Tambaban dan Perubahan APBN tersebut ialah: Undang-undang Dasar 1945 pasal5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 ayat (1) disamping UU-APBN pasal' 11 tersebut di atas dan ICW tentunya.
Dalam bentuk yang sekarang, Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN tersebut berupa Undang-undang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang APBN tabun-tahun bersangkutan sejak Pelita. Hal ini perlu diatur demikian karena dalam UUD 1945 hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok saja dari Keuangan Negara sehingga yang bertalian dengan pelaksanaan tersebut diatur dengan peraturan pelaksanaan pula.
Undang-undang Tambahan dan Perubanan APBN dalam bentuknya yang semula terdiri dari satu dokumen Undang-undang (5 pasal) ditambah dengan 4larnpiran, sejak tahun anggaran 1994/
1995 hingga sekarang Undang-undang Tambahan dan perubahan APBN terdiri dari satu dokumen Undang-undang, dengan 7 pasal tanpa lampiran.
Dalam konsiderans Undang-undang Tarnbahan dan Perubahan APBN terse but dijelaskan perlunya tarnbahan dan Perubahan atas APBN itu karena untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Adapun contoh Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN dapat dilihat pada Lampiran IT buku ini.
Catatan: Sarna halnya dengan UU-APBN demikian pula Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN sejak tahun anggaran 1994/ 1995 terjadi perubahan yaitu bertambah jumlah pasal dan dihilangkannya lampiran-lampiran baik pada UU-APBN maupun Undang-undang Tarnbahan dan perubahan dimasukkan ke batang tubuh Undang-undang tersebut sehingga terjadi tambahan pasal dalam masing-masing Undang-undang tersebut.
43
PDF Compressor Pro
BABlli
イᄋ セ セMMus@ ANGGARAN (BUDGET CYCLE) ATAU DAUR ANGGARAN
Dalam bab ini akan dibicarakan apa yang dimaksud dengan sikJus lggaran atau sering pula disebut Daur Anggaran.
:UANG LINGKUP ANGGARAN NEGARA · Anggaran Negara dalam arti sempit sebagai rencana keija keuangan 1Janning), sedangkan dalam arti luas Anggaran Negara tidak saja sebagai
_uwning tetapi sampai kepada pertanggung jawaban QPerhitunga ・ァ。イ セ@ PAN) disahkan. Jadi anggaran dalam art"i luas sama s Anggaran atau daur anggaran.
Siklus Anggaran menggambarkan lingkaran atau garis edar perjalanan sejak anggaran negara disusun hingga perhitungan anggaran negara disahkan dan akhirnya kembali lagi menuju titik permulaan.
Dengan demikian maka yang dimaksud 、・ョァ。ョ セオウ M 。ョァァM。f@
mgka-waktu berpu.tamya perjalana!Mfugg a saat anggaran aisusun sa7npai tlengan saat perhitungan
Anggaran Negara disahkan dengant,Ynaang:!Jnoang
Walaupun siklus anggaran atau daur anggaran merupakan suatu proses terus menerus, bukanlah berarti bahwa tahap penyusunan anggaran baru dimulai setelah tahap terakhir yaitu pengesahan perhitungan Anggaran Negara.
Dalam praktek, tahap penyusunan anggaran tahun berikutnya sudah mulai pada tahap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Apabila tahap perhitungan (pertanggungjawaban) anggaran memerlukan beberapa tahun setelah tahun angaran, dinegara kita selambat-lambatnya 3 tahun (ICW pasal 72) namun pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang APBN. Di dalam Undang-undang No.6 tahun 1997 tentang APBN tahun 1997/1998 pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
ayat (1) Setelah tahun anggaran 1997 I 1998 berakhir, Pemerintah
44
セ@ membuat perhitungan anggaran negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
ayat (2) Perhitungan Anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disarnpaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya £ls-(<§japan bel as) bulan setelah tahun anggaran 199711998 berakhir.
Maka pada suatu tahun anggaran sebenarnya telah berlangSt,Jng tahap-tahap anggaran dari beberapa tahun anggaran sebelumnya.
Secara garis besarnya tahap-tahap siklus anggaran atau daur anggaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: I. Tahap perencanaan/penyusunan RAPBN oleh Pemerintah II. Tahap pengesahan/penyampaian RAPBN kepada DPR oleh Presiden III. Tahap pelaksanaan APBN oleh Pemerintah IV. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN V. Tahap pertanggungjawaban/Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
disahkan.
Gambar 1: Si.klus Anggaran
PEMERINTAH
,---+in MMKQM^M⦅NN[NNNMMMセMMN@PENGAWASAN V
: . DPR I IV tEPEXA I L I ゥセセᄋ@ I セ@ . '"
45
PDF Compressor Pro
t. pERENCANAAN/PENYUSUNAN RAPBN OLEH pEl\1ERINTAH
Berdasarkan UUD '45 pasal 23 ayat ( 1) disebutkan bahwa: "Anggaran pendapatan dan belanjaNegara ditetapkan tiap tahun anggaran dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah menjalan.kan anggaran tahun yang lalu".
Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa yang mengusulkan (menyusun} rancangan anggaran atau lazim disebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) adalah Pemerintah, dari situ dapat pula diketahui bahwa RAPBN ditetapkan tiap tahun anggaran dengan Undang-
undang.
46
maka penyusunan anggaran ini sering pula disebut plafound begrooting atau anggaran berdasarkan plafon, disebut demikian karena baik kegiatan maupun jumlah plafon (batas tertinggi biayanya) telah ditetapkan oleh unit organisasi tingkat paling atas untuk eselon bawahannya. Anggaran yang disusun dari atas ke bawah ini tidak saja plafon yang ditetapkan dari atas tetapi juga hampir semua kelengkapan penyusunan anggaran seperti konsep satuan-satuan, konsep DIK/ DIP termasuk PO dan sebagainya ditetapkan dari atas sehingga proses penyusunan anggaran tampak terbalik dengan cara Bot-tom up planning.
3. Mixing::; campuran dari keduanya Kalau kita perhatikan penyusunn APBN di Indonesia maka cara yang digunakan dalam penyusunan anggara Negara Indonesia adalah campuran dari kedua cara di atas. Mula-mula dalam penyusunan anggaran digunakan bottom up sampai ditetapkan plafon belanja ruti n dan pembangunan. Kemudian berdasarkan plafon yang telah ditetapkan tersebut kembali diadakan penyusunan/pengisian DUK/DUP untuk masing-masing Departemen/lembaga Negera hingga menjadi DIK/DIP tennasuk pula penyusunan yang lain seperti PO dan sebagainya, cara penyusunan ini disebut top down. Oleh karen a cara penyusunan anggaran terdiri dari bottom up dan top down maka cara penyusunan anggaran Negara di Indonesia disebut Mixing (campuran).
Dari hagan di atas, maka perecanaanlpenyusunan Anggaran dapat dijabarkan dengan menghubungkanj adwal penyusunan anggaran sebagai berikut:
ヲZウMoyNNャャセMMMl 。ョ NN」 \ュァ セ 。ョァァ。イ セ@ f imulai pacta bulan Cilsebelum tahun anggaran yang ッ・イ ウ セ 。ゥゥァkゥZゥエ。ョL@ yang biasanya didahului dengan surat edaran Menteri keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas kepada Departemen!Lembaga Negara yang berisikan pennintaan sumbangan anggaran dalam bentuk-bentuk yang
47
PDF Compressor Pro
Gambar 2: Cara menyusun RAPBN hingga menjadi UU APBN セ@
t:.
iBHS BEGROoTING
セmMGoGp@
48
t [ セャAsャdeャャ@ I < .
t-[ su.:JWO I . k . r , I PLAFOIID I < l
toセdowm@
· P:{AlOtll) BEGROOTDf.f;
,...---,.----,
MENT.XEU BJU>PE!L\S
....___ __ >I DEP fL . l <:---1
1 . ( セウN@ ! j -
'i' DUX >[ . ES. ·u I
セ@ I
. Mセ@A
- 1' [ セ@
KAN'l'OR XAN'l'OR ,
XAN'I'OR OA2R,AH .. DAERAH t DAERAH セ@ . : ' .
' ES.lll セNiii@ BS.iil
ES.IV !S.IV ES.IV
v
-r
f
ᄋM Mセ@ ;, ..
telah ditentukan. Untuk rancangan belanja rutin digunakan Daftar Usulan Kegiatan (DUK), sedangkan rancangan belanja pembangunan digunakan Daftar Usulan Proyek (DUP). DUK tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, sedang DUP disampaikan selain kepada Direktorat Jenderal Anggaran juga kepada Bappenas. Dalam surat edaran tersebut di atas, biasanya memuat pula kebijaksanaan pokok sebagai dasar dan tujuan yang akan dicapai dengan anggaran pada tahun anggaran yang akan datang, plafon (pagu) untuk belanja rutin dan belanja pembangunan, pedom.an teknik penyusunan anggaran serta batas wa.ktu penyampaian sumbangan anggaran. ,
Secara kronologis jadwal penyusunan rancangan anggaran di lingkungan Departemen/Lembaga dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Dimulai dengan cara Bottom-up Planning dari bawah ke atas yaitu:
Unit-unit organisasi eselon IV, pada awal bulan Juli dan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli mengajukan bahan-bahan usulan untuk tahun anggaran yang akan datang kepada eselon Ill atasannya. Oleh eselon Ill bahan-bahan terse but kemudian diteliti dan dikoreksi bila perlu, selanjutnya disusun daftar usulan yang akan diajukan ke eselon Ill atasannya paling lambat tanggal 25 Juli. Bahan-bahan usulan yang diterima dari eselon III dalam lingkungannya, oleh unit eselon n diolah, dibahas, dikoreksi dan dihimpun, untuk kemudian diajukan kepada unit eselon I atasannya dan paling lambat telah diterima tanggal 25 Agustus. Untuk unit eselon Ill di daerah yang karena sifat tugasnya berdiri sendiri, maka daftar usulan ya.ng telah 、ゥウオウセ@ dikirim langsung kepada eselon I atasannya, _dengan tembusan kepada セエッイ@ Wllayah yang bersangkutan dan seiambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 Agustus. Dengan tembusan daftar usulan kepada Kepala Kantor Wilayah, diharapkan agar kepala kanwil dapat memberi saran pertimbangan kepada unit eselon I atasannya; saran-saran paling lambat sudah diterima tanggal 25 Agustus. Setelah bahan-bahan us ulan diterima unit eselon L maka selanjutnya oleh Sekretaris eselon atau pejabat yang ditunjuk, bahan-bahan
49
PDF Compressor Pro
so
rersebut diolah. dibabas dan dihimpun dalam bentuk DUK dan DUP untuk kemudian disampaikan kepada Menteri atau Sekjen Departemen/Lembaga yang bersangkuntan selambat-lambatnya エ。ョァァ セ ᄋ@ DUK dan DUP tersebut oleh Biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan diteliti. dianalisa dan dinilai sebagai dasar usaha penetepan plafon (pagu) anggaran, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan. Penetapan plafon masing-masing eselon I oleh Menteri/Ketua Lembaga cq Sekretaris Jenderal adalah dengan mempertirnbangkan faktor-faktor sebagai berilrut: - DUK dan DUP yang diajukan masing-masing unit organisasi; - Anggaran belanja dan realisasinya pada tahun anggaran
sebelumnya; - Skala prioritas yang telah ditetapkan; - Kebijaksanaan pimpinan Departemen!Lembaga; Setelah plafon masing-masing unit eselon I ditetapkan masing-masing unit organisasi eselon I membagi-bagi lagi jatah plafon yang diterimanya pada unit-unit organisasi dilingkungannya. serta memperinci kedalam biaya untuk masing-masing kegaitan (belanja rutin) dan proyek (belanja pembangunan). Perincian dari jatah plafon setelah dilakukan oleh unit eselon I. diajukan kembali pada pimpinan Departemen/Lembaga masing-masing. untuk kemudian diteliti oleh Biro Keuangan!Sekretaris Jenderal sebagai bahan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Sarna seperti Departemen/Lembaga lainnya. untuk Departemen Keuangan. DUKIDUP masing-masing dio]ah. diteliti Biro Keuangan Departemen Keuangan. DUKIDUP masing-masing Departemen/ Lembaga diteliti kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan khusus untuk DUP disampaikan pula pada Bappenas.
. Atas dasar sumbangan anggaran tersebut, maka untuk DUK diadakan pembahasan di Direktorat Jenderal Anggaran. sedangkan DUP
___ ,
·-
dibaha5 bersama dengan Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran. Pembahasan tersebut di atas setelah memperhatikan pula taksiran penerimaan dari Departemen Keuangan dan badan Iain-lainnya yang bertalian dengan Penerimaan. Dalam pembahasanlpenilaian DUK/DUP kemungkinan diadakan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menentukan pagu yang lebih mantap. berhubung telah dikaitkan dengan taksiran penerimaan terutama dari Departemen Keuangan yang telah disebutkan di atas. Dalam pembahasan tingkat Direktorat Jenderal Anggaran di atas, diperbatikan hal-hal antara lain sebagai berikut: - Tetap diterapkannya kebijaksanaan anggaran berimbang (balance
budget policy). yaitu rencana anggaran pengeluaran yang barus didukung dengan adanya rancangan penerimaan;
- Untuk belanja pegawai dan kebutuhan untuk menjaga kelancaran tugas pemerintah cq Departemenllembaga harus tetap terjamin;
- Pembangunan lanjutan yang penting harus dapat dijamin pembiayaannya;
- Pemenuhan kewajiban pemerintah pada luar Negeri. misalnya pembayaran hutang dan bunga. barus dijamin pembiayaannya.
Berdasarkan basil pembahasan!peninjauan rancangan anggaran disebut dimuka. maka Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Departemen!Lembaga bersangkutan menyusun secara terinci sampai pada mata anggaran mengenai rutin dan pembangunan rnasing-masing. Pada tabap berikutnyaMenteri Keuangan membicarakan rancangan anggaran basil pembahasan dengan Departemen!Lembagaa atau Bappenas dengan Gubenur Bank senteral dan lain-lain Menteri pada tingkat Dewan Moneter dalam ruang lingkup yang lebih luas (makro) yang antara lain menyangkut: - Keterpaduan antara rancangan anggaran (APBN) dengan
kebijaksanaan perkreditan dan neraca pembayaran luar negeri; Tmgkat pertumbuhan ekonomis yang diharapkan;
- Tmgkat inflasi apakah masih dapat dikendalikan;
51
PDF Compressor Pro
_ Perkembangan harga terutama barang-barang yang dibutuhkan rakyat dan tingkat upah; Kelayakan anggaran pembangunan;
Dari basil peninjauan ini maka diadakan persiapantlota K.euangan oleh Departemen Keuangan, yang berisikan uraian-uraian antara lain mengenru: __ _, ___ _
biJ¥S"anaanJiskalidan monetet dari rancangan anggaran yang akan diajukan pacta DPR, keadaan moneter Internasional dan kebijaksanaan pemerintah mengenai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri; Aォセュ「。ョァ。ョ@ ィ。イァ。 セ ィ セ 。N@ gajilupah dan produksi; laks.anaan anggar.an tahun-tahun anggaran sebelumnya
baik.rutin maupun pembangunan; 'atsiran ー・ョ・イゥュセ セ@ pengeluaran negara untuk tahun
anggaran yang akan datang; - セセ@ オ Sヲャゥケ⦅aNoァ 「・イ・N セ 、。ョ@ kredit bank untuk masa sebelumnya
dan perkiraan kebutuhan uang kartal tahun anggaran mendatang; hオセ。ョ@ ekonomiaiiflUjfJlegeri dan lalu lintas devisa;
uk"Si yang_ (:fil1araplgil dan ekonomi nasional (pertanian. industri, pertambangan).
Dari uraian di atas tentang cara menyusun rancangan anggaran dengan bottom up planning dapat dilukiskan pacta daftar jadwal di bawah ini. J adwal persia pan RAPBN dilingkungan Departemen/Lembaga Negara masing-masing (Kery Soetjipto dan Seno, 1986, hal. 50).
2. Setelah Bottom up planning sebagaimana di atas telah disebut maka selanjutnya dimulai cara Top down planning = dari atas kebawah atau sering juga disebut plafond begrooting atau anggaran berdasarkan plafon (pagu).
S2
Dengan selesainya pembahasan anggaran secara makro seperti diuraikan dimuka maka Menteri Keuangan melaporkan kepada Presiden, pada sidang Kabinet dimana rancangan anggaran dibahas,
--· Urut
OrgacUsasi
1. penyusunan bahan-bahan usulan olch I csclon IV
2. ュセョケ。ュー。ゥ「ョ@ bahan-bahan usulaft pada. •. · 1 eselon III
3. pencrirnaan dan pcnilitan bahan-bahan
usulan oleh ·--·--· cscloa m 4. daftar usulan disarn--
paibn lcepada.---· eselon u 5. daftar usulan dlobh,
dib:lhas dan di-ィゥセ@ olch..----· .esclon II
6. - daft:n usulan him . -punan disampaibn ltepada-····-----· I esdonl
7. daftar usulan him-punan diolah dib:lhas cbn dibimpun ole h •. - eseloel
8. DUKJOUP dis:un- Mac:nlcri paikan kepada.---· c.q. Sctjen
9. DUK/OUP ciolah, -diteliti o&ch Biro Keuanpn ()qm'-temcnfLt::tnbaga..
I H.a.sil Kqiatan
I U5U1aA
danar usul.an daftar UJUlan himpunan
!OUK/DUP
usulan penctapan plafua bdanja rulin/ pembr agu.aa
53
PDF Compressor Pro
S4
Presiden merietapkan pagu anggaran baik untuk belanja rutin maupun pembangunan menetapkan kebijaksanaan anggaran tahun anggaran yang akan datang pada masing-masing Departemen!Lembaga selanjutnya Presiden memerintahkan Menteri Keuangan untuk mempersiapkan segala sesuatu dalain rangka pengajuan RAPBN kepada DPR pada minggu pertama bulan Januari.
Atas dasar petunjuk Presiden baik mengenai pagu anggaran belanja rutinlpembangunan masing-masing Departemen!Lembaga maupun kebijaksanaan anggaran yang akan datang, Departemen Keuangan kemudian: - Mempersiapkan Rancangan Undang-undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) beserta lampirannya dan Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden kepada DPR.
- Mempersiapkan perincian anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang selain untuk disampaikan kepada DPR juga akan digunakan sebagai lampiran keputusan Presiden ten tang rincian lebih Ian jut anggaran belanja dan Pendapatan Negara yang akan disahkan setelah RAPBN disetujui oleh DPR nanti.
- Mempersiapkan tiap-tiap Departemen/Lembaga untuk menjabarkan kembali pagu anggaran pada unit-unit yang ada pada masing-masing instansi dan mencantumkan dalam bentuk-bentuk formulir yang telah ditentukan yaitu Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk belanja rutin dan Daftar Isian Proyek (DIP} untuk belanja pembangunan.
Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dijelaskan disini:
- bahan RUU-APBN terdiri dari batang tubuh dan terdiri atas pasal-pasalnya termasuk APBN dengan klasiflkasi anggaran yang masih global khususnya untuk belanja rutinlpembangunan yaitu hanya pada sektor dan masing-masing sektor dibagi dalam subsektor. Perincian lebih lanjut dalam program, kegiatan/proyek bagian anggaran tidak dijumpai pada Rlm APBN. Untuk memudahkan
pembahasan DPR, maka oleh pemerintah lampiran RUU-APBN (satuan ill) dilengkapi dengan perincian lebih lanjut, untuk memudahkan DPR dalarn menelaah per bagian anggaran.
- Penyampaian Nota Keuangan kepada DPR dimaksud agar DPR dalam membahas rancangan APBN dalam kaitan yang lebih luas sehingga DPR dapat memahami latar belakang, serta arah yang akan dituju dari anggaran yang diajukan oleh pemerintah tersebut.
- Perrnintaan penyusunan rancangan DIK/DIP pa.da Departemenl Lembaga oleh Departemen Keuangan sebenarnya telah mulai menginjak pada pelaksanaan walaupun RUU-APBN belum diajukan kepada DPR.
Tujuan utama mengapa mendahului pengesahan APBN adalah dalam rangka kelancaran operasi dengan maksud agar dapat dimulai tepat pada awal tahun anggaran yaitu pada tanggall April mendatang. Hal tersebut tentunya harus disertai jaminan bahwa DIKIDIP tidak akan menyimpang ataupun melampaui APBN yang disahkan.
DIK/DIP inipun terbitnyajuga mendahului keputusan Presiden tentang perincian anggaran (APBN), walaupun demilcian oleh karena perincian lebih lanjut anggaran Satuan ill yang terlampir pada RUU-APBN juga disampaikan kepada DPR dan rincian tersebut merupakan "embrio" Keppres perincian anggaran, maka perrnintaan penyusunan DIK/DIP mendahului UU-APBN dan Keppres perincian APBN dapat dimengerti asalkan DIKIDIP tersebut masih dalam batas-batas anggaran yang diusulkan dan rincian lebih lanjut dari lampiran RUU-APBN dimaksud.
55
PDF Compressor Pro
·PENGESAHAN/PENYAMPAIAN RAPBN KEPADA DPR
Setelah tahap I penyusunan RAPBN selesai, kemudian kita memasuki tahap ll yaitu pengesahan/penyampaian RAPBN kepada DPR.
Gambar 3: Pengesahan/penyampaian RAPBN kepada DPR oleh Presiden
DPR (Persetujuan)
t PRES:rDEN
(Penqesahan) UlJ APBN
1. Penya111paian RAPBN pada sidang paripurna (p1eno) DPR.
2. Sidang-sidang komisi APBN + Komisi :r s/d X DPR.
3. Sidang Paripurna DPR, persetujuan oleh OPR dan Pengesahan oleh Presiden
Pada minggu pertama bulan Januari, Pemerintah (Presiden) menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN dalam wujud RUU-APBN beserta dokumen-dokumen lainnya kepada DPR.
Penyerahan RAPBN pada minggu pertama bulan Januari ini sudah lama berlangsung sejak Pemerintah Orde Baru, hal ini tidak diatur secara tertulis, namun hal tersebut sudah merupakan konvensi yaitu kebiasaan yang timbul dan dipelihara terus menerus dalam penyelenggaraaan pemerintahan.
Pemah terjadi karena ada kesibukan maka penyampaian RAPBN dilakukan pada hari Senin setelah minggu pertama dan pemah pula terjadi pemerintah ュ・セケ・イ。ィォ。ョ@ RAPBN tahun 198611987 sebelum bulan Januari. ·
Penyerahan RAPBN kepada DPR dilakukan oleh Presiden dalam sidang paripuma DPR, dengan mengucapkan pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan RAPBN.
Mengenai Nota Keuangan dan RAPBN ini pada tahap penyusunan RAPBN telah disinggung, namun untuk lebih jelas lagi mengenai isi
56
dokumen-dokumen tersebut baiklah satu persatu akan diuraikan di bawah ini. 1.
*
*
aitu buku yang berisi informasi mengenai:
57
PDF Compressor Pro
8
Isian Pembangunan (DIP) rnulai tahun anggaran 1994/ _..cucuni perubahan yaitu rincian pengeluaran yang semula satu
menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: lktmook belanja penunjang yang terdiri dari:
[elompoK belanja modal yang terdiri dari:
dan mesin Gedung dan pembangunan Jaringan (jalan, irigasi dll) Fisik lainnya
. Non fisik
Ini adalah perincian sampai rnata anggaran. Perincian sarnpai mata anggaran ini adalah penting, karena sebagairnana telah dikemukakan bahwa dalarn satuan I di atas kredit-kredit anggaran betanja belum terperinci dan untuk pelaksanaan maka diperlukan satuan m ini. Selanjutnya rincian anggaran tersebut setelah RAPBN disahkan menjadi UU-APBN maka rincian tersebut ditetapkan pula dengan keputusan Presiden. Dengan demikian kita kenai Keppres Perincian Anggaran. Baru setelah adanya Keppres Perincian Anggaran tersebut, maka dapat diadakan pelaksanaan APBN, demikian pula pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan keuangan Negara baru mempunyai arti. Dahulu padajarnan kolonial dan permulaan Republik Indonesia pada tahun lima puluhan Surat Keputusan Perincian anggaran ini dihimpun dalam satu buku yang selalu bersarnpul merah, sehingga pada waktu itu dikenal dnegan nama Rode Boekje atau buku merah. Jadi buku merah itu ialah buku anggaran yang isinya adalah perincian sampai mata anggaran. Sayang tradisi buku merah ini sekarang tidak
dipelihara lagiltidak dicetak lagi. * SatuanillA
Satuan ill A ini isinya adalah memori Penjelasan dari Anggaran suatu departemenllembaga, dalam satuan III A ini diberikan penjelasan secara singkat anggaran suatu departemen atau suatu lembaga
* Satuan illB Satuan ill B ini isinya adalah penjelasan khusus untuk belanja pegawai. Belanja pegawai di dalam anggaran negara mempunyai jurnlah yang besar atau merupakan porsi yang besar yang perlu diberikan penjelasan secara khusus dan tempatnya adalah disatuan ill B. Dahulu satuan ill B diberi lampiran yang menjadi forrnasi pegawai. Dengan demikian, dahulu setelah RAPBN disahkan maka dengan sendirinya ada forrnasi pegawai, karena forrnasi ini merupakan lampiran dari pada UU-APBN. Sayang sekarang tidak ditempuh lagi prosedur demikian itu. Forrnasi pegawai ini sekrang baru disusun setelah UU-APBN disahkan, jadi forrnasi mengikuti anggaran. Sudah tentu cara yang sekarang ini akan melambatkan pengangkatan baru atau kenaikan pangkat seorang pegawai pada awal tahun anggaran, karena untuk pengesahan forrnasi pegawai juga memakan waktu beberapa bulan.
* SatuanillC
Satuan ill C ini isinya adalah penjelasan dari pada belanja lain-lainnya.
Demikianlah beberapa dokumen yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam sidang pari puma (pleno) DPR pada minggu pertama bulan Jannuari.
Setelah RAPBN diterima oleh DPR, maka kemudian diadakan pembahasan oleh DPR secara bertahap, dimulai dengan pembahasan oleh komisi APBN DPR. Pertarna-tama RAPBN ini dibahas olh komisi APBN DPR. Komisi APBN DPR ini anggotanya ada 46 orang dan biasanya yang duduk dalam komi.>i
59
PDF Compressor Pro
APBN ini adalah tokoh-tokoh penting anggota DPR yang melipputi semua fraksi yang ada di DPR. Fraksi-fraksi dalam DPR-RI sekarang ini sebanyak 4 (empat)
fraksi yaitu: 1. Fraksi ABRI 2. Fraksi Karya Pembangunan 3. Fraksi Persatuan Pembangunan 4. FraksiDemokrasi Indonesia
Komisi APBN DPR setelah membahas RUU-APBN serta Nota Keuangan memberikan pendapat kepada DPR dalam rapat
paripurna. Disamping Komisi APBN DPR tersebut di atas didapati pula
komisi I s/d X DPR dengan ruang lingkup tugas masing-masing
dengan pemerintah. Rapat kerja dengan pemerintah dilakukan sesuai dengan ruang
lingkup tugas masing-masing sebagai berikut: 1. Komisi I DPR membawahi:
a. Departemen Luar Negeri b. Departemen Pertahanan dan Keamanan c. Departemen Penerangan d. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia e. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional f. Badan Kordinasi Intelijen Negara g. Lembaga Sandi Negara
2. Komisi II DPR membawahi: a. Departemen Dalam Negeri
·. b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara c. Menteri Negara Sekretaris Kebinet d. Menteri Negara Sekretaris Negara e. Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertahanan
Nasional f. Lembaga Administrasi Negara g. Arsip Nasional
h. Badan Administrasi Kepegawaian Negara i. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila j. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Kornisi ill DPR membawahi: a. Departemen Kehak.iman b. Dewan Pertimbangan Agung c. Kejaksaan Agung d. Mahkamah Agung
4. Kornisi IV DPR membawahi: a. Departemen Pertanian b. Depertemen Kehutanan c. Departemen Transmigrasi dan Pemukinan Perambah
Hutan 5. Kornisi V DPR membawahi:
a. Departemen Perhubungan b. Departemen Pekeijaan Umum c. Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi d. Menteri Negara Perumahan Rakyat e. Badan Pertimbangan Telekomunikasi
6. Komisi VI DPR membawahi: a Departemen Perindustrian b. Departemen Pertambangan dan Energi c. Departemen Tenaga Keija ' d. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal 7. Komisi VII DPR membawahi:
a. Departemen Keuangan b. Departemen Perdagangan · c. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil d. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Urusan Logistik e. Bank Sentral
8. Komisi VIII DPR membawahi:
PDF Compressor Pro
a. Departernen Kesehatan b. Departernen Sosial c. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita d. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana ;\asional. 9. Kornisi IX DPR rnernbawahi:
a. Departernen Agarna b. Departernen Pendidikan dan Kebudayaan c. Menteri Negara Pernuda dan Olah Raga d. Perpustakaan N asional RI
10. Kornisi X DPR rnernbawahi: a. Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasionall
Ketua Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional b. Menteri Negara Lingkungan Hidup c. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan
Pengolahan Industri Strategis/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
d. Lernbaga Ilrnu Pengetahuan Indonesia e. Biro Pusat Statistik f. Badan Tenaga Atom Nasional g. Badan Koordinator Survey dan Pernetaan Nasional h. Lembaga Penerbangan dan antariksa N asional i. Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI
Setelah komisi-kornisi selesai membahas RUU-APBN tersebut, kernudian hasilnya dilaporkan kepada DPR dalarn rapat paripurna DPR. Dalarn rapat paripurna ini wakil-wakil dari fraksi-fraksi di DPR memberikan pendapatnya, apakah disetujui atau ditolak dengan rnengadakan beberapa perubahan.
Apabila DPR rnenyetujui RUU-APBN tersebut kemudian disarnpaikan kernbali kepada Presiden untuk disahkan rnenjadi Undang-unang APBN yang selanjutnya dituangkan dalarn lembaran
Negara. Sebaliknya apabila DPR tidak menyetujui RUU-APBN yang
-
diajukan Pemerintah tersebut rna.ka berdasarkan UUD '45 pasal 23 ayat (1) Pemerintah bekerja atas dasar Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran yang lalu, dengan dernikian ma.ka kontinuitas pemerintah tida.k a.kan terganggu. N arnun perlu dicatat bahwa hal sedemikian itu sepanjang Orde Baru belum pernah terjadi.
UNDANG-UNDANG APBN Mengenai UU APBN ini rnulai tahun anggaran 199411995 isinya
yaitu mengenai redaksinya.jumlah pasalnya. dan lampirannya rnengalami perobahan. Dari tahun anggaran 199311994 kebawah isilreda.ksi,jumlah pasalnya UU-APBN itu dari tahun ketahun selalu sarna. kecuali rnengenai besar kecilnya anggaran yang tercanturn di dalarn tiap-tiap anggaran tersebut, yaitu terdiri atas satu teks UU APBN dengan 8 (delapan) pasal dan 4 (empat) lampiran. Akan tetapi seja.k tahun anggaran 1994/1995, isilredaksi, jumlah pasal undang-undang APBN tersebut rnengalarni perobahan yakni terdiri atas satu teks UU-APBN dengan 14 (ernpat belas) pasal dan tanpa larnpiran. Ternyata 4lampiran pada UU APBN dari tahun-tahun anggaran sebelunya dimasukkan kedalarn pasal-pasal pada batang tubuh UU-APBN tahun anggaran 199411995 dan seterusnya sehingga jumlah pasal pada UU-APBN 199411995 dan seterusnya menjadi lebih banya.k dibandingkan dengan pasal pada UU APBN sebelumya.
Kelihatannya UU-APBN tahun anggaran 199411995 rnenjadi patokan untuk UU-APBN tahun-tahun anggaran berikutnya oleh karena untuk tahun anggaran 1995/1996 pun isilredaksinya sarna dengan UU-APBN 199411995 yaitu terdiri dari satu teks UU-APBNdengan 14 (empat belas) pasal dan tanpa larnpiran, kecuali besar kecil jumlah anggaran yang rnernbeda.kan rnasing-rnasing UU-APBN tersebut, selain dari itu terdapat pula perbedaan yang lainnya yaitu kalau tahun anggaran 199311994 dan tahun-tahun anggaran sebelurnnya, rnenyata.kan: "PAN setelah diperiksa oleh Bepeka disarnpaikan oleh Pernerintah kepada DPR selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tahun anggaran 1993/1994 berakhir".
63
PDF Compressor Pro
Sedangkan UU-APBN 199411995 menyatakan: ..... selambat-aambatnya 21 (dua puluh satu) bulan setelah tahun anggaran 1994/1995 berakhir", selanjutnya untuk UU-APBN 199511996 menyatakan: 18 (delapan bel as) bulan setelah tahun anggaran 1995/1996 berakhir (pasal 2 ayat (2) UU-APBN No. 2 tahun 1995 tentang APBN 1995/1996).
l)emikian pula terhadap UU-APBN berikut-berikutnya sama dengan UU
APBN 1995/1996. Jadi mengenai pengajuan PANke DPR pada kedua UU-APBN yang
terakhir ini berturut-turut mengalami kemajuan masing-masing 3 (tiga) )Wlan, bila dibandingkan dengan UU-APBN 199311994, UU-APBN 199411995, dan UU-APBN 199511996.
Untukjelasnya dapat dilhat di bawah ini mengenai: Undang-undang RI No.6 tahun 1997 tentang APBN tahun 199711998, yang terdiri dari 14 (empat belas) pasal tanpa lampiran
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan negara adalah penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan dari sektor minyak burni dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai Iawan rupiah bantuan dan/atau pinjaman luar negeri.
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk. membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, baik pusat rnaupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas butang dalam negeri dan luar negeri.
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek
pembangunan pada akhir tahun anggaran. 8. Sisa anggaran lebih adalah seli sih an tara realisasi pendapatan negara
dan belanja negara. 9. Sektor adalah kumpulan subsektor
10. Subsektor adalah kumpulan program 11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuanlatau
pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan sertapinjaman yang dapat dirupiahkan.
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan danlatau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Pasal2 ( 1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperoleh
dari: a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. &8.060.700.000.000,00
(3). Penerimaan Pembangunan sebagaimana dima.ksud dalam ayat (1) huruf b direncana.kan sebesar Rp. 13.026.000.000.000,00
(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 199711998 sebagaimana dima.ksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncana.kan sebesar Rp. 101.086.700.000.000,00
Pasal3 (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan: 1 a. Penerimaan perpaja.kan sebesar Rp. 64.714.600.000.000,00
b. Penerimaan dari sektor rninyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 15.120.300.000.000,00
(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
65
PDF Compressor Pro
a. Bantuan program sebesar nihil, b. Bantuan proyek sebesar Rp. 13.026.000.000.000,00
Pasal4
1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 terdiri dari a. Pengeluran rutin; b. Pengeluaran pembangunan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.240.700.000.000,00
) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.927.900.000.000,00
(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 199711998 sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 101.086.700.000.000.00
Pasal5 (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2)
dirinci menurut sektor:
66
01 Sektor industri sebesar Rp. 02 Sektor pertanian dan kehutanan
sebesar Rp. 03 Sektor pengairan sebesar Rp. 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp. 05 Sektor perdagangan, pengembangan,
73.593.122.000,00
579.010.522.000,00 37.300.824.000,00
141.729.400.000,00
usaha nasional, keuangan dan koperasi dan koperasi sebesar
06 Sektor transportasi, meteorologi . dan geofisika sebesar
Rp. 28.979.275.973.000,00
07 Sektor pertarnbangan dan energi sebesar
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
09 Sektor Pembangunan dan
Rp. 301.273.894.000,00
Rp. 127.379.962.000,00
Rp. 74.271.275.000,00
transmigrasi sebesar 10 Sektor lingkungan hid up dan
tata ruang sebesar 11 Sektor pendidikan, kebudayaan
nasional, kepercayaan terhadap
Rp. 11.707.532.111.000,00
Rp. 256.104.073.000,00
Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan
olah raga sebesar Rp. · 4.192.871.391.000,00 12 Sektor Kependudukan dan
keluarga sejahtera sebesar 13 Sektor kesejahteraan sosial,
kesehatan peranan wanita dan
Rp. 315.870.504.000,00
remaja sebesar Rp. 582.768.507.000,00 14 Sektor perumahan dan pemukiman
sebesar Rp. 20.083.759.000,00 15 Sektoragamasebesar Rp. 1.195.776.517.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan
teknologi sebesar 17 Sektor hukum sebesar 18 Sektor aparatur negara dan
pengawasan sebesar 19 Sektor politik, hubungan luar
negeri, penerangan, komunikasi
Rp. Rp.
383.659.477.000,00""' 689.994.885.000,00
Rp. 4.805.542.495.000,00
dan media mas sa sebesar Rp. 1.417.040.649.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan
sebesar Rp. 6.277.720.660.000,00
(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. ·
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar 02 Sektor pertanian dan kehutanan
sebesar 03 Sektor pengairan sebesar
Rp. 589.747.000.000,00
Rp. 1.512.933.000.000,00 Rp. 2.616.136.000.000,00
67
PDF Compressor Pro
tenaga kerja sebesar Rp. 269.406.000.000,00 perdagangan,pengernbangan,
'Usaha nasional, keuangan dan toperasi dan koperasi sebesar Rp. 549.927.000.000,00
transportasi, meteorologi geofisika sebesar :. Rp. 6.849.854.000.000,00
Sektor pertarnbangan dan en;rgi Rp. 4.422.982.000.000,00 sebesar
Sektor pariwisata, pos dan telekornunikasi sebesar Rp. 962.667.000.000,00
Sektor Pernbangunan dan transrnigrasi sebesar Rp. 7.164.086.000.000,00 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp. 685.760.000.000,00 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pernuda dan olah raga sebesar Rp. 4.676.944.000.000,00 Sektor Kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp. 690.941.000.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan peranan wanita, anak dan rernaja sebesar Rp. 2.097.216.000.000,00
14 Sektor perurnahan dan pernukirnan sebesar Rp. 1.533.757.000.000,00
15 Sektor agama sebesar 16 Sektor ilrnu pengetahuom-dan
Rp. 304.034.000.000,00
teknologi sebesar Rp. 881.778.000.000,00 17 Sektor hukurn sebesar Rp. 195.028.000.000,00 18 Sektor aparatur negara dan
pengawasan sebesar Rp. 910.974.000.000,00 19 Sektor politik, hubungan Iuar
negeri, penerangan, kornunikasi
68
dan media massa sebesar Rp. 286.119.000.000,00 20 Sektor pertahanan dan kearnanan
sebesar Rp. 1. 727.551.000.000,00 (4) Rincian sektor sebagairnana dimaksud dalarn ayat (3) ke dalarn sub
sek:tor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Pasal6
Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)-dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.·
Pasal7
Rincian lebih Ianjut dari sektor dan subsektor sebagairnana dirnaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal8
( 1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 199711998 Pernerintah rnernhuat laporan Semester I rnengenai: a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri; b. Realisasi Penerimaan Pernbangunan; c. Realisasi Pengeluaran Rutin; d. Realisasi Pengeluaran Pernbangunan; e. Perkernbangan Moneter dan Perkreditan; f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
(2) Dalam Iaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pernerintah menyusun prognosa untuk 6 (enarn) bulan berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat ( 1) dan (2) disarnpaikan kepada DPR selambat-larnbatnya ak.hir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pernerintah.
(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkernbangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersarna-sarna oleh DPR dengan Pemerintah dalarn rangka penyusunan perkiraan
69
PDF Compressor Pro
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara tahun
1997/1998.
Pasal9
anggaran proyek-proyek pada Penge1uaran Pembangunan Anggaran 199711998.,yang masih diperlukan untuk
lle53ian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Anggaran 199811999 menjadi kredit anggaran Tahun
1998/1999. Pemerintah sebagaimana dimaksud da1am ayat ( 1)
セ。ョ@ kepadaDewan Perwaki1an Rakyat dan Badan Pemeriksa セ 。ョ@ selambat-1arnbatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran
999. Pasal 10
.. -. ... ..aran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk anggar.an belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasalll ·
セエゥョエ 。ィ@ mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Augaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/
Perubahan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 8 ayat mendapatkan persetujuan Dewan Perwaki1an Rakyat sebelum
Anggaran 1997/1998 berakhir.
Pasal12
Setelah Tahuri Anggaran 1997/1998 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Neg am tnengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 、ゥー・イゥセウ。@ oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 ( delapan be las) bulan sete1ah Tahun Anggaran 1997/ 1998 berakhir.
Pasal 13
Ketentuan-ketentuan da1am Indische Comptabi1iteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nom or 448) sebagaimana te1ah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasa1 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran NegaraTahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14 .. .. セ@
Undang-undang ini mulai berlaku pada _tanggal I April 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Adapun contoh UU APBN yaitu Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1997 tentang APBN Tahun 1997/1998 dapat dilihat/disimak da1aOJ. Lampiran I buku ini.
71
PDF Compressor Pro
pELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PEMERINTAH
Setelah tahap II Pengesahan/Penyampaian Anggaran kepada DPR dilewati, maka sekarang kita memasuki tahap ke Ill yaitu Pelaksanaan Anggaran (APBN) oleh Pemerintah.
Sebagaimana telah diketahui bahwa Pelaksanaan Anggaran dimulai pada tanggal 1 April, namun sebelum pelaksanaan Anggaran, terlebih dahulu perlu dikemukakan disini, ウ・エセ。ィ@ APBN diundangkan, kewajiban Pemerintah adalah untuk memperinci, yaitu kredit sektor dan sub sektor anggaran belanja yang dimuat di dalam UU-APBN, khususnya yang dimuat di dalam pasal5 ayat (2) dan (4) penjelasan atas UU-APBN.
Kewajiban memperinci ini ketentuannya dimuat di dalam pasal 2 ICW, di dalam pasal6 dan 7lJU-APBN dan juga pasal2 ayat (2) Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995.
Di dalam pasal-pasal tersebut di atas disebutkan bahwa Pemerintah barus memperinci Iebih Ian jut sektor dan sub sektor yang telah ditetapkan dengan undang-undang tersebut dengan Keputusan Presiden.
Disamping perincian anggaran sebagaimana dimaksudkan itu juga 1)aftar lsian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah
·.sahkan agar disampaikann kepada pihak-pihak yang terkait.
:engenai tanggungjawab penyampaian DIK-DIP ada pada Departemen Keuangan sebagaimana ditentukan di dalam Keppres No.16 Tahun 1994,
al46 untuk DIK dan pasal 65 untuk DIP.
.Pasal46 Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres 24 tahun 1995 berbunyi:
ayat (1) Departemen Keuangan menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada: セ ᄋ@
a. Departemen/Lembaga ··
b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
c·. Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)
ayat (2) Departemen/Lembaga menyampaikan DIK kepada:
a. Direktorat Jenderal dan Kantor/Satuan Kerja;
b. Inspektorat Jenderal Departemen!Unit Pengawasan pada Lembaga.
· Pasal65 Keppres No.16 Tahun 1994 jo Keppres 24 tahun 1995 berbunyi: Ayat (5) Menteri Keuangan menyampaikan DIP atau dokumen lain yang
disamakan yang telah disahkan kepada: a. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional!Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan;
c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas n・ァ。イ。セ@
d. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
f. Gubenur Kepala Daerah Tk I;
g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
h. Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.
Ayat (6) m・ョエ・イゥOk・セオ。@ Lembaga menyampaikan DIP atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan kepada: a. Direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat pada
Departemen/Lembaga rnembawakan proyek yang bersangkutan.
b. Inspektur Jenderal Departemen!Pernimpin Unit Pengawasan pada Lembaga.
Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini yang pertama akan dibahas ialah mengenai pelaksanaannya yaitu pejabat-pejabat yang penting yang mempunyai tugas melaksanakan anggaran.
Adapun para pelaksana pada tahap pelaksanaan anggaran ini terd.iri dari banyak Pejabat yang garis besarnya digolongkan dalam 2 (dua) golongan sesuai dengan pengurusanlpengelolaan pada pelaksanaan anggaran.
73
PDF Compressor Pro
uavun kedua pengurusan dimaksud adalah: Umum atau Pengurusan Administratif. Kbusus atau Pengurusan Komtabel.
• Pejabat yang terdapat di dalam pengurusan umum atau pengurusan administratif ini terdiri atas: a. otorisator b. ordonatur
2. Pejabat yang melakukan pengurusan khusus atau pengurusan komtabel dikenal sebagai bendaharawan Umum dan sehari-hari dikenal dengan sebutan Bendaharawan.
Berikut di bawah ini diuraikan lebih !an jut siapa-siapa yang menjadi llorisator, Ordonatur dan Komtabel/Bendaharawan Umum terse but serta
. . セ キ・ョ。ョァョケ。@ masmg-mas mg.
Otorisator-Otorisator ini menurut pasal 25 ICW (Undang-undang
jjetbendaharawan Indonesia) berbunyi sebagai berikut: "Pemerintah llaemegang urusan keuangan Negara". Dengan dernikian maka yang ll)enjabat otorisator adalah yang mernimpin Departemen dan Lembaga セ。イ。@ yang menguasai Bagian Anggaran. Menteri Negara yang tidak mempunyai bagian anggaran bukan otorisator. Otorisator adalah hak dan wewenang melakukan tindakan-tindakan atau mengadakan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat pengeluaran dan penerimaan.
Dengan dernikian ia dapat membebani kredit anggaran belanja dan dapat pula menguntungkan anggaran pendapatan negara dan hak ini dilaksanakan dengan rnenerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Sehari-hari hak otirisasi ini-oleh otorisator didelegasikanldilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Pimpinan Kesekretariatan yang bersan.gkutan/ panitra Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang dikuasakan oleh Menteri/Ketua Lembaga.
Pada tiap awal tahun anggaran Menteri/Ketua Lembaga menetapkan pejabat-pejabat yang diberi wewenang menandatangani SKO. Hal ini diatur di dalam Keppres No.16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995 pasal 16:
74
· Ayat ( 1 )Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi, dan pada setiap awal tahun anggaran Menteri/Ketua Lembaga tersebut menetapkan pej abat: a. yang diberi wewenang untuk menandatangani skoセ@b. sebagai atasan langsung b・ョ、。ィ。イ。キ。ョセ@c. sebagai Bendaharawan.
Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( 1) pada Lembaga Tertinggiffinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Kesekretariatan yang bersangkutan/Panitia Mahkamah Agung.
Ayat (3) Dalam penetepan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan ayat (2) diperhatikan larangan perangkapan jabatan antara Kepala Kantor/pernimpin proyeklbagian proyek!kepala biro keuangan dengan bendaharawan proyyeklbendaharawan bagian proyek.
Ayat (4) Dalam hal bendaharawan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) belum ditunjuk, maka KPKN dilarang melakukan pembayaran kecuali untuk belanja pegawai.
Ayat (5) Kepala Kantor/Satuan Kerja selambat-Iambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji dengan ketentuan: a. Penunjukkan pembuat daftar gaji dilakukan dengan Surat
Keputusan oleh Kepala Kantor yang bersangkutan at as nama Menteri!Ketua Lembaga dan Surat Keputusan penunjukkan tersebut dan contch (specimen) tanda tangan pembuat daftar gaji disampaikan kepada kpknセ@
b. Dalam hal tidak ada penggantian pembuat daftar gaj i, maka penetapan kembali pej abat ini dil akukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor.
c. Jabatan pembuatan daftar gaj.i tidak boleh dirangkap oleh Kepala Kantor atau· bendaharawan.
75 •
PDF Compressor Pro
an atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 199711998.
Pasal9 Sisa )credit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 199711998.yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 199811999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 199811999. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) d.isampaikan kepadaDewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selarnbat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 199811999.
Pasal 10 Anggaran Lebih Tahun Anggaran 199711998 dapat digunakan untuk
· anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasalll ·
femerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997 I berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Anggaran 199711998 berakhir.
Pasa112 (1) Setelah Tahmi Anggaran 199711998 berakhir, Pemerintah membuat
Perhitungan Anggaran Neg am inengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 、Nゥー・イゥセウ。@ oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pernerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-Iarnbatnya 18 (del a pan bel as) bulan setelah Tahun Anggaran 1997 I 1998 berakhir.
Pasal13
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nッセッイ@ 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14 .. - -
Undang-undang ini mulai berlaku pada _tanggal 1 April 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Adapun contoh UU APBN yaitu Undang-Undang RI No.6 Tahun 1997 ten tang APBN Tahun 199711998. dapat dilihatldisimak dalaJJ;l Lampiran I buku ini.
71
PDF Compressor Pro
ANGGARAN OLEH PEMERINTAH
Pengesahan/Penyampaian Anggaran kepada DPR kita memasuki tahap ke III yaitu Pelaksanaan
oleh Pemerintah. telah diketahui bahwa Pelaksanaan Anggaran dimulai
April, namun sebelum pelaksanaan Anggaran, terlebih ,.dikemukakan disini, ウ・エセ。ィ@ APBN diundangkan, kewajiban セ 、。ャ。ィ@ untuk memperinci, yaitu kredit sektor dan sub sektor loMio!!!nia yang dimuat di dalam UU-APBN, khususnya yang
pasal5 ayat (2) dan (4) penjelasan atas UU-APBN.
memperinci ini ketentuannya dimuat di dalam pasal 2 pasal6 dan 7 UU-APBN dan juga pasal2 ayat (2) Keppres 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995.
pasal-pasal tersebut di atas disebutkan bahwa Pemerintah ilfnperinci lebih Ian jut sektor dan sub sektor yang telah ditetapkan j!udang-undang tersebut dengan Keputusan Presiden.
IIUnping perincian anggaran sebagaimana dimaksudkan itu juga 'an Kegiatan (DIK) dan Daftar !sian Proyek (DIP) yang telah agar disampaikann kepada pihak-pihak yang terkait.
tanggungjawab penyampaian DIK-DIP ada pada Departemen •lltr P' sebagaimana ditentukan di dalam Keppres No.16 Tahun 1994, セ@ untuk. DIK dan pasal 65 untuk DIP.
D ;i .e: Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres 24 tahun 1995 berbunyi:
(1) Departemen Keuangan menyampaikan DIK yang telah disah.kan kepada: •
a. Departemen/Lembaga ··
b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
c·. Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)
(2) Departemenii:.embaga menyampaikan DIK kepada:
a. Direktorat Jenderal dan Kantor/Satuan Kerja;
b. Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga.
Pasa165 Keppres No.16 Tahun 1994 jo Keppres 24 tahun 1995 berbunyi: Ayat (5) Menteri Keuangan menyampaikan DIP atau dokumen lain yang
disamakan yang telah disah.kan kepada: a. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan;
c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas n・ァ。イ。セ@
d. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
f. Gubenur Kepala Daerah Tk I;
g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
h. Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.
Ayat (6) Menteri/Ketua Lembaga menyampaikan DIP atau dokumen lain yang disamakan yang telah disah.kan kepada: a. Direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat pada
Departemen/Lembaga membawakan proyek yang bersangkutan.
b. Inspektur Jenderal Departemen/Pernimpin Unit Pengawasan pada Lembaga.
Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini yang pertama akan dibahas ialah mengenai pelaksanaannya yaitu pejabat-pejabat yang penting yang mempunyai tugas melaksanakan anggaran.
Adapun para pelaksana pada tahap pelaksanaan anggaran ini terdiri dari banyak Pejabat yang garis besamya digolongkan dalam 2 (dua) golongan sesuai dengan pengurusan/pengelolaan pada pelaksanaan anggaran.
PDF Compressor Pro
kedua pengurusan dimaksud adalah: Umum atau Pengurusan Administratif. l(busus atau Pengurusan Komtabel.
pejabat yang terdapat di dalam pengurusan urn urn atau pengurusan セ ョゥウエイ。エゥヲ@ ini terdiri atas:
otorisator ordonatur
rcjabat yang melakukan pengurusan khusus atau pengurusan komtabel dikenal sebagai bendaharawan Umum dan sehari-hari dikenal dengan sebutan Bendaharawan.
di bawah ini diuraikan lebih !an jut siapa-siapa yang menjadi Ordonatur dan Komtabel/Bendaharawan Urn urn terse but serta
·sator ini menurut pasal 25 ICW (Undang-undang wan Indonesia) berbunyi sebagai berikut: "Pemerintah
wc;""uo urusan keuangan Negara". Dengan demikian maka yang otorisator adalah yang memimpin Departemen dan Lembaga
yang menguasai Bagian Anggaran. Menteri Negara yang tidak · bagian anggaran bukan otorisator. Otorisator adalah hak dan
:wenang melakukan tindakan-tindakan atau mengadakan ikatan-ikatan 1g mempunyai akibat pengeluaran dan penerimaan. Dengan demikian ia dapat membebani kredit anggaran belanja dan
ct.pat pula menguntungkan anggaran pendapatan negara dan hak ini dUaJcsanakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Schari-hari hak otirisasi ini oleh otorisator didelegasikan/dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Pimpinan Kesekretariatan yang bersangkutan/ panitra Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang dikuasakan oleh Menteri!Ketua Lembaga.
Pada tiap awal tahun anggaran Menteri!Ketua Lembaga menetapkan pejabat-pejabat yang diberi wewenang menandatangani SKO. Hal ini diatur di dalam Keppres No.16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995 pasal 16:
74
Ayat (l)Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi, dan pada setiap awal tahun anggaran Menteri/Ketua Lembaga tersebut menetapkan pejabat: a. yang diberi wewenang untuk menandatangani skoセ@b. sebagai atasan langsung b・ョ、。ィ。イ。キ。ョセ@c. sebagai Bendaharawan.
Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( 1) pada Lembaga Tertinggilfinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Kesekretariatan yang bersangkutan/Panitia Mahkamah Agung.
Ayat (3) Dalam penetepan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan larangan perangkapan jabatan antara Kepala Kantor/pemimpin proyeklbagian proyekfkepala biro keuangan dengan bendaharawan proyyeklbendaharawan bagian proyek.
Ayat (4) Dalam hal bendaharawan sebag.ai mana dimaksud dalam ayat (1) belum ditunjuk, maka KPKN dilarang melakukan pembayaran kecuali untuk belanja pegawai.
Ayat (5) Kepala Kantor/Satuan Kerja selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji dengan ketentuan: a. Penunjukkan pembuat daftar gaji dilakukan dengan Surat
Keputusan oleb Kepala Kantor yang bersangkutan at as nama Menteri!Ketua Lembaga dan Surat Keputusan penunjukkan tersebut dan contch (specimen) tanda tangan pembuat daftar gaji disampaikan kepada kpknセ@
b. Dalam hal tidak ada penggantian pembuat daftar gaji, maka penetapan kembali pejabat ini dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor.
c. Jabatan pembuatan daftar gaji tidak boleh dirangkap oleh Kepala Kantor atau bendaharawan.
75
PDF Compressor Pro
ini menurut pasal 35 ICW berbunyi sebagai berikut: 11-1aguu:u• atas beban anggaran diselesaikan oleh Presiden atau fl -pembantunya". Dengan demikian kewenangan berada dalam hsiden, namun sejak kedaulatan RI, kewenangan ordonatur
secara tunggal didelegasikan kepada Menteri Keuangan. tersebut adalah menerima dan menguji tagihan-tagihan
fllt negara dan jika tagihan terse but benar, maka dapat memberikan membayar. Dengan demikiaan rnaka ia dapat menerbitkan Surat Membayar (SPM) atau sering juga disebut mandat. Disamping
QQQ ュセ。オ@ SPM juga mempunyai wewenang menerbitkan Surat (SPN). Secara singkat hak dan wewenang ordonatur adalah
セ ゥエォ。ョ@ SPM dan SPN. ini sehari-hari oleh Menteri Keuangan didelegasikan/
[l,ahkan kepada para pejabat (Seksi Perbendaharaan) di Kantor dan Kas Negara (KPKN) yang ada di seluruh lndone-
IDengan demikian para pejabat di KPKN tersebut wajib menguji .. tagihan terhadap Negara dan jika terbukti benar, maka ia memberi
membayar dengan menerbitkan SPM.
.omtabel atau Bendaharawan Umum
.etentuan mengenai korntabel atau Bendaharawan ini dirnuat di pasal 77 ICW. Bunyi pasal 77 ICW adalah sebagai berikut:
"Bendaharawan adalah orang atau badan (yang dimaksud adalah Hukum) yang karena Negara diberi tugas untuk menerima,
illeDYimpan, menyerahkan atau membayar uang, kertas-kertas berharga barang-barang persediaan dan untuk itu ia harus membuat
セ エオョァ。ョ@ kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)". Dalarn prakteknya Bendaharawan dapat dibagi menjadi 2 (dua}: Bendaharawan yang mengurus barang, disebut Bendaharawan Baran g.
.. Bendaharawan yang mengurus uang dan kertas berharga, disebut Bendaharawan Uang atau Bendaharawan Financial. Bendaharawan
Dang/Financial dibagi lagi menjadi 2 (dua): 1. Bendaharawan umum 2. Bendaharawan khusus
Selanjutnya bendaharawan khusus dibagi pula menjadi 2 (dua): 1. Bendaharawan khusus penerimaan, 2. Bendaharawan khusus pengeluaran:
1. Bendaharawan khusus penerimaan dibagi 2 (dua): a. Bendaharawan penerimaan biasa. b. Bendaharawan penyetor tetap.
2. Bendaharawan khusus pengeluaranjuga dibagi 2 (dua): a. Bendaharawan rutin. b. Bendaharawan proyek
Dalam kaitan dengan otorisator, ordonatur dan komtabel di atas yang dimaksud dengan korntabel disini adalah bendaharawan umum. Kewenangan Bendaharawan urnum berada pada Menteri Keuangan dan dilimpahkan kepada Seksi Bendaharawan Umum di KPKN atau kantor-kantor yang melaksanakan tugas kas negara misalnya Bank Indonesia, Bank-Bank Pemerintah, Giro Pos dan Perwakilan RI di luar negeri .
Dari ketiga hak dan wewenang yang ada pada otorisator, ordonatur dan komtabel (bendaharawan umum) tadi maka dapat diuraikan sebagai berikut: Dibidang pengeluaran:
otorisator menyediakan/mempunyai kredit dari APBN. ordonatur menerbitkan SPM guna pembayaran kredit yang telah disediakan. komtabel membayar uang atas SPM tersebut.
Dibidang penerimaan: otorisator memungut penerimaan (menerbitkan SKO) ordonatur menerbitkan surat penagihan (SPN) komtabel menerima setoran di kas negara atas SPN tersebut. Sebagaimana dirnuka diuraikan bahwa pelaksanaan anggaran dirnulai
pada tanggal 1 April adapun kegiatan pemerintah dalarn pelaksanaan anggaran ini akan diuraikan berturut-turut sebagai berikut:
77
PDF Compressor Pro
Pelaksanaan anggaran pendapatan negara pelaksanaan anggaran belanja rutin dan pembangunan.
1. Prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan negara.
Di dalam keputusan menteri keuangan RI no. 217/KMK. 03/1990 tentang mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN, pasal 1 menyatakan sebagai berikut: ayat (I) semua penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan
oleh Kantor perbendaharawan dan kas negara (KPKN) dilaksanakan secara giral.
yat (2) pengecualian atas ketentuan sebagaimana dirnaksud dalalrn ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.
Selanjutnya di dalam Keppres No.16 tahun 1994 jo. Keppres no. Tahun 1995 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Departemenl
Lembaga yang mempunyai sumber penerimaan anggaran selarnbat-lambatnya pada akhir April tahun anggaran yang bersangkutan
surat keputusan menetapkan bendaharawan yang diwajibkan ..-nca!!.'h, menerima, dan melakukan penyetoran penerirnaan
penerimaan Departemen/Lembaga di dalarn Keppres 16 tahun 1994 jo Keppres no. 24 Tahun 1995 pasal 4 ayat (5) セ ケ。エ。ォ。ョ@ sebagai berikut: · "Penerimaan Departmen/Lernbaga, baik dalarn maupun luar
· adalah penerimaan anggaran dan karena itu tidak dapat • 5 u,u1A.au langsung untuk pengeluaran, tetapi disetor sepenuhnya
waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali IIP'Illl44u unit swadana dan Badan!Instansi lainnya sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku". :,ucn2an demikian maka untuk penerimaan yang disetor melalui
an khusus penerimaan, pengangkatan bendaharawan ini secepatnya dilakukan selanjutnya penyetoran dari wajib bayar
terkurnpul pada bendaharawan khusus penerimaan harus di setor ke kas negara.
MセL@
Penagihan pendapatan-peridapatan negara dilakukan dengan bermacarn-macarn cara, disarnping itu pula jenis pendapatanpun bermacarn-macam.
Oleh karena jenis pendapatan yang beraneka ragam, maka penyusunan peraturan yang uniform untuk semua jenis pendapatan adalah sang at sukar. · ·
Selanjutnya meskipun penagihan dari pembayaranjuga berjenis-jenis dapatlah diadakan penggolongan-penggolongan sebagai berikut: · 1. Wajib bayar menyetorkan uang langsung ke kas negara (tidak
melalui bendaharawan khusus penerimaan) tanpa adanya surat penagihan dari yang berwenang.
2. Atas dasar surat penagihan dari yang berwenang, wajib bayar menyetor uang ke kas negara.
3. Wajib bayar menyetor uang pada bendaharawan khusus penerirnaan yang telah di tentukan, yang pada waktu-waktu tertentu bendaharawan tersebut menyetorkan pendapatan itu ke kas negara .
4. Tanpa didahului dengan surat penagihan, Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara atau pihak ordonatur yang rnenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) mengurangkan sejumlah yang harus dibayar oleh penerirnaan pembayaran, dengan demikian jurnlah SPM yang dibayar adalah jurnlah netto dari SPM.
5. Memotong pada surat perintah membayar (SPM) atas dasar Surat Penagihan (SPN) yang berwenang.
6. Apabila ternyata tertagih secara jelas-jelas tidak mau memenuhi kewajibannya, maka penanggihan pemerintah dapat dilakukan melalui pengadilan negeri.
7. Apabila tertagih mau memenuhi kewajibannya yaitu membayar pada negara, tetapi temyata tidak marnpu membayar sekaligus, maka dengan keputusan menteri/Ketua Lembaga pada tertagih dapat diizinkan untuk mengangsumya sarnpai lunas, dengan
79
PDF Compressor Pro
demikian maka penagihan melalui pengadiJan :negeri untuk sementara ditiadakan, (bila nanti ternyata dar'a·;n_-pem-bayarannya tidak dipenuhi dengan baik, maka masih terbuka diadakan penagihan meJalui pengadi1an negeri).
8. Penagihan melalui badan urusan piutang negara (BUPN), sebagai pengganti penagihan melalui pengadilan negeri.
セ N@-2. Prosedur pelaksanaan anggaran belanja Rutin dan Pembangunan.
• RUTIN
Dalam pelaksanaan anggaran rutin sejak APBN 19731197 4 ang pada waktu itu berlaku Keppres No. 11 tahun 1973, pemerintah mengintoduksikan cara baru dalam pelaksanaan anggaran belanja rutin yang kita sebut dengan sistem DIK yaitu singkatan dari Daftar Isian Kegiatan. Keppres ten tang pelaksanaan APBN yang berlaku sekarang adalah Kepprers No. 16 tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995. Dalam Keppres No. 16 tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995 pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) dana anggaran yang diperlukan untuk membiayai
pengeluaran disediakan dengan penerbitan SKO. Ayat (2) DIK dan DIP atau dokumen lain yang dipersamakan
berlaku sebagai SKO. Ayat (3) SKO berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran. Sebagaimana diketahui sistem DIP telah lebih dahulu diterapkan dibanding dengan sistem DIK . Sistem DIP diterapkan mulai tanggal 1 April 1969 sejak dimulai Pelita I sedangkan DIK baru dimulai pada tahun berakhir Pelita I yaitu I yri1_!973 (tahun anggaran 197311974). . Sebelum DIK ini diJaksanakan secara menyeluruh di semua departemen/lembaga terlebih dahulu diadakan uji coba dilingkungan Departemen Keuangan yaitu dimulai 1 April 1972 (tahun anggaran 1972/1973).
) ....
Perlu diketahui bahwa sebelum dipakai sistem DIP dan DIK, kita memakai sistem Rencana Fisik Keuangan (RFK) dengan S KO yang harus disetujui lebih dahulu oleh Menteri Keuangan dalarn hal ini Direktur Jenderal Anggaran.
Sistem RFK tersebut dianggap kurang memadai dan dapat menimbulkan kelambatan-kelambatan dalam pelaksanaan anggaran disamping timbulnya penilaian negatif dari masyarakat terhadap pejabat yang harus mengesahkan SKO _dan sering dikambing hitamkan, dituduh memeras, menerima uang semir dan sebagainya .
Karena sistem ini tidak sesuai dengan era pembangunan yang menginginkan gerak cepat di segala bidang maka pemerintah meninggalkan sistem lama tersebut dan beralib kepada sistem yang baru dikenal dengan sistem DIK, yang diilharni oleh sistem DIP yang telah lebih dahulu diterapkan.
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalarn Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995 tentang pelaksanaan APBN pasal 45 ayat ( 4) menyatakan DIK berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja rutin setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan (yang dimaksud di sini ialah Direktur Jenderal Anggaran).
Dengan sistem DIK diharapkan adanya percepatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin. Hal ini lebih dimungkinkan lagi karena sejak 1 April 1979 (tahun anggaran 197911980) DIKJDIP berlaku/mempunyai fungsi sebagai SKO. Sebelum itu DIKJDIP sarna halnya dengan RFK di atas yaitu harus dengan SKO yang disetujui/disahkan oleh Menteri Keuangan terlebih dahulu.
Di muka sudah dikatakaan bahwa DIK berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja rutin setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan. Sudah barang tentu DIK tidak dapat di·sahkan kalau bel urn ada Keppres tentang perincian anggaran yang telah disahkan.
81
PDF Compressor Pro
82
.kronologis urutan yang tertib dalam pelaksanaan
rutin ialah: UU-APBN Perincian Anggaran Belanja Rutin DIK atau dokumen lain yang dipersamakan berlaku
セ U Msko@SPP SPM
セケ。。、。オ。ョァ@
ini kemudian digunakan untuk membayar barang dan jasa diperlukan Pemerintah. Urutan tersebut di atas adalah mutlak ketertiban administrasi Keuangan Negara. Jika ada tahap urutan tersebut yang dilampaui atau diloncati maka berarti
tertib dan dengan demikian mudah terjadi penyelewengan-
PEMBANGUNAN
Berikut ini akan diuraikan prosedur pelaksanaan anggaran pembangunan atau yang kita kenai dengan sistem DIP (Daftar !sian Proyek).
Dimuka telah dijelaskan sistem DIP ini sudah diterapkan sejak dimulai Pelita I tanggal 1 April 1969 (tahun anggaran 196911970).
Di dalam Keppres No. 16 tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995 pasal 65 ayat (4) menyatakan bahwa DIP atau dokumen lain yang disamakan berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek sesudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
DIP di sini pacta hakikatnya ialah anggaran belahja yang terperinci dari proyek yang bersangkutan, karena dalam undang-undang APBN sendiri bel urn kelihatan besarnya anggaran proyek yang bersangkutan, plafon (pagu) anggaran proyek baru diketahui setelah ada Keppres Perincian Anggaran Pembangunan. Perine ian lebih Ian jut dimuat dalam DIP yang bersangkutan. DIP kemudian
diperinci dalam PO (Petunjuk Operasional). Sejak dilaksanakan Pelita I maka klasifimasi anggaran Negara
mengalami perubahan yang foundamental. Sebelumnya baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan digolongkan menurut klasifikasi organik yaitu penggolongan anggaran menurut kesatuan organisasinya atau pengelompokan per Departemen/ Lembaga Negara. Dengan demikian APBN dikala itu dibagi-bagi sebagai berikut: . 1. Bagian-bagian Anggaran, tiap Bagian Anggaran meliputi Unit
Departemen/Lembaga Negara 2. Tiap Bagian Anggaran dibagi dalam Pos-pos yang meliputi
Unit Direktorat Jenderal/Sekretaris Jenderal atau Unit yang setingkat.
3. Tiap Pos dibagi dalam pasal yang meliputi Unit Direktorat atau Kanwil yang setingkat.
4. Tiap pasal dibagi dalam anak pasal yang tidak merupakan kesatuan organisasi, tetapi merupakan jenis pengeluaran. Seh.ingga pacta waktu itu kita mengenal kode suatu anggaran yang terdiri atas 4 kelompok angka, misalnya 9.1.2.1 01 yang artinya sebagai berikut: Angka 9 : disebut sebagai bagian, yaitu bagian 9 ( dahulu
Departemen Keuangan). Angka 1 : disebut sebagai Pos Angka 2 : disebut sebagai Pasal Angka 101 : disebut sebagai anak Pasal. Dengan demikian kode mata anggaran adalah 9.1.2.101. Klasifikasi Organik demikian ini khususnya mengenai anggaran pembangunan tidak dipakai lagi dan UU-APBN sekarang menganut klasifikasi fungsional yang mengelompokkan pengeluaran menurut fungsi-fungsi pemerintah (yang sejenis) dan anggarannya adalah program oriented.
Sejak 1 April 1969 Anggaran Pembangunan dibagi dalam:
83
PDF Compressor Pro
Bidang-bidang yaitu ada 3 bidang: Bidang Ekonomi Catatan:
b. Bidang Sosial Pembagian dalam 3 bidang ini c. Bidang U mum kemudian ditiadakan Tiap Bidang dibagi dalam sektor-sektor. Tiap sektor dibagi dalam sub sektor-sub sektor. Tiap sub sektor dibagi dalam Program-program Tiap program dibagi dalam proyek-proyek Adapun sebelum ini sering terlambat pengesahan Perincian
ini, namun sebenarnya tidak menjadi permasalahan oleh fbrena perician Anggaran itu sendiri sesungguhnya sudah diajukan
DPR pada minggu pertama bulan Januari, naskah tersebut Jazimnya disebut sebagai Satuan III Anggaran. Satuan ill inilah setelah APBN menjadi Undang-undang (disahkan) kelak menjelma menjadi Keppres Perincian APBN.
Dengan demikian maka pelaksanaan anggaran Pembangunan berlaku Kronologis urutan yang tertib sebagaimana pada
ii..JX:JaKSanaan anggaran dimuka: barus ada UU-APBN barus ada Keppres Perincian APBN barus ada DIP atau dokumen lain yang dipersamakan berlaku sebagai SKO harus ada SPP harus ada SPM akhimya ada uang dan uang ini diperlukan untuk membeli barang danjasa. ·Kemudian daripada itu sebagaimana dimuka telah dijelaskan
tentang pelaksanaan anggaran, baik prosedur pelaksanaan セァァ。イ。ョ@ Rutin maupun pembangunan maka beberapa hal yang eeriu mendapat perhatian dalam implikasinya sebagai berikut:
bidang penerimaan flepartemen/Lembaga wajib:
intensifikasi penerimaan anggaran yang menjadi
wewenang dan tanggung jawab baik inengenai jumlahnya rnaupun kecepatan penyetorannya;
b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara; c. melakukan penuntutan/pemungutan ganti rugi atas kerugian yang
diderita oleh negara; d. mengintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang-barang
milik negara; e. melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan; f. menentukan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang-
piutang negara tersebut di atas. ( Keppres No. 16 tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995 pasal6 ayat (3).
Di bidang Pengeluaran Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
b. terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, programlkegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga;
c. semaksimal mungkin menggunakan basil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuanfpotensi nasional. (Keppres No. 16 Tahun 1994jo Keppres No. 24 tahun 1995 pasal 14) Jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas
tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995 pasal2 ayat (1). Departemen/Lembaga, tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban atas anggaran negara jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia atau cukup, tersedia dalam Anggaran Belanja Negara. (Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995 pasal4 ayat ( 1).
Departemen/Lembaga diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara. (Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres
85
PDF Compressor Pro
24 tahun 1995 pasal 4 ayat ( 1 ). Atas be ban anggaran belanja negara tidak diperkenankan pengeluaran
keperluan: a. perayaan atau peringataan hari besar, hari raya, hari
ulang tahunlhari jadi Departemen!lembaga dan seba-gainya;
b. pemberian ucapan selarnat hadiah/tand mata, karangan bunga dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa;
c. iklan ucapan selarnat dan lain sebagainya; d. pesta untuk pelbagai peristiwa pada Departemen/
Lembaga; e. pekan olah raga pada pelbagai Departemen!Lembaga; f. lain-lain pengeluaran untuk kegiatanlkeperluan yang
sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas .. (Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995 pasal 33 ayat (1).
Penyelenggaraan rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan, peresrnian Kantor Proyek, dan penyambutan pejabat serta
nisnya, dibatasi sampai pada hal-hal yang sangat penting dan 11uakuk.an sesederhana mungkin. (Keppres No. 16 Tahun 1994 jo· Keppres
24 tahun 1995 pasal 33 ayat (2). Departemen/Lembaga membatasi pembentukan panitia dan tim
セ ウ。ュー。ゥ@ yang hal-hal yang sangat perlu dan pembentukan panitia atau yang dananya tidak tercantum dalarn DIK/DIP dan dokumen lainnya g disamakan memerlukan persetujuan tertulis. Menteri Keuangan
apabila akan membebani Anggaran Belanja Negara. (Keppres No. 16 Tahun 1994 pasal33 ayat (3).
Sekarang kita lanjutkan ke Tahap IV yaitu Tahap Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Negara.
4. PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN
1. PENGERTIAN PENGAWASAN Pengertian yang sangat umum dari pengawasan dapat diketahui
dari asal kata pengawasan yaitu berasal dari kata dasar awas yang berati dapat melihat dengan baik-baik; hati-hati; ingat-ingat. (WJS Poerwadarminta, 1980, hal .. ).
Oleh karena itu, pengertian pengawasan dapat bermacarn-macam tergantung dari ruang lingkup organisasi dan apa yang akan diawasi.
Sehubungan dengan itu baiklah kita menengok beberapa pendapat pakar tentang definisi pengawasan ini: 1. "Pengawasan _adalah suatu proses yang menentukan apa yang
harus dikerjakan agar apa yang akan diselenggarakan sejalan dengan rene ana". (Soekarno, 1968, hal .. ).
2. "Pengawasan merupakan suatu usaha menjaga agar pekerjaan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terjadi dapat dilakukan perbaikan". (Haryono Sumodiharjo, 1982, hal. 215)
3. "Pengawasan berarti suatu proses kegiatan seorang pernimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan". (LAN, 19 .. , hal .. ). Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan
pengertian pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar supaya suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau dengan adanya pengawasan ini diharapkan dapat memperkecil timbulnya hambatan-hambatan sedangkan hambatan-harnbatan yang telah terjadi dapat segera diketahui untuk dilakukan tindakan-tindakan perbaikan. Secara umum tujuan pengawasan dapat dilukiskan sebagai berikut: 1. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-
penyimpanganlkesalahan-kesalahan pelaksanaan kegiatan. 2. Untuk mengupayakan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan-peraturan
87
PDF Compressor Pro
perundang-undangan. 3. Untuk mengetahui dimana letak kelemahan-kelemahan sebab
terjadinya penyimpangan-penyimpangan dampaknya serta siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan terse but dan bagaimana cara memperbaikinya di masa mendatang.
4. Untuk mencegahlmemperkecil pemborosan (inifisiensi).
Menurut instruksi Presiden RI No. 15 Tahun 1983 Tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dadn ketepatanpelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan.
Adapun ruang lingkup pengawasan adalah: 1. Kegiatan Umum Pemerintah 2. Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Penyelenggaraan Pengurusan Keuangan dan Kekayaan Negara 4. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik
Daerah 5. Kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Selanjutnya pengawasan yang dimaksudkan di sini adalah
pengawasan pelaksanaan Anggaran Negara yang bagaimana pun beraneka ragam pengawasan demikian jua aparat yang melakukan pengawasan tersebut narnun akhirnya bermuara pada pengawasan/ pemerilcsaan yang d.ilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) terhadap Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang diajukan oleh Pemerintah dan merupakan pertanggung jawaban Presiden kepada DPR.
Berbicara mengenai Pengawasan Pelaksanaan Anggaran ini sebenamya sejak APBN dipersiapkan sampai dengan selesai dipertanggung jawabkan APBN/disahkan, APBN tidak lepas dari tindak pengawasan. Pengawasan dapat mengambil beberapa bentuk pelaksanaan dari peraturan, pengeterapan standar dan
perhitungan, persiapan dan sebagainya adalah bentuk-bentuk pengawasan. Prosedur formal penyusunan APBN dan rincian-rinciannya juga sudah rnerupakan pengawasan. Pengawasan yang rnengikuti arus pelaksanaan disebut pengawasan tertanam.
Secara garis besarnya pengawasan dapat dibagi dalam: 1.' Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan karena fungsinya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/ Lernbaga dan sebagainya.
2. Pengawasan melekat (waskat), Pengawasan atasan langsung atau Pengawasan Struktural.. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan yang rnerupakan fungsi managernen seorang manajer. Contoh yang jelas dalam hal pengawasan melekat ini adalah atasan langsung dengan Bendaharawan rutin, Pemirnpin proyek/Pemimpin bagian proyek dengan Bendaharawan proyek dan sebagainya.
3. Pengawasan masyarakat (wasmas) r ·· • · · -
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sehagai contoh Pengawasan Masyarakat dengan penyelenggaraan Tromol Pos 5000 oleh kantor Wakil Presiden.
セ@ 2. MACAM/JENIS PENGAWASA.t"i
Meskipun di atas tadi pengawasan scara garis besar dibagi dalam 3 (tiga) bagian namun sebenarnya ada beberapa macarn/jenis pengawasan yang dilihat dari sudut pandang sebagai berikut: a. Pengawasan djpandang dari sifat dan waktunya pengawasaq,,
dibedakan:
b. m?:awasan dibedakan:
89
PDF Compressor Pro
_ Pengawasan Intern _ Pengawasan Ekstem Fengawasan dipandang dari tempat melakukan pengawasan dibedakan: _ Pengawasan langsung/dekat (on the spot) _ Pengawasan tak langsung/dari jauhlbelakang meja (on the desk) Pengawasan dipandang dari sudut formalitas, pengawasan dapat digolongkan: - Pengawasan fungsional - Pengawasan melekat/pengawasan struktural. Pengawasan Informal a tau pengawasan masyarakat (was mas)
a.- Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum susatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini mempunyai sifat untuk membatasilmencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan. Contoh: Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) sebelum penerbitan SPM.
- Pengawasan Refrensif ialah pengawasan yang dilakukan selama dan setelah kegaitan dilaksanakan. Pengawasan ini mempunyai sifat untuk mengambil tindakan lainnya atas penyimpangan yang telah dilakukan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh: Pengawasan yang dilakukan oleh Bepeka, BPKP dan sebagainya.
b. - Pengawasanm Intern ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada di dalam unit organisasi yang diawasi. Pengawasan ini mempunyai sifat untuk meneliti apakah kebijalcsanaan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para bawahannya. Contoh: Pel)gawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga, Itwil. Propinsi dan Itwil Kabupaten.
- Pengawasan Ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan ini mempunyai sifat agar dalam
pelaksanaan diperoleh basil pemeriksaan yang independen (bebas dari pengarub).
Contoh: Pengawasan yang dilakukan oleh Bepeka dan BPKP. c. - Pengawasan langsung ialab pengawasan yang dilakukan
secara langsung (on the spot). Pengawasan ini mempunyai sifat untuk mengetabui apa yang sebenamya terjadi di tempat terse but. Contoh: Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional .. .
- Pengawasan tidak langsung ialab pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung/darijauh (di belakang meja) rnisalnya pengawasan yang dilalrukan melalui laporan-laporan. Contoh: Pengawasan yang dilakukan oleh Biro Keuangan Departemen/Lembaga terbadap laporan-laporan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (l) (Keppres No.l6 Tahun 1994) dan laporan-laporan P6 dan P7 dari Kantor Tata Usaba Anggaran (KTUA) . ·
d. - Pengawasan fungsional ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan berdasarkan fungsinya. Pengawasan fungsional dapat bersifat sektoral, lintas sektoral dan dapat juga bersifat ekstemal. * Pengawasan yang bersifat sektoral dilakukan oleh
Inspektur Jenderal Departemen yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab pada pimpinan De parte men yang bersangkutan, ruang lingkup pengawasannya adalah pelaksanaan tugags semua unsur Departemen tersebut.
* Pengawasan yang bersifat lintas sektoral dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
* Pengawasan yang bersifat eksternal atau lazim dikatakan pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka).
- Pengawasan yang dilalrukan oleh pimpinan/atasan langsung (pengawasan melekat) ialab pengawasan dengan sistem
91
PDF Compressor Pro
lllll:cuu .. ,ian yang benar-benar dapat dirasakan oleh bawahan. (Pengawasan oleh pimpinan/atasan langsung (pengawasan melekat) ini kadang-kadang telah diatur oleh ketentuan-ketentuan pemerintah seperti hubungan Kepala Kantor/ Pimpro dengan Bendaharawan.
e - Pengawasan informal pengawasan masy__arakat (wasmas) dengan penyelenggaraan Tromol Pos 5000 oleh Kantor Wakil Presiden
APARAT PENGAWASAN, DASAR HUKUM DAN TUGASNYA
Badan Perr:eriksa Keuangan (Bepeka)
Aparat pengawasan tertingi di negara kita yaitu Badan Pemeriksa euangan yang dibentuk atas dasar pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yo UU
5 Tahun 1973.
Pasal 23 ay.at (5) UUD 1945 antara lain menyatakan:
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan, ditetapkan dengan undang-undang. pemeriksa itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Realisasi dari pacta pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan II'Wgaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) UUD 1945 tadi yaitu ャャ・ ョセ・ョ。ゥ@ pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan termuat di dalam _u .... ,.,-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
dimana sebelurnnya Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dalam Undang-undang No. 17 Tahun 1965. Mengenai tugas
ajiban, wewenang, tempat, bentuk dan keanggotaan Badan iksaan Keuangan secara garis besar dapat diterangkan sebagai
Badan Pemeriksa. Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Badan Pemeriksa Keuanggan bertugas untuk memeriksa tanggung
jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara. 3. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 4. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada
Dewan Perwakilah Rakyat. 5. Apabila sesuatu pemeriksa mengungkapkan hal-hal yang
menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatanyang merugikan keuangan Negara maka Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah.
6. Sehubungan dengan penunaian tugasnya Bepeka berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Badan!Instansi Pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.
7. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.
8. Dan perlu diberitahukan di sini bahwa satu-satunya 「。ァゥ。ョOウ・ュー 。ャセ@
Badan Pemeriksa Keuangan yang ada di daerah adalah terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Sekretariat Jenderal Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan lima orang anggota. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bepeka diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Bepeka mempunyai suatu Sekretariat Jenderal: Sekrataris Jenderal Bepeka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Bepeka. Sekretaris Jenderal dan pengawai Sekretariat Jenderal adalah Pengawai Negeri.
Tadi telah diketengahkan bahwa Bepeka adalah suatu Lembaga Tinggi/ Aparat Pengawasan Tertinggi di negara kita berkedudukan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah akan tetapi tidak berada di atas Pemerintah. Jadi apabila ditinjau dari segi hirarkis organisatoris Badan Pemeriksa Keuangan adalah aparat pengawas tertinggi di Negara kita
93
PDF Compressor Pro
berkedudukan sebagai final dan extern audit dalarn arti jikalau ndingkan dengan aparat-aparat pengawas lainnya mempunyai nang dan kekuasaan untuk memeriksa (final audit) dari pertanggung Keuangan Pemerintah. Disamping itu berkedudukan sebagai aparat
ngawas Keuangan yang berada di luar Pemerintah.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggungjawab Keuangan egara, termasuk antara lain pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
anja Negara (baik anggaran Rutin maupun Pembangunan), Anggaran dan Belanja Daerah serta Anggaran Perusahaan-perusahaan
milik Negara, hakikatnya seluruh kekayaan negara, merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan atau sudah terjadi yang telah disusun pertanggungjawabannya ("post audit"), baik sebagian maupun seluruhnya. Tugas di bidang pemeriksaan meliputi pula pengujian apakah pengeluaran uang terjadi menurut ketentuan Anggaran dan Belanja Negara serta penilaian apakah penggunaan keuangan Negara telah dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan tugasnya wewenang yang dimiliki oleh Bepeka untuk merninta keterangan serta kewajiban bagi setiap orang, badan/ instansi Pemerinah atau badan swasta untuk memenuhi perrnintaan keterangan yang diajukan oleh Bepeka itu, pada hakikatnya dapat meliputi semua bidang keuangan Negara, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang.
Demi pembinaan kehidupan konstitusional disamping suksesnya Pembangunan Nasional, maka tindakan-tindakan yang mempersulit Bepeka dalam melakukan tugasnya diancam dengan hukuman, dan dinyatakan sebagai kejahatan serta lebih berat daripada yang diane am oleh KUHP terhadap perbuatan-perbuatan yang serupa.
B. Menteri Keuangan dibantu oleh semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negara menertibkan Tata Usaha Keuangan.
Di dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa: Menteri Keuangan melaksanakan penertiban Tata U saha Keuan-gan
94
Negara dengan cara meningkatkan PENGAWASAl"J PREVENTIF atas pengurusan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Departemen, Lembaga, Instansi, Badan dan lain-lain. Memberi petunjuk tehnis mengenai Tata Usaha Keuangan Negara yang dilaksanakan Departemen/Lembaga!Instansi/Badan dan sebagainya. Menghimpun semua peraturan-peraturan yang berlaku. Semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menguasai anggaran sendiri, membantu sepenuhnya pelaksanaan penertiban Tata Usaha Keuangan Negara.
C. Inspektur Jenderal Pembangunan
Mengenai pengawasan pelaksanaan pembangunan atau lazim dinamakan pengawasan operasional pembangunan, Bapak Presiden Soeharto dalam sidang paripuma Kabinet Pembangunan II tanggal 11 April 1973 memberikan pokok-pokok kebijaksaan mengenai pembangunan antara lain sebagai berikut:
Bahwa pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh Wakil Presiden dengan bantuan Departemen-Departemen. Adapun Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan Bina Graha membantu memberikan bahan-bahan yang diperlukan oleh Wakil Presiden dalarn rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan tersebut. Dan perlu ditarnbahkan disin bahwa Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas tersebut di atas dibantu oleh 4 (empat) orang Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang).
a. Bahwa agar pelaksanaan proyek -proyek pembangunan baik proyek-proyek ditingkat nasional maupun Daerah dapat berjalan sesuai dengan landasan arab yang telah digariskan dalam Repelita II maka unsur pengawasn merupakan salah satu faktor penentu yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya.
b. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengadakan beberapa Inspektur Jenderal proyek-proyek pembangunan yan.g bertugas untuk mengadakan pengawasan atas petaksanaan proyek-proyek pembangunan yang meliputi proyek-
95
PDF Compressor Pro
k dalam rangka program sektoral, proyek-proyek " INPRES", proyek-proyek bantuan Desa maupun proyek-proyek Daerah. Inspektur Jenderal proyek-proyek pembangunan disingkat IRJEN BANG melakukan penelitian dan peninjauan pada proyek-proyek terse but dan menyampaikan laporan atas basil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Irjenbang menerima perintab dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan/atau Wakil Presiden pula bertanggungjawab kepada Presiden. Sedang pengurus adrninistrasi Irjenbang dilakukan oleb Sekratariat Pengendalian operasional Pembangunan, Sekretariat Negara.
D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Aparat pengawasan selain Bepeka adalab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 31 Tahunn 1983, atau disingkat BPKP.
BPKP merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1968 dan berada di bawah Menteri Keuangan.
Dalam Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1983 (BPKP) terse but antara lain diketengahkan pertimbangan pembentukan BPKP sebagai berikut:
a. Bahwa peningkatan pembangunan yang dilakukan oleb Pemerintah memerlukan pula peningkatan pengawasannya.
b. Bahwa agar diperoleb basil pengawasan yang obyektif maka disamping pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organiisasi pemerintah, diperlukan adanya pengawasan yang terlepas dari unit-unit pelaksana.
c. Bahwa pengawasan dimaksud dalam burufb tidak hanya merupakan pengawasan keuangan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undang melainkanjuga pengawasan terbadap kebematan, dayaguna, dan basilguna program dan kegaitan pemerintah dan pembangunan.
d. Bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dewasa ini dilakukan oleb Direktorat Jenderal Pengawasan Negara sebagai unit
96
pengawasan intern pemerintah agar dapat melaksanakan pengawasan terbadap semua keuangan dan kegaitan pemerintah, baik dari Pusat maupun di selurub wilayah RI dan di Luar Negeri, dianggap perlu untuk membentuk badan yang melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan.
BPKP mempunyai fungsi melakukan pengawasan terbadap semua penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah, terrnasuk pengawasan fasilitas pajak, bea dan cukai, serta terbadap semua pengeluaran pemerintah Pusat maupun Daerah, termasuk pengurusan barang-barang bergerak, tidak bergerak, semua Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/B UMD) dan badan-badan usaha lainnya yang seluruhnya atau sebagian kekayaan dirniliki Pemerintah Pusat!Daerah atau subsidi atas be ban APBN, termasuk badan-bad.an yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan bak dan wewenang bukum publik.
Di samping itu mengawasi pula sistem administrasi pelaksanaan APBN/ APBD, B UMN/BUMD termasuk pembukuan rekening-rekening Pemerintah pada Bank. mengevaluasi tata keija administrasi pemerintah yang ditetapkan oleb masing-masing instansi, memerik.sa khusus terbadap kasus-kasus ketida:klancaran pelaksana pembangunan serta kasus yang mengundang unsur penyimpangan yang mungkin teijadi pada Pemerintah Pusat, BUMN/BUMD, serta pemeriksa akuntan untuk memberikan pendapat akuntan terbadap BUMN/BUMD dan badan lainjika dianggap perlu dan juga mengawasi kegiatan Kantor Akuntan Publik.
Kepala atau Pejabat BPKP mempunyai bak -bak antara lain memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, melihat register, buku perhitungan, surat-surat bukti notulen rapat redaksil komisaris/panitia dan sebagainya, basil survey, laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan, serta mengamati saldo kas surat-surat berbarga, gudang persediaan dan meminta laporan aparat pengawasan Departemen/Non Departemen/Daerah/BUMN/ BUMD.
Kepala BPKP atau Pejabat yang ditunjuk punya wewenang memi.nta keterangan tindak lanjut basil pemeriksaan baik dari BPKP sendiri,
97
PDF Compressor Pro
maupun hasil dari aparat pengawasan yang lain, keterangan dari semua pejabat Sipil maupun ABRI sehubungan dengan obyek yang diperiksa dan mereka wajib memenuhinya.
BPKP bertugas pula merumuskan perencanaan dan program pclaksanaan pengawasan Pemerintah Pusat/Daerah atau PKPT (program Kerja Pengawasan Tahunan) selanjutnya bertugas memberi bimbingan dan mengadakan analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan Pusat!Daerah.
Koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan di Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya di Pusat!Daerah serta rneningkatkan ketrampilan aparat pengawasan Pemerintah Pusat/Daerah.
E. Inspektur Jenderal Departemen
Pada tiap-tiap Departemen dan Lembaga Negara yang menguasai bagian Anggaran sendiri diadakan unit Pengawasan Keuangan yang berada di bawah pimpinan Inspektur dan bertugas melakukan pengawasan terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan negara dalam lingkungan Departemen dan Lembaga yang bersangkutan.
Perlu diketengahkan di sini bahwa semua Departemen sampai sekarang telah dibentuk unit-unit Pengawasan Keuangan seperti tersebut di atas (Inspektorat Jenderal Departemen). Pembentukan unit pengawasan Keuangan di bawah pimpinan Inspektur Jenderal Departemen yang bersangkuntan antara lain diatur dalam: Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 15/U/KEP/8/86 yis No.7/U.KEP/1111966 dan Keppres No. 26 Tahun 1968. Adapun pelaksanaan pada umumnya Menteri yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Menteri masing-masing membentuk Inspektorat Jenderalnya. Mengenai pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan diselenggarakan baik ditingkat Pusat Departemen maupun pada unit-unit Instansi dalam lingkungannya termasuk yang berada di daerah-daerah.
Dalarn Keputusan Presiden Rl No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dijelaskan tugas Pokok Inspektorat
Jenderal ialah melaksanakan pengawasan dalarn lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.
Secara lebih terinci maka Inspektur .!enderal bertugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan adrninistrasi umum, adrninistrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain. Juga mengadakan pengujian serta penilaian atas hasillaporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/ instansi dilingkungan Depatemen atas petunjuk menteri, serta pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengadaan tentang hambatan penyirnpangan atau penyalah gunaan di bidang administrasi atau keuangan yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan.
F. InspektoratVVilayah
Sebagai aparat pengawasan dan pemeriksa di daerah jikalau masing-masing Departemen dibentuk Inspektorat Jenderal termasuk pula Inspektorat Jenderal Departemen Dalarn Negeri, maka di lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam kedudukannya sebagai alat dekonsentrasi desentralisasi di masing-masing Daerah Tingkat I (27 daerah tingkat I) telah dibentuk Inspektorat Daerah ITDA yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah ITDA yang dipimpin oleh seorang Inspektorat Daerah atau IRDA.
Pembentukan Inspektorat-Inspektorat Daerah masing-masing daerah tingkat I an tara lain diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalarn Negeri No. 100/1972 yis 179n2 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2811972 dan mengenai pedoman pelaksanaan Pengawasan pemeriksaan diatur dalarn Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12111973.
Perlu ditambah di sini, bahwa Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 100/1972 di atas berdasarkan/realisasi daripada Undang-undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah dan karena Undang-undang No.18/1965 tadi sudah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.5/
99
PDF Compressor Pro
19.74 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, maka konsekuensi ya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.10011972 dicabut
diganti dengan Surat KeiJutusan Menteri Dalam Negeri No. 226 1975 dan Inspektorat Daerah sebagai instansi/aparat pengawas
"Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi".
Kemudian dengan Keputusan Yfenteri Dalam Negeri No. 219 Tahun 1979 ditetapkan Organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Propinsi (ITWTI..PROP) dan No. 220 Tahun 1979 ten tang Organisasi dan tata kerja Inspektorat Wtlayah kerja KabupaterJKotamadya (ITWTI..KAB ), sebagai basil peninjauan kembali Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 197 5 men gin gat semain meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyelengga.raa...'l pemerintah di daerah dipandang perlu adanya peningkatan pengawasannya.
Di1ihat dari segi adrninistrasi keuangan (dana) yang ada dalam anggaran maka tugas Inspektorat Wilayah Propinsi dapat dikelompokan sebagai berikut:
Pengawa.San dan pemeriksaan terhadap dana-dana yang tersedia di dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti rnisalnya proyek-proyek Nasicnal yang ada di daerah yang ditangani oleh Instansi-instansi in-otonom di daerah, bantuan-bantuan yang disalurkan melalui atau yang diatur dalam Instruksi Presiden atau INPRES seperti misalnya pembangunan gedung, SD, sarana kesehatan, bantuan Kabupaten/Kotamadya bantuan kepada Desa dan lain-lain. Dana yang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Daerah Tingkat I, d。・セ。ィ@ Tingkat II termasuk kelurahan-kelurahan. Disamping danJ yang tersedia dalam anggaran, pengawasan dan pemeriksaan .:·1ga dilaksanaka..r1 terh::1dap kekayaan! barang-barang rnilik Negara/8aerah disamping itu juga terhadap kekayaan Daerah dipisahk::1n dalam hal ini yang diurus oleh perusahaan-perusahaan Daer;:!h atau unit-unit usaha lainnya yang mencari keuntungan. Dan yang terakhir ini meliputi baik dari segi financial maupun segi managementnya.
b. Selain tugas pengawasan dan pemerik:saan yang telah dik:etengahkan di atas, Inspektorat Wilayah Propinsi juga mempunyai tugas pengawasan di bidang security disamping itu tugas-tugas pengawasannya meliputi juga sampai seberapa jauh ketentuan-ketentuan peraturan perundang dari Pusat Pemerintah, Personalia dan Agraria.
Aparat pengawasan seperti tersebut di atas ditinjau dari segi hierark.i organisatoris dan pertimbangan yuridis termasuk aparat intern (intern control atau internal audit) dalam arti antara pihak yang mengawasi/ memeriksa dan hubungan hierark.is organisatoris dan aparat pengawas tersebut juga dinamakan preliminary audit atau prea audit, office audit yaitu aparat pengawasan!pemeriksa pendahuluan, dimana dari hasil pemeriksaan pengawasan dari internal audit tersebut sebagai hasil keseluruhan dan merupakan pertanggung jawaban Pemerinrah kepada Parlemen atau DPR diserah:kan kepada aparat pengawasanfpemeriksa ekstem atau external atau audit di sini bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang dibenruk berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1973 adalah merupakan Lembaga Tertinggi Negara di bidang pengawasan/pemeriksaan (Suprime Audit Institution) yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pangaruh dan kekuasaan Pemerintah. Jadijik:alau aparat pengawasan intern adalah merupakan preliminary audit maka Badan Pemeriksa Keuangan sebagai aparat pengawas/pemeriksa ekstern merupakan final audit.
Perlu ditambahkan keterangan di sini bahwa selain ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas sebagai landasan hukum pemerik:saan/ pengawasan bagi Inspektorat Daerah Dasar-Dasar hukum lainnya diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah pasal 68 s.d. 69 (pengawasan preventif) pasal 21 (pengawasan umum) di dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1972 tentang Pengurus, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah, termuat dalam pasal 52 ayat (1) dan (2).
101
PDF Compressor Pro
wasan Melekat; Pengawasan Atasan Langsu.ng
telah lama mengenal istilah-istilah pengawasan melekat, htwasan atasan langsung, lebih-lebih bagi mereka yang berkecimpung
Pemerintahan dimana masalah pengawasan tersebut selalu IW4A" .... untuk terns ditingkatkan menuju aparat Pemerintahan yang
dan berwibawa. Pengertian kedua istilah tersebut makin mantap beku setelah dikeluarkannya Inpres No. 1511983 tentang Pelaksnaan Pengawasan dan keduanya tercantum di dalarn tanpa defmis masing-masing. Apa yang dimaksud dengan
melekat dan apa pengawasan atasan Iangsung baru dapat pada Iampiran Instruksi Presiden RRI No. 1 Tahun 1989 tanggal
1989 tentan-g Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Timbulnya pertanyaan apakah pengertian pengawasan melekat istilah but punya arti senafas seperti halnya pengawasan dengan
• endalian? Untuk itu kita lihat pada isi Inpres No. 15/1983, dimana Bab II mengenai "PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG" yang
IIUJ.Il1JI..dll pasal 3 Inpres tersebut bunyi Iengkapnya adalah sebagai
Pimpinan semua satuan organisasi pemerintah, termasuk proyek pembangunan di lingkungan Departemen!Lembaga/Instansi lainnya menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilalcukan a. melalui pengawasan struktur organisasi yang jelas dengan
pembangunan tugas dan fungsi beserta urutannya yangjelas pula; b. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan
secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelak-sanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
c. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
• ..
d. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
e. melalui pencatatan basil kerja serta pelaporannya yang merupakap alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukaii bagi pengambilan keputusan serta penyusunail pertanggung jawaban, baik mengenai pengelolaan keuangan;
f. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana men jadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
3. Aadanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu organisasi pemerintah yang tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya .
Terlihat bahwa istilah "pengawasan atasan langsung'; hanya dipakai sekali saja yakni sebagai judul Bab II, kemudian secara serta merta dipergunakan istilah "pengawasan melekat", dengan demikian maka, pengawasan atasan langsung sama dengan pengawasan melekat.
PENTINGNYA PENGAWASAN MELEKAT
Setiap atasan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, yakni dalam menjalankan fungsi pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini juga berlaku bagi atasan langsung, Pimpinan Proyek dan Pimpinan Bagian Proyek pacta bawahannya dengan Bendaharawan. Pacta pokoknya pengawasan atasan langsung yang dilaksanakan dengan menjalankan pengawasan melekat ュ・イオーセ A セZャ ョ@
fungsi manajemen seorang manajer. Setiap pimpinan harus mel:lkukan disarnping perencanaan dan pelaksanaan.
Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kcgiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdayagun:1 dan berhasilguna, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi rencanJ atau programnya, pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja,
103
PDF Compressor Pro
pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres No.lS/1983 tersebut .. Pengawasan bertujuan mendukung
dan ketetapan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan
alui pengawasan rnelekat diharapkan terhindar dari UJitJC:U'f>"'' pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan ._ .. ,.,..,"'"· Hal tersebut berarti bahwa pengawasan melekat bersifat
penyimpangan. pengawasan melekat terlihat begitu pentingnya, narnun
prakteknya masih kurang atau bahkan ada yang belurn rnau
1gawasan M.asyarakat Dengan Penyelenggaraan Tromolpos-oleh Kantor Wakil Presiden
Organisasi yag rnelayani kepentingan umurnlmasyarakat seperti Pemerintah, maka salah satu masukan yang penting dan perlu
dikembangkan untuk penunjang fungsi pengendalian ialah adanya dari rnasyarakat yang dilayani.
セ 」オZ。、オ@ masukan diteliti dapat digunakan untuk menilai apakah yang dipimpinnya telah rnelaksanakan mission rnelayani dan
• ft"'"""'; masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan .,uud1•0-undangan yang berlaku, dan selanjutnya dapat mengambil
langkah yang perlu untuk menjadi aparatnya lebih efektif, eflsien, dan berwibawa dalam rnelaksanakan tugas umum pemerintahan
Pembukaan Tromolpos (TP-5000) dirnulai awal April 1988 oleh Kantor Wakil Presiden di Jakarta Pusat. Tujuan Utama: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perananya melakukan pengawasan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan, tugas umum pemerintah dan pembangunan lebih
memudahkan dan lebih memberikan kepastian kepada rnasyarakat ke alarnat mana surat informasi harus ditujukan. TP-5000 tidak dimaksud pengganti kotak pos beberapa instansi pernerintah sebelurnnya seperti: KP-555 (Departernen Tenaga Keija) KP-888 (Laksusda) rnasyarakat rnasih boleh bebas rnemilih. Penanganan Informasi TP-5000
TP yang telah berisi setiap hari diarnbil oleh petugas kantor Wakil Presiden dari kantor pos Besar Jakarta Pusat sekaligus diganti dengan yang kosong. Setelah dibuka dicatat dalarn buku agenda TP-5000 dalarn beberapa buku agenda karena banyaknya, diseleksi dan yang tidak ada relevansinya dengan pengawasan (ucapan selarnat, perrnintaan bantuan pekeijaan, surnbangan) diteruskan kebagian Tata Usaha untuk ditangani rnelalui jalur rutin selebihnya dipisah-pisahkan sesuai bidang tugas para as is ten Wakil Presiden (Ass Polkarn, Ekuin, Kesra dan pengawasan) rnasing-rnasing asisten dibantu 4 Pembantu Asisten, rnembahas setiap surat informasi yang diterirna, dengan rnemperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak sernata-mata dirnaksudkan melayan.l individu, tetapi . terutarna ditujukan untuk rnernperbaiki, menyempurnakan
aparatur pernerintah .
2. Lebih diutarnakan kepada kebenaran, kelerigkapan dan bobot rnateri inforrnasi daripada kejujuran pengungkapan diri si pernberi informasi. •
3. Peneliti kebenaran informasi dan pengarnbilan tindak Ian jut rnenj adi tanggungjawab- pirnpinan aparat fungsional pernerintah yang bersangkutan.
4. Kerahasiaan pengirirn dijaga ketat.
lOS
PDF Compressor Pro
Wakil Presiden akan menentukan kepada pejabat fungsional yang mana informasi akan diteruskan. informasi yang berbobot strategis bagi pencapai tujuan
perlu petunjuk Wakil Presiden sebelum informasi diteruskan pejabat yang berwenang.
a surat keluar eks TP-5000 disampaikan tembusan kepada sebagai laporan.
san surat keluar dikirim juga kepada pejabat atasan yang secara bertanggungjawab atas permasalahan yang dikemukakan.
セ@ 5. PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN/PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA (PAN)
Tibalah saatnya kita memasuki tahap terakhir dari siklus anggaran yaitu Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang merupakan pertanggung jawaban Pemerintah (Presiden) selama pengelolaan Anggaran Negara dalam satu tahun Anggaran kepada Dewan Perwa.kilan Rakyat.
Adapun dasar hukum pembuatan Perhitun'gan Anggaran Negara (PAN) ini dapat dijumpai di dalam:
1. UUD 1945 pasal23 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilah Rakyat".
2. Undang-undmg Perbendaharaan Indonesia (ICW) pasal69 berbunyi sebagai berikut: _"Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran dengan ュセョケ・「オエォ。ョ@tanggal penetapannya ..... dst".
3. Undang-undang No.5 Tahun 1973 tentang Bepeka, pasal2 ayat (1) Bepeka bertugas untuk memeriksa tanggung jawab
Pernerintah tentang keuangan Negara. ayat (2) Bepeka bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan
APBN. ayat (3) Pelaksanaan pemeriksaan tersebut seperti dimaksud dalam
ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.
ayat ( 4) Hasil pemeriksaan Bepeka diberitahukan kepada Dewan Perwakilah Rakyat.
4. Undang-undang APBN (Undang-undang No.6 Tahun 1997) pasal12 ayat ( 1) Setelah tahun anggaran 199711998 berakhir Pemerintah
membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang 1997 I 1998.
ayat (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud
107
PDF Compressor Pro
ayat ( 1) setelah diperiksa oleh Bepeka disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 18 (delapan bel as) bulan setelah tahun anggaran 1997 I 1998 berakhir.
Presiden No. 16 Tahun 1994 + jo keppres No. 24 Tahun pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
men Keuangan mengadakan pengelolaan menyeluruh -bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan
a dalam perhitungan anggaran negara". ketentuan tersebut di atas Departemen Keuangan setiap
mengeluarkan surat edaran, perihal Sumbangan Perhitungan (SPA) yang ditunjukan kepada semua Departemen!Lembaga
uguasai bagian anggaran masing-masing untuk menyampaikan an Perhitungan Anggaran (SPA).
diketahui bahwa setiap Departemen/Lembaga Negara iro Keuangan (Bagian Pembukuan dan Verifikasi) yang
ah bahan-bahan pembukuan berasal dari rea!isasi APBN pasal 8 ICW, dan Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres
Tahun 1995 pasal1 ayat (2)
rut ketentuan ini penyaluran dana APBN melalui 4 (empat) yaitu:
(dimasukkan ke danlatau dikeluarkan dari rekening Kas
· ( diperhitungkan an tara bagian. anggaran) BGセ[イNNセZZオjョァ@ BUN/Rekening RI pada BI (dibukukan pada rekening-
ng tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan). eluaran Perwakilan RI di luar negeri ( diterima dan
atau dikeluarkan oleh Perwakilah Republik Indonesia di luar negeri). Secara teratur Biro Keuangan Departemen!Lembaga menerima bahan-bahan pembukuan berasal dari KPKN yang kemudian bahan-
tersebut oleh Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) disusun dalam bentuk:
P6 beserta lampiran-lampirannya (untuk penerimaanl
\ pendapatan negara). P6 ini, sekarang menggunakan format bentuk baru
yaitu Form DA.05.31. Daftar P7/P8 beserta lampirannya (untuk pengeluaran negara). P7/ P8 ini, menggunakan format bentuk baru yaitu Form DA.05.32. Sedangkan gabungan P6,dan P7/P8 menggunakan Form DA.05.33. Di samping bahan-bahan dari Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA ) terse but di atas Biro Keuangan Departemen!Lembaga juga menerima data/bahan-bahan sebagairnana yang dimaksud di dalam pasal 35 Keppres No.l6 Tahun 1994, sebagai berikut:
ayat ( 1) Kantor/Satuan kerjalproyek/bagian proyek menyampaikan bahanl laporan sebagairnana dimaksud dalam pas a! 34 ayat ( 1) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan, yang selanjutnya melakukan verifikasi atas bahan!laporanldokumen tersebut.
ayat (2) Jika dalam bahanllaporan tersebut dijumpai kekeliruan, biro keuangan Departemen/Lembaga yang bersangkutan segera memberitahukan kepada Kantor, satuan kerja, atau proyek yang mengirimkan bahan!laporan tersebut dan menyelenggarakan tata buku anggaran dan menyusun perhitungan anggaran. Apabila dalam pelaksanaan verifikasi bahan tersebut tidak terdapat
hal-hal yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku, maka bahan-bahan tesebut dituangkan ke dalam Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) yang sering juga disebut Sumbangan Perhitungan Anggaran Negara HspaQセIN@ SPA/SPAN ini merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran Departemen/Lembaga yang beP.;angkutan kepada Presiden.
Menurut Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN ), Bapak Nirwan Nazaruddin, istilah Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA), Sumbangan terse but berkonotasi kurang enak, oleh sebab itu nama SPA dirubah dengan Perhitungan Anggaran (PA) saja (Majalah Anggaran, 1993, hal. 20). Namun dalam buku ini penulis masih menggunakan istilah Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) tiada lain untuk membedakan
109
PDF Compressor Pro
yang dibuat oleh Biro Keuangan Departemen/Lembaga yang dibuat oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara
utnya Departemen/Lembaga menyarnpaikan Sumbangan Anggaran (SPA) tersebut kepada Departemen Keuangan
yang semula bernama Pusat Pembukuan Keuangan PPKN ini adalah ex Direktorat Pembukuan Keuangan
ah satu Direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJPKN) pada Departemen Keuangan
yang karena tugasnya menyusun PAN (pada waktu itu) tetap ai Departemen Keuangan RI sedangkan DJPKN dengan
Direktorat yang lainnya kemudian dilebur menjadi Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
SPA yang diterima BAKUN benar lengkap dan tepat waktu dapat disusun berdasarkan SPA tersebut. Dalam praktek
ahan yang digunakan tidak hanya SPA yang berasal dari mbaga namun yang juga Sumbangan Laporan dari Pusat
Data Informasi Anggaran (PPDIA) di Bandung, laporan P6 yang dibuat oleh Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA ), laporan
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), Bendaharawan Negara (BUN) dan sebagainya. BAKUN menghimpun SPA-SPA menjadi Perhitungan Anggaran Negara (PA.N) atau dikenal dalam Rancangan Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara 'Ai\1).
Klasifikasi anggaran yang digunakan pada PAN adalah sama dengan kasi anggaran pada UU-APBN yang bersangkutan sedangkan unan SPA dengan klasifikasi anggaran menurut Keputusan n tentang Perincian APBN yang bersangkutan.
PAN sebelumnya disampaikan pada DPR terlebih dahulu aikan oleh Presiden kepada Bepeka untuk diperiksa.
Dari hasil pemeriksaan Bepeka, Pemerintah menerima Nota Hasil ·· atas PAN oleh Bepeka. Pemerintah selanjutnya mempelajari
nota tersebut untuk kemudian oleh Pemerintah dibuatkan nota
. tanggapan atas Nota Hasil Pemeriksaan Bepeka atas PAN; bila diperlukan diadakan revisi atas PAN terdahulu,
Untuk memudahkan pembahasan oleh DPR maka oleh pemerintah disusun pula nota PAN dan Rancangan UU-PAN.
Dalam Nota PAN diterangkan antara lain mengenai sebab-sebab perbedaan yang terdapat antara anggaran dan realisasinya, khususnya yangjumlah material (berarti) dan penetapan mengenai surplus (disebut pula Saldo Anggaran Lebih/SAL) ataupun defisit (Saldo Anggaran Kurang/SAK).
Besarnya SAUSAK pada dasarnya dapat dicek kebenarannya dengan posisi Kas Negara awal dibandingkan Kas Negara Akhir Tahun anggaran setelah diperhitungan adanya penerimaan atau pengeluaran non mata _anggaran; hal terse but dapat dilaksanakan karena berlakukanya asas kas secara mum1.
Penetapan SAL/SAK ini disebut pula penetapan saldo akhir perhitungan (Slot der rekening).
Biasanya pembahasan oleh DPR memakan waktu 1 - 2 bulan, persetujuan pertanggungjawaban anggaran oleh DPR ditandai dengan pengesahan Rancangan Undang-undang PA1\l' menjadi UU-PAI\1.
セ@ lsi PAN lazirnnya adalab:
Jumlah penerirnaan negara dalarn suatu tahun anggaran.
Jumlah pengeluaran negara dalam suatu tahun anggaran
Sal do anggaran lebihlkurang yang merupakan sal do dari penerimaan dikurangi pengeluaran negara. Perincian penerirnaanlpengeluaran dan saldo anggaran lebihlkurang
yang dicanturnkan dalam lampiran.
4 (empat) data tersebut di atas tercantum dalam bagian batang tubuh UU-PAN yang terdiri dari pasal 1 ayat (1) sampai ayat (4) sedang pasal 2 adalah yang menetapkan kapan mulai berlaku UU-PAN.
Data anggaran sendiri dicanturnkan dalarn lampiran, yang sekaligus dibandingkan dengan realisasinya akan memperlihatkan perbedaan anggaran dengan realisasinya.
111
PDF Compressor Pro
4: Arus Dokumen PAN
Oept.{Lubaqa
Biro Keuanqan
t@
- ROO PAN - HO'l'A PAN -. SURA"r B!PEKA
'!'Em'ANG l!ASIL VERI!'Il\AS I
• SURA"r "rANGGAP AN PEMERnrrAll A"rAS V!:RI!'Il\ASI B!PEKA
BEPEU
DJP
DJBC
L-------------; on. TOA
Lap. Retap realisasi Penqeluaran Rutin (KPK! t BUR) Penqeluaran Peabanqunan (IPKB + BOH) Peneriaaan Keqara (Ret. IPKX + RKP BUR) Penqeluaran Khusus Bantuan Proyek (BUM)
DIY. PO
DJMX
Majalah Anggaran - Majalah Keuangan Sektor Publik No. 22 Thn. II Mei 1993.
Di bawah ini dapat dilihat perbedaan SPA dengan PAN:
I. Disusun oleh siapa SPA dan PAN SPA : disusun oleh otorisator (Departemen/Lembaga yang menguasai
anggaran. PAN : disusun oleh Departemen Keuangan (BAKUN).
2. Disampaikan kepada siapa SPA dan PAN SPA : disampaikan kepada Presiden c.q. Menteri Keuangan PAN : disampaikan kepada DPR.
3. Pertanggungjawab siapa SPA dan PAN SPA : merupakan pertanggungjawaban Departemen!Lembaga kepada
Presiden PAN : merupakan pertanggungjawaban Presiden kepada DPR.
4. Klasiflkasi anggaran yang digunakan pada SPA dan PAN SPA : disusun dengan klasiflkasi anggaran menurut Keppres Perincian
Anggaran yang bersangkutan. PAi'l : disusun dengan klasiflkasi anggaran menurut UU APBN yang
bersangkutan.
5. Penetapan saldo akhir perhitungan pada SPA dan PAN SPA : tidak usah mencantumkan SAUSAK PAN : harus mencantumkan SAUSAKnya.
6. Dokumen yang menyertai SPA dan PAN SPA : disertai uraian sebab-sebab エ・セ。、ゥ@ perbedaan yang berarti antara
anggaran dan realisasinya. PAN : diajukan kepada DPR disertai Nota PAN, nota hasil pemeriksaan
Bepeka atas PAN, Nota Tanggapan Pemerintah atas nota hasil pemeriksaan Bepeka dan rancangan UU PAN/yang telah direvisi.
7. Hubungan dengan posisi kas negara SPA : tidak dapat dihubungkan dengan posisi kas negara. PAN : dengan SAUSAKnya dapat dihubungkan dengan posisi kas negara
113
PDF Compressor Pro
Pengesahan SPA : belum diatur tentang pengesahannya PAN : disahkan dengan Undang-undang
BABIV
KLASnnKASIANGGARAN
1. Pengertian Klasifikasi Anggaran
Klasifikasi anggaran adalah pengelompokan-pengelompokan anggaran atau pengalokasian biaya-biaya yang disediakan dalam anggaran negara sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan-kegiatan pemerintah serta pengaruh-pengaruh dari pembiayaan tersebut.
2. Tujuan Klasiflkasi Anggaran
a. Mempermudah formulasi program yang meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran.
b. Supaya penyelenggaraan anggaran Iebih efektif dan mempermudah menghitung atau membandingkan efesiensi.
c. Dasar pembukuan dan pertanggung jawaban, serta mempermudah pengawasan atau pemeriksaan.
d. Memungkinkan analisis tentang pengaruh yang diakibatkannya.
3. Jenis-jenis kalsiflkasi
a. Klasifikasi ekonomi b. Klasifikasi organik c. Klasifikasi fungsi d. Klasifikasi obyek
Keempat klasifikasi tersebut di atas disebut klasifikasi tradisional. \. Di samping klasifikasi tradisional tersebut kita kenai pula klasifikasi yang lain yaitu: e. Kodering dalam klasifi.kasi, contoh DIK/DIP f. Klasifikasi Anggaran Performance g. Klasifikasi PPBS h. Klasifikasi Zero Base Budgeting
115
PDF Compressor Pro
taasilikasiekononti
Kiasifikasi ini merupakan pengelompokan biaya yang bersifat onomis. Dengan klasifikasi ini tergambar bagaimana kebijaksanaan
itu digariskan dalam anggaran, sehingga bisa ditinjau dari segi a dalam rangka pembangunan.
dari sudut ekonomi dapat dibedakan pengeluaran-pengeluaran dalam:
Pengeluaran yang berakibat kepada pembentukan modal pisik seperti prasarana jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya Pengeluaran yang berpengaruh pada distribusi pendapatan berupa gaji honorarium dan sebagainya Pengeluaran yang bersifat pembentukan modal sektor swasta misalnya kredit investasi. Maka tujuan klasifikasi ini sebenarnya adalah untuk memberikan data ten tang pengaruh pengeluaran dalam perekonomian yang seterusnya bisa berguna bagi penetapari kebijaksanaan pemerintah. Dalam anggaran negara Indonesia, klasifikasi ini dikenal dengan
dalam Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan: Pengaturan anggaran rutin yang bersifat konsumptif dan Pengaturan anggaran pembangunan yang bersifat produktif oleh karena dari pengeluaran ini diharapkan akan menghasilkan kern bali sehingga produktivitas (output) selanjutnya baik Iangsung maupun secara tidak langsung, ini bergantung apakah jangka waktu anggaran berlaku selama setahun anggaran ataupun kadang-kadang dalam jangka waktu yang relatif lebih dari itu. Anggaran rutin sebaliknya, karena hanya bersifat konsumptif yang
セ ォ。ョォ。ョ@ pada pembiayaan tugas-tugas Pemerintah, yang pemeliharaan rhadao kekayaan Negara yang telah selesai dibangun.
Klasifikasi Organik
Klasifikasi ini menitik beratkan pada pengelompokkan biaya menurut isasi pemerintah yaitu per Departemen!Lembaga serta unit-unit di
ya. Pengeluaran/Penerimaan yang akan dilakukan hanya
II
III
II
III
III
didasarkan atas pengalokasian biaya menurut biaya yang disediakan untuk unit-unit tersebut tanpa memperhatikan untuk tujuan apa, output apa yang diperoleh, serta pengaruh apa yang ditimbulkan oleh pengeluaranlpenerimaan tersebut.
DEPARTEMEN/ LEMBAGA NEGARA - BAGIAN
INSPEXTORAT JEN SET. JENDERAL - POS
! I 1 ! I 1 INSP INSP INSP BIRO BIRO BIRO - PASAL
DIT JENDERAL DIT. JENDERAL - POS
I ! 1 1 r---l DIT setditjセセ@ DIT DIT SETDITJEN DIT - FASAL
セセil@ DITJEN/ DEPARTEMEN - FASAL
Gambar 5: Klasifikasi organik menurut unit-unit lembaga/departemen
Pembagian klasifikasi ini terdiri dari tiga tingkatan: Tingkat pertama yaitu Departemen/Lembaga negara yang mengusasi bagian anggaran, ini disebut bagian. \ Tingkat kedua, yaitu unit Departemen!Lembaga Negara yakni Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal dan ini disebut Pos. Tingkat ke tiga yaitu, elemen daripada unit Departemen!Lembaga Negara yakni Biro, Setditjen, Direktorat dan Kantor Wilayah yang disebut Fasal. Pengelompokan klasifikasi semacam ini memudahkan untuk
mengadakan pengawasan terhadap hak/wewenang dan tanggung jawab
117
PDF Compressor Pro
g-masing Departemen/Lembaga karena adanya kejelasan tiap organisasi tentangjumlah anggaran yang menjadi haknya besarnya kewajiban untuk melakukan pemungutan yang
tanggung jawabnya. Kecuali itu dengan klasifikasi ini lUiauaau penyusunan anggaran semakin dipermudah dan sederhana,
bahan-bahan yang terhimpun pacta masing-masing unit-unit · hanya tinggal menjumlah saja semua kebutuhan untuk setiap
men/Lembaga Negara. Karena data-dadta akan diakumulasi dari ringkat organisasi, yaitu dimulai dari tingkat ketiga, kedua barulah
pada tingkat pertama.
Jadi dimulai dengan jalan pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai berikut: Biro, Direktorat, Kantor Wilayah mengajukan
a yang menyangkut beberapa besarnya pendapatan yang dapat dipungutnya sekiranya suatu Departemen mempunyai
penerimaan. Data-data ini diteruskan ketingkat dua (Direktorat Jenderal/Sekretariat Jenderal), tingkat ke dua ini
menghimpun jumlah data-data yang datangnya dari tingkat ketiga, di samping himpunan data dari tingkat dua itu sendiri.
Himpunan data-data ini (data-data kebutuhan tingkat ketiga dan ya) dikirimkan ketingkat pertama. Tingkat pertama inilah
akan menghimpun seluruh kebutuhan dan kewajiban Departemenl
セセイュ オ。」[。@ Negara. Menurut klasifikasi organik ini, anggaran dikelompokkan asarkan unit organisasi Departemen/Lembaga dan anggaran
kkan menjadi 31 Bagian Anggaran yang diberi nomor urut nomor 1 sampai dengan 31.
Sesuai dengan penomorannya, masing-masing Departemen/Lembaga セョオ。ー。エ@ jatah 1 (satu) nomor a tau 1 (satu) bagian Anggaran, terkecuali
men Keuangan yang mendapat jatah 2 (dua) Bagian Anggaran Bagian Anggaran XV (Departemen Keuangan Sendiri). dan Bagian
セZ[ュッゥ。カ。。ョ@ dan Perhitungan (Bagian Anggaran XVI).
Pemberian nomor/Bagian Anggaran untuk masing-masing Depaitemenl Lembaga adalah sebagai berikut:
BAG IAN DEPARTEMENILEMBAGA NEGARA
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2. Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Dewan Pertimbangan Agung RI 4. Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Mahkamah Agung RI 6. Kejaksaan Agung RI 7. Kepresidenan 8. Sekretariat Negara termasuk Menteri-menteri Negara 9-. Lembaga Pemerintah Non Departemen 10. Departemen Dalam Negeri 11. Departemen Luar Negeri 12. Departemen Pertahanan dan Keamanan 1.
13. Departemen Kehakiman 14. Departemen Penerangan 15. Departemen Keuangan 16. Bagian Pembiayaan dan Perhitungan 17. Departemen Perdagangan 18. Departemen Pertanian 19. Departemen Perindustrian 20. Departemen Pertambangan dan Energi 21. Departemen Pekerjaan Umum 22. Departemen Perhubungan 23. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 24. Departemen Kesehatan .
25. Departemen Agama 26. Departemen Tenaga Kerja 27. Departemen Sosial 28. Departemen Koperasi 29. Departemen Kehutanan 30. Departemen Pariwisata dan Postel 31. Departemen Transmigrasi
119
PDF Compressor Pro
mana di atas telah disinggung tiap-tiap bagian anggaran menjadi beberapa pos, yaitu Sekretariat Jenderal. Kemudian
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal akan manjadi Biro-biro sebagai tingkatan ketiga. Sedangkan tiap-tiap
Jenderal akan dibagi-bagi menjadi Direktorat-Direktorat dan Wilayah, sebagai tingkatan ketiga.
セ 」ZオZキ。オ。オ@ k.lasifikasi ini tidak dapat diketahui untuk apa dan berapa prestasi yang akan dicapai (ditimbulkan) dari hasil pengeluaran Selain daripada itu pelaksanaan pengeluaran negara tidak secara efisien dan masing-masing bagian anggaran seringkali crossing/overlapping sesuatu fungsi, yang seharusnya hanya
oleh satu Departemen/Lembaga Negara. Sehingga san gat sukar mengetahui dengan cepat keseluruhan tugas pemerintah yang
yang seharusnya hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan karena dilaksanakan oleh setiap Departemen!Lembaga Negara
di setiap kantor), maka sangat sukar untuk mengetahui berapa jumlah-jumlah pengeluaran untuk itu, demikian juga masalah
iJlUlAan, dimana selain Departemen P dan K juga Departemenl lainnya mengurus pula bidang pendidikan.
セオゥk。Zウャ@ Fungsi Untuk menghilangkan seringkali terjadi crossing/overlapping antar
masing-masing Departemen!Lembaga Negara, maka ditempuh klasifikasi fungsi, dimana dalam klasifikasi ini segala fungsi Pro-
Pemerintah dikelompokkan dalam beberapa sektor, dan dari sektor · lagi kedalam sub sektor.
klasifikasi ini Anggaran Belanja Rutin dibagi 20 sektor dan tiap-sektor terbagi dalam sub sektor (47 sub sektor) sedangkan dalam · Pembangunan dibagi 20 sektor dan tiap-tiap sektor terbagi pula sub sektor (sebanyak 53 subsektor).
Adapun susunan anggarcm Belanja Rutin dewasa ini menurut fungsi sebagai berikut:
NO. KODE SEKTORJSUBSEKTOR
01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektorlndustri 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 02.2 Subsektor Kehutanan 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Ai r 03.2 Subsektor Irigasi 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGA."l USAHA NASIO-
NAL , KEUANGAN daNNN セ@ KOPERASI 05.1 Subsekior Perdagangan Dalam Neg;ri 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 05.3 Subsektor Keuangan 05.4 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 06 SEKTOR TRANSPORTASI. :METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 06.2 Subsektor Transportasi Darat 06.3 Subsektor Transportasi Laut 06.4 Subsektor Transportasi Udara 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penye1amatan (SAR) 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENEGRl 07 .I Subsektor Pertambangan 07.2 Subsektor Energi 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemuk.inan Perambah Hutan 10 SEKTOR LINGKUNG.•\ N IDDLT"P DAN TATA RUANG I 0.1 Subsektor Lingkungan Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang I I SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPER-
CAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
121
PDF Compressor Pro
Subsektor Pendidikan Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Subsektor Pemuda dan Olah Raga SEKTOR KEPENDUDUKAN D.-\.:'1 KELUARGA SEJAHTERA Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana SEKTOR KESEJAHTERA.AN SOSIAL. KESEHATAN. PERANAN WANITA. ANAK DA.'l REMAJA Subsektor Kesejahteraan Sosial Subsektor Kesehatan SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKINAN Subsektor Perumahan dan Pennukinan Subsektor Penataan Kota dan Bangunan SEKTOR AGAMA Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUA .. 'l" DAN TEKNOLOGI Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasana dan Sarana ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem lnfonnasi dan Statistik SEKTOR HUKUM Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Subsektor Aparatur Negara Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLmK. HUBUNGA.t'l LUAR NEGERI. PENERANGAN. KOMill-llKASI DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik Subsektor Hubungan Luar Negeri Subsektor Penerangan. Komunikasi dan Media Massa SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Subsektor ABRI Subsektor Pendukung
Sedangkan susunan Anggaran Belanja Pernbangunan rnenurut fungsi adalah:
NO.KODE
01 01.1 02 02.1 02.2 03 03.1 03.2 04 04.1 05
05.1 05.2 05.3 05.4 05.5
06
06.1 06.2 06.3 06.4 06.5
07 07.1 07.2 08 08.1 08.2 09 09.1 09.2 10
SEKTORJSUBSEKTOR
SEKTOR INDUSTRI Subsektor Industri SEKTOR PERTANIAN daNNセ@ KEHUTANAN Subsektor Pertanian Subsektor Kehutanan SEKTORPENGAIRAN Subsektor Pengembangan SuberDaya Air Subsektor Irigasi SEKTOR TENAGAKERJA Sumber Tenaga Kerja SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONA.L, KEUANGAN DAN KOPERASI Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Subsektor Perdagangan Luar Negeri Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Subsektor Keuangan Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOASIKA Subsektor Prasarana Jalan Subsektor Transportasi Darat Subsektor TransportasiLaut Subsektor Transportasi Udara Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Subsektor Pertambangan Subsektor Energi SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI Subsektor Pariwisata Subsektor Pos dan Telekomunikasi SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMlGRASI Subsektor Pembangunan Daerah Subsektor Transmigrasi dan Pemukinan Perambah Hutan SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
123
PDF Compressor Pro
Subsektor Lingkungan Hid up Subsektor Tata Ruang SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHfu""l YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Subsektor Pendidikan Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANA.N W.A.NITA, KEPENDUDUKAN DAl'-1 KELUARGA BERENCANA Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Subsektor Pemuda dan Olah Raga SEKTOR KEPENDUDUKA."l' DAN KELUARGA SEJAHTERA Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Subsektor Kesejahteraan Sosial Subsektor Kesehatan Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKINAN Subsektor Perumahan dan Permuk.inan Subsektor Penataan Kota dan Bangunan SEKTOR AGAMA Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsekto Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem Informasi dan Statistik SEKTOR HUKUM Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
I8 I 8. I 18.2 19
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGA VIAS AN Subsektor Aparatur Negara Subsektor Pendayagunaan Sis tern dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 19.3 Subsektor Penerangan Komunikasi 、セョ@ Media Massa 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20. I Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 20.2 Subsektor ABRI 20.3 Subsektor Pendukung
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan pasal 5 ayat (2) dan ayat ( 4) UU No. 6 Tahun 1997 fen tang APBN 1997/1998. Selanjutnya dengan Keppres ditetapkan perincian lebih lanjut.
Untuk tiap sub sektor dalam Anggaran-Belanja Rutin ke dalam pro-gram, kegiatan, danjenis pengeluaran serta ke dalam masing-masing Bagian Anggaran. Untuk tidap sub sektor dalam Anggaran Belanja Pembangunan kedalam program dan proyek serta kedalam masing-masing Bagian Anggaran. Dengan digabungkan program-program Pemerintah kedalam sektor-
sektor akan mempermudah pehjabaran pengeluaran-pengeluaran serta mempermudah kwalifikasi setiap pengeluaran-pengeluaran Pemerintah kedalam sektor tertentu dan selain daripada itu dengan digabungkannya program-program Pemerintah maka penganalisa ekonomi terhadap pengeluaran-pengeluaran dapat dilaksanakan dengan mudah pula.
Fungsi adalah bagian dari keseluruhan kerja dari Departemen/ Lembaga. Walaupun kelihatan rnudah dalam mengelompokkan fungsi-fungsi Pemerintah yang menjadi sasaran masing-masing Departemen/ Lembaga Negara tetapi ada kesulitan klasifikasi ini, hal ini disebabkan sulitnya melakukan perincian fungsi-fungsi yang dijalankan Pemerintah dan menggolongkan jenis-jenis program Pemerintah yang menjadi sasaran-sasaran masing-masing Depatemen/Lembaga Negara ke dalam
PDF Compressor Pro
k. Selain daripada itu, Departemen!Lembaga Negara yang a melaksanakan fungsi aslinya tidak dapat dilaksanakan dengan
askan. Sebagai contoh Departemen Kesehatan seharusnya pelayanan (service) kepada masyarakat secara optimal, tetapi
tidak terpenuhi karena kekurangan fasilitas-fasilitas rumah-rumah yang relatif mendekati kesempurnaan. Justru karena itulah
ln!l-wa"ing Departemen!Lembaga Negara dengan unit-unitnya
11aoal'-a!I poliklinik -poliklinik sendiri.
ini ditemui juga dalam tubuh Departemen Pendidikan dan cq Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi yang seyogyanya
diakan Sekolah Tinggi (Institut) dan Akademi yang dapat diakan tenaga ahli/pegawai negeri yang siap pakai namun
maokan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak mampu Departemen yang melaksanakan fungsi ashlinya, terpaksa bukan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja yang mendirikan ah Tinggi/Institut/ Akademi, tetapi hampir semua De parte men/
Negara lainnya mendirikan perguruan Tinggi untuk memenuhi ya dalam waktu yang relatif singkat dapat memenuhi formasi
yang tersedia, seperti STAN dan PRODIP Departemen Keuangan didirikan Departemen Keuangan, Akademi Perdagangan didirikan Departemen Perdagangan, Akademi pimpinan Perusahaan didirikan
Perindustrian, Akademi Statistik didirikan oleh Biro Pusat iia オセオNイNL@ Akademi Penerangan didirikan oleh Departemen Penerangan,
mi Pemerintah Dalam Negeri yang sekarang bernama Institut Ilmu rintah dan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah didirikan oleh
men Dalam Negeri tak ketinggalan Akademi Angkatan Bersenjata ik Indonesia/Perguruan Tinggi llmu Kepolisian didirikan oleh
l>loan-:ort"'"'<:n Pertahanan dan Keamanan dan masih banyak lagi akademi
NNNMオオッNセ\uャ@ lainnya.
Sifat klasfikasi ini untuk memudahkan dalam penyusunan anggaran, seluruh penerimaan dan pengeluaran dikelompokkan berdasarkan
jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran dan dari jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran ini dapat dibagi lagi kedalam sub-sub jenis penerimaan dan pengeluaran yang disebut dengan mata anggaran (MAP dan MAK ).
Klasifikasi obyek ini menekankan pada perincian pengeluaran sehingga memudahkan pengawasannya, baik pengawasan yang bersifat preventif maupun bersifat refressif dan tujuan daripada pengawasan ini untuk menjarnin supaya pengeluaran-pengeluaran dil aksanakan sesuai dengan proposi yang sebenarnya atau dengan kata lain dapat dicegah pengeluaran-pengeluaran menyimpang dari jenis-jenis pengeluaran dan hak-hak masing-masing Departemen!Lembaga Negara (bagian anggaran). Jadi pengeluaran-pengeluaran tidak boleh melampaui dari kreditt yang ditetapkan (kredit yang disediakMI). Dapat juga dikatakan dengan klasifikasi obyek dapat digunakan sebagai .. control of spanding", agar supaya setiap pengeluaran yang akan dilaksanakan/telah dilaksanakan tidak menyimpang dari kwalifikasi serta jumlah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan Keputusan Presiden sepanjang pengurusan anggaran. Seperti halnya dengan klasifikasi Organik terhadap pengeluaran yang akan/telah dilaksanakan tidak mempunyai kaitan yang erat antara biaya yang dikeluarkan dengan prestasi yang bakal 、ゥ」。ーセ@ dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi suatu Departemen!Lembaga Negara. Tetapi yang dipentingkan hanyalah kebenaran secara formal dan teknis anggarannya saja (rectmatigheid).
Adapun klasifikasi ini di dalam struktur anggaran kita masih tetap dipergunakan, hal ini dapat dilihat adanya pembagianjenis-jenis belanja kemudian dibagi-bagi kedalam sub jenis belanja (MAK ). Umpama dalam hal belanja rutin, dimana belanja rutin ini terdiri dari j enis-jenis belanj.a sebagai berikut:
a. Jenis belanja pegawailtermasuk pensiun b. Jenis belanja barang termasuk belanja subsidilperkembagnan daerah
otonom serta pengeluaran untuk hutang-hutang Pemerintah. c. Jenis belanja pemeliharaan d. Jenis belanja perjalanan dinas e. Jenis belanja subsidilbatuan
dan seterusnya. f. 127
PDF Compressor Pro
Selanjutnya jenis pengeluaran tersebut dibagi-bagi kedalam mata n Pengeluran (MAK). Dengan adanya perubahan baru sebagai
utan dari Keputusan Menteri Keuangan RI tentang mekanisme aran dalam pelaksanaan APBN, maka dikeluarkan Surat Edaran
A terakhir SE.DJA tanggal 26 Januari 1994 No.SE 111 N5110 194.
ini kutipan tabel mata anggaran penerimaan (MAP) dan Mata Afiggaran Pengeluaran (MAK) sebagai berikut:
128
L-I.MmAS I st DJA SO. sᆪNjiOajUャセQYT@TGL. セV@ jNNセNNNLNN@ 19'0.:
OAFTAR perkirNM| N セGゥ@ P£:."0.-\P.\TA.'i DA\ pセBernaas@ noセ@ A.lliGG .-\R.A\ TERHITL"\G Ml1.AI HHt:S .4.\4;G.-\RA:'Ii 19'W19'15
I ャNZ」ゥNセap@ I Sui\ セ」ャ@ . セッ、・@セamNG^@ PE.RKIR.US -!Rebp MAPI
セャap@ ' s;;?l' · ""?' セ@
0! pョエ」「ー。セm@ Paja v
Oi :r· Pa_1;J; Prnrha.'l!an iP1'!11. 0111 Pl'h P=l 11. -· ou: Pl'h P=l セMptt,; Pl'h Pa.W セ@ lmpor. ,,
011' m PasaJ 23116. PQQセ@ PPb Pa.W セ M
oゥャセ@ PPh aus B Wlp Depoc<ito. ; -セ@
0117 ' Fis.U! Lur Nqcri. 0119 l'f!l BcrU cbri SPM Nihil .
ッ Z セッ@ Pajak Pmambahan Niltill1'nllc Penjru.lo.n
I B>nn £ Mew ah II'P:IOI'PPII YセQ@ ;.
Oi:l ??\ セ]@ l'qcn.
I 0'" pセ@ lmpor. ·--ッZZセ@ !1'n XセQ@ Dalam Scr<ri.
セ@
ッエZセ@ PPr. bセヲ@ lmpor.
i ッZセ@ PPS 11'1'n BM セ@ dm SPM Sllill
I o:.;u pエ [ コゥM」。セ@ Lai:n,·a.
I Ot;.i bセセZセァ。@ Pen.a.pba., Poajak uョヲセA@0''' Pa!U UnJSUC! Uinny;;.
I : o:;: Be:. セャ]ョゥ N@
I 01:;,: Bca L:J:mc.
I 0' :: Bun!a p・セセ@ Paj.ll: 'Tidal: オNセセ\オョァ N@
0139 PaJ.ll: Todak lャョヲセオョイ@ Uu!nya.
ッ Z セ@ Pa:al.: Bwni chc Bllltun.an-<PSBt HiエセZ@ PB 8 • Pede5aar.
I C!..:: PB8 • Pcnc:uan.
I HQ Z セZ@ P8 8 • Perlceburwt i c A セ@ PBR · k」ィャャw|。Nセ@
I I I o ゥ N セZG@ PB8 • p」オュィ。イLイセ M
I
, I (IJ-19 PBB • Lwu:ya.
I
I ::·: pュ」「セwN@ Bca. Cabi dan Pvttpu.a Ek.5c-」 セ ZAu@ pセ@ Bc.a Muuio;:.
i O:i l ・セセ@ セ「N\オャZ@ 4.>11 Sea m。ウオセ@ Tamblt-or.. . I e;:: セ@ I B:c \lasu.i; セ、。ョ@ spセi@ \ iho! ' I o::9 p・セNゥセー。コ。ョ@ Pat-can U.nnyL
PBセB@pセセNゥNャNセZュ@ Cuh: • • v
r.·_· F
·-· -o:.:t 」セセNャャ@ Tcmt:ahu. ZNZMZセG@ ᄋZセ@
.... J,.
0"" Cuk.ai gセ@I a::·- CW.:a. Bir. Mセ@I o:.:• Cuh: Alkobo! Sulinllll dan Cuk.at mセョケ。ャエZ@ T&n&h. l
」ZNNNセ@ Po.apaw> Cubi lN。ゥmセ ᄋ FN@
I
I I
I
129
PDF Compressor Pro
5411>. Kcl I Kode MAP/
MAP BKPP --oセjo@
PセSQ@
PセQP@
0311
PSQセ@
0313 0319
0410 I 0411 PTQセ@
0413 0419
048()
t\IJI
051C 0511 OS iセ@セQS@
0514 0515 OSI6 OSI7 OSI9
0$20 I PUセQ@
osセ@
OS!3 セNZY@
O:C31J I 0531 os·• >-0533 oZcセY@
ャャゥam N セ@ PER)(JRAAI'
Pm , I ....., ... E.b;!or. ,...._ Ebpard• セ@ eィーッイtセN@
p I I セ。Mゥャ「。cNaャ。@
セ@ MIJIY&k Bumi cbQ.Ga.' Abm. セ@ Nuryak Bami.
Pl:ncbpluD G._. Abm. f'mcbpaa f't:aJ.W. Bah:ut Bah.r セィョケNャャNN@セm。イケ。ォ@ Bumi dan Ga.• Abm uAョョGセ@
セイMエゥ、ゥ「。@
Pmdaplun Pmdidlbn. Um&f'aldid.ibA. UaA& Up111 Maalk.Keaaik..m Ttn!-k.u. 、セ@ AIJ:1r Pmdl(iibr •. Ucc Uji&ll .nk Meajabnbn Pnktd:. セ@ Pelldidib.n Laumya.
Pcnd.apaun Pmdidi 1::1.11 S w 。」「ョセ@
pセ@ Jialdid\bii Swadana. f'mcb,_.e PasjalaR. s-a. d..lll Jasa
PenJuabD Hasil Prvdubi/Sn&an. Pcn.)U&I.m Hasil l'enAawlll'atc:bw= Penjua!M Hasil Ptlerul.:m. l'c1ju&lm Hasil Ptrikalwl.
N p・ョェセ。ョ@ Ha.sil sゥセ@PCDju.Wn Obc«w.an dan Ha.si! Fum:1..'1 lオZZョセ@ ' · PC'DJuab.n Penefbiwl. Film.w Ha.•1i 」セセ@ lZゥANセョZᄋNッ@
Penj.W. Donmai-Dokumcn Pdc1an!an. Pcnjualaa Lairui)·L
PcnJualM ASICl TCUf! P=ju.ala RwDah. GcdUII&. b。ョーョ。ZセN@ dan tセN@PcnJcW.I K=danaa Bcrmolor. PC"Dj.W.. Scot: a-Bdi. p」ョェセ。ョ@ Asset l。ゥmケセ@ ya.nr b・Zゥ・[LゥィャォGMAゥNNNZNィイセM M セ M
セs」MエZ ᄋ 。@
Xwa R-Duaas/Runu.h Scrrr. X.. a Gedmlc. Bq-.. gオ、N。ョセ@Mセ@ b」ャャT。M「」ャャ、セ@ bセ・イN。ォN@
X..· a 8CIIda-Oc:Dda Tal: Be:te:al: 1.un!\ セ@ ;
k」ャNセエTNp@ Sub. Kel /Rebp MAP/ Kode NA}.t-\ PEJlKIRA.4S BKPP BKPP MAP
os.co PaldlpMaa ,.,.,... ... Jag I. OS41 セ。Mセセ@ sa* lllsla5i Kcsdlam セN⦅@セA@ Paldlpaa tセ@ H-.vr..-'Nasan. OS43 セs。イ。セ@ vセ」ャュ@ SLWSD"KJ
BPICB.
I セ@ l'mdapawl Scnifika I'C:od.&hana tliiUb.
ッセZ@ PC'Dd.lplwt Halt dan Penrilwl.
セ@ーセ@ s」コャUッイエGiuョョエゥョNiipセ@ ISaii/Pcmc:rii;.-.un
I セMZG@ セ@ jFセッセ@ Te:uplla.s.a Pckcs:wn.
Q:'.i3 セ@ Jasa IUnlar l"Nsan Apma.
OS49 セ@ Jasa &Dd.an ljcbn. d.m Pdaba!wL
I PセセP@ Pc:ndwatan J asa D
I O:CSI Pmdaplw! jasa セセ@ セ。」@ 'Jasa Giro I 8cnclallanwall}.
I 055: Pc:ad.apam hnn Hasil HIILIIII'Hasil Lan.. rセ。ャオ@ IWl I
! DcD.i.a.a ya.
i 0:': セ@ Pcn.d.a;laun ャセョセセ@ Ld.mr wnuk FM:Ir Mi.skiD. I I \イNセ@ pcBGiセ@ jセ@ Kmtor Cwun sセャN@p・ョセ@ B•aya l'ell.iliha:: pセェセᄋ_pj[@ !'\esl.."2 セセAZーョ@ ウセイ。Z@
I
I o:s: I I i>Lk5L I I 0:56 pセBG@ lJall! PC"&·&f!anepn&.
i 0559 セ@ J-l。ゥョイエセ ᄋ Zl@
• 0560 pcBdセ@ Ratin dan Lim nセ・ョ@セVZ@ Bc.a VISI d3.11 Pa.spor. セセ@ Bea JCansuler. oZcVセ@ Bu Ma.ritiffi. ; .... '.r c
セVMA@ Bca · Pemeriksa.an. 0565 Bu ugW.S..Si dan Pembuaur. Su:x Ke\CTUI(In.
M セ@ Bu l...qahsasi Sunt·sunl Pcrda!mgan. cUセ@ pセ@ Rutin ャ。ュョセ。@ dan Lur セセ・ョ N@ r
0:&0 l'mdmawl piZdゥセ。ョN@ Sc-t:·:L da.n Jasa S•·adana 05il p」ZZセャゥ。ー。キャ@ Paajll&l S..-aci.an.a. 」イNセZ@ PCIICWiawl Se,.·a S ••aci.an.a. o;s; . I .
p・エAセ@ jセBャイゥャオN@ve hodapalllll セ@ tla.a PtndilaD
0610 Pm.•l!)mD Krj.aha\ccm Pmodilm 0611 ャNNNア。ィウ。ウセ@ Tmda Taaran. 06" 1- Pen !CSoL'wl Sural eli B •• -all T &I1!1'IL ()t, I • ,, L:aur Mcj.a 1 オセ@ 1 d.<.:! t!pah pa.U hnit 06i.S Hi:!:l セ@ tセ@ da.n セ。ゥd@PVQセ@ ・^。ーッNセ@
" 0619 l'aad3pum セ、。ョセ@ Lai
'· *) Khusus unruk DJA Pusat
131
PDF Compressor Pro
Kodc MAP
!'AMA PERKIRAAN
P--4•1 t a..at.asi
セ@ cilrilrtesu:Q. 0711 セu「。、イイゥ。MォObumn N@
ffll2 PenJIWUI ャョセッキゥ@ Pmn&ftC'll. a7D p、セ@ P'IUUft!. f1719 l'cMapaa セLN@ dari QセQ N@
Pv '12 .........
PCDCbpaa dari Pm:rima.an K.cmbali b、Z。ョQセ@TaN. Aagann Bajalan.
0111 Pmcri-Kaaba1i Bcllllja Pqaw;ai PINt. 011:! セ@ IC.cmbMi Bdajr Pqawai Daenll Otooom. 0113 Pmcn-Kcmhli Bd.aaja Pcmiun. 011-4 Pmerimaaa KaDIM1i Bdalljr Rutin lイゥョョケセ@OBIS Pta:a. ·e KaDIM1i Bd.aajr PenlbrDrma Rupiah M 111t11.
0116 F'anbaala セ@ Pemblyrru Sub5>di Pajak !PPNIPPn BM.PPhJ.
0817 I Panbcllllra f'tmlluh&all pャZュ「。ケ。イイセセ@ Subsidi Bc.a Masu.k:
pセ@ cbri PI:Dcrirnull !Cembali lklania セ。Mオャ_BjAA。ZN。エGャMゥ@ ᄋセ」N N@
01:! I P=mm.ua KmlbaJ.i Bd&DJa p・イ。キ。セ@ Pus¥. 0112 Pmerimrrll JCaubUi Bdaja Pq.wai l>aenh Otooom. 0123 pセ@ ICmbli Bdajr l'easiUIL 0124 PcDc:riaaaa IC.cmbMi セ@ Rutilll...aimly&. 0125 PtDcrimua JCc:atbali Bclaoja Pembanrunan Rupiah Mwui. 0126 Pc:mbcaaba Ptmbekura Pembay..a Sutaidi Pajak (PPNJP?n
BM. I'Pb). 0127 I Pembcaaiaa l'tnlbukum PaDbayano Sabsldi &a Ma.sul.
PaldrpluB LriiHaiJI Swad&a OU I l PmCliPILiiD Lliii:tlili Swlldmi
セ@ Lrilt-bill 019! I m IGiii&1i Pml::ta&IU:ana Mak.a Gaji 089:! セ@ Dald:a JCcrat.Dbaua f'e11ydcs.Wn Pdcrjun. 019 3 Pmerimaaa ICaublliiGaDti-t'VP IUS 1Cmlr>111 Y&nl DUic:'lt.a..
oldiNepn.. 0194 I Pmcnmua Kaabal.i l'trtlituqa S"asa l....cbih Subs.idi Gaji
PNS DO berdasarba SPM "'ahil KPKK 0199 I セaaセl。ゥdョケ。N@
k」ャセャMGp@ Sub . .-cJ Kodr
/Rehp MA.P i セャMGp@
BKPP BI':PP
. ,,:., I •""?] 11
I 0911 09!:
I rol:o 」ッLセZ[@
i'P.::= oo::; l"':;
[⦅ NNZNセNNM A@
イ Aiqセ ゥ@
HQGQセZ@
' IC<.:..I
I w.:: ZZ セZ@
HIQWセH Q@
ᄋIャャセ@ i セセZZ@
I (..:;,:...';
l.t%1
セᄋ@
• [セi@
II JO!il
10!1 !OJ::
10::0 10::1
IO,;Q
I }1):>! ZッセZ@
!Ol{l
to.:: to.:::
• l Khusus untuk DJA Pusar
AGaセQa@ PERKIRAX'\
セ@ Pmtbllllfllnan. I AG・イN 、jッZエZZNセ@ B;mtu.lll pイPRZセ イイN N@
Pcndapa.;aD d.lWn R NイNセ@ PL J SO. pセ、ャセjエNャNョ@ SZQQャエセw\@ AGイッセイZャイAャ@ セュァ@ Dtruraa..'UJ.r.
pセセZセャAゥ@ Blntu:n r.u,·d.; · ?SP;. PB? · P:mt':Jy= L.lr.;.<ung · ?L 1. ' ,- . . !'9!' · Lr.:c:- of c イ ZセZ A@ · i.C' 1.
PBP. rZセZZjセGiA@ kセii^Zl|@ I rセ@ . PBi' · Pen;pnum p]ッ 。 セセ ᄋッオイN@ PetuW:u.!Uil : PI'·
Pmciaoaun セィオ@ .. セ@ NZセョ@ K_rej,! Komc:-"i LuJ.f :\:;(:-. pZョ」ZNセャャャZZ@ ooゥ。セ。NZ@ blr G^ZセZセ N@
p・ョエゥ[Aセ@ i<redn K;,mcm..J lオZセイ@ "Cf:::.
P:ndlDiu:J H:bal:. P:n<iapzu.'l H:bi<h Lua: :-:eg::-: _セ、。ー[ZオZZ@ Habail dセ]@ B・ァZセ N@
_ZイN、Nャイセ [ 。N[[@ ?m:ama..; Dl.!aiT' '>:Y::: . Y:.l:!ap:u.l.-: ?'--"''JJJna., セャュ@ セセAセセ N@ r· pZョcZiーセセ@ セセャゥlGG@ セ]@ B・セュN@
!'r.ni:'Ctu:.v: ャGュャゥZMャャォZ^NNZ。Zセ@ b」ャセZャ@ ゥG・ュ ッZZイNセセZN ZセッGャ@ BL" P!llloouim PemDW:uan r,cliOIIJ• f'emba..'l;o:nJr.. l'u:J:unan BL '\. .; -P::nbc-tu;.;; i>ern0uku.111 セQN@ Pcmb. Hiir ... 'l セ@ "·
Pnwriaaau セ@ fibak kセエゥセ@ IP >.: '· Penc:n= Pocoorm P!"K 10 '<- gセ ゥ ゥ N@
PmcrimuD Poem ran PfK I 0 ... G.ljt P:\ 5 pオセ N@
Pmcrimaall Poconr:m PFK 10"' Gaji P:O.:S D.O. dol:-. sセヲャZd N o N@
Pmmmu..'l Pocontm PFK :!'Y pセ Qオョ N@
Pmmrm.m Pocooran PFlC::,.. Pms1un NZZNNセ@ UpセiMセpセB@
Penc:nmun Pocoatm PFlC Bens BuiO!:. p・セュュFNQQQQGQQQッョヲュ@ PfK Ben.• Bulor c!m SP:o-1-K?K\ P:n:rim:am Plllalr.:m PFK Ba-as bオ ャセ@ d.1n sセャ@ l' ;) 0
P:nmrnuD Pocoa(:m PfK Amal sc、」セセ@ ·" 1 ャセャ。ュ@ • I Pencnmaan Pocoapn PFK Amal Scdeka/1 A dm s_ZGMQ Mセ pkNG|@ I PCDmnWDI'aloarm PFlC Amal Scdcbh A cbri sセャエNNZ@ D 0 I
133
PDF Compressor Pro
Sab Ktl I Kode MAP! MAP BKPP -IOSO
IQSI
1052
1060
1061
1070· 1071 1072
• 1080 l 1081
1082
J01..3
1064
QPXセ@
1086
1057
I t - -10 .1090
i091 109:! " -
!!1'?3 I -., -- -
II
1110 I
ilil
11!2
SAMA PEJlKDlA.AN
,.._.__ PI:!Jepl Pfl( Amal Scdrbh B Bllbn bin. P · n "*-PP PfX Amal Seckbh B dati SI'M-ll'IJ(. . . . . -r.a· M セ@ PfX ArDal Sedcbh 8 dui SPMl.:o.o.
Pa!crimaall Paloaen PfX Gaji セ@ D.O dui SPtot toOiftil KPK.loO.
f'alcrimwl PaUmpa PfX Gaji PNS D.O d&n SPM l"ibil Kl'Oi.
-.tisaUYHD. セャュョャャセFャャ@PAC.PP 4ari PPHUi.
ᄋM M セセセZエコZZゥGAイ[[ヲセセZZセM ᄋ@ セ ゥ@Si'tot-GU Nillil Cl'alresahal- ..
セ@ dlri ltck. JOIKS ke Jtct. Blm loebqai peagmzri"' aas puuba,_111 sis& k:OIIInk d.:s loa! BeWida. Pa!gAIKic daAa dlri Ret. IPDI ke bk. Bt;"S IW
セエイ。ゥャセ@ PPHLN klraaa .S.ya pcmbayarm idセN M セ N@
Pmganri.i daa dlri Rcskus ke Ret. BUN k.lrell& r、ウ。ウセ@P=a-i-1 daAa dari R.mbts b: bk. busセ@セMャゥdュZゥ。F@ ltcba:!-. セ@ PlxoaF PfX LaiD-LaiA.. Pwsiaw セ@ PfX Laia-lai:l. セセpfictセQQQw。ェゥ「@h:l:mibla PNS Pasat.
, PoeruiiMII r.a,:n PFIC Tlbaapa Wajib セGA⦅is@ Dw:nb OtCIIIOIU.
r-wua·ICirimrl:l Ums d&a pュコゥd、N。「「wエセセN。@'-mUDi. セ@ Kirimlll Uq. ャG。セcセBudFセZセ@ Ki=w1 Uq A1tUc KPKK l'eDc:rimue ICJrimiA Uq cla:i "-PllsM OJA ke ICPK.."'.
•) IOwsus untu.k OJ A Pu.sa.t
ICd セQM|p@ jsuh. Kd K<'dc IRcbr M.AJ' I MAP "'AM .-\ PERKIJlU.S BKPP BKPP
!i !(In • 1i : セ@ p」ョ」ョセ@ Kinman ャ [ 。ョセ@ dui ICPK.'O ォセ@ IC.aal.x PINr DJA.
• !: ;.; l'o:nc:1rr=.; K!:-:r:-:a:: l" lr.f .t..n I.. 。AAA セ@ ーNLLセ Z@ [lJ;
lc R:l:ning bャセ N@
• i ZA セ@ p」Zセ」ョュ。N。ョ@ K.mm.an ャG[オセァ@ dm r」セセュAA@ bャ M セ@
b: Kantor Pu!.ll DJA.
Gゥ セH ᄋ@ Pencrimun Kiriman l' ant セw。イョ@ IU.-!tb Rcle:::n£ K ョ ッNZ M セN@
QQセQ@ Pccnmaan Nnman t;q dati r、ZN」ャZオョセ@ KIM&:, kc KPKS エ「・イセョ@ spmMlsisセiセャG@ ilGsセi@
Pcnnantil. . .. '\• '. -- PCDCntmm kJnman I.! an! cbri ll.cm:=:J セBM^@ セ@
Rckcnint OJA .SOO. • 11:!3 Pcucnm&.lll Kiriman uan1 dan R.6:.cD&n1 KN:.«."
lc Raemnt Bt:S. .. Mセ@ . , ;..;- Pcmbc:ulan Pcmbukuan l'al!d.wa:! Pcng!.anr= セM[@ Relccnin! Khu.sus .
• jj : : p。N セ イゥュSNャャャ@ 、セ@ KPKS u Rei:. 01:. YJJ r.-•:- ,Y_o"; 「ZZ Z セ \ ZZイ|NZZlBA@ sセQ@ pセァA。ョエゥ@
• ii :6 pZ N QNZョイZZャセ@ !Gr.tn:L"l tJa.,g am.ar セョセ@ !Ul::-;·
: l :.0 pセZョュZZNョ@ p」ZZZAZセNZャZAィエMオエNZオN。イ L@ lmc:r. kpセセ M
! ::: p]ゥョ、。ィ「オャZセセ。セセ@ .ian Bw t[Aャャオセ@ i.e b。イNセ@
i Opensional n dan セ「。ャゥャZdセ ᄋ FN@
!i :.: pセFッ。セセ@ セ@ B.a.ak Pー]NN\w[セ@ llii k: B:.nl.:
I O;le:"uiocUJ UVI\. セ@ ウNNセセ M 。N@
ャゥ セZ@ Pcmindahbu.i:u.u: dan Reiocnin1 セセ@ b: Sci twャセヲャャN G@
5ar.i: Opcnional i. ャゥセ@ Pcmincl&hbukua dan Bri: tセセ。QQ「イNャ@ O?c:=on.:U Joillc:
Sanral Gi.ro'Scllltal Gilo Gabunp: d.1n ウ」「。ャゥ「ケセ@H:5 p」イョゥd、。ィ「オlZFッ。セセ@ dui BW C>p=.NOII&l \ " l..c Bw Tunfpi.'
Bank Opensioa.all.
... Palcrimaan Trusito 1:1c P:::aimaan Traswto Ta.ln!r. aョエセ@ Bc-nal..::
-· l:ii - Pc:ncritnam セZュセ ゥゥ 。[[ ⦅@ t.:YHD R..ua .::t:: . セセ@ セセ M ャByhdpZュ「 N@ ッセ@ RupYb
I ' 1:13 PCIICJUJIUII ヲG。。セ@ l."'YHD hmb. セ@ Ran!IW!
-· Lurtoqcri
1:.:0 Pclciimun Traasito Tahun セ@ Yaar Lah QセQ@ PcncrilnUII f'tDtcnababaa UYHD R-. , .. ,,
Pmeri-.aa セ@ UYHD Pcnb. D-. Rlπlh. iBGセᄋ@Mセ@ l'l:Dcrimun l'tltrcmbahaa lJYHD Ptmb. Dana Bantuan
Lu.ar !"qcri.
1230 l'alcrimull K» 8cDdabanw1ll s. adma. 1131 セjc。セウNMNNMNNN ᄋ Z⦅@
•). Khusus untuk DJA Pusa1 135
PDF Compressor Pro
-,
K.odc SAMA PEJUCIRAA:\ MAJ.:
Kcl.t.t-'P Sub. Kcl Kode
/Rebp MAK/ MAK
SAM.4. PERK.IRAAS bkpセ@ bkpセ@ --
c セ@
Uセ@ セZAHIHI@ .5266 Jua セM Pasi1111 mdaMii Kaalar an J fWIII• .... ' PillS dJII GUu
mo I SilO セMtidセ@ .5.:!.67 l'alJcluana Bcbas Pono. SI::!O tセャャ。。ャN@ セRVY@ Bcluj.a Rwn uAイオZセセ@ B.lt- セ@ !t.
セjAMP@
I .SJSO iilw:aML Ylk.W. iaDbur .S. セQQMjNNオ」 N@ I '
5160 .5160 Bciap pep'll"ai &;. Aztu. 16.
セA_c@ • , jl'alilaL
.Slil NN⦅ャゥーャャセ@
sn: Ptmlllllipil cilcnh OUlDQIIl.
セュ@ P=_qa pcjlba. 5174 l'abla ABIU/Polri.
セQXP@ .5180 b・ャQQQェN。セsセ@
5290 5290 Bdaaja iGュセ@ 。NNセ@ IBI'BPI. UセQ@ BPBP PmltUyun Rupi.a!t Mana fR.\f) . . セセ]@ 8 PBP Pmlbiayaa.c Un!S&III! iPI... I .
• セセYS@ BPBP BLN l...&acr «Credit ll..CI.
I . セセ@ BPBP BLN セMNN@ ャG」ャ、NN「オャセセ。ャppZ N@
NUセU@ BPBP BI.Jf Rtka1iAr Kh- C1UQ Tahl.m aN。オセイオセ@NsャGZGセ@ l&m)3llpll --5176 tセQQQ@ perizm セMSli7 t,;q IIIIIJIU.
BcrjaiM. .5296 BPBPBLN セ@ n.-(JUC) T-.Aqprm
Yql.ala.
セiso@ I 5!80 W.ja hpwlli SW'llllaaa.
5!90 5190 Bdanja セ@ セ@ IBI'PL
セZ@ aa.JaPt•. -. . ·-
"5310 SJIO PaDelibarua lodlmf k.ml«. 519l BPP l'm1bizya.1n Rupi.alt Mami IR.\f .'- 53:-o Pcmclibanaa illliDab Dilw.
. • セAYZ@
I BPP BL "\ pNNNュ「A。ケセ@ Lanpung fPL •
• 519:: BPP BLN セッヲ@ Credit 1LC, . • UQセ@ BPP BLN Pmlb:ayaaa Pmdabul._ t"P?. UQYセ@ BPP BL'I: セ@ KhiiSIZI I'JUC) T>lh11:11.
5330 l'emdiharUII セ@ b」ュャッャセ@
my__ Bd.aDj.a セャ。ゥdMャ。ゥョN@
セSVP@ !360 Bclanjal'tmdih.lrun Sq. aョョセ@ 16. All&pnll Bcr}alm.
5196 I BPP BLS セ@ Khasus fJUCl Ui= AIICfan:: y。AセA@ l..Uil.
5380 s:;&Y Bal.aaja PcmdiharuD Swldan&. -
セj@..
セ。。ェ。@ hrjala-.
Uセ@ I 5210 I BcaDp bセAib」ャ。ャャェ。@ LaiD-WII. !-:!0 5-!10 Bclaaja l'eljaluu Oinu Bias&.
セRQP@ セ@ sdlan-a.rt Miiitana. .5-:20 Bdanp セ@ Dius Tec.ap. -5:!.."'0 「ャ^G・セセuイゥウ@ baler. セ@ セZ@ Bcl&llp p」ェセ@ bセNaョQーイ。。ャVN@
5230 セNN。ddM daJ• dill JtiL 5-J3() .s.:80 Bclanp Paja1anaa s .. -adan&. セ@
524() Uuk-p&X. 5-!90 S4CjQ Bclanja Paja1.anaD Proyek iBPetj. P!
セZZNウッ@ セ@ セ@ la!A-laul..
セ]VHス@ I jォ[jセョ。@ R1.an Uin-hm Ba,iJC aャャャAョセ@ 16. UセQ@ セ@ Tc&:Jas brlcnlaslaDa!. .S:!C l'u!claanD Tak セ@
Gセ@ Ptmiliba-
Gセ@ JGa セ@ retc:aiDC brs 8lepR .,.. s。ゥョゥセ@ Giro Gabullp:D.
NsZZA「セ@ I Jua セ@ klrima piDeaa okt
セYQ@ Bl'cj. p Pcrnb&.ayWI Rapiah Mu:mi IR.M I. • セYセ@ bセ N@ P BLII; pエイョ「ゥ。セMオ。@ l。ョーオセセA@ (P'L.L
• UTYセ@ BPetj. P BL"L.eaer.oiCredit ILC.: • • 5494 BIT:j . P BLI\ pエイョ「ャ。セMオョ@ Paldahal.:&ari IPP ..
f S495 Bhrj. P BI...N let=iDJ J0msas (]UC) Tatum A.af!.,. Bejala.
'· 5496 BPnj. P BUt ltckalin1 Nセcィオュウ@ (ilK 1 Tl.lum セセ@y。セセセ@ Lalu. I
u.ar hi 0.. G.o.
•) Khusus mnut DJA Pusai •1 Khusus unruk DJA Pusat
136 137
PDF Compressor Pro
セi@Kodc
I セama@ perNkiraaセ@MAl(
BICPK
Bd!!ja s.bsilll/ a.ms.a.. SS50 I 5550 s.blidi l...liiHIIiL
5560 Sabsldil'8atuaa lbL セ@ 16. Ruu.a.
IC.dJo4AP Sllb. ICd Kodc /lebp MAKI N • .&..MA PEJUClR...&.AN
セ@ セ@
BICPK BICPK
S640 811101.111 Pnn-'w•c-u o.enb lllpres (BPOI) Paallll,_l Rupgll Mllnli.
56-'1 IU'OI -BCLill1a pq;;<ai. .. 56-'l JPOI. 8daja a.-c. S6.0. llPDI - BclMja f'w:lja1.aD.a S6U BPDf- Bd.ja Ptmb. セ@ -Modal bizt..bill.
5561 SIOsidi Wiaylk. 56-'S BPOI • Bc:laja Modal 5S62 SGidi PljK falchasi1• 56-'9 BPOI • Belaaja PmeJ&II&lailuryL SS63 SabAdi PPNIPPa BM NaG Bantuaa Proyelt. 556-' Sabsidi Bca Mlsuk lmpoc Naa Buruo pイッケセ@SS69 セ@ Raria ャ。ゥ。。セ@ ba&- All&& . 16.
5650 bセセュセッ。セセ@ セ@ D.enh NoD-InE; S6Sl a- Prosnm Peqemblllpll Wilayab (PPW). 5652 s- Prosnm Opcnsioaal ella PaDc:lilwaaa
セUWP@ I SubsidiiBaatDaa S.. セエ。ウセ@ 16 PembanrWWl. RIDih saa CPOn.S>. 5571 Subsidi tt.p P'llpalt. 5653 a-- Prosnm f'aDbaac-Pasa£. 5572 Subsidi Harp Beaih. 5573 Subsidi Hqa 81mp. 5574 Sabsidi Biaya ()pl:nsi. 5579 SubsidiJB11101111 Ptmb. las:mya Fセ N aョョ。N@ 16.
S660 。Mセ@ ()lenb dari Paw:rima.aa PBB. 5661 l"allblciM HaA1 '-rimaaD 1'118 ..u: 0.0 l 5662 セ@ H.-il Palaimaaa 1'118 untllk Dati II.
I 5663 f'embaciaa tbsil Pmerimaao PB81111mi: t!pah PunfUL Subs)diiBaaiiiUI Darnh Oroocm. 5664 PaDbqiall Hasil P=crimun PBB bapa Pcmeriatah
5610 I I Subsi.di/Baatlllll Da=h Olooom umul.: ZM[ッョMs・ゥュ [ セ@P..-yanc diba&iian Wltuk dao:nb-d.aenh ICnallu.
. Peuv.·.; M セVQQ@ I -- -SubWdi!B&IIDWI Dacrah Olooom un:-..X 8el;an_ia
5670 .R-•=" p M Mセエ|iiwャ@ Oaenh QQQセ@ au.;. S61l Ca!WI!all
Pqa..-a&. • 56i: tnprcs BL.-.; den!an セ」。イ@ a PL
セャゥZ o@ I ., I Sub<icf.IBantuan Dxnh OIDIIOI'II untuk ZM[ッョNF Q 。ZZ セ@Pq ... ·.;
56:!1 . Subsa4i o.cnh 01--- PalydatgiRIII Desallnlisasi.
• 5673 lc;lres 8 L. セ@ dcllpn t11a c:&n LC. • UVWセ@ 111pres 8 L. セ@ clc:upD ur.a can PP . sVWセ@ h:;r.:s 8L."l 、。エFセセセiu@ CIR RK t。ィオ。Ma。ァセョョ@ Ber]ilan. S6i6 lnpres BL.'i dellp11 ur.a c:&n RK Tamm AAJpran ケアャN。ャ\セ N@
562:: I Subsidi Oacnh Olaaom .. ut p。ャケ」ゥ・セセセーイオョ@ s: Az1!S1n11 hiiWI&. bullp. biaya lailurya dan · Dckoosezurui dall セ@
セVRS@ t Subsidi DKrab OIDDom IIIIDik PC111111cn::,.npn l.astinlsi..
5624 I Subsidi/Banbl&ll Pembiayaan Pa!ydc:Dglnlll Setollh o.s.r.
5625 I sャゥエNセ@ Biaya OpcnsiaDallllamab Sakil Uann Dwnb (SBBO-aSUD).
S626 I SatKidiiBanUJaD PIJitiGIIIIM&aD 4la Pemelilw'ur. Obyei: Pariwisau Dw:nb CSBPP-OPO,
S62i I Subsidi1Ban111111 Us.alla N:Dambanran Daen.'t. セNZAY@ ウセ@ Daa'lh Olal!om -- BclaDja !'oc
Pepwli la:izlllyL
セ@ pelldap•aa
• SilO Pl:c:biaya&ll セ@ Hucaq Luar Nqeri. 5711 Allpnll HUWI& Llill' NCICii 5712 B=p HIIWIC Laar t'qcri. UWAセ@ Biaya dan Kcwajibaal.aiMya Tcrl\adap
hセlオ」@ Nqeri. I • 5720 i't::alUy&al1 Pembavarm HUIMI Dalam セァ」イゥ@ I
S721 AapnD hセ。セセF@ DaYm Nqcri.. 57:!..2 B.mp Huu.c·ou.. Nqeri. 5723 · &ayad.la セ@ l...liaaya Tahldap -
HilDa& o.tam Nqai _,
S6}0 I I b。ュオセ@ p・ュ「ゥdjucFセセ@ Daa-ah lnores fB!'OI , 5730 PaalelllbaJi.u ーNNNN、Mエーセセni@ Pajak.
Pokok RUDiah MU1111.. .5731 Pc:n&cmbalia:l PcndapaD PPb bcni&sartu SPM-KP セSQ@ lnpres DeY. I dan ICJ'PIIC.aawU Dirja Pajak. S632 lnpra Des& Tcrugal CIDTJ. 5633 idセdiiゥ@ n. S634 lDpres 0.01. 56-'S IDpn:s Scalbb O.S. (SO). 5636 セ。ーイ。NN⦅L@ •·•• S... t;'esebvr: .
.sn: Paaccmba1iaa セ@ PPNIP'PIIBM セ@SPW-ICP dari kppセ@ Diljc:a Pa;ak..
- . ']_ セ@ 5733 Paap-rnbalia.a セ@ PPNIPPD.BM ba1SasasbD SPM-K - I. dari 。セ@ r ........
•) Khusus untuk DJA Pusa1 139
PDF Compressor Pro
Kode MAK
5730 セWZu@
ウョセ@
UWセ@
.5739
5740
5741
574:!
5743
ᄋ ケ[セ@
sW\セ@
5749
S7SO
.57.51
• 5151
• .57S3
.5760
.5761
•) Khusus unwk DJA Pusat
S.-\..\IA PERKIRAAS
PatJuabahaa セ@ P'PNIPPilBM 「」Zイセセᄋオョ@ spセQ M
D't.:.."i CSXO Biro IC.cumpa Dq.n.cmcn kセjZiiii N@
pエ・セM pend-;-an pajal: binnya セ@ spセiMkp@
dwl KPPfXaWII OiiJCII Pajak.
セ。ョ「。ャゥ。ョ@ pc:Ddapauo PBB 「・Zセ@ SPMKP-PBB dm ICPP-PBB . l'anbc:nllu Ptmbuk11:111 pセ@ Sllbsidi pセ@Cbc:r¥11 d.ari S PM Niftil J.
p。ゥkiiャ「FャゥZセセセ@ pcnd"P!"" Bc:a Masak/Bc:a Masu>; Tamba.'= .. CaUl. d:lll J?l!lllVWI O;sporip!I!!IIIWI cbPOf キョセ N@
Pal,anba!ian pc!ldapam bu IIWII1:Jila masW.: tambaiw: セ@ SPM-KB dlri KINS-BC.
l'afaubalian pend•P"m bc:a セ@ m.1SW.: 12mbai".a:-. bcn1asarb11 SPM-K Qi Bapeksu IC.euaqu.
セA」Zイョ「。ャゥNュ@ pcnd•patan bu masu.l:/bQ ma.sui: セ「。エオNNMZ@bc:rd&sarbn spmMkpkNセ@ CSKO Biro KC\l.IJ\!a.": Dcpa.-.:rn::: セセM
P=!cmb&h:lll セ@ cllbi セZiャャ@ spセiMkc@ 、セ@
KINS-BC.
Pmrembali&n pwlfUUII cksporlpaDc1.UII ckspo! セ。ゥオNZN@bc::CisazUn SPM-K Bapci:su Je.cuar&r111. セ@ セ@ Sabsidi Bc:a Masuk (bc:nul Qi SPM N"&hill.
PU1fC01bali&n Pr:Ddapuu Bukm Pajak Ta!Hm A.ananr. セ@
Pmp-mblliM pcnc!•petm bCibD paj.al: bc:rdas.arW sセiᆳJCPKN.
iGュセ@ pcnc!tp"m buk.aa pajak bcrd:u&..-i!n sセャ@ PQセ@
n:A. PalrmXWi.m pmdaproa d.ln ia\est.w セセ@ spセi@ 0::. n: .... ャG。ャセャャゥNュ@ セ@ Babll PaiJO; T.<ium A:: イオョNセ@ セ@ ZZNNセコ@
Llis ャG。ャセ]「。ャゥN。。@ pendo;-raa bcWa pajM: bcrclasar'uc SPM-ICPK.".
l:d.MAP s.b. K.d Kodc -I Jlebp MAJC I MAX NAMA PElUORAAN BKPK BKPK
.57 .5760 • .5762 PD'Irc:mbaliaa pc:ndspran bubA pajak bc:rdaYrbc SPMDL l11A.
• .5763 Pmremilaliaa セョ、。ーキ。ョ@ Uri mwcsasi セ@SPM Dll. l11A.
• mo Punbc:tulan Pcmbubaa Pm:bpauc hmbaapnm.
Sii I p」ュ「」Z。ャゥ。セセ@ Pemblll."llall Pco.:iapaaD dari B&llm&D Propm.
.577:! Panberulan Pc:mbabaa f'cldapaD dari llallmaD Pro)U.
m3 Pembcmlan Jlo:mhKuan Ptudaplua dari Obii.psi daa Kredil JComasial Uilul)-a.
.5774 pnnbtnalaa セ@ f'aldlpc.a dari Hib.h. NUWWセ@ f'aDbc:mlall Paababaa Padapma dari Pilljam
DalamNqai.
l Belarna Pemb.anD.IID fo'oo-MocW Lam-1m:. • ,4•
.SSIO .5810 Pc:mbanJIIIIm Ptnyaum Resiko. .-セXXP@ Bclaaja セ@ L.ain-l.ai!! Bapm
AnJaarm 16. セXYP@ .5890 Bclaaja Proyek L&Daya f'B?t.J.
.5891 B?t. Pembiayua bpiall Mumi o'Rt.f, I • .5892 B?t. BL-o Pembiayaa!ll..a:l!5lll)g IPLI.
• S893 B?t. Bt.N Lcat:rofCredit•LC). • S894 BPI.. BL "i ィュ「ゥ。セBFcc@ Pclt:!almium lPP ;. • sm BPI.. BU<IW:c:ainJ Khuslu fRK"I Taiuzc .&..-,uaraa
Belj&lan. SB% B?t. BLIIJ ltUeuiaJ IClw.su.s CRK) TU= aN。オセMM。セZ@
, Yes lala. ·
セY@ BdUija Modal
5'l 10 セY@ i 0 lkiDtYtl ModGI CJIIlllk TQNlf.. .5911 ャGオッ「ャ。セuii@ Rupiah t.l11111i IR.\1 '· I· .5912 BL'I: Pembiayaaa uiZjウエZZエセ@ ;P' .. :
• .59)3 I BL'I: Lene.roiCteditll.C·. · . • 5914 I 6L'i Pc:mbl.llyWI pcg、NlQZZゥゥwiAセpャ@ .
セYQ@ S t BL'\ Rc!.:cniar KhiL<us IRK. Tahua . .-.no ann .Bcrjalar, . .59 lei I bャセ@ セuイオョャ@ kィオウオウゥrkᄋt。ィオョセyFョャ@ uh:. 59::!0 lklmya ModDJ 1!111..t pエイッャュエZセエ@ dall."fesilt. UYセ@ I p」ZセZZイゥ。ケwQ@ rセーゥN。ィ@ セィZBB@ · R.\f • .
• セYZZ@ B!..S P=..!lJayaan wAウセL[@ :PL·. ·· -• 59:3 blセ@ セッヲ@ CteditiLC..
I • セYRND@ BL'I: Pc:mbia,·aan ヲG。ャ、。ャャ[、セ。セセ@ (?Pt. I •
•) Khusus untuk DJA Pusat
141
PDF Compressor Pro
';..MAP Sub. Kd Kode /llcbP MAK/ MAX BKPK BJCPK
S9 5'910 セYBGNNU@
5926
5'930 5931
• 5931 • 5933 • 5934 UYセU@
59:>6
59-1{1
iᄋ[Zセ@• UYTセ@
I . ᄋセ ᄋ ᄋN@·..,:...... -· I '9-;" I ! セセV@I I - •
I I
I セYUP@
5951 • 5952 • 5953 • 595-:
5955 5956
5960 5961
I : :::; I • ウセ@
! 5965 i l Zセ@
I I I 1 • 597o r 5971
597:! I 5979
• 5990 5991
i セYYZZ@
•) Khusus unru\.: DJA Pusat 142
:":\ \.lA PERKIRAAS
BL"i Jdiaillt Klaasas CRKl Tahun NセァA。ョョ@BcrjUl. iU' セ@ セcrkjt。「キ。a。オ。ョョ@
Yql..alu. Nセョ。セケ。@ II odD/ u N..t lAtlwtr dan &u. fiiiWV\.
p・ュ「ゥセ@ Rupiah Mumt <RM). BL'I; p。ョ「ャ。ケᄏNセセ@ WISWl! lPL) . BL ... Lcaa ol CredU CLC.o . BL"' セ ᄋ オョ@ p」ョ、。ィオャオ。Zセ@ CPPJ . BL"" Racam! Khouus CRK1 Tahun セARQBGQ@ Baja! an. Xセ@ Raeuinl Khusu CRKl Tahun Angaran YqUiu.
bセャ。ャケ。@ Mod.al Url j。イゥョ N セ。Nョ@ rjaian. irigas•. d/1 ,. PembiayUII Rupiah Murru IR.\1;. BLS Pcmbi.ayun ャNュセオョァ@ IPL 1. B L-.; Lctt::r o! Cre4•: 1 LC; ei....-.; Pcmbiayun p」ョ、。ィオャオ。Zセ@ CPPJ.
lJ • ' , ..
BL.S r。セエョセ@ Kht:5US i RK ; Tahur. aイNァセ ᄋ オ。イN@ bセイケ。セ。ョ N@
SLS Rd.;c:::::g AエNBN。ウオNセ@ 1 RK 1 Tahun .>wggar:!:. h.·.;: LaJ:.;.
&!f:.r.;c; M.:JJD:. Fi..ld: U::iJvr\·:: . pセケF。ャャ@ rオセ@ Mwni (R.\1;. BL'i !Ulbi.tyun l...anfsllll! iPLJ . BL" Lena of Credit ILC;. BL'i p・ュゥャ。ケセ@ p・ョ、。ィオゥセ。ョ@ IJ'P, BL" Rd:cnin( Khusus CRK; Tahun Ar.ggan.:l ikイケ。ャZZNNセ@BL'i Reamng Khusus CRKi Tahun .-'Jl!ga.oon Y&ll! Lalll-
&!=ja Modal N0tt-Fi.nJ:.. P=l:uyun Rllpiah Murru iRM o. BL'i Pcnbi.ayaan l.znpu.ng (Pll. fsL'I; Lcnao!Crdtt 1LC. I
blB|セケオN[@ ?endahui=: tPP BL-.; Rd:cnng Kh;;>us エセkゥ@ Tahlll: . .:.r.gga.oin Bclj_::lar. BLS Reice:".l:l! kNGャオウオNセ@ iRK I Tahur. .:...;ggar...r, 'r'.LIIJ Ulll-
Pen,·enun MOdll !'emennuh IPMPt. P!-1P Wlt1lk Ba!U!: t:5W セQゥャ@ i.k S t:t 。イNセ@NP untuk BJdan lntcnu.sJOn:.i Pcaycr\.UD Modal lNNNキAdセ@ a
Pa:,e:-..un Kn::iit/P:I.IWir 1'-::!ye:u.an IU-e4i;. セ[ZLセ@ pZッセ ᄋ ・ャNZ@ Pembanp:.::an·Korr.;onen Krec:t.
I ! k」ャNセエNjLp@ Sub.Kcl KOOc:
J i Rc>.Ji" maセ@ MAK ヲ|Zセia@ PERKCRA.-'!' . 8"''" bkpセ@• • • 1'1.
b[, Penrduann pュャゥセQQQ@ F&halc セ@ ... ,,,
6010 Pcnrnnbalialll'ala;.-PFK iセ@ wJi. 6011 p・ョセ@ PCIICniiiiM l>aaa pciisiiiiiゥoZNゥセGゥG@
keplda JFT. Taspas. VPQセ@ PenfC!tlbali.all f'tll!crimaaD TUDJDJJII tun Tua
ャャQセGti@ Upada PT. Taspcn. lJIJI.; Pen!cmb.llwt l'nlerilllaan Allsllnlbl iHセ@
エセG\@ iセ@ Paum Husada Bhakti.
' -t)(;:u Penremb:l!i.m Ptnmmaan PfK セGt@ Pem.ia::. VPセQ@ PCII!Cmba!W! セ@ Asurallsl セ@
i :!'T I ォセ@ Pmllll HIISada Bhabi.
ti.J:O Penrcmbalian セ@ PfK Bcns Buiol:.
' 6031 Pcnrembalimll'ml::rimua PFK 8cns Belo! セ@Rd:cnlll! HPB BaJos P11Y1 di Jabna.
I ヲZNセNN[NZ ᄋ L@ Pcnrcmbalian Pcnerimaan Pf1C Amal セ「ィ@ A NQセャANBイN G@
セZLNN[ゥ@ Pc!embaiim Pcncr\rn.Qn Pf1C .-l.mal セォN。ャZ@ .-\ ゥNセセ@ィZ ᄋ セ@ AnW Bhakli Muslim P-=asila.
セ Zᄋ セGᄋ@ Penrcmbahan penerimaan PFK . .t.mal se.itW. B tBubn -!slant).
6051 p・ョAセ@ Pencrimun PfK Z|ュ。ャセ@ B Upada Yayasm Dblnaais.
- !-);() Pembi\"'!'ZZI g。セ@ f'?(S Daerah O!onom. . 6061 pZュ「。セᄋ。ョョ@ Gaji PNS Daerah OuJDOm bcnl.asartm S?.'>ll. 606:! _・ョセ・ュ「。ャゥ。ョ@ Pcncrimaan Pf1C Gaji PSS D.O.
tbrcna kclcbihaa par)'ediau daDa ー」ュ「ャケセ@ gセ@ セウ@
D.O. I bml.asartan SPM Ni.IW KPIC.. ....
60'0 Pd オョ。ウ。セセ@ Wcscl PaneriDull.. 61)71 Pdanasan Wcsd PaDennuh.
• 6tWJ セM。イュ@ PfK セNヲゥd。ョ」ゥョj@ •PP:. - I
.:1.1n !SFX 11 rs Ui1111Ya. M セ@ .. - .
6081 Pembayaran l'YHD-PP IDL"Tl." : • l I
エ。セ@ pセケュ@ PfK.pp 1 ーイエᄋヲャャャャエャッZAャャセ N@
6063 Pcmb•yran SPM.Qli Nibii Qp・ョQ」セL⦅@ kc Rei.:. Bl;.; '. - 60S: Pcmbavan.n Sisa KCICU'Ilc cks Loan b、セ@
VPsセ@ pセ「。[。イ。ョ@ Upada Pf'HLI\; セ@ ー」ョj、セ@ オhAャセN「ャ・ N@6086 pセ「。ケイ。ョ@ dati Rek. BUS wena rセ@ k0500.
I 6087 pセュ「。ケM。ョNョ@ dari Rek. BtJN kareM ーイ・Mセ@
ャQGhdMr・「オセ N@
6090 Pcn(crnb&han Pencnmaan PFK U.n-i.a.tr. 6091 p・ッイ。コウセwゥ。。@ Peocnmaan PFK Uul-l11n.
•) Khusus unruk DIA Pusat
143
PDF Compressor Pro
Uセゥャ N@ il:el iiZセ@
セiak@ I セQNM|QQZ@
SKP,_
セ@ .. iャャセᄋ@ W--'12 ヲセcnG@
Ill
6111 1 I
"!d セ AA Z@
• ィセ@ :_':
"" ; .:
セA@ セセ@ .• '> !:;
. i:i::
.. t-i セセ@
• セ [ QZN@
• 6126
セASP@
6i31
VlセZ@
セ M A Iセ@
•.! セNZN@
セZZ@ ;,
4: j : セZゥZ@
セMᄋ@ N セ@
セセMセ ] I@
o:;: セオウオウ@ untuk DJ:\ Pus.lt
N4.\1; f'!"RKIR.:..:..'
p・イ N セセゥNゥゥGMセ セ Zセ AB N@ fo'::!" _セセ@ T セZBNNZ@ ... セセセ N@ p セZM NNZ セ Z NAィNNM L _セ@ .. :"; P .... .!: p」Mョエ」セィZNAャNャセ@ P,·n PF!o; tセョZNセNセNッZZ@ P:"S i"k)
p」ョセ、セッ[セャZエ@ kQイNセ [@ エセNLセ@ セセセ@ p」ZZMZゥABGNZセセセセMNャLェセ [@
ゥョZ・セ@ 1\!5!'-.;
pセョエ・ャオセイNNョ@ 1\onro ... セ N@ ャBjョセ@Pcn!ciu:.J:.n jッ[ッョイッ N セ@ l ᄋ セᆪ@ ."'-nl..r LN[ーセZMᆳp」ョAセANZゥZセ@ LN[ュセNZセ@ エセセ@ N[セセ@ ,.;p,.;:-; '-< kB セGBZ@
p[[MNZセZ@ Di.:..
p・ョセMZZGBセセᄋ@ セQイ Z ュBGZZ@ L"-1:: jッッセNNBQ@ エ|NjュLᄋセ@ ? ... セ Z@
Dl"'- '-< !-;?!':" p」AGャAZ Z NセN[セ N@ kNイセZMZM N セ[Z@ L.l..':; .;_·: A|NNZセ ᄋ@ ᄋセ@ p_ .. .,. D!.:.. ャセ@ rセゥN・セZセ G セ@ ST: :" pMZセヲA Z N[ZZZセᄋN@ セZセZMZM . .:. ;_: NZZZセ@ ..;_-: r」ZセZ セN [ セ Nセ@ E セ@ \ k! kャNMN Z N ᄋᄋセ@ ?:.; .. : : o; セ@
ゥGセョコZNセセZZNャ| Z ZMZZZM N セセ M エセセ@ 」ZNNセMZM N@ セZセ@ . .: , .• セ@ • •. セセ Z セ@ セZZ N Mᄋセ ᄋ@
_セZャヲA Z N[[NM[[⦅M [@ K :::;.:.;:-. イセ ] ᆪ@ M]セML@ yN[ZセZZN Z セ N ヲ@ i\.:.:.J .... .. "'= セ_セ N G@
?-!ng::.l.·.:..-. セ [ Z Z ZZ ᄋN セ M エZセBGA@ ;;;_""': pNZセAZM NZ セ N ヲ@ K::;.;!-.-セZ@ rZセZZ NZ ZZァZ@ D!A セセゥ ZN@
:.:··:::. セ@ .... .:.<Y•::: .::-. セ [ Z@ .. Z[[イ[ ᄋᄋ AMセ@ .• Z N|セ@0:: pN・ゥNZZセ Z ZZァ@ BL":" _AZBZャセセZN[ Z ャNZZ@ p・セセッNNZ[NセセZ@ pHZM N ZZZZWNオNセ@ _GAZMNエゥZ]ZZZセZMN@
.. e:..., R:O;c:::."'!i kZ[[[[セL N@
AG・ョァ・ゥセッNセ@ セG@ Ki'K:" le- R:;; DJ..->. 5-f•j ( r(f.r fl/.' bUIW.o.-Un SPM p・ZセァーaエZ@PtnJei .. 」NNMセ@ kイョセNャAGZ@ t.: an! ZZセZAZG@ P..:i.:. kZZZNセNI[NZセ N@
p・ョエ・Aセ[[Nセ@ p」ュZセNj。AGャ「オャ」オイN@ ャイNZ・イNセ@ kpkセ@
PemmU.'l:)W:\W'I .uri Bank T オセゥAャャャ」@ sNQZZセ@
OpcrL•oc·::llll <hr. [N」セゥャ」Nョセ@ :-: p」セZイNZZZNNNセセャオ。イN@ セQQQ@ Bani.: セセセ\ゥッイNZj@ i.-11 O;e 5a..:ic セZB「AoZZゥ」NZ@ llt'l\" 、セセ@ ;.c';:-.l!ik.!"::•-" Pcm:::.:::...'l!-.:i.:.:r. :iui Relcer.::.g gZZMセZZァNZ N@ ;;; 3;;:.;. T N[ZZ[セᆪN@ GeャNBGNセ@ HjセM・ZMNゥᄋ@ .. :Oil,)! i ?::-::J:::::::: .. セZNNZセZM M Z[Nセ@ bNZ。Z N セN@ T ... ;.f!!: セセ M セ M n=-:-::: .. Z セ@ · -·. H • UZMZN Z セN[N Z@ ';:::-: .. ᄋ セLZNZ ᄋ@ gセセ@ ... ::i;,: NZセZM N@ <ooe:::.. ... :.:. -r-::7.:: :: .. ZNZ M セ ᄋ@ セZN N M . .:::: oN。Z N セ@ H⦅ [ セセZ[LN@ .. :.:;"".;.. ·• セ ]@ bZ N セNセNMZGB@ .-::;; .;: Uセ N セ M ャZ N セセセ@ .. :'r: - ·. イM」ZセFZ@ .• セ ᄋ ZZ[@ tセ。Z N LN N Z NNZ@
:"':::: セZ@ __ _.. .. -. l :.:..;-. .. セ@ ·-
pZZZAZ ᄋ MM ᄋ セ N@ ·- Z ᄋ ZMZセNZ@ R_i: :-. _]BZゥAB Z NZZャMセ@ t,·y:--:J _]AGZBNM[[[セN[NZZセN@ セセᄋ N Z@ セ M セZN[[LNM N@
_セZN[セ Z@ ... ZNZセ@ ... !·'' :-::J _Zセ N ZZMセM M A NN[ ZMN[Z N@ ZNN[セセN[@ ZNNN セ NZZ Z@ .. N[セ N@
..... セZ@ .... AセAZBZN@
ヲッG・ZZセZ@ . .. ::!:. ;(, .. UAZZ N ZNZZZセセMセ@ 5,....:.;;:,.; ,. -- ·--?::.;: .... _·:.:. K::.!' ZZZZNZQMセョB@ r: 3-.. 」Mセ@ . .:.
Sebagaimana di atas telah diuraikan pembagian ke dalam kelompok-kelompok, sub sekelompok jenis belanja dan MAK memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan prestasi yang akan dicapai jika dikaitkan dengan pengeluaran yang telah dilaksanakan tetapi hanya suatu alat untuk mempermudah dalam merancang, melaksanakan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengeluaran Negara.
Catatan: SE DJA tanggal 26 Januari 1994 perihal sistem akuntansi Pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 1994 (Surat Edaran No. SE-111 N51!0 194) dapat disimak dalam lamp iran IV buku ini.
e. Kodering dalam Klasifkasi, contoh dalam DIKIDIP .
1. Susunan Kode Pendapatan Anggaran: a. Bagian : Departemen/Lembaga b. Pos : Unit Organisasi c. Mata Anggaran o
Penerimaan (MAP) : Perin ciao jenis penerimaan d. Lokasi : Propinsi Susunan Kode Anggaran Pendapatan adalah: 000000000 a b c d
Contoh:
../'
a. Bagian b.Pos
: Departemen Pendid.ikan dan Kebudayaan: 23 : Sekretariat Jenderal: 01
c. MAP : Dana!Penggantian benda-benda tak bergerak (rumah d.inaslrumah negerilbangunan benda-benda bergerak/alat-alat besar dsb.): 50
d. Lokasi: 011
Sehingga susunan pendapatan anggaran adalah: 23.01.50.011 2. Susunan Kode Anggaran Belanja Rutin: a = Sektor b =Sub Sektor c =Program d = Kode Kegiatan
145
PDF Compressor Pro
e = Departemen/Organisasi f = Bagian Departemenlunit Organisasi
= Lokasi g Susunan Kode Anggara Belanja Rutin adalah: QQ. Q. Q. 0000.00. 00 . ()()() abc de f g a. Sektor : Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan
b. Sub Sektor
c. Program d. Kegiatan
Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 09 Pendidikan Umum dan Generasi Muda: 09.1. Pembinaan Pendidikan Tinggi: 09.1.3 Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan: 09.1.3.1044.
e. Departemen : Pendidikan dan Kebudayaan: 23 f. Bagian Departemen : Sekretariat Jenderal: 01 g. Lokasi L Sumatera Selatan: 011
Sebingga susunan Kode Anggaran Belanja Rutin adalah ;
09.1.3.1044.23.01.011
3. Susunan Kode Anggaran Belanja Pembangunan: 00. Q. 00. 000000. a b c d
a = Sektor b = Sub Sektor c =Program d = Proyek e = Bagian Departemen f = Unit Organisasi g = Lokasi Contob:
00. 00. 00. e f g
a. Sektor: Pendidikan. Generasi Muda, Kebudayaan Nasional
dan Kepercayaan Terhadap Tuban Yang Maha Esa: 09 b. Sub Sektor: Pend.idikan Umum dan Generasi Muda: 09.1 c. Program: Pembinaan Pendid.ikan Tmggi: 09.1.04 d. Proyek: Peningkatan Perguruan Tmggi Universitas Sriwijaya
Palembang 09.1.04.581527 e. Departemen: Pend.idikan dan Kebudayaan 23 f. Unit Organisasi: Ditjen Pend.id.ikan Tmggi: 04 g. Lokasi: Propinsi Sumatera Selatan: 011
Sehingga susunan Kode Anggaran Belanja Pembangunan adalah; 09.1.04.581527.23.04.11
Perincian Anggaran Belanja Rutin/Pembangunan menurut Sektor dan Sub Sektor tercantum d.i dalam undang-undang APBN 1995/1996 pada penjelasan yaitu: Pasal5 ayat (2) dan ayat (4).
Dalam Keppres No. 16 tabun 1994 jo pasal 2 Keppres 24 Tahun 1995 d.isebut: (I) Jumlah yang d.imuat dalam Anggaran Be1anja Negara merupakan
batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. · (2) Berdasarkan Undang-undang tentang APBN, d.itetapkan dengan
Keputusan Presiiden rincian lebih Ian jut untuk: a. Tiap jenis penerimaan anggaran pada Sumber-Sumber Anggaran
Rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan ke dalam tiap-tiap Bagian Anggaran;
b. Tiap sektor/subsektor dalam Anggaran Belanja Rutin kedalam program, kegiatan, dan jenis pengeluaran serta kedalam tiap-tiap Bagian Anggaran;
c. Tiap sektor/subsektor dalam Anggaran Belanja Pembangunan kedalam program dan proyek serta kedalam tiap-tiap Bagian Anggaran.
.Karena UU APBN banya memuat perkiraan garis besar dalam APBN. maka perincian dari anggaran pendapatan maupun anggaran belanja negara banya diajukan sampai dengan sektor dan sub sektor. Dengan d.itetapkan perincian tersebut maka tiap Bagian Anggaran barus menyampaikan DIK/DIP kepada Departemen Keuangan dan Bappenas
147
PDF Compressor Pro
pengesahannya
Namun dalam praktek biasaya pengisian DIK dan DIP dilakukan pengajuan DUKJDUP tanpa menunggu keluarnya Keppres ten tang
anggaran tersebut.
Walaupun demik.ian oleh karena perincian lebih Ianjut dari APBN terlarnpir pada UU APBN juga disampaikan kepada DPR dan
- nm.:ian tersebut merupakan lamp iran Keppres ten tang perincian APBN
permintaan penyusunan DIKIDIP mendahului Undang-undang dan Keppres tentang perincian APBN dapat dimengerti, asalkan IP terse but masih dalam batas-batas anggaran dan perincian Iebih
ut dari lampiran RUU APBN (satuan Ill).
Klasifikasi (Sistematika) Anggaran Performance
Oleh karena klasif.tkasi Anggaran tradisional pada a,b,c dan d di tidak memberi informasi-informasi tentang apa-apa terhadap apa dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak memberi petunjuk ten tang yang diperoleh dati uang-uang yang telah dikeluarkan tetapi hanya
LNM オQ・ョセゥョァォ。ョ@ dari segi hukumnya saja, maka untuk memperbaiki iwemahan-kelemahan dalam klasifikasi anggaran tradisional tersebut,
lah dikembangkan klasi!Ikasi anggaran Performance yang ャャャGュャ セエMZZセッ[Z。ゥ@ oleh "Komisi Hoover" di Amerika Serikat tahun 1949 tetapi ijゥ ゥャセuゥ」ャNョ。。ョョケ。@ baru diadakan pada tahun 1951.
Dalam klasifikasi Anggaran Performance ini penekanan pada イZMM U セオQ。。オ@ anggaran dengan mempertimbangkan dari segi ekonorni, juangan dan basil fisik yang akan dicapai.
Selain daripada itu dalam klasifikasi anggaran Performance dititik pula pada segi fungsional dari masing-masing Departemen/
·--c-· Pengelompokan kegiatan dan proyek dari klasillkasi Anggaran ini
セョ イゥ@ .. nt'"'"; pada pengendalian anggaran serta memusatkan pada efesiensi セ。。ョ@ setiap kegiatanfproyek.
Untuk menilai suatu kegiatan/proyek dalam prosedur anggaran den gao sistem akutansi dengan menggunakan perhitungan biaya
. . " japat dilukiskan セ・イ。ーセ@efekt1f dalam pelaksanaan anggaran, sehwgoa h sil yang akan d1capa1 besarnya biaya yang dikeluarkan dan berapa a
setelah periode anggaran berakhir. " an dengan 「ゥ。セ。M「ゥ。ケ。@Jadi prestasi yang akan dihasilkan dihubUDoki efisien atau udaknya
yang telah dikeluarkan sehingga dapat 、ゥォ・エ。ィセョ N@pengeluaran-pengeluaran yang telah dilaksanak Iaksanaan pengeluaran
Untuk mengukur efisien atau tidaknya pe b·aya yang sarna untuk dilakukan dengan jalan membandingkan biaya-s:andar terlebih dahulu satuan kerja lainnya dengan membuat patokan secara ilrniah. . Anaaaran Perfor-
·fika51 c;O
Pada prinsipnya inti pokok daripada J(laSI 10 saling kait-mengkait: mance ini mernfokuskan pada pertimbangan yano (Abdullah, 1974, hal. 4) diadakan untuk setiap
a. Klasifikasi kegiatan kedalarn prograrn-prograrn baaa. fungsi dipercayakan kepada d・ー。イエ・ュ・ョヲlセZ。ョ@ (financial manage-
b. Sistem akutansi dan ketata-laksanaan keua 0 •
ment) disusun sejalan dengan ォャ。ウゥヲゥォ。セゥョy。 N 。@ diadakan ukuran dari c . Dalarn setiap program serta bagian-bagiannY a untuk melaksanakan
pengeluaran dan pekerjaan yang akan bergun a. evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaannY ance merupakan suatu Dengan dernikian klasifikasi anggaran Perfor111 sasaran-sasaran ケ。ョセ@
angg?Ian yang menggarnbarkan tujuan-tujuaD 、セョ@ erlukan 、・ョセ。ョ@ hasil akan dicapai dan berapa besarnya dana yang d ptitatif sebagru オォオセ。ョ@yang dicapai diperlukan data yang bersifat lcllanroyekfkegiatan efis1en atas keduanya,jadi dapat diketahui apakah suatll P atau tidak. kl ifikasi Anggaran aJarD as .
Untuk menunjang penggunaan akuntansi d . onal. Peranan pentmg Performance ini maka dipakailah Klasifikasi ヲオョァウセヲゥォ。ウゥ@ dalaiD stroktur ini timbul dari kenyataan bahwasanya jenis }da5l ncrarnbilan keputusan anggaran dapat merupakan kerangka dasar untulc pe 9). Untuk memenuhi dari setiap proses anggaran (Abdullah, 1974, bal· aanuaaran (anggaran
nen u o 00
peranan klasifikasi fungsional dalam proses r· 0
sejak direncanakan sarnpai kepada
149
PDF Compressor Pro
aannya), maka klasifikasi fungsional ini harus memenuhi
' -··ft .... エセョMー・イウケ。イ。エ。ョ@ sebagai berikut:
Dapat memperlancar perumusan/penyusunan anggaran penyajian data-data yang lengkap dapat dipermudah Mempermudah pelaksanaan anggaran Mempermudah dalarn hal pengendalian administratif. Dalam perkembangan selanjutnya di Amerika Serika terdapat variasi Anggaran Performance ini yaitu Planning, Program and Budgeting
(PPBS) dan Zero Base Budgeting (Penganggaran Dasar Nol).
Mengenai Anggaran Planning Programming Budgeting System ), baru dilaksanakan tahun 1965 di Amerika Serikat semasa Rob-
Mac Namara pada Departemen Pertahanan. Hal ini disebabkan adanya ge1emahan-kelemahan yang dianut oleh sistem anggaran tradisional dan
performance. Sistem PPBS ini merupakan sis tern yang menyeluruh dan terintegrasi,
セ ュョァァ。@ segala sesuatu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang keputusan-keputusan yang telah ditetapkan pada masa yang lalu
dari keputusan-keputusan yang diarnbil sekarang sudah
rergambar dalarn suatu rencana . PPBS ini jauh lebih sempuma dan konprehensif hila dibandingkan
セ オ U NNオ@ sistem Performance, karena: Anggaran yang akan dilaksanakan rnenurut klasifikasi PPBS sudah direncanakan terlebih dahulu secara matang dan diperbandingkan dengan data-data yang diperoleh pada masa yang lalu dan berdasarkan pragnosa yang akan datang dengan didukung oleh data-data yang dapat diandalkan serta luas yang disusun oleh para
perencanaan. Selain daripada itu, dalarn PPBS dititik beratkan dalam hal pengendalian baik mengenai pengawasan pelaksanaan program-pro-gram maupun dari segi penyaluran pembiayaannya. Tujuan-tujuan nasional dapat diperinci dengan jelas dan dapat
ditentukan sektor-sektor mana yang paling diprioritaskan, karena dengan sekala prioritas ini diharapkan dapat mendukung sektor-sektor lainnya.
d. Penganalisaan untuk pencapaian tujuan akan lebih efektif dan dicarikan altematif-altematif yang paling efesien.
e. Penyediaan informasi yang tepat waktynya, dapat diandalkan mengenai p-rogram-program yang diperioritaskan dengan menggunakan ukuran pembanding antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai. Dengan demikian maka PPBS tidak lain suatu penyempurnaan
sistematika anggaran sebelumnya, dimana kalau sistematika tradisional mementingkan kebenaran suatu pengeluaran atas dasar hukum proseduril dan pertanggung jawaban yang ketat (pengawasan) sedangkan perfor-mance menitik beratkan pada _penatalaksanaan (pengolahan) dengan berpatokan pada cost benefit analysis, sebaiknya PPBS menekankan pada tahap perencanaan dimana dengan perencanaan anggaran yang dilaksanakan dengan cermat sehingga pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan sudah dapat diproyeksikan beberpa hasil yang akan dinikmati dikemudian hari dalarn jangka waktu yang sudah ditentukan.
Pelaksanaan klasifikasi PPBS ini dinegara kita dijumpai dalam anggaran Belanja Pembangunan dengan memakai metode Daftar Isian Proyek (DIP) yang d.imulai sejak tahun anggaran 196911970. Di dalam DIP tersebut diperinci mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk biaya proyek-proyek dengan menentukan pengalokasian biaya-biaya tersebut serta menyebutkan sumber-sumbemya.
Sedangkan untuk anggaran belanja rutin digunakan metode Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang baru dilaksanakari pada tahun anggaran 1973/ 197 4, yang dalam penggunaan sistematikanya mengikuti anggaran belanja pembangunan.
Dengan dipakainya DIK dan DIP terse but diharapkan semua tujuan-tujuan yang hendak dicapai dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan DIP ini dilakukan dengan cara mengelompokkan masing-masing jenis pengeluaran kedalam proyek-
151
PDF Compressor Pro
proyek dan dari proyek dikelompokkan ke dalam program dan dari biiDpunan inilah dihimpun menjadi sektor-sektor (20 sektor) dan sebelum 1973/1974 dari sektor-sektor ini dihimpun lagi ke dalam 3 (tiga) bidang,
yakni bidang umum, sosial dan ekonomi.
Begitu juga dengan anggaran belanja rutin dimana langsung dibagi kedalam sektor-sektor yang berjumlah 20 sektor, kalau sebelum 1994/ 1995 dihimpun dalam 5 bidang, yakni bidang umum, sosial, ekonomi, bankam dan lain-lain. Sedangkan pada tahun anggaran 19731197 4 hanya
dikenal 4 bidang (Hankam tidak ada).
DIP dan DIK ini merupakan penyempurnaan dalam klasifikasi anggaran, dimana semenjak DIK dan DIP ini, klasikasi anggaran di.komposisikan antara klasifikasi tradisional dengan klasifikasi program dengan dilengkapi dengan klasifikasi program dengan dilengkapi kategori re-
gional (Propinsi dan Kantor Pembayar).
b. K.lasi.flkasi Zerro Base Budgeting (Penganggaran Dasar Nol).
Dalam perkembangan selanjutnya di Amerika Serika kita kenai Zero
Base Budgeting.
Penganggaran dasar Nol pada mulanya tidak bertitik tolak pada tingkat pengeluaran yang sekarang, dan anggaran yang diusulkan dari suatu pusat tanggung jawab dikaji kembali secara menyeluruh dengan titik awal dari dasar nol. Dalam perkembangan berikutnya titik awal dan awal nol ini kemudian menjadi tingkat m.iminum dimana pusat tanggung jawab dapat melanjutkan operasionalnya misalkan 80 % dari tingkat
pengeluaran yang sekarang.
Peninjauan menyeluruh pada penganggaran dasar nol dengan demikian sangat berat apabila dilakukan tiap tahun, dan lebih tepat
beberapa tahun sekali.
Selanjutnya pada pengganggaran dasar nol perhatian ditujukan pada "Unit-unit pengambil keputusan" yang disebut pula "pusat tanggung jawab". Tiap penanggungjawab unit harus mengindentifikasikan tujuan unitnya memi.kirkan beberapa altematif untuk mencapai tujuan terse but, dan kemudian memutuskan memilih altematif yang terbaik. 152
Penanggung jawab kemudian mempersiapkaan seperangkat paket-paket program yaitu:
paket yang pertama atau paket dasar menguraikan fungsi-fungsi yang dapat dilak:ukan pada tingkat pengeluaran minimum. paket berikutnya berisikan tambahan kegiatan/usaha, biayal personalia tambahan yang diperlukan untuk melak:ukan tambahan kegiatan serta hasil yang diharapkan, (pak:et ini rnisalkan 10% atau lebih dari tingkat pengeluaran minimum). pak:et selanjutnya adalah tambahan kegiatan pada tingkat penge-luaraan yang sekarang. dan pak:et-paket selanjutnya berisikan tingkat-tingkat tambahan kegiatan pada tingkat-tingkat pengeluaran di atas tingkat yang sekarang. Tiap paket dijelaskan dalam formulir, pak:et-pak:et keputusan untuk
masing-rnasing unit mengambil keputusan disampaikan pada atasannya. Atasan ini membandingkan semua pak:et-pak:et keputusan untuk beberapa unit yang menjadi tanggung jawabnya, untuk kemudian disusun berdasarkan urutan perioritas dalam bentuk ringkasan dan selanjutnya diajukan pada atasannya lagi. Atasan ini juga melak:ukan tindak:an yang sama yaitu menyusun prioritas dan membuat ringkasan.
Pada tiap tingkatan pimpinan biasanya dicantumkan jumlah uang mak:simum untuk pak:et-pak:et yang diusulkan untuk disetujui.
Mengenai penganggaran dasar nol (Zerro Base Budgeting) ada yang menyebutkan priority resource planning atau juga Zero Base planning and budgeting.
Yang terak:hir ini adalah yang paling populer karena anggaran yang sehat senantiasa dihasilkan melalui perencanaan yang efektif dan pengetrapan pengganggarannya terlihat dalam penganggaran dasar nol.
Dalam kaitannya dengan pengganggaran dasar nol terdapat istilah sunset budgeting dan sunset review, yaitu peninjauan dan analisis yang dilaksanakan oleh badan perwakilah apakah suatu program cukup beralasan untuk dilanjutkan pada tingkat yang sama atau lebih tinggi dari tingkat sebelumnya ataukah dihentikan sama sekali.
153
PDF Compressor Pro
Penganggaran dan peninjauan surut d.i atas adalah sebuah proses Iegislatif, sehingga ada pula produk legislatif yang disebut sunset law yang diterjemahkan secara harfiah menjadi undang-undang matahari terbenam.
BABV
SISTEM DIK/DIP DAN PERGESERAN BIAYA (REVISI DIKIDIP)
1. DIK Sistem DUKIDIK (untuk anggaran belanja rutin) baru dipergunakan
sejak tahun anggaran 197311974. Sistem DUKJDIK sebenarnya adalah sebagai penerapan dari performace budgeting dan PPBS, sedangkan performace budgenting dan PPBS itu sendiri telah digunakan pada negara-negara yang sudah maju, dan beberpa negara sedang berkembang telah
mengikut jejak ini termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem DUKIDIK sebagai penerapan dari performance
budgeting dan PPBS tersebut, tentu tidak terlepas pula penertiban dan penyempumaan dari aparatur dan administrasi negara.
DIK d.iadakan dalam rangka pengelompokkan biaya yang tersedia dalam anggaran belanja runtin menurut program tertentu yang penerapannya ditentukan menurut basil akhir baik fisik maupun jasa, yang hendak dicapai dan sedapat mungkin dapat dinilaildiukur, sehingga memungkinkan gambaran yang Iebih jelas dan menyeluruh terhadap hubungan antara biaya yang disediakan dengan tujuan yang akan di capai.
Dengan demikian dikemukakan bahwa DIK mengandung tiga uns.ur
yang penting, yaitu: Pengelompokan kegiatan-kegiatan ウセイエ。@ pengelompokkan biaya
menurut tujuan yang bendak dicapai. Membandingkan seluruh biaya dengan basil yang dicapai Memperkembangkan suatu sistem pelaporan tentang efesiensi. DIK telah beberapa kali mengalami perubahan dan untuk tahun anggaran 199011991 DIK terd.iri dari 5 halaman di samping halaman muka/depan yaitu mengenai Surat Pengesahan DIK.
155
PDF Compressor Pro
DIP Sebagaimana DIK dernikian pula DIP telah beberapa kali mengalami
ubahan dan terakhir tabun anggaran 199411995. Fonnat DIP mulai tabun anggaran 1994/1995 dapat di lihat pada
.__; .. an IV Buku ini tentang SE DJA tanggal26 Januari 1994 No. SE 1/0194 perihal sistem Akuntansi pemerintab dalam pelaksanaan tahun 199411995.
Beberapa hal pokok yang harus diketabui ialah: Rincian pengeluaran yang semula satu kelompok menjadi dua kelompok yaitu: 1. Belanja Penunjang, yang terdiri dari:
a. Gajilupah, kode MAK 5190 b. Bahan, kode MAK 5290 c. Perjalanan, kode MAK 5490 d. Lain-lain, kode MAK 5890
2. Belanja Modal, yang エセイ、ゥイゥ@ dari: a. Tanah, kode MAK 5910 b. Peralatan dan Mesin, kode MAK 5920 c. Gedung dan Bangunan, kode MAK 5930 d. Jaringan (jalan, irigasi dll), kode MAK 5940 e. Fisik lainnya, kode MAK 5950 f. Non Fisik, kode MAK 5960
Pada DIP tidak digunakan MAK yang digit ke empatnya berupa angka 1 atau 5 untuk menunjukkan sumber dan pembiayaan RM atau RK.. Penyediaan dana pembangunan dalam DIP yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. Untuk proyek-proyek tertentu dalam pelaksanaan pengeluaran yang di.kelompokkan dalam Belanja Modal, dapat dilakukan dengan pola swakelola. Dalarn hal ini pada DIP berkenan untuk MAK terse but terdapat tanda berikut rinciannya, yaitu gaji/upah bahan, perjalanan, lain-lain.
V 3. Revisi/pergeseran
Pengertian revisilpergeseran
Di dalam Bab terdahulu telah disinggung mengenai asas fleksibilitas tingkat eksekutif dimana dalam fleksibilitas tingkat eksekutifyang tiada lain adalah revisi ini telah dijelaskan secara sepintas kilas tentang apa yang dimaksud dengan revisi. Dalam prosesnya DIKIDIP disusun jauh sebelum pelaksanaan anggaran dimulai oleh karena itu pagu kredit yang disediakan dalam DIK/DIP terse but sering tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan APBN.
Ketidak sesuaiannya ini dapat disebabkan antara lain:
1. Adanya kenaikan harga barang-barang yang diperlukan 2. Adanya sarana anggaran pembangunan yang menjadi be ban anggaran
rutin 3. Bertambahnya volume kegiatanlproyek sehingga memerlukan
tambahan dana 4. Karena adanya kebijaksanaan pemerintah yang baru.
Perkataan revisi berasal dari babasa Inggris yaitu revice yang berarti memperbaiki, memeriksa, merubah. Dengan demikian pengertian revisi adalah perbaikan atau perubaban terhadap DIKIDIP.
Dalam kebijaksanaan anggaran perkataan revisi mengandung pengertian:
a. Perubah<m DIK/DIP yang disebabkan oleh adanya kesalahan teknik adrninistrasi seperti kesalaban tulis angka dengan huruf, serta kesalaban KPKN pembayar.
b. Pergeseran dana dalam DIK/DIP tanpa mengurangi jumlah keseluruhan. Penggeseran dilakukan dengan cara mengurangi dari suatu MAK
anggaran tertentu untuk ditambah pada MAK lain sesuai peraturan berlaku.
Adapun tujuan revisi dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Revisi dipergunakan untuk memperlancar penyaluran pembiayaan 2. Revisi dimaksudkan untuk menyesuaikan dana yang tersedia dengan
157
PDF Compressor Pro
セョ。ョョケ。エ。N@
Ua ... .,;c::i dipergunakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas
jtib-seoao dilakukan revisi .
toimuka sudah dikatakan bahwa sebagai suatu rencana DIK/DIP p·erkiraan perkiraan sehingga memerlukan persiapan
yang matang dari Departemen!Lembaga Negara. Hal terse but セセZ ・ョ。。オ@ apabila dalam pelaksanaan ternyata ada hal-hal yang tidak
dengan apa yang diperkirakan dalam DIKIDIP, sehingga diperlukan perubahan!penggeseran dana yang ada dalam DIK/DIP tersebut. singkat sebab-sebab dilakukan revisi adalah:
Adanya kesalahan administrasi baik angka maupun huruf. Terjadinya perkembangan baru dalam perekonomian, misalnya kenaikan harga barang -barang yang dibutuhkan sehingga dana dalam DIK/DIP tidak mencukupi, maupun dalam kebijaksanaan pemerintah, misalnya ada reorganisasi sehingga teijadi perluasan atau penyempitan organisasi yang berakibat teijadinya kekurangan atau
kelebihan dana. Karena adanya perencanaan yang kurang cermat dan teliti sehingga terjadi kekurangan dana disalah satu MAK tetapi terdapat kelebihan dana di MAK yang lain. Terjadi ketidak sesuaian DIKIDIP yang diserahkan oleh pusat dengan kebutuban kegiatan!proyek yang bersangkutan.
Dengan keluarnya Keppres"No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 1995, telah menambah batas kewenangan Kanwil Direktorat
Anggaran dengan meningkatnyajurnlah mata anggaran (MAK) dapat direvisi. Hal ini dapat dibandingkan dengan pasal 51 Keppres
994.
Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995 pasal berbunyi sebagai berikut:
(1) Usul perobah1m/penggeseran biaya dalam satu DIK berserta penjelasan dan beban bahan yang lengkap, diajukan kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan penilaian atau keputusan oleh: a. Kepala Kantor/satuan kerja bersangkuntan apabila meliputi satu
kantor/satuan keija; b. Kepala kantor wilayah Departemen Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal bersangkuntan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan keija.
(2) Usul perubahan/pergeseran biaya dalam satu DIK di ajukan kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan keputusan; apabila menyangkut hal-hal sebagai berikut: a. antar mata anggaran pengeluaran (MAK) belanja non pegawai
dalam satu kegiatan/antar kegiatan dalam suatu program pada satu kantor/satuan keija atau lebih.
b. yang akan berakibat mengubah catatan dalam DIK yang bersangkutan;
c. perubahan karena adanya kesalahan teknis administratif, baik angka maupun huruf, serta perubahan KPKN dalam hallokasi kantor satuan keija berada di dalam wilayah pembayaran KPKN lain dari pada yang ditentukan di dalam DIK.
(3) Setelah dilakukan perubahan!pergeseran: a . . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
melaporkanya kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran;
b. Kepala Kantor/satuan keijalkantor wilayah departemenlkantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkuntan melaporkanya kepada menterilketua lembaga yang membawahkannya dengan tembusan kepada inspektur jenderal departemenlpimpinan unit pengawasa pada lembaga yang bersangkutan.
( 4) Kepala Kantor Wilayah dゥイ・ォエッイ。セ@ Jenderal Anggaran memberikan keputusan mengenai usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya
159
PDF Compressor Pro
usul tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4) kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran belum dapat roemberikan keputusan, maka hal ini segera diberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor/satuan kerja dan kepala kantor wilayah departemen/kantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkutan. Usul perubahanlpergeseran diajukan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan keputusan, apabila menyangkut hal-hal sebagai berikut:
yang menyangkut kantor/satlian kerja tingkat pusat Departemen/ Lembaga; mengenai dana yang menurut catatan dalam DIK penggunaanya memerlukan persetujuan tersendiri dari menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk;
c. antar program dalam satu subsektor dan/atau antar DIK. Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran memberikan keputusan terhadap usul perubahanlpergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah diterima usul yang bersangkutan yang beserta bahan-bahannya secara lengkap. Apabila dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum dapat diberikan keputusan, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan hal tersebut seara tertulis kepada menteri!ketua lembaga yang bersangkutan. Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan:
dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanj pegawai;
b. dari belanja pegawai ke belanja nonpegawai; c. dari dana yang disediakan untuk Perwakilan Republik Indonesia
termasuk perwakilan Departemen!Lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/satuan kerja di dalam negeri.
Peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam Ayat (2) dan Ayat
(6) ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.
5. Revisi DIP Mengenai revisilpergeseran biaya DIP ini ada 3 pasal dalam Keppres
No. 16 Tahun 1994 jo Keppres_ No. 24 Tahun 1995 yang mengaturnya
yaitu: Pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut: ( 1) Perubahanlpergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang
disamakan yang mempuyai pagu sampai denga-n Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diputuskan oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggara, kepala kantor wilayah departemen/Kepala kantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkuntan dan ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I, sepanjang tidak akan berakibat: a. pergantian target; b. adanya keperluan tambahan dana untuk DIP atau dokumen
lain yang disamakan; c. adanya tambahan biaya untuk gajilupah, honorarium dan
perjalanan dinas; d. pencairan dana yang menurut catatan dalam DIP atau
dokumen lain yang disamakan penggunaannya memerlukan persetujuan dari menteri atau pejabat yang ditetapkan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan;
e. kenaikan standar/norma!tarif ri:lenurut peraturan yang
berlaku. (2) Perubahanlpergeseran biaya dalam batas yang disediakan dalam
satu DIP atau dokumen lain yang disarilakan untuk proyek-proyek yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1), dapat diputuskan oleh: a. pemimpin proyek, untuk:
(i) perubahan berupa penurunan volume tolok ukur yang terjadi karena adanya perubaban harga standar, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk
161
PDF Compressor Pro
keperluan itn; (ii) pengadaan tanah yang 1ebih luas daripada yang tercantwn
dalam DIP atau dokumen lain yang disamakaan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu dan sesuai dengan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan proyek;
(iii) perubahan sampai setinggi-tingginya ( dua puluh persen) · di atas atan dibawah volume tolok ukur yang tercantum
dalam DIP atan dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan iru.
pemimpin proyek dengan persetujuan kepala kantor wlayah direktorat jenderal anggaran ウ・エ・ュー。セ@ untuk: (i) perubahan sampai setinggi-tingginya tiga puluh persen
di atas atan dibawah volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atan dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu ;
(ii) perubahan sampai setinggi-tingginya (tiga puluh persen) di atas atau dibawah biaya untuk tolok ukur sepanjang tidak melampaui volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atan dokumen lain yang disamakan;
(iii)perubahan karena adanya kesalahan teknis administra-tif, baik angka maupun huruf;
(iv) perubahan KPKN jika lokasi proyek nyata-nyata berada dalam suatu wilayah pembayaran KPKN lain dari yang ditentukan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan.
menterilketua lembaga yang bersangkutan, untuk: (i) perubahan berupa kenaikan volume tolok ukur yang
tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu;
(ii) perubahan sampai setinggi-tingginya lima puluh persen di bawah volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan
itu; (iii) perubahan sampili setinggi-tingginya lima puluh persen
di atas atau di bawah biaya untuk tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas volume tolokuktir yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang
disamakan; (iv) perubahan lokasi kegiatan bagian proyek di dalam satu
propinsi. (3) Dalam perubahanlpergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), dilarang mengadakan perubahanlpergeseran: a. yang akan berakibat menurunkan kualitas, volume atau harga
yang telah ditetapkan dalam standar yang bersangkuntan; b. yang akan berakibat menambah dana yang disediakan untuk
gaji dan honorarium; c. yang akan berakibat pengurangan dana yang disediakan untuk
keperluan bea masuk dan pajak; d. dalam hal perkiraan sasaran tahunan tidak jelas diuraikan
dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan karena antara
lain tidak dapat diukur/dihitung; e. yang mengakibatkan penggunaan dana yang menurut catatan
dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan peng-gunaannya memerlukan persetujuan tersendiri dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional!Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. yang akan menimbulkan bagian proyekltolok uk:ur baru yang semula tidak tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang
disamakan; g. yang akan berakibat mengubah fungsi sasaran kegiatan yang
akan dilaksanakan.
163
PDF Compressor Pro
(4) Perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a baru dapat dilaksanakan setelah pemimpin proyek memberitahukan hal tersebut kepada KPKN dan kantor wilayah direktorat jenderal anggaran.
(5) Perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) hurufb dan huruf c disertai dengan penjelasan dan bahan yang lengkap diusulkan oleh pemimpin proyek kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan, dan usul terse but diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah diterima usul yang bersangkuntan.
(6) Apabila dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran dan menteri/ketua lembaga yang bersangkuntan belum membe-ritahukan hal itu kepada pemimpin proyek.
(7) Segera setelah perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan diselesaikan menurut ketentuan-· ketentuan dalam: a. Ayat (1 ), maka:
(i) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Aanggaran melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perhatian Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bappenas;
(ii) Kepala kantor wilayah departemen/kepala kantor wilayah direktorat jenderal melaporkan kepada menteri/ direktur jenderal yang bersangkutan;
(iii) Ketua badan perencanaan pembangunan daerah melaporkan kepada gubenur kepala daerah tingkat I yang
. bersangkutan. b. Ayat (2) huruf a, maka:
pemimpin proyek melaporkan perubahan DIP atau dokumen
lain yang disamakan dan kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat departemen/lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan, inspektur jenderal departemenlpirnpinan unti pengawasan pada lembaga, kepala kantor wilayah direktoratjenderal anggaran, Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional!Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perhat.ian Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Bappenas.
c. Ayat (2) huruf b, maka: (i) kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran
melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perhatian Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Bappenas.
(ii) pemimpin proyek melaporkan kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat pada departemenllembaga yang membawahkan proyek tersebut serta menyampaikan tembusan laporannya kepada inspektur jenderal pada departemen!pimpinan unit pengawasan pada lembaga.
d. Ayat (2) huruf c, maka: (i) menterilketua lembaga memberitahukan kepada .Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan;
(ii) tembusan pemberitahuan tersebut disampaikan kepada inspektur jenderal departemen/pimpinan unit -.. pengawasan pada lembaga, kepala kantor wi layah direktorat jenderal anggaran dan KPKN dan kantor wilayah departemen yang bersangkutan.
(8) Berdasarkan perubahan/pergeseran yang telah diselesaikan menurut ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b, pemimmpin proyek telah dapat melaksanakan proyek yang bersangkutan sesuai dengan perubahan/pergeseran tersebut.
セ セN@
セ@
PDF Compressor Pro
""\.
Pasal75 (1) Perubahan/pergeseran biaya/pergantian target di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diputuskan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
(2) Keputusan terhaap usul sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah diterimanya usul tersebut.
(3) Apabila dalamjangka waktu yang ditentukan dalam Ayat (2) belum dapat diberikan keputusan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera memberitahukan hal tersebut kepada menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
Pasal76 (1) Penyesuaian PO proyek berdasarkan perubahanlpergeseran biaya
dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2) huruf a dan Ayat (2) huruf b, dila.kukan oleh kepala kim tor wilayah departemenlkepala kantor wilayah direktorat jenderallkepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
(2) Penyesuaian PO proyek berdasarkan perubahanlpergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (2) huruf c dan Pasal 75 Ayat (1), dila.kukan oleh eselon I yang bersangkutan.
166
DAFTAR LAMPIRAN
1. Undang-undang RI No.6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 199711998, tanggal18 Maret 1997.
2. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1996 tentang Tarnbahan dan Perubahan atas APBN tahun 1995/1996, tanggal2 April1996
3. Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 17/KMK.0311990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, tanggal 22 Pebruari 1990.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-1l!A/5ll0194, Perihal Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Pelaksanaan APBN mulai tahun 199411995, tanggal26 Januari 1994.
167
PDF Compressor Pro
LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997 '··
TENTANG anggaranpendapatandanbelanjaセセgara@
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
168
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Keempat pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun
Keenam;
c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 199711998 pada dasarnya merupakan rencana keija tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatk.an basil-basil pelaksanaan pembangu-nan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan lan-dasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya
Mengingat
pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998;
e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 199711998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 NoiilQr 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 lndische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
Dengan persetujuan
DEW.A.N PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ME:MUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 199711998.
Pasal1 fj). Dalam Undang-undang ini yang dimaksud.dengan:
1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari
169
PDF Compressor Pro
sektor min yak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak; '
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih an tara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang d.igunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Pasal2
( 1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperoleh dari:
170
a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Suinber-sumber Penerimaan Pembangunan.
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.060.700.000.000,00
(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar,Rp. 13.026.000.000.000,00
( 4) Jurnlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 101.086.100.000.000,00
Pasal3 ( 1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 64.714.600.000.000,00 b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar
Rp. 15.120.300.000.000,00 c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar
Rp. 8.225.800.000.000,00 (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan: a. Bantuan program sebesar nihil; b. Bantuan proyek sebesar Rp. 13.026.000.000.000,00
Pasal 4 (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 terdiri dari :
a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan.
(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.158.800.000.000,00.
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1)
171
PDF Compressor Pro
172
b dirincanakan sebesar Rp. 33.927.900.000.000,00. r.umlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 101.086.700.000.000,00.
'·· Pasal5 Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar 02 Sektor pertanian dan kehutanan
sebesar 03 Sektor pengairan sebesar 04 Sektor tenaga kerja sebesar 05 Sektor perdagangan, pengem-
bangan, usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap
Rp.
Rp. Rp. Rp.
73.593.122.000,00
579.010.522.000,00 37.300.824.000,00
141.729.400.000,00
Rp. 28.979.275.973.000,00
Rp. 301.273.894.000,00
Rp. 127.379.962.000,00
Rp. 74.271.275.000,00
Rp. 11.707.532.111.000,00
Rp. 256.104.073.000,00
Tuhan Yang Maha Esa. pemuda dan olah raga sebesar
12 · Sektor Kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar
15 Sektor agama sebesar 16 Sektor ilmu pengetahuan dan
teknologi se·besar 17 Sektor hukum sebesar 18 Sektor aparatur negara dan
pengawasan sebesar 19 Sektor politik, hubungan luar
negeri, penerangan, komunikasi
Rp. 4.192.871.391.000,00
Rp. 315.870.504.000,00
Rp. 582.7 68.507.000,00
Rp. 20.083.759.000,00 Rp. 1.195.776.517.000,00
Rp. Rp.
383.659.4 77.000,00 689.994.885.000,00
Rp. 4.805.542.495.000,00
dan media massa sebesar Rp, 1.417.040.649.000,00
6.277. 720.660.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan
sebesar Rp.
(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal4 ayat (3) dirinci menurut sektor:
01 Sektor industri sebesar Rp. 589.747.000.000,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan
sebesar 03 Sektor pengairan sebesar
Rp. 1.512.993.000.000,00 Rp. · 2.616.136.000.000,00
173
PDF Compressor Pro
" 04 Sek:tor tenaga kerja sebesar Rp. 269.406.000.000,00 17 Sektor hukum sebesar
.- L I
Rp. 195.028.000.000,00
05 Sek:tor perdagangan, ,. 18 Sektor aparatur negara dan '
pengawasan sebesar Rp. 910.974.000.000,00 pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp. 549.927.000.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar
06 Sek:tor t:ra.D$p0rtasi, meteorologi negeri, penerangan, komunikasi
dan geofisika sebesar Rp. 6.849.854.000.000,00 dan media massa sebesar - Rp. 286.119.000.000,00
(]7 Sek:tor pertambangan dan energi 20 Sektor pertahanan dan
sebesar Rp. 4.422.982.000.000,00 keamanan sebesar Rp. 1. 727.551.000.000,00 ho
08 Sek:tor pariwisata, pos dan 962.667.000.000,00 telekomunikasi sebesar
. Rp. (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam 09 Sek:tor pembangunan daerah dan
Rp. 7.164.086.000.000,00 subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
transmigrasi sebesar Pasal 6 10 Sek:tor lingkungan hidup dan
685.760.000.000,00 Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud
tata ruang sebesar Rp. dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan 11 Sek:tor pendidikan, kebudayaan
• b. セセZ@ r セセMZZGWjNZ⦅NN@ ....... w. ·r セM .. セZイ@ ditetapkan dengan Keputusan Presiden. o:_• .• -.
nasional, kepercayaan terhadap Pasal 7 Tuhan Yang Maha Esa, pemuda
Rp. 4.676.944.000.000,00 Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud
dan olah raga sebesar dalam pasa15 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek 12 Sek:tor Kepe(ldudukan dan -'-"-
690.941.000.000,00 ditetapkan dengan. Keputusan Presiden.
keluarga sejahtera sebesar J : Rp. Pasal 8
13 Sek:tor kesejahteraan sosial, ( 1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1997 I 1998 Pemerintah membuat kesehatan peranan w.anita, .. laporan Semester I mengenai: anak dan remaja sebesar ... Rp. 2.097.216.000.000,00 a . Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
14 Sek:tor perumaban dan t.·_L
b. Realisasi Penerimaan Pembangunan; _P 'I" 'I Rp. 1.533.757.000.000,00 ー・イュセ。ョ@ sebesar
⦅LNNセN@ __.
Realisasi Pengeluaran Rutin; c. - , r . t•
304.034.000.000,00 15 Sek:tor agama sebesar Rp. d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan; 16 Sek:tor ilmu pengetahuan dan e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
teknologi sebesar Rp. 881.778.000.000,00 f . Perkembangan Neraca Pembayaran. dan Perdagangan Luar . • セᄋᄋi@
Negeri.
175
PDF Compressor Pro
Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam. ayat ( 1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 ( enam.) bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam. ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selam.bat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1997/1998.
Pasal9 ( 1) Sisa kredit anggaran proyek -proyek pada Pengeluaran Pembangunan
Tahun Anggaran 199711998 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat -lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1998/1999.
PasallO Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasalll Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang p・イオ「セ。ョ@atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997 I 1998 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.
176
Pasall2 ( 1) Setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir, Pemerintah membuat
Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1997/ 1998 berakhir.
Pasal13 Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 lndische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi U ndang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal14 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal1 Apri11997. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
177
PDF Compressor Pro
Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997
MENTERl NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 16
Salinan セオ。ゥ@ dengan aslinya SEKREfARlAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
Lambock V. Nahattands, S.H.
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOl\'IOR 6 TAHUN 1997
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
UMUM Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang arab kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebij aksanaan pembangunan terse but dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arab kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.
Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang -bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk rniskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai awal dari periode pembangunan jangka panjang kedua hasil-hasil pembangunan tersebut
· terns diperbarui, diperdalam dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonorni yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998, yang merupakan APBN tahun keempat Repeli ta VI, merupakan
179
PDF Compressor Pro
proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaha.ruan i.bangunan. yang mencenninkan tekad untuk mewujudkan bangsa
maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan kepada pembangunan ekonomi dengan keterkaitan antara
dan pertanian serta bidang セュ「。ョァオョ。ョ@ lainnya sebagaimana tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran
998 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, bait inter-maupun ekstemal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak pasar intemasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia. serta
iatembangan sulru bunga internasional. APBN Tahun Anggaran 1997/1998 tetap menganut prinsip anggaran
セ「。ョァ@ yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan yang diupayakan
tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip セ「オエ@ memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan
セ セ ァ。イ。@ melebihi yang direncanakan. dan dimanfaatkannya dana tersebut セ@ masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup JUenduk.ung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga teljamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.
Dalam rangka menegakkan_femandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang
180
baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempumaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Burni dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan intemasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang telah diberlakukan sejak tanggal1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonornian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan paj ak juga diusahakan peningkatannya, melalui berbagai kebijaksanaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non rnigas.
Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efesiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau dari Sisa Anggaran Lebih. Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembanguanan dan skala prioritas seperti tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta
181
PDF Compressor Pro
pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan. BlbaWl· pelabuhan. pengairan, transportasi, pembangkit tenaga ャゥウセ@
telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap MMMセョQpィ@ perhatian yang besar. Dalam rangka mempersempit
angan pembangunan antar daerah dan menurunkan jum.Iah セエ。、オ、オォ@ yang masih hidup di bawa garis kemiskinan, alokasi anggaran
sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa
tCJUUoo ..... • serta Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.
Demi terciptanya iklim invcstasi yang kondusifbagi perkembangan ,.JIIIIW, u .. 6 .u jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan
saing produk Indonesia di pasar intemasional. kebijaksanaan セョAIャャャ。ウゥ@ dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terUS dilanjutkan.
Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan mau!Jun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.
Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun ANggaran 1997/1998 dipindahkan pada Tahun Anggaran 199811999, dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 199711998 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut : a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan tetap mengalami
pertumbuhan; b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan
stabil; c. bahwa perkembangan harga minyak bumi di pasaran intemasional
182
masih tidak menentu; d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan
terus meningkatkan pengerahan sumber-sumber dana di luar min yak burni dan gas alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup terse bar dan merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati basil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.
PASAL DEMI PASAL
Pasall Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang
digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal2
Cukupjelas
Pasal3
Ayat(l)
183
PDF Compressor Pro
(dalam rupiah) 0522 Penjualan kendaraan bermotor 182.500.000,00 perpajakan sebesar Rp. 64.714.600.000.000,00 0523 Penjualan sewa beli 12.100.000.000,00
terdiridari: 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, tO Pajak penghasilan (PPb) 29.117.700.000.000,00 rusak, dihapuskan 1.096.400.000,00
Pajak pertambahan nilai (PPN) 24.601.400.000.000,00 0530 Penerimaan sewa u .598.000.000,00 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 2.505.000.000.000,00 0531 Sewa ruii1ah dinas, rumah negeri 3.979.600.000,00 Penerimaan bea masuk :,. 3.321.700.000.000,00 0532 Sewagedung,bangunan, gudang 2.754.800.000,00 Penerimaan cukai 4.436.300.000.000,00 0533 Sewa benda-benda bergerak 4.228.900.000,00 Penerimaan pajak ekspor/pungutan elcspor 100.000.000.000,00 0539 Sewa benda-benda talc bergerak lainnya 634.700.000,00 Beameterai 610.500.000.000,00 0540 Penerimaan jasa I 329.058.300.000,00 Bealelang 22.000.000.000,00 0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya 7.195.000.000,00 'eoerimaan dari sektor mioyak bomi dan 0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum 230.000.000,00
ps aJam sebesar Rp. lS.UO.JOO.OOO.OOO,OO 0543 Penerimaan surat keterangan, visa, yang terdiri dari : paspor, SIM, STNK, BPKB 96.100.000.000,00 0310 Penerimaan minya bumi dan gas alam 14.871.100.000.000,00 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 22.854.000.000,00 0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) 249.200.000.000,00 0545 Penerimaan hak dan perijinan 164.504.800.000,00
0546 Penerimaan sensor, karantina, Peoerimaao oegara bokan pajak sebesar Rp. 8.225.800.000.000,00 pengawasan, pemeriksaan 4.902.500.000,00 yang terdiri dari : 054 7 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan 5.826.600.000,00 0410 Penerimaan pendidi.kan 61.409.400.000,00 0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama 5.556.000.000,00
0411 Uang pendidi.kan 60.688.700.000,00 0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 21.889.400.000,00 0412 Uang ujian masuk. kenai.kan 0550 Penerimaan jasa II 275.470.000.000,00
tingkat. dan akhir pendidikan 690.700.000,00 0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan Gasa giro) 33.261.400.000,00 0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek 30.000.000,00 ( - 0552 Penerimaan iuran basil butan, basillaut,
0480 Penerimaan pendidikan swadana 453.065.400.000,00 royalti dan denda 140.000.000.000,00 0481 Penerimaan pendidi.kan swadana 453.065.400.000,00 0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 2.300.000.000,00
0510 Penjualan basil produlcsi, sitaan 18.399 .I 00.000,00 0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 11.050.000.000,00 0511 Penjualan basil pertanian, perkebunan 1.029.300.000,00 0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara 0512 Penjualan basil peternakan 6.194.900.000,00 dan Sural paksa 1. 751.000.000,00 0513 Penjualan basil perikanan 697.200.00,00 0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 250.000.000,00 0514 Penjualan basil sitaan 3.000.000.000,00 0557 Pendapatan bea lelang 27.500.000.000,00 0515 Penjualan obat-obatan dan basil farmasi 126.500.000,00 0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang riegara 0516 Penjualan penerbitan, film dan lelang negara 40.000.000.000,00
dan basil cetakan lainnya 492.000.000.00 0559 Penerimaan jasa lainnya 19.357.600.000,00 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 6.506.800.000,00 0560 Penerimaan rutin dari luar negeri 18.000.000.000,00 0519 Penjualan lainnya 352.400.000,00 0561 Bea visa dan paspor 4.000.000.000,00
0520 Penjualan aset tetap 14.164.400.000,00 0562 Bea konsuler 4.000.000.000,00 0521 Penjualan ruma.b. gedung, bangunan 0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 10.000.000.000,00
dan tanah 785.500.000,00 0580 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana 1.250.198.000.000,00
184 185
PDF Compressor Pro
()S81 Penerimaan penjualan swadana 5.395.500.000,00 sisa lebih subsidi gaji PNS daerah
OS82 Penerimaan sewa swadana 1.222.100.000,00 otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 200.000.000.000,00
0583 Penerimaan jasa swadana 1.243.580.400.000,00 0899 Penerimaan anggaran lainnya 1.407.502.600.000,00
Penerimaan kejaksaan dan peradilan 17.636.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 80.000.000,00 Ayat (2)
0612 Pengesahan sural di bawah tangan 20.000.000,00 Cukup jelas
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan 2.075.000.000,00 Pasal4
0614 Hasil-denda. denda tilang dan Cukupjelas
sebagainya 11.000.000.000,00
0615 Ongkos perk.ara 1.230.000.000,00 Pasal5
0619 Penerimaan kejalcsaan dan peradi1an lainnya 3.231.000.000,00 Ayat (1)
Penerimaan dan investasi 4.125.000.000.000,00 Cukupjelas
0711 Bagian laba dari BUMN 1.925.000.000.000,00 Ayat (2)
0713 Pelunasan piutang Pengeluaran rutin sebesar Rp. 62.158.800.000.000.00
(penerimaan kembali pinjaman) 2.200.000.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah)
Penerimaan kembali belanja dan tahun 01 SEKTOR INDUSTRI 73.593.122.000,00
anggaran berjalan 36.912.000.000,00 01.1 Subsektor Industri 73.593.122.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 02 SEKTOR pertNajNセャォGゥ@ DAL'i KEHUTA.'l".AJ.'l" 579.010.522.000,00
1.442.800.000,00 02.1 Subsektor Pertanian 184.956.423.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai 02.2 Subsektor Kehutanan 394.054.099.000,00
daerah otonom 3.000.000.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN 37.300.824.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 2.000.000.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Day a Air 19.907.941.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 30.079.000.000,00 03.2 Subsektor Irigasi 17.392.883.000,00
0815 Penerimaan kembali beianja pembangunan 04 SEKTOR TENAGA KERJA 141.729.400.000,00
rupiah lainnya 390.200.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 141.729.400.000,00
0820 Penerimaan kembali belanja t:lhun 05 SEKTOR PERDAGANGAN,
anggaran yang lalu 2.361.300.000,00 PENGEl\ffiANGAN USAHA NASIONAL,
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 1.312.200.000,00 KEUANGAN DAN KOPERASI 28.979.275.973.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 107.300.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 69.119.462.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 42.836.220.000,00
rupiah lainnya 941.800.000,00 05.4 Subsektor Keuangan 28.TI8.487.875.000,00
0890 Penerimaan lain-lain 'L_ -'- 1.612.528.100.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 88.832.416.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot, 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
uang muka gaji 750.100.000,00 DAN GEOFISIKA 301.273.894.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan 06.1 Subsektor Prasarana I alan 31.966.151.000,00
penyelesaian pekerjaan 2.393.600.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat 24.413.144.000,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi 1.881.800.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut 141.053.047.000,00
0894 Penerimaan kembali perbitungan 06.4 Subsektor Transportasi Udara 57.751.640.000,00
186 187
PDF Compressor Pro
Subsektor Meteorologi. Geofisika. IS SEKTOR AGAMA 1.195. 776.517.000,00 Peocarian dan Peoyelamatao (SAR) 46.089.912.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 185.296.272.000,00 SEKTOR PERTAMBANGAN" DAN E.J.'iERGI 127.379.962.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.010.480.245.000,00
Subsektor Pertambangan 122.340.386.000.00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
Subsektor Energi 5.039.576.000,00 DAN TEKNOLOGI 383.659.477.000,00
SEKTO.R PARIWISATA, POS daAセ@ 16.2 Subsektor llmu Pengetahuan
TELEKOMUNIKASI 74.271.275.000,00 Terapan dan Dasar : .. 253.301.376.000,00
Subsektor Pariwisata 17.658.846.000,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
Subsektor Pos dan Telekomunikasi 56.612.429.000,00 dan Saran a Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 32.922.209.000,00
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.129.020.000,00
DAN TRANSMIGRASI 11.707.532.111.000,00 16.6 Subsektor Sistem Infonnasi dan Statistik 95.306.872.000,00
Subsektor Pembangunan Daerah 11.635.112.852.000,00 17. SEKTOR HUKUM 689.994.885.000,00
Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 602.336.845.000,00
Perarnbah Rutan 72.419.259.000,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum - - 87.658.040.000,00
SEKTOR LINGI\.lJNGAN HIDUP 18. SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
DAN TATA RUA.t'IG 256.104.073.000,00 PENGAWASAN 4.805.542.495.000,00
Subsektor Lingkungan Hidup 8.864.526.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara .
4.529.268.897.000,00
Subsektor Tata Ruang 247.239.547.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
SEKTOR PENDIDIKA.'l, KEBUDAYAAN Pelaksanaan Pengawasan 276.273.598.000,00
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
TUHAN YANG MAHA ESA, PEl\fUDA NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN OLAHRAGA 4.192.871.391.000,00 DAN MEDIA MASSA 1.417.040.649.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 3. 767.128.244.000,00 19.1 Subsektor Politik 89.217.440.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 961.701.054.000,00
dan Kedinasan 318.233.770.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Media Massa 366.122.155.000,00
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 96.839.220.000,00 20 SEKTORPERTAHANANDAN
11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga 10.670.157.000,00 keamanaNエセ@ 6.277. 720.660.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN 20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata
KELUARGA SFJAHTERA 315.870.504.000,00 Repub1ik Indonesia 6.022.019.356.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan c 20.3 Subsektor Pendukung 255.701.304.000,00
Keluarga Berencana 315.870.504.000,00 13 SEKTOR KESFJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, Ayat (3)
PERANAN WANITA, ANAK DAN lffi'L\JA 582.768.507.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial I 04.704.868.000,00 Cukup jelas
13.2 Subsektor Kesehatan 478.063.639.000,00 14. SEKTOR perセiahan@ DAN PEMUKlMAN 20.083.759.000,00 Ayat (4)
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 13.304.849.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan - 6.778.910.000,00 Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 38.927.900.000.000,00
yang terdiri dari :
188 189
PDF Compressor Pro
Nilai Rupiah 08 SEKTOR PAIUWISATA,
Rupiah Bantuan Proyek Jumlah POS DAN TELEKO-
dan Kndit Ekspor (dalam rupiah) MUNIKASI 107.475.000.000,00 855.192.000.000,00 962.667.000.000,00
08. I S ubsektor Pari wisaLl 69.383.000.000,00 0,00 69.383.000.000.00 08.2 Subsektor Pos dan
SEKTOR INDUSTRI 244.953.000,000,00 344.794.000.000,00 589.7 47.000.000,00 Telekomunikasi 38.092.000.000.00 855.192.000.000,00 893.284.000.000,00
Subsektor Industri 244.953.000.000,00 344.794.000.000.00 589.747.000.000,00 09 SEKTOR PEMBA·
NGUNAN DAERAH SE'KTOR PEIITAL'I/IA.'Ij DAN KEHUTANAN 966.796.000.000,00 546.197.000.000,00 1.512.993.000.000,00
DAN TIUNSMIGRASI 6.881.852.000.000,00 282.234.000.000,00 7.164.086.000.000,00
Subsektor Pertanian 954.110.000.000,00 522.478.000.000,00 1.476.588.000.000.00 09.1 Subsektor Pembangunan
Subsektor Kehutaitan 12.686.000.000,00 23.719.000.000.00 36.405.000.000,00 Daerah 5.402.807.000.000,00 273.434.000.000,00 5.676.241.000.000,00
SEKTOR PENGAIRAN 1.472.580.000.000,00 1.143.556.000.000,00 2.616.136.000.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi
dan Permukiman Subsektor Peogembangan Sumber Oaya Air 399.300.000.000,00 660.173.000.000,00 1.059.473.000.000,00
Perambah Hutan 1.479.045.000.000,00 8.800.000.000,00. 1.487.845.000.000.00
Subsektor lrigasi 1.073.280.000.000,00 483.383.000.000,00 1.556.663.000.000,00 10 SEKTOR LING-
KUNG AN HIDUP SEKTOR TE.'IAGA KERJ.-\ 197.860.000.000,00 71.546.000.000,00 269.406.000.000,00
DAN TATA RUAL'IjG 420.757.000.000,00 265.003.000.000,00 685.760.000.000,00
Subsekt<:'r Tenaga Kc:rja 197.860.000.000,00 71.546.000.000.00 269.406.000.000.00 10 .I Subsektor Lingkungan
SEKTOR PERDAGANGA.'i, Hid up 325.436.000.000,00 190.596.000.000,00 516.032.000.000.00
PENGE.l\IBANGAN USAHA 10.2 Subsektor T:u.a Ruang 95.321.000.000.00 74.407.000.000,00 169.728.000.000,00 11 SEKTOR P£.'1/DIDIKAN,
NASIONAL. KEUANGAN, DA.'i KOPERASI 226.220.000.000,00 323.707.000.000,00 549.927.000.000,00
KEBUDAYAAL'Ij NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 25.725.000.000,00 9.600.000.000,00 35.325.000.000,00
TUHAN YANG MAliA ESA, PEMUDADAN
Subsektor Perdagangan . Luar Negeri 73.645.000.000,00 110.055.000.000,00 183.700.000.000.00
OLAHRAGA 3. 735.368.000.000,00 941.576.000.000,00 4.676..944.000.000,00 11.1 Subsektor Peodidik.an 3.397.759.000.000,00 877.224.000.000,00 4274.983.000.000.00
Subsektor Pengembangan llsaha Nasional 6.895.000.000,00 6. 748.000.000,00 13.643.000.000,00
11.2 S ubsektor Peodidik.an
Subsektor Keu:mgan 6.855.000.000,00 154.799.000.000,00 161.654.000.000,00 Luar Sekolah dan Kedioasan 172.964.000.000.00 64.352.000.000,00 237.316.000.000,00
Subsektor Kopernsi dan Peogusaha Kccil I 13.100.000.000,00 42.505.000.000.00 155.605.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
SEKTOR TRANSPORTASl, Nasional dan Kepen:ayaan
METEOROLOGI DA.'Ij Terhadap Tuhan
GEOFISIKA 4.687.886.000.000,00 2.161.968.000.000,00 6.849.854.000.000,00 Yang Maha Esa 94.020.000.000,00 0,00 94.020.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Subsektor Prasar:ma I alan 3.728.466.000.000,00 818.724.000.000,00 4.547.190.000.000,00
Olah Raga 70.625.000.000,00 0,00 70.625.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN
Subsektor Transporusi Darat 409.9:!5.000.000.00 646.424.000.000.00 1.056.349.000.000,00
DAN KELUA.RGA SEJAHTERA 634.840.000.000,00 56.101.000.000,00 690.941.000.000,00
06.3 Subsektor TransporL1Si Laut 27 5.610.000.000,00 393.482.000.000,00 669.092.000.000,00
12.1 Subsektor Kepcndudukan
06.4 Subsektor TransporL1Si dan Ke1uarga Bcrcncana 634.840.000.000,00 56.101.000.000,00 690.941.000.000,00
Udara 250.385.00U.OOO,OO 290.366.000.000,00 540.751.000.000.00 13 SEKTOR KESEJABTERAAN
06.5 Subsektor Meteorologi. SOSIAL, KESEHATAN,
Geofisib. p・ョセ。ョ@PERANA."j WANITA,
Penyelamatan (SAR) 23 500.000 000.00 12.972.000 000.00 36A72.000.000.00 A.'ljAK DA.'Ij REMAJA 1.527.614.000.000,00 569.602.000.000,00 2.097.216.000.000,00
SEKTOR PERTA.M-13 . I Subsektor Kesejahteraan
BA.'IjGAN DA.'Ij ENERGI 1.080.975.000.000,00 3.342.007.000.000,00 4.422.982.000.000,00 Sosial 118.401.000.000,00 184.100.000.000,00 302.501.000.000.00
Subsektor Pettambang3ll 60.175.000.000,00 0,00 60.175.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehaun 1.131.562.000.000.00 373.364.000.000,00 1.504.926.000.000.00
S ubse let or Energi 1.020.800.000.000,00 3.342.007.000.000.00 4.362.807.000.000,00 13.3 Subsektor Per.man Wanita.
191
PDF Compressor Pro
ReiJiaja 277.651.000.000,00 12.138.000.000,00 289.789.000.000,00 ID5EJcrOR PERUMABAN
DAN P£rMUKIMAN 671.272.000.000,00 862.485.000.000,00 1.333. 757.000.000,00 $ublekt« Pmunahao dan セ@ 649.027.000.000,00 789.128.000.000,00 1.438.155.000.000,00
$uiJicktor PenalaaD 73.357.000.000,00 95.602.000.000,00 77.824.000.000,00 304.034.ooo:ooo,oo
Kola daa Bangunom 22.245.000.000,00 SEJtTOR AGAMA 226.210.000.000,00 $ullsdtfor Pelaymm fCdlidupaiiBc:r:lgama 34.380.000.000,00 0,00 34.380.000.000,00 $aiJSekl« PembiDaan Peadid>""bn Ag:uua 191.830.000.000,00 77.824.000.000,00 269.654.000.000,00 SEJtTOR ILMU P£NGETAHUAN DAN n:KNOLOGI 701.422.000.000,00 180.356.000.000,00 881.778.000.000,00 $ubsekl« Telmik Produksi dan Teknologi 211.716.000.000,00 47.069.000.000,00 258.785.000.000,00 Subseia« fimu Peogetahuao Terapan dan Das;u- 99.969.000.000,00 459.000.000,00 100.428.000.000,00 $ubsekror Kelembagaan Prasar.ma dan Sarana Dmu Pencetahuao dan Telcno1ogi 133.480.000.000,00 97.627.000.000.00 231.107.000.000,00 Subsdttor Kelautm 95.000.000.000,00 28.600.000.000.00 123.600.000.000,00 Subsdttor Kcdilpnrarnan 35.825.000.000,00 4.918.000.000.00 40.743.000.000,00 Subselaor Si.stem IDformasi daa Slabstik 125.432.000.000,00 1.683.000.000,00 127.115.000.000,00 SEKTOR IIUKUM 193.648.000.000,00 1.380.000.000,00 195.028.000.000,00 Subsettoc Pembinaao Hukwn Nasiooal 13.870.000.000,00 1.380.000.000,00 15.250.000.000,00 SubsckrDr Pembinaan Aparalur Hukwn 49.237.000.000,00 0.00 49.237.000.000.00
.3 Subsekt« Sarana dan Prasarana Hukum 130.541.000.000.00 0,00 130.541.000.000,00 SEKTOR APARATUR NEGARADAN PENGAWASAN 689.242.000.000,00 221.732.000.000,00 910.974.000.000,00
II. I Subsckror Apararur Ncpra 6n.696.ooo.ooo.oo 218.158.000.000,00 890.854.000.000,00
11.2 Sabscttor Peadayagunaan Si.stcm claa Pe1aksanaan Penpwasaa 16.546.000.000,00 3.574.000.000,00 20.120.000.000,00 SEIOOR POUI'IX, BUBUNGAN LUAR. NEGERI. PENERANGAN, K:OMUNIIASI DAN MEDIA MASSA 148.737.000.000,00 137.382.000.000,00 286.119.000.000,00
19.1 Subseitor Politit 19.997.000.000.00 0,00 19.997.000,000 19.2 Subsdror Hubungan
La. Nqai 7.225.000.000,00 0,00 7.225.000.000,00
:.·
19.3 Subsektor p・ョ・イNセセセァ。ョN@KomUDibsi dan Media Massa 121.515.000.000,00 137.382.000.000,00 258.897.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAI.'l
DAN KEAMANAN 1.086.193.000.000,00 641.358.000.000,00 I. 727.551.000.000,00 20.1 Subsektor Rakyat
Terlatih dan Perlinduogan Masyarakat 3.690.000.000,00
926.110.000.000,00 156.393.000.000,00
0,00 3.690.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI 641.358.000.000,00 1.567.468.000.000,00 20.3 Subsektor Pendukuog 0,00 156.393.000.000,00
Pasal6
Keputusan Presiden sebagaimana yang dimak.sud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997
Pasal 7
Keputusan Presiden sebagaimana yang dimak.sud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997
Pasal8 Ayat (1)
Huruf a, b, c, dan d Cukup jelas
Hurufe dan f
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijak.sanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilak.sanak.an, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa
Ayat (2), (3), dan (4) Cukup jelas
193
PDF Compressor Pro
9 cutupjelas
10 Apabila pada akhir tahun anggaran 1997/1998 terdapat sisa anggaran tebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun
anggaran berikutnya
11 Cukupjelas
12
hlcaJ-pasa.l Indische Comptabilitteitswet yang dinyatakan tidak berlaku
adalah: Pasal2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; Pasa12 Ayat (3) tentang kewenangan Gubemur Jenderal menetapkan
perincian lebih Ian jut pos; dan Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pasal14 Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NOM OR 3672
194
I LAMPIRAN IT .I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG
tセahan@ DAN PERUBAHAN ATAS
anggaranpendapatandanbelanjanegarセ@
TAHUN ANGGARAN 1995/1996
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK L'IDONESIA
Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau peruba-han keadaan, dipandang perlu mengatur perkirun perubahan atas Anggeran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan UndanQ-undang.
Mengingat: 1 . Pasal 5 ayat ( 1), Pasal 20 ayat ( 1 ) , dan Pasal 23 ayat ( 1 )
Undang-Undang Casar 1945; 2. lnd"ISche Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor
448) sebagaimana エ・セィ@ beberapa kali diubah, terakhir dengan .- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 lnc:fische Comptabifiteitswet (lembaran Negera Tahun 1968 Nomor 53, Tambatian lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun ·1995 IBN No. 5702 hal. 18-BBJ tentang Anggaran ·Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor . 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588).
Oengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAJCYAT REPUBLI.K INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN セa@ NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96.
195
PDF Compressor Pro
Pasal 1 Pendapatan Negara Tahun Anggaran .1995/96 ·crrperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat tri-liun tujuh ratus tiga miiar enam ·ratus aembilan juta rupiahJ. . Pendapatan.Negara .. セュ。ョ。@ dimaksud daJam ayat ( 1} terdiri dati : ,_. · · a. Penerimaan Oalam Negeri bertambah dengan Rp 5.292.
609.000.000,00(rma1ri&unduaratussembiJanpuluhdua mitiar enam ratus Hmbilan juta rupiah); ·
b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
Paaal2 Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari : a. Penerimaan pajak bertarnbah dengan Rp ·3.397 .232.
OCO.OOO,OO (tiga tnliun tiga ratus · sembclan puluh tujuh miliar dua ratus tiga pufuh dua juta rupiah);
b. Penerimaan dari sektot minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
c. · Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima )uta rupiah).
Berkutangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana . dimaksud daJam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari : a. · Bantuan program sebesar nihil; b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00
(lima ratus selapan pufuh sembilan miliar rupiah).
Pasal3 Anggaran ·aeranja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperki-rakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat tnTaun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah). Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimabud dalam ayat (1) terdiri dari : ·
a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172. 000.000.00 (lima triliun tiga ra.tus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
b. Pengeluaran Pembangunan berkurang dengan Rp 9?1.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} huruf b. terdiri dari : a. Pengeluaran Pembangurum Rupiah berk.urang dengan Rp
382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar de Iapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan ban-tuan proyek dan krecfrt ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
PasaJ ·4 ( 1} Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal
3 ayat (2) huruf a terdiri dati :
(dalu rupiah) 01 SD':'OR DDlSnl
benallb&b cSeagan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.S45.2SO.ooo,oo 02 nrroa tl:llT.\IIUif ZWt DIID'rADII
bena.b&b セ。。@ •..•.•.•••••••••••.• 117.1,J.ooo.ooo,oo Ol SUTOR I'DK:UIN.f 「・セ@ deDgaD •••••••..••••.•••••• 525.000.000,00
04 SUTOR T'IIDIIa DJt.n bena.b&b deagaa •.•...•..•..•••...•• 1.17S.lll.OOO,OO
05 SU"'''Ol H"'D'GUCU, , ..... liD. UUBA KUICDL, a:aac.ur IWI IDPDAai 「・セ@ d..ataa. • • . • • • • • • • • . • • • • . • • • 4. 74 7. llS .170. 000, 00
0' SUTOR DUII'OftUI, N&t8Jin'mt berea.b&b deagaD •••••••••••••••••••• 4J7.S41.000,00
01 n:r:roa ョイイ。セ@ DAir IIIDGt 「・セ@ deDgaa •·• .• •• •••••• •••• •••• 1,.,,5.000.000,00
01 SU'I'OR PUIWUATA, POS DAir T'I'LUOMC-wャセi@ bert.-b&b deagaa ᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋセᄋᄋ@ ll.t77.04J.OOO,OO
OJ SU"roa IDCIUNGI:JJWI セ@ DAJf nAJIS· MICRASI berkuraD9 deagan ••.•.•.•..•• ,s_,i,_ooo.ooo,oo
10 str.oa lセ@ JIIE)OP DUnn JttWIC benabah dea9aa ............. . ' u . 711:240. ooo, oo
11 SUTOR niCDLllDif, DBODADAJf DSIOIIAL, DPDCADAII tDJQDU TmWI nRC MAD ISA, PDilDA au oua JAG.\ bena.b&h deag&n •••••••••••••••••••• Z21.t12.lll.OOO,OO
197
PDF Compressor Pro
198
J.l lano& dsセ@ SOSLU., DSZIIAT· Alf, naADif ILVIITA, AlGI: DAN UMAJA bertamb&h dengaa •••••••••••••••••••· 75.,00.tll.OOO,OO
14 SUTOR PDOI'WWf DU PIIMDXDWI )erea.bab deagan •••••••••••••••••••• 112.500.000,00
15 JIXTOR AGAMA berta.b&b deag&D ••••••• 4.llt.l,7.000,00 U SU'l'OR ll.MU PIHCZTAKUM DU TDMOLOGI
bertambah deagaa ••••••••••••••••••.• 10.111.251.000,00 11 ssr:roa RUX'OM l:ertambah dengaa ••••••• 4.084.750.000,00 U SU'l'OR APARAroK NIGAIA DAN PDiGAWASAN
bertambah deogaa ••••••••••••••••• • .. 111.iS9.000,oo 1f SU'l'OR ?OLITU, JIU8t7II:AII UWl JI!CDI, セL@ JtatUifiDSI EWf MBDIA MAS· SA bertabah cleDgaa •••• · ••••••••• :... 2l.Ot7.02t.ooo,oo
20 SUTOR PJ:RTAJIAIWI DAN Dn'\BAH bert.-bah 4eagaa ••..••••.•••••••...• 0,00
Perincian sektor セ・「。ァ。ゥュ。ョ。@ dil'haksud dalam ayat ( 1 ) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. Berkurangnya Pengeluaran Pembangurian Rupiah sebagai-ュ。ョセ@ dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :
01 SUTOR IRDOS'fti 「・セ@ deagAD C2 SUTOR PDTAII1AII cAll amrrAIWf
bertallbah dengaa .................... . OJ Sa:roll pセiraii@ beru.ball deDpa ••• 04 SUTOR セ@ · DIUA berturaDg cleDgaa. 05 sutorセN@ セusaᄋ@
D DSIOIIAL, auut:Ur DAII KORRASI bert.-bah cleftgaa ••••••••••••••••••••
0' SUTOR "!UIIS.aaDSI, セセcaャヲ@GIOIISID. bedalnDg deDpa ••••••••••
07 ID'1"'Jl Pat1'AMUIGU DU IliaCI
(d.al• npbh) 40.5,4.700.000,00
14.51,.200.000,00 RQPNUQRNRPPNセPPLPP@
13.530.,00.000,00
20.221.tOO.OOO,OO
111.,04.000.000,00
セ@ deDgaD •••••••••••••••••••• 41.1'71.100.000,00
IIIDSI bedaanDg deap.Q • • • • • • • • • • • • • - I .134 • tOO. 000, 00 Ot DJt'I'Oil •• aセセZuセwセ@ DADAII DAB tuiiS-
MIGJASI berkilraag dcagu •• ';......... n.St,·.ooo.ooo,oo 10 IUTO& LIIIaUII:U BIDUP DAII TATA
atWC berkuraag deagaa •••••••.•••• _... U.I0,.400.000,00 11 SD:'i'OR ,._,IDIKAII, IDaDUAAif DSIO-
DL, DPDO.YaAII 'TDDDA.P 'IUBAif Y»>C
llWIA SSA, fiMimA. DNf OLAII UGA セ@ deagu •••••••••••..••• _.... 222.07C.COO.OOO,OO
12 IUTOJl DPDUUUUIJUI DU dupセ@SWJARTIRA berkuraag deagan •••.•••••• 21.111.100.000,00
(4)
(5)
13 SIDCTOR dsセ@ SOSIAL, DSDU· AN, PDADII IDUIITA, ADJ.: DAR UIGJA berkuraag deagaa •.••••••••••••••••••
14 SUTOR nRQWWf DAN niMUCJWI berkuraag deDgaD ••••••••••••••••••••
15 SUTOR セ@ butaaaDg dagaa ••••••• U , SUTOR ILMU HIIZI'AIIUAIUWI ftiiOLOG;I:.
.berkuraog deDgaa •• • .••••••••••••••••• 11 sa:roa llmM butaaaDg deagu ••••••• 11 SUTOR APAU.TOit ..:alA DAII taea!QSAJI 「・イエセ ᄋ 、・。ゥ。オ@ ••••••••••••••••••••
1t SUTOR IOLITIJt, ., ........ LIJAR ..:DI, HIID..::A•, 1DC811JtASI DAII IIIDIA liAS-
saセ@ deDpA ••••••••••••••••• 20 SUTOil セ@ DAII rmua.ID.•
セ@ セ@ ................... .
. JS.lt7.100.000,00
43.123.100.000,00 TNWLQNRPPセPPPLPP@
CC.C5t.100.000,00 11.2,5.300.000,00
1.11'.too.ooo,oo
. . '7 .219.100.000, 00
1'7.COO.OOO.OOO,OO
Perincian sektor ウ・セゥュ。ョ。@ dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumlcan dalam penjelasan r,at ini. Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terd'•i dari :
01 SUTOR Wid bedaanas セ@02 SUTOR PaDIIDII DU JtDUDIIMl
Cdalaa rupiah I 101.412.000.001), 00
lti.1J7.000.000,00 4C4.1J2.000.000,00 13.'7'71.100.000,00
セMNNLNNN@ . _ .. _ ••••••••• ;....... 4'7.130.100.000,00 0' SUTOR DAIISIORD.II, M&i**""-'c:I DAM セ@ · . AOnSID. bere..Mia deDgaD • • • • • • • • • • C'7. t44. 100.000, 00 07 sutorセ@ DU DD:I
·bert.-bah セ@ ••••••••••••••••••••. 1Ct.I50.000.000,00 01 SUTOR PAa11flSATA, lOS DU ft1' IIIMI-
WIXASI berkuraag セ@ ••••••••••••• 33.101.000.000,00 OJ SUTOR PD1 UQODII DUaAII DAII TaMS·
_MICRASI berkuzaas deD!aA •••••••••••• 20t.4t,.ooo.ooo,oo 10 SUTOR LI1CIDI:AII UDOP DAII TATA
RtWIG berkuraag deDpA • • • • • • • • • • • • • • 121 . 2U .100. 000, 00 11 SUTOR PDIDIDIIJUI, ..... nAir IIUIO-
IIAL, UPDQDAII TDDDU 'tUIWI セ@
199
PDF Compressor Pro
1W1A ISA, セ@ DAII OLU Ul:a berkuraag deDgaD •••••••••••••••••••• 1,0.,1l.,Oo.ooo,oo
U SUTOR UPIUCJUDUDII DAll ーオーセ@SBJAITBRA berkuraag deDgaD ••••••••.• 35.3,2.,00.000,00
1l SlftOa USJr.DJrrD.\M SOSIAL, DSDAT• »f, PD..UGUI DIIITA, ADit DAII UMIUA berJcuraag cleagaA ••••••••• セ ᄋ NNNNNNNNNN@ 101.020.000.000, oo
1' suroa naUMNWr DAII tiiiHUIDGUI bert&llbah deagaA ᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋ セ ᄋᄋᄋᄋ@ 10t.410.100.000,00
15 SIXTOR AQAMa beckuzaag セ@ ••••••• l'.lll.tOO.OOO,OO
u saaoa-IUG セ@ DAir naor.oc;t
「・セ@ ct.Dga:a •• • • • •••• •• • ••• • • • • • lO.l2l.,OO.QOO,OCI 11 SIXTO& IDIDM bertaraag deagaD ••••••• 1.1,7.Joo.ooo,oc 11 Sa:TOR AIUA'IVR IIII:UA DAII fSWaa.sAB 「・セ@ deDgac •••••••••••••••••••• QPNQtャNLooNoooLoセ@
u sa:roa IOL1TIK. ....:u uaa セᄋ@IIIIDP.IIall, IDUriDSI DAir MIDIA ICU·
11.C04.100.000,00
Perincian sektar sebagaimaM dimaksud daJam ayat (5) ke dalam sub aecantumkan dalam penjelasan ayat ini.
hsal5 . Krecflt angg.an proyet-proyek pada Anggaran Belania
Pembengunan Tahun Anggaran 1995/96 yang pada akhir Tahun Anggaran 1995196 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek. dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi kredit anggaran Tatu1 Anggaran 1996/1997. Sisa Anggaran Lebih Tat.Jn Anggaran 1995/1996 cfiperkira-kan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga mus tujuh puluh &rna mifiar tiga ratus tiga juta rupiah)" akan crqNwguna-kan uniUk membiayai anggatan belanja Tahun Anggaran 1996/1997 danlatau tahun-tahun anggatan berilwtnya.
PasaJ 6 Ketentuan-ketentuan dalam lnaasche Comptabtliteitsweit
(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 lndische Comptabiliteitswet (lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susu-nan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasa17 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995. •.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini . dengan penempatannya dalam l.embaran Negara Republik Indonesia.
Oisahkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1996
PRESIOEN REPUBUK INDONESIA ttd.
S 0 E-H ARTO
Oiundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1996
MENTERI NEGARA. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.-MOERDIONO
201
PDF Compressor Pro
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 35
P£NJB.ASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
MUM . Anggaran · Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
セァァ。イ。ョ@ 1995/96 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana ,.mbangunan Lima Tahun ke VI. Didasarkan atas perkembangan ;..,,.ncmi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaan-
, maka terhadap Anggaran p・ョ、セー。エ。ョ@ dan Belanja Negara aョァァ。イセョ@ 199.5/96 diperlukan beberapa perubahan. .
Dalam tahun ...-.., 1995/96, realisasi pendapatan dipertdrakan lebih . tinggi · daripada .,ng d"wencanakan.
a.bih tingginya penctap.tan セ@ tersebut terutama disebabkan oW\ lebih tingginya penet imun dalam negeri.
PeQerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang culwp besar dari r8ncananya, tenrtaina disebabkan oleh lebih dngginya penerimaan Hktor ュゥョセォ@ bumi dan gas •m sejalan セョ@ peningkatan harga rata-rata. minyak dari yang dlperkirakan dll8m APBN-nya, serta penerimaan di luar migas yang juga dip-lrldrakan lebt"h tinggi darl·rencananya.
Oi sisi pengeluaran. realisasi belanja rutin lebih tinggi ct-i jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabbn oleh lebih tingginya befanja セイ。ョァL@ pemba-yaran · bunga dan セョ@ hutang, serta pengefuaran rutin lainnya dari yang dianggarftan sabelumnya. Sementara itu, realisasi belan-ja pembangunan cfiPerkirakan Hdikit lebih rendah dari rencana-nya, ·yang terutama disebabkan· oleh berkurangnya pembiayaan rupiah murni dan pembiayaan pembangunan yang berual dari '*'tuan proyek.
Oengan 。、。セ@ perubahan tersebut. malta Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995196 diperkirakan bertambah sebe-sar Rp 4. 703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96. diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah). Oengan demiki-an terdapat sisa. anggaran lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995, perubahan etas AnQgaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995196 perfu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pual 1 Ayat (1)
Ayat (2) Huruf.
Huruf b
Pasal 2 Ayat(1) Huruf a
Cukup jelas
Cukup je&as
Cukup jelas
PIIIDIIGAII PAJU セ@ ............... . 0110 hjalt D""!J!"•Ua CnllJ セ@ de-.
....,a •••••••••••••••••••••••••••••.••••••
ball セ@ •••••••••••••••••••••••••••• OHO Pajalt bum da bulguDaA (PDJ buUIIbah
....................................
(dal- npiabJ ).),7.212.000.000
1.211 •• 2,.000.000
1.u•.1n.ooo.ooo
uo .. ooo.ooo 215.1".000.000 lU.Ul.OOO.OOO
203
PDF Compressor Pro
... 0
0 0
0 g
g g
g 0
0 0
0 0
0 0
0 •
"'
• 0
. ,., ..
,.. ..
0 ,..
..
,.. 0
..
セ@. セ@
... ...
g 0 0
0
0 0
0 0
• ::
g g
g g
g . .
. .
. .
,... ::
g g
g g
.; .. ..
,.. . .. .. ,..
. . .
. .
. .,. . w
,.. •
"' •
·o •
;:
:; ::
: :
セ@.
. .
... .....
... ... -
.
=s•=
·=i!=
M=
·=[·=
=i.=
·:=
=·
:·:. :, ]セ@
:: :
: :
: :! =
r]:J:3:J:
。ZゥLZセイZヲZᄋイj@
I l i セ@l f iセ@
セ@; セ@l セ@11 fl iGセセ@l f 1 セ@f 1 i sIs
J 1 t i セセh@
セ@ZセQᄋQQ@11·1
セ@. セ@
! s
0 .
セ@セ@
0 0
0 0
,.. ,.,
"' "'
0 0
00
0
00
0
00
0
... 0
·0 0
00
0
00
0
. . . e
oo
N
ON
... ,.. w
o
"'"' ......
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 .
. .
,.. e
\ ,..
11'1 ..
... ,.,
0 ,..
. .
. Ill
,., ,..
. ,.. .
Ill "'
e\
. . ...
0 0
0 0
0 0
0•
0 0
0 0
0 o
oo
o
o o
o.
o o
o o
o·
00
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 c
g g g
: 0 0 c;
0 0
0 0
0 0
g' 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 .
0 0
o ...
0,..
,...
,.. "' ••
"'"'
. . .
g g g
: ...
... .. . . .
. .
. '
. .
. . .
. .
.. "'
• ,.,
11'1 0
0 •
..
• •
"'
• ,..
0 ,.,
,.. 0
0 ,..
"'
... •
..
..
o•.... .
0 0
,.. ...
"'
,., . . . .
. .
. .
.. : " ,. . セ@
セ@セ[@
0...... セ@セ@セ@
"' セ@
... ...
W
... I
. "
... .
.
PD
F C
ompressor P
ro
0 0
0 g
0 0
8 8
0 0
0
i 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 セセ@
0 0
0 0
0 .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00
0
0 g
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00
0
0 0
0
" 0
0 ,..
"' ,..
" 0
0 .. --
0 0
0
0 V
I .. 0
セ@.
. .
. . .
. .
. "'
• 0
0:
0 ,..
" "
"' 0
• "
""' .. •
" 0
.. ..
"' "
0 ..
• :
" .-4
,.. .. .. セ@
,.. "
• 0
,.. セ@
"' 0
セ@Ill
,.. "
セ@..
0 "'
"' セ@
0 .. ..
0 "!
. .
. .
. Ill
Ill •
.. ,..
.. "'0
"'.-
4
• "
"' セ@
" "'
"'0
•
" 0
. .
" "
• . 1. g· •
. • .1.
ooo4 • J .
. . .I. . .
. s . . .
. .
. . .
. .
. .
. . .
. . .
. ...
. .
• •o
oo
4·s·
..........
0·.1
·. f· •
.. . l H
l u l tr r : l h ll r ti. セI@セ@
セ@t . セii@i tl" セ@j セ@
··!· ... ··j ·Jt· ··•· .0. ··j ... f' I
セ@·t· jiJI JU
t Qセ@Iji I JH
1 1 111) •u セ@t!! Aセ@
l
0 0 0 . a 0 .. . "' " ,.. •
0 0
0 0
0 0
. 0 0
oO
0
セ@0
.. •
.. セ@
.. "0
"'
,\,
0 0 0 . 0 0 0
..
0
" • 0 0 0 0 . 0 0 0 . " • .. • "'
0 0
0 0
0 0
0 0
0 . 0
0 0
0 0
0 0
D
0
. .
"' Ill
VI
Ill ,..
.... 0
..
.. .
. ..
0'\
0'\
0 '
0 0
• 0
'\
• •
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
" ,..
0 0
,.. .. ,..
,.. .. ..
.-4 ....
"' .. •
.... セ@
セ@,..
,., ....
" "
" セ@..
.-4 "
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 .
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
oO
D
0
"' Ill
セ@0
D
0
,.. ...
0'\
• "'
,.. ..
,.. •
0 ,..
,.. V
I "'
,., .... ,., "
.-4 0
C
l'\0 ,.,
セ@0
'\
0'\
.-4
.... ..
" ....
" •
.-4 V
I "
"! ,..
r: "
"
..... -.. ·s· .. · .
...... ᄋᄋセᄋN@
:.: :-;;
I '
II '
• ' IJ i ' ' ' J • セ@
' セ@'
k '1 ' 2 ' .• '1 ' a :
: : a ir1 •
' ' セ@
' trio '
[ J . ., .
.. -; ... ·-.
·• .. ᄋセN@
·• ......
·.a ·
a.
•t•-.4
•
• ')'''
••••
•ltrl•k•
••••• ::.
·•·Jt
I : B t 3
: J
: :
: l : i : :.. : I : t! :
k :
;4 : t!
: " : ! . J ' : i : I : I : § セN@:..
• •
• .,
• •
• •
• ..
• A:l
• •
• •
• •
• •
· ·H
·&
· ·
· · ᄋᄋᄋᄋᄋN。ᄋセᄋ@
·I:: ::: ..
.g ᄋᄋセセᄋ@
... 0
. ·!]· NjNjNセ@
. NAᄋセᄋAAGセセセ。@:.,:
ZセsャG。@:
U
: :
: :
:· セ@
: :
: : e : a
: » : ii
.. . • A
•
• &
I ;
. セ@·!
k.
• •• '•
セ@.&
... ,
... ·.a •r1 :
:&. : .. ..,.!
! :-: 1 ; t u
:
: &-: H
: &-u : g : i :1 : g
: i : ... : セ@1 g f: : I :-; : i 1 ... ᄋセQNQQ@
セᄋ@Sᄋセj@
.. ッNZiᄋセᄋAᄋNᄋu@.. •i
.g U
•
ᄋセᄋセQセ@ィャオ
Nャセ@,lrJ! rs !i HHi1 \1 !1 [1 !U
.t &iii セ。@
l! セセQQ@·•
.:1 ·
• Zセ@
• Qセ@
• :
ZセᄋNNZ@:1 J'l Ia Zセ@
:uJ1a
セ@0
0 V
I W
o
VI
0
0 .-4 .. 0
0 .-4 ,.. 0
0 .-4
II! 0
セ@
PD
F C
ompressor P
ro
PIICILOi\JtAR l.tn'Ill 「・セ。ャャャ「。ィ@ セ@ •••••••• 01 SIXTOR DWUS1RI 「・セ。ャャャ「。ィ@ deagan •.••• • •
01.1 Sub•eJttor Iadlgtri jmセオ「。ィ@ dengan 02 SIXTOR PIRTAIIUII DAII DBDTAIWI 「・イエuゥ「セ@
dengan ••••••••••••••••••••••••••.•.••• 02 .1 Sub .. ktor p・セ。ョ。ゥョ@ bertubah dengan 02. セ@ Sub .. Jctor ltebutanaD 「・セ。ャャ「F「@ 、・ョァセ@
03 SIXTOR PJNaURAR berta.bah dengan •••••• 03.1 Sub•eJctor セ@ SUIIIber Day&
Air bertamb&h deD!JaA •••••••••.••••
04 SIXTOR TaQGA DL1A 「・セuゥ「Fィ@ dengan •••
04 .1 Sub•ektor Teaaga Eerja 「・セ。ュ「Fィ@
deagan ••..•..•••.•..• · · · · · · · · · · · • • OS SUTOR PIRDaGUGM, PIIG11411MGAN USAHA
NASIONAL, DUANGAM DAII lOPDASI bert&lllb&h dengan ••••••••••••••••••••••..••.•.•••• OS .1 sセ・jエエッイ@ Perd.agugan Dal&lll Negeri
(d.alaa rupiah) S.300.171.000.000
10.545.150.000 10.545.250.000
117.191.000.000 341.150.000
177.550.750.000 51S.OOO.OOO
52S.OOO.OOO 1.175.1l:t..OOO
1.175.1:!1.000
4.747.325.170.000
「・セ@ deDgaD ••••••••••••••••••
os. 2 Sub•eJttor Perdagangaa Luar llegerl berta.b&b deog&c. .................. .
OS. 4 Sub•eJctor ieu.angan 「・セuゥ「u@ dengan 0' SUTOR T1WISPORTASI, QTIOROLOGI DAM
GIOFISID bertubah deagaD •••••••••••••
0' .1 Sub•eJttor PruanD& J&laa be.rtUibab deDg&D ••••••••••••••••••••••••••••
o' .1 Subaektor GQGョコキーッセオゥ@ Laut bertam-b&h deDgaA •••••••••••••••••••••••
07 SIXT'Oit PDT»>IWWGAAI DA1I aDGI 「・セFャャャ「。ィ@dengan •••••••••••••••••••••••••...•••••
. 07.1 Subaektot ィセMエmョーョ@ 「・セ@
dcDgaA ••••••••••• · •••••••••••••••••
01 SD:TOa PARIWISATA, lOS DAII 1'KLDCMOIIID-SI 「・セ。N「F「@ deagaA •••••••••••••••••••• 01 .1 Su.baeJttor P&riri.Ata bert&lllbah de.-
agan •••....•.••••••.•.•........••. 01.2 SubaeJttor Poa daD Teleko-•nfkasi 「・セ@ deDgaD ••••••••••••••••••
Ot SUTOR セ@ DADAJI DAJI TRAHSMI-c:aASI 「・セ@ deDgaD •••••••••••••••••
ot .1 SUbMkcor セ@ Daenh ber-kuraDg deD!IaA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
10 SUTOR LlJGIIM»..I IIIDaP DAII TATA RUAIIQ bert&llball cleDga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ._ • • • 10 .1 sutt.eJttor Tat& bug bertalbah de-
Dgall ••••••••••••••••••••••••••••••
11 SUTOI. PDDIDIDII, IDODUAUI DSIONAL, DPDOYAAX TDVDAP 'IUDII DIG tWIA &SA PD«<DA DAB OI.AII JA(a ba'UIIbah deDgaD •••
11.1 セッイ@ ,_.,tdlba 「・セFャャ「。ャャ@ de-npn •.••••••.•••••••••..••.....•..
11.2 SC..Uor ,_.,ldiku Luar Sekol&h daD1 Jcectl D-U&D beru.ball deng&n ••••
1l SIJt'TOit dsセ@ SOSIAL, dsセGdiiL@PD.AMAII 1GIIlTA, ADI: DAII セ@ bert--bah deDgan •••••••••••••••••••••••••••••
13.1 SUbaeJctor lesej&btera&D Social ber-tll!llb&Ja deDgaD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1l . 1 Su.bsektor Kesebataa 「・セuゥ「F「@ deagan 14 SUTOR PBRtJMMAH DAII UID«JC)WW bertaebab
deagan ••••••..•••••••••••••...••..••• セN@
2.cn.uo.ooo
2.171.120.000 4.741.tS,.OOO.OOO
.!7.541.000
200.000.000
2t7.SU.OOO
1'·"5.000.000
u. "5. ,00.000
ll.t77 .04t.OOO
1.023.140.000
17.tsl.tot.OOO
U.U,.JOO.OOO
,s.n,.ooo.ooo
43. 7]1.240.000
43.731.24.0.000
2ll.t12 .131.000
220.044.000.000
I.ICI.lll.OOO
75.COO.Ul.OOG
UO.OOO.OilO 74.JSO.Ul.OOO
112.500.000
209
PDF Compressor Pro
1( .1 Subaektor セ@ daD p・セゥAud@「・セNN。Nィ@ c!eDgan ••••••••• • • • ••••••
snTOR AGNQ bert.-bah deDga4 ••••••••••
15 .1 Subaektor Pel.ayaD.ar. J:ehic1upan Ber-。ァセ@ bert&lllb&b c:teagaa ••••••••.•••
15. 2 Subsektor hllbi.Da&A Peadidik&n Aga-.. 「・イエセ@ deDgaA ••••••••• • •••••
11 $UTOil It.MU QGセ@ DAM "l'UNNI.OGI
berea-bah c:teogan •••••• • •••••••••••••••• U . 2 Subsaktor Il.aa PeagetahuaD Terapan
c:tan Da.s&.r bertamb&h c:tensan .....• •• U . 3 Subaektor ltel.-bagua Praaaran. d.&D
SanAa Il.aa l'eagee&huaa claD t・ォdoセ@
logi bertUiball セ@ ••.•• . ..•••••
1,.5 セ]@ J:edirpaun&D 「・セ@deDgu ••••••••••••••••••••••••.•••
U., swNセッイ@ Siac• IAfonui daD SU· tiad.Jt セ@ deDpD •• • ••••••••
11 nrroa セセuセ。m@ tteru.bab deapA ••••••••••
17.1 Subnktor .._..iu&D セ@ ... ioa.al
「・セ@ ....... •••••••••••·••••••• 11 SD1'0il UUA1'ua JIIGJU DNI セ@
11.1 hbMkCOC' Apantar -.,.n bert.-b&b セ@ ........................... .
セ@ ........................... .
「・セセM ••••••••••••••••••••••• U .1 ャャャャャャ・セエ・]@ toUUJt berUIIbab deagaA. u .2 Srdlaell:tor •* · JID t.uar ..,.n. ber-
deDgu •••••••••••••••••••••••••••••••••
20.2 SubMktor URI bedaanD!I deDpD •••
20.3 SIIMektOC' •• thnJ セ@ de• agaa ••••••••.•••••••••••••••••••••
Ayat (3) Cukup jela
Ayat (4)
210
111.500. 000 t.lu.an.ooo
950.000.000
3.379.167.000
10.111.258.000
10.50,.103.000
52.655.000
111.250.000
71.250.000 t .OU.150.000
t.OU.750. 000
111.15t.OOO
353.371.000
t57.711.000
23.0t7.02t.OOO 2.40S.Olt.OOO
20."2.000.000
0
2Sl.t55.221.000
2S1 • .SS.221.000
PDGBLUAJWI セᄋ@ .WIAII beftDnD!r c:tengan •••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 01 SUTOR IHDUSfti bert ...... deagaD ••••••
01.1 SUbaektor Iadu•Ui berUIIball cle· ngan • .- ••••••••••••••••••••••.••••
02 SUTOR PIRTUIAII DN1 DIIU'DIWI beru.-b&h dengan •• • •••••••••••••••••••••• セ@ · •• 02 .1 Subaektor .. n.ai&Jl bertallbela cle-
ngan .............. .............. . 02.2 Subsektor hbut....a.hedaanag de-
ngu •.•.••••••••••••••••••••••••• . Ol SIXTOll PiNGAillAII · セ@ cleDpD •••••
o l . 1 sセウ・ォエッイ@ Peat t Mli!J&D Sullber Daya Air berkur.aa, deagaD ••••••••••••
01 . 2 Subsektor Irig&8i セ@ dengaD 04 S!XTOR T!JQGA D&JA beda&nD!J cleapn ••
04 . 1 Subsektor Tuaga J:erja bedaanog dengan ••••••••••••.•••••••••••••••
bah dengu •••••••••••••••••••••••••••• OS. 1 Subsektor .. rda.pagu Dal- -.,.ri
berla&raag ...................... . os:2 Subaektor ._.. ... ..,... Laar J1e9eri
berkuraaf セ@ •••••••••••••••••
o5 .3 SUbsenor .... t: •• pa 1Juba •-sioaal beRaillllb&b clellpD ••• -· •••••
OS. 4 sオ「Xセッイ@ &.•apa babnDg de· Df&Jl •••••••••••••••••••••••••••••
os. s セMセッイ@ セセエ。ー・イオャ@ c1ea •eus ••b• hcil bedaanaf .......... · ••••••••
0' SUTOR TUIISIOaD.Il. WIWAX.OCD Dill
GIOP.ISID bedtuftlll ....,_ •••• • • • • · • • • o' .1 セセッイ@ truanaa .JalaD bedal-
. r-ag deDt&n ••••••••••.••• ·• セ@ •.••••• 06.2 S\lbMkcor. 'fnn8poRui Dane bu-
kur.aas deDg&Jl ••••••••••••••• セ@ .• : •• o'. 3 lub•ekcor '!'nupoctul r.a.c bub·
raag deDfaa • • • • • ••••••••••••••••• o'. 4 lub•utor 'rnn8poRul 1111an ber·
tunas ...... . ................. . . 06. s ャセオセッイ@ IIKeocolosl. Geofuib.
,.nc:ari ... c1aa L⦅LNNセオ。@ (Dill
berku.reDf ....... • ••••••••••••••••
(dal- RpUb)
112.u,.ooo.ooo 40.564.700.000
40. 564.700.000
14.51C.200.000
ャャNLオN。ッッ セ ッッッ@
4.126. ,00.000 210.U2.200.000
U.n7.100.000 2tO.lJO.OOO.OOO
U.SJO.,OO.OOO
13.530.,00.000
20.221.to0.000
Ul.700.000
431.700.000
2t.tl1.400.000
1.21J.,OO.OOO
,.no.soo.ooo
111.,04.000.000
110.02l.JOO.OOO
2l. "' .100. 000
1.112.100.000
23.0'71.500.000
J.JCJ.SOO.OOO
211
PDF Compressor Pro
sJETOR セ@ DU DDGI beriN-&-aD9 deDgaD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
07 .1 Subaekeor hrt..eengaa benurang deDga.D •••••••••••••••••••• • ••••••
07.2 Subaueor Dlargi bedtur&D9 dengan.
Ol sari'OR PMIWISATA. JOS_ DU 1"J:LDQHHJM1-psi be&'Dra.Jl9 drpn M セ@ .••.•.•....... . .
01 . 1 SUbaekeor セキゥ。。オ@ berkunD9 . dengaa •••••.••••••••••••••••••••••
01.2 SubHki:or セ@ daD 'r.leii:CII""tDikaai barkuraD9 deagaa •••.•• セ@ ••.•••••.•
Ot SUTOR M セ@ DUUa DU DANSMI• GllA$1 berlalraag dengaD ••••••••••••••••
ot.1 seseJttor .........-D&enh ber-Jaaraag deDga.D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ot.2 S\absutor セァョ。ゥ@ ciU '-'· lti8aD .. rubah aaeaD butmnD9 clengaA ••••••••••••••••••••• • •••••
10 SD:l'Oil LIJIGXUI"GM JIIJ:IW DU TAn RUUG
berkUr&D9 deDg&D •••••••••••••••••••••• 10.1 Subautor lゥ。ァエ。セdーa@ 8idup berm-
rang deDgu ••••••••••••••••••••••
10.2 SUbnktor Tata luaDg bedaaraJ19 deagu • • • ••••••••• セ@ ••• セ@ • • • • •. • • • • •
11 SUTOR PIIIDIDIDK. DIIOiaDAII PSIOIIAL. DPDCADAII TDR\DAP 1'0DII DIG MARA
aA. pセ@ DAN Or..\11 IACa セ@deag&D •••••••••••••••••••••.•••••••••••
11.1 Subcektor PeDdidlbD bedturang deDpll •••••••••••••••••••••••••••
11.2 SUbaaktor PeDdidlbD Laar SekolAh da.D hdiDu&D bubnD!I deaga.D • • •
11.1 SUbnktor セ・「オ、。ケ。。ャ。@ ... icmal da.D c.percayaaa TUUdap 1'lbaD Yang ......... berlaanal deDgaD ••••••••
11.4 SubHktor ,_. daD Olab itaga barkuraD9 dengaA •••••••••••••• • ••
1l SD:l'Oil DrihWWDII DU セ。ga@ SBJAR· TDA berkurang deagaa ••••••••••••••••• 12 .1 Subaell:tor セ・ー・ャG、Gaョォ。。@ dAA bluar-
ga Berencua berkuraDI deagu ••• •
1l SDTOR DSBJAIITZIMII SOSIAL. DSDATM. PDAIGII IWIITA. AIIU DU UMAJA berku· rang dengaa ........••.••..•..•..•.....
212
41.171.300.000
2 .407.700.000 46.453.,00.000
1.134.t00.000
3.113.100.000
4.t51.100.000
n.54,.ooo.ooo
5 .720.500.000
57.125.500.000
U.I0,.400.000
5.Uo.too.ooo
11.345.500.000
222.07'·'00.000
20t.Sl1.400.000
4.Ut.400.000
l.'7U.500.000
4.0tl.300.000
21.111.100.000
21.111.100.000
- SUNSエWセQPPNPPP@
11:1 Subsektor k・ウ・ェ。「エ・セ@ Soaial berkuraag dengaa • , •••••••••••••••
11.2 Subaektor Kesebataa bulauaDg de-agaa •••••••••••••••••••••••••••••
U . 3 Sub.Utor hraau Wanita. ADak dan a-ja berkurang deDgaD ••••••••••
14 SUTOR PDmwwf IWI naNIII!QII bedtu-
raDg dengaa ••.•••.••.•••••••••.•••.•.• 14 .1 Subsektor hi'IIMbaD daa ter.akiaan
berkuraag deagan •.••••••••••••••• 14. 2 Subaektor p・セエud@ KaU daD 8angwl-
u berlturang deagaa •.•••••••••••• 15 SUTOR AG»V. berkurang deDpD •••••••••
15.1 Subaektor Pelay&DAD JebidupaD .. r-ag ... bertambah deDgaD •••••••••••
15.2 Subaektor Pe:lbinaaa Peadidikall Ag... berkurang deDg&D •••••••••••
U SIXTOR IUG rKNGE'r'AinWf IWI 'I'DJIOLOC:I beriNrang deDgan .....•.••••••..•••••••
. U .1 Subaektor Teknik Produltai daD Tek-aologi berkurang deDgaD ••••••••••
U. 2 Subaektor Illal Pengetabuall TU'apall . da.D D&aar bertaarang deDpll •••••••
U. 3 Subaektor Kelellbagaaa PnaaraDa daD Saraaa Ilaa PeDgeUIIuaa daD Taii:Dologi berlaarang ....... • ••••••
U .4 セッイ@ Kelautan bedalnDg de• . DIU ••••....••.•••••..•••••••••••
u.s SllbMktor 「、ゥセ@ セ@
ct.agaD ••••••••••••••••••••••••••• u.' SubHkeor Sin- iャャヲセゥ@ daD
staebeik bertaaraag aagu ••.•.•. 17 SUTOR JlDDM berkuraag deDpA •••••••••
17.1 SubHktor hllbiDaaD ..__ ... ioaal bez1aarang d8ag&D •••••••••••••• · •••
17.2 Subaektor h:lbi.Daan .aparaaar セ@bedaaraag deagaa ·• •••••••••••••• .".
17. 3 Subaektor SanDA da.D Praaaaa IIUkua berlaarang deagaa •••••••••••••••••
11 S&r.OI APARATDI. neal. DUr PIICAIIUAII
berta.bab deDgaD •••••••••••••••••••••• 11.1 Subaektor Aparatu.r JJegara セM
bah dengan •••••••••••••••••••••••
3 .4Z3. 400.000
31. '". ,00. 000
307.100.000
43.123.100.000
40.'7'7'7. 700.000
2.345.400.000 4.7U.200.000
sn.1oo.ooo
5.132.000.000
U.Ut.100. 000
27.t21.400.000
3.451.100.000
13.,31.'700.000
312.500.000 -2.JU.,OO.OOO
ll.t'il.IOO.OOO 11.215.300.000
2.015.200.000
4.551.500.000
4.,,..,00.000
l.IU.tOO.OOO
3.Ut.100.000
213
PDF Compressor Pro
.2 Sub .. ktor PeDdayaguaaaa Siat .. dan Pelakaaa&&D PeDgawaaaa ber!Nrang cleJl9aD ••••••••••••••••••••.••...•
,_roa POLITIJt. BOBUIIGM LOU JfiGDI. エMGnGgaセヲ@ ICMUIIIDSI . DAlf MIDIA. . MASSA. .. セイ。ョァ@ dengan ••••••••••••••••••••.. 1f.l ウセ・ォエッイ@ Politik berkur&af densaa 11. 2 SUbaektor 11\abwlgaa Lua.r lleged
berkurang den9&D • • • • · • • · • · • • • • · • · • lf.l SUbaektor PeDerugu. loemikaai
d&ll Media ...... bedalnDg deDg&D ••
arroa PBJtnJWWI EWI DIIWWI
「・セ@ deagan ᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋセᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋ@20.2 セ。・ォエッイ@ ABI.I bertalllbah deDgaa •••
Cukup jelas
セ@ deogaa •.••••••••••••••••••.••.. 01 SB!'OR IHDOS'T1ll bedalr&Dg deDg&D ••••••
01.1 Subaektor IDduatri berkuraag de-ogan •••••.•••••••••••••••••..••..
02 SUTOR PBRTAKIM DAJr l:lllUniWf · berkuraag deogaa •••••••••••••••.•.••.•
02.1 Subaektor Pert&Diaa berkur&ag de-agan ••••.••.•••••••••••••••.•••••
02 .·2 Subaektor lebutaUD berkurug de-ngan •••••••••••••••••.••••••.••.•
03 SUTOR PDIGAIJWf benurug deDgaa ••••• 03.1 Subaektor hDg.-b&DgaD SUIIber Daya
.a.ir bertallbah deDgaD •••••••••••••
03.2 Subaektor Irigaai berkUr&Dg dengan 04 SUTOR TSNAGA DIJ'A bertalllbah deDgan •••
04 .1 Subsektor TeDaga lterj a bert&tllbah dengan •••••••••• セ@ •••••••••••.••••
OS SUTOR pセN@ ps.;&MUJIGAM Us.\HA.
NASIOHAL. セ@ !WI セpdasi@berkurang deogan •••••• ; · •••• : .•.•••••••
214
1.1l2.200.000
'7.23!.100.000 U4.100.000
2U.400.000
C.l14.300.000
17.500.000.000 17.COO.OOO.OOO
(dalaa rupiah)
su.ooo.ooo.ooo 101 .• 472.000. 000
101.472.000.000
2ti.U7.000.000
273.370.700.000
24.126.300.000 U4.1l2.000.000
11.050.900.000 UuNQQRNエッPNPPセ@
ll. 771.100.000
13.771.100.000
. 47.130.]00.000
05.2 Subsektor Perdagaagan Luar Negeri 「・イセャイ。ョァ@ dengaa •••••••••••••••••
OS .l Subaektor teDgelllb.llngan UahA Ma-sional berlcuraug deDgan ••••••••••
o 5. 4 Subsektor lteuangaa berkuruag de-ngan •••••••••••••••••••••••••••••
OS. 5 Subsektor ltoperui daD hnguaaba ltecil berlcuraug cleagan •••••••••••
0' SEXTOR TIWfSPOitTASI, Hil&OROLOGI DAII GEOFISID bert.-ba!l deagaD ••••••••••••
".1 Subaektor truarau Jal&D beau-rang deDgaa ••••••••••••••••••••••
o 6. 2 Subnktor Tranaportui Darn ber-セ。ュ「。ィ@ decgao ••••••••••••••••••••
06.] dugan ..••.••••••••.•.•••••••••••
". 4 Subsektor Truasportui Udara セMkuzang deag&D ••••••••••••••••••••
06.5 Subsektor lleteoxologi, Geofuika, Pencarian claA セャ@ ... tan (SA&)
berkurang deDgaa ••••••••••••••••• 0 7 SUTOR PEJtTAMBAII:Air IWI DDGI
bertambah dengaa •••••••••••••••••••••• 07 .1 SlJbseJctor hrtaabangan bertulbah
dengan .•••••••••••••••••••••••••• 07.2 Subsektor IDergi bertallbab deDp.D.
08 SUTOR PAJliiiiSATA, toS DAII 'RUICMlMI· JASI"berkurang deDgaD ••••••••••••••••• 01. 2 SUbsektor to• daD ,..leJm-milcasl
berkuraag deDa&D ••••••••••••••••• 09 SUTOR PDIBNIGUDII DUUB IWI TUJISMI-
GRASI berkurang dugu •••••••••••••••• 09 .1 Subsektor tabaDguDaD Deerah セイM
kurang deog&D •••••••••••••••••••• 09.2 Subsektor Transalgra.l dan BMFセ@
kiiii&Jt Perallbah lblt&D bedturaag dengan ••••••••••••••••••••••.••••
10 SEXTOR LINCEU!IlAJI HIDUP DAH TATA RtDUIIG berk\:rang dengan •••••.••••••••.•.•.••.• 10.1 Subsektor LiDglamgan llidup berku·
ra:1g dengan ••••••••••••••••••••••
15.751.100.000
24C.UO.OOO
u.na.ooo.ooo
14.20,.500.000
C7.t44.100.000
237.31J.200.000
ll.l51.'700.000
3 u. no. coo. ooo
us.toc.coo.ooo
5.174.700.000
セcエNiUPNPPPNPPP@
4.01t.IOO.OOO IC5.'7C0.200.000
ll.301.GOO.OOO
ll.l01.000.000
20'·""·000.000
1U.52t.OOO.OOO
t5.t'72.000.000
12l.29l.lOO.OOC
101.012.500.000
215
PDF Compressor Pro
sセ「ウ・ォエッイ@ Tata Ruang berkurang dengan ••.••.......•.••••..•.••...
S£XTOR PEh"DIDIKAN, lBBUDAYAAN HASIONAL, JCEPERCA¥AAN TBR.RADAP TUHAN nll: MARA
BSA, PEMUDA DAN OLAH JUGA
berk'.Jrang dengan ..•..•..•....• ••.. . .. 11.1 Subsektor Pendidikan berkurang de-
ngan .........•••..•..••.••.•••... 11. 2 Subsektor Pendidikan Luar Seko!ah
dan Kedinasan berkurang dengan .••. 2 SEXTOR KEPENDUDUICAN OAH jエbluセ@ S&1AH·
TDA berlqlrang dengan .. · ........•...... ·12.1 Subsektor lependudukan dan Xeluar-
ga Berencana berkurang dengan . . ... 1] SEXTOR USKJJUrrER.AAN SOSIAL, USBHATAN,
PDANAH NANITA, ANAJC DAN llEMAJA
berlcurang dengan •.....•.....••..••.•.• 13.1 Subsektor lesejahteraan Soaial
berkurang dengan ᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋセᄋᄋᄋᄋᄋᄋ@13.2 Suhaektor Xesehatan 「・イォオセァ@ de·
ngan •••....... .....••..•••.••• ... 14 SBTOR PERlMARAlf DAN l'DHUI:!MAN
tMrt...:S.h dengan .........••.••.. ." •..•• 14 . 1 Suh .. ktor Pe.r:u.ahan dan ィセゥオョ@
bertu.bah dengan -..•• · •••• M セN@ セ@ セN Z@ •. . 14.2 sオ「。・ォセッイ@ Penataan Xota dan Bangun·
an berkurang dengan ••••...•..••.• 15 S!XTOR AGAM berkurang dengan ••.•..•••
15. 2 Su.b8ektor Pftlbinaan Pend.idilwl Agama berkurang dengu •••••••••••
U SUTOR liMO PDIGJr:'AiltWI DAN TIIHOLOGI bedalnng QQXセ@ ••••••••••••••••••••••
1'.1 Subsektor Teknik Produkai dan Tek-nologi berkurang dengu ••••••••••
U. 2 Subaektor Il.u Peagetahuan t・ョセ@dan d。ウセイ@ bertambah cl8ngan •••••••
1,.3 sセウ・ォエッイ@ Xel.-bagaan Praaarana dan Sarana Iptek berkurug dengan.
1'·' Suhsektor Kelautan lイエセョ@ de· ngan •.•••.•..•......•.•• -•.•••••••
1,.5 Subaektor Kedirgantaraan bertambah deng3n ..•. · ....•... _- •••..••......•
216
1%.210.700.000
UO.Ul.,OO.OOO
123.101.400.000
37.571.200.000
JS.3U.,OO.OOO
35 .3U .,00 .000
101.020.000.000
9.270.900.000
91.70.100.000
109.410.100.000
141.072.700.000
- ll.,n.,oo.ooo 3,.)11.900.000
3,.)11.900.000
)0.)2).,00.000
24.741.,00.000
).)64.100.000
1].9" .000. 000
4.011.100.000
101.000.000
U., Subsektor Sist• i。ヲセゥ@ dan Stadstik ber'UIIIbab cleapD • :.. • • • • 1'5.400.000
17 SKITOR RUIDM 「・イォオイセ@ deDgaD ••••••••• 1.7,7.300.000 17 . 1 Subsekcor P-eeiDUD ....._ セゥッゥyャ@
berkur.aog セ@ ••••••••••••••• セN@ 1.731.000.000 17.2 Subselc:or P-eeiDMD Apanaar セ@ _. _
berturaag deagaa ••••••••••••••••• )4.)00.000 U SUTOil APUATOR JIII:UA Dill I'IICNIASAII
berualbah cleDgan ••••••••••••••••••• ·:' ; =------- 10.171. ,00. 000 11.1 SUbsektor A(Juatar -.!Jua a.rtaa- - --
b&b deagaD • •••••••••••••••••••••• 1.001.400.000 11.2 SUbaekcor セ@ auc-._
hhltsanun hag •• セ@
deagan •••• • •• • ••••••••••••••••••• 7.170.200.000
berkuraog deagan ·-···················· u .1 Subsektor セuエゥォ@ セ@ cleagaa u. 3 Suhaekcor Peneranpa. rcwmtJrad
dan m・Tゥセ@ ...... bulaanD!r deapa •.
Pasal5 Ayat (1)
17.,04.700.000 4.tt,.700.000
RRNLPQNTPPNセP@
Yang cfnnaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperfukan untuk penyelesaian proyek. melipu-ti sisa kradit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tantang Anggaran Penda-patan dan BeJanja Negara Tahun Anggaran 1995196 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelatsanaan Undang-undang ini.
Ayat (2) Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dan PasaJ 3. dalam Tahun Aiw•an 1995/96 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000.00 (tuga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah). yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran benkutnya.
217
PDF Compressor Pro
218
6 Cukup jelas
7 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 3625
I LAMPIRAN ill I MENTER! KEUANGAt.t
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
N0.217 /KMK.03/1990 TENTANG
MEKANISME PEMBA YARAN DAlAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA NEGARA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan eflsiensi dan peng)lematan keuangan negara dipandang perlu untuk mengadakan penyederhanaan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ·.·
b. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ー・ セIG セセ@derhanaan mekanisme sebagaimana dimaksucf dalam huruf a perlu diatur dengan Keputusan · Menteri Keuangan
Memperhatikan: 1. Indische Comptabiliteitswet (Stbl Nomor 448 Tahun 1925) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984; . 3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1987 f
· 4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 64/ M Tahun 1988; ·
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/ KMK. 03/ 1977;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/ . KMK. 01/1988;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/ . KMK. 01/ 1989;
219
PDF Compressor Pro
M.EMUTUSKAN:
KE"?liTVSAN MENTER! KEUANGAN RE-PUBLIK INDONESIA TENTANG .MEKANISME PEMBAYARAN DALAM peセanaan@
ANGGARAN peセGdapatan@ DAN BElANJA NEGARA
Pasall. (1) Semua penerimaan dan pengeluaran yang dilak-
sanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan kas Negara (APBN) dilaksanakan secara giral.
(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimak-sud dalam ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.
Pasal2. (1) Pelaksanaan pembiayaan atas beban APBN oleh
KPKN dilakukan berdasarkan bukti-bukti tagihan/ pembayaran yang sah, antara lain suratjdokumen yang membuktikan bahwa orang atau badan bersangkutan berhak memperoleh pembayaran dari negara.
(2) Pembayaran untuk tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada yang berhak.
Pasal3. (1) Sebagaimana pengecualian atas ketentuan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Benda-harawan dapat diberi.kan uang muka kerja, yang disebut uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dengan menerbitkan SPM pemberian dana UYHD (SPM-DU) oleh KPKN.
(2) UYHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengan batas-batas jumlah sebagai beri.kut:
a. Untuk Anggaran Belanja Rutin : (i) apabila 、。ャセュ@ Daftar Isian Kegiatan
(DIK) untuk Kantor tersedia pagu Belanja Barang ウ。ュー。セ@ dengan Rp. 60.000.000,-dapat diberikan UYHD sebesar seper-empat (1/4) dari pagu tersebut dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
(ii) apabila pagu Belanja Barang berjumlah diatas Rp. 60.000.000,-sampai dengan Rp. 450.000.000,-dapat diberikan UYHD sebesar seperduabelas (1/12) dari pagu anggaran tersebut dengan jumlah se-tinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
(iii) apabila pagu Belanja Barang berjumlah diatas Rp. 450.000.000,-dapat diberikan UYHD sebesar seperdelapanbelas (1/18) dari pagu anggaran tersebut dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
b. Untuk Anggaran Belanja Pembangunan : (i) sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, dimana dalam jumlah pagu anggara_n dalam Daftar Jsian Proyek (DIP) juga termasuk anggaran untuk Belanja Gaji dan Upah;
(ii) atau: sebesar kebutuhan 1 (satu) bulan, yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam penetapan jumlah uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang beri<\ku sebelum berlakunya Ke-putusan Menteri ini, dengan disertai rincian rencana penggunaannya dalam satu bulan.
221
PDF Compressor Pro
Pasal4. {1) Pelakasanaan pembayaran dengan dana UYHD,
harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan-ketentuan sebagai beri.kut : a. Setiap pengeluaran tidak diperkenankan rne-
lampaui anggaran yang tersedia dalarn DIK/ DIP untuk mata anggaran pengeluaran (MAK) bersangkutan;
b. Setiap pembayaran harus dikuatkan dengan surat-surat bukti sah;
c. Setiap pembayaran kepada satu rekanan tidak diperkenankan melebihi jurnlah sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
d. Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan;
e. Setiap pengadaan barang atau jasa harus dila-kukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Setelah UYHb digunakan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), Bendaharawan menyampaikan surat-surat bukti pembayaran yang sah tersebut
. kepada KPKN. (3) Penyampaian bukti-bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) merupakan Surat Per-mintaan Pembayaran Penggantian Penggunaan UYHD (SPP-GU) dan sekaligus sebagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan UYHD tersebut.
Pasal5. {1) Berdasarkan SPP-GU dan surat-surat bukti yang
sah sebagaimana dimaksud dalam pasal4 ayat (2) dan (3), KPKN .menerbitkan Surat Perintah Mernbayar Penggantian UYHD (SPM-GU) untuk dibayarlcan kepada bendaharawan apabila surat-surat bukti pem1>ayaran berkenaan memenuhi syarat-syarat ke-absahan sesuai dengan ketentuan yang beclaku.
(2) Apabila dalam SPP-GU terdapat pembayaran yang melampui anggaran yang tersedia untuk MAK bersangkutan atau terdapat surat bukti pengeluaran yang sah · atau melanggar sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), KPKN mengembalikan SPP-GU tersebut kepada Benda-harawan untuk diperbaiki/disesuaikan.
(3) Penerbitan SPM-GU atau pengembalian SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diselesaikan oleh KPKN dalam waktu sebagai berikut : a. Untuk Anggaran Belanja Rutin :
selambat-lamb.·nnya dalam wak"tu 16 (enambelas) jam kerja setelah diterimanya SPP-GU ber-kenaan/
b. Untuk Anggaran Belanja pembangunan : selambat-Iarnbatnya dalam waktu 8. (delapan) jam kerja :ielelah diterimanya SPP-GU ber-kenaan.
(4) Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku pula untuk penerbitan SPP-LS dan SPM-DU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal3 ayat (1)
Pasal6. Dalam pelaksanaan pembiayaan/pembayaran seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 harus diperhatikan batas dana triwulan yang ditetapkan.
Pasal 7. Selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan Kepala kantor / Satuan kerja dan Pimpinan Proyek menyampaikan kepada KPKN Laporan keadaan Kredit Anggaran (LKKA) , dengan disertai laporan Keadaan Kas (LKK) bendaharawan bersangkutan mengenai bulan yang lalu.
223
PDF Compressor Pro
Pasal8. ( 1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam pasal-pasal diatas, digu-nakan · formulir-formulir yang terlampir pada Keputusan ini.
(2) Perubahan dan penyesuaian atas formulir-formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.
Pasal 9. Ketentuan-ketentuan lain mengenai penerimaan dan pengeluaran negara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
Pasal 10. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam keputusan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal anggaran.
Pasalll. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1990.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Pimpinan Lembaga tertinggi/Tinggi negara; 4. Semua Menteri Koordinator; 5. Semua Menteri/Ketua Lembaga; 6. Sekretaris Jenderal semua Departemen/Lembaga; 7. Inspektur Jenderal semua DepartemenjLembaga; 8. Semua Direktur Jenderal pada semua Departemen/
Lembaga; 9. Semua Kepala Badan pada semua Departemen; 10. Kepala Biro Keuangan pada semua Departemen; 11. Direktur Jenderal Anggaran; 12. Semua Direktur pllda Direktorat Jenderal Ang-
garan;
,-
13. Semua Kepala kantor Wilayah Direktorat Jen-deral Anggaran.
14. Semua Kepala kantor Tata Usaha Anggaran; 15. Semua Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara.
Ditetapkan di Pada tanggal
JAKARTA 22- 2- 1990
MENTERI KEUANGAN,
ttd
lB . SUMARLIN
225
PDF Compressor Pro
r LAIVIPIRAN IV 1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Jl. Lapangan Banteng Timur No.2 (Kotak Pos 139)
JAKARTA
Jakana, 26 Januari 1994
LampirJn Peri hal
I (sJtu) berkas. Sistem Akun1:1nsi PemerintJh dalam pelaksanaJn APBN mulai tahun 1994/1995.
226
KEPADA YTH.
I. SEMUA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
2. SEMUA K.EPALA KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
3. SEMUA KEPALA KANTOR TATA USAHA ANGGARAN
SURAT-EDARAN NO : SE-11/A/51/0194
Berdasarkan sural Menteri Keuangan tangg:1l 14 Agustus 1992· No. S-984/MK. 01811992 peri hal pengesahan 、Zセヲャ。イ@ perk iraan sistc:m Akuntansi pemerintah. terhitung mulai tahun anggaran 199411995 dilakukan perubahan daftar perkiraan pendapalan dan belanja negara untuk dipergunakan dalam penganggaran dan akuntansi pemerinlah. Terhadap perubahan lersebut perlu dilakukan penyesuaian atas Mata Anggaran Penerimaan/PengduJran (MAP/MAK). ヲッイュ[Nセエ@
DIP, lata cara pembayaran belanja pembangunan, ャ[Nセエ。@ 」。イ[セ@
pembukuan dan penyusunan laporan oleh Bendaharawan Umum. serta tala cara penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan (d/h Daflar P6) dan Realisasi Pengeluaran (d/h Daftar P7) oleh KTUA. yang berlaku mulai tanggal I April 1994. yaitu sebagai berikut :
I. !\lATA ANGGARAN PENERil\IAAN/PENGELUARAN (MAPIMAK).
MAP dan MAK dalam pelaksanaan anggaran mulai tahun 1994/1995 mengalami perubahan sebagaimana tersebut pada Lampiran I. Pcrubahan-perubahan tersebut antara lain meliputi
A. MAP:
I. Digunakannya istitah "pendapatan'' untuk membedakan antara pencrimaan anggaran dengan penerimaan non anggaran;
2. Kelompok "Penerimaan Lain-lain Depanemen keuangan "dihapuskan. MAP-MAP yang semula tertampung dalam kelompok tersebut dialihkan dan di1ampung dalam :
2.1. Sub Kelompok MAP 0230 Pendapatan Pungutan Ekspor:
2.2. Sub Kelompok MAP 0310 Pendapatan Min yak dan Gas Alarn;
2.3. Sub Kelompok MAP 0560 Pendapatan Rutin dari Luar Negeri;
2.4. Sub Kelompok MAP 0710 Pendapatan dari lnvestasi.
3. Jenis penerimaan penjualan. sewa dan jasa disatuk:m dalam satu kelompok MAP dengan kode 05 Pendapatan Penjualan. Sewa. dan Jasa;
4. Ditempatkannya beberapa Sub Kelompok MAP yang sebelumnya tidak ada. yaitu :
4.1. Pendapatan dari lnvestasi. kode 0710 4.2. Pendapatan Obligasi dan Kredit Komersial Luar Negeri. kode
0930 4.3. Pendapatan Hibah. kode 0940 4.4. Pendapatan Pinjaman Dalam Negeri. kode 0950
B. MAK
I. Digunakannya istilah "belanja" untuk membedakan an tara pengeluaran anggaran dan pengeluaran non 。ョァァセ[@
2. Subsidi Pajak Penambahan Ni lai ditampung dalam Sub Kelompok MAK Subsidi/Banluan Bagian Anggaran 16 Rutin. kode 5560;
3. Belanja Pembangunan Departemen/Lembaga Negara tidal.: lagi dikelompokkan dalam satu Kelompok MAK. melainkan dalam beberapa Kelompok MAK sesuai jenis pengeluarannya. yaitu :
3.1. Yang ditampung dalam Kelompok MAK 51 Belanja Pegawail Pensiun. adalah Sub Kelompok MAK 5190 Belanja Pegawai Proyek; 227
PDF Compressor Pro
228
3.2. Yang ditarnpung dalam Kelompok MAK 52 Belanja Barang/ Belanja lain, adalah Sub Kelompok MAK 5290 Belanja Pembelian Bahan Proyek:
3.3. Yang ditampung dalam Kelompok MAK 5-l Belanja Perjalanan. Zセ、。ャ。ィ@ Sub Kelompok MAK 5490 b・ャZセョェ。p・イェZセャ。ョ。ョ@ Proyek:
3.4. Yang ditampung dalam Kelompok MAK 58 Belanja Pembangunan Non Modal Lain-lain. adalah Sub Kelompok MAK セXYP@ Belanja Proyek Lainnya:
3.5. Yang ditampung dalam Kelompok MAK 59 Belanja Modal. adalah Suo Kelompok MAK 5910 Belanja Modal. yang terdiri atas :
- Belanja modal untuk tanah, kode MAK 5910 - Belanja modal untuk peralatan dan mesin, kode MAK 5920 - Be1anja modal untuk gedung dan bangunan. kode MAK 5930 - Belanja modal untuk jaringan. kode lvlAK 5940 - Belanja modal fisik lainnya, kode MAK 5950 - Belanja modal non fisik. kode MAK 5960
4. Untuk membedakan sumber dana da1am pembiayaan belanja perubangunan ditetapkan MAK-MAK yang termasuk dalam Sub Kelompok MAK tersebut butir 3.1. sd 3.5. sebagai berikut :
4.1. Digit ke empat berupa angka 1 ada1ah Rupiah Mumi (RM) ;
Contoh : - MAK 5191 Belanja Pegawai Proyek pembiayaan RM
- MAK 5911 Belanja Modal untuk tanah pembiaya-anRM
4.2. Digit ke empat berupa angka 5 adalah bantuan luar negeri Rekening Khusus (RK) tahun anggaran berjalan;
Contoh : - MAK 5195 Belanja Pegawai Proyek pembiayaan RK tahun anggaran berjalan;
- MAK 5915 Be1anja Modal untuk tanah pembiayaan RK tahun anggaran berjalan;
43 Digit ke empat berupa angka 6 adalah bantuan luar negeri Rekening Khusus (RK) tahun anggaran yang lalu.
Contoh : - MAK 5196 Belanja Pegawai Proyelc pembiayaan RK tahun anggaran yang 1a1u;
luar negeri MAK 6213 (baik untuk tahun anggaran berjal'an maupun tahun anggaran yang J.alu} harus dilakukan secara terpisah masing-masing dalam satu SPP tersendi.ri, dengan batas sesuai ketentuan yang berlaku;
2. SPP-GU.
2.1. SPP-GU untuk Belanja Penunjang harus dibuat terpisah per Bagian Proyek!folok Ukur masing-masing Sub Kelompok MAK. yaitu :
a. Sub Kelompok MAK 5190 b. Sub Kelompok MAK 5290 c. Sub Kelompok MAK 5490 d. Sub Kelompok MAK 5890 Untuk ュ。ウゥョァMュZセウゥョァ@ sumber dana pembiayaan RM. RK tahun anggaran berjalan, dan RK tahun anggaran yang lalu, diajukan terpisah (tidak dapat digabung dalam satu SPP);
Contoh : MAK 5191, 5195. 5196 tidak dapat diajukan dalam satu SPP.
2.2. SPP-GU untuk Belanja Modal Sub Kelompok MAK 5910, dapat diajukan dalam satu SPP per Bagian Proyek/Tolok Ukur, dengan ketentuan untuk dana RM, RK tahun anggaran berja1an, dan RK tahun anggaran yang 1alu. masing-masing dalam satu SPP tersendiri;
Contoh: - MAK 5911, 5921, 5931, 5941, 5951. dan 5961 dapat diajukan dalam satu SPP;
- MAK 5911, 5915, dan 5916 tidak dapat diajukan da1am saru SPP.
3. SPP-LS
Sesuai dengan ketentuan butir 2 diatas.
4. Apabi1a dalam SPP-GU/SPP-LS terdapat MAK yang pe1aksanaannya dilakukan secara swake1o1:l, maka rincian permintaan pembayaran tersebut dibuat dalam d:1ftar tersendiri (Lembar C) sebagaimana contoh ter1ampir (Lampir:1n lll), dengan penjelasan :
4.1. SPP tersebut terdiri dari Lembar A, B. dan C.
4.2. Lembar C kolom 5-" Rincian p・ョァァオョZセ。ョB@ diisi jenis pengeluaran yang pe1aksanaannya dilakukan secara swake1ola, yaitu gaji/upah, bahan, perjalanan, lain-lain.
229
PDF Compressor Pro
FORMAT DIP.
- MAK 5916 Belanja Modal untuk tanah pembiayaan RK tahun anggaran yang l:tlu;
Format DIP mulai tahun anggaran 1994/1995 meng:ilami perubahan sebaga.imana tersebut pada Lampiran II. dengan penjelasan :
A. Rincian pengeluaran yang semula satu kelompok menjadi dua kelompok. yaitu :
I. Belanja Penunjang. yang terdiri dari
a. Gaji/upah. kode MAK 5190 b. Bahan. kode MAK 5290 c. Perjalanan, kode MAK 5490 d. l..ajn-la.in, kode MAK 5890
2. Belanja Modal, yang terdiri dari
a. Tanah, kode MAK 5910 b. Peralatan dan Mesin, kode MAK 5920 c. Gedung dan Bangunan, kode MAK 5930 d. Jaringan (jalan. irigasi dll), kode MAK 5940 e. Fisik lainnya, kode MAK 5950 f. Non Fisik, kode MAK 5960.
B. Pada DIP tidak digunakan MAK yang digit ke empatnya berupa angka I atau 5 untuk menunjukkan sumber dana pembiayaan R.\1 atau RK;
C. Penyediaan dana pembangunan dalam DIP yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
Untuk proyek-proyek tertentu dalam pelaksanaan pengeluaran yang dikelompokkan dalam Belanja Modal, dapat dilakukan dengan pol a swakelola. Dalam hal ini pad a DIP berkenaan unruk lvtAK terse but terdapat tanda berikut rinciannya, yaitu gajilupah, bahan, perjalanan. lain-lain.
TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEMBANGUNAN
Tata cara pembayaran belanja pembangunan mengalami perubahan sebagai berikut :
A. Pengajuan SPP Pembangunan.
1. SPP-DUfTU.
Pengajuan permintaan Dana UYHD/Tambahan UYHD (DUITU) untuk pembangunan dana rupiah MAK 6212 dan dana bantuan
.·
3. SPM-LS diterbitkan sesuai dengan butir 2 di atao;. deng:m ォセエ・ョエオZュ@bahwa untuk Bantuan Luar Negeri harus dicantumkan Nomor Loan, jenis pembiayaan/sumber dana pada kolom dasar pembayaran.
C. Pengawasan Realisasi Pembayaran Belanja Pembangunan.
1. Kartu Pengawasan DIP. Kartu Pengawasan Dana Per MAK!folok Ukur, dan Kartu Pengawasan Kontrak tetap digunakan dengan penyesu:Uan pada rincian Kelompok MAK, sebagaimana contoh sesu:U Lampirnn IV. V, dan VI ;
2. Kartu Pengawasan Dana S wakelola. dibuat tersendiri sesuai contoh Lampiran vn.
3. Tata earn pengkanuan :
3.1. SPM-DUITU dikartukan dalam Kartu Pengawasan DIP :
3.2. SPM-GU dikanukan dalam Kanu Pengawasan DIP. Kanu Pengawasan Dana per MAK!Tolok Ukur. Apabila dalam SPM-GU tersebut terdapat MA)( yang diswakelolalcan, dicatatjuga da1am K.artu Pengawasan Dana Swakelola;
3.3. SPM-LS dibnukan dalam Kanu Pengawasan DIP. Kanu Pengawasan Dana per MAK!Tolol:: Ukur, dan Kartu Pengawasan Kontrak. ApabiJa dalam SPM-LS tersebut terdapat MAK yang diswalcelolakan. dicatatjuga dalam K.artu Pengawasan Dana Swalcelola. dengan penjelasan bahwa MAK yang digunabn adalah MAK Belanja Modal (bukan MAK untuk Belanja Penunjang. walaupun uraiannya sama. yaitu "Pengeluaran Bahan");
3.4. セオMォ。ョオ@ tersebut dibuat secara terpisah untuk masing· masing jenis sumber dana. yaitu RM. RK tahun anggaran berjalan. dan RK tahun anggaran yang lalu :
IV. TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARAWAN UMUM.
Tata cara pembul-uan dan penyusunan laporan oleh Bendaharnwan Umum KPKN mengalami perubahan sebagai berikut :
A. Pembukuan penerimaan dalam RBKPP. BKPP sesuai dengan kode Kelompok MAP. Sub Kelompok MAP, dan MAP sebagaimana tersebut pada Lampir:m I : 231
PDF Compressor Pro
B. Penerbitan SPM Pembangunan.
Satu SPP Pembangunan diterbitkan satu SPM sesuai ketentuan yang
berla1cu, dengan penjelasan :
1. SPM-DUfi1J
1.1. SPM-DUfi1J untuk pembangunan dana rupiah diterbitkan dengan kode MAK 6212. kode BKPK pada SPM 621;
1.2. SPM-DUffU untuk pembangunan dana bantuan 1uar negeri (baik untuk tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu) diterbitkan dengan kode MAK 6213, kode BKPK
pada SPM 621;
2. SPM-GU.
2.1. SPM-GU untuk Be1anja Penunjang diterbitkan terpisah per masing-masing Sub Kelompok MAK, yaitu :
a. Sub Ke1ompok MAK 5190 kode .BKPK pada SPM 519 b. Sub Kelompok MAK 5290 kode BKPK pada SPM 529 c. Sub Kelompok MAK 5490 kode BKPK pada SPM 549 d. Sub Kelompok MAK 5890 kode BKPK pada SPM 589
Untuk masing-masing dana lUvl, RK tahun anggaran beijalan, dan RK tahun anggaran yang 1alu, SPM nya diterbitkan secara terpisah (tidak dapat digabung dalam satu SPM) ;
Contoh : MAK 5191. 5195. 5196 tidak dapat ditampung
dalam satu SPM.
2.2. Penerbitan SPM-GU untuk Belanja Modal Sub Kelompok MAK 5910 dila1cuk.an dengan ketentuan sebagai berikut :
.a. Sepanj.ang dalam satu jenis sumbet dana {RM atau RK :tahaa z.;;gc;:&M iaaj I •••• セ@ , .... ᄋAApョーセ@
-Wu), -dapat-ditampaltg dalam satu SPM dengan B.KPK
pada SPM 591;
Contoh:- MAK5911,5921,5931,594!,595l,dan 5961 dapat ditampung dalam satu SPM;
「Nセ@ Nィ。ャセ@ dan 。ョセ@ :.IWl lamp ix::rbcda. "l:i.dak xlapaL tti ld" qn mz 、Z。「ュセ@ セZtQQゥー@ lon sata'SPM ;
('onsob ; - .Jd:AK..S911...59lS. dan 5916 cidak dapa1 セ、。ャ。ュウ。bエ@ SPM.
- Rebpitulasi Buku Penerimaan DA. 05.23
- Rekapitulasi Buku Pengeluaran DA. 05.24
- Realisasi Anggaran Penerimaan (RAP) DA. 05.31
- Realisasi Anggaran Pengeluaran (RAK) DA. 05.32
- RAP dan RAK DA. 05.33
- Daftar Gabungkan Penerimaan dan Pengeluaran Departemen/ Lembaga DA. 05.34
- Daftar Pemeriksaan Terakhir DA. 05.35
- Rekening Koran Bank/Giro Pos
セ@ Daftar Selisih Saldo
3. Pengiriman Laporan Reali.sasi Penerimaan dan Pengeluaran Bagian Anggaran 16 dila1cukan sebagai berikut :
3.1. Bagi KTUA yang sekota dengan Kantor Akuntansi Regional (KAR), langsung dikirimkan kepada KAR setempat;
3.2. Bagi KTUA yang dilokasinya belum dibentuk KAR, langsung dikirimkan kepada BAKUN (u.p. Kepala Biro Perhitungan Anggaran) Jl. Lapangan Banteng 1imur No. 2 Jakarta Pusat.
4. Dalam hal KTUA melakukan perbaikan atau perubahan atas pertanggungjawaban harianlbulanan Bendaharawan Umum KPKN, supaya KPKN yang bersangkutan diberitahukan tentang adanya perubahan tersebut, sehingga KPKN dap.:1t mengadakan perbaikan sesuai dengan adanya perubahan pembukuan dimaksud. Sepanjang mengenai pertanggungjawaban bulanan agar diberitahukan juga kepada Kantor Pusat DJA (u.p. Din:ktorat PBN)
5. Jumlah penerimaan dan pengeluarari menurut ー・ュ「オォオセョ@ KTUA pada DA. 05.35 harus sarna besarnya dengan jum1ah penerimaan dan penge1uaran menurut pembukuan Bendaharawan Umum KPKN pada DA. 05.06 bulan berkenaan;
6. Apabi1a teijadi kerusakan pera1atan komP;Jter hendaknya Japoran tersebut disusun secara manual.
233
PDF Compressor Pro
B. Pembukuanpengeluaran dalamRBKPK. BKPK sesuai dengan kode Kelompok MAK, Sub Kelompok MAK, dan MAK sebagaimana 1ersebul pada Lampiran I ;
c. Pengeluaran pembangunan yang semula dibukukan dalam satu RBKPK. satu BKPK. menjadi beberapa RBKPK, dan BKPK yaitu :
I. Belanja Pegaw:li Proyek, dibukuk:m pada IJKPK 5190, RBKPK 51 ;
:!. Bel:mja Pemhelian Bahan Proyek,dibukubn pada BKPK 5:!90, RBKPK52;
3. Belanja Perjalanan Proyel, dibukubn pada BKPK 5490,RBK.PK 54
セ M Belanja Proyek lainnya. dibukukan pada BKPK 5890. RBKPK UセZ@
5. Belanja Modal. dibukukan pada BKPK 5910 RBKPK 59;
D. Rincian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Negara (Kas Posisi) DA. 05.07 dilakukan perubahan sebagairnana contoh terlampir (Lampiran VIII) .
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERil\IAAN DAN PENG ELUA RAN.
A. Penyusunan Laopran Realisasi Penc:rirnaan Dan Pengeluaran tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku selarna ini, dengan penyesuaian pada Daftar Penyirnpulan Kode RBKPPIRBKPK, Kode BKPP/BKPK. dan Kode セiapOmak@ sebagairnana terlarnpir (Lampiran LX).
B. Dalarn penyusunan, penyelesaian dan pengirirnan laporan tersebut, perlu di1egaskan kernbali h.a.l-hal sebagai berikut :
I. Penyusunan penyelesaian, dan pengirirnan laporan tersebut selambal-lambal-larnbatnya lang gat I 0 bulan berikutnya sudah dikirimkan ke alarnat badanllernb:lga sc:bagairnana tc:rsc:but pada Larnpiran X. dan XI;
.., Pengirirnan lapor:m tersebul disampaikan kepada badan lcmbaga bersangkutan dalam satu kesatuan yang utuh dan tidal.: terpisah. rnenurut model :uau セョエオォ@ yang Ielah ditetapbn. yaitu rncliputi
- Buku Bank/Giro Pos Umum DA. 05.05
- Rangk-uman Pertanggungjaw:ilian Bendaharawan Urnum DA. 05.06
- Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengduaran DA. 05.08
- Buku Polongan Urnum DA. 05.13
E. Tata cara penyelesa.ian pembukuan UYHD/SPM-GU Nihil beban tahun anggaran 1993/1994 supaya dipedomani sural edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-64/ A/513/0592 tanggal 30 Mei 1992 jo No. SE-51/A.5/573/0593 tanggal I 8 Mei 1993 ;
F. Dengan berlakunya surat edaran ini, rnaka rnenjadi tidak berlaku :
l. Lampiran I dan IV surat edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-38/AI990 tanggal 14 Maret 1990 perihal Tata Pcmbukuan Bendaharawan Urnum pada KPKN ;
2. Sural edaran Direktur Jenderal Anggaran :
2.1. No. SE-71/A/513/0692 tanggall6Juni 1992 perihal Penambahan MAP dan MAK Baru.
2.2. No. SE-38/A/573/0393 tanggal 29 Maret 1993 jo No. SE-49/ A.5/573/0593 tanggal 13 Mei 1993 perihal Penjelasan Petunjuk Penyusunan Daftar P6/P7 yang berlalru mu1ai tanggal I Apri l 1993;
2.3. No. SE-57/A.5/572/0693 tanggal 16 Juni 1993-perihal Penyempurnaan Kode BKPKIMAK Tahun Anggaran 1993/1 994
2.4. No. SE-101/A/51/1193 tanggal 10 Nopernber 1993 ー・ イゥィ。セ@
Penuangan Belanja dan Penerimaan Rutin Luar Negeri (MAKI MAP) pada Laporan Kas Posisi.
G. Perubahan program (diskelnya) akan dikirim secepatnya dari Kantor Pusal DJA;
H. Contoh kartu-kartu tersebut di atas (bentuk, ukuran, dan warnanya) akan dikirim secepatnya dari Kantor Pusat DJA. Pengadaan selanjutnya dilakukan oleh masing-masing KPKN sesuai dana yang tersedia.
235
PDF Compressor Pro
LAIN- LAIN
A. Dalam masa transisi perlu dilakukan
I ." Penyediaan satu komputer tersendiri oleh masing-masing KPKN untuk memproses/menampung penerbitan SPM-GU Nihil beban tahun 1993/1994 yang masih menggunakan MAP dan MAK lama. Dalam hal pada KPKN hanya terdapat satu komputer saja,maka penerbitan SPM-GU Nihil tersebut hendaknya dilakukan secara manual;
2. Sistem perubahan (konversi) terhadap MAK lama yang tercantum dalam DIP bantuan luar negeri tahun anggaran yang lalu, yang masih berlaku sampai batas akhir berlakunya bantuan bersangkutan (closing date), hendaklah dilakukan oleh Pimpinan Proyek/Bagian Proyek bersangkutan dan dilaporkan kepada KPKN. Konversi terse but dan penjelas;1nnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XII ;
B. Setelah menerima surat edaran ini Kepala KPKN segera memberitahukan kepada semua Kepala Kantor/Satuan Kelja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek dalam wilayah kerjanya, tentang
I. Perubahan MAK dan MAP
2. Tata cara pengajuan SPP Pembangunan, dengan penjelasan bahwa kode MAK yang digunakan sesuai jenis. sumber dananya, yaitu kode MAK yang digit ke empatnya berupa angka 1 (untuk RM), angk.l5 (untuk RK tahun anggaran berjalan), dan angka 6 (untuk RK tahun anggaran yang lalu) ;
3. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan secara Swakelola (Lembar C), dengan penjelasan bahwa tanda bukti pengeluaran agar dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaannya yaitu gaji/upah, bahan, peljalanan, dan lain-lain ;
4. Pembuatan dan penyampaian konversi MAK tersebut butir A.2.
C. Tata cara pembukuan Bendaharawan Umum pada KPKN tetap berpedoman pada surat edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-38/Nl990 tanggall4 Maret 1990, sepanjang tidak diatur lain dalam surat edaran ini ;
D. Sistem pembayaran dalam pelaksanaan APBN oleh KPKN tetap berpedoman pada surat edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-39/ Nl990 tanggal 14 Maret 1990, sepanjang tidak diatur Jain dalarn surat edaran iru;
Diminta agar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran mengawasi pelaksanaan surat edaran ini .
Demikian untuk diperhatibn dalam pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Anggaran,
Benjamin Parwoto
Tcmbusan disJmpJikan kepada Yth I. Menteri Keuangan RI. sebagai laporan ; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ; 3. Kepala Badan p・ ョ セ 。キ。ウ。ョ@ Keuangan dan Pembangunan ; 4. Sekretaris Jenderal Dep:memen Keuangan ; 5. Inspektur Jenderal Depanemen Keuangan ; 6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depanemen Keuangan : 7. Semua Sekretaris JenderJI DepJrtemen/Lembaga; 8. Kepala Badan AkuntJnsi Keuangan Negara ; 9. Kepa1a Badan Pe1ayanan Kemudahan Ekspor. dan 1ahan Data Keuangan ;
10. Sekretaris Direktur j・ ョ、 ・セ 。Q@ Anggaran ; 11 . Semua Direktur di 1ingkungan Ditjen Anggaran : 12. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Anggaran ;
237
PDF Compressor Pro
LAMPlRAN I SE DJA NO. SE·ll/A/51/0194 TGL RVjZオセッ]ゥ@ iセ@
DAITAR PERKIRAAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN TERHITUNG MULA! TAHUN ANGGARAN 1994/1995
Kei.MAP Sub. Kcl Kodc NAMA . PERK IRAAN I r・ォZセー@ MAP/ MAP BKPP BKPP
01 Prndapatan Pajak
0110 PajJJ.: Pcnth:L<ibn HpセI N@
0111 Pl'll I':L'-11 21. 0112 PPh Pasal 22. om PPh. p。N\Zセャ@ 22 lmpor. 0114 PPh PJ.S:II 23f.!6. OilS PPII PJSJI 25129. 0116 PPh at:IS Bunga Dep<:ll'ito. 0117 Fisk:l! Lu:u- Nc,eri. 0119 PPII BcrJ.S:II dari SPM Nihil.
0120 Pajak Pcnambwn NihiVPaialc Pcnjualan l:l:u-Jnt Mcw:lh fPI'NIPPn BMl.
om PPN Dalam n」セ・イゥ N@
0122 PPN lmpor. 0123 i'Pn BM D:J.Iam Ncgcri. 0124 PPn BM lmpor. 0129 PPN I PPn BM セ]Zjj@ dari SPM Nihil.
0130 Pajak-pajak Llinnva. 0131 Bunga Penagihan Pajak L:lllgsung. 0132 Pajak Langsung Llinnya. 0133 Su m・エ・イセN@0134 Bra l・ャZオセァ N@
013S Sunga Pcnagihan P:ljJJ.: Tidak lZQQQセウオョァN@0139 Pajak Tidak L:lllgsung Lainnya.
PQセP@ Pajak Bumi dJn Bantunan·fPBS) 0141 PBB -PcdcSJJII. 0142 PB B · Pcri:OI:Lan. 0143 PBS • Perl.:ebunJn. '014-l PB R · Kchutanan 014S PBB • p・ョZオMョ「。ョァZセョN@PQセY@ PBB · Lainnya.
02 Pendapatan Bu. Cuk.ai dan PunJ!ulan Ekspor
0210 p」ョ、。セ。エjョ@ Sea Masuk. 0211 Sea Ma.,uk dJn Be a Ma.,uk t。ュ「jィZセョ N@
0218 Sc3 Masuk bera.,JJ dari spセi@ Nihil. 0219 PcndapatJn Pat'CJn L:linnya.
PRセP@ Pcndapatan Cuk:li 0221 Cukai TcmbJJ.:au.
'·• PセRZA@ Cultai Gula. 0:!:!3 Cukai Bir. 0:!24 Cuk:li Alkohol Sulin&an dan Cubi Min yak tZオセ。ィN@0:!29 Pcndapaun Cuk:li L:Unnya.
238
112
Kd.MAP Sub. Kel Kod.:
/K.:bp MAP/ MAP
naセia@ PERKIRAAN BKPP BKPP
02 • 0230' Pendapat:lll pオョセオエZオA@ Ebpor. 0231 Pun,ut:u! Ek.<por d:111 pオョセオエZオセ@ Ek.<por Tamb:lh:m.
• O.' Pendapatan Min:rak Bumi dan Gas A lam
PセQP@ PcndapatJn Miny:llt Bumi dan Ga., A lam. OJH l'cndapatJn MmyJJ.: Bum1.
0312 Pcndapat:u! Ga.• AIJm. I
OJD Pendapatan PenjuJIJn Bwn Bab.r Minyak. 0319 P(ndapatJn MinyJJ.: Bumi 、Zオセ@ GJs Alam Lamn'a.
セ@ Pendapatan Prndidikan
セQP@ p・ョ、。ー。エZオセ@ p・ョ、ゥ、ォZオセN@
0411 Uan! p」ョゥャゥ、ォZセョN@0412 uZオセA@ Uji:111 Ma.•uk. k」ョ。ゥャエZオセ@ Tingkat. u:m Akhir Pcndidik:m. 04D Uan! Ujian untuk m・ョェjiZセセセォZオセ@ PrJJ.:tck. 0419 Pcndapat:lll Pcndidilt:m l。ゥョョセᄋ。N@
0480 Pendapa1an Pendidikan Sw:ul.lna. 0481 Pendapatan Pcndidik:111 Swad:ma.
05 Pendapatan Prnjualan, Sewa. dan Ja.• ..
OSlO PenjuJ1:111 Hasil ProduksiiS•=· OS II Pcnjual:111 Hasil PcnaniJn!Perl.:ebunJn. OSI2 Penjualan Huil PetcmJJ.:an. OSI3 Penjualan Hasil p」イゥォZセセセ。ョN@OS iセ@ Penjual:111 HJ.Sil Sit.un/Ra.rnpJ.SJII. 0515 Penjualan ObJI-obaun d:111 Ha.\11 F:un1a.'i Lamnya. 0516 Penju:l.lan Penerbit.lll. Film. dan Ha.,il cュNォZオセ@ Lainnya. 0517 Penjual:111 Dokurnen·Dokumcn p」ャ、ZセセセセZュ N@
OS19 Penjualan Lainnya.
OS20· Pcnjual:111 Asset Tetap 0521 PenJualan Rum:lh. Gedung. bZセセセァオョZオセN@ d:m Tan:lh. 0522 Pcnjual:111 Kenda.rJJII Bcrmo1or. 0523 Penjualan S(w:a-Beli. 0529 Pcnjualan Asset Llinnya ケ。ョセ@ bHイャ・「ゥィOkオセ。ォOAjィ。ーオLゥNZ。Nョ N@
0530 Pcndapat:lll Sewa 0531 Sc.,.·a Rum:lh Dm:u/Rum:lh 1'\cgcn. OS32 Se.,. a Gedung. b。ョセオョZュN@ gオ、Zセセセァ N@
0533 ·se .... ·a b」ョ、。Mセョ、。@ Bcrgcra.k. osw Scwa Bcnda-bend3 TJJ.: Bcrgcrak lamnya.
*) Khusus untuk DJA Pus:u
239
PDF Compressor Pro
1/3 1/4
Kel.MAP Sub. Kel· Kodc
1 Rekap MAP/ MAP
NAMA PERKIRAAN
BKPP BKPP
Kei.MAP Sub. Kel Kode
/Rebp . MAP/ MAP NAMA PERKIRAAN
BKPP BKPP
-.--:-_;=-
0540 Pendapatan Pendapatan J I.S3 I. • 07 Pend a paun lnnstasi 0541 Pendapatan Rumah Salr.it dan lnstansi Keschatan Lainnya. PUTセ@ p・セ、。ー。エ。ョ@ Tempat HiburanfTaman/Muscum. 0543 Pendapatm Sur:u Keter:mgm. Vis:IIP:!Spor dan SIMISTNKI
BPKB.
0710 Pendaeatan dari iョカ・ウエZセNL[N@ -
0711 Bag tan Laba dan Bank I BUMN. 0712 Penjualan ln•c>ta.,j Permanen. 0713 Peluna.an Ptutan!!.
0544 Pendapatm Senifilc:u Pendaftar:m t:mah. 0719 Pendapatan Lainnya dari iョカ・ ウエ ZセNL [ N@
PセTU@ Pendapatan H31t d:m Perizinan.
0546 Pendapatm s・ョセOャH。イ。ョエゥョZiiBp・ョァ。キ。NL。ョOpセュセイゥォウ。。ョ N@
PセW@ Pendapatm Ja...a t・ョ。ァ。Oj。セ@ Pekerjaan.
0548 Pendapatan Jasa Kmtor Urusan Agama.
0549 Pendapat:m Ja...a Band:u-a Udara dan Pelabuhan.
0550 Pendapatan Ja.,a II 0551 Pendapatan ja...a Lcmb:>!!:l Keuangan IJa.,a·Giro
BendaharawlUl). PUUセ@ Pendapatan 1ur:m Hasil· Hutan/Hasi1 Laut. Royalti dan
Dendanya. 0553 Pendapat:mluran Lclang untuk F31tir Miskin. 0554 Pendapatan Jasa Kantor Catatan Sipil. 0555 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak-pajak Nepra dengan Sum
?aks-:1. 0556 Pendapatan Uang Pew3f!ancgaraan. 0559 Pendapatm Jasa Lainnya.
• 0560 Pendapat:m Rutin dari Luar Negeri 0561 Be.1 Visa dan Paspor. 0562 Bea Konsuler. 0563 Bea Maritim. 0564 B ea Pemcriksa3n. 0565 Bea Lcgalisasi dan Pembuat:m.Surat Keterangan.
. 0566 Be.1 Lcgalisasi Sur:u-surat Perda!!angan . 0569 Pendapatm Rutin L.linnya dari Luar Negen.
08 Ptndapatan lain-lain
0810 Pendaeatan dari Penerimaan Kembali Bdanja I
Tahun aョセRZQエ。ョ@ He!] alan. : 0811 Pcnenmaan Kembali b」 ャ ZセNョ ェZ^@ Pegawai Pu,at. PXセR@ Pcnerima:m Kcmbali Bcl:mja Pcgawai Uacrah 010nom. 0813 Pencrimaan Kcmba.Ji Belanj:l Pcnsiun. 0814 Pcnerimaan Kemt>.Ui Bclmja Rutin Lainnya. 0815 p・ョ・ イゥュ ZセN。ョ@ Kemba.Ji b・ャZセNョ ェ 。@ p・ュ「ZセNョァオョ。ョ@ Rupi:lh Mumi. 08-16 p・ュ「」エオ ャ ZセNョ@ p・ュ「オォオZセNョ@p・ュ「。ケZセイNセョ@ sオ「セゥ、ゥ@ Paj31t (PPNIPPn·
BM. PPhJ. 0817 Pembctu1an Pembukuan Pembayann Subsidi Bn Masuk.
0820 Pendaeatan dari Penerimaan Kembali Bclania Tahun Ann= Y:m2 l。ャセN@
08:!1 Pcnerimam Kcmba.Ji Belanj:l Pe1aw:U pオセᄏ N@
0822 p・ョ・イゥ ュZセN。ョ@ Kemba.Ji Bclanj;a· Pegaw:U Dacrah Olonom. 0823 Penerimaan Kcmbali Bctanj;a Pensiun. 0824 • . Penerima.an Kemba.Ji Bclmj.;a Rutin Lainnya. 0825 Pcnerimaan Kcmbali Bclanja p」ュ「ZセNョァオョ。ョ@ Rupim Mumi. 082& Pcmbctu1an p」ュ「オォオZセNョ@ Pcmbarann Subsidi Paj31t (PPN/PPn
BM. PPh). 0827 . Pcmbctulan Pcmbukuan.Pcmbayann Subsidi Bc;a Masuk.
0880 Pend:>patan Lain-lain Swadana 0881 Pendapa1an uゥョMャ。セョ@ sキ。、。セ@ L l ..
0580 Pendaeatan Peniualan. Sew a. dan Jasa Swadana ; 0581 Pendapatm Penjual Swadana. PUXセ@ Pendapatan Sewa Sw:ld:ma. "
0583 . Pendapat:m. Ja.o;., s .. ·adana.
.,
06 Pcndapatan Kcjaksaan dan Pendil:m -
0610 p・ョ、。セ。エ。ョ@ Kejalcsaan dan Peradilan. .
0890 Pend;apatan Lain-lain 0891 Pencnmaan Kemba.lt Pmckoi/Um! Muk.l G:lji. 0892 Pcndapatan Deneb Ketcrl.vnbatan Pcnyclcs.U.ln Pckcrjaan. 0893 Pencrima.an Kcmbali/Ganti-rugi 。オNセ@ Kcru!ian ケ[オセァ@ Diderita.
I oleh Nc1an.
0894" p・ョュュZセN。ョ@ Kcmba.Ji Pcrhitungan Sisa Lcbih Sub5idi Gaji PNS 00 bcrdas»bn SPM Nihil KPKN .
0611 Lcplisa.'i T:llld:>. Tmgan. 0899 Pcndapa1:an aョオセ@ Lainnya. PVQセ@ Pen!!esah:lll Surat di Bawah Tan!!an. 0613 Uan!! Meja (Lcses) dan Upah pad a Panuera Bad an Pengadilan. 0614 Hasil Denda/Denda Tilang dan Scbagainya. 0615 Ongkos Pcrlcara. 0619 Pendapat:m Kejaks.:l:m dan P"cradilan Lainnya.
*) Khusus untuk DJA Pusat *) Khusus untuk DJA Pusat
240 241
PDF Compressor Pro
115 l/6
Sub. Kd Kode MAP/ MAP
NAMA PERKIRAAN
BKPP
Kei.MAP Sub. Kcl-Kode
I Rekap MAP! MAP
NAMA PERKIRAAN BKPP BKPP
pセョ、。ー。ャ。ョ@ Pembangunan. 1050 Penerimaan Potonean PFK Amal Scdekah 8 Bulc.an Islam. 0910 I Pendapat:m B:mtuan PrOl!r:lm. 1051 Pcnerimun Potongan PFK Amal Sedd:a.h B dari
0911 Pendapatan d:Uam r。ョセセ。@ PL 480. - SPM-KPKN. PYQセ@ P.:ndapatan B:mtu:m Progr= yang Dirupiahbn. 10.52 Pencrima.:111 Potongm PFK Amal Sedekah B dari
HIYセHQ@ I Pendaoatan Bantu:m pイッ|B・セ@ iPBPl. SPMU D.O.
PYセQ@ PBP • l'emboaya:m L:mgsung 1 PL 1. 1060 Penerimaan Potonean PFK Gaji PNS D.O dari PYセQ@ PBP · L:uer of Credit ILC 1. SPM Nihil KPKN. HQYセNG@ PBP · rセセ・ョッョセ@ Khu>US 1 RK l. ャャGャセセ@ PBP · pセョァァ。ュゥZュ@pセュ「ッ。ケZオョ@ Pem.l.lhuluan oPPo.
1061 Penerimun Potongan PFK Gaji PNS D.O dari SPM Nihil KPKN.
O'J.;(\ t Pcndaoaoan oィャゥセ。ウッ@ dan KrcJn Koon.:Nal Luar nNZセBGG@09.'1 l'endapat:m o「ィセ。Bゥ@ Luar AGセァ・ョ N@
09" Pendapa1an Kredit Komersial Luar Negen. ·'-
1070 Penerimun Potonean Wesel Pemerinta.h (WP). 1071 Pencrimun Potongan WP dari SPM-KPKN. 1072 Pcnerimaan Potongan WP dari SPMU D.O.
()C).l0 I Pendapatan Hib:th. セi@ Pendapat:m Hibah Luar Negeri. セセ@ Pendapat:m Hib:th D:Uam Negeri.
1080 Penerimun Reimbursement dalam rangka ?refinancing CPP) dan PFK-B UN Lainnya.
1081 Penerimun Penggantian UYHD-PP bcnsal d.ui 0950 I Pendaoat:m PinJ3111:11l D:Uam Neeen. setoran sisa UYHD.
0951 l'e.tdapat:m Pinj=:m dalam l'egeri. 1082 Penerimaan reimburscmentlpenggantian 0951 Pendap:uan o「ャゥァ。Nセゥ@ dalam l'<cgcri. I PFK-PP dari PPHLN.
0960 I Pembctul:m Pembuku:m Bclania Pemb:meunan BLK 0%1 Pcmbctulan Pembuku:m llelanja Pemb:mgunan.
1083 Penerimun Pennantian UYHD-PP bc::asal dari SPM-GU Nihil (Pengesalwtl.
Pinj3111an BLN. PEセ@ Pembctulan Pcmbukuan Bel. Pemb. Hibah LN.
I 1084 Penerimun dari Rck. KPKN lte Rek. BUN sebaga.i
penggantian aw pembayann sisa ltontnl:: elts 101:111 Bcland.l.
10 I I Penerim:a:an Perhitun2an fゥィセォ@ k・エゥセZ。@ IPFK 1.
1010 Penerimaan Potone:m PFK I 0 <;<. Gaji.
108.5 Pcnnantian dana dari Relt. KPKN lte Relt. BUN aw pembayaran ltepada PPHLN It arena adany:a pcmbayann in-<li&ible .
lOll Penenrn:a:m Poton£an PFK 10 c:<- Gaji PNS pオウZセエ N@
QPQセ@ Penerim.un Potong:m PFK 10 <:;. Gaji PNS D.O. dan 1086 Pencgantian dana dari Reskus ke Relo:. BUN karena
Rwus ltosonJ. spセili@ D.O. , 1087 Pennantian dana dari Rcnkus ltc Relt. BUN bren:a
QPセP@ I Penerimaan Potonean PFK セ\Z\@ Pcn,..un. pre-fillanciD& Rcltsus.
QPセQ@ Penenm;un Potonpn Pt-'K セ@ <i Pcn"un 、Zセイゥ@ spセi ᄋ ᄋ kiGkZM^ N@ 10 1090 Pcnerinw.n Poton1an PFK Uin-Lain. 10.\n I Pcn.:nm;un pオエオョセ。ョ@ PFK Hera' hオャッセ N@ 1091 . Pencrimaio Poloo&an PFK Lain-laiD.
1031 Pcnenrn:aan Potongan PFK lkra.' llulog 、セイゥ@ spセセᄋkiGkn N@ 1092 Pencrimaan Potoncan PFK Tabunsan Wajib Aojセ@ Penerin=n Potong:m PFK b・イ。Nセ@ Bulog dari spセエャャ@ D.O. I
Penamahan PNS PusaL
10-lO I Penerii!Ullll Potonean PFK A mill Sedcbh A t hlarrao. QセQ@ p」ョ」ョイョZセZセョ@ Potongan PFK Amal s・、セセZゥィ@ A d;m SP:o-t.KPKS.
1093 Pcncrimaan· Potoocan PFK Tabuncm Wajib Penamahan PNS Da.enl\ Otonom. . -
セセセ@ PeiKf!m.un pッエッョセZュ@ PfK Amal Scdclah A dari spセiャ[@ D.O. II ,. Pcncrimun Kirinwl U1111 dan PtmiDdahbultum lniCtll KPKN.
lllO Penerinw.n Kiriman Uanl. 1111 Pencrimun Kirima11 Uanc Anut KPKN.
1112 Pencrimun Kiriman Uan& dari Kmtor Pusat DJA ltc KPK..'I .
*) K.husus untuk DJA Pusat *) Khusus untulc DJA Pusat
242 243
PDF Compressor Pro
Kd.MAP Sub. Kel Kode
I Rckap MAP/ MAP
BKPP BKPP
II · 1110 • lll.l
• 111-l
• 1115
i 120 II セi@
• II::!::!
• II ::!J
• 111ol
• II ::!5
• 1116
ll.lO 1131
1131
1133
IIJ.I
1135
I:! 1::!10
1:!11 1:!1::!
1:! 13
1::!10 1:!:!1 1:!21 1223
1:!30 1231
*) Khusus untuk DJA Pusat 244
1n
NAMA PERKIRAAN
pセョ・イゥュ。。ョ@ Kiriman Uang dari KPKN ォセ@ Kantor Pusa1 DJA. pセョ・イゥュ。。ョ@ Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJA ke Rekening BUN. pセョ・イゥュ。。ョ@ Kiriman Uang dari r・ォセョ ゥョァ@ l:llJN ke K:unor Pusa1 OJ A.
Penerimaan Kiriman Liane dalam r。ョセ「@ rL ᄋ ォセョ ゥョセ@ Khusu'. pセョ・イゥュ。。ョ@ Kiriman Uang dari rセォ」ュョセ@ Khusus ke KPKN (berda.=kan spmMlsOspセi M g u@ ャウゥOspセヲ@
p」ョァセ。ョエゥIN@
p・ョ・イゥュZセjョ@ ャNZゥイゥュZセョ@ Uang dari r・ォセュョァ@ Khusus l,· Rekening DJA 500. Penerimaan Kiriman Uang dari r・ャZ・ョゥョセ@ Khusus ke Rekcning BUN. P.mabclulan Pembukuan p・ョセ・ャオ。イ。ョ@ pセョᆪァ。ョエゥ。ョ@
dati Rd:enin' Khusus. Penc:rimaan dati KPKN ャセ@ Rei.:. OJ.>. 500.fXJO.t:OJ 「」イセ\ZオゥZ。ョ@ SPM Pengg:uni. pセNQ・イゥュ。。ョ@ Kiriman Uang an1ar rセォ・ョ ゥョァ@ Khusus .
Penerimaan Pemind:lhbukuan lmem kpkセ N@
Pemind:lhbukuan dari Bank Tung gal ke Bank Operasional II dan sebaliknya. Pemind:lhbulcu:ut dati Bank Operasionalllll ke Banl oー・イ。Nセゥッョ。ャゥゥゥOiv@ dan !lebalikn)":L Pemind:lhbulcu:ut dari Rckcning Gabung:u1 ke Uank TunHaV Bank Opersionall. Pemind:ahbulcu:ut dari Bank Tunn;aVBank Opera>ional 1111 QZセ@Senlr.ll Gim'Senlral Giro Gabungan dan sebalilnya. Pemind:lhbul.:uan dari Bank Operasional V l.: Bank tオョセセ。v@B:utlc oー・イZセsゥッョ。ャ@ I.
P.:neri= Tr:utsilo Pencrimun Transi1o T:lhun Anel!aran bセ。ャ。ョ@Pc:nerimun Pcngembali.m UYHD Ru1in Peneri= Pengembali:ut UYHD Pemb. !.>ana Ruriah
Pcncrimam Pengcmbalian UYHD Pemb. Dana Bantuan Luar Ncgeri
Pcnerima.:ut Tr:utsilo Tahun Anuaran yZオエセ@ Lalu Penerirna.uJ Pengembalian UYHD Ru1in. Pcnerimaan Pengembaliu. UYHD Pemb. Dana Rupiah. Pcnerimaan Pcngembalian UYHD Pemb. Dana Bantuan Luar Negeri.
Penerima.an Ku Bendahanwan Swadana. Penerimaan Ku Bendaharawan Swadana.
D.U"TAR PERKIR-\A:\ BEL-\:\JA DA:\ PE..'iGELuARA.N SO!'\ ANGGARA."l TERHITL":\G セヲャlai@ tNahオセ@ A.;'iGG.AR.AS 199-Vl995
1
k、Nセiak@ Sub. J.:d k」セ\ォ@il·kbr MAl\• 1-IAI\ NAMA PERKIRAAj\;
BKI'I\ BKPI\
セi@ Brianja ヲGAMョLNNセョウゥッョ@5110 5110 Gau セ@ Tunjanpn.
UQセP@ T unjangan ber:ls. セQセP@ UQセP@ hッッ\イNセョオイョN@ GBセM lembur cbn l:lin-btn. 5160 5160 Beianp ー・セ。NLNᄋ。ゥ@ bセ N@ aョイセN@ 16. :"170 !Hbnja Pmsiun.
セjゥA@ Peli.<JUD >ipll セ@517: l'en.•ttm SJpil dJCr.lh otonoru. セᄋセᄋ@ P:ns1un pej3b31 . . '-·" UQ Wセ@ PenMun ABIU/Polri. 5175 T WlJ311!!3n \"cter:ut. セQWV@ Tun.tangan perintis ktmerdekun. 5177 li:ut!! iudセセuN@
Slt;O 5180 Bri:anja Ptta,..3i SW"ad:ana. 5190 5190 Bebnja hp.-ai Proyek CBPPJ.
5191 BPP p・ュ「ゥ。セセ@ rオーゥセ ᄋ mオュゥ@ Cllt.f). • 519: BPP BLN Pcmbiay;aan Unfsunl CPL1-• 519:; BPP BLN Lcu.er of Crcdil iLCJ. · • 519-: BPP BLN Pembiay;aan Pcnd:ahuluan CPP).
5195 BPP BLto: IW:ening Khusus CRK) Tabun. Angg;nn Bajalan..
5196 BPP BL'IiiW:cniA1 Khosus (RK) Taium Anuonn YanJI...alu.
51 .5110 Belanja B1r.111¢lelanja Lain-lain • .5110 KtpcriUJD Jdwl..Jwi Perbnrono . .5:..."'0 IJJ,-nur;, kantal. .5130- Lmu- day a 、。ョセ@51-W Lauk-Jiauk. 5.150 Bcb.aja banDJ bia:lain.
S:60 Belzng RDtiD LaiD-lain Baci:m Anuarzn 16. 5161 セt・「ゥウゥdセ@.516: Pmgelaana Tat セcョ。ョャ「N@.5::63 hnliJihaa -IIIIL .516-4 }LQ J1C21!Un1Sa11 rUaDD!f Us !lepra
pada SelllnJ gセオ。ャ@ Giro セjZュN@sZA「セ@ Ju.a pcapnzsu kiriman pabc.:m olcb
k。ョセ。イ@ Pos dan Giro.
*) Khusus unruk DJA Pusat
118
245
PDF Compressor Pro
lJ9 UIO
Kei.MAP Sub. Kel Kode I r・ォZセー@ MAK/
MAK NAMA PERKIRAAN
BKPK BKPK
Kei.MAP Sub. Kel Kode
/Rebp MAK/ MAK
NAMA PERKIRAAN BKPK BKPK
-
Uセ@ 5:!60 5:!66 jオZセ@ p・ュ「。ケZセNイNセセセ@ Pensiun melalui Kantor •· Pos dm Giro.
55 Belania Subsidi I Bantuw. 5550 5550 Subs1di Lain-lain.
5267 p・ョセ・ャオZセNイNセセセ@ b・「。セ@ Pono. 5:!69 Bel;mja Rutin Lainnya b。セ N@ aョァァZセNイNセセセ@ 16.
5:!80 5:!80 Bel;mja B=!! sセ\ᄋ。、。ョ。N@
5560 Subsidi/B;mtu;m b。セ N@ An223r.l11 16. Rutin. 5561 Subs1di Miny:llc . 5562 Subsidi Pajak Penghasilan.
S290 5:!90 Bdanja pエュセャゥ。ョ@ Bahan Proytk IBPBPI. 5563 Subsidi PPNIPPn BM Non Bamu;m Proyek. 5:!91 BPBP Pembiayaan Rupial\ Mumi (R.MJ. -.....
• UZAYセ@ BPBP Pembiayun l...lngsung (Pl) . UUセ@ Subsidi Bea Masult lmpor Non Bantuan Proyek. 5569 Subsidi!Bantu;m Rutin lainnya b3g. Angg. 16.
• • UセYS@ BPBP BLN Leuer of Credit (LCl . • 5:!9-l BPBP BLN Pembiayaan Pcndalluluan CPPl. !
5:!95 BPBP BLN Rekening Khusus <RK) Tallun Ann= b」セ。ャ。ョN@
5296 BPBP BLN Rekening Khusus (RK) Tahua Anrgaran Yanc UJ11.
5570 Subsidi!Bantuan b。セN@ aョオ。イNセョ@ 16 p・ュ「Sョセオョ。ョ N@
5571 Subs1di Ha.rga Pupuk. 5572 Subsidi Harga Benih. 5573 Subsidi Harga bオョセ。N@557-l Subsidi Biaya Opera.,i. 5579 Subsidi!Bantuan Pemb. Jainny3 Bag. Angg3. 16.
-53 Bebnja Pemdibarun. - S6 Subsidi!B;mtuan Daerall Otonom.
5310 5310 Pemelilw=l cedua! l:;mtor. - 5610 Subsidi!Bantuan D3erall Otonom untuk Non·Bclanj3 USセP@ Pemclihar=l Runl:lb Dinas. Pcga"·ai.
5330 Pernclihanan Kendu:wl Bcnnoux:
535(1 Belaaja p」ョ・ャセ@ lain-lain.
5360 5360 Belaaja Paneliharun Ba1. Anuaru 16.
5611 Subsi.:li!Bantum D3crall Otonom untuk l:lelanj3 Pegawa.i.
5620 Subsidi/B;mtu:lll Dacr3h Otonom untuk Non-Bclanj3 Peu"·ai
5380 5380 Balaaja l'andilw'un Swadana.
54 セ。ョj。@ セ。ャ。ョ。ョN@-
5410 5410 Belanja Pujalaaaa Din as 8 iasa.
5621 SubSldr Daerall Otonom untul: Pcnyclengga.r3an Dcscntralisasi. セ@ -
5622 Subsidi Daerah Otonom untuk Pcnyelenu3raan Dckonscntrasi dan Pctbantuan.
! 5420 Bclanja Pujalaaaa Dinas Tet.ap. I 5623 Subsidi Daerah Otonom umuk Pemneemb:lll g:lll
5460 5460 Belanja pオェZu。]セ@ Bag. Anuaran 16.
5480 5480 Bdanja Perjalaaan Swadan;a.
lnstitusi.
: UVセMャ@ Subsidi!Bantuan Pembiaya:an Penyelenggilla:ut Sekolah Dasar.
5490 5490 Belanja Perjalanan Proyelt ヲbp・セN@ Pl. 5625 Subsidi!Bantuan Bia)·a Ope1':15ional Rumall -
5491 Bl'uj. P Pembiayaan Rupiah Mwni HセiiN@• 549:! bp・セN@ P BLN Pembiayun l...ln1suag (Pll.
S.Wt Umum Da.erah (SBBO-RSUD). 5626 Subsidi!Bantuan Penzcmbangan dan p・ュ」 ャ ゥィ。イNセ。ョ@
• S49J BPerj. P BLN l.encr of Credit <LCL • 5494 BPerj. P BLN Pembiayaan Pendalluluan CPPl .
I • I
5495 BPerj. P BLN Reltenin1 Khusus (RK) Tallun I Anu:nn Berjalw. I I 5496 BPerj. P BLN RekeninJ Khusus (RK) Tallun Aau=
I Yan1 Lalu.
Obyd: P:m"·isata Durall <SBPP-OPD). 5617 Subs•di!Bmtll.lll uウ。ャャセ@ Pcna.rnban1an Dacrall. UVセY@ Subsidi Daerah Otonom uruult Belanja Non
Pega"·ai lainnya.
5630 Bantu an Pemb:uaunan DJerall lneres (BPDI l Pol:ol.: Ruoiall Mum1.
5631 lnprcs Dcsa. 5632 lnprcs d・ウセ@ t・イオョァイセHidtjN@
5633 lnpres. Dati II . c-, 563-l lnpres Dati I.
Uセウ@ lnpres Seltolah Dasar (50).
•) K.husus untuk DJA Pusat 5636 lnpres Pcngcmbangan Sanna Keschatan.
246 247
PDF Compressor Pro
Ull
Kel.MAP Sub. Kd Kode
I Relcap MAK/ MAK
NAMA PERKIRAAN BKPK BKPK
5640 B :lll!IWI PembaD gun an Daerah In pr-es ( B POl)
Ul2 Kel.MAP Sub. Kef
I< ode /Rebp MAK/ MAK :\A:O.IA PERKIRAAN
BKPK BKPK Pcnunjang RupWI Mumi.
5641 BPDI- BdiliJa Pegawai. 5642 BPDI- Bclaaja Banog. 5643. BPDI- Bclaaja Perjalanm. 5644 BPDI - Bclaaja Pemb. Non ᄋmセ@ 1ain-1.lin. 5645 BPDI- Bcbnja Modal
57 5730 573-J p・ョセ・ュ「。ャゥZャャャ@ Pend:lpat:lll PPNIPPnBM bcrd=rk:lll SPM· KPK:'\ tSKO Biro KeuJng:lll d・ーSイャ」ュセョ@ Keu:lllg:lnl.
5735 Pengembalian pend3p3tJn p3j:U: I:Unny3 bcrd:J.SMI:an SPM-KP dm KPP/Kanwil Ditjen Pajali:.
56-l9 BPDI - Bcl:mja Penunjang lain.nya.
5650 Banttwl p」ュ「ュセ@ Daerah Noo-lnE: 5651 B:aawan Procram Pengembaogan Wlhyah (PPW). 5652 Bantum Procnm Opensiooa1 dan Pernelilwaan
5736 Pen¥embali:lll pend3p3t:Ul PBB berd:ISMk:lll SPMKP·PBB dm KPP-PBB.
5739 Pembetul:lll Pembuku:lll Pend3p31:lll Subsidi P:1j:1k (bcr:J.S.ll dm SPM Nihil).
Rumab Sakit (POPRS). 56SJ B&IIDWI Procram セLiuwi@ Pasar.
5740 Pen2embali:1n セョ、jejiZャャャ@ Be:1 MJ.-uk/BcJ M3.'uk T:lmb3h:ln. Cubl. d:ln eun2Ut:ln ・ォセセイエ・オョ」オエZャョ@ ebr>e>r t:lmb:lh:ln.
5660 Bantuaa Panbans-Daenh dari Peoerirnaan PBB. 5661 Pcmbap.m Hasil Pc:Derimaaft PBB uatulc Dati I.
5741 p・ョQ・ュ「セゥZャャャ@ pend:lpat:lll be a ffi:l.'Uk/bc:l m:uuk tMnb31uo berduMk;uJ SPM-KB dm KINS·BC.
5662 Pembqia.a Hasil Penerimaan PBB lftulc Dati II . 5663 PerabaPaa Hasil Peoerimun PBB 11.11tuk Upah Pun gut. 5664 Perob:acian Hasil Penc:rimua PBB bapan Pcmerintah
PUS¥ :rmc dibapbD aaml: セ@ tencntu.
5670 BantlWll'aDbatmmm Daerah iョセ@ BLN. 5671 C3d&gan
• 5672 lnpa:s BUI deDpn uu an PL. • 5673 lnp-es BLN dalpn uu an LC..
UWNZセ@ Pengembali.111 pend:lp3t:lll bc:l m:J.Sulclbc:l m:uuk tMnb:lh.ln bcrd:J.SMk:lll spセiMk@ dm Bapeksta Keuang:lll.
5743 Pengembali;uJ pend:lpata.n bc:l m:J.SulclbcJ m:J.Suk tMnb:lhan bcrduMk;uJ spセiMkpkNBG@ (SKO Biro Keu;uJg:lll Dcp3rlemea Keuang:lll).
UWセ@ Pengembali:lll pendap.;uan cuk:U bcrd:J.SMk:lll SPM·KC d3ri I KlNS-BC .
• 5674 i。セ@ BLM deacaa wa an PP. 5675 iョセ@ BLM deucan uu an RK Tahua aョオセ@ Berjalan. 5676 iョセ@ BLN dcngm uu can. RK Tahun Anuan.n Y:llll blu.
5745 Pengembalian pungul:lll elcspor/pungut:lll elcspor t;unb3haa bcrda.sarbn SPM-K bセー・ォウエ。@ Keuangan..
57-19 Pembctu1.an Pembuku:lll Pendapatan Subsidi Bea Muuk
57 Angsun.a huw!g. buap. biaya lainnya dan pcngembaliaa pendap4UD.
• 5710 PcmtUya.aa Ptmbayann HIIWig Luar Ncgeri .
(bcrasal dati SPM Nihil). .5750 Peneembalian p・ョ、。セSエ。ョ@ Bukan P:1jali: Tahun aョオ。イNセセセ@
Benal:lll.
5711 Angscan Huuag LuM Nczeri. 5712 Buap Hutanc Lur Negeri.
5751 Pengembalian pendapatan buk:lll pajali: bcrd.uarkan SPM-KPK.'J.
: 5713 Bi.tya cba Kcw3jiban Lainnya tセー@Huuag l.aar Negcri.
• 5752 Pengembalian-pendapatan bukan p:1jali: bcrd:uarkan SPM Dit . TUA.
• sno セ@ pセ@ HIIWit: rn.Iam Net:eri 5721 Anpana H-e Dalam Negcri.
' • 5753 Pengembali:lll pend:lp31.lll d;ui invest:ui bcrda."Mk:lll sセヲ@ Dit. TU.-\.
.5722 Buap H-s rn.Iam Nqm .
.5723 Bi.tya cba Kcw3jiban Lainnya T ahadap hセd。セ@ rniam Neceri
5760 Peneembalian PendaDJI:lll Bubn P:1i:U: T:lhun Anu:1ran Y:llle 1.!1.1!.
57:\0 p・ョエセゥ。ョ@ Pcudapmn PajU. 5761 p・ョァ・ュ「セゥZャャャ@ pendapal:lll buk:lll p:1j:U: bcrda."Mbn SPM-KPK.-..;.
5731 p」ョセゥ。ョ@ pセ@ PPb bcrda.satbn SPM-KP dati KPPfXanwil Ditjcft PajU.
UWSセ@ Penccmb&li.aa セ@ PPNIPPnBM bcrdu.arlln SPM·KP cbri KPPIK.aawil Ditjcn Pajak.
5733 Pen gemb.ali:m Pmdapa.tan PPNIPPnB M bcrda.sar\:an S PM· K *) Khusus unruk DJA Pusat dati B apck5u Keu.an 1211.
2-l8 *) Khusus untuk DJA Pusat 249
PDF Compressor Pro
1/13 1/14
Kei.MAP Sub. Kel Kode
/Rekap MAK/ MAK
NAMA PERKIRAAN
BKPK BKPK
k・ャNセエap@ Sub. Kel Kode
/Rebp セエakO@MAK
NAMA PERKIRAAN BKPK BKPK
57 5760 • 5762 Pengembalian pendapatan buk:ln pajak berdasarkan 59 5910 59:!5 8LN Rekcning kィオセオウ@ (RK) T;Utun Angg:u;m SPM OiL 11JA. 8crjalan.
• 5763 Pengembalian ー・ョ、。ーセエ。ョ@ dari investasi berdasarkan SPM OiL 11JA.
I 59:!6 8LN Rckening Khusus (RK) t[uエオセ@ Angg:u;m Yang Lalu.
• 5770 Pembetulan Pembui:uan p・ョ、セー。エ。ョ@ Pembangunan . 5930 Bdntrja Modal U111rJ; gエ、イュ N セ@ dan BanfUNVL 5931 p」ュ「ゥ。ケセZャャャ@ Rupi;Ut Murni <RM).
5771 Pembetulan Pembukuan Pendapatan dari 8an1uan • セYSセ@ 8LN p・ュ「ゥセケZjNZuセ@ Langsung (PL). Program. • 5933 8LN Lcncr of Credit <LCJ .
5772 Pembetulan Pembukuan p・ョ、セー。エ。ョ@ d:ui 8antuan Proyek.
577'3 Pembetulan Pembukuan Pendapatan d:ui ObligOlSi dan Kredit Komersial Lainnya.
5774 Pembetulan Pembukuan Pendapatan dari Hibah. 5775 Pembetulan Pembukuan Pendapatan dari Pinjam
Oalam Negeri.
58 8elanja Pembangunan Non-Modal Lain-lain.
• UYセ@ 8LN p」ュ「ゥ。ケZjNZuセ@ P(nd;Utulum (PP). 5935 8L'-: Rekcning Khusus (RKJ T3hun
aョセァZオ[ュ@ 8erj:ll:111. 593b 8LN Rd:cning Khusu (RK) T:lhun An!J3r.lll
Ymg Lalu. UセP@ Bdanja Modal Utt. Iエイイゥョ N セオョ@ (jtrlan. irixasi. dll ). UセQ@ p・ュ「ゥセセᄋオョ@ Rupi;Ut Mumi (Rl\1). ·
• Uセセ@ 8LN pHュ「ゥZセケZioui@ Langsung <PLJ. , I •
• UセS@ 8LN Letter of Credit tLCJ. • 5810 5810 Ptmbangunan Penyenun Resilco.
5880 8elanja Pembingunan Lain-lain XZセァゥ。ョ@Anggaran 16.
5890 5890· 8elanja· Proyek LaiMya (8PL). 5891 8PL Pembiayaan Rupiah Mumi (RM).
• 5892 8PL 8LN Pembiayaan Langsung (PL). • 5893 8PL 8LN Lcner of Cn:dit (LC).
I • 5894 8PL 8LN Pembiayaan Pend;Utuluan (PP) .
I • 5895 8PL 8LN Rekening Khusus (RK) Tahun Angg:u;m I 8eJjalan.
5896 8PL 8L"< Rekening Khusus (RK) T;Utun Anggaran
• UYセ@ BDI p」ュ「ゥ。ケZjNZuセ@ P(ndahuluan (PP). UセU@ 8LN Rd;(ning Khusus (RK) T:lhun aョァァZセイNuセ@ BeJjalan. UセV@ 8L"I Rckening Khusus (RK) T:lhun Angg:lr.UI
Ymg Lalu. ' 5950 Brlanja Modal Fisik LAiNrya.
I 5951 Pembiayaan Rupi;Ut Mumi (RM). • 5952 BL'II p・ュ「ゥ。ケZセ。ョ@ Lan&sung (PL). I! • 5953 8L'-: Lcner of Credit (LC). I • 595-l BLN p」ュ「ゥセケ。Zセセセ@ Pcnd:lhulum (PP),
5955 8LN Rekcning Khusus.(RK) T:lhunAngg:lr.UI 8erj:ll:r.n. 5956 8LN Rckening Khusus (RK) T:lhun Angg:u;m
Yang Lalu.
59 8elanja Modal
Yang Lalu. 5960 Btlanja .\lodal No11·fisit
I' 5961 p」ュ「ゥセセ ᄋ 。。ョ@ Rupiah Mumi CRMJ.
5910 5910 Bdanja Modal U111ulc Tatwlr.
5911 Pembiayaan Rupiah Mumi (RMJ. • 596:! 8LN Pcmbiayam Langsung (PLI.
I • 5963 8L:" Lencr of Credit <LCJ . • 5912 8LN p・ュ「ゥセケ。。ョ@ Langsung (PL) . • 59(H 8L'I; Pcmbrayam Pcndahulum (PP). • 5913 8LN Lcner of Credit <LCJ . • 5914 8LN Pembiayaan Pendahuluan (PPJ .
5915 8LN Rekcning Khusus CRK) T;Utun aョァァZセイNセセセ@ 8erjal:IJl. 5916 8LN Rckening Khusus (RKl T;Utun Angg:lr.lll Yang Lalu. 5920 Bdanja Modal Untulc Ptralawn da11 MtsitL
5921 p・ュ「ゥセケ。。ョ@ Rupi;Ut Mumi (RM). • 59:!2 8LN Pembiayaan L31lgsung (PL). • 59:!3 8LN Lcner of Cn:dit (LCJ.
5965 BL:" Rckcning Khusus (RK)T;Utun Angg:lr.UI 8crj:ll:r.n. 5966 BLI' Rckcning. Khusus (RK) T;Utun An!!:lr.UI
I Y311g Lalu.
• 5970 P(llwna:lll Modal Pcmcrint;Ut rPM Pl. 5971 P!'>IP untuk XセZQQQ@ Usaha !'>lilik n・ァZセイNセ N@ I UYWセ@ PMP untuk XセZQQQ@ lnt(rnasion:ll. 5979 Pcnyenaan Mod.31 Lainnya.
• 5924 8LN Pembiayaan Pendahuluan (PP). • 5990 Pen\'er'lam Kudit/Piut:lll2 I
! 5991 Pcnycnun Krcdu. UYYセ@ Hョ|G・セエセゥ@ Proyck Pemb:111gunm·Komponen Ksedit.
*) Khusus untuk DJA Pusat
*) Khusus untuk DJA Pusat
250 251
PDF Compressor Pro
1115 1116 Kei.MAP Sub. Kel
Kode I Rd:3p MAX/ MAK NAMA PERKIRAAN
BKPK BKPK
Kei.MAP Sub. Kel Kodc
/Rcbp MAK/ MAK
NAMA PERKIRAAN BKPK BKPK
w 6090 609:! PeaicmNJw Pat. PFii: T.lbunJm pセ@ PNS !'usa 6093 Pmccmbaliaa Pea. PfX Tabulapa PNS DO.
bl pュj・ャセ@ Kirim UanJ cbn hmincbhbut1121 JDiml KPKN.
Peneeluaran Perllitunun Fill:lk Keuca.. I
60 I
WIO p・ョセ・ュ「Zャャゥ。ョ@ Penerimaan PFK 1()';0, Gaji. 6011 Pen,emb:Uian Penerimaan Dana Pensiun (4.7S'if 1
kep:lda PT. t。ウセョN@6110 PC!tfcn.:.r. セ@ オセ@
6111 p・セセF、セ@ Kinmaa UaJ lux¥ KPKN. 611:! p・。セ@ セgイゥュ。@ u。セエセ@ cbri ICPKN エセ@ Kmlo.-
I'INI DJA.
6011 Pengemb:Uian Penerimaan Tun jan' an Ha.ri Tua (3.:!S'ifl kepada. PT. tZセNNセセョN@
60D p・ョセ・ュ「Zャャゥ。ョ@ Penerimaan Ansuransi Ke>eh.ltan C1'K l kep:lda. Perum Husada Bll:lkti .
• 61D p。エL」セ@ Kirima U:mJ cbri Kmcor セ@DJA u KPXN.
60:0 Peneemb:llian Penerimaan PFK :!'T Pensiun. VPセQ@ Pengemb:llian Penerimaan aセオイ。ョウゥ@ KeS(I\at3n
(:!<;;, l kepada Perum Husada bャャZセャ[エゥ N@ • VQQセ@ p・セセL」ゥFqョャャ@ Kirima.D UanJ cbri セッイ@ f>llg
t>mo p・ョ・・ュ「。NャゥZセョ@ Penerimaan PFK Beras bオャッセN@ DJA u Rd:azint BUN. • 6115 p・セセj、セ。ョセセ@ JCirima Uac cbri Rctaainc BUN
u K.uor Plzgr OJ A. 6031 Pengemll:llian Penerimaan PFK Beras Bulog ォ・ーZセ、Zセ@
Rekening HPB Bulog Pusat di jZャャ」Zセョ。N@61:!0 Pattt!uana IGrir=a uZュセ@ cblma ltm«b r」エ」ョゥョセ@ IOIUsus.
• 61:!1 p」オ」」jセsᆬjd@ !Grima U:aac cbri Rdaio& セ@ u KPKN. • 61:!:! PcnJci!W'all ICiriJmn Umc cbri R.c1.cnin1 セ@ .
u Rd:caio1 DJA 500. • 61!.1 Pcncdaana セgイゥュ。@ Uaa1 cbri Rctmia1 Khusus
u Rckcui.q BUN. • VQZAセ@ l'mlbauba p」ュ「。エセセ。@ pcdcイセセd。。セ@ Pcnu.mtiao
cbri Rdaio& Khasus.. • 6125 PcnJChgr.m cbri UKN u R4. DJA .500.000.000
badasartaa SPM Pmg;wi. • 61:!6 Pmrdana JGrirDaa u:aac -. R4. Khusus.
6130 Pcnfdaanal'tmiodabbub:aa IIIICnl KPKN. 6131 セ@ dari lbokT•uaJ te Baok
Opcrasioul D da scbalibya. 6132 l'tmiDd.abbub:a cbri a-t Opcrasioull/11 tc
セP@ Peneemb:llia.n p・ョ・イゥュZセZセョ@ PFK Am:ll セ、・ォ。ャャ@ A ゥャウャZセュャN@- 6041 p・ョァ・ュ「ZャャゥZセョ@ Penerimaan PFK Am:ll sedel;.lh A ャNN・ーZセ、Zセ@
Ya:·asan Amal Bllakti Muslim Pancasila.
6050 p・ョセ・ュ「Zャャゥ。ョ@ セョ・イゥュ。。ョ@ PFI< Am:ll セ、・ォ。ャャ@ B (Bubn -Islam).
' 60S I· p・ョァ・ュ「ZャャゥZセョ@ Penerimaan PFK Am:U-scdel;.lh B lcepada Yayasan Dlwmais.
6060 Pembavaran Gaji PNS dZセ・イNャィ@ Otonom. 6061 Pembayaran Gaji PNS Daerah Otonom 「・イ、。Nセ。イォZセョ@ SPMU. 6061 p・ョセ・ュ「。ャゥ。ョ@ Penerimaan PFI< Gaji PJIIS D.O.
r (Urena kelebillan セョケ・、ゥ。。ョ@ dana pcmbayaran Gaji PNS D.O.) 「・ョャ。ウ。イォZセョ@ SPM Nihil KPKJII.
6070 Pelunasan w・セャ@ Pemcrint.lh.
r 6071 Pcluna.QII Wescl Pemerint.lh.
Bak Opensiaaal mnv a. sdlalibya. 6133 J'mrind•"'K-cbri セ@ Gaboq:aa tc B31lk
tM」ーゥOb。エセl@- 613-1 l'mliDcbbbaba cbri 1bok Ta&plllbnk Oprnsioaall/11 tc セ@ GiniiGiro セM cbD ウ」「。ャゥ「ケセ@
6D5 J'nniod•hbntao cbri lboi セ@ V u Baok tセセ。セーャャ@B:aa1: HIー」ョウゥ。Nァセl ⦅@
. • 6080 Pcmbayaran PFK pイ・Mfゥョ。ョ」ゥョセ@ CPP J • 、Zセョ@ PFK BUN Lainnn. r
6081 Pembayann UYHD-PP (DU/TU). i ' 608:! Pembay:u-an PFK-PP (pre-financing 1.
6083 Pembayann SPM-GU Nihil cp・ョセ・ウNャィZセョ@ ke rセセ M BUNt. I
VPセ@ Pembayuan sゥウNZセ@ Konlnk eL:s Loan Belan«U. I I 6085 Pembayann l;epada PPHLN karena セョᆪエャオオ。ョ@ m-cligiblt.
6086 Pembayann da.ri Rek. BUN karena Reksus kosons. 6:! Peatt!v.ana T rami! a. " 6:!10 Pmtda.ara T 13115i!o. '
6087 Pembayann da.ri Relc. BUN ka.rena pre-fin311Cin¥ UYHD-Relcsus. 6:!11 PCDrcJv.ano UYHD Rlllia.
6:!1:! pcd」」j。N。エ。セセ@ UYHD セ@ rn.u rオーゥセ@6213 Pa,cluaru UYHD セ@ Daa BantiWI
Laar Nqcri.
6090 Penremb:llian p・ョ・イゥュ。Zセョ@ PFK uin-l:un. 6091 p」ョァ・ュ「ZャャゥZセョ@ Pcnerimaan PFK uin-l:un.
6230 Pmttlv.ano IUs Badabar.nna Swadana.
*) Khusus untuk DJA Pusat 6231 PatrcJuaru IUs Badabanw:aa Swadana. * J.Jlusus untuk DJA Pusat
252 253
PDF Compressor Pro
tv Vl セ@
OEPARTEMEN KEUANGAN REPUDLIK INDONESIA
Nomor U.mpiron : I (•:ttu) rnnckup DIP
Oen,an ini ォセュゥ@ ュ」ョ」・セョィォョョ@ OMtur t.inn Proyck
Oepar1cmcn /Lembocn Untuk
I. Kodc Proyck 2. nオョセZセ@ Proyck
3. An"aran Proyck I'L_/19 __ : Rr (
a) Rupiah Mumi
b) Bantuan Luor Nc,cri I) Pinjllrlllln LN.
(I) Vuluta A•int: (2) R l'LN
2) Uiboh (I) V.olutn A•inc
43. Lokaoi Proyck
: Rp.
: Rp.
: US$
US$
SURAT PENGESAIIAN DAFTAR !SIAN J>ROYEK TAIIUNANGGARAN l'L__/19 __
Rp. Rp.
Rp.
S. Nnma t.lan Kode Knntnr ャGセュィ。ケ[セイ@II . KI'KN
I. Rupi:th Murni (I)
(2)
C\1 (4) . HセI@
1M
I. R l'I.N IRKI Ill (2)
m (4)
b. Oitjen aョセセ Z エュョ@ R.I.
I . (PI') Rp. 2. (I'Ll Rp. 3. (RK) Rp.
LAMPIRAN II SE OIA No. : SE-11/A/S 1m 9• T&l . 26 J:muori 199•
Dart:u biM Proytk tcrlompir tocrlaku IIChoJDI dunr pc:lakAIIIIDOn proytk 「」ZイNセ。ョァォオ。エZュ@ dan tocrlaku schagni Sural k」ーオエオセ。ョ@ oエッイゥウ。Nセゥ@ (SKO)
Jak:lr1a. 19_
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PI!.MBANGUNAN NASIONAIJKIIT\JA nAPPI!NAS MENTER I KEUANGAN
u.b. u.h.
DEPlrrJ BIDANG PEMDIAYAAN DAN Pf:NGADILAN Pf:LAKSANAAN .
I>EPARTEM ENII .EM IIAClA ;
KOOE ;
liNrr OIICiANISASI ;
I.: ODE ;
I . Nnrn.a ャGイョセ ᄋ エNォ@
2. l.c•ka'i a l'rnl'in,.,i h セエャィGャG。エ@ .. ·n :
.l u. l'cmirnpin l'rnyck Jnh;tl;•n : 1\ lmnal l'n"
h. llc-mJahar ;ewan J'ruyrk JnhnltUI Ahun;u l'us
4. n. BBセセ。ュョ@ r• ... yrk tahun 1'1_/1'1_:
I) lluriah Murui
21 llautuan l.uar nエ ᄋ セセイャ@ : ll l'iu .iaman l .uur Nq:f.·ri
(I) Valula aゥョセ@ ャゥsセ@
121 I!I'I.N h lhhah
. V;.lulu B B ゥョセ@ IJSS
" ltincian nauhtan l .unr nセャAGMGイゥ@
sオュセエゥゥゥNn@ ャG。セョ@ III.N Nn. NI 'LN/I'ahun I • l'ooFu NI'I.N
Nn. nョ N ャャエセゥエイNBゥ@ 2 • l'aru QGBGQ G G G セ@ャセョェ Z オョ。ョ@ V•lnt• f"i"F Ia l(tlfl
tv Vl Vl
I 2 NMNセセNZ@ ......
,\ セ@
J)J\ FT A R IS IAN I' R 0 Y E K (IHI'l 11)_/19_
I. ll M ll M
llr .
Rp. lit• ·
Ill• ·
l'cr .kir ;etUI 1\·nariLom ォゥョ」セエュ@ dom I );en;a ヲ G 」、 NM ・オャGゥョセ@
I • JJd loohun t.lu C•ra l'cnarik:tn I • Ruriah Munn 2 • t;ahun ini 11'1'. 11 .• 11KI 2 • RI'I.N
liS$ Rp. laHUII Kn<lc 'Ilana K••k ;m ;a
5 6 7 R 'I
DIREKTUR JF.NDERAI. ANGGARAN.
Ill! t.:•-1.: l' rn)·••k ;
l'to,:rntn ;
Suh S,•Lh>r : s,·Lto>r :
セ@ a ャGイョセ ᄋ 、[@ tlinmloti •••hun :
h. l'rot)'t·L diJll•tliraluu ••·t.:•ai Uthun ;
r •. Tuiuan ャGセNᄋュィ[ュセオョ。ョ@ l'rn) 't:k :
7. Su•:lf;ml'rny•·k Tahun 1'1 __ 11•1 __ ;
M ャャ。セゥZッョ@ l'n•)•·l <lan Tnlnl tlkur
j
PDF Compressor Pro
N VI 0\
--........ ...,.. .. iqNcJセ@--
'
... ...,..: ---.......... --··-
セ@セ@
。aoiセ@ ....:>Y[k ICl."" セ N@
Of!HURNIIIN P'll«JnUMII#f
'
..... "'CPrttiiiGCIII\IIIUI\
o-........... \WWI
................................
ᄋセᆳ·-·-.......
II. RINCIAN JENIS PENGELUARAN
MENURI,JT BAGIAN PROYEK, TOLOK UKUR DAN URAIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
Kl..NV\I'UUOJIHG ........,...,.,.. o .... u..,.,t ..,_ ............... l"""* ....... PIAA&.AI.IIH ......... o ... Jo\IIIN'l.tt41Jo11UH '"" ......... DN,KI .. -- _ .. DW .._,. ..... - - - ..... ,_ - - ...... ' . • . ' • • .. "
,,
II. RINCIAN JENIS PENGELUARAN
MENURUT BAGIAN PROYEK, TOLOK UKUR DAN URAIAN PENGELUARAN
{RIBUAN RUPIAH)
........ _ Wl,.M.»MQO.Ir&
.. ......... , ............ ........ .tWLMIIAN . ....
........................ ......Q. .. ·-· - - - -..... 04.1 Uf'.-. I ....,... I 11-..._....,. I ャセセmlmi@
- - - ......... ·-.... .. " .. ,._
... .... ... ...
IVJ ... -- .-frii()N, •• - ,._
.A.&UH .._.... _......., .. .... --" " .. " "
ivセ@
--..... .,_
セᄋセᄋL@..._ .... ....... ....... ....
IIH .. •Ma --.. I " I .. I • I " 1 .... 1 .....
PDF Compressor Pro
MMMセMセMMMMMM⦅LNNL@_____ セMᄋᄋMMMMMMMMMM
0\
If)
N
NMMMMMM[MMMMMNMMMMNMMMLMMMMMMLMMセMLMMLMMMイMMイMMイMMイMMNMMMLMMtMLMMNMセNMMMMMLMMMMMMMMMMMNMM
I(
ltll; ·til u IA
I • IU
Ul
•• II
• •••.JS ........... セ@
... ,_ .. , .. "'
... s .........
ᄋiiiGuBヲセ@""''S
OIIA
O
: dM
dN
.
.,MI
セjエMョオイNイ@'Jt
11.1 エセiiviセnOii
ᄋ\is@'"N
·uN
VIO
3S
"' N
VIIId
iW.I
U"S
iofiU
WY
'IYU
Y
•nct
• セ@.61 t"
IV" 1111 lfl
" ••
(I
" II
Ill ,
(I IV",,
セ@
--s
, .... ,_
............. ,
0No5 '""'
""'' '""' iilエイセc@
Ul1·5 ........... , . .... セ@ .... , llh
t5
tl\1\
4oi\: ...... &WI
..... !I
...... -..... , ..,. ... ,
......... セL@... .,.., ...
........... セ@.. NNNLセN@,. ""
" ....... 1
""'
............ 1 . ..
OH
An
Md
S U
ei!QJIIU
IId vsen
)l I!Jn
SM
dS
UV
lfQJV
UIId tsesoteiii:J
'/\1
J"'r.•l u
r.lmtl r.r•u•J. ·r
V(•U
1 1tff!.\ U
l'r Jf!JrtJ 'U
r.ifUI'!Il'IU
II:I U.»
UI!•3
ds
'JII
N'IU
uBGGwM|jOセGwBn@
N1
dN
LLセオ、@
>f'Ull
"'"''"d "''"'5 qns
"'''PS
ィエセuQ@
, .. uru,r tw•,,,,.a
tlfqtU
Yl.fU
JW
JU
I!d)(}
NV
NO
ON
VB
W3
d V
rNV
13
9 O
>IS/diO
NV
SV
MV
ON
3d
011:fV>I
a.
z
iioiセos@iioiセos@
Y'l!lllllu
r.IUJd
')C
$ '(1.1 llf'f' 'UN
·q
diN
·•
エwiセーuiujBhヲャエuNju@W
WIN
'""'r."lue
luJJ >CS' ᄋᄋセ@
u•r ·uN
·q
•II"' ., エオ、ャイNセBBijiGhィ。オLjキイn@
·1 li'I.\O
Hd
IIVM
VI A^nゥャセセnvn
[ij@II
N 'Ill
ᄋセ@
tWftJ
.. 'I
-lVU
ON
Vl
iiGBセuャエ@
N 1
8 ·q
セキョキ@•
•tV!J!)N
VJ.
I !'!AJW
N
'I U
·q I!IU
ftt'l( 'I
1V
U'.)S
VJ.
diO
10
IIOJ.N
V)I J.V
I'IV1
V
li<IA
01
14
VI'IV
N
VH
V!>
'IS S
Vll N
VO
NV
VIIV
IIVO
Nllllll3
d
IIOl.N
V ••
PD
F C
ompressor P
ro
TATA CARA PENGISIAN KARTU PENGAWASAN DIP/SKO
BELANJA PEMBANGUNAN (DA. 03.21).
1Vr2
Bagian 1 diisi sbb. : a. Nama Proyek bersangkutan;
Bagian II diisi sbb.
260
b. Alamat Kantor Proyek bersangkutan;
c. DIP/Revisi tanggal Nomorljumlah Rupiah;
d. Murni/BLNnum1ah Rupiah/Jum1ah Valuta asing;
e. Departemen!Lembaga yang bertanggungjawab atas proyek tersebut;
f. Direktur Jenderal dari Departemen yang bersangkutan;
g. Lokasi, yaitu tempat dimana proyek tersebut dilaksanakan;
h. Nama sektor dan nomor kodenya sesuai dengan satuan tiga;
i. Nama Sub Selctor dan nomor kodenya sesuai dengan satuan tiga;
j. Nomor Kode Program sesuai dengan satuan tiga;
k. Nama proyelc sesuai dengan satuan tiga;
Untuk mencatat nama Proyek, DIP/Revisi, tanggal dan Nomor, lndentitas Proyek dan lain-lain dapat diambil dari SP (Surat Pengesahan) DIP yang bersangkutan
Nama. NIP, Nomor, dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek. Untuk mencatat nama,jabatan, alamat dari pemimpin dan bendaharawan proyek dapat dikutip dari hal am an muka DIP bersangkutan. Tanggal dan nomor SK pengangkatan dicatat dalam kartu apabila ada atau karena terjadi penggantian Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.
Bagi:m III diisi sbb. : Specimen tanda tangan dan paraf Pemimpin dan Bendaharawan Proyek serta Cap Proyek bersangkutan. Untuk mengisi specimen tanda t:mda tangan, paraf dan Cap Proyek dalam kartu terse but dapat dilakukan dengan cara mendapatkan spesimen tanda tangan dan stem pel proyek yang dikirim fihak proyek atau Kepala kpi\ャセ@ dapat memanggil Pemimpin!Bendaharawan Proyek bersangkutan untuk datang mengisi pada kartu pengawasan dimaksud.
bZセァゥ。ョ@ IV diisi sbb. J . Dana dalam DIP di isi dana yang tercantum dalam DIP bersangkutan per MAK, dan supaya dibubuhi garistebal.
b. Pencatatan Realisasi Penerbitan SPM!Surat Kuasa Penerbitan SPMIUYHD dalam jumlah bruto yang pernah dilakukan untuk membiayai proyek bersangkutan. Belanja Penunjang dan Belanja Modal dikelompokkan permata 。ョァァZセイ。ョ@pengeluaran.
Belanja Penunjang terdiri dari : mak 5190 s/d MAK 5890 (kolom 5 sld 8) dan kolom 9 adalah jumlah dari MAK-MAK tersebut. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari MAK 5910 s/d MAK 5960(kolom lOs/d 15)-dan kolom 16adalahjumlah dari MAK_MAK tersebut. Kolom 18 s/d 20 adalah untuk menc:uat dana UYHD yang diberikan pada Bendaharawan. Kolom 21, dicatat sisa dana seluruhnya yakni hasil pengurangan antara kolom 17 dengan kolom 20. Kolom 22 paraf oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi.
c. Apabila ada revisi, maka revisi terse but dicatat pada baris berikutnya setelah sisa terakhir realisasi. kemudian dijumlahldikurangi sesuai MAK yang direvisi. Pada baris angka revisi dibubuhi garis tebal.
261
PDF Compressor Pro
イMMMMMlMMMセMMMMMMセMMMMMMilMMMセMMMMl⦅セセ⦅ャMMセNMMセ[[セ[LZセセZZセセ⦅A@__ ⦅ャセセ]]イ]]]セセ]]Zj]ZセZZイZZZ」ZZイZZセZZjZZjZZjZNLャイN⦅NセLLセ@Mセセ@セ@
0 ,....., •........ 1 ......
,, II Ill
nyivaviヲゥセᄋu@IS'YSI"IV:I,.
,, tl IU•U (I
-------: .!\411H.Y)
-· -· .... --- .. ['01•&1 I
... ,... -...
tMI ,,....._, •tt 1ft Mlflfl |ヲviiiᄋZエセ@. •tN
Vf<l 3S A NYMI.U'CV'I
.... ••
.... ... .... ..... .. .. ..... . .. .... .... .... . .. ,
lft·•U• "
II
... " ........ - OMAn
Ill 1'1'1111 ;1 II lf'"l"tllf ipNiヲッセ@
..... -· .... .. .... .... • •• •• .... -.... ... --•... ..... .... ----.... .... ··-..... 9t•eftl " ..... ,, " -
.._.. - .....
Ill It 1'1' II\
ᄋセQ|ᄋ@lltf\\
"'''' lt.'::lo\ ..... , .)VIkU'f VfNV'I:JII
.,..,.,,.., t•••\ tlf.t\ •••U :tVI'C Ajnyヲnエゥnセiッャ@VfNV1lfl :tV l'f
l:fn>fn >1010lJ)f'lfW l:f3d diO W'lf1'1f0 'lfN'IfO
. ... ..... . .. .... .. .. . .. ... .... .. ... •·•r .... ...... ......
. .... ... ... ...... ..... .. .. .....
-· ... ... ··-..... .. .. , . ... -· ..... . .. ··-
.., .. , _.., _, . .,, 10'0( IO'Of oo·_. OlfiiU
U It II ft 11 ... セQ@4
...... 1....._. • .) ,. .... , : .......... ,, I ,......3 ,. .... '1 : ........... , .•
I ...... セ@• ..,,. .......... , .... LNMMNセL@nf
: N'l .......... ....,.Jr{ ... .. • セ@....... AGセ@
........ ...,.,.,., ..... ..... ., .. " .. ..., .......,..,._ ......... ,
MYNRONV.I'IlW YINrttl oャゥsGセio@NYSYMY:Oiaol AJ.IIYll
. .. .. . ..... .... . .. . .. .... .. ... ..... . .. . .. .... ..... • •• .. ..,, ... , .. ... •·m• ..... ... ,
.... , .... ,
•• •• ••
. I
....
...
HYIIIY!Y.JHV VJ.VI'f
.... 'liii&MA& ....
. ... ,., ....
. ... ""'' .... OMAA ""'
....
._. .. ,.., ..,. .. liN • •• 0 ........ _...,
_,,_ ...... ,.,..,..,. ..... __ , GiBuojwNvmGiiエohセkゥッエGw@
.. , ... ...... . "'YV!)!)H¥1
·--Nlt .. ......... 'l"!.IOH'¥1 . ..... ,, t ... . ..... '1¥fWHrl¥1 no
: 1(\I.HVIlVWY'rt
Juo-.. """'"' 1
10 YW\'!l3H SYll N\'0 NV'nYHYON311B11ICUHY'll
PDF Compressor Pro
セ@
5
N
セ@KANTOR PcRBENDAIIARAAN IJAJI:
KASNEGAMA -----1)1
I. liMIJM: I. o」ーッオオュエョャャ・ュエN[Nセエ。@l . Nama Pruyck l Bariaft Prnyrk .t. Ktltk Pn•yrk S. T""U•I セ@ N••· OIP 6. Nama Pimpm/Pcm"'"rP"'
II. DATA I.:ONTR.U;
I. Rckanan a. N.ama p」イカセ[セィBBB@b. Al.amat p・nセBBGBᄋGB@c. NPWP d. N••· RcLc•unstB.anl..
2. t[セョオッNャ@ d;an Nunh•r セ G GBBBlN@a. T.anuaJ K,Ntlr .. L
b. N'"""'' K,.nu .. L セ N@ PcLcrj;lo.n ケ\セョj@ toi•L••nu .. LL.an
.t. ll.arr;I/N1I•• K''"''"L •) a. Kultluf"i b. ーLLセゥ@ PcntJ;,n.,.an
· Rp. mエセイョ@• RLN/l..uo.n NOL;ArP''""I
Kckr3ni;AA •) C,•rcl )'.anr hJ.aL r-·tlu ••) Q^QQセ^Q@ .IIC"M.I.fl lknt"" Lo•nu,L •••)CIIICI セCujGiィjLャLN@ "'' 1111
IV. CATATA.N LAIN · I
Y PU.AI.So\HAAN rf' .... IAYA.AN :
-· ..,.., .. _ U• •' •• ....... ....... , ..... .... .... ,., ...
I J )
·-•t l.aac. IS • ...._ K•...,. • a.....-•
N 0\ VI
LAMI'IRAN VI SE DJA
No. : sャャMOaONsiセQYT@T.:l. : 26 jZュオZセイゥ@ 1994
TAHUN ANGGARAN
KARTU PENGAWASAN KONTRAK
"· bn,ka Woaklu p」ZFNエォセョ。。ョ@ ••) a. Jumlah harVlM,ilaft b. Tanuol セゥュオャ。ゥ@ pckcrjun セ N@ TanrJ•I pcnycrahan pcruma
·d. T••u•l pcnycrahan ィセ@ .. 6. llan1 Muko :
.................................................. セ@ .............................. .
..................................................................................
..................................................................................
.......... ......... Nil' .................................... . a. Bcumya u:anc muka ::: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZNZZNZZNNZZᄋZセ セZMZZZ ᄋZ ᄋZ ᄋZᄋZセ⦅ZZZZᄋZ ZZZZZZZ ZZ Z ZZ ZZZZZZZZ@
''"" ........ ,.._ - , ....... 11'N . , ........ IUMu,..
• ' " .... セL@ l
• Rp Murni • BLNII...nan
b: Nama bank/luuranai Pcnjoamin セNZ N@ T:anuatdan Nu. aunt jaminoan d. Toanc1al bcr.akhimya j;aminan c. Cau pcnlcmbatian uana muka •• •)
Ill. ADDENDUM KONTRAK :
Al.kkn'-'um I I. tッ。ョjj\セi@ doln Nu.
l . Pcrubahoan yo.nc '-'im"-11 :
A'-'dcn'-'um II I . To&nu•:.l to101n Nn.
l . Pnub;ahoan yotnJ dimu:.tl
,..,...,_ kh.A ntr tkr ........ ,, ........................ .H ., ..... 11 ... lllr ..... A. ...... ""•Mil-u • .,M..u "-· ......... I • •• II II
............................................................... ,_ .............. .. I. S.kalir•• ,...,.. tcnnijn I l . St..W tcnnijft
N, ..... , .....
,_. ... J.-W.aa ... s ..... . , ........
Sf ..... _..,. ..,. Kunwal
1.\lltl" Ill •• ᄋセ@ 111 .,
KcpolaSc>oiiS..OSdoi...........,_
NIP :
,_,ISIIUS
..
PDF Compressor Pro
VJ./2
PENGISIAN KARTU PENGAWASAN KONTRAK
LUMUM
1. Departernen/Lembaga Supaya dirulis nama Departemen/Lembaga yang bertanggungjawab atas proyek terse but.
2. Nama Proyek : Supaya ditulis nama Proyek sesuai dengan yang tercantum dalam DIP (satuan tiga)
3. Nama Bagian Proyek : Supaya ditulis nama Bagian Proyek sesuai dengan yang tercantum dalam DIP. Apabila proyek tidak rnemiliki bagian proyek, maka nama bagian proyek ditulis sama dengan nama proyek itu sendiri.
4. Kode Proyek : Supaya ditulis nomor kode proyek sesuai dengan DIP (Satuan 1iga).
5. Tanggal dan No. DIP : Diisi dengan tanggal dan nomor DIP bersangkutan.
6. Nama Pimpro/Pembagprol : Supaya ditulis nama pejabat yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proyek. Juga harus ditulis NIP dari Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek.
D. DATA KONTRAK
I. Rekanan a. Nama Perusahaan
b. Alamat Perusahaan
c. NPWP
Diisi nama perusahaan/rekanan yang melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan kontrak.
: Diisi alarnat perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut.
: Diisi Nom or Wajib Pajak dari perusahaanl rekanan yang melaksanakan proyek terse but.
d. No. Rekening Bank : Diisi Nomor Rekening dan nama bank dimana rekening tersebut dibuka.
2. Tanggal dan Nomor Kontrak a. Tanggal Kontrak : Diisi tanggal seperti yang tercantum dalam
kontrak antara rekanan dengan kontrak pemimpin proyek.
b. Nornor Kontrak
3. p・ォ・ イェZセ。ョ@ yang dikontrakkan
セN@ Hargalnil:ti kontrak
5. Jangka waktu Pelaksanaan a. Jumlah harilbulan
b. Tanggal dirnulai
c. Tanggal penyerahan penama
d. Tanggal penyerahan kedua
Ditul is nomor sepeni yang tercantum dalam kontrak bersangkutan. Di isi uraian pekerjaan yang dikontrakkan. Jumlah biaya (rupiah/valuta asing) yang dikontrakkan pada asing) yang dikontrakkan pada rekanan/perusahaan terse but. a. Kategori : diisi dengan Kategori yang
tercantum dalam kontrak b. Porsi pendanaan :
- Rp Mumi : diisi dengan besarnya persentase yang dibiayai dari Rp Murni & besamya uang;
- BLN!Loan : diisi dengan besarnya persentase yang dibiayai dari BLN dan besarnya uang;
c. NOL;Approval : diisi dengan tanggal dan No. NOL dan Ap proval.
: diisi jumlah hari/bulan waktu yang diperlukan uiltuk penyelesaian suatu proyek. diisi tanggal dimulainya petaksanaan proyek sesuai dengan kontrak. dii si tanggal penyerahan pertama sesuai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan. diisi tanggal penyerahan kedua sesuai dengan 「・セエ。@ acara penyelesaian pekerjaan.
Data untuk rnengisi a s/d c dii si berdasarkan yang tercantum dalarn kontrak.
. 6. Uang Muka a. Besamya uang muka : diisi dengan besarnya uang rnuka yang
telah diberikan kepada rekanan. - Rp. Mumi - BLN/Ioan
: diisi denganjurnlah uang rnuka yang dibebankan IXJd,a Rp. Murni; : diisi denganjumlah uang rnuka yang dibebankan pada BLN/Loon
dalam valas d:1n equivalensinya dalarn rupiah) 267
PDF Compressor Pro
b. Nama Bank/Asuransi
c. Tanggal dan No. Su-
d. Tanggal berakhimya jaminan
e. Cara pengembalian uang muka
ADDENDUM KONTRAK
Addendum I : 1. Tanggal dan No.
2. Perubahan yang dimuat
Addendum II : 1. Tanggal dan No.
2. Perubahan yang dimuat
IV. CATATAN LAIN-LAIN
diisi dengan nama Bank/Asuransi Penjamin pemberi Surat jaminan. diisi tanggal dan nomor surat jaminan-jaminan. diisi tanggal beralchir surat jaminan
bank. coret yang tidak perlu.
diisi dengan tanggal dan nomor adden-dum kontrak pertama. diisi dengan pennasalahan yang diu bah dalam kontrak.
diisi dengan tanggal dan nomor adden-dum kontrak kedua. diisi dengan pennasalahan yang diu bah dalam addendum kontrak I.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN:
1. Nomor Urut dan seterusnya :
2. Tanggal dan Nomor SPM
3. Uraian p・ュ「。ケ。イセュ@
268
Diisi dari nomor I dan seterusnya. Nomor urut ini menunjukkan urutan dari setiap pembayaran proyek menurut tanggal dan nomor SPM yang diterbitkan hingga selesainya suatu
proyek. Diisi dengan tanggal nomor SPM untuk pembiayaan proyek menurut urutan tanggal dan nomor SPM bersangkutan. Diisi dengan apa yang dibayarkan misalnya : - Penerbitan SPM Nihil PPN
• Pc:nerbitan SPM Nihil PPh Pembayaran uang muka
• Pembayar:m tennijn
4. Jumlah Kotor • Rp. Murni
• BLN!Loan
5. Potongan
6. Jumlah
7. Potongan PPn
8. Potongan PPn BM 9. Potongan PPh
10. PotonganDenda
· 11. Potongan Angsuran Uang Muka
12. Potongan Angsuran Uang Muka BLN
13. Jum1ah Potongan Seluruh nya
14. Jumlah Besih
Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dengan brutto yang dibebankan pada Rp. Mumi. tennasuk SPM Pembayaran pajak-pajak atas BLN!Loan. Diisi jumlah uang yang dibayarkan dengan bruno yang dibebankan pada BLN!Loan Diisi dengan jumlah potongan yang harus dibayarkan oleh イ・ォ。ョ。ョOセ N@
Diisi dengan jumlah オZセョァ@ yang dibayarkan kepada perusahaan/rekanan yaitu jumlah kotor setelah dikurangi deng:1n potongan.
: Diisi dengan jumlah potongan PPN atas beban dan Rp. Mumi dengan potongan PPN karen a penerbitan SPM nihil pajak atas beban BLN!Loan. s.d.a. s.d.a. Potongan denda dikenakan kepada rekanan ybs. Potongan uang muka uang telah dibayarkan kepada Rekanan ybs. (yang dibebanlcan pada Rupiah mumi) Potongan uang muka yang telah dibayarkan kepada Rekanan ybs. · (yang dibebankan pada BLN!Loan). - Penjumlahan ko1om 7 s.d. 11 untuk
yang dibebankan pada rupiah mumi. - Jumlah pada kolom 12 untuk
dibebankan pada BLN!Loan. Jumlah yang dibayarkan (jumlah pada kolom 6 dikurangi jumlah pada kolom 13.
269
PDF Compressor Pro
15. Sisa Kontrak
16. Paraf KS/KSS
Jumlan kontrak yang masih harus dibayarkan. Jumlahlnilai kontrak dikurangi jumlah kolom 4 untuk yang dibiayai dari Ru-piah Murni dan jumlahlnilai kontrak dikurangi jumlah kolom 5 untuk yang dibiayai dari BLN!Loan. Paraf tanda telah diteliti oleh Kepala Seksi atau Kepala Sub Sek.si ybs.
I
セ@ l Q - ..
: 1 l > - ! l ; ! 1-4-++-1
J :: 1-4-++-t
J ! セセセ@
) l l3 t: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J.+++-1
I .. L ,::
ii I •q;.t,f I i .. llsL l! 1 . ··J .. j '"f J .u !l:5 ;,. !;
• •• 0 •• 0.
セ\@V,) セ M
セY@\セ@セ M セ@
セセ@=..fl.) セ@
;:J < f&H セ@ セ@ セ@ •'Ill-< Q· i 111H セ@ 4( 1-,---
!UU ::!
=
!!
セ@ . セ@• -<
セ@セ@
3 -•
..
..
ッセNLN@
ll .
J .. I
セ@ 1" • i 5!1 -
8::3 n tt rr ··t)J . -;. セ@Jo ..... 271
PDF Compressor Pro
VD/2
PENGISIAN KARTU PENGAWASAN SWAKELOLA
LUMUM
1. Depanemen/Lembaga
2. Tanggal dan Nomor DIP .
3. Nama Proyek
. 4. Nama Bagian Proyek
S. Tolok Ukur/Pembiayaan
6. Uraian Pengeluaran Swa-kelola·
n. DATA KONTRAK
Supaya ditulis nama Departemen/Lembaga yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
: Supaya ditulis Tanggal dan Nomor DIP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengesahan DIP tersebut.
: Supaya ditulis nama Proyek sesuai dengan . yang tercantum dalam DIP (satuan tiga). Supaya ditulis nama Bag ian Proyek sesuai dengan yang tercantum dalam DIP. Apabila proyek tidak menuliki bagian proyek, maka nama bagian proyek ditulis sama dengan nama proyek itu sendiri. ·
: Diisi tolok ukur yang tercantum dalam DIP yang ·diswakelola · ·
: Diisi sesuai dengan kegiatan dalam DIP - yang di swakelolakan.
1. Jenis Pengeluaran. : Cukup jelas. Swakelola - , - - · · - -
2. Dana Swakelola dalam : Diisi dengan jumlah dana sesuai dengan DIP perincian jenis . kegiatan yan.g
、ゥウキ。ォセゥッ N ャ。ォ。ョ@ sesuai dengan yang tercanturri dal:1m DIP bersangkutan ; .•.c
3. Dana Swakelola Revisi I : dゥゥセゥェオュャ。ィ@ perincian'dana sesuai deng:m . . ! -· -- · セ M ZMMセ@ --:....,-- Nᄋ M L r・セウゥ@ I - - j . · _· セ セ@ セ M
4. d。ョセ@ SwakeJola Revisi ll ·: Diisi jumlah perincian dana sesuai dengan -=-·· Revisi'II. : : · i Nセ Z@ ; : Apabila terdapat revisi. maka pada lajur Ill _ Reali.saSi harus diisi sisa dana akibat Revisi berkenan.
ID. REALISASI
I. Nomor Urut
2. Tanggal SPM
3. NomorSPM
4. Bendaharawan/Rekanan
5. Cara Pembayaran-
6. Realisasi
7. Paraf
. SE-peny.kp
Diisi sesuai nomor urut dimulai dari nomor I dan seterusnya sesuai dengan urutan SPM yang diterbitlan. Diisi dengan tanggal penerbitan SPM GU/ LS menurut urutan tanggal.
: Diisi dengan nomor dari GUlLS proyek yang diterbitkan.
: Diisi kepada siapa SPM itu diterbitkan. Kalau kepada Bendaharawan cukup diisi "Bendaharawan" dan kalau kepada Rekanan diisi Nama Perusahaan Rekanan tersebut. Diisi dengan cara pembayaran apabila dengan SPM-GU atau dengan L apabila dengan SPM-LS . S. Diisi dengan sisa dana setelah dikurangi dengan jumlah realisasi. Diisi denganjumlah uang yang dibayarkan pada SPM (brutto) sesuai perincian jenis pengeluaran. Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi yang bersangkutan.
273
PDF Compressor Pro
,.
N
-.I セ@
KA
RT
U P
EN
GA
WA
SA
N
DA
NA
S
WA
KE
LO
LA
I.
UN
UN
Mセー@ . , ...
......
......
u.,
__ ,..,.,.,
....
...... .,..
• , .
.. L
a: ..
Il
l Il
l .u
. ...
....
....
....
.....
.,.,...,..
. __ ..,_
._...
,_ .. _
0.. セセセ@
.. ci.
.&a
IIC'te
... ,.w
Mセ@tl(
:il
l, ..
. t•"'
0..
. S•·•
ctu
la a
ctd
:.h
An
.-.,
II I
f I.
I A
f_."
' i.P
M
Ill.
IY
.AI.
.. U
I
.....
0
......
•N
AK
__ ,_
"""""'"'"
Z
OJi
ill.II
IIJI
II
U.t
illl.II
IUII
I!
JII
I.II
Illll
IIIJ
Q..
-....
.......
aLH
ti
l&
..........
....
........
,,
, ....
.. un
lllt.•
••••'m
•1
111.1
11\1
11
I zセiiiijiiiuiii@
セセᄋ@... _
u .
...
---L
IIA
I.L
,A.<
t ff
lM.U
AY
AII
AH
T.
.,, ..
I I
I.
セa@..
.. ·-
I.
, ........
. )
. 11
11 ....
,_
4
. 7
....
. 1'
1'14
セN@
1 A
ftN
..,
1.,.,
..
I
I
ォ」セセエセwエヲ@:
_ c.
,_..
....
.,,.
. .. s,.
,..c;,,
!j
Vl L
• ,_
,.,.
._
, ,_
.. セイエNエ@
. QNセ@
s. セ@..
....
..
; I
,
セ@
I
......
I )
4
' ....
.......
0 I
-· セ@
I I t
I
"·-
L -
I ....
....
I "' ...
........
.I
: I
0 I
I
I l:
, a
nw
u
''1' J
.. I
; '
I ' ''·
I
I
I,
I
I .
1 r .: ,
r
f .
' .
'.
' ..
'·.; ,.,..
,.....
.. .....
r;, 1,
Zセ@ᄋセ@ヲNイセ@
セセイイイヲB@r. rf"
' r !, f
I r;
セヲBヲセスササヲ@rrf
fHh
'' 'Hl'"
. -I!
セ@QZ[McGjijZセZ
ᄋhiZNZ@""
'I i L· I t " f
• l
I
'Jif
'l.t
JII
JII
liiU
II\1
11
. ,.,. ...
........
)I
UD
UII
\11
1
24 ...
....
....
...
·•
lfU
RtJ
III,
.tlt
IS
JII
UR
\11
1
IIU
III.
IIfU
II
J4.
)11
UII
UII
tn
Jm
... a
UJI
セjiwijyiuii@
I'U
IItf
ti\M
NN
Nセ@....
.......
tn.II
Wl.lll\
fll
'JR
UI'
IUII
lf
UII
UII
UII
II
UII
UII
UII
N
t•ll
IU.flll
,lll\t
lt
I
'.
(,'
' I
.
I f I
NMLセMM
MMM
セ@
.f セ@セᄋ@
ゥセゥゥヲゥヲヲゥゥゥゥゥ@. !
セセセセ@t イイセエャhhhヲエ@
: i ,
HIt
.., セ@
. t
. J'
tl
;
セ@
f l
. f:
イセ@:
セ@! ;
: t
f r
セ@I
I '
• セ@
! I
-· ..
-· ;
QMMQQMMQQMMセセMエMMMMQ@
i セ@r
I!' -
r. • 。セセ@
セセᄋセGcセセ
ᄋᄋ@セ@
rr I .
· --
.. -
·. ,.
,.. .. ,...
セi@1 [H
UffJH
Hf
f セ@セ@Aセセセ@
fi r f
Ph =
• ! 1
r H
1 f: r
イイセ@t
セ@セ@
· r
<-i
セ@..
セ@•
• "
I ii
"'z
• セp@
セ@"'
セ@:
' エセ@
r: .f»
r
=
"' If
hセヲ@セセ@
I Lセ@
I r
i: セ@
' I
I セ@
! i
セ@I
f セ@
-'
.: .
.1.
セ@
• セjiiiijiiuii@ U
IIII
IIU
II
)IU
IIIJ
DL
III
)IU
DII
II\I
II
zセjiiqLiii|NQQ@
I II
H . f f -f It fl !l
セi@ セ@ セ@ i I_ .. I f
....
III
JII
I.II
I\·
.... ...
.. L
t_:
-h
nl
liUII
I.O
IIO
.IIO
11
1.11
1111
1\11
1 .f
iii.U
I\1
10
tn
II
J.II
IIJII
UII
..
. .)I
IUIW
\111
IO.II
IIJII
UII
M
.JII
IJII
IUIO
J4
.JII
IJII
UII
9
.)1
WII
IIIJ
II
4JJ
IIII
III\
IIO
·U
.nn
Jnt.
m .. 'I
..
.
I"'
)> .. c .. )> "' ,.. ... "· .. "' "'
I,
I
' r H!
セ@
fl
; I
セA@ H
セᆪヲA@ iセ@r c
' ..
セ@
,.0:
-l
" =;
or .. H
t r f
I
,.. セ@ セ@ セ@ .. " セ@ % .. sz: ?. c セ@ ,.. z::.
セ@ 0 " .. "
セQセ@ : ...
i yIZ[セ@ rP
-J
;;
-l セAGA@
..
PD
F C
ompr
esso
r P
ro
i i
I i I '
I I I I '
' '
I I
I i
' I
I '
I I
l I '
I I '
I
I I I I
I '
l '
' !
! '
' ' I
I ' !
I
1 i
' I
I '
i !
! l
l !
i '
l I
I .. .. ..
.. ..
コセ@.;,.;
.;,.; ;; -,.. -.
セ@セセᄃ@
-"
_,.,,.,, =
9
;!--:
= セセ[Z@
9:,J
-!:.
"':>
:>
セ@-
rt
..-,
]]セDGQ@i
[ZセZセ@=
ゥNセエ[セセェ@
! s セA@
.. セセセ@
,..,...,.. "'
セセ]@-
セZZZNAZNA@"'
;:;;:;-;; .. ....... ;::
;:;;:;;:; "
,.,,..,_,..,.. ..
...... ... :>.. """-
:.c:.ci:.c ...
セセェ[Zセ@......
セセセ@.........
BBBBセ@0
.. <
"'(
-(
c.. -<: -<: -<:
-<: -<: ""
セセセ@:>.
:>.. ...
0.. -<: <
-<: セ@
:;:: セ[ZZ@
c.. :;:: :;:: :;::
:;:: :;:: c..
"" セセN」セ@
... セセセ@
"" ;
:.< ...
... ;', ""· ,
:::: :;:: :;:: 0
.. 0
.. [Nセセセセセ@
:.< :.<
:.< 4
1'.,. セ@
;.
:.< [ZZZセZ[L@
"' "'
"' ...
:.< "'
:..c :.<
"' CD
.. "'
セ@..
li a
セ@
' ;
I
j :
• l
: i
1 :
' .
.. v. -<
>
r, .. . .. セ@. .. 1. " . .. セ@'·
セ@..
セN@
=
セ@ . .. :.! v, z. .
" . .. .. "'· ' ,. .. " ..
セ@" " .. "
セ@i セ@
;., =
-
.. .. S' '::! .. セ@
セ@セ@セ@
! !
! !
! .. ! ! ! !' .. -
" !
! !
... セ@
... ""
; ,_ .>. ... ...
... ,_ セ@セ@...
セ@セ@セ@
セ@セ@
... ... 0..
t <
-<:
... !:
-<: -<: ... ... ...
-<: -<: セ@
セ@セ@
... ... セ@ .. ... ... セ@;::
:;:: :;:: :;.:
;:: :;:: ::: ;;: ...
:;:: :::: t
1: -<: セ@
... i:
... .:!: セ@
... セ@:..c
:.: :.<
"'· "'· :.<
... ;:: :::: :.t
:::: ..... :;:: ... ;:: ... ... セ@
;, ... ""· :;:: ... ...
"' .::
... "'
"' i
セ@n .. g
s セ@
s a
.. セセ@
s 2
=
r-! . セMMセセセセ
MMMMセセMMセ
MMMMセMM
MMMMセセMMセ
MMMMセ@
セ@r-('1
PD
F C
ompressor P
ro
C>
"' C
> "'
セ@セ@
0: セ@
セ@セ@
! ...
... ...
.. ..
.. ..
.. ..
セ@セ@
... ...
:. :.
.. >c
j .. _ .... ..,
... _..,.., ..
[ZZ[セセ@.. ;a
,; .. Z[|セセ@
.. ゥゥセ@
セ@PZセPZ@
セ@r•
'"' ,.,
1 l
セ@..,
.......... セセセ@
... セセセ@
... ...... セセセ@
セ@.;;
l セセセ@
l lo
(lo(:.( 1 lo
(lo(lo
( 1 lo(lo
(:.( 1 セセセ@1 セセセ@
l -<-<-<
-<-<-< -<-<-<
.,. -'·.,. セセZZZZ@
::;:::;:::. ::;;::;::;;:
:;,::;::::;: :;,:::::;,
セ@.....
..... .....
..... .....
..... .....
-< セ@
0
;f: '
' '
' i
' i
' ' I
' '
' ' '
I I
! i
' i
: '
i '
' '
' I :
! i
i '
i ' I
I i
i i
] ' '
' i i I
' '
i
I ' '
I '
' I
' '
I I ' '
' I I
' ' ' '
' I l !
! I
I
I I
I ' I I
I
I I
I
I I I
I I
I I
I I
I I
i I
I I
I I i
I I
I I I I I
I I
! :
I I
I I
! I
I I
.. ......
.. . .
.. .. .. .. .. ..
!!. セN@
iii. [ZZセセLNセLNセ@
;; Z[セセ]セZ[ᄋセ@
セ@セA@
i セセ@
セ@iii
セ@§§
セ@-··t"O\
:. ZNNZセ@
-セᄋ@
f'"\
r;; セZ[[イョエ[エ[」[Z[[@
r;; t; :;, :;. tn rn r;.
r;; r;;
.... セセセ@
:0 :C:G
セ@セセセ@
セ@セセセセ^Hセセ@
"' セセセBGBGセ@
セ@セセ@
セ@セセ@
セ@Qセセ@
セ@セセ@
セ@セセセ@
ᄋセ@"'"'
"' :.(:.C
:.C
NFZZャZゥZZZeセ@... ::a
f.2 .
.... :s:!: -"'
セセ@セ@
セセセ@
"' セLNL@
セセ[N
ヲャャOヲN@lo(
Ill Ill
Ill "'·""
.C."'" 0
Ill ..
• •
... Ill
.. ..;,
ol セ@
li li
';j :t
-t
: I
I I
l I i ' I i
I I
I I
I i I i I : I
I i
I ! ! I Ill I
I I
I
I l
I: II
I I' I i I
I i I I
I ! I
I : i
I I
I I I
I ! Ill
I I
I I I I Ill I
! I I
I
I II I
I I
I
I i i
I I
I I
i I I I
I I I
I i i I I
I
• I
I I
.. .. .. ..
............ ..
......
...... ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. .. ..
gq. セ@
セセゥj@セ@
ゥセヲ@セ@
セセセセセセ@セ@
セセjijゥ@セ@
ゥセ@
セQAセ@§ セセセ@
§ セセセセセセ@セ@
セセセセセセ@§ セセ@
.. セ@
" ti
PD
F C
ompressor P
ro
JUMLAH PNS PUSAT I D.O. •) SERTA R.EALISASI PEMABAYARAN GAJI 00)
QセZMMMMMMMMMMMMM
GO LONGAN PEGAWAliTANGGUNGAN ORANG
I A.PEGAWAI Jl. TANGGUNGAN -
n A.PEGAWAI B. TANGGUNGAN
w A.PEGAWAI B. TANGGUNGAN
IV A.PEGAWAl B. TANGCiUNGAN
JUMLAH I SID IV
c- :
0 ) Caret ,.., lidalt pcrlll ••) Gaji edabb : Gaji IDdut. Gaji Susalazt eli luar bpcl Gaji ... , GP • Gaji Pakot n • Ttm.i-caa ls1ai LA • Tuoj111p11 ADak
UANG (GP+TI+TA)
•••)
Dalur iai dilampirbll pada t..apcnD Kas Posisi akhir bubll.
KE'TERANGAN
JIDILAH PENSJUN:\N SERTA REAUSASI PL\IBAYAR.AN plセiun@ °)
BULAS : --------
J[.'I;L<; UANG PE.-.:51t.'!':..V•IITANGGUl\GAN ORANG IGP+TI+TAl KETERANGAN PE.'I:SJUN ... ,
SJPJL A. PENSIUNAN pャGs N セt@ B. TA.o,;(j(jUNGA:ol
iGejabNセt@ A. PENSJUN.-\.'1; NEGARA B. TA.'I:GGU:'iGA."
A B Rl A. j^eBGsilセaNG|[@B. TA.'I;GGL'NG.-\.'1;
\ "ETER.-\.'1; A. peNGi[sゥャGZG|aセ@ I B. tancBNcNャGsg N セZZB@ I
PPI.:RI A. PD:SIU="·"'-" B. tNセGi[ggusgaNGi[@
UA)I;G I A. I'EJI:Slt."I'Al'' TUl\GGV B. tNセGi[ggエZsgZ|NGQ[@
DAF.KAH N セ N@ P£l'Sil Zs N セZooZ@
otoABGセi@ B. TA.'I:GGt:l\G.-\.'1;
J U 1-1 LAH I (";ot:at:lll :
'I Prnwua :od:abh PrasildiiDdut. PrlrSiWI Susubll di Ita R.>rrl Prn.iun .., M' = Pot..t PrD>iua .. Tl = T udjGiiiセ。ャャ@ ャ^セュ@
T.-\ = tオ。 N ャBBセBB@ AD:1t
Kq1a1a Kantor PabendahJn;ln dan IW Neran lhic.r llli dibJnrtrbft p;..ia セ@ セBB@ ーLセL⦅[@ ZNャョ[セ@ ·bub;..
280
kセー。ゥ[L@ Kane..• pイイ「」セョ@ .Lift ..... nアイセ@NIP
:\lr
281
PDF Compressor Pro
!JEPAir!n!E!' 1(£\!ANCoAI< lEPUaUl セBesia@Olll£rii.AT IEI\o'DE1AL A. ... C.U.A.'<
セャGH@ SE DIA ,.._.. : SE·UI-"'1"1_, l,l : セ@セᄋMNL@
0 .\FIAR : PES\'IMPtiUN KODE R. BKPP. BKPP DAN r.ur \'ANG BERLAKU l\IUL.Al I APRIL Qセ@
REAUSASI peseriセjaaNGゥ@ f DAFTAA P セ@ 1
l'IL"l"S JESIS BERASAL.DAA.I DEPART£.\!£.'< I
R£UP PES"EkiMA.-\.o,; I bセ@ I MAP lL\taAGA
I
I Ill
I pᆪNLPap N Lt N セZM P.\JAii:
P>iol.l'norll>."i>llfl'!'ll• 01111 lllll ••J OilY Rub>ai l'n>mmua . I
I O.p . ....._,.,
I ... ,..."", • ., .. 15.
I ⦅ QGMセイュNNNNMNNN@ ojセ@ OJ:l old OJ:!'# セ、Nl@
SiW: ,_..,.,.. pオNNッセ^ョ@
JW:mr !1-w.o.;..
I ti'!'S I Pf'D B!-1 o -
Po.W:·f»Pi; loonr.yo OJ )(I om ッセセ@ オQセ@ Ld.L
P>.W: BWDi don ll:on(UIWI CPBB I OJ .:II 0141 old 01.111 Ld.L
Pセ@ pᆪNQ|ャZャaNp N u N BMセ@ 11£.\ &; Ct;li:AI D."S Pl'SCL'TA."i EKSPOR
セャャ\^セ「ウオォ@ 0:10 0211. 0211 ..... 0:19 Ld.L
p・セcii「ッ@ 02.."0 0211 old オZセ@ Ld.L
• 01 セ@ 0::30 0:!31 Ld.&.
"""'- Ek>P<" •()) pセd N LpNM|tGs@ Ml'"'l'.'li: Bll\11 OAS CASAU'I
セセ「ャャケッゥ^@
I 0310 PセQQ@ old 03JY セ、N@ :a.
Bllnllc!.IIG>JAbm
cッセ[セオョ@ : •1 T..W: ditooabba poc1;a KPI:.'i .
SJ: L lASED JA. \"<1.. •-qoll9-l
REALJSASI PENEltL\IAA.o,; f OAFTAR P 6 l
REKAP l ' RAJA.-.; JE.-.;JS BERAS."L OARI oepaateセies@ I
BKPP. peNMN[eriセiNMGas@ 。セ[イー@ MAP LE.\JBAGA
fU p£.-.;O.V .HA:-i P£.-.;OJDII;A:O.
p」ョNN「セlNャヲエ@ p」セオNmNZNMョ@ iセiu@ lUll LOセャuiセ@ rN」セィキN|ッゥ@ ftncnm.u\ b」ョNセーゥ@ o・イ[LョNイイセエエイv@
l」ュィセイZZセ@
Pcftllilr...t..tn PcnJh.hL . .£n sNjNセョ@ ... iセmi@ u.un r」NセjLセB@ Prncram;a.;,.n ll<rtoor:.U D<;>:n<m<nl l\ュセpN@
Y;ant セーNャャ@ izus Pcnuun;a PSBI"fl lnu sカNMセョ。@
iiセ@ Pt:.'<04P.\HS rE.'<JrAL.4S St:\14 11.-\S J .4S.-\
ヲMGZョjセャNNNFエャ@ h..., ... J rr...JuL"'' sQQセ@ iiセiu@ 11-\11 :JtJ U:\1.\ . Kcoalnr • NjNセ@ p」ョエョュセョ@
B:.a;un An:;;nn IX.
ャャセゥj@ rN」Mッ。ャセ@ p」ョ」ョュセ@
B<mor•• D<p<.IL<mb>r>.
1151:\ r」セGァウG@ Pcncnmaan Bart.Jn Anr:ann セj N@
US It• Ruh).UI Pcncnmun B:.ar..an Anu·;ar:&n IJ .
' ヲGエョjオャᄏセNBウセエ@ Ttup 11517 .ion iiセ@ iセ@ RniiJ,bl Pcntrimun
B<rt.or:.U D<pt.IL<mb•r•.
us:n 115:1 >IJ ll5:!'1 セ。ィysゥ@ Prncrimun Ptn..Lp..un Sc\lo ... ll<rt>or>i D<pcc-nJ
L<mt..r>.
11:\ ."' QQUセQ@ r・。ャセ@ pエMョイョュセ@
I ll<mor:u IJ<po.IL<mb>r• (!;nuok RIIIIUh o;,...l
SJ L lASED lA . \'V' \jGiiiセj@
283
セ⦅⦅⦅NNNNZN⦅⦅@
PDF Compressor Pro
reNッ|us N セi@ PE."ERL\1.-v.S I OAFTAR P セ@ I l£A1JSASI セ@ ( OAFT.U P 6)
REK..-'P I l"RAIA...; IESIS i ャャセャャasal@ OAJU OEPAJ[JB{E."i I
II);PP. peNBer i セiaas@ Bio;PI' ; セャaー@ LE.'IBAG.-' JlEL\1' URAlAN 1!HlS BERASAL OAIU OEPAKTEMEN I
BKPP. PENEIUMAA."' BKPP MAP LEMIIAGA
I PUセ@ セ@ ... セイョュNNNNNN@o.,.,.._. Dobm "•r•n セイゥm@ ·""',.... 111.
0531 ltalilui l'nl:rioaua o.p.n-.a PU a.pa Atlgana ll (-.k ャセ@
n.lH セ@ .. isaoi ............ . Ncp)
o._. ...... , ... ... , ... AaJP>It 15.
053! • 0533 daD ltalilui l'a£rimaon 0539 8crt>api Oop<Jl.cmtto,a
セセセセ@ セ@ .. Mセ@ッNーNョNNNNLセゥュュ@
ll>rua AaJPnlt D.
セjオ。ャ@ OS.tO セᄋ@
セゥウオゥ@ ..._,...,
セセj、。オョ@
B.,W. ,._,,.,.,. l4
セセセセB@ kc:..bQSi ............
lllt""'pi [)qoo.JUns••r• セRNPUP N PsTU@ ltalilui ............... IJS.I6. 0547 lluOapi Oqtl./Uabara
r :n..t..l'.a:.:u': l<u:::-. 115f., Bセ ᄋ i@ セjN@ オセNNL@ Aセセッセ」@ ..... セ@.t.,n Lu..ar セエセZ セ@ I l.l<....vrnto Laor :0.<;:<:1
III>J"'" Aofpnll I I.
I I
QQセBM ᄋ@ ャヲセA| j@ VJ ィGィ セ@I
エG」ZMNNNZZNNLBBセNMAセ@ ヲG Z ョセ M イ N@ lkuh .... セ@セ@ ...... .!MI J ........ S--.. Nawセャ@ llt!t»J>i Oq.ul<mtn/
ll.tiDt.. .. Y.nr <1>1'>1-Poau......, PSBPil'Dil S.-.cb ... ... PE."ll-\P.H .-\S K£J.-'KS.U:\ I
D.-'S PER.-' DIU:\
os.u Rulis.asi r..n-aa 8adaa セ@ NuioGal
ᄋセ@ aa,;aa """ ... w.
0541 Rulis.asi PneriJnuA
セBGMMLpn a。ァ。ョエセ@ l5
セY@ ltalilui PatcritDau Ocpanr:8ca セ@ .. a.paAaepu:1
Prn..bpt:..n k A セ N セM lit- I ll uo: I JJ 1161'1 セ^ャゥNオNNpッ@ ........... jNANBャィイNmNィセ@ セZ」NNNN⦅NNNNLN@ A,...f
II. ft>ll An;pnoo I ttl • iiセ@ PE."D.-'PAHS L" "ESTASI t1>a o....,_. K<lw:iiiWl
•• , ... ''"rP'"" PtnJ..,.i'->ll d>n ID\'C')L&)I hセih@ II'HI J.J tr.'l'l セ^ャゥオッエNNN⦅⦅@
l'atda;law> Juo II 0550 0551 セ。ャゥウ。ウゥ@ PtncriiUall
b」イ「。ーゥセイ@
,, 0552 ltalilui "'-""'-セセ@ ........... L,W.Aog..,.:!'l
OS 53 ltalilui Pt.rinwta ... , ............... "· (dlllo.fwP. 61
· O.pan<IDCD s...iaJ Bariao Aauano 27
(.d .. ;.: . • T..:..;.; Ju-w;..i.:..£ セ@ KPKS
SJ: L lASED JA. YW wcp0194
284 285
PDF Compressor Pro
R£AUSASI I'END.IMAA.>; ( OAFTAA P 6 )
R£XAP URA!AH lENlS BERASAL OAAJ DEI'ARnMEN I BKPP. PENEIUMAA."i BKPP MAP l..EMBAGA
01 P'ENOAI'ATAN LAIN-LAIN
PmdapoiJII dati ptncn.....v. 0110 0811 tid OIU Rcolisaai Ptnorirnun kcmbali Bcbnja Tai>WI &nfl&r.lll Bcn.&rai Orpt.ll..tmbar• bctjaba.
0816 dan 0117 Rcalisaai Ptnori ....... [)qK. セ@ .........
&rw. """ ...... 16.
セ@ ll>n ptncnl!\llll t.tmbali 011;:11 okセ@ I Jld Hiiセセ@ Rcalis.ui Ptnorim1011 Bcbnja Tai>WI "'U>nn )"0111 Wu. Bcn.&rai O.po.IL<mbar•
PQセV@ dan PQセW@ RcaJisasi Pcnenmaan [)qK. セ@ ......... a,.,w. Anuann 16.
セ@ uio·bio ウセ ᄋ 。ッャNカャᄋ@ uno 111111 Rcolisaai Ptnorim..., Bcn.&rai O.pancmenl Lembara. yjN、。ェャッ。ャゥコゥ。セイイオョ。N。ョ@
PNBP1Uni1 SWI<Iana.
h..bpaWI lain· ban OIMJ or<J1 tAl 1111'1) IUalisui t't'ftCrimaan dan 08'J'J Bcltlqai Orp.ll..tmbar•
08<J.& J.ulisuj セョ」イゥイョオョ@ O.p. ""-ran Bariaft a。オセョセセャVN@
09 l'f:'jDAJ'ATAN PDIBANCUl'\AS
セ@ a... ...... Prort>IIL 0910 0911 dan PYQセ@ Rcalisasi l'aerimllll o.,. Jtc-r• a.,;., Aau ... u.
セ。NNN@ ..... Pro,.t (PIP! 09M 0921 tid PAQRセ@ i.cl.a.
c....,.. ; •) Tldolt: dibutltkaa pod& JO>K.'(.
SJ : L lASED JA. YS wcp019-l
286
⦅AGZ\ セ@
I i I I
I ! i I
I I I I I l I
RCAL!SAS! pe N G| e ォ ャ セia N セG|@ • l.lAl'TAR Y ' •
セᄋᄋᄋN@ •. I """"'·" ' IIKPP
エ ᄋ [NN ⦅ セゥ N M ||@ JE:"i 5
1'1"'1 k ャセャN セ@ ·"
' l't l\oJ.af'..t:..t!\ IH'\h;: .... , 1 J .. n セ イ Nエエ Q@ エ|Nᄋセ ャ ZMLNN L L Z@
I lセNw i@ ':';t: . •
! ヲ cG ョNNAッセ ェB@ .. ._,:, イオABNLNN セ@
I 1':1'\oJ .. r, : ... セGセセ @ .. ZN セ Z N@
i l},.,,.n, '\;,·::··!:
I I ヲッGZ ZtZセ \cG AlN エセ Z@ [ ᄋ ZセNZMBGBGBBMZBG@! セZ Q セZMZZ セ@ ィᄋセ N LNN⦅N イN [キョッセイ N@
I ti.a:::w .. n '--" |ZセZZM]@
llo ! 1'!:.'\[)U\IH.\ YllUIITl .\c; 1.\ ヲゥャャGセ[@ 1\lTic: 4
! 1Yn"
I J•r he'nm-r. セᄋエNZN [ NッZM
PfK w e, G..u
I pZョエ イオョ セ@ ーN ZNョイNセセ@
pfセ@ セ@ G セ@ f't!'i\.lun
P:ntn:'ft.;w.., i"•L.. •::.1.:r. I PFK B.r., Bl"LUC
Prhe'nm-n ;"-o&. •nt,.:'l PF t\ .v .... キZNNセエゥ[NN[LNイN@ N セ@
IIW-.m·
pイョイョセL@ ゥBBMBBGQセセ@
Pfl( An...c ^ョゥ\セ@ B I 111-o&AitrJ.;,c.
ゥGエGョイョイMセ@ ... セGM ᄋ ZZイNZN@
PFI( G•.• PSS DO 14:: spセi@ Sl!liii(PI(S
P:nr:"l::u . .an p, ....... NLNLセョ@\\c-"1 ヲBZイNイョョセセ@ ,wp.
C .aLI:...n • • T..:.:,.l. J 1:"wCU1.4r, :...: .. kpセセ@
SJ · L l.-\SCOh Y'o\ セMイッ Z BMG@
bfNr N セs N |l@ o N セr ャ@
Ul.:l'l ' I セ ANM|@ !•
GGGセG@ I B G M セQ@ セ@ B G N セZ@
tr •.:u I i hセ [@ J.an I P•.: :
N LNLセ N@GBセ i@ J .. n , ,.,:\ :
lllltoll """ I uッセ ョ@ l llit· :
I I I
i Ju;11 I l l tll .4n lu; ;
i ro:., i ャャ セ@ I
I I
lrf'n BGセ@ i toLan w.;:
I QQセ Q@ 11""' 1 1o1.an ua.::
I I uセ@ !IIS I .!.1ft QQセセ@
I I I
.,.,, 11• -l
I I
I IU':'h 11171 .!.1ft zu;: I
I ULi. |[Zt[Z セZ 」Z セ [@
LBIIJ..\G.•
k t" ..tli'-&"'1 Prntrur\l.Ut
llr-p セ」エオョイ@ . .n ォNセセ@ ... n An;;;ar..tn IS
セ@ J . .a.
I セ@ J ... I
I I セ@ .: . ...
... ol. ..
".: ..
.. oL ..
.. NセN@ ..
'- "' セ@
287
PDF Compressor Pro
REALJSASI PENEiliMMH ( DAFTAR P 6 l
REKAP UllAIAN lENlS BEilASA1.. DARI
BKP'- • PENEIUMMH BKPP MAP
. P<ncrimaon a • ..,......._.. c1o1.1111 1010 lOIII JI.J 1017 r>nJb Prdinoncinr IPP} daft PfX·BliN l..>aM)·a.
l'<nrrlaaanfi'*Wir .. 11190 11191 sld IO'Jl PfXua.t..in •·
II I'ENElliMAAS kiriセャTs@uanセ@ DAN P£.\IINDAHIUKUAI\0 INTER.'II KPKS
1'<-.maan Kirunoo ャゥ^セセイ@ IIIli 1111 JIJ 1111
• 1113 JI.J ""
p. .. ,.,....,.-n- II::U 11:1 l' .,., Uobm キNNNLセ[[ッ@
。NセZNョュL@ u.....:. • 11:1 Jh1 li2S,
11:!6
ーNNNョ。NN。。セ@ IIlii llll Jld 1135
bul: ......... Kl'KJ\
1: PE. ... EllJMAAS T1tA."51TO
hn<rimaon y....,.;,.. 1:10 1:11 1111 111) T.._ ..,,,_ br.;a&a
".
セケL⦅L@ 1!.."11 1111 lid 1:23 tNNNN⦅NLNLNLNNセャャッャ@
l'<ncrimaoll K» セ@ ...... 11.lll 12)1
s .. -
. .
C•a= ., T.W.: 、セ@ paoJa KPK.".
SJ . L IAS£0 JA \'V.' アャャャャセ@
288
DEPARnMEH/ L£).tBAGA
Rralisui P<..-O.p. ,_.....,, ... &OJ ...
.uu ..... u.
L d. >.
L d. >.
L .J. a. セ@
i
L d. >.
Lei. a.
Lei. a.
---·
Rralisasi ......,_
Brttoopi O.p.ILc-••
Ld.L .
Ld.L
YMJdopolD Pair-PNBPtiMiil swodoaa
OAFTAR : PE1'YI\IPL;L-\:"' KODE R. BKPK. BKPK DA N MAK Y.-\:-;G BERl.AIW \I Ul.AI I APRIL 1994
REALIS.-\SI rE'\CEll'AR.-\S 1 OAFT..._R p 7 I "'-:-kEKAr l 'RAIAS JESIS - DEPARTEME.'( 1
14KPK PESGELt: .... R .... •,; セ@ ..... " LEMBAG.-\
Sl I Bli •. -\SJ.-\ PEG.\\\"-\ I 11-\\ peNGHセiャ G |@
c,,., J.1n 1 .. nunf.1" I セi i@ II
I 51111 .J.n s ャ セ ャャ@ t Rr•li...,, P<nrd ...nn
Bcrt-..F., O.p./Lcml»f•
lt. ..... NNL NキッョNカ セ@ ..... i セiN LNL@ I
I セ セ セ u@ セM .... ;1.
l..:mrw .J..u't U•n-1 ... !'1
I H.(l.lnu HGc セ @ .. "' H.:;,- N セ ョ h[。ZB イN@ It· I セェ nZ i@ Nセ NL@ ... Rl' Nuゥセ ゥ@ l'tnrth.Lr .ut セZセ@ .. Lセ N セLヲᆬMBャ@ lh.
tt.:t_r:; ... l':-:-., ::.::-. ! セゥ セ ャャ@ I 5171 .. ·J セZ WW@ '\. セ M [LN@
I k:-un1..1 pイセ@ ..... .11 セᄋ@ .,:.,.n, i セセ セᄋ@ i 5JSoO a. [。セ セ NNNLL@ P<nsrl...nn
lkp</l..tmb.lp ケ[Lョjセi ャ ャゥb@
pュセセ@PSBPJl'oit sセ@
BcL..n.u pZーセZ Z@ h •"'C'l 18PI'1 I 51 ... I セ ᄋᄋᄋZ@ Rr>lo...si P<nroi1.W211 Bcrt-.J>i dアッエjiNN」ュセᄏ イ 。N@
• BセR@ -.1.J s Nャ セ@ Ld.:L
sャセ@ d>n 51006 .. NセN@ .. セ]@ I IEL-\SJ-4 URASG I
ielセsja@ L-\IS·L-\IS
セーョNNNNL@ """"' ""' Prrk>nk'<.., s:1o 5:111 Rr>luasi P<nroh•.,..n Brrti>J.i oNーエNOl」ュ「Nセj。N@
IA\CM:II"UU .. .,..
S!::lt .. セセN@ .. u..n ..... ッセッセ ᄋ ᄋNセNッLNNL@
Lセ N ャャャ@ BGセ N@ 3..
(.' •"'""' : • • T ol.J; jエャ^オャ。ッエNセ@ po.!.. KPI:S
SJ: L IASEDJA. \'W • <;'II "-'
289
PDF Compressor Pro
UAUSASI PENGEUJARAM ( DAFTAA P 7 l
R£XAP UU1AN lENlS BEaASAL DAIU DEPARTEMEN I BKPK. PENGELUARAM BKPK MAK LEMBAGA
l.a< 1'""k 5lol0 ltulisasi Pat,er-b」エエAッイ。ゥセ@
klaaja bonne lailt-laia mo Ld.L
klaaja Rlllio laie-laoe UセVP@ 5261 lid. 5l69 RuiUosi P.,.,e--... ,. A.agann 16 D<p. Kna.qM
a.p.a A.auana 16.
セセ・セ。。[。@ a ..... , Swadana. 3:!0 5210 Ralisasi pNLNjcセ。。ョ。@セ「ッ」。@
llelaaja l'nlbrlia LNNLセ@ .... b&baro Pro,ek.. ,...,,_.
PNBMJoit Swa.laaa.
- - 0 3:!90 3291 セpNLNL・ャMャャ・イ「ッーゥセ@ ..
' - -· -./ 0 • 529l tid 529-1 Ld.L .. ' 5295 du 5296 Ld.L
53 BEUN.IA PDtELIKARAAN
セNNNMNオN@ .. ., 5310 5310 L d. L
P=clibanaa R.- Diau 33:!0 Ld. ..
P=clilwaao セ@ llennowr 3330 Ld.L
llelanja hmcliloanaa l..J.il>.laia 5350 L d. L
kloaja Ptedillarua laia Bq. 3360 5360 ltulisasi P.,.,er-A.au.,., 16. dッー・Nセ@ ..... -
B.aaiu """"""' 16.
UllWI : •) Todat dibukubll po4a kpi\Nセ N@
SJ : L lASED lA. YW ..q!Ol9o4
290
,
l
!
I I
.. セ@
ilE.\L!St\SI _セGャZ。N Z N Z@ MGセ ᄋ GMB N@ セ M セfGWNBGセ@ ;:s ..
セek Nセ ゥG@
3K!'K. セ ᄋ r N セAa N G|@ lE:'\!S _セGcel l B@ aゥlセ s@
:k!;.:u;. エjZMAGQQエZQョNZNNイセ@ :i"'o....:...n;.
;.o BELI ., J.\ rr.R.:.\L\ .' 1.'
::k ';.:lt. Z セᄋ ᄋ NオョNNョ@ :_-,n...., セ G M G ᄋ@
:'l< •. _,, ;. ZMZM ZN セ@ .. n セ M ] ZZM ᄋN@ セM M M
Z セ@ ....... ::· ... :- ᄋᄋ ᄋ セM BZ@ !, __ . .n • .. :; ; - - ·
ZセHG@ . .,.;\ ... :·.·· --::. ... :- "'. ·" セ Z@ ..
!\r .-::· ... P:-: __ -:..r. セM セZ@ ... ::;.c: :
'' Ht:L I .'J \ 'il 8SIOL"B ' ·' Tl 1'
.;, .. :- .... Z lNN ZZ M ZNN⦅Nセ@
cNョセエNNャエj@ • · TMJ..r.t Jlth,t..k...e:;:......:.. kpkセ@
iJ L 1.-\SED l.-' Y'A." .,. ..:;:tJ:--.;
iiO...SAL DARt
3K?!; ; セセ N セ@ セ@
セ セ B オ@
[ セ ᄋ N L@
.O.;., ,
... •..
セ NNZ ᄋ N L@
U U セᄋ@
5.'!»wJ
セ ゥ ャI@
セ セセ iエ@
o\.;,t.
".;·'-·
5-:'• i '-.;• •"1 .4.n
セ NN[ G BG@
5..;••: .... セ@ セ jᄋ NZ@
セU U」 ャ@
depセ i eNGi ゥ@
l.DIBAG.4
rエZ[jセ@ p・ョイ」 ゥ オZセjャエャ@
Or,wl.:rabap y セj@ ..br:ll:a rD8
!'<nn- I"'DPtl "'' s .. ....,..
セセセ@ Pe!t"'iu.&nn iklt't'"" f:U セ セ ャNNNNLョョエqヲ G[@
" •• !."
M.:.- '"'-"• エG cG セ セ cGゥ NNNNLNN NZョ@
l'<;n. BGセ@l:tot;WA . セ[[。ョ。@ : 1'1.
jエNZセ @ ..... BエGセM[N」 オ セ NオZ@
U.;>ooL.....,.p MN[ケ。[セ ᄋ NZ Zョ@
ャセョイ[ッゥNai[iヲエ@ P'BM."rue s ... セ@
ャエ」ZNu。NNNNNキABGエZZャセ j BBB [オBャ@
Kcrt't;,#.u ャセ Nゥlエュヲャ[GZャ@
セ@ J. •
ォ」NィNセ@ セセZNLイイ ャ オNNイ Zᄏセ@
QQ\ZQMNッ[[ッセ@ Orl"fl<-m"' ' ' a.., .... ''-!;>nil Q セ N@
291
PDF Compressor Pro
lEA1JSA.SI PDIQELUAitAH ( DAFTAA P 7 l
JW(AP UllAIAH JEN1S BERASAL. DAill
BICJ'L PENGEl.UAAAN BKPK MAK
Sulloidi I Banruan 5560 UセQ@ tid 5569 Bap..A11g0r.111l6 RUiiL
Sellsidi I B........, • 5570 5511 tid 5579 llaJ. 16 セid「。djiiiwi@
セ@ SUISlDIIIANnlAN DAEJlAH OTONOM
Subsidi I Ban...., Dxnh S6111 セii@
o.-IINUk BcW.jo P<, .... ;
Subsidi I Ban...., Dxnh sVセQ@ sVセQ@ tid S6:!9
01oaom ""'"" s .... acw.;. Prr•,...;
。Mp。ョセキセイ@ ..... S6Jll S631 tid セIV@セ@ 1npru IBPDil Pol-.ot llapialo M....U
。。Mセュ「。ョイM S6-IO 56-11 tid 56-19 o.n11 llop-c1 IBPDII r.-J>IIf a.,....t.tumi
- セ@ ..... ,_ o.cru S6SO セUQ@ clan 5652 Noe-lapra -8&-.n セイ。「。ョイM Oxnll dati S6loll セi@ エゥ、セ@
Pacrinaaon PBB.
Mセ「ッョLNNNNNNN@ o.nlllllpou S670 • セョ@ エゥ、セGG@BLN
セWs@ clan セWV@
c-.. : "l Tldalt dillootllkaa pado KPK.N.
SJ: L lASED JA. YW キ」ーoiセ@
292
DEPAKTEMEN I I..DoCBAGA
RaliJ&si ..... ,.....,..
0cpt.IC£UMJIII a.,;...uu-•6.
L d. L
セN。ャゥウ。ウゥャGエ。ーZャ@ ....... Dept. K£uanran Bariaa A.au:ona 16.
L d. L
Ld.L
セ。ャゥjFウゥ@ Pcnp:l_... Ocpt.JC£ .... , ...
Baril• """""""' 16. I
Ld.L
L .J. a.
Lela.
Ld.L
REAL!SASI セZッ[geャx N セraZB@ r D.\fT\1\ P 7 •
R£KAP III:P._.
lZr N セiN|Zッ[@ JE:o;JS PE.S(';U.l" ARA:"
Si I ASCSL"R\:" Ill lAS C. Bl:SGA. IIAH L.\IS"\"A 0\:\ PE.'C£..\111.\LIAS PESD\PAH.\ .
pイュセセNキョ@ pZュ「セセ ᄋ カ[NNョ@ Huun; L_:o;,tcn.
pエュエエオセ ᄋ [[キヲエ@ t'cn•rt..ty;.ar.an llu1.nf ッセセBB@ Strrr;.
pイョイイュセセセセB@ rcnJ .. ーセオョ@ p;.J.al.
pャGョヲ]Gュセセセセ@ P:n..Jlp;UJJI bエMセ@ セエNZオオャNG@
lie. セNNN⦅LNセ@ tNNュセ[NョNLN ⦅@ cオセZオ N@ J>n AGwBGセャNZZN[LNョ@ エセセpNL|ヲ ゥセ uヲエju セ Nャョ@ d:)r"'f wャョセNFイN@
p」ョセGAAGAB N セィ]。イN@ ... :n...i;,p.,!.an t'-ulrr;.n != .. :.:A T-..hu:: _.;..,I'IJG..nl'l セイケエNョ@
pZMョエZョM N セセNィN。ョ@ PrnJ;ap:.t.lf, t'luL:.a:-: エGT Z セ@
セmud@ ittJJM;.ft yセjiセオ N@
Prmr-<tuJ.ul pイュセオャNZオ[。ョ@p」セ@ pZュャ|セセオョZNョ@
C•to..,. : '• T-.b.t ッィセ@ poJ. ._p._:-;_
SJ: L 1.-\SED JA. YW " <;>01\0-1
ber N セs@ . .U. dNセri@
H;; I• J; セi@ AK
• s: lt l S711 s!J セWQ N Q@
• セセ]ii@ セWセQ@ >IJ セWセNQ@
Uセ N |エャ@ S7J I siJ セWセB@
j':'J.It セWセQ@ s/J UWセセ@
セセ セG ᄋ@ I セセUQ@
515: J:on 575::
セゥn@ I I セWVQ@
UWヲャセ@ セ@ 5i63
セZ[オ@ I セ[[i@ s/J 5775
dfNャGaiiteセien@ I U:.\lbA! iA
Rt:Ui.s.N ィョイセャオNZオMMNョ@Dcrt. セyNャョjZGZiゥャャ@bセエNN。ョ@ Anu;ar:.n iセ M
s. セ M a.
l. "' · 1..
.. J . ..
セ@ "' · ,1.
s. .J. &.
.)., d. a.
.. J . •.
s.. f.! . a.
293
PDF Compressor Pro
REAUSASI PENGEl.UARAH ( DAFTAJt I' 7 ) llfALISASJ PESGEll1AJlA.S ( DAFTAJt P 1)
REI>Ai' I l ' llAI.>..S JE ... IS i^epN^Nrteセiex@ I Bl>P!> I'E.'\GELt.:All>.."
セ@ .... I> LE.\IBAG.>.
REKAI' UltAIAN JENIS IDASAL DARI DEPAII'T'DIEN/
BKJ>I(. セeャNuarah@ BKPK MAK LEMBAGA
I I Bcbn.Ta Mu.l>J 11111uk 5%U 5 ..... 1. セ@ ..... セ@ nN」Nu|N[ャLLヲGcGョイエャセ@s.,., ·fwk Ibn '"""' ャZォイエ。N[セセZ。@ ャ^エイエjlエュnセNNコ@
sa IEUNJA PEMIANCUNAN NON-MODAL LAIN-LAIN
5'Jf·= Bセ@ )'H,.j ).. J . ...
.. 」ョセ M 」セセャGBGBG@ I . 5Y711 I セᄋQW@ I .JJ _, ,, >• ォ」NセィセBGャGエョヲ」ゥセNmエ@Prmmnwb QpセipQ@lkrt kエ|wiセ。ョ@
l'<ntban(UIWI Pnyenaa.o RWkD cWt • SliD SilO olan SIKO Rt>Jisui pエョイエゥセF^da@tclonja ィイ。セエ。ョイ@ ....... W.lailt a.rian d\ーエNmNNNLヲ^セセ@
Altfl:lnll 16. :.· a.rian ""U"'"" 16_
Bcboja Proyek Uimya <Brtl. Slrlll 51!'11. SINS .bo mNセ。ャゥセ@ セョイ」ャエuイZ。ョ@ ts .. ,un Anu:.ar:an I h .
ヲッG」ョセ」セ@ Krti.S•IIPn.•un!' I . 5.,.., I セNLNLL@ "' "'r: ;, ... セ@ I .... J . ... I
loll I I'ERIIJTl'SC.>.:'\ fiiiH: I(E TIC:.>. I Pfl( I
5I% b」セセ^。イ。ゥ@ O.ptkml\or•
• ュセ@ lid W).l ....... セ@ IELASJA MODAL
Pcnr::mf\ .. h .. n pエョエョエョN[。セョ@ pfセ@ HI r, I Nil II I ,..,,, .... J t-4•i .• I ォ Nᄋ NLャZセLL@ PC"n::"d\U!.u-; G .. u P:'\S pオセ[@jセイエ [@ セエGu@ • .Ul;:'J:"'.
Bcbnj.> Mo'>llal U01uk Tanoll. 59111 セii N セセセ@ .Jon """ d. セ MセQV@
• セセセ@ sl.l sャャセ@ ).. J . a. u .. セ@ ... n :\n,r:.;ar.&u 15
p」ョイZュイGャセィセ@ Pentnmo...&n PFK セ@ r .. I H11t1 I エNNZャセ[@I ; " J ... Prnwu.n Bcbltja Moolal Ulllul: l'<nla&an セZZP@ セセセ M セセウ@ ..... s.. d. a.
cWI Mcsia S926
pエzGicGjエュ「セNィm。@ Ptntnm.l.VI PFJ..: Bcu' I エNヲゥセj@ I foO) i I " J . .I Bl'LOG • 5912 sld S9H Ld.L
Pcnrcml\.J...n Ptncrunun PFJ-: aュセャ@ I 111 ... 1 I """" i I .... I.! . ... S.llcbh .>. oh4m•
S925 claa sYセV@ Ld.L
Be W.ja セャョ」ャッャ@ wuut S9;111 S9JI. S93S .. d . • .
Pcnrtmb;.lun PtMnmu.n pヲセ@ . .tun;,.l I 1)()541 I fMI!-J I .... w . ... S..J<Ull 8 ot>..hn b!.mo
Gcdunr cWI a.,,_ ..... UYセ@
• S9ll lid sYセ@ L d. L
Bcbaja Modal ..,not Jannr011 S9oiO sセャN@ セU@ daa Ld.L p」ュセセ ᄋ 。イ。ョ@ G.;._nll'cnwwn 0 .0 I lollkl I blW\1 J;an hrilr: I kl' .&1&.'-!:tl Fcn1ei\W"ln
(jalaa. irirui. c1111 S'J..I6 Prm.t. Tk. I .1u! n. II B.ar:un Anff2roan iセ@
I I I : • S94l lid S9.&.l .. d . • .
BcW.ja Modal UDiuk FUik UiMyo. セウッ@ S9SU9SS ....... Cu:.un 'J ToJ.u; 、ッセオォZNエZNN@ セᄋ@ I(PJ>S.
cWI sYセ@
• S9S2 lid 595-J .. d . • .
Cauun 'I Tod.U dibo.kuun pod> KPKS. Sl L lASED lA YW \[^GiGセ@
SJ : l lASED !A. YW .... LNiiセ@
294 295
PDF Compressor Pro
.......... ....... ,,
.. _,_,. __ ,..,,
... .., ......... .......... -. .., ....,. ............. .............. ,
, .........
.... ••w
••t
.... ,,_
,'f
l:lft
NI.IW
"'ttlln
··"'" yヲエjjsiセi@-
....... , W
IW•In
t
J :5
u J!j !!·! ..
c!l.il .,; .. .... §
w
§ セ@
<
t セ@
0 §
セ@• セ@
セ@!
• . セ@..
.. セセ@
I 1
セA@セゥ@
l tz
j セセ@Nゥセ@1.!
セセ@
.. ...,. .• , __ ,...,
. .........
-·· W
\IIIYd
;, .. .,; .. セ@セ@§ セ@
.., z; セWN@
t コ[セ@Zウセ@[セ@
! 1 セセ@セ\セ@
J \セセ@、セセ@
Jj NNLセ@セPセ@;
セZGBBM0'1 N
........ ...-1
¥1
.....,._,, GMイセエB@,_
, VIU
J..,..
............................ -,. .. ,. .... , __ ..., ... ,. ............... ,., .. .. ..,.. .. ,
-·· -·
_,.,,
_,
.._.,
.. ...,.., --.. ···
........ , -·
-·· ..........
_, .........
......... , .............
.. _,.. .. , ......... ,
-· -··
-· -·
-· -··
.... Mセ@-
.......... .... ............ "
-...._,.., ...,
.... ..
•• ,. .....
hW
¥\1
••••••
\1 .....
" ..... ........
NY
iolft lllllliY
N
:ll'lllliO<
I S
IHill
NV
IIYO
!lNY
Y
IIYS
II Y.LY
.l ャャャャNlnyセ@
ll:rJO
HY
lll'lllllliiO
SllliY
II OH
YA
(UI'I.J
IIY.J.IY
O H
I(Jl nyiiyッョZjAャhAiNiinyyiセiuhBZiッャ@
iセysiQySQQQQvjNNiyo@N
YU
YM
VI!lH
O!)'.)H
YU
:W:
IIY..W
YO
.; :q
..
[セ@p
; セ@:1=:!
ゥNセ@r.i
イNNゥセQ@.t ::
.Eo!! lo
!!!i セセ@
; .;
.. .;
セセ@Zセ@:.
セ@..
.,; .,;
.,; 4 i Uセ@
.:toil ..
.. ..
.:toll .:t
......
.. セ@
::1 セ@
:::: ...
; ;
::0 ;
::0 セ@
.a t
l ;;
1 t
t セ@
-...
-.. ..
;;; -
-;
; ...
.. ;
. . ::0
; ... 0
2 Po
8 セ@
::0 ::0
... セ@
セ@
j J
g fi
セ@セ@
.. ..
セ@j
I セj@
j セ@
::> j
j Sl
Jf セ@
Mセ@ol!
8 J
.r. セ@
....
1 セセ@
; d ;
lj t.
is ..,
i. c
lf セ@
.t .r.
,i!.,,
z セ@i 'J
.a 9.
2
1 セ@•
.; ᄋMMセ@
セ@セ@
;-8 "'
セ@!
セ@
!I ..J
u ;:;;
.... , .. : .............. ...... t; .... \'
'1¥
1 .... .,
FyNujiセiiii@.........
エエセayGエl@•tU
IYW
,_,_
II.NY
IYllt»
>V
llY
.. Il .... INY
UY
&V
U
-·· N
YU
¥'M
JUH
:.W.&
.'IIIW
....... セ@-····11··
., ................. .. ,.., ...........
•• ,#N .,.,_. .... セN@---
.. ... NY
OH
Yt,·l)
llt"l
ᄋMセᄋ@... セᄋᄋᄋ@
.............. セL@....... ... ............ , .... ,,,., .
--·· ....... " ....... ,. , ................ セ@
...... , .... -
.A
.....
_ ..... LNセ@
.......... _,_.,."""'"'' ....
.. Y
IYU
... IYIN
Yl.l
.,... .................. -··
l.'lf.IUI:tilllt
....... , -..--u.
............. , セイMャN⦅L・Nケ@
. ._.... ..... -..... ••• !, .
..... , ...... ,.
. . rvr.•u•m•• .,...,,,
, ....... Y
UY
.Ja
ll '''N
N¥
1'f't>
'!'IH'f'
1¥
1 ....... J.'W
'aU
.ll:.t•IU
'fh'"-•J
HI llf t
•U
il NV
DH
¥0
:11
1 N
;t ... )Ua
Y4
:&J
ID
Q\
,....
PD
F C
ompressor P
ro
'
セ@ ICElJAHQAH セ@ IMDOIC'ESlA ocaEJCTOitAT lENtlERAL AHGG.UAN
セxi@ SEDJA No. : SE·II/A/Sl.<ll94 TeL : 26 セ@ 1994
No.
I.
:!.
3.
"·
s.
6.
7.
S.
9.
PI -P'lf'l
298
DAF'TAR : PEJtTANCCUNCJAWABAN DAF'Tll !U:ALISASI PENCELUAilAN (MI DAFTAR P7/PI) PEMDA YANG HARllS DIKIRIMICAN OLEH !CANTOR TATA USAHA ANCCAilAN
JENIS OOKUMEN AKHIR BULAN KEPADA
DA. OS. 32 DA. OS. 3) DA. OS. :\4
BIRO KEUANG.VI PEMDA TK. I Asli Asli Asli
(J'ttOP.l セ。ョエセ@
BAGIAN KEUANGAN PD.IDA TK. Asli Asli A' li U CKAB.IKODYAl yuc bcn:lagl=la
BADAN AKUNTANSI KEUANGAN Tembuga Tembus;111 Tembu'WII
NEGARA dla bゥイッセMセBB@Aag&ane. Jl. 1....1p. Bamnls liaa' No. 12Jabna
DIREAIORAT I'EitBEJIIDAHAJlAAN -. Taabolsan Ttmboosan
DAN KAS NE.GARA, "P· Solb. OiL Vailitasi Ka Nepn OJ A. Jl セ@ Baalalc lilllllr No. 2 ICDialt Po& 1139 J.bna I 0002
BADAN P9CDIKSA KEUANCAN .. Tcmbusan Tcmbus.m
(BKP). 1lD. Jadl:nl C... Soobrolo No. 31 (Scslya) Jabna.
BIRO KEUANGAN OEP keuaNセan@ .. Tembusan Tembusan
JJ. 1....1p. Banaatc lilllllr No. 2 Jablu.
PUSAT PENCOLAHAN DATA DAN .. TembusaD Tembus;111
INFORMASI ANGCARAN di Banduac.
KANTOR wn.AYAH DIREKTORAT Tcmbus;lll Tembusan Tembusoan
JENDERAL ANGCARAN. up. Bicbnc PPKN ybs.
DIREKTORAT PAL · DJA. .. . . Tembusoan
Jl. Lip. &mcnc limur No. 2 Kculc Pos 1139 J:lbN 1000:
KONVERSI DIP 1993/1994 KE dalセヲ@ DIP 1994/1995
Lampiran XII SE DJA
Nomor : SE-11/ A/5 1/0194
Tanggal : 26 Januari 1994
I) Format DIP 1994/1995 mengalami perubahan yang mendasar teruuma pada halam:m II DIP tentang pengelompokan dan rincian jenis pengeluaran . Didalam format DIP lama terdapat 7 kolomjenis pengeluaran dengan kode 01 s/d 07 yaitu : Gaji dan Upah (01), Tanah (02). Bahan (03), Peralatan dan Mesin (04). Biaya perjalanan (05), Biaya Konstruksi (06) dan Lain-Lain Pengeluaran (07). Sedangkan dalam format DIP barujenis pengeluaran dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu Belanja Penunjang dan Belanja Modal dirinci ke dalam 10 jenis pengeluaran dan masing-masing diisi lengkap dengan kode mata anggaran keluaran (MAK) sebagaimana terlihat dalam daftar konversi berikut ini :
DIP J99lft994 DIP 199-1/1 m
KODE jenエsセaran@ MAK .lENtS 1'91GELUARAN KE'TERANCAN
BELANJA PENUNlANC ·
I
01 Gaji <WI Upah . 5190 Gaji dan Upab I
I
02 Tanab . IIIISUk cbbm bdanja 1 modal MAK 5910
03 BallaD 5290 Bahan
セ@ Pet:liawl daD MC'Sia . IDISVt dabm bebaja modal MAK 5920
OS bゥ。ケ。セュ。。@ 5490 セ@
06 bゥRセ。@ KoasavUi . . dipcah cblam belanja tlllldal t.tAK : 5930 S9ol0. S9SO a S960
01 lャゥョMャセ。@ Peocchl<nn 5190 Uift.bin
BEJ...ANJA MODAL ..
5910 T.:lllall
UYセP@ l'enl:lWI cWl セセセウゥャャ@
5930 Gedun c c1:ln BaaCW'aa
Uセ@ Jariacan Clalaa. lricasi. Dill
S9SO fゥャゥエャNNNャゥャャャャセ@
5960 Noa Fisit 299
PDF Compressor Pro
2) Khusus menaenai Baatuu Luar Nezeri (Bl.N) misalnya untuk Tcchnical Assistance (TA) yang menurut format DIP lama dicaDtumkan dalam kolom jenis pen,eluaran Biaya konsttuk.si (06) atau PeraWan dan Mesin (04), -berda.sarlcan format DIP baru dimasukkan ke dalam kelompok Belanja Modal sepeni contoh berilwr :
DIP 1993/1994 . DIP 1994/1995
a. TAyang kegiatannya dilak.sanakan secara kontraktua1 ditampung pada kolom jenis pengeluaran Biaya Konstruksi (06)
a. Ditampung dalam kelompok Belanja Modal pada kolom jenis pengeluaran berdasarkan MAK-MAK yang membebanun BLN terse but
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin I b. Belanja Modal Kolom Peralatan (04) t dan Mesin· (MAK 5920)
c. Rehabilitasi dan Pembangunan c. Ditampung dalam Belanja Modal Gedung ditampung dalam kolom pada kolom Gedung dan Bangunan Biaya Konstruksi (06) (MAK 5930)
d. Pembangunan Jalan!Irigasil d. Belanja Modal kolom Jaringan ditampung dalam kolom Biaya (Jalan, Irigasi, Dll) (MAK 5940) Konstruksi (06)
e. Pembelian Sapi ditampung dalaml· e. Belanja Modal kolom Fisik kolom Biaya Konstruksi (06} Lainnya (MAK 5950)
f. Penelitian/studi ditampung dalam I f. Belanja Modal kolom Non Fisik kolom Biaya Konstruksi (06) (MAK 5980)
コ「ャャッ。ャウャォッウセ@
300
3) Penampungan Dana pada Belanja Penunjang dan Belanja Modal
A. BELANJA PENUNJANG I. Gaji Upah (5190) :
2. Bahan (5290)
3. Perjalan (5490)
4. Lain-lain (5890)
B. BELANJA MODAL : 5. Tanah (591 0) :
6. Peralatan dan Mesin (5920) :
Menampung biaya gaji dan upah pelaksanaan proyek. Dalam jenis belanja ini yang dimaksud dengan gaji dan upah adalah untuk honorarium, Jembur, uang saku, uang Ielah dan upah.
Menampung biaya untuk memperoleh bahan-bahan (yang habis dipakai) yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan proyek.
Menampung biaya yang diperlukan untuk biaya perjalanan dinas petugas/pegawai proyek yang ditugaskan dalam rangka meh-dukung pelaksanaan proyek termasuk perjalanan lokal.
Menampung biaya yang diperlukan untuk belanja penunjang proyek lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di bawah belanja penunjang gaji upah, bahan dan perjalanan.
Menampung biaya yang diperlukan untuk pengadaan I pembelian, penydesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan., pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat adminisuif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebanan/pembayaran ganti rugi tanah.
Menampung biaya untuk pengadaan alat· alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek. Untuk pekerjaan yang dikontrak.kan tetapi peralatan dan mesin-mesin disediakan oleh proyek, maka biaya untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut di masukk:ln 301
PDF Compressor Pro
7. Gedung dan Bangunan (5930) :
8. Jaringan (Jalan, Irigasi, dan lain-lain (5940) :
302
juga dalam kolom ini, termasuk pengadaan peralatan beratlri.ngan. Dalamjumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan. penggantian, peningkatan serta perawatan peralatan dan mesin yang merupakan kegiatan pokok proyek dan diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efesiensinya.
Menampung biaya yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung dan bangunan. Termasuk ke dalam kelompok belanja modal ini adalah pengadaan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunlan, pelayanan dan berbagai gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan yang merupakan induk atau simpul utamalpertama dari suatu jaringan misalnya dam, embung, bangunan pembangkit listrik dan stasiun/sentral telekomunikasi. Kedalam kelompok ini termasuk ーオャセ@ belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang berada di dalam komplek) gedung dan bangunan tersebut misalnya : instalasi listrik. air, telepon, jalan komplek, pagar, gorong-gorong lingkungan, pertamanan, lapangan parkir dan lain-lain. Dalamjumlah belanja ini tennasuk biaya untuk kegiatan penambahan, penggantian, peningkatan serta perawatan gedung dan bangunan yang diharaplcan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efesiensinya.
Menampung biaya untuk penambahan , penggantian, peningkatan, pembangunan,
· pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan (net-work) misalnya jalan, jembatan, jaringan pengairan (tennasuk jaringan air bersih}, jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunibsi sertajaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusillnstalasi, akan tetapi tidak termasuk
9. Fisik Lainnya (5950)
i 0. l\'on Fisik (5960)
Instalasi yang terdapat di dalam gedung dan bangunan sebagaimana dimalcsud dalam penjelasan Belanja Modal Gcdung dan Bangunan (5930). DaJam lcolom ini termasuk pula belanja lainnya yang berhubungan dengan perencanaar.. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut diatas.
Menampung biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pemba!lgunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasiflkasikan dalam perkiraan kolom belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Iri gasi, DH) dan belanja modal Non Ftsik. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold). pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala, barang-barang untuk museum, hewan ternak, teriiak peliharaan, buku-buku sertajurnal ilmia,.
Menampung biaya yang digunakan unruk kegiatan proyek yang hasilnya bersifat nor fis ii\ yang bermanfaat pada periode sekarang -:ian periode yang akan datang, misaby::. : Penyelenggaraan pendidikan .!;u, pela•ih::n/ k::terampilan, penat:1r:1n, kursus penyt;i セ[N 。 セZL@
pendidibn dan pebrihan ー・ョ ェ 」ョェ Z QZQ N セセ Z[@ ·s,·-:;·:. Scpady::t: Seipala: Sepada). Pena<ara;, F4. Pcrcepatan Insinyur, Pendidikan Strata (S2. S3. DJMIPA, .D2 PGSD, Si Teknoiogi k・ャ。 オセ I N@
survei. studi/penelitian, ri set, analisi si penyelidikan dan belanja modal non-fisik lainnya yang berhubungan dengan kegiatan/sarana pokok proyek ケセョ ァ@ hendak dicapai.
303
_ ; _
PDF Compressor Pro
DAFfAR PUSTAKA
Abullah, (1974), Perkembangan Sistem Anggaran Suatu Naskah Banding, Setjen Departemen PUTL, Jakarta. '-·
A. Husein, (1983), Pokok-pokok Anggaran, CV Eko Jaya, Jakarta. Kery Soetjipto dan Seno, ( 1986), Akuntansi Anggaran, -- . Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan APBN. laNエセL@ ( 1960), Pedoman Pengurusan Anggaran Belanja Negara,
Dewan Redaksi Penerbit Buku llmu Administrasi, Jakarta. M. Marsono, ( 1958), Tata Usaha Pebendaharaan Rl, Penerbit Sa pta
Dharma, Jakarta. M.N. Azmi Achir, (1975), Masalah Pengurusan Keuangan Suatu
Pengantar Teknis, CV Yulianti, Bandung. M. Hadi, (1973), Buku Pedoman untuk Bendaharawan Pegawai
Administrasi dan Pengawasan Keuangan, jilid I dan II, Penerbit Panitia Pusat Penyelenggaraan Upgrading Benda-harawan Departemen Keuangan, Jakarta. (1975), Administrasi Keuangan RI, IlK, Jakarta.
Sofwan, (1988), Pengantar Penyelenggaraan Tata Pembukuan pada Biro Keuangan, Pusdiklat Anggaran.
Subagyo P, (1989), Anggaran Negara dan Tata Usaha Keuangan Negara, Pusdildat Anggaran BPLK Departeinen Keuangan. (1991), Pengelolaan Keuangan Negara, BPLK Dep. Keuangan, Jakarta _ ·
Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No. 645/ KMK.0111989 terakhir SK Menteri Keuangan tanggal 20 Maret 1995 No. 123/KMK.Ol/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran.
304
Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 22 Pebruari 1990 No. 217 I KMK.0311990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
Surat-surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Undang-undang Penbendaharaan Indonesia (ICW) Undang-undang Tambahan dan Perubahan APBN -
305
PDF Compressor Pro