Upload
trankien
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA(AD/ART) PARTAI KEBANGKITAN BANGSAHASIL MUKTAMAR PKBSURABAYA, 30 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2014
DPP PKB, 2014
TIM PENYELARAS:Abdul Kadir KardingM. Hanif DhakiriSyaiful Bahri AnshoriJazilul FawaidHasanuddin Wahid
EDITOR:Muhlisin ErceMoch. Bisri
COVER & LAYOUT:Imambang AliMuhammad Yakub
Cetakan I, Desember 2014
Diterbitkan oleh:SEKRETARIAT JENDERAL DPP PKBJl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430Telp : (021) 3145328 / Fax : (021) 3145329Website: www.dpp.pkb.or.idE-mail : [email protected]
C
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Ketua Umum DPP PKBDrs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si ~5
KETETAPAN MUKTAMAR PKBNomor : III/Muktamar/PKB/VIII/2014Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasardan Anggaran Rumah TanggaPartai Kebangkitan Bangsa ~8
ANGGARAN DASAR ~11MUKADIMAH ~11BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ~12BAB II KEDAULATAN ~13BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN ~13BAB IV SIFAT DAN FUNGSI ~13BAB V TUJUAN DAN USAHA ~14BAB VI LAMBANG ~16BAB VII KEANGGOTAAN ~16BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN
SERTA PERANGKAT PARTAI ~17BAB IX SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI ~18
4 AD / ART PKB
BAB X PERMUSYAWARATAN ~19BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN ~20BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI ~20BAB XIII PEMBUBARAN ~21BAB XIV HIRARKI TATA URUTAN ATURAN PARTAI ~21BAB XV ATURAN PERALIHAN ~22BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ~22
ANGGARAN RUMAH TANGGA ~24BAB I LAMBANG ~24BAB II KEANGGOTAAN ~25BAB III PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ~31BAB IV STRUKTUR, KEWENANGAN DAN
KEWAJIBAN ORGANISASI PARTAI ~33BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
KEPENGURUSAN PARTAI ~39BAB VI LOWONGAN ANTAR WAKTU ~42BAB VII PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI ~45BAB VIII KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI ~47BAB IX FRAKSI ~51BAB X PERMUSYAWARATAN ~53BAB XI RAPAT-RAPAT ~77BAB XII KADERISASI ~78BAB XIII KEUANGAN ~79BAB XIV KETENTUAN PENUTUP ~80
5HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
KATA PENGANTAR
Ketua Umum DPP PKB
Drs. H.A. Muhaimin Iskandar,M.Si
Bismillahirrahmanirrahim
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan �jantung� kehidupan bagi eksistensisebuah partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) dan organisasi sosial modern lain. AD/ARTadalah landasan hukum utama di PKB setelah Mabda�Siyasi. Seluruh kebijakan, keputusan dan kinerja PartaiKebangkitan Bangsa mulai dari pusat hingga unitterkecil organisai partai harus berlandaskan dan tidakboleh keluar dari aturan main yang termaktub dalamAD/ART.
Bukan hanya mengatur tentang keseluruhan tata-kelolapartai, AD/ART juga menjadi pandu yang mengarahkandan menjadi lambaran gerak dan kinerja partai di semuabidang. Karena itu, manajemen partai akan berjalanefektif dan progresif dari segi apapun, jika AD/ARTselalu menjadi landasan dan rujukan seluruh nafaskehidupan PKB.
6 AD / ART PKB
Ketertundukan dan kepatuhan kepada AD/ARTmerupakan manifestasi dari kehidupan kepartaian diera modern. Tidak dibenarkan adanya posisi tertentuyang berada di atas AD/ART atau menafsirkan AD/ARTsesuai kepentingannya. Kalau demikian yang terjadi,maka awal mula kehancuran kehidupan sebuah partaipolitik tidak akan bisa dielakkan, akan hancur daridalam tubuh partai itu sendiri. Ketidakpatuhan kepadaAD/ART akan membawa kehidupan politik PKBmengalami proses disharmonisasi, degradatif dandisintegratif. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab PKBpernah mengalami masa-masa suram dalamkehidupan kepartaian dikarenakan adanyaketidakpatuhan kepada AD/ART dan kepentinganmenafsirkan AD/ART menurut kepentingan sempit dariorang per-orang di semua level kepengurusan.
Karena itu, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa diSurabaya pada tanggal 30 Agustus � 1 September 2014di Surabaya, merumuskan dan memutuskan sebuahAD/ART PKB yang lebih komprehensif dan mampumenjawab kebutuhan sekaligus tantangan PKB sebagaipartai modern dan besar di Indonesia. Dengan rumusanAD/ART ini, kehendak menjadikan PKB sebagai partaiyang menjadi rahmatan lil �alamin, rahmat bagi seluruhsemesta, partai yang berjalan di atas aturan dan etikayang jelas, dimana segala bentuk penyalahgunaanwewenang dan kekuasaan oleh siapapun sudahditutup. Sekaligus seluruh efektifitas dan kreatifitaskerja-kerja kepartaian didorong seluas-luasnya.
Untuk itu, penerbitan AD/ART hasil Muktamar PKB diSurabaya ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan
7HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
kepartaian di semua level kepengurusan. Harapannya,setiap pengurus dan kader di semua levelkepengurusan PKB akan tunduk dan patuh tanpa re-serve kepada AD/ART. Dengan begitu, seluruh pro-gram-program, kebijakan dan keputusan partai akanselalu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, etikapolitik dan fatsun politik akan selaras dengan aspirasidan kreatifitas kader dan anggota serta masyarakatluas. Semoga Allah SWT selalu menuntun, melindungidan memberkahi langkah kita semua dalammengemban amanah partai dan AD/ART.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq
Jakarta, 28 Desember 2014
Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.SiKetua Umum DPP PKB
8 AD / ART PKB
KETETAPAN MUKTAMARPARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Nomor : III/Muktamar/PKB/VIII/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN DASARDAN ANGGARAN RUMAH TANGGAPARTAI KEBANGKITAN BANGSA
MUKTAMARPARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Bismillahirrahmanirrahim
Dengan mengharap ridlo Allah SWT, Muktamar PartaiKebangkitan Bangsa setelah:
Menimbang : 1. Bahwa Muktamar sebagai forumpermusyawaratan tertinggiPartai Kebangkitan Bangsa yangberfungsi sebagai representasidari pemegang kedaulatanPartai yang memilikikewenangan untuk merubahAnggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PartaiKebangkitan Bangsa.
2. Bahwa Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga yangditetapkan pada Muktamar Luar
9HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Biasa di Ancol tahun 2008dipandang perlu untuk diadakanperubahan dan tambahan.
3. Bahwa untuk itu perludiputuskan Ketetapan MuktamarPartai Kebangkitan Bangsatentang Perubahan AtasAnggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PartaiKebangkitan Bangsa.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar PartaiKebangkitan Bangsa
2. Anggaran Rumah Tangga PartaiKebangkitan Bangsa
3. Ketetapan Muktamar Nomor: I/M u k ta m a r / P K B / V I I I / 2 0 1 4tentang Tata Tertib MuktamarPartai Kebangkitan Bangsa
Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Muktamar PartaiKebangkitan Bangsa yangbertugas membahas AnggaranDasar dan Anggaran RumahTangga Partai KebangkitanBangsa.
2. Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yangdisampaikan dalam SidangPleno IV tentang AD/ART dalamMuktamar PKB pada tanggal 30Agustus - 1 September 2014.
10 AD / ART PKB
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR PARTAIKEBANGKITAN BANGSA TENTANGANGGARAN DASAR DANANGGARAN RUMAH TANGGAPARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Pasal 1
Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimanadimaksud dalam lampiran Ketetapan ini merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
Pasal 2
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : SurabayaPada Tanggal : 31 Agustus 2014
MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSATAHUN 2014
PIMPINAN SIDANG PLENO IV
M. Hanif Dhakiri Marwan Ja�far Ketua Sekretaris
11HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
ANGGARAN DANGGARAN DANGGARAN DANGGARAN DANGGARAN DASARASARASARASARASARPARTAI KEBANGKITAN BANGSA
MUKADDIMAH
Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsaIndonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yangmerdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untukmewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalahmasyarakat beradab dan sejahtera, yangmengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran,kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber darihati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji sertamampu memecahkan masalah sosial yang bertumpupada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adildalam segala situasi, tolong menolong dalam
12 AD / ART PKB
kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebutmenghendaki tegaknya demokrasi yang menjaminterciptanya tatanan kenegaraan yang adil sertapemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnyahak-hak asasi manusia, dan lestarinya lingkunganhidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsaIndonesia yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta�ala.Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukanadanya wahana perjuangan yang kuat, mampumenyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensibangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalampenyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah.Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, daninayah Allah Subhanahu wa Ta�ala, didirikanlah PARTAIKEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan,demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasarsebagai berikut:
BAB INAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa,disingkat PKB;Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta padatanggal 29 Rabi�ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998Masehi untuk waktu yang tidak terbatas;Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di IbukotaNegara Republik.
13HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB IIKEDAULATAN
Pasal 2Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yangpelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalamMuktamar.
BAB IIIASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN
Pasal 3Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuanIndonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmahkebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indondesia.
Pasal 4Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepadaAllah Subhanahu wa Ta�ala, menjunjung tinggikebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan,menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dankebersamaan sesuai dengan nilai-nilai IslamAhlusunnah Waljama�ah.
BAB IVSIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.
14 AD / ART PKB
Pasal 6Partai berfungsi:a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara
Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul,keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkanpendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagiterwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat;
d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga danproses-proses politik;
e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkandan melahirkan pemimpin politik, bangsa dannegara.
BAB VTUJUAN DAN USAHA
Pasal 7Partai bertujuan:a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indo-
nesia sebagaimana dituangkan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar 1945;
b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmursecara lahir dan batin, material dan spiritual;
c) Mewujudkan tatanan politik nasional yangdemokratis, terbuka, bersih dan berakhlakulkarimah.
Pasal 8Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
15HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepadaTuhan Yang Maha Esa dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Bidang Politik: mempertahankan Negara KesatuanRepublik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat,mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersihdan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasionaluntuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luarnegeri yang bebas dan aktif serta mengembangkankerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaiandunia yang abadi, adil, dan sejahtera;
Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkankehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dandemokratis;
Bidang Hukum: berusaha menegakkan danmengembangkan negara hukum yang beradab,mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggihak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
Bidang Sosial Budaya: berusaha membangunbudaya yang maju dan modern dengan tetapmemelihara jatidiri bangsa yang baik demimeningkatkan harkat dan martabat bangsa;
Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitassumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri,terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungansosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya
16 AD / ART PKB
sistem pendidikan nasional yang berorientasikerakyatan, murah dan berkesinambungan;
Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiapwarga negara terhadap kewajiban untuk turut sertadalam usaha pertahanan negara; mendorongterwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baikyang datang dari pribadi-pribadi maupun institusitertentu dalam masyarakat.
BAB VILAMBANG
Pasal 9Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingisembilan bintang dengan tulisan nama partai padabagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegibergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yangdiberi bingkai luar dengan garis tunggal.
BAB VIIKEANGGOTAAN
Pasal 10Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhiketentuan tentang keanggotaan serta menyetujuiAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapatditerima menjadi anggota Partai
17HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Pasal 11Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dankewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIIISTRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN
SERTA PERANGKAT PARTAI
Pasal 12(1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
a) Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh DewanPengurus Pusat, disingkat DPP;
b) Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin olehDewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
c) Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpinoleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
d) Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin olehDewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
e) Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yangsetingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Rant-ing, disingkat DPRt;
f) Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/KawasanPemukiman, dipimpin oleh Dewan PengurusAnak Ranting, disingkat DPARt;
(2) Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapatdibentuk struktur organisasi Partai setingkat DewanPengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus CabangPerwakilan, disingkat DPCP.
18 AD / ART PKB
Pasal 13Kelengkapan Partai terdiri dari: a) Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut
Departemen;b) Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Biro;c) Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/Kota
disebut Divisi;d) Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/
Kelurahan disebut Seksi;
Pasal 14Perangkat Partai terdiri dari Lembaga,BadanOtonom,Majelis Tahkimdan Fraksi.
Pasal 15Ketentuan mengenai Struktur Organisasi,Kelengkapan, dan Perangkat Partai diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.
BAB IXSUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI
Pasal 16(1) Susunan Kepengurusan Partai di masing-masing
tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksudpada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:a. Dewan Syura;b. Dewan Tanfidz.
(2) Dalam hal dipandang perlu, kepengurusan dimasing-masing tingkatan organisasi partai dapatmembentuk Dewan Mustasyar.
19HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Pasal 17(1) Dewan Syura adalah dewan penjaga garis-garis
perjuangan partai.(2) Dewan Tanfidz adalah dewan pelaksana partai.(3) Dewan Mustasyar adalah dewan penasehat partai.
Pasal 18Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, danwewenang Dewan Syura, Dewan Tanfidz, dan DewanMustasyar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XPERMUSYAWARATAN
Pasal 19(1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
a. Muktamar;b. Muktamar Luar Biasa;c. Musyawarah Kerja Nasional;d. Musyawarah Pimpinan Nasional;e. Musyawarah Wilayah;f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;g. Musyawarah Kerja Wilayah;h. Musyawarah Pimpinan Wilayah;i. Musyawarah Cabang;j. Musyawarah Cabang Luar Biasa;k. Musyawarah Kerja Cabang;l. Musyawarah Pimpinan Cabang;m. Musyawarah Anak Cabang;n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa;o. Musyawarah Kerja Anak Cabang;
20 AD / ART PKB
p. Musyawarah Ranting;q. Musyawarah Ranting Luar Biasa;r. Musyawarah Kerja Ranting;s. Musyawarah Anak Ranting;t. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa;u. Musyawarah Kerja Anak Ranting;
(2) Ketentuan mengenai masing-masing jenispermusyawaratan Partai diatur dalam AnggaranRumah Tangga.
BAB XIPENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20(1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
mufakat.(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan
berdasarkan suara terbanyak.
BAB XIIKEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI
Pasal 21Keuangan dan aset partai berasal dari:a. Iuran anggota;b. Bantuan Negarac. Usaha-usaha yang dilakukan oleh partai;d. Sumbangan yang sah dan halal serta tidak
mengikat; dane. Peralihan hak untuk dan atas namapartai.
21HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB XIIIPEMBUBARAN
Pasal 22(1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar
Khusus.(2) Muktamar sebagaimana ayat (1) dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan2/3 (dua pertiga)dari jumlah Dewan PengurusCabang.
(3) Keputusan sebagaimana ayat (2) dinyatakan sahapabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga)suara yang hadir dalam Muktamar.
(4) Dalam hal terjadi pembubaran Partai, makakekayaan Partai diserahkan kepada PengurusBesar Nahdlatul Ulama.
(5) Keputusan sebagaimana ayat (4) ditetapkan olehMuktamar.
BAB XIVHIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI
Pasal 23Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari:a) Mabda� Siyasi;b) Anggaran Dasar;c) Anggaran Rumah Tangga;d) Peraturan Partai;e) Keputusan Partai.
22 AD / ART PKB
BAB XVATURAN PERALIHAN
Pasal 24Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusatdibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayahdibentuk oleh Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabangdibentuk oleh Tim Cabang, DewanPengurus AnakCabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang danDewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus AnakCabang.
Pasal 25Agar terbentuk kepengurusan yang definitif danaspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakanMuktamar dalam tempo 1(satu) tahun sejakdideklarasikannya Partai, demikian pula DewanPengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, DewanPengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Rantingberkewajiban menyelenggarakan permusyawaratansesuai tingkatan masing-masing.
Pasal 26Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulaiberlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.
BAB XVIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 27(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar
ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
23HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Ditetapkan di : SurabayaPada Tanggal : 31 Agustus 2014
MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSATAHUN 2014
PIMPINAN SIDANG PLENO IV
M. Hanif Dhakiri Marwan Ja�far Ketua Sekretaris
(2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah olehMuktamar atau Muktamar Luar Biasa;
(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggalditetapkan.
24 AD / ART PKB
ANGGARANRUMAH TANGGA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
BAB ILAMBANG
Pasal 1Makna Lambang
(1) Arti Gambar adalah sebagai berikut:a) Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air
Indonesia yang merupakan basis perjuanganPartai dalam usahanya untuk mencapai tujuanpartai sebagaimana termaktub dalam pasal 7Anggaran Dasar;
b) Sembilan bintang bermakna idealisme partaiyang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitukemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran,kerakyatan, persamaan, kesederhanaan,keseimbangan, dan persaudaraan;
c) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermaknaidentitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana
25HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yangmemiliki kehendak menciptakan tatanankehidupan bangsa yang demokratis;
d) Bingkai segi empat dengan garis ganda yangsejajar bermakna garis perjuangan Partai yangmenempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi,material dan spiritual, lahir dan batin, secarasejajar.
(2) Arti warna adalah sebagai berikut:a) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan
kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;b) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin
bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjaditujuan perjuangan;
c) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yangmenjadi nuansa pembaharuan dan berpijak padakemaslahatan umat manusia.
Pasal 2Penggunaan Lambang
Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partaiyang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjutoleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai.
BAB IIKEANGGOTAAN
Pasal 3Jenis Keanggotaan
(1) Anggota langsung adalah setiap warga negara In-donesia yang telah terdaftar secara sah menjadianggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang
26 AD / ART PKB
setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugaskepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan Partai;
(2) Anggota tidak langsung adalah warga negara Indo-nesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadianggota Partai pada Dewan Pengurus Cabangsetempat dan secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai;
(3) Anggota kehormatan adalah setiap orang yangdianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-orang tertentu yang dipilih dan disetujuipenetapannya dalam Rapat Pleno Dewan PengurusPusat yang mekanismenya akan diatur dalamPeraturan Partai.
Pasal 4Persyaratan Menjadi Anggota
Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagaiberikut:a) Warga negara Indonesia yang telah berumur 17
tahun dan/atau telah menikah;b) Dapat membaca dan menulis;c) Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai.
Pasal 5Tata Cara Pendaftaran Anggota
Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota partaiadalah sebagai berikut :a) Mengajukan permohonan sebagai anggota kepada
Dewan Pengurus Cabang, disertai pernyataanpersetujuan terhadap Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, dan Peraturan Partai.
27HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
b) Permohonan menjadi anggota dapat ditolak apabilaterdapat unsur/alasan yang kuat secaraorganisatoris dan tidak bertentangan denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c) Tatacara pendaftaran anggota diatur dalamPeraturan Partai.
Pasal 6(1) Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat
Cabang ke atas;(2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota
kehormatan dapat diajukan melalui Rapat PlenoDewan Pengurus Partai;
(3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkanoleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 7Kewajiban Anggota
Setiap Anggota wajib :a) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Partai, dan Keputusan Partai.b) Aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai serta
bertanggungjawab atas segala sesuatu yangdiamanatkan kepadanya.
c) Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan danmartabat partai,serta menentang setiap upaya dantindakan yang merugikan partai dengan cara yangberakhlak.
d) Menjaga persatuan, soliditas, dan solidaritas diantara sesama anggota Partai; dan
e) Membayar uang iuran anggota;
28 AD / ART PKB
Pasal 8Hak-hak Anggota
Setiap anggota partai berhak:a) Mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai;b) Memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan
keputusan Partai;c) Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan
politik dari Partai;d) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari
Partai;e) Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul,
saran dan kritik;f) Memilih dan dipilih;g) Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.
Pasal 9Larangan dan Disiplin Partai
(1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagaianggota maupun pengurus Partai lain;
(2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasikemasyarakatan yang mempunyai asas dan/atautujuan yang bertentangan dengan asas dan/atautujuan Partai;
(3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tundukkepada pimpinan struktur organisasi Partai yanglebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan disiplin Partai lainnya yang diatur dalamPeraturan Partai.
29HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Pasal 10Gugurnya Keanggotaan
(1) Anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannyadisebabkan:a. Permintaan sendiri;b. Meninggal dunia; atauc. Diberhentikan.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf(a) disampaikan secara tertulis kepada DewanPengurus Cabang setempat dan disaksikansekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.
Pasal 11Pemberhentian Anggota
(1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementaraatau diberhentikan karena melakukan perbuatanyang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengansengaja tidak menjalankan kewajiban sebagaianggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baikPartai.
(2) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatujabatan tertentu di dalam Partai, anggota legislatif,atau eksekutif, maka keputusan pemberhentiansementara atau pemberhentian ditetapkan olehDewan Pengurus Partai Pusat berdasarkan usulanDewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagaianggota, setelah melakukan Rapat Pleno.
(3) Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggotaditerbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno
30 AD / ART PKB
Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagaianggota setelah mendapatkan persetujuan dariDewan Pengurus Pusat.
Pasal 12(1) Tata cara pemberhentian anggota sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 ayat (1), anggota yang akandiberhentikan diberi peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana iaterdaftar sebagai anggota dengan tenggang waktudari pengeluaran peringatan tertulis pertama danselanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
(2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelahperingatan terakhir tidak diperhatikan, maka yangbersangkutan dapat diberhentikan sementaraselama 1(satu) bulan.
(3) Apabila dalam jangka waktu pemberhentiansementara yang bersangkutan tidak melakukanklarifikasi dan kembali kepada Partai, maka statuskenggotaannya gugur dengan sendirinya.
(4) Anggota yang diberhentikan sementara ataudiberhentikan, dapat membela diri denganmengajukan permintaan peninjauan kembali ataskeputusan tersebut kepada Majelis Tahkim.
(5) Pengambilan keputusan terhadap permintaanpeninjauan kembali tersebut, dilakukan dalam RapatPleno Dewan Pengurus Partai.
31HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB IIIPERSYARATAN MENJADI PENGURUS
Pasal 13Untuk menjadi pengurus partai disemua tingkatanseseorang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhirtidak pernah dijatuhi hukuman atas satu tindak pidanayang sudah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 14Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat pusatseseorang wajib:a) Aktif menjadi anggota PKB minimal 5 (lima) tahun;b) Pernah menjadi pengurus tingkat pusat;c) Pernah menjadi pengurus harian badan otonom,
lembaga tingkat pusat;d) Pernah menjadi pengurus harian tingkat wilayah;
ataue) Pernah mengikuti kaderisasi partai tingkat atas.
Pasal 15Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat wilayahseseorang wajib:a) Aktif menjadi anggota PKB minimal 3 (tiga) tahun;b) Pernah menjadi pengurus tingkat wilayah;c) Pernah menjadi pengurus harian badan otonom,
lembaga tingkat wilayah;d) Pernah menjadi pengurus harian tingkat cabang;
ataue) Pernah mengikuti kaderisasi partai tingkat
menengah.
32 AD / ART PKB
Pasal 16Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat cabangseseorang wajib:a) Aktif menjadi anggota PKB minimal 2 (dua) tahun;b) Pernah menjadi pengurus tingkat cabang;c) Pernah menjadi pengurus harian badan otonom,
lembaga tingkat cabang;d) Pernah menjadi pengurus harian tingkat anak
cabang; ataue) Pernah mengikuti kaderisasi partai tingkat pertama.
Pasal 17Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat anakcabang, ranting, anak ranting seseorang wajib terdaftarsebagai anggota PKB.
Pasal 18(1) Dalam kondisi khusus, Dewan Pengurus Pusat
berhak melakukan rekrutmen pengurus harian diluarpersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14,15,dan 16 melalui mekanisme Rapat Pleno.
(2) DPW dan DPC berhak melakukan rekrutmenpengurus harian diluar persyaratan sebagaimanadiatur dalam Pasal 15, dan 16 melalui Rapat Plenodi masing-masing tingkatan dengan mengajukanpesetujuan dan pengesahan kepada DewanPengurus Pusat.
Pasal 19Persyaratan menjadi pengurus sebagaimana dimaksuddalam pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam PeraturanPartai.
33HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB IVSTRUKTUR, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
ORGANISASI PARTAI
Pasal 20Dewan Pengurus Pusat
(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinantertinggi Partai yang bersifat kolektif.
(2) DPP memiliki wewenang:a) Menetapkan kebijakan partai di Tingkat Nasional
sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, PeraturanPartai,sertaKeputusan Musyawarah TingkatNasional;
b) Mengesahkan komposisi dan personalia DewanPengurus Wilayah (DPW) dan Dewan PengurusCabang (DPC);
c) Membekukan kepengurusan Dewan PengurusWilayah dan Dewan Pengurus Cabang denganprosedur sebagaimana diatur dalam pasal 37dan pasal 38 Anggaran Rumah Tangga ini; dan
d) Mengambil kebijakan khusus dalam kondisitertentu secara obyektif untuk menjaga stabilitasdan keutuhan partai.
(3) DPP berkewajiban:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasional; dan
b) Menyampaikan Laporan pertanggung jawabankepada Muktamar.
34 AD / ART PKB
Pasal 21Dewan Pengurus Wilayah
(1) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinanPartai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;
(2) DPW memiliki wewenang:a) Menetapkan kebijakan Partai di Daerah Propinsi
sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasionalmaupun Daerah Propinsi;
b) Memberikan rekomendasi kepada DewanPengurus Pusat untuk pengesahan komposisidan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC)serta pembekuan Dewan Pengurus Cabang(DPC);
c) Mengesahkan komposisi dan personalia DewanPengurus Anak Cabang (DPAC) dengansungguh-sungguh memperhatikan rekomendasiDewan Pengurus Cabang (DPC) yangbersangkutan;
d) Membekukan kepengurusan Dewan PengurusAnak Cabang (DPAC) dengan prosedursebagaimana diatur dalam Anggaran RumahTangga ini;
(3) DPW berkewajiban:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai,sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasionalmaupun Daerah Propinsi;
b) Membuat laporan secara berkala kepada DewanPengurus Pusat (DPP);
35HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabankepada Musyawarah Wilayah.
Pasal 22Dewan Pengurus Cabang
(1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinanPartai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/Kota;
(2) DPC memiliki wewenang:a) Menetapkan kebijakan Partai di Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai,sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasionalmaupun Daerah Propinsi dan DaerahKabupaten/Kota;
b) Mengesahkan komposisi dan personalia DewanPengurus Ranting (DPRt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi DewanPengurus Anak Cabang (DPAC), danmengesahkan komposisi dan personalia DewanPengurus Anak Ranting (DPARt) dengansungguh-sungguh memperhatikan rekomendasiDewan Pengurus Ranting (DPRt);
c) Memberikan rekomendasi kepada DewanPengurus wilayah (DPW), untuk mengesahkankomposisi dan personalia Dewan Pengurus AnakCabang (DPAC), serta pembekuan DewanPengurus Anak Cabang (DPAC);
d) Membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt)dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt)dengan prosedur sebagaimana diatur dalampasal 23 dan pasal 24 Anggaran Rumah Tanggaini;
36 AD / ART PKB
(3) DPC berkewajiban:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasionalmaupun Propinsi dan Kabupaten/Kota;
b) Membuat laporan secara berkala kepada DewanPengurus Wilayah (DPW);
c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabankepada Musyawarah Cabang.
Pasal 23Dewan Pengurus Anak Cabang
(1) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalahpimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkatKecamatan;
(2) DPAC memiliki wewenang:a) Menetapkan kebijakan Partai di tingkat
kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai,serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional,Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, danTingkat Kecamatan;
b) Memberikan rekomendasi kepada DewanPengurus Cabang (DPC) untuk mengesahkankomposisi dan personalia Dewan PengurusRanting (DPRt) serta pembekuan DewanPengurus Ranting (DPRt);
(3) DPAC berkewajiban:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasional,
37HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dantingkat Kecamatan;
b) Membuat laporan secara berkala kepada DewanPengurus Cabang (DPC);
c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabankepada Musyawarah Anak Cabang.
Pasal 24Dewan Pengurus Ranting
(1) Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinanPartai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan;
(2) DPRt memiliki wewenang:a) Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Desa/
Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai,sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasional,Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota,Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan;
b) Memberikan rekomendasi kepada DewanPengurus Cabang (DPC) melalui DewanPengurus Anak Cabang (DPAC) untukmengesahkan komposisi dan personalia DewanPengurus Anak Ranting (DPARt) sertapembekuan Dewan Pengurus Anak Ranting(DPARt);
c) Menerima pendaftaran calon anggota partaiuntuk disampaikan kepada Dewan PengurusCabang (DPC);
(3) DPRt berkewajiban:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
38 AD / ART PKB
Rumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasional,Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota,Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan;
b) Membuat laporan secara berkala kepada DewanPengurus Anak Cabang (DPAC);
c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabankepada Musyawarah Ranting.
Pasal 25Dewan Pengurus Anak Ranting
(1) Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalahpimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkatDusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman;
(2) DPARt memiliki wewenang:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasional,Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, TingkatKecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, danTingkat Dusun/Lingkungan/KawasanPemukiman;
b) Menetapkan dan memberhentikan komisaris/koordinator lapangan Partai pada Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman berdasarkanRapat Pleno;
(3) DPARt berkewajiban:a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Peraturan Partai, sertaKeputusan Musyawarah Tingkat Nasional,
39HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota,Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan,Tingkat Dusun/Lingkungan/ KawasanPemukiman;
b) Membuat laporan secara berkala kepada DewanPengurus Ranting (DPRt);
c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabankepada Musyawarah Anak Ranting.
Pasal 26Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikutistruktur administratif pemerintahan.
Pasal 27Ketentuan mengenai Dewan Pengurus Cabang (DPC)sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran RumahTangga ini berlaku juga untuk perwakilan partai di luarnegeri.
BAB VKEDUDUKAN, TUGAS DAN
WEWENANG KEPENGURUSAN PARTAI
Pasal 28(1) Dewan Mustasyar bertugas dan berwenang
memberikan nasehat, usul dan saran kepadaDewan Syura dan Dewan Tanfidz.
(2) Anggota Dewan Mustasyar dipilih melalui RapatFormatur hasil permusyawaratan di masing-masingtingkatan.
(3) Anggota Dewan Mustasyar berasal dari unsur tokohmasyarakat, akademisi dan/atau pakar.
40 AD / ART PKB
Pasal 29(1) Dewan Syura terdiri dari para ulama atau tokoh
masyarakat.(2) Susunan Dewan Syura di tiap tingkat kepengurusan
terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang WakilKetua, seorang Sekretaris dan beberapa orangAnggota sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dewan Syura di tiap tingkatan kepengurusanmemiliki tugas dan wewenang:a) Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai
dengan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Peraturan Partai dan putusan forum-forum permusyawaratan partai; dan
b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaankebijakan partai oleh Dewan Tanfidz.
Pasal 30(1) Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Partai
yang bertugas mengelola organisasi dan programpartai di setiap tingkatan;
(2) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipiliholeh dan bertanggungjawab kepada Muktamaruntuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
(3) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW)dipilih oleh dan bertanggungjawab kepadaMusyawarah Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima)tahun;
(4) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC)dipilih oleh dan bertanggungjawab kepadaMusyawarah Cabang untuk masa jabatan 5(lima)tahun;
(5) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang(DPAC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada
41HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan 5(lima)tahun;
(6) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Ranting (DPRt)dipilih oleh dan bertanggungjawab kepadaMusyawarah Ranting untuk masa jabatan 5(lima)tahun;
(7) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Ranting(DPARt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepadaMusyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan 5(lima)tahun;
(8) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiridari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, satu or-ang atau lebih Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua,Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil SekretarisJenderal, Bendahara dan beberapa WakilBendahara;
(9) Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah(DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting(DPARt) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua,Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara,dan beberapa Wakil Bendahara;
(10)Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP)memiliki tugas:a) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Peraturan Partai dan keputusanforum-forum permusyawaratan partai; dan
b) Mengelola kebijakan, program, dan kegiatanPartai dalam rangka pencapaian tujuan Partai.
(11)Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW)sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt)memiliki tugas:a) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, peraturan partai, dan keputusan
42 AD / ART PKB
forum-forum permusyawaratan Partai;b) Mengelola kebijakan, program, dan kegiatan
Partai dalam rangka pencapaian tujuan Partai;dan
c) Menjalankan kebijakan dan keputusan DewanPengurus Pusat.
(12) Dewan Tanfidz pada tiap tingkatan kepengurusanmemiliki wewenang :a) Menentukan pola pengelolaan kebijakan, pro-
gram dan kegiatan partai denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Syurasesuai Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Peraturan Partai, keputusan forum-fo-rum permusyawaratan partai; dan
b) Membentuk kelengkapan dan perangkat partaisesuai dengan kebutuhan dan berdasarkanketentuan yang berlaku.
Pasal 31Struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatanmasing-masing diharuskan mengakomodasi unsurperempuan sekurang-kurangnya 30%.
BAB VILOWONGAN ANTAR WAKTU
Pasal 32(1) Lowongan antar waktu personalia jabatan Dewan
Pengurus Partai terjadi karena:a. meninggal dunia;b. pengunduran diri; atauc. pemberhentian.
43HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(2) Pemberhentian personalia dewan pengurus partaidari jabatan struktural yang dipilih secara langsungmelalui permusyawaratan tertinggi hanya dapatdilakukan melalui permusyawaratan luar biasa ditingkatan masing-masing.
(3) Pemberhentian personalia dewan pengurus partaidari jabatan struktural yang tidak dipilih secaralangsung melalui permusyawaratan tertinggidilakukan melalui rapat pleno dewan pengurus ditingkatan masing-masing.
Pasal 33Pemberhentian personalia dewan pengurussebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) dan ayat (3)dapat dilakukan apabila:a) Diberhentikan sebagai anggota partai sebagaimana
diatur dalam Pasal 11.b) Tidak menjalankan kewajiban sebagai pengurus;
dan/atauc) Tidak aktif dalam kepengurusan sekurang-kurangnya
selama 6 (enam) bulan.
Pasal 34(1) Pengisian lowongan antar waktu Dewan Pengurus
Partai yang dipilih secara langsung melaluipermusyawaratan tertinggi dilakukan denganmenunjuk Pejabat Sementara yang disahkanmelalui surat keputusan Dewan Pengurus Partaipada tingkatan masing-masing melalui Rapat Pleno
(2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya berwenang mengambil keputusanyang berkaitan langsung dengan persiapan
44 AD / ART PKB
Permusyawaratan Tertinggi Luar Biasa di tingkatankepengurusan masing-masing.
(3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus melaksanakan PermusyawaratanTertinggi Luar Biasa di tingkatan kepengurusanmasing-masing paling lambat tiga (3) bulan sejakdiputuskan dalam Rapat Pleno.
(4) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapatmengajukan non-aktif dari kepengurusan danberwenang menunjuk seorang Pelaksana Tugasuntuk menjalankan kepengurusan Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanBangsa.
(5) Tata cara, persyaratan, pengangkatan, jangka waktudan hal-hal lain tentang Pelaksana Tugas akandiatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
Pasal 35Pengisian lowongan antar waktu personalia DewanPengurus Partai yang tidak dipilih secara langsungmelalui permusyaratan tertinggi pada tingkatankepengurusan masing-masing dilakukan melalui RapatPleno Dewan Pengurus Partai dan disahkankepengurusannya oleh Dewan Pengurus Partai sesuaitingkatannya.
Pasal 36Dalam hal tertentu demi stabilitas dan kelangsunganpartai, Dewan Pengurus Pusat berhak melakukanpemberhentian dan pengisian personalia DewanPengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabangmelalui Rapat Pleno.
45HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB VIIPEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI
Pasal 37(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan
Dewan Pengurus Wilayah (DPW);(2) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan
Dewan Pengurus Cabang (DPC) denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan PengurusWilayah (DPW);
(3) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dapatmembekukan Dewan Pengurus Anak Cabang(DPAC) dengan memperhatikan rekomendasiDewan Pengurus Cabang (DPC);
(4) Dewan Pengurus Cabang (DPC) dapatmembekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt)dengan memperhatikan rekomendasi dari DewanPengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan PengurusCabang dapat membekukan Dewan Pengurus AnakRanting (DPARt) dengan memperhatikanrekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
(5) Pengambilan keputusan pembekuan oleh DewanPengurus Partai kepada Dewan Pengurus Partai ditingkat bawahnya sebagaimana diatur dalam ayat(1), (2), (3), pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnyamelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
(6) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatorisdan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, danputusan forum-forum permusyawaratan partai;
46 AD / ART PKB
(7) Pembekuan dapat dilakukan apabila DewanPengurus Partai melakukan pelanggaran AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partaiatau Kebijakan Partai.
(8) Sebelum dilakukan pembekuan, diberi peringatantertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggangwaktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertamadan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
(9) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusanDewan Pengurus Partai dipegang olehkepengurusan setingkat lebih tinggi, dan ataudibentuk Caretaker sebagai Pengurus Sementara.
(10) Pengurus Sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (9), bertugas mempersiapkanpenyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggiluar biasa menurut tingkatan yang akan memilihkepengurusan baru.
(11) Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelahpembekuan, harus sudah terselenggara forumpermusyawaratan tertinggi luar biasa menuruttingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.
Pasal 38Dalam kondisi tertentu, demi stabilitas dan keutuhanpartai, Dewan pengurus Pusat berwenang melakukanpembekuan Dewan Pengurus Wilayah atau DewanPengurus Cabang yang terbukti melanggar AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai atauKebijakan Partai tanpa melalui prosedur sebagaimanatermaktub dalam pasal 37 melalui mekanisme RapatPleno.
47HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB VIIIKELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI
Pasal 39Departemen � Departemen
(1) Departemen adalah kelengkapan Partai di TingkatPusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana pro-gram-program Dewan Pengurus Pusat (DPP);
(2) Departemen-departemen dibentuk dandikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
Pasal 40Biro � Biro
(1) Biro adalah kelengkapan Partai di Daerah Propinsiyang berfungsi sebagai unit pelaksana program-pro-gram Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
(2) Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh DewanPengurus Wilayah (DPW).
Pasal 41Divisi � Divisi
(1) Divisi-divisi adalah kelengkapan Partai di DaerahKabupaten/Kota yang berfungsi sebagai unitpelaksana program-program Dewan PengurusCabang (DPC);
(2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan olehDewan Pengurus Cabang (DPC).
Pasal 42Seksi-seksi
(1) Seksi adalah kelengkapan Partai di TingkatKecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsisebagai unit pelaksana program-program Dewan
48 AD / ART PKB
Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau DewanPengurus Ranting (DPRt);
(2) Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh DewanPengurus Anak Cabang (DPAC) atau DewanPengurus Ranting (DPRt).
Pasal 43Lembaga-lembaga
(1) Lembaga adalah perangkat khusus Partai yangmerupakan alat pengabdian dan perjuangan Partaidalam bidang agama, politik, ekonomi, hukum,sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan;
(2) Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partaisesuai kebutuhan;
(3) Lembaga dapat memiliki struktur organisasi sendiridari tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampaike tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC)disesuaikan dengan potensi Dewan PengurusPartai masing-masing tingkatan;
(4) Lembaga berada di bawah koordinasi danbertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partaisesuai tingkatannya.
Pasal 44Badan Otonom
(1) Badan otonom adalah perangkat partai yangberfungsi membantu melaksanakan kebijakanpartai, khususnya yang berkaitan dengan kelompokmasyarakat tertentu dan merupakan basis massaserta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat;
(2) Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkankepentingan perjuangan partai yang berkaitan
49HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosialbudaya, pendidikan, dan pertahanan, yangpelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garisinstruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasisecara mudah, cepat, efektif dan efisien;
(3) Badan otonom untuk segmen pemuda ialahGerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yangdisingkat GARDA BANGSA;
(4) Badan otonom untuk kaum perempuan ialahPergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yangdisingkat PEREMPUAN BANGSA;
(5) Badan Otonom untuk kepentingan perjuanganpartai selain yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4)Pasal ini, dapat dibentuk menurut kebutuhan Partaidan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP)melalui Rapat Pleno.
(6) Ketua Badan Otonom secara otomatis menjadianggota Pleno Dewan Pengurus Partai padatingkatan masing-masing.
Pasal 45(1) Susunan organisasi dan kepengurusan Badan
Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar danPeraturan Rumah Tangga masing-masing;
(2) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas,tujuan, dan usahanya dengan Partai;
(3) Keputusan permusyawaratan tertinggi BadanOtonom yang menyangkut Peraturan Dasar danPeraturan Rumah Tangga harus mendapatpersetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secarakeseluruhan maupun dengan perubahan;
(4) Keputusan permusyawaratan tertinggi BadanOtonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar
50 AD / ART PKB
dan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkankepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatanmasing-masing. Dewan Pengurus Partai berhakmengadakan perubahan jika terdapat hal-hal yangbertentangan dan/atau tidak sesuai dengan gariskebijakan dan platform Partai.
Pasal 46Majelis Tahkim dan Penyelesaian Perselisihan
Internal Partai(1) Semua perselisihan dan atau konflik internal dalam
tubuh partai diselesaikan oleh Majelis Tahkim yangberkedudukan di Dewan Pengurus Pusat danberfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik.
(2) Majelis Tahkim adalah lembaga khusus bersifat adhoc dilingkungan Partai yang mempunyaikewenangan untuk menerima pengaduan,memeriksa serta mengadili setiap perkara dan ataupengaduan yang diajukan oleh anggota partai yangindependen dan profesional.
(3) Anggota Majelis Tahkim adalah Pengurus PKB yangdiberikan wewenang untuk memeriksa danmengadili setiap perkara dan atau pengaduan yangdiajukan oleh anggota partai.
(4) Perselisihan dan atau konflik internal Partai Politikyang dapat diajukan permohonan penyelesaiaankepada Majelis Tahkim adalah:a. perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan.b. pelanggaran terhadap hak anggota .c. pemecatan anggota dan atau pembekuan
kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
51HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
d. penyalahgunaan kewenangan.e. pertanggung jawaban keuanganf. keberatan terhadap keputusan partai , dan ataug. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai.(5) Tidak termasuk dalam pengertian konflik internal
Partai Politik yang dapat diajukan permohonanpenyelesaiaan kepada Majelis Tahkim adalah:a. Keputusan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa
Partai.b. Keputusan partai merupakan pengaturan yang
bersifat umum.c. Keputusan partai yang masih memerlukan
persetujuan.d. Keputusan partai yang diterbitkan dan atau
dikeluarkan dalam rangka menjalankan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
e. Keputusan partai dalam rangka menjalankanketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(6) Hal-hal terkait Majelis Tahkim dan tata carapengajuan penyelesaian perkara kepada MajelisTahkim diatur lebih lanjut dalam peraturan partai.
BAB IXFRAKSI
Pasal 47(1) Partai membentuk Fraksi di setiap Lembaga
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan disebutFraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang disingkatFPKB;
52 AD / ART PKB
(2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsisebagai organ pelaksana kebijakan Partai untukmemperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di dalamLembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
(3) Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan PengurusPartai sesuai tingkatannya;
(4) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporankegiatannya secara berkala kepada DewanPengurus Partai sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 48(1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan PerwakilanRakyat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
(2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DewanPerwakilan Rakyat Daerah I ditetapkan oleh DewanPengurus Wilayah;
(3) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DewanPerwakilan Rakyat Daerah II ditetapkan oleh DewanPengurus Cabang;
(4) Tata kerja Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diaturdalam Peraturan Partai;
(5) Dalam hal-hal tertentu Dewan Pengurus PusatPartai Kebangkitan Bangsa dapat membuatkebijakan yang lain dan diatur dalam PeraturanPartai.
53HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB XPERMUSYAWARATAN
Pasal 49Muktamar
(1) Muktamar merupakan forum permusyawaratantertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasidari pemegang kedaulatan Partai dan diadakansetiap 5 (lima) tahun sekali;
(2) Muktamar memiliki wewenang:a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Pusat;b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga;c) Menetapkan Platform PKB untuk 5 (lima) tahun
ke depan;d) Menetapkan Garis-Garis Besar Program
Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan;e) Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Syura;f) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;g) Memilih beberapa orang anggota formatur yang
bertugas membantu Ketua Dewan Syura danKetua Umum Dewan Pengurus Pusat terpilihuntuk melengkapi susunan Dewan PengurusPartai;
h) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
(3) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan PengurusPusat;
(4) Peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan olehMuktamar.
54 AD / ART PKB
Pasal 50(1) Peserta Muktamar adalah:
a) Anggota Dewan Pengurus Pusat, KetuaDepartemen, Ketua Lembaga, dan Ketua BadanOtonom Tingkat Pusat;
b) Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiridari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketuadan Sekretaris Dewan Tanfidz, serta KetuaPerempuan Bangsa;
c) Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dariKetua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua danSekretaris Dewan Tanfidz, serta KetuaPerempuan;
d) Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai di lembagaPerwakilan Rakyat di Tingkat Pusat.
(2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara;(3) Setiap DPC dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara;(4) Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai
hak 1 (satu) suara.
Pasal 51(1) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnnya 2/3 (dua pertiga) jumlahwilayah dan cabang yang sah;
(2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri olehlebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2(seperdua) jumlah peserta yang hadir;
(4) Keputusan Muktamar tentang perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sahapabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3(duapertiga) jumlah peserta yang hadir;
55HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(5) Pemilihan mengenai orang dalam Muktamardilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur,adil dan demokratis.
Pasal 52(1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Dewan
Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruhDewan Pengurus Wilayah dan Dewan PengurusCabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumMuktamar berlangsung;
(2) Muktamar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 53Muktamar Luar Biasa
(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan:a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
mengancam keberlangsungan hidup Partai;b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap
atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atauKetua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB;
c) Untuk melakukan pengisian lowongan antarwaktu Ketua Dewan Syura dan/atau KetuaUmum Dewan Pengurus Pusat PKB;
(2) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkanpermintaan dari lebih dari setengah jumlah DewanPengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebihdari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayahyang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Muktamar berlakupada Muktamar Luar Biasa kecuali ketentuantentang rancangan materi Muktamar, yaitu harusdisampaikan kepada seluruh Dewan PengurusWilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-
56 AD / ART PKB
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muktamar LuarBiasa berlangsung.
Pasal 54Musyawarah Kerja Nasional
(1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forumpermusyawaratan pada Tingkat Nasional untukmengevaluasi serta membahas kinerja dan pro-gram-program Partai, membahas masalah-masalahyang berkaitan dengan keputusan-keputusanMuktamar dan masalah-masalah lainnya yangdianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan DewanPengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kalidalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasionalditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 55(1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota
Dewan Pengurus Pusat dan utusan DewanPengurus Wilayah Partai;
(2) Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2(seperdua) jumlah pesertaMusyawarah. Dalam pengambilan putusan setiappeserta mempunyai satu hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh DewanPengurus Pusat.
Pasal 56Musyawarah Pimpinan Nasional
(1) Musyawarah Pimpinan merupakan forumpermusyawaratan untuk membahas masalah-
57HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
masalah yang berkaitan dengan perkembangansituasi Partai dan kehidupan nasional yang dinilaistrategis;
(2) Musyawarah pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengankebutuhan;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinanditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 57(1) Peserta Musyawarah Pimpinan adalah anggota
Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Syuradan Ketua Dewan Pengurus Wilayah;
(2) Musyawarah Pimpinan adalah sah bila dihadiri olehlebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta. Dalampengambilan putusan setiap peserta mempunyaisatu hak suara;
(3) Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh DewanPengurus Pusat.
Pasal 58Musyawarah Wilayah
(1) Musyawarah Wilayah merupakan forumpermusyawaratan tertinggi pada Tingkat Wilayahyang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap5 (lima) tahun sekali;
(2) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang:a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Wilayah;b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan
Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan;c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan
58 AD / ART PKB
Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa;e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang
bertugas membantu Ketua Dewan Syura danKetua Dewan Pengurus Wilayah terpilih untukmelengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yangdianggap perlu;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayahditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
Pasal 59(1) Peserta Musyawarah Wilayah adalah :
a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro,Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonomtingkat Wilayah;
b. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dariKetua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua danSekretaris Dewan Tanfidz, dan KetuaPerempuan Bangsa;
c. Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai di LembagaPerwakilan Rakyat Daerah.
(2) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyaihak bicara.
(3) Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara;(4) Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif
mempunyai hak 1 (satu) suara.
Pasal 60(1) Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3)jumlah Cabang Partai yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila
59HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah pesertayang hadir;
(3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabiladisetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua)jumlahpeserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam MusyawarahWilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia,jujur, adil, dan demokratis.
Pasal 61(1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan
oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikankepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum MusyawarahWilayah berlangsung;
(2) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh DewanPengurus Wilayah.
Pasal 62Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapatdiselenggarakan:a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
mengancam keberlangsungan hidup DewanPengurus Wilayah (DPW);
b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetapatau permanen Ketua Dewan Syura dan/atauKetua Dewan Pengurus Wilayah;
c) Untuk melakukan pengisian lowongan antarwaktu Ketua Dewan Syura dan/atau KetuaDewan Pengurus Wilayah;
(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakanberdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2
60 AD / ART PKB
(setengah) jumlah Dewan Pengurus Cabang yangsah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai MusyawarahWilayah berlaku pada Musyawarah Wilayah LuarBiasa kecuali ketentuan tentang rancangan materiMusyawarah Wilayah, yaitu harus disampaikankepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum MusyawarahWilayah Luar Biasa berlangsung.
Pasal 63Musyawarah Kerja Wilayah
(1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forumpermusyawaratan pada Tingkat Wilayah untukmengevaluasi serta membahas kinerja dan pro-gram-program Dewan Pengurus Wilayah,membahas masalah-masalah yang berkaitandengan keputusan-keputusan MusyawarahWilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggappenting;
(2) Musyawarah Kerja wilayah diadakan oleh DewanPengurus Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kalidalam (1) satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayahditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
Pasal 64(1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota
Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari DewanPengurus Cabang Partai;
(2) Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta
61HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiappeserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Kerja wilayah dipimpin oleh DewanPengurus Wilayah.
Pasal 65Musyawarah Pimpinan Wilayah
(1) Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forumpermusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangansituasi Partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yangdinilai strategis;
(2) Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakansewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayahsesuai dengan kebutuhan;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah PimpinanWilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
Pasal 66(1) Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah
anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua DewanSyura dan Ketua Dewan Pengurus Cabang;
(2) Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah biladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlahpeserta. Dalam pengambilan putusan setiap pesertamempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin olehDewan Pengurus Wilayah.
Pasal 67Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang merupakan forumpermusyawaratan tertinggi pada Tingkat Cabang
62 AD / ART PKB
yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap5 (lima) tahun sekali;
(2) Musyawarah Cabang memiliki wewenang:a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Cabang;b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan
Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan
Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa;e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang
bertugas membantu Ketua Dewan Syura danKetua Dewan Dewan Pengurus Cabang terpilihuntuk melengkapi susunan Dewan PengurusPartai;
f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yangdianggap perlu;
g) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabangditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
Pasal 68(1) Peserta Musyawarah Cabang adalah:
a) Anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Divisi,Ketua Lembaga, dan Ketua Badan OtonomTingkat Cabang;
b) Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yangterdiri Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketuadan Sekretaris Dewan Tanfidz, KetuaPerempuan Bangsa atau seorang lainnya dariunsur perempuan yang dipilih oleh dan dariDewan Pengurus Anak Cabang;
c) Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga PerwakilanRakyat Daerah;
63HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(2) Untuk DPC yang jumlah DPAC-nya 4 (empat) ataukurang dari 4 (empat), maka peserta MusyawarahCabang ditambah dengan utusan dari seluruh DPRt(Dewan Pengurus Ranting) dan memiliki hak yangsama dengan utusan DPAC;
(3) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyaihak bicara;
(4) Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai1 (satu) hak suara;
(5) Dewan Pengurus Cabang secara kolektifmempunyai hak 1 (satu) suara.
Pasal 69(1) Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)jumlah Anak Cabang Partai dan Ranting yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah pesertayang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2(seperdua)jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam MusyawahCabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia,jujur, adil, dan demokratis.
Pasal 70(1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan
oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikankepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabangselambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelumMusyawarah Cabang berlangsung;
(2) Musyawarah Cabang dipimpin oleh DewanPengurus Cabang.
64 AD / ART PKB
Pasal 71Musyawarah Cabang Luar Biasa
(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapatdiselenggarakan:a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
mengancam keberlangsungan hidup DewanPengurus Cabang (DPC);
b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetapatau permanen Ketua Dewan Syura dan/atauKetua Dewan Pengurus Cabang;
c) Untuk melakukan pengisian lowongan antarwaktu Ketua Dewan Syura dan/atau KetuaDewan Pengurus Cabang;
(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakanberdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2(setengah)jumlah Dewan Pengurus Anak Cabangyang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai MusyawarahCabang berlaku pada Musyawarah Cabang LuarBiasa kecuali ketentuan tentang rancangan materiMusyawarah Cabang, yaitu harus disampaikankepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabangselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumMusyawarah Cabang Luar Biasa berlangsung.
Pasal 72Musyawarah Kerja Cabang
(1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forumpermusyawaratan pada Tingkat Cabang untukmengevaluasi serta membahas kinerja dan pro-gram-program Dewan Pengurus Cabang,membahas masalah-masalah yang berkaitandengan keputusan-keputusan Musyawarah
65HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggappenting;
(2) Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh DewanPengurus Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kalidalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabangditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 73(1) Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota
Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari DewanPengurus Anak Cabang Partai;
(2) Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua)jumlah pesertaMusyawarah. Dalam pengambilan putusan setiappeserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh DewanPengurus Cabang.
Pasal 74Musyawarah Pimpinan Cabang
(1) Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forumpermusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangansituasi Partai dan kehidupan di Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai strategis;
(2) Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakansewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabangsesuai dengan kebutuhan;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah PimpinanCabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.
66 AD / ART PKB
Pasal 75(1) Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah
anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua DewanSyura dan Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang;
(2) Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah biladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlahpeserta. Dalam pengambilan putusan setiap pesertamempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin olehDewan Pengurus Cabang.
Pasal 76Musyawarah Anak Cabang
(1) Musyawarah Anak Cabang merupakan forumpermusyawaratan tertinggi pada Tingkat AnakCabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus AnakCabang setiap 5 (lima) tahun sekali;
(2) Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang :a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Anak Cabang;b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan
Pengurus Anak Cabang untuk 5 (lima) tahun kedepan;
c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan
Pengurus Anak Cabang;e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang
bertugas membantu Ketua Dewan Syura danKetua Dewan Pengurus Anak Cabang terpilihuntuk melengkapi susunan Dewan PengurusPartai;
f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yangdianggap perlu;
67HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabangditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang.
Pasal 77(1) Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah:
a) Pengurus Anak Cabang, Ketua Seksi dan KetuaBadan Otonom Tingkat Anak Cabang;
b) Utusan Dewan Pengurus Ranting yang terdiridari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketuadan Sekretaris Dewan Tanfidz, KetuaPerempuan Bangsa atau seorang lainnya dariunsur perempuan yang dipilih oleh dan dariDewan Pengurus Ranting;
(2) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabangmempunyai hak bicara;
(3) Setiap Dewan Pengurus Ranting mempunyai 1(satu) hak suara;
(4) Dewan Pengurus Anak Cabang secara kolektifmempunyai 1 (satu) hak suara.
Pasal 78(1) Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)jumlah Dewan Pengurus Ranting Partai yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sahapabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua)jumlahpeserta yang sah;
(3) Keputusan Musyawarah Anak Cabang sah apabiladisetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlahpeserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam MusyawarahAnak Cabang dilakukan secara langsung, bebas,rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
68 AD / ART PKB
Pasal 79(1) Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang
disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dandisampaikan kepada seluruh Pengurus Rantingselambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelumMusyawarah Anak Cabang berlangsung;
(2) Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh DewanPengurus Anak Cabang.
Pasal 80Musyawarah Anak Cabang luar Biasa
(1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapatdiselenggarakan:a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
mengancam keberlangsungan hidup DewanPengurus Anak Cabang (DPAC);
b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetapatau permanen Ketua Dewan Syura dan/atauKetua Dewan Pengurus Anak Cabang;
c) Untuk melakukan pengisian lowongan antarwaktu Ketua Dewan Syura dan/atau KetuaDewan Pengurus Anak Cabang;
(2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapatdiadakan berdasarkan permintaan dari lebih darisetengah jumlah Dewan Pengurus Ranting yangsah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah AnakCabang berlaku pada Musyawarah Anak CabangLuar Biasa kecuali ketentuan tentang rancanganmateri Musyawarah Anak Cabang, yaitu harusdisampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus AnakCabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumMusyawarah Anak Cabang Luar Biasa berlangsung.
69HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Pasal 81Musyawarah Kerja Anak Cabang
(1) Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forumpermusyawaratan pada Tingkat Anak Cabang untukmengevaluasi serta membahas kinerja dan pro-gram-program Dewan Pengurus Anak Cabang,membahas masalah-masalah yang berkaitandengan keputusan-keputusan Musyawarah AnakCabang, dan masalah-masalah lain yang dianggappenting;
(2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan olehDewan Pengurus Anak Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja AnakCabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus AnakCabang.
Pasal 82(1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah
anggota Dewan Pengurus Anak Cabang dan utusandari Dewan Pengurus Ranting Partai;
(2) Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah pesertaMusyawarah. Dalam pengambilan putusan setiappeserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin olehDewan Pengurus Anak Cabang.
Pasal 83Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting merupakan forumpermusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting
70 AD / ART PKB
yang diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap5 (lima) tahun sekali;
(2) Musyawarah Ranting memiliki wewenang:a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Ranting;b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan
Pengurus Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan
Pengurus Ranting;e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang
bertugas membantu Ketua Dewan Syura danKetua Dewan Pengurus Ranting terpilih untukmelengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yangdianggap perlu;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Rantingditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
Pasal 84(1) Peserta Musyawarah Ranting adalah:
a) Anggota Dewan Pengurus Ranting, Ketua Seksidan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting;
b) Utusan Dewan Pengurus Anak Ranting yangterdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura,Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, danseorang lainnya dari unsur perempuan yangdipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Rant-ing;
c) Dalam keadaan tertentu di mana DewanPengurus Anak Ranting belum terbentuk, makapeserta Musyawarah Ranting adalah anggotaRanting Partai yang sah;
71HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(2) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyaihak bicara;
(3) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai 1(satu) hak suara.
Pasal 85(1) Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlahDewan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atauanggota Ranting yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua)jumlah pesertayang hadir;
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2(seperdua)jumlah peserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam MusyawarahRanting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia,jujur, adil, dan demokratis.
Pasal 86(1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan
oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikankepada Dewan Pengurus Anak Ranting dan/atauseluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sebelum Musyawarah Rantingberlangsung;
(2) Musyawarah Ranting dipimpin oleh DewanPengurus Ranting.
Pasal 87Musyawarah Ranting Luar Biasa
(1) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapatdiselenggarakan:
72 AD / ART PKB
a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapatmengancam keberlangsungan hidup DewanPengurus Ranting (DPRt);
b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetapatau permanen Ketua Dewan Syura dan/atauKetua Dewan Pengurus Ranting;
c) Untuk melakukan pengisian lowongan antarwaktu Ketua Dewan Syura dan/atau KetuaDewan Pengurus Ranting;
(2) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakanberdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2(seperdua) jumlah Dewan Pengurus Anak Rantingyang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Rant-ing berlaku pada Musyawarah Ranting Luar Biasakecuali ketentuan tentang rancangan materiMusyawarah Ranting, yaitu harus disampaikankepada seluruh Dewan Pengurus Anak Rantingselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumMusyawarah Ranting Luar Biasa berlangsung.
Pasal 88Musyawarah Kerja Ranting
(1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forumpermusyawaratan pada Tingkat Ranting untukmengevaluasi serta membahas kinerja dan pro-gram-program Dewan Pengurus Ranting,membahas masalah-masalah yang berkaitandengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting,dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
(2) Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh DewanPengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kalidalam satu periode;
73HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Rantingditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting.
Pasal 89(1) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota
Dewan Pengurus Ranting dan utusan dari DewanPengurus Anak Ranting dan/atau beberapa oranganggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus RantingPartai;
(2) Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabiladihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua)jumlah pesertaMusyawarah. Dalam pengambilan putusan setiappeserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh DewanPengurus Ranting.
Pasal 90Musyawarah Anak Ranting
(1) Musyawarah Anak Ranting merupakan forumpermusyawaratan tertinggi pada Tingkat Anak Rant-ing yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Rant-ing setiap 5 (lima) tahun sekali;
(2) Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang:a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan
Pengurus Anak Ranting;b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan
Pengurus Anak Ranting untuk 5 (lima) tahun kedepan;
c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan
Pengurus Anak Ranting;e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang
bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan
74 AD / ART PKB
Ketua Dewan Pengurus Anak Ranting terpilihuntuk melengkapi susunan Dewan PengurusPartai;
f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yangdianggap perlu;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Rantingditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting.
Pasal 91(1) Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota
Dewan Pengurus Anak Ranting, Ketua BadanOtonom Tingkat Anak Ranting dan seluruh anggotayang sah;
(2) Setiap peserta Musyawarah Anak Rantingmempunyai hak bicara;
(3) Setiap peserta Musyawarah Anak Rantingmempunyai 1 (satu) hak suara.
Pasal 92(1) Musyawarah Anak Ranting dinyatakan sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)jumlah anggota yang sah;
(2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Ranting sahapabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlahpeserta yang hadir;
(3) Keputusan Musyawarah Anak Ranting sah apabiladisetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua)jumlahpeserta yang hadir;
(4) Pemilihan mengenai orang dalam MusyawarahAnak Ranting dilakukan secara langsung, bebas,rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
75HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
Pasal 93(1) Rancangan materi Musyawarah Anak Ranting
disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting dandisampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelumMusyawarah Anak Ranting berlangsung;
(2) Musyawarah Anak Ranting dipimpin oleh DewanPengurus Anak Ranting.
Pasal 94Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa
(1) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapatdiselenggarakan:a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
mengancam keberlangsungan hidup DewanPengurus Anak Ranting (DPARt);
b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetapatau permanen Ketua Dewan Syura dan/atauKetua Dewan Pengurus Anak Ranting;
c) Untuk melakukan pengisian lowongan antarwaktu Ketua Dewan Syura dan/atau KetuaDewan Pengurus Anak Ranting;
(2) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapatdiadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2 (setengah)jumlah anggota Dewan Pengurus AnakRanting yang sah;
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah AnakRanting berlaku pada Musyawarah Anak RantingLuar Biasa kecuali ketentuan tentang rancanganmateri Musyawarah Anak Ranting, yaitu harusdisampaikan kepada seluruh anggota DewanPengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7
76 AD / ART PKB
(tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Ranting LuarBiasa berlangsung.
Pasal 95Musyawarah Kerja Anak Ranting
(1) Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forumpermusyawaratan pada Tingkat Anak Ranting untukmengevaluasi serta membahas kinerja dan pro-gram-program Dewan Pengurus Anak Ranting,membahas masalah-masalah yang berkaitandengan keputusan-keputusan Musyawarah AnakRanting, dan masalah-masalah lain yang dianggappenting;
(2) Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan olehDewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam satu periode;
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Rant-ing ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Rant-ing.
Pasal 96(1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah
anggota Dewan Pengurus Anak Ranting danbeberapa orang anggota yang dipilih oleh DewanPengurus Anak Ranting partai;
(2) Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah sah apabiladihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah pesertaMusyawarah. Dalam pengambilan putusan setiappeserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
(3) Musyawarah Kerja Anak Ranting dipimpin olehDewan Pengurus Anak Ranting.
77HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
BAB XIRAPAT � RAPAT
Pasal 97(1) Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut:
a) Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai: yaitu rapatyang diadakan oleh Dewan Pengurus Partaisekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam)bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perludan dihadiri oleh unsur Ketua/Wakil Ketua, unsurSekretaris dan Anggota Dewan Syura; unsurKetua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsurBendahara Dewan Tanfidz; PengurusDepartemen/Biro/Divisi/Seksi, PengurusLembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
b) Rapat Gabungan Dewan Pengurus Partai: yaiturapat yang diadakan oleh Dewan Syura atauDewan Tanfidz yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dihadirioleh unsur Ketua/Wakil Ketua, unsur Sekretarisdan anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekertaris, dan unsur BendaharaDewan Tanfidz; Pengurus Departemen/Biro/Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga dan PengurusBadan Otonom;
c) Rapat Dewan Syura: yaitu rapat yang diadakanoleh Dewan Syura dan dihadiri oleh unsur Ketua/Wakil Ketua, unsur Sekretaris dan AnggotaDewan Syura, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan biladipandang perlu dapat pula dihadiri oleh unsurKetua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsurBendahara Dewan Tanfidz; dan Pengurus
78 AD / ART PKB
Departemen/Biro/Divisi/Seksi, PengurusLembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
d) Rapat Dewan Tanfidz: yaitu rapat yang diadakanoleh Dewan Tanfidz dan dihadiri oleh unsur KetuaUmum/Ketua, unsur Sekretaris, unsurBendahara Dewan Tanfidz; PengurusDepartemen/Biro/Divisi/Seksi, PengurusLembaga, dan Pengurus Badan Otonom, yangdiselenggarakan sekurang-kurangnya sekalidalam 3 (tiga) bulan ;
e) Rapat Pengurus Harian: yaitu rapat yangdiadakan oleh Dewan Tanfidz dan hanya dihadirioleh Pengurus Harian Dewan Tanfidz;
f) Rapat-rapat lain bila dipandang perlu;(2) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat Partai
ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dandalam hal tidak dapat dicapai kata mufakat, makakeputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
(3) Ketentuan mengenai mekanisme, quorum,pengambilan keputusan, dan hal lainnya berkaitandengan jenis-jenis rapat Partai akan diatur lebihlanjut dalam Peraturan Partai.
BAB XIIKADERISASI
Pasal 98(1) Rekruitmen anggota dan pengurus partai dilakukan
melalui sistem kaderisasi yang berjenjang,terstruktur dan sistematis
(2) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiapanggota dan pengurus partai yang hendakmendapatkan promosi jabatan strategis di internalpartai dan atau pemerintahan.
79HASIL MUKTAMAR SURABAYA 2014
(3) Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah daripenilaian kinerja Dewan Pengurus Partai sesuaitingkatannya.
(4)Sistem, bentuk, kurikulum serta modul kaderisasiditetapkan dalam peraturan partai.
BAB XIIIKEUANGAN
Pasal 99(1) Keuangan partai politik berasal dari uang pangkal
anggota, iuran anggota, bantuan danatausumbangan yang sah menurut ketentuanperundang-undangan yang berlaku;
(2) Besaran uang pangkal angggota ditetapkan olehDewan Pengurus Pusat;
(3) Besaran uang iuran anggota ditetapkan oleh DewanPengurus Cabang;
(4) Uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimanaayat (2) dan (3) dialokasikan sebagai berikut:a) Dewan Pengurus Pusat memperoleh 10
(sepuluh) persen;b) Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 20 (dua
puluh) persen;c) Dewan Pengurus Cabang memperoleh 70 (tujuh
puluh) persen;(5) DPP, DPW dan DPC yang mendapatkan bantuan
keuangan yang bersumber dari APBN/APBDsebagaimana ayat (1) harus membuat danmenyampaikan laporan pertanggungjawabannya ditingkatan masing-masing.
(6) Hal-hal yang menyangkut keuangan Partaidilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Partai
80 AD / ART PKB
kepada seluruh Dewan Pengurus Partai menuruttingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidalam tahun buku yang bersangkutan;
(7) Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya DewanPengurus Partai yang baru pada setiap tingkatandan berakhir pada tahun berikutnya.
(8) Hal-hal yang menyangkut dengan keuangan partaidiatur dalam peraturan partai.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 100(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh DewanPengurus Pusat melalui Peraturan-peraturan Partai;
(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubaholeh Muktamar;
(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggalditetapkan.
Ditetapkan di : SurabayaPada Tanggal : 31 Agustus 2014
MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSATAHUN 2014
PIMPINAN SIDANG PLENO IV
M. Hanif Dhakiri Marwan Ja�far Ketua Sekretaris