ANGGA RAKA PUTRA E1107117/Kajian... · tindak pidana terorisme oleh anak di bawah umur (studi kasus perkara nomor reg.perk : pdm- ... pdm-32/o.3.19/ep.2/02.11 and the verdict number

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KAJIAN PERSESUAIAN KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM

TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR REG.PERK : PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 DAN PUTUSAN NOMOR : 19/Pid.sus/2011/PN.Klt)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

ANGGA RAKA PUTRA

E 1107117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user


commit to user


commit to user

PERNYATAAN

Nama : Angga Raka Putra

NIM : E1107117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul KAJIAN PERSESUAIAN KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NOMOR REG.PERK : PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 DAN PUTUSAN NOMOR 19/Pid.sus/2011/PN.Klt) adalah betul- betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,12 Oktober 2011

Yang membuat pernyataan,

Angga Raka Putra

NIM. E1107117


commit to user

ABSTRAK

Angga Raka Putra, E 1107117. KAJIAN PERSESUAIAN KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NOMOR REG.PERK: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 DAN PUTUSAN NOMOR 19/Pid.sus/2011/PN.Klt).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan terhadap kasus terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 dan untuk mengetahui tingkat persesuian konstruksi hukum Penuntut Umum terhadap putusan hakim nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum doktrinal atau normatif. Jenis bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa putusan, surat dakwaan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis logika deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa analisis konstruksi hukum penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada kasus nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11, peneliti jabarkan mengenai konstruksi hukum yang disusun penuntut umum dengan melalui tahapan-tahapan saat penemuan hukum yaitu tahap konstatir, kualifikasi, dan konstituir. Penuntut umum untuk menghindari kesalahan dalam konstruksi hukum, maka pembuatan konstruksi hukum dalam surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna yaitu dengan penghalusan hukum dan Argumentum a contrario dan berdasarkan fakta fakta bahwa terdakwa kasus terorisme yang di lakukan oleh anak dibawah umur ARGA WIRATAMA diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, akan tetapi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan juga masih mempertimbangkan bahwa pelaku dikategorikan masih di bawah umur sehingga penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan menetapkan dakwaan pidana 4 (empat) tahun penjara namun hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, atau ½ (satu per dua) dari dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum. Sesuai dengan pendapat para ahli hukum, konstruksi hukum Penuntut Umum,dan putusan hakim relatif sinkron. Putusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak ½ (satu per dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini mengacu pada putusan hakim yang memberi vonis ½ (satu per dua) dari dakwaan dan requisitoir (tuntutan) penuntut umum yang menuntut 4 ( empat ) tahun penjara.

Keywords : konstruksi hukum, terorisme, anak, penuntut umum.


commit to user

ABSTRACT

Angga Raka Putra, E1107117. AN ANALYSIS ON LEGAL

CONSTRUCTION APPROPRIATION ON GENERAL ATTORNEY PROSECUTION ON JUDGE VERDICT IN TERORISM CRIME ACTION BY UNDER AGE CHILDREN (A CASE STUDY ON CASE REGISTER NUMBER: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 AND THE VERDICT NUMBER : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt).

This study is aimed to know legal construction of general attorney in arrange letter of prosecution on terrorism case commited by under age children in case register No.PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 and to know the legal construction appropriation level of general attorney on the judge verdict No.19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

This study is descriptive research and from the purpose, it is included in doctrinal or normative research. Types of data used are primary law material, and secondary law material. Law material collection techniques are literature study both in from of verdicts, books, law, and documents. Law material analysis use deductive logics analysis.

Based on this research, there obtained that the legal construction analysis of general attorney in arrangement of letter of prosecution in the case register no. PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11, Can be outlined through the stages and legal finding time, They are mentioning, qualification, and constituire. The general attorney to avoid mistakes in legal construction making the legal construction in right, precise and perfect prosecution letter, that is by legal refinement and argumentum a contrario and based on the facts that the defendant of terrorism case commited by under age child ARGA WIRATAMA can be charged with maximum imprisonment of 20 years imprisonment, but the general attorney in compiling the letter of prosecution is considering that the criminal is categorid under age so that the general attorney in making the letter of prosecution take a principle from the Acts number 3/1997 on children courts by stipulating the prosecution of 4 years but the judge in the verdict decided to give 2 years imprisonment, or a half (one per two) of the prosecution made by the general attorney. According the legal expert opinions, such legal construction from general attorney and judge verdict are relatively synchronized. The judge verdict had in accordance with article 26 verse (1) in the Acts number 3/1997 on children courts, that the imprisonment punishment can be stipulated to a child defendant at upmost of ½ (one per two) from the imprisonment punishment for the adults. It refers to the judge verdict who gave ½ (prosecution) of 4 (four) years imprisonment.


commit to user

MOTTO

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,

janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;

Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan

tangan kanan-

-

Sifat buruk tidak untuk disesali, tapi yang terpenting adalah bagaimana sifat buruk itu

ditaklukkan sebagai awal dari suatu pencapian yang sukses.

Manusia ibarat sebutir mutiara.

Mutiara apabila berada dalam tumpukan pasir, maka akan lebih mudah untuk ditemukan

karena sinar kemilaunya.

Manusia diantara orang-orang di sekitarnya, akan terkelupas kemelutnya dan lebih dihargai

karena kelebihan yang berbeda diantara yang lain.

Jangan pernah merasa takut apa yang akan dijalani, karena semua sudah diatur oleh-Nya,

tugas kita adalah berusaha, berdoa dan bersabar. Karena semua akan terasa indah jika datang dan

terjadi pada waktunya.


commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat

yang telah diberikan-Nya.

2. Orang tuaku tercinta Bapak Tri Joko Kristanto, S.E dan ibu Maria Bernadeta Ratih

Budiwati atas segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang tiada

surutnya, serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku

menjadi seorang Sarjana Hukum.

3. Untuk Eyang Kakung (alm) dan Eyang putri (alm) A.Dirdjosoemanto dan Eyang Kakung

(alm) dan Eyang putri Soejitno Pontjosewojo, atas Doa, Restu, dan segala kasih sayang

sehingga dapat terselesaikan tanggungjawab ini.

4. Untuk kakakku Andhika Chrisnamurti dan adikku Aldho Galih Pramata atas keceriaan dan

semangatnya.

5. Novitria Arie Prabarini atas segala cinta, kasih sayang, doa, semangat, dan pengorbanan

yang senantiasa diberikan untukku.

6. Seluruh keluarga besar Penulis terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

7. Sahabat sahabatku dan Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007 Non Reguler.

8. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan

pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.


commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berupa

ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum

dengan judul KAJIAN PERSESUAIAN KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN

PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

TERORISME OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA

NOMOR REG.PERK : PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 DAN PUTUSAN NOMOR

19/Pid.sus/2011/PN.Klt) ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan. Penulisan hukum

ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat

Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang

penulis terima baik berupa materiil maupun imateriil dari berbagai pihak. Oleh karena itu

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada

penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara serta selaku

Pembimbing I Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam

membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat

terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

3. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Penulisan Hukum

penulis serta yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum

(skripsi) ini. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan

sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat

waktu.

4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Acara Pidana yang telah

memberikan ilmunya kepada penulis.


commit to user

5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Ketua Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UNS.

6. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik atas

bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum

UNS.

8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-

prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal

sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

9. Kedua Orang Tuaku Bapak Tri Joko Kristanto, S.E. dan Ibu Maria Bernadeta Ratih

Budiwati yang menjadi sumber inspirasi, kebanggaan dan pengabdian diri penulis.

Terima kasih untuk kasih sayang, doa yang menjadi kekuatan dan bekal dalam

menjalankan kehidupan ini, serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan

yang telah engkau berikan.

10. Novitria Arie Prabarini, yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis

dalam menyelesaikan kewajiban.

11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas

segala dedikasinya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan

selama masa kuliah terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis

menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

12. Keluarga besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril

maupun materiil kepada penulis.

13. Sahabat-sahabatku ( Hujang Huj, Yanuar, Gheffrian Ambon, Nur Cholis, Afriezal

Cuy, Aditya Surya, Septama Aplek, Candra Pongkring, Aris Kotes, Beni, Surya,

Andhika Ferry, Jerry, Tomi ). Terima kasih untuk persahabatan kita selama ini,

terima kasih untuk bantuan, semangat, serta dukungan kalian.

14. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNS, mari wujudkan profesional dan

bermoral.


commit to user

Penulis sadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna. Oleh sebab

itu penulis sangat terbuka akan segala sumbang saran serta kritik yang bersifat membangun

dalam Penulisan Hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan

penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 12 Oktober 2011

Angga Raka Putra


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................. v

HALAMAN MOTTO .................................................................................. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. viii

KATA PENGANTAR ................................................................................ ix

DAFTAR ISI .............................................................................................. xii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................................ 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 6

E. Metode Penelitian ............................................................................... 6

F. Sistematika Penelitian ......................................................................... 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................................... 12

1. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum ........................................... 12

2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan ................................................ 13

a. Pengertian Surat Dakwaan ..................................................... 13

b. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak ........................................ 14

c. Syarat Syarat Surat Dakwaan .............................................. 15

d. Bentuk Surat Dakwaan .......................................................... 16


commit to user

3. Tinjauan Tentang Penuntut Umum dan Penuntutan ..................... 19

a. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan ........................... 19

b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum dalam Proses

Perkara Pidana ......................................................... 19

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme ................................ 22

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .................................................................................. 26

1. Kasus Posisi .............................................................................. 26

a. Identitas Terdakwa ................................................................. 26

b. Uraian Perkara ...................................................................... 26

2. Dakwaan .................................................................................... 33

3. Tuntutan .................................................................................... 35

4. Amar Putusan ............................................................................ 37

B. Pembahasan ........................................................................................ 40

1. Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum dalam

Menyusun Surat Dakwaan pada Kasus Nomor

Reg.Perkara : PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 .................. 40

2. Tingkat Persesuaian Konstruksi Hukum

Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim

Nomor : 19/Pid.sus/2011/PN.Klt ................................ 51

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan ......................................................................................... 60

B. Saran ................................................................................................ 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dakwaan Penuntut Umum ............................................................ 34

Tabel 2. Dakwaan, Tuntuan (Requisitoir), Putusan ..................................... 52


commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran ...................................................... 24

Gambar 2. Skematik Konstruksi Hukum Penuntut Umum........................... 40


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi terorisme di Indonesia mencuat ke permukaan setelah terjadinya Bom

Club, Kuta, Bali. Sebelumnya, tercatat juga beberapa aksi teror di Indonesia antara

lain kasus Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember

2000 yang terjadi di dua puluh tiga gereja, Bom di Bursa Efek Jakarta pada

September 2000 serta penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh

Gerakan Aceh Merdeka pada tahun yang sama. Kembali pada kasus Bom Bali I. Aksi

teror melalui peledakan bom mobil di Jalan Raya Legian Kuta ini semula direncanakan

dilaksanakan pada 11 September 2002, bertepatan dengan peringatan setahun tragedi

di gedung World Trade Centre, New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui,

dipimpin oleh Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat yang berat sebelah seperti

telah

menjadi alasan beberapa kelompok teroris untuk melakukan perlawanan, salah satunya

dilakukan oleh Ali Imron, Ali Gufron, dan Amrozi (http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0308/22/nasional/505322.htm diakses pada tanggal 20 Oktober 2009).

Terorisme sedang marak terjadi di Indonesia, belakangan ini tidak hanya

dilakukan oleh kalangan orang dewasa bahkan anak-anak yang masih dikategorikan

di bawah umur terlibat dalam tindak pidana atau kegiatan terorisme. Kondisi ini

harus segera diantisipasi secara hukum untuk menghindarkan dampak negatif

terhadap kelangsungan generasi muda yang akan datang. Hingga pertengahan tahun

2010, jumlah anak di Indonesia yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273

orang. 3.197 di antaranya telah berstatus narapidana. Data tersebut dilansir

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Juli 2010.

Dari jumlah anak yang berkonflik hukum itu, 2.357 mereka berada di Lapas dan

3.916 ada di luar Lapas Anak. Hampir di semua daerah terdapat kasus hukum yang


commit to user

melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban sehingga perlu mendapatkan

perhatian serius semua pihak.

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan

bangsa, karena melalui generasi muda inilah yang akan meneruskan perjuangan

pembangunan bangsa, Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah

kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Munculnya kasus tentang keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak

pidana terorisme merupakan salah satu dampak negatif dari kurangnya perhatian dan

pengaruh lingkungan pergaulan yang ada di sekitar anak. Anak yang tidak

mendapatkan perhatian yang serius dari kedua orang tuanya akan cenderung mencari

perhatian di luar. Selain itu lingkungan pergaulan anak yang buruk juga akan dapat

berdampak pada buruknya perilaku dan perkembangan moral dan mental anak.

Terlepas dari asal-muasal lahir dan berkembangnya Terorisme, yang pasti

Indonesia juga sudah terkena imbas dari model kejahatan terorisme. Terorisme

pertama di Indonesia terjadi pada 1957, metodenya adalah peledakan granat pada

saat acara kepresidenan. Selanjutnya berkembang berbagai macam teror di tengah

masyarakat Indonesia. Akan tetapi, negara ternyata tidak segera tanggap dengan

model kejahatan ini.

Penegakan hukum kejahatan terorisme masih disandarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Negara

tidak dengan segera mengatur kejahatan ini dalam aturan tersendiri. Akibatnya, model

kejahatan terorisme tetap disamakan dengan pidana biasa, tidak ada perlakuan khusus

terhadapnya. Baru setelah meletusnya peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002, yang

menewaskan 184 orang, negara segera tersentak kaget. Enam hari setelah peristiwa

bom Bali, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, dan

diberlakukan surut dengan Perpu No. 2 Tahun 2002. Selanjutnya pada 4 April 2003

Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang, serta Perpu No.2 Tahun


commit to user

2002 ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003

(http://wahyudidjafar.wordpress.com/2008/07/25/menyinggung-persoalan-terorisme).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar

yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Salah satu contohnya adalah keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme yang

baru-baru ini terjadi, dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan

anaknya. Dengan kondisi yang demikian seringkali anak harus terlibat dalam perkara

pidana.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk/anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan anak

yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang

disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan

memerlukan perlindungan (Apong Herlina, 2004:17).

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak

nakal dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana,

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang

ramai dan panjang, karena masalah tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat

luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan itu mempunyai

akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penuntutan dan penjatuhan

pidana terhadap anak, jaksa dan hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang

rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Penuntutan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada

yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar

memberikan efek jera agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia

dewasa. Dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak


commit to user

kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa,

Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu

sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa sidang untuk perkara anak

dilakukan secara tertutup Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial

anak yang bersangkutan.

Selain Pasal 153 ayat (3) KUHAP, pemeriksaan perkara anak juga diatur

dalam Pasal 42 ayat (3) Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yang

menyatakan proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Sehingga semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib

dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya. Di dalam prakteknya, hukuman yang

dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam tindakan pidana terorisme, lebih ringan

dibandingkan dengan hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini sudah

sesuai dengan perundang-undangan yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah

½ (satu per dua) atau setengah dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap

sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulang lagi

perbuatan yang sama dikemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana

anak-anak lain seusianya. Bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu

bangsa, sehingga dalam menyusun surat dakwaan dan pengambilan keputusan hakim

dan Jaksa, harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu

dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang

lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang

bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih

dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul: KAJIAN

PERSESUAIAN KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN PENUNTUT UMUM

TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NOMOR

REG.PERK: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 DAN PUTUSAN NOMOR

19/Pid.sus/2011/PN.Klt).


commit to user

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini

penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan

pada kasus Nomor Reg.perkara : PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 ?

2. Bagaimana tingkat persesuian konstruksi hukum Penuntut Umum terhadap

putusan hakim Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti selalu terdapat suatu tujuan tertentu dan

diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat

dan pengarahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui konstruksi hukum penuntut umum dalam menyusun Surat

Dakwaan terhadap kasus terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur

pada kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11.

b. Untuk mengetahui tingkat persesuian konstruksi hukum Penuntut Umum

terhadap putusan hakim nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama dalam

menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam

meraih gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan

praktik lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis sendiri khususnya

dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya.


commit to user

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan

yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan sumbangan pikiran dan manfaat dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai benar-

tidaknya tingkat penyesuaian konstruksi hukum penuntut umum terhadap

putusan hakim.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi,

masukan bahan hukum ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya

yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Secara praktis penelti berharap untuk memberikan jawaban atas

permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengetahui

penyesuaian konstruksi hukum penuntut umum dalam dalam menyusun Surat

Dakwaan terhadap kasus terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur

pada kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11.

b. Memberikan wawasan bagi peneliti dengan penulisan skripsi ini diharapkan

dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang

hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan dan

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Metode penelitian adalah cara-

cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan

mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat


commit to user

merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu

penelitian tanpa metode penelitian.

Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat

signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil

penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun

metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Metode penelitian yang digunakan penults dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk

jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang

sistematis menyangkut putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap. Dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai putusan Pengadilan Negeri

Klaten Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. berkenaan dengan tindak pidana

terorisme, kemudian meneliti konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh

penuntut umum dalam penuntutan kasus Nomor Reg. Perk : PDM-

32/0.3.19/Ep.2/02.11 yang akan melahirkan implikasi yuridis terhadap

penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat dari konstruksi hukum dakwaan yang

disusun tersebut.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum

doktrinal yang keilmuan hukumnya bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu

yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma

hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Sifat preskriptif ini merupakan hal

substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya

juga hukum.


commit to user

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan

konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, yang relevan dengan

penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach), Yang

dimaksud pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap. Bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

4. Sumber Penelitian Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dipergunakan dalam penelitian hukum ini

adalah sumber data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud

Marzuki, 2006:141). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian

hukum ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang


commit to user

Pengadilan di Bawah Umur.

5) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer, seperti:

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian

ini;

2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum

sekunder yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti menggunakan teknik

studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum berupa putusan pengadilan

mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klaten

Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt berkenaan dengan tindak pidana teorisme yang

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta berupa surat dakwaan

kejaksaan negeri Klaten Nomor Reg. Perk : PDM-32/0.3.19/Ep.2/02.11. Peneliti

juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah

hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam sebuah penelitian hukum normatif,

pengelolaan bahan hukum hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan

sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat

klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan

analisis.

Dalam penelitian ini, konstruksi hukum dalam penuntutan perkara

terorisme Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt akan dianalisis dengan logika

deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini

dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi


commit to user

kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat

membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut

diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir

adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada

akhirnya dapat diketahui konstruksi hukum dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-

32/0.3.19/Ep.2/02.11 yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan tindak

pidana terorisme beserta implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud

metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus).

Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter

Mahmud Marzuki, 2006: 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan,

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan

hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka

pemikiran. Dalam sub bab kerangka teori penulis akan menguraikan

tinjauan tentang surat dakwaan, penuntut umum dan penuntutan serta

tindak pidana terorisme, Sub bab kedua menguraikan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan

berdasarkan rumusan masalah, yaitu konstruksi hukum dakwaan yang

disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara terorisme Nomor


commit to user

Reg.perkara : PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 dan Bagaimana tingkat

persesuian konstruksi hukum Penuntut Umum terhadap putusan hakim

Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang

telah diuraikan dalam Bab III dan juga berisi saran-saran penulis

sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum

Sebelum membahas lebih lanjut tinjauan tentang konstruksi hukum,

berikut ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian sebagai

berikut. Konstruksi dapat diartikan susunan atau tata letak. Hukum adalah

undang-undang, peraturan, kaidah, atau ketentuan. Konstruksi Hukum dapat

diartikan sebagai suatu susunan, undang-undang, atau peraturan yang berlaku

tentang suatu masalah yang di bahas(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:272 ).

Construction law is a vital component of the body of knowledge that is

needed by construction professionals in order to successfully operate in the

commercial world of construction. Construction law plays an important role in

shaping building projects. Construction projects are complex because they

involve many human and non-human factors and variables (Mansoor, 2009: 1)

maksudnya konstruksi hukum merupakan komponen vital dari induk

pengetahuan yang dibutuhkan oleh para profesional konstruksi agar berhasil

beroperasi di dunia komersial konstruksi. Konstruksi hukum memainkan peran

penting dalam menanganani suatu projek. Proyek konstruksi yang kompleks

karena melibatkan banyak faktor yaitu faktor manusia dan non-manusia.

Sedangkan menurut John Uff (2003: 2) konstruksi hukum bersangkutan ketaatan

pada kode etik tugas di luar yang berkaitan kepada klien langsung, dan

mengandung elemen penting dari kepentingan publik.

Konstruksi hukum disebut juga analogi, tetapi di dalam ilmu hukum

dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya merupakan

variasi dari analogi itu, yaitu konstruksi Penghalusan Hukum dan konstruksi

Argumentum a Contrario. Konstruksi Penghalusan Hukum (rechtsverfijning),

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara,

peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk

menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan. Penghalusan hukum


commit to user

dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan

mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu

sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai

keadilan. Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari

konstruksi analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku

suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum

justru mempersempit ruang lingkup berlakunya suatu peraturan perundang-

undangan (bersifat restriktif).

Dalam keadaan ini (Argumentum a Contrario), diberlakukan peraturan

perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan

suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk

diselesaikan oleh peraturan itu (Mohammad Aldyan: 2008,4).

2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari

hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi

hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap,

2002:376). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena

berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara

itu (Andi Hamzah, 2008:167).

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan

ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas

lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang

dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam

akhirnya pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat

tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas

ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein dan

Hamrat Hamid, 1994:43).


commit to user

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai

berikut:

1) Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan

tanda tangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tanda

tangan tersehut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta,

meskipun masih dapat disebut sebagai surat.

2) Surat dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan

beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

3) Perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan

cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana

yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan.

4) Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Fungsi Surat Dakwaan

Pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara

pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Surat

dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena

surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan

hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-

peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan

dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan

dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang

dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap,

2002:378).

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan

pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan

sebagai berikut:

1) Bagi Penuntut Umum

Sebagai dasar penuntut terhadap terdakwa, dasar pembuktian kesalahan

terdakwa, dan sebagai dasar pembahasan yuridis, dan tuntutan pidana.

2) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum


commit to user

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (pledoi), dasar menyiapkan

bukti-bukti kebalikan terhadap terdakwa penuntut umum (alibi), dasar

pembahasan yuridis, dan dasar untuk melakukan upaya hukum.

3) Bagi Hakim

Sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan di sidang

pengadilan, dasar keputusan yang akan dijatuhkan, dan dasar

pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana

seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya tujuan utama dari suatu surat

dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-

alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka

sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus

dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena

telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat

tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

c. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang

harus dipenuhi yaitu :

1) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang

meliputi:

a) Diberi tanggal;

b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama

lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama, dan pekerjaa;.

c) Ditandatangani oleh penuntut umum.

2) Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus

memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana

yang dilakukan, dengan menyebut waktu(tempus delicti) dan tempat

tindak pidana itu dilakukan (locus delicti). Adapun pengertian dari


commit to user

cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

a) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan

undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat

kekurangan atau kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat

dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai

sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan

batalnya surat dakwaan.

b) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus

merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian

perbuatan materiil (fakta) yang diiakukan terdakwa, Dalam hal ini

tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu

dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain

atau antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian

sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c) Lengkap

Lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua

unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap.

Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan

secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara

tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak

pidana menurut undang-undang.

d. Bentuk Surat Dakwaan

KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang

dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan yang

dikenal sekarang ini adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu

pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Bentuk-bentuk surat dakwaan

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dakwaan Tunggal

Penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana


commit to user

dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan

ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini

gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali

terdakwa dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu

keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan

untuk mendakwa secara tunggal.

Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat

dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain,

karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan

saja. Hal ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai

sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana

dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi

pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin

membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang

didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak

pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan

corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat

keputusan tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara

berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu

dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu

dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada

dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka

dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3) Dakwaan Subsidair

Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan

yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada


commit to user

urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat

ringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa

lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan

yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik

lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam

dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam

dengan pidana teringan. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai

dari lapisan teratas sampai dengan lapisan terbawah.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana masing-masing

berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu

tehadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini

didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan

harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-

masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja

pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti

harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan

tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan

beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana

yang berdiri sendiri.

5) Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang

berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan

komulatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan komulatif

dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus

diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan

jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan.

Timbulnya bentuk ini seizin dengan perkembangan di bidang kriminalitas

yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam

modus operandi yang dipergunakan.


commit to user

3. Tinjauan Tentang Penuntut Umum dan Penuntutan

a. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan

KUHAP memberikan uraian pengertian jaksa dan penuntut umum

pada Pasal 1 butir 6a dan b. Ditegaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim (Pasal 1 butir 6a jo Pasal 13 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud jaksa adalah pejabat

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak

sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

undang-undang. Sedangkan penuntut umum menurut Pasal 1 angka 2 adalah

jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan

penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan,

sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi. Penuntutan adalah tindakan

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di

sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum dalam Proses Perkara Pidana

Seiring perkembangan jaman, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 1961 tentang Akhirnya Pokok Kejaksaan Republik

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1961

tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi, dan Undang-Undang Republik


commit to user

Indonesia Nomor 5 tahun 1991 tentang Akhirnya Pokok Kejaksaan Republik

Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan

hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang

Dasar 1945.

Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk

lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun,

yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan

pihak manapun. Maka dari itulah pembahasan undang-undang tentang

Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilakukan dengan membentuk Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan

tugas dan wewenang kejaksaan bidang pidana adalah:

1) Melakukan penuntutan.

2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

5) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa penuntut

umum mempunyai wewenang :

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau

penyidik pembantu.


commit to user

2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan akhirnya Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan

memberi petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan dari

penyidik.

3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya

dilimpahkan oleh penyidik.

4) Membuat surat dakwaan.

5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.

6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang akhirnya hari

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah

ditentukan.

7) Melakukan penuntutan.

8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.

9) Mengadakan "tindakan lain" dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sebagai penuntut umum menurut akhirnya undang-undang ini.

10) Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud

dengan 'tindakan lain" antara lain ialah meneliti identitas tersangka, barang

bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara

penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Di samping tugas dan wewenang

kejaksaan di bidang pidana yang tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia diatas, pada Pasal 32 juga disebutkan bahwa kejaksaan

dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara

atau instansi lainnya.

Selain itu kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang

hukum kepada instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan bunyi Pasal 33 dan


commit to user

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme

Pengertian terorisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Terorisme, Setelah menguraikan pengertian terorisme

secara umum, maka perlu diketahui bagaimana pengertian terorisme menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

memberikan batasan pengertian apa itu tindak pidana terorisme, menurut Pasal 1

angka 1 :

"Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak

pidana sesuai dengan akhirnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang ini."

Karena Pasal 1 angka 1 hanya menyebut segala perbuatan, sedangkan

perbuatan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana itu terdapat dalam Bab

III yaitu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 yaitu sebanyak 14 Pasal, namun

dalam Bab IV diatur pula Tindak Pidana Terorisme, yang berkaitan dengan

Tindak Pidana Terorisme. yaitu Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 sebanyak 5

Pasal, sehingga semuanya ada 19 Pasal.

Khusus penulisan ini membatasi hanya 2(dua) tindak pidana terorisme,

yaitu masing-masing, Pasal 9 :

"Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan, atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amumsi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20

Pasal 13

"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a) Memberikan atau


commit to user

meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; c) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; atau terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun".

Meskipun kelihatan 1 (satu) Pasal, tetapi dalam kenyataannya tindak

pidana terorisme dalam Pasal 13 ada 2 dalam penelitian yaitu : huruf a :

Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya

kepada pelaku tindak pidana terorisme; huruf b : Menyembunyikan pelaku

tindak pidana terorisme.

Menurut Bab V mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di

Sidang Pengadilan, dalam Pasal 25 mengatakan : (1) Penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme,

dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. (2) Untuk kepentingan

penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan

penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Dari akhirnya ini ternyata hukum acara pidana masih berlaku, kecuali

ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini,

dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana masih berlaku tetapi ada pengecualiannya yaitu untuk kepentingan

penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan

penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Karena itu akhirnya

mengenai penyelidikan dalam KUHAP tetap berlaku, sehingga apabila

penyelidik menemukan adanya tindak pidana terorisme ia membuat laporan

kepada penyidik.


commit to user

B. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Terorisme Nomor Reg.Perkara:

PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11

Putusan Hakim

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Darurat No. 12 Tahun 1951

Penuntutan

Konstruksi Hukum Penuntut Umum

REQUISITOIR DAKWAAN

Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.


commit to user

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda

dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti

waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta

seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada

para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau

tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga

mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak

berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para

pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan

"terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis,

pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain.

Tetapi dalam pembenaran dimata terrorisme : "Makna sebenarnya dari jihad,

mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil

padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak

dengan mengatasnamakan agama (http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme).

Dalam hal ini pelaku kejahatan terorisme tergolong anak dibawah umur

sehingga konstruksi hukum penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan

perlu adannya pertimbangan pertimbangan tertentu, karena berat ringannya

dakwaan dapat mempengaruhi mental sang anak, dan secara tidak langsung

mempengaruhi masa depan anak tersebut dikemudian hari.

Sehingga dalam kasus ini konstruksi hukum Penuntut Umum dalam

menyusun surat dakwaan tidak berdasarkan KUHP saja akan tetapi juga dengan

UU.No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Karena itu konstruksi hukum

penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum dirasa sangat

penting karena surat dakwaan digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan-


commit to user

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Tersangka terorisme yang

tergolong masih dibawah umur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ARGA WIRATAMA alias

ARGA alias

AHMAD bin PARTONO

Tempat lahir : Klaten

Umur/ Tgl.lahir : 17 Tahun / 19 Mei 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/ kewn : Indonesia/ WNI

Tempat tinggal : Dukuh Buntalan, Desa Buntalan Rt.

01 Rw. 09

Kel. Buntalan Kecamatan Klaten Tengah,

Kabupaten Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK Negeri 2 Klaten Kelas

10

b. Uraian Perkara

Bahwa ia terdakwa ARGA WIRATAMA alias ARGA alias

AHMAD bin PARTONO bersama-sama dengan antara lain YUDA

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO

BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, ROKI APRISDIANTO alias

ATOK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari


commit to user

2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidak-tidaknya dalam waktu

pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat rumah Dukuh

Buntalan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Buntalan Kec. Klaten Tengah

Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja melakukan

pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum

memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

rnengeluarkan ke dan, atau dari, Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau

sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan

maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut:

Pada sekitar Desember 2008 ketika itu terdakwa ARGA

WIRATAMA Alias ARGA Alias AHMAD bin PARTONO masih duduk di

kelas II SMK Negeri 2 Klaten, ikut Organisasi ROHIS (Rohani Islam) yang

dipimpin oleh AJI PRAMONO dengan jumlah peserta sekitar 30 (tiga puluh)

orang kesemuanya merupakan siswa SMK Negeri 2 Klaten, kegiatan yang

dilakukan adalah dakwah dilingkungan Sekolah tentang Islam. Pada sekitar

bulan Agustus 2009, terdakwa diajak oleh MUNCAR WAHYU yang sama-

sama sebagai peserta ROHIS untuk mengikuti pengajian intensif di rumah

Ustad MUS'AB di Gergunung Klaten dengan materi pengajian tentang kajian

jihad, maka sejak bulan Agustus 2009 terdakwa bersama-sama YUDA


BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, SIGIT PURNOMO, MUNCAR

WAHYU dan ROSID ARIFIN mengikuti pengajian di rumah Ustad MUS'AB

yang diisi oleh Ustad MUS'AB sendiri yang mengkaji masalah jihad. Di

tempat pengajian tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dan

mengenal ROKI APRISDIANTO alias ATOK dan IRFAN yang juga

mengikuti kajian tentang jihad yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB. Jihad


commit to user

yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB adalah tentang perang melawan orang

kafir, dan yang dimaksud kafir sesuai yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB

yang diambil dari Buku Akidah Islam AI-Qaeda adalah togut yaitu

sesembahan selain Allah, dan yang membuat aturan yang tidak mengacu pada

aturan Allah, termasuk jajaran Pemerintahan Indonesia, Amerika dan negara

pendukungnya, ini semuanya adalah togut yang harus diperangi, perang yang

diajarkan adalah dengan cara melakukan pembunuhan, untuk melakukan

pembunuhan maka dilakukan dengan cara menggunakan senjata yaitu bisa

menggunakan senjata api, bom, racun dan juga senjata tajam.

Pada sekitar Januari 2010 bertempat di Masjid Madinatun Nabawiyah

dekat rumah ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang beralamat di

Kelurahan Gatak Sukoharjo, terdakwa bersama dengan YUDA ANGGORO,

JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI

SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR WAHYU, ROSID ARIFIN,

SARJIANTO, SRIYONO, IRFAN dan EKO dikumpulkan oleh ROKI

APRISDIANTO alias ATOK diajak mengamalkan ilmu yang didapat dari

Kajian bersama Ustad MUS'AB yaitu tentang jihad, saat itu ROKI

APRISDIANTO alias ATOK mengatakan bahwa tirn tersebut dibentuk untuk

dijadikan tim "Ightiyalat" (artinya jihad membunuh dengan sembunyi-

sembunyi) untuk wilayah Klaten, sebagai Pimpinan tertinggi dalam

Organisasi ini adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, sedangkan

terdakwa dan teman-teman lainnya yang ikut hadir dalam pembentukan

Organisasi tersebut adalah sebagai Anggota.

Pada pertengahan Mei 2010, ROKI APRISDIANTO alias ATOK

menyuruh IRFAN untuk belajar ilmu Bom pada NERI Alias SHOGIR yang

sudah dikenal oleh kelompok terdakwa, karena diketahui bahwa NERI Alias

SHOGIR memiliki keahlian membuat Bom, selanjutnya pada akhir Mei 2010,

IRFAN yang telah mendapatkan ilmu membuat bom yang diperoleh dari

NERI alias SHOGIR sedikit demi sedikit mengajari kelompok terdakwa

tentang cara membuat BOM.


commit to user

Awalnya yang ikut dilatih membuat bom sesuai pilihan IRFAN adalah

ROKI APRISDIANTO alias ATOK, selanjutnya ROKI APRISDIANTO alias

ATOK yang telah mendapat ilmu merakit BOM dari IRFAN mengajari

semua anggota kelompok Ightiyalat Klaten termasuk terdakwa, terdakwa

diajari cara membuat rangkaian elektronik pemicu BOM dengan cara

menyambung kabel dengan alat elektronik yang lainnya. Terdakwa mengikuti

pelajaran pembuatan rangkaian pemicu BOM yang diajari oleh ROKI

APRISDIANTO alias ATOK sebanyak tiga kali pertemuan.

Pada sekitar awal Juli 2010, terdakwa bersama NUGROHO BUDI

SANTOSO, YUDA ANGGORO, AGUNG JATI dan EKO bertempat di

Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Black Powder (bahan peledak low

explosive), bahan-bahan yang di bawa waktu itu adalah KNO3 berbentuk

pupuk sebanyak 1 (satu) plastik berat kurang lebih 1 Kg, Arang halus

sebanyak 1 (satu) plastik, Belerang sebanyak 1 (satu) Bongkahan kecil, yang

mengajari waktu itu adalah EKO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, dan

cara pembuatannya mudah sekali yaitu semua bahan dihaluskan terlebih dulu

dengan cara di ulek (dihaluskan) selanjutnya bahan dicampur menjadi satu

dengan perbandingan 1:1:1 selanjutnya campuran tersebut menjadi Black

Powder (bahan peledak low explosive), latihan dilakukan hanya satu kali.

Pada sekitar September 2010, Terdakwa bersama dengan AGUNG

JATI SANTOSO, TRIBUDI SANTOSO, EKO, NUGROHO BUDI

SANTOSO, YUDA ANGGORO dan JOKO LELONO, bertempat di samping

Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Granat tangan, bahan-bahan yang

dibawa adalah Selongsong batu baterai besar sebanyak 5 (lima) buah, bahan

untuk black powder dan petasan kecil , petasan korek sebanyak 2 (dua)

plastik kecil (sekitar 20 biji) dan Lem Alteco cair 1 (satu) buah serta semen

putih 1 (satu) Kg, pembuatannya dilakukan sendiri-sendiri tidak ada yang

mengajari karena semuanya sudah mendapatkan cara pembuatannya melalui

internet, adapun cara terdakwa membuatnya adalah terlebih dahulu membuat

Black powder, kemudian black powder dimasukan ke dalam selongsong batu


commit to user

baterai, selanjutnya tutupnya dilubangi dan diberi petasan korek dan

dilekatkan menggunakan Semen putih yang dicampur dengan Lem, maka

jadilah Granat tangan rakitan, namun hasilnya setelah petasan disulut tidak

meledak, sehingga latihan ini tidak berhasil, namun karena bahan black

powder masih ada dan ternyata AGUNG JATI SANTOSO membawa

Potasium, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut mencampur

Potasium dengan black powder dan ternyata setelah dicampur langsung

menimbulkan api dengan cepat.

Pada awal Desember 2010, terdakwa bersama NUGROHO, AGUNG

JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat 5 (lima) bom

molotov dipasang timer berisi bahan bakar bensin di pinggir sungai daerah

Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah, 1 (satu) diantara bom molotov

tersebut diletakkan oleh terdakwa di Pos Polisi Delanggu pada sekitar jam

00.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand Warna hitam

milik terdakwa. Terdakwa memecahkan kaca nako jendela pos Lantas dan

memasukkan bom dari seta-seta kaca yang pecah. Sebelumnya yang

mengatur waktu timer bom untuk meledak pada jam 01.20 Wib adalah

NUGROHO. Empat bom lainnya diletakkan oleh masing-masihg

NUGROHO bersama TRIBUDI meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah

Prambahan perbatasan Klaten Yogyakarta dan 1 buah bom di Pos Polisi RSI

Klaten, sedangkan 2 buah bom diletakkan oleh AGUNG JATI SANTOSO

bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung dan Gereja Polanharjo

Klaten. Yang mendorong terdakwa dan teman-temannya untuk meletakkan

bom di Pos Polisi adalah untuk balas dendam atau qisosh terhadap polisi yang

selama ini telah menangkap para mujahidin dan menganggap sebagai teroris.

Bom yang diletakkan di gereja adalah untuk meneror orang-orang kafir

supaya takut beribadah di Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas

kristenisasi yang dilakukan orang-orang Nasrani selama ini di wilayah Jawa

Tengah dan juga ditempat lain. Bom yang diletakkan terdakwa di Pos Polisi

Delanggu tidak meledak, sedangkan bom diletakkan oleh AGUNG JATI

SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung Klaten


commit to user

meledak, namun tidak menimbulkan kebakaran.

Pada tanggal 1 Suro (tanggal 7 Desember 2010) terdakwa bersama

HOGAN meletakkan bom dan surat titipan ATOK di atas Trotoar Alun- Alun

Utara Surakarta depan Polsek Pasar Kliwon atas suruhan ROKI

APRISDIANTO Alias ATOK, tujuannya adalah untuk mengacaukan acara

Kirab Kerbau Ki Slamet yang dipercaya oleh masyarakat Solo merupakan

jelmaan orang sakti bernama KI SLAMET untuk mengambil kotoran kerbau

yang diyakini warga Solo dapat mendatangkan berkah. Karena menurut

terdakwa dan kelompoknya bahwa hal tersebut merupakan kemusrikan yang

menyembah sesuatu selain ALLAH, itulah sebabnya lokasi acara (Kraton

Solo) yang berdekatan dengan Polsek Pasar Kliwon menjadi target

pengeboman oleh terdakwa dan kelompoknya agar warga menghentikan

budaya musyrik tersebut. Pada hari yang sama ATOK juga memerintahkan

NANANG GENDUT Sendirian untuk meletakkan bom di Alun-Alun Selatan

yang berada di lokasi Kraton Solo untuk mengacaukan Acara Kirab Kerbau,

ATOK juga memerintahkan AGUNG bersama EKO SURYANTO

meledakkan bom di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo dengan

maksud untuk merteror orang-orang kafir (Nasrani) supaya takut beribadah di

Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang dilakukan

orang-orang Nasrani selama ini di wilayah Jawa Tengah dan juga ditempat

lain.

Bahwa bom yang diletakkan terdakwa di trotoar depan Polsek Pasar

Kliwon tidak meledak, sedangkan bom yang diletakkan oleh NANANG

GENDUT di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo serta bom

yang diletakkan AGUNG dan EKO SURYANTO di sebuah Gereja di

Wilayah Gatak Sukoharjo meledak, namun tidak menimbulkan kebakaran.

Pada sekitar akhir Desember 2010, terdakwa bersama AGUNG JATI

SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat bom palsu berisi

kotoran sapi dipasang timer dan detonator palsu, sebanyak 3 (tiga) buah bom,

terdakwa juga membuat bom molotov sebanyak 2 (dua) buah menggunakan


commit to user

botol sirup berisi bahan bakar bensin, pada bagian atas botol dipasang

sumbuh kain sebagai tempat pembakaran. Setelah itu 2 (dua) buah bom palsu

berisi kotoran sapi diletakkan oleh AGUNG dan YUDA ANGGORO di

masjid Pancasila At-ta'awun Klaten, dan 1 (satu) buah bom palsu oleh JOKO

LELONO diletakkan di masjid pancasila Ba'ituI Makmur, sedangkan 2 (dua)

buah bom molotov dilemparkan oleh terdakwa di masjid Pancasila Asy-syifa

dekat RSI Klaten bersama TRI BUDI dengan menggunakan sepeda motor

Honda Grand Warna hitam milik terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa

melemparkan bom molotov berisi bahan bakar bensin yang telah disulut api

adalah untuk membakar masjid yang merupakan masjid dhiror atau masjid

yang dibangun oleh orang-orang munafik pada rezim Soeharto, untuk

meneror jamaah, orang-orang dimasjid tersebut karena terdakwa menganggap

mereka pro pemerintah. Selain itu terdakwa ingin menciptakan permusuhan

atau konflik dengan cara adu domba agar jamaah di masjid tersebut

mencurigai bahwa yang membakar masjid tersebut adalah orang-orang

nasrani. Pada saat konflik terjadi, terdakwa dan kelompoknya akan

melakukan jihad yang sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang kafir,

nasrani, salibis, thogut dan pelaku kemusrikan seperti pemerintah yang tidak

menggunakan hukum ALLAH dengan menggunakan senjata api, bom dan

pedang. Bom Molotov yang dilemparkan terdakwa ke masjid Pancasila Asy-

syifa dekat RSI Klaten menimbulkan kobaran api, namun tidak merembet dan

langsung padam.

Pada awal Januari 2011 sekltar jam 22.00 Wib, terdakwa bersama

NUGROHO menggunakan sepeda motor Honda Impresa milik NUGROHO

mencari target orang-orang Nasrani yang ada di gereja- gereja wilayah Kota

Klaten, dan juga mencari target Polisi yang ada di Pos-Pos Polantas di

wilayah Klaten untuk ditembak, terdakwa dan NUGROHO bergantian

mengendarai sepeda motor dan juga bergantian memegang senjata api jenis

PEN GUN organik, buatan pabrik buatan Amerika berbentuk seperti pulpen.

Namun setelah berkeliling mencari target di beberapa lokasi tidak ada orang-

orang Nasrani yang beribadah dan juga tidak ada polisi di Pos-Pos Polantas,


commit to user

Selanjutnya terdakwa dan NUGROHO menemukan sebuah rumah di daerah

Bramen Klaten yang sedang ada acara pernikahan, saat itu terdakwa yang

dibonceng oleh NUGROHO melepaskan satu kali tembakan ke arah

kerumunan orang-orang yang akan meninggalkan acara tersebut, setelah itu

terdakwa bersama NUGROHO meninggalkan tempat tersebut.

Pada tanggal 20 Januari 2011 terdakwa bersama NUGROHO,

TRIBUDI dan AGUNG JATI SANTOSO membuat bom di rumah AGUNG

JATI SANTOSO di daerah Krapyak Merbung Klaten Selatan Kab. Klaten,

sebanyak 2 (dua) buah bom yang dipersiapkan untuk diledakkan di lokasi

Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig Jatinom Kab. Klaten

karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk ritual kemusrikan. Setelah

selesai membuat bom keesokan harinya, 1 (satu) buah bom diletakkan oleh

terdakwa bersama JOKO LELONO di lokasi tersebut dengan menggunakan

sepeda motor Honda Grand Warna hitam milik JOKO LELONO pada sekitar

jam 09.00 Wib, terdakwa dan JOKO LELONO menggunakan baju pramuka

agar tidak dicurigai warga. Terdakwa meletakkan bom tersebut dibawa

kolong panggung yang ada dilapangan sebar apem, sedangkan satu bom

lainnya diletakkan oleh NUGROHO dilokasi yang sama. NUGROHO

menulis surat berisi ancaman yang intinya bahwa apabila tidak menghentikan

budaya sebar apem akan ada bom yang lebih besar. Tujuan sehingga

meletakkan bom di lokasi tersebut adalah untuk menghentikan acara sebar

apem yang merupakan kemusrikan.

Bahwa bom yang diletakkan terdakwa di komplek Makam Ki Ageng

Gribig Jatinom tidak meledak. Selain itu terdakwa juga mendapatkan senjata

PEN GUN organik buatan Amerika tersebut dari ROKI APRISDIANTO

Alias ATOK ketika terdakwa berada di rumah ATOK di Waru Baki

Sukoharjo, sesuai perintah ATOK kepada terdakwa untuk dipergunakan

melakukan amaliyah penembakan terhadap orang-orang Nasrani dan Polisi.

Saat penyerahan senjata PEN GUN tersebut ATOK juga menyerahkan peluru

sebanyak 16 (enam belas) butir serta 1 (satu) selongsong peluru. Setelah itu


commit to user

senjata PEN GUN berikut 16 butir peluru aktif dan satu selongsong disimpan

di rumah terdakwa, malam itu terdakwa mencoba belajar meletuskan senjata

api PEN GUN di pinggir jalan raya Jl. Pemuda Klaten dan menembak satu

butir peluru, setelah itu melakukan penembakan satu butir peluru di lokasi

acara pernikahan tersebut diatas, kemudian keesokan harinya senjata api

dikembaiikan oleh terdakwa kepada ATOK di rumah ATOK, sedangkan sisa

peluru 14 (empat belas) butir beserta 3 (tiga) buah selongsong peluru

disimpan di rumah terdakwa. Peluru tersebutlah yang ditemukan oleh Polisi

pada saat penggeledahan rumah terdakwa beberapa saat setelah terdakwa

ditangkap.

Bahwa sebagian dana yang digunakan dalam kegiatan kelompok

Ightiyalat berasal dari iuran anggota kelompok Ightiyalat yang diberikan

menurut keikhlasan dengan waktu yang tidak ditentukan tergantung

kebutuhan dan kemampuan masing-masing, terdakwa memberikan sekitar

Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) s,d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beberapa

kali yang dikumpulkan dari uang saku pemberian orang tua (Bapak dan Ibu

terdakwa), begitu juga anggota lainnya untuk keperluan pembuatan bom dan

kegiatan lain, sepengetahuan terdakwa bahwa ada juga bantuan dana dari Tim

Hisbah Solo yang diserahkan melalui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK

namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dari Tim Hisbah

Solo pimpinan SIGIT QORDOWI.

Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan dengan YUDA


BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR WAHYU, ROSID

ARIFIN, IRFAN ,ROKI APRISDIANTO alias ATOK untuk membuat,

merakit bom low explosive dan menempatkannya dibeberapa tempat umum

akan sangat membahayakan keselamatan jiwa orang-orang yang ada

disekitarnya, akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, termasuk

kerusakan harta benda disekelilingnya, karena tempat-tempat penempatan

bom tersebut merupakan tempat umum, antara lain bom yang diletakkan oleh


commit to user

terdakwa sendiri di Pos Polisi Lalulintas yang ada diperempatan jalan raya,

bom di Trotoar jalan Alun Alun Utara depan Polsek Pasar Kliwon, dan bom

di lokasi sebar apem Makam Ki Ageng Gribig Jatinom yang banyak

dikunjungi warga masyarakat, serta perbuatan terdakwa yang meletuskan

senjata api PEN GUN di pinggir jalan raya 31. Pemuda Klaten. Selain itu

Terdakwa juga menyimpan sisa-sisa bahan-bahan pembuatan bom serta

amunisi peluru senjata api PEN GUN di rumah terdakwa dan telah disita

2. Dakwaan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai surat dakwaan penuntut

umum terhadap Kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 adalah

sebagai berikut :

Tabel 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Ancaman

pidana

Tindak Pidana


commit to user

PERTAMA

PRIMAIR

Pasal 15 Jo. Pasal 9

Undang-Undang

Republik Indonesia No.

15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1

Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme

Menjadi Undang-

Undang.

Setiap orang yang dengan

sengaja melakukan melakukan

permufakatan jahat, percobaan

atau pembantuan, secara melawan

hukum memasukan ke indonesia,

membuat, menerima, memperoleh,

mencoba memperoleh,

menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai,

membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau

rnengeluarkan ke dan, atau dari,

Indonesia sesuatu senjata api,

amunisi, atau sesuatu bahan

peledak dan bahan-bahan lainnya

yang berbahaya maksud untuk

melakukan tindak pidana terorisme


commit to user

SUBSIDAIR

Pasal 15 Jo. Pasal 7

Undang-Undang

Republik Indonesia No.

15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1

Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme

Menjadi Undang-

Undang.

Setiap orang yang dengan

sengaja melakukan melakukan

permufakatan jahat, percobaan

atau pembantuan untuk melakukan

tindak pidana terorisme, dengan

sengaja menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan

bermaksud untuk menimbulkan

suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau

menimbulkan korban yang bersifat

massal, dengan cara merampas

kemerdekaan atau hilangnya

nyawa dan harta benda orang lain

atau mengakibatkan kerusakan

atau kehancuran objek-objek vital

yang strategis atau lingkungan

hidup atau fasilitas publik atau

fasilitas internasional


commit to user

ATAU

KEDUA

Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Darurat No. 12

Tahun 1951

Barang siapa secara tanpa

hak memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba

memperoleh, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan,

menguasai, membawa,

mempunyai persediaan padanya

atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau

mengeluarkan dari Indonesia suatu

senjata api, amunisi atau suatu

bahan peledak

3. Tuntutan

Tuntutan dari penuntut umum pada pokoknya adalah menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :

a. Menyatakan terdakwa ARGA WIRATAMA alias ARGA alias AHMAD Bin

PARTONO terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Terorisme,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-

undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang sebagaimana

tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARGA WIRATAMA alias ARGA alias

AHMAD Bin PARTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun


commit to user

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 5 (lima) buah baterai kecil warna biru dan merah.

2) 4 (empat) buah wadah jam weker, satu diantaranya merk KAIWA.

3) 1 (satu) pasang sarung tangan kaos warna hitam.

4) 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas) butir peluru kaliber 22.

5) 1 (satu) buah palu besi.

6) 1 (satu) ember plastik berisi satu buah plastik serbuk halus warna hitam yang

merupakan serbuk arang / Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastik serbuk kasar

warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat (KclO3);

Blerang / Sulfur (S) dan unsur Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastik

serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk arang / unsur Carbon (kode

c).

7) 1 (satu) kantong plastik berisi arang hitam / Carbon.

8) 1 (satu) buah ayakan ukuran besar ; 29 (dua puluh sembilan) kotak korek api;

1 (satu) kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) batang korek api.

9) 1 (satu) kantong kain berisi 48 (empat puluh delapan) potongan besi.

10) 2 (dua) kantong serbuk warna putih, merk Traktor Pak Tani, yang merupakan

serbuk senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO3).

11) 1 (satu) pasang sarung tangan latex warna kuning.

12) 1 (satu) stel baju Pramuka.

13) 1 (satu) buah helm biru warna putih.

14) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tanpa merk.

15) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk.

16) Kabel merah hijau.

17) Potongan kabel.

18) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ; STNK Honda Astrea an. SLAMET

SUDARYANTO, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ARGA WIRATAMA,

Kartu Tanda Anggota Pramuka dan Kartu Tanda Anggota Kawula Muda

Pecinta Alam.


commit to user

19) 1 (satu) bungkus wadah styrofoam.

20) Rangkaian elektronik yang terdiri atas 1 (satu) jam weker ; 1 (satu) buah

materai 9 V ; 1 (satu) buah baterai ukuran 1,5 V dan 1 (satu) buah switch On-

Of.

21) 1 (satu) buah detonator rakitan yang telah diurai.

22) 5 (lima) buah botol plastik, ukuran 600 ml.

23) 2 (dua) buah kaleng.

24) 1 (satu) bungkus plastik serpihan jam, 1 (satu) buah baterai 9 V.

25) 3 (tiga) buah detonator rakitan.

26) 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam.

27) 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) buah paku.

28) 1 (satu) bungkus plastik berisi jam weker, 2 (dua) buah baterai dan rangkaian

elektronik.

29) 1 (satu) buah detonator rakitan.

30) 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna kehitaman, 537 (lima ratus tiga

puluh tujuh) buah paku berbagai ukuran.

31) 1 (satu) buah kaleng.

32) 1 (satu) bungkus plastik berisi serpihan jam, 2 (dua) buah baterai dan

serpihan rangkaian elektronik.


34) 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna kehitaman ; 716 (tujuh ratus

enambelam) buah paku berbagai ukuran.


36) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA C100 No. Pol.B-3709-IE berikut BPKB

dan STNK.

37) 1 (satu) buah ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Putusan


commit to user

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, putusan yang dijatuhkan

oleh hakim Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Anak ARGA WIRATAMA alias ARGA alias

AHMAD bin PARTONO, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terorisme;

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa anak tersebut,

dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;

c. Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani terdakwa oleh anak

tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

e. Menyatakan barang bukti berupa :




4) 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas) butir peluru kaliber

22.


6) 1 (satu) ember plastik berisi satu buah plastik serbuk halus warna hitam

yang merupakan serbuk arang / Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastik

serbuk kasar warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium

Klorat (KclO3); Blerang / Sulfur (S) dan unsur Carbon (C) (kode b); 1

(satu) buah plastik serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk

arang / unsur Carbon (kode c).


8) 1 (satu) buah ayakan ukuran besar ; 29 (dua puluh sembilan) kotak korek

api; 1 (satu) kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) batang korek api.


10) 2 (dua) kantong serbuk warna putih, merk Traktor Pak Tani, yang

merupakan serbuk senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO3).




commit to user





17) Potongan kabel.

18) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ; STNK Honda Astrea an.

SLAMET SUDARYANTO, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ARGA

WIRATAMA, Kartu Tanda Anggota Pramuka dan Kartu Tanda Anggota

Kawula Muda Pecinta Alam.



materai 9 V ; 1 (satu) buah baterai ukuran 1,5 V dan 1 (satu) buah switch

On-Of.








28) 1 (satu) bungkus plastik berisi jam weker, 2 (dua) buah baterai dan

rangkaian elektronik.


30) 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna kehitaman, 537 (lima ratus

tiga puluh tujuh) buah paku berbagai ukuran.








commit to user


36) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA C100 No. Pol.B-3709-IE berikut

BPKB dan STNK.

37) 1 (satu) buah ransel warna hitam

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam

perkara lain;

f. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 5.000

(lima

ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum dalam Menyusun Surat

Dakwaan pada Kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11

Mencermati paparan kasus posisi surat dakwaan, selanjutnya peneliti akan

menguraikan pembahasan sebagai berikut. Penyusunan konstruksi hukum penuntut

umum suatu surat dakwaan yang baik adalah merupakan awal keberhasilan tugas

penuntut umum dalam melakukan penuntutan, karena surat dakwaan menduduki

posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan. Dikatakan

menduduki posisi sentral, karena surat dakwaan menjadi dasar dan membatasi ruang

lingkup pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana,

dasar putusan pengadilan dan dasar dalam melancarkan upaya hukum.


commit to user

Perbuatan Pelaku Undang-Undang

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba memperoleh, menyerah-kan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempu-nyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, me-nyembunyikan, mempergunakan atau rnengeluarkan ke dan, atau dari, Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme

Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis atau lingkungan

Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.


commit to user

hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Barang siapa secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, me-nguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, me-nyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Gambar 2. Skematik Kontruksi Hukum Penuntut Umum

Mencermati paparan skematik konstruksi hukum penuntut umum dalam

dakwaan kasus Nomor Reg.Perkara:PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 dapat peneliti

jabarkan mengenai konstruksi hukum yang disusun penuntut umum dengan melalui

tahapan-tahapan dan saat penemuan hukum.

a. Tahap Konstatir


commit to user

Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Pada

tahap ini Penuntut Umum berkewajiban membuktikan kasus tersebut melalui alat

alat bukti. Dalam kasus tersebut, terdakwa ARGA WIRATAMA beserta

kelompoknya telah melakukan perbuatan : 1) Dengan sengaja melakukan

permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum

memasukan ke indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba

memperoleh, menyerah-kan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

mempu-nyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, me-nyembunyikan, mempergunakan atau rnengeluarkan ke dan,

atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan

bahan-bahan lainnya yang berbahaya maksud untuk melakukan tindak pidana

terorisme; 2) Sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan atau

pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan

korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya

nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau

kehancuran objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas

publik atau fasilitas internasional; 3) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, me-nguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, me-nyembunyikan,

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi

atau suatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut didukung dengan ditemukannya barang bukti sebagai

berikut :




4) 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas) butir peluru kaliber 22.



commit to user

6) 1 (satu) ember plastik berisi satu buah plastik serbuk halus warna hitam yang

merupakan serbuk arang / Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastik serbuk kasar

warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat (KclO3);

Blerang / Sulfur (S) dan unsur Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastik

serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk arang / unsur Carbon (kode

c).


8) 1 (satu) buah ayakan ukuran besar ; 29 (dua puluh sembilan) kotak korek api;

1 (satu) kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) batang korek api.


10) 2 (dua) kantong serbuk warna putih, merk Traktor Pak Tani, yang merupakan

serbuk senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO3).







17) Potongan kabel.

18) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ; STNK Honda Astrea an. SLAMET

SUDARYANTO, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ARGA WIRATAMA,

Kartu Tanda Anggota Pramuka dan Kartu Tanda Anggota Kawula Muda

Pecinta Alam.



materai 9 V ; 1 (satu) buah baterai ukuran 1,5 V dan 1 (satu) buah switch On-

Of.






commit to user




28) 1 (satu) bungkus plastik berisi jam weker, 2 (dua) buah baterai dan rangkaian

elektronik.


30) 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna kehitaman, 537 (lima ratus tiga

puluh tujuh) buah paku berbagai ukuran.








36) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA C100 No. Pol.B-3709-IE berikut BPKB

dan STNK.

37) 1 (satu) buah ransel warna hitam.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penuntut umum

menetapkan terdakwa ARGA WIRATAMA beserta kelompoknya telah

melakukan permufakatan jahat, melawan hukum di Indonesia yaitu dengan

mempunyai persediaan dan memilikinya serta mempergunakan sesuatu senjata

api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

berbahaya, selain itu terdakwa juga telah melakukan tindak pidana terorisme.

b. Tahap Kualifisir ( Kualifikasi )

Hakim kemudian mengkualifisir termasuk hubungan hukum apa tindakan si

terdakwa tersebut.

Dalam hal ini Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan

berkewajiban juga untuk mengkualifisir atau perbuatan terdakwa termasuk

melanggar hukum apa. Perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan


commit to user

melawan hukum yang dengan sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan

atau pembantuan, secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat,

menerima, memperoleh, mencoba memperoleh, menyerah-kan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempu-nyai persediaan padanya atau


mempergunakan atau rnengeluarkan ke dan, atau dari, Indonesia sesuatu senjata

api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

berbahaya maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme; (Pasal 15 Jo. Pasal

9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang) atau karena

sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk

melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa

takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta

benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional (Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menjadi Undang-Undang) dan atau karena tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, me-nguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau


mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi

atau suatu bahan peledak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12

Tahun 1951).

c. Tahap Konstituir

Pada tahap ini Hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan


commit to user

(para pihak atau terdakwa). Di sini hakim menggunakan sillogisme, yaitu

menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis

minor berupa tindakan si terdakwa.

Dalam tahap ini Penuntut umum memvonis terdakwa berdasarkan

berdasarkan undang-undang yang menjeratnya :

1) Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003

bahwa;

a) Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

b) Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

2) Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 bahwa; a) Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

b) Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan


commit to user

pidana penjara paling lama seumur hidup

3) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.

Sebelum membuat surat dakwaan yang perlu diperhatikan seorang penuntut

umum adalah menguasai hukum materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa. Menguasai hukum materiil secara baik, termasuk juga mengenai

dasar hukum yang tepat untuk menjerat perbuatan terdakwa.

Ketentuan mengenai tindak pidana terorisme dapat dijumpai dalam Pasal 15

Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal

15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang


Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, peraturan mengenai tindak pidana terorisme dapat dijumpai pula dalam

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Dengan mengetahui secara umum pengaturan tindak pidana terorisme dalam

peraturan perundang-undangan, maka penuntut umum dapat menjadikannya sebagai

acuan dalam menentukan ketentuan hukum mana yang tepat untuk menjerat

perbuatan tindak pidana terorisme anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa

atau dengan orang lain. Pembuatan konstruksi hukum dakwaan dalam suatu perkara

pidana menurut undang-undang harus segera dibuat setelah penuntut umum

berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Seorang ahli hukum harus bijak dalam menyusun Konstruksi Hukum,

Apalagi Penuntut umum untuk menghindari kesalahan dalam menyusun dakwaan,


commit to user

maka pembuatan konstruksi hukum dalam surat dakwaan harus benar, tepat, dan

sempurna yaitu dengan:

1) Penghalusan Hukum (rechtsverfijning)

Perbuatan Terdakwa dan teman- teman Kolompok Ightiyalat, pada sekitar

akhir November - awal Desember 2010 telah membuat 5 (lima) rangkaian Bom

Molotov dan kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan telah diletakkan

untuk diledakkan : 1. di Pos Jaga Polantas 03 Dukuh Sukorame Desa Karang

Kecamatan Delanggu Kab. Klaten ; 2. di depan Gereja Kristen Jawa Manjung,

Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten; 3. di depan Pintu Kapel Santa

Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten; 4 . di Gua

Bunda Maria di Sendang Sri Ningsih. Perbatasan Klaten - Yogyakarta ; 5. di Pos

Polisi Simpang Empat Rumah Sakit Islam (RSI) Jl. Raya Solo-Yogyakarta

Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten

Selain daripada itu Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya, yaitu

AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI

BUDI SANTOSO, saksi YUDA ANGGORO dan saksi JOKO LELONO telah

pula membuat beberapa rangkaian Bom dan kemudian menempatkan untuk

diledakkan di berbagai tempat sebagaimana tersebut diatas, ternyata dilandasi

suatu pemahaman tentang jihad menurut penafsiran kelompoknya dan bertujuan

atau bermaksud, antara lain sebagai perwujudan dari amaliah Jihadiyah untuk

tegaknya syariat Islam dalam bentuk :

a. Memerangi orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang yang tidak

berhukum kepada hukum Allah;

b. Sebagai Aksi balas dendam terhadap Togut dan orang'orang kafir yang

memerangi dan menangkap para mujahidin;

c. Penempatan dan peledakan di Gereja Manjung dan Gereja Polanharjo, dan di

Gua Maria Sendang Sriningsih Prambanan dengan tujuan memerangi orang

Kristen;

d. Penempatan dan peledakan Bom di Masjid Pancasila At-ta'awun, Asy-syifa

dan Baitul makmur, menjadi target pengeboman dengan maksud adu domba,

agar masyarakat menduga bahwa pelakunya adalah kelompok dari orang


commit to user

kafir, selain itu juga karena Masjid ini dianggap sebagai Masjid dhiror atau

milik orang orang munafik;

e. Penempatan dan Peledakan dikompiek makam Ki Ageng Gribig di Jatinom

Klaten pada acara saparan dan penyebaran apem ya qowiyyu karena hal itu

merupakan kemusrikan dan menyebabkan kekafiran;

f. Penempelan surat ancaman baik di Pagar Polsek Pasar Kliwon Alun Ulun

Utara Solo dan Surat Ancaman bersamaan dengan peletakan bom pada acara

acara saparan dan penyebaran apem ya qowiyyu di Jatinom Klaten untuk

memeringatkan orang orang agar tidak melakukan kemusrikan.

Tindakan Terdakwa dan kelompoknya tersebut diatas telah ternyata

dilakukan dengan penuh kesadaran untuk memperjuangkan norma-norma yang

dianggap benar oleh kelompoknya, antara lain Kelompok yang diikuti Terdakwa

meyakini bahwa "jihad yang paling besar adalah melawan orang kafir", "jihad

siapa yang dengan jihadnya melakukan

pembunuhan orang kaf'ir akan mendapatkan pahala.

Pandangan-pandangan atau pemahaman tentang jihad tersebut diatas yang

disampaikan oleh Ustad MUS'AB dalam setiap kajian-kajiannya, kemudian

menjadi pemahaman kelompok yang diikuti terdakwa tersebut, telah

memprovokasi dan membuat semangat bagi anggotanya untuk mempraktekkan

amaliyah-amaliyah dengan tujuan menteror orang lain, menimbulkan

ketidaknyamanan atau gangguan terhadap publik, dengan mengabaikan akibat

yang timbul dari teror tersebut.

Tindakan atau perbuatan Terdakwa dengan kelompoknya tersebut

kemudian telah menimbulkan perasaan cemas, ketakutan dan perasaan was-was,

bagi masyarakat dan atau bagi orang-orang yang bekerja dilingkungan tempat

dimana rangkaian bom atau surat ancaman tersebut ditemukan.

Hal-hal tersebut diatas, menurut Hakim Majelis adalah merupakan ciri-

ciri atau parameter suatu tindakan yang disebut terorisme, dengan demikian

maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan kelompoknya, dalam

melakukan berbagai perbuatan peletakan dan peledakan bom sebagaimana

tersebut diatas telah tercapai atau terpenuhi.


commit to user

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur ke

4. Yaitu unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme telah

dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 15

Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang


Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,

telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena, menurut pertimbangan

Hakim Majelis, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-

alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

umum dalam Surat Dakwaan pada Alternatif Pertama Kesatu primair dan harus

pula dijatuhi pidana.

Sebelum Hakim Majelis, menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,

maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut di masyarakat;

b. Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa permusuhan antar umat

beragama:

c. Bahwa Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

a. Bahwa Perbuatan Terdakwa didorong oleh jiwa muda yang penuh semangat

dan kemudian dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab, termasuk dalam hal ini oleh Ustad Mus'ab maupun oleh

Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK ;

b. Bahwa Terdakwa masih berusia anak-anak sehingga masih dapat diharapkan

untuk memperbaiki kehidupannya;

c. Bahwa Orang tua terdakwa sangat mengharapkan agar terdakwa kembali

dapat menjalankan kehidupan yang baik sehingga dapat meraih masa depan

yang lebih baik;

d. Terdakwa sopan di persidangan;


commit to user

e. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

f. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi;

g. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Selain hal-hal tersebut diatas, Hakim Majelis perlu mempertimbangkan

Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan yang antara lain, mengemukakan

;

a. Terdakwa masih muda usianya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki

diri, pintar dan diharapkan bisa menjadi salah satu aset bangsa;

b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi;

c. Selama proses hukum berjalan, terdakwa bersikap baik dan jujur;

d. Terdakwa sebagai anak tertua dalam keluarga dan kehadirannya sangat

dibutuhkan orang tua dan adik-adiknya.

Untuk itu pentingnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan

yang terbaik bagi anak ( mengacu pada UU No.23/2002 tentang perlindung an

Anak, pasal 64 ayat (2) huruf (d). Apabila dalam persidangan ARGA

WIRATAMA terbukti bersalah. maka agar dituntut dan dijatuhi pidana penjara

dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dengan berpedoman pada

pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997, agar secepatnya ARGA WIRATAMA

kembali kepada orang tua, melanjutkan pendidikan demi masa depan dirinya dan

keluarga serta negara. Sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat ( 1 ) Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Pidana penjara,

yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak

adalah ½ ( satu per dua ) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

dewasa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan

memperhatikan ketentuan pasal 26 ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) UU No. 3 tahun 1997

tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-


commit to user

Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang , maka

menurut Hakim Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalam perkara

tindak pidana teroris paling lama adalah 20 tahun penjara dan mengesampingkan

ketentuan mengenai penjatuhan pidana khusus.

Selanjutnya bilamana terdakwa harus dijatuhi pidana penjara,

sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum , maka menurut Hakim

Majelis, pidana yang akan dijatuhkan, tidaklah hanya semata-mata dipandang

sebagai pembalasan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi di

kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa pidana tersebut

sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar terdakwa menjadi

manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat setelah

menjalani masa pemidanaannya.

Pemikiran yang demikian ini, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 ( empat) tahun, menurut

pendapat Hakim Majelis masih terlalu berat bagi diri terdakwa yang masih anak-

anak dan oleh karena itu pula harus diturunkan, sehingga hakim dalam

putusannya memutus 2 (dua) tahun penjara. Tujuan dari pemidanaan itu sendiri,

khususnya terhadap diri terdakwa akan lebih tepat dan bermanfaat.

2) Argumentum a contrario

Berdasarkan fakta fakta diatas bahwa terdakwa kasus terorisme yang

dilakukan oleh anak dibawah umur ARGA WIRATAMA, telah terbukti

melakukan tindak pidana terorisme dan kepemilikan senjata api, maka sesuai

pengertian dari Argumentum a contrario itu sendiri dalam konstruksi hukum,

seharusnya Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan

dengan Undang-undang Terorisme dengan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang


commit to user

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dengan

ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, Subsider Pasal 15 Jo. Pasal 7

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan


Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 1

ayat 1 Undang-Undang darurat No.12 Tahun 1951, akan tetapi penuntut umum

dalam menyusun surat dakwaan juga masih mempertimbangkan bahwa pelaku

dikategorikan masih dibawah umur sehingga penuntut umum dalam menyusun

surat dakwaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, dengan menetapkan dakwaan pidana 4 ( empat ) tahun penjara.

Akan tetapi dakwaan dirasa hakim masih terlalu berat dan tidak memikirkan

masa depan si anak, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa

pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur ARGA

WIRATAMA dihukum selama 2 (dua) tahun penjara, atau ½ (satu per dua) dari

dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum.

2. Tingkat Persesuian Konstruksi Hukum Penuntut Umum terhadap Putusan

Hakim Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt

Mengkaji mengenai Tingkat Persesuian Konstruksi Hukum Penuntut Umum

Terhadap Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. harus dilihat ancaman

pasal yang didakwakan dan tuntutan penuntut umum maupun putusan yang

dijatuhkan hakim. Tingkat Persesuian Konstruksi Hukum Penuntut Umum Terhadap

Putusan Hakim akan diketahui ketika membandingkan ketiga dokumen yakni surat

dakwaan, requisitoir (surat tuntutan) dan putusan pengadilan. Sebelum membahas

lebih jauh Tingkat Persesuian Konstruksi Hukum Penuntut Umum Terhadap Putusan

Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, Berikut ini adalah hasil penelitian

terhadap ketiga dokumen yang dimaksud :

Tabel 2. Dakwaan, Tuntutan (Requisitoir), Putusan


commit to user

a. Dakwaan 1) . Dakwaan Pertama :

Primair

Perbutan terdakwa melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan dipidana

dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun.

Subsidair

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dipidana dengan

pidana penjara paling lama seumur hidup.

ATAU

2). Dakwaan Kedua :

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan diancam

dengan pidana penjara dengan hukuman mati atau hukuman

penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara

setinggi-tingginya dua puluh tahun.


commit to user

b. Tuntutan 1) Menyatakan terdakwa ARGA WIRATAMA alias ARGA

alias AHMAD Bin PARTONO terbukti bersalah melakukan

tindakan pidana Terorisme, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan

peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pidana Terorisme

Menjadi Undang-undang sebagaimana tercantum dalam

Dakwaan Kesatu Primair.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARGA

WIRATAMA alias ARGA alias AHMAD Bin PARTONO

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah baterai kecil warna biru dan merah.

- 4 (empat) buah wadah jam weker, satu diantaranya

merk KAIWA.

- 1 (satu) pasang sarung tangan kaos warna hitam.

- 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas)

butir peluru kaliber 22.

- 1 (satu) buah palu besi.

- 1 (satu) ember plastik berisi satu buah plastik serbuk

halus warna hitam yang merupakan serbuk arang /

Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastik serbuk kasar

warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari

Kalium Klorat (KclO3); Blerang / Sulfur (S) dan unsur

Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastik serbuk kasar

warna hitam yang merupakan serbuk arang / unsur

Carbon (kode c).

- 1 (satu) kantong plastik berisi arang hitam / Carbon.


commit to user

- 1 (satu) buah ayakan ukuran besar ; 29 (dua puluh

sembilan) kotak korek api; 1 (satu) kantong plastik

berisi 25 (dua puluh lima) batang korek api.

- 1 (satu) kantong kain berisi 48 (empat puluh delapan)

potongan besi.

- 2 (dua) kantong serbuk warna putih, merk Traktor Pak

Tani, yang merupakan serbuk senyawa kimia dari

Kalium Nitrat (KNO3).

- 1 (satu) pasang sarung tangan latex warna kuning.

- 1 (satu) stel baju Pramuka.

- 1 (satu) buah helm biru warna putih.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tanpa merk.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk.

- Kabel merah hijau.

- Potongan kabel.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ; STNK Honda

Astrea an. SLAMET SUDARYANTO, Kartu Tanda

Penduduk (KTP) an. ARGA WIRATAMA, Kartu

Tanda Anggota Pramuka dan Kartu Tanda Anggota


- 1 (satu) bungkus wadah styrofoam.

- Rangkaian elektronik yang terdiri atas 1 (satu) jam

weker ; 1 (satu) buah materai 9 V ; 1 (satu) buah baterai

ukuran 1,5 V dan 1 (satu) buah switch On-Of.

- 1 (satu) buah detonator rakitan yang telah diurai.

- 5 (lima) buah botol plastik, ukuran 600 ml.

- 2 (dua) buah kaleng.

- 1 (satu) bungkus plastik serpihan jam, 1 (satu) buah

baterai 9 V.

- 3 (tiga) buah detonator rakitan.

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam.


commit to user

- 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) buah paku.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi jam weker, 2 (dua) buah

baterai dan rangkaian elektronik.

- 1 (satu) buah detonator rakitan.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna kehitaman,

537 (lima ratus tiga puluh tujuh) buah paku berbagai

ukuran.

- 1 (satu) buah kaleng.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serpihan jam, 2 (dua)

buah baterai dan serpihan rangkaian elektronik.


- 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna kehitaman ; 716

(tujuh ratus enambelam) buah paku berbagai ukuran.


- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA C100 No. Pol.B-

3709-IE berikut BPKB dan STNK.

- 1 (satu) buah ransel warna hitam

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan

dalam perkara lain

4) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah)


commit to user

c. Putusan 1) Menyatakan Terdakwa Anak ARGA WIRATAMA alias

ARGA alias AHMAD bin PARTONO, sebagaimana

tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana kejahatan

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa

anak tersebut, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun

3) Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani

terdakwa oleh anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah baterai kecil warna biru dan merah.

- 4 (empat) buah wadah jam weker, satu diantaranya

merk KAIWA.

- 1 (satu) pasang sarung tangan kaos warna hitam.

- 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas)

butir peluru kaliber 22.

- 1 (satu) buah palu besi.

- 1 (satu) ember plastik berisi satu buah plastik serbuk

halus warna hitam yang merupakan serbuk arang /

Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastik serbuk kasar

warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari

Kalium Klorat (KclO3); Blerang / Sulfur (S) dan unsur

Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastik serbuk kasar

warna hitam yang merupakan serbuk arang / unsur

Carbon (kode c).

- 1 (satu) kantong plastik berisi arang hitam / Carbon.

- 1 (satu) buah ayakan ukuran besar ; 29 (dua puluh

sembilan) kotak korek api; 1 (satu) kantong plastik

berisi 25 (dua puluh lima) batang korek api.

- 1 (satu) kantong kain berisi 48 (empat puluh delapan)


commit to user

potongan besi.

- 2 (dua) kantong serbuk warna putih, merk Traktor Pak

Tani, yang merupakan serbuk senyawa kimia dari

Kalium Nitrat (KNO3).

- 1 (satu) pasang sarung tangan latex warna kuning.

- 1 (satu) stel baju Pramuka.

- 1 (satu) buah helm biru warna putih.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tanpa merk.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk.

- Kabel merah hijau.

- Potongan kabel.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi ; STNK Honda

Astrea an. SLAMET SUDARYANTO, Kartu Tanda

Penduduk (KTP) an. ARGA WIRATAMA, Kartu

Tanda Anggota Pramuka dan Kartu Tanda Anggota


- 1 (satu) bungkus wadah styrofoam.

- Rangkaian elektronik yang terdiri atas 1 (satu) jam

weker ; 1 (satu) buah materai 9 V ; 1 (satu) buah baterai

ukuran 1,5 V dan 1 (satu) buah switch On-Of.

- 1 (satu) buah detonator rakitan yang telah diurai.

- 5 (lima) buah botol plastik, ukuran 600 ml.

- 2 (dua) buah kaleng.

- 1 (satu) bungkus plastik serpihan jam, 1 (satu) buah

baterai 9 V.

- 3 (tiga) buah detonator rakitan.

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam.

- 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) buah paku.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi jam weker, 2 (dua) buah

baterai dan rangkaian elektronik.



commit to user

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna kehitaman,

537 (lima ratus tiga puluh tujuh) buah paku berbagai

ukuran.


- 1 (satu) bungkus plastik berisi serpihan jam, 2 (dua)

buah baterai dan serpihan rangkaian elektronik.


- 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna kehitaman ; 716

(tujuh ratus enambelam) buah paku berbagai ukuran.


- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA C100 No. Pol.B-

3709-IE berikut BPKB dan STNK.

- 1 (satu) buah ransel warna hitam

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum

untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6) Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini

sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum dalam kasus Nomor

Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11 Terhadap Putusan Hakim Nomor

19/Pid.Sus/2011/PN.Klt setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap yaitu

keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa

dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa ARGA WIRATAMA telah sesuai

dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana pada dakwaan pertama primair

dalam surat dakwaan penuntut umum. Selanjutnya berdasarkan pembuktian

mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ARGA


commit to user

WIRATAMA, oleh karena dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif maka

penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu

dakwaan pertama primair dengan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang semua unsurnya dapat dibuktikan.

Berdasarkan pertimbangan penuntut umum tersebut, dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan undang-undang penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

yang menyatakan terdakwa terdakwa ARGA WIRATAMA, telah terbukti bersalah

hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau rnengeluarkan ke dan, atau

dari, Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan pertama

primair pada surat dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap

terdakwa ARGA WIRATAMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan.

Terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama penuntut umum, maka

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 15 Jo.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan


Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan sengaja

melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum

memasukan ke indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba memperoleh,


commit to user

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau rnengeluarkan ke dan, atau dari, Indonesia

sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya

yang berbahaya maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dengan

terbuktinya dakwaan pertama primair ini, maka pertama subsidair dan dakwaan

kedua penuntut umum tidak perlu dibuktikan hakim.

Menurut Mahkamah Agung pelaku anak harus dihukum 2/3 dari masa

hukuman orang dewasa jika masa hukuman kurang dari 9 bulan akan tetapi

memperhatikan hal-hal yang meringankan dengan berpedoman pada Pasal 26 ayat

(1) UU No. 3 Tahun 1997 bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak

paling lama ½ (satu per dua) dari batas minimum pidana orang dewasa bagi terdakwa

anak dalam putusan Mahkamah Agungng tertanggal 22 September 2010,

Nomor.1956 K/Pid.sus/2010.

Menurut Penelitian Kemasyarakatan atau lebih kita kenal dengan sebutan

BAPAS,

Mengemukakan penelitiannya, Meskipun terdakwa telah terbukti bersalah, maka

agar dituntut dan dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan hal hal yang

meringankan dengan berpedoman pada Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 3

Tahun 1997, agar terdakwa dikembalikan kepada orang tua, dan melanjutkan

pendidikan demi masa depan dirinya dan keluarga serta Negara. Sedangkan menurut

Hakim Majelis ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam

hal batas minimum khusus ancaman pidana anak. Pemberlakuan ½ (satu per dua)

dari batas minimum pidana orang dewasa bagi terdakwa anak. Dalam hal ini Hakim

akhirnya memutus dalam putusannya mengadili Terdakwa dengan pidana penjara 2 (

dua ) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Maka sesuai dengan pendapat para ahli hukum, putusan hakim, dan

Konstruksi Hukum Penuntut Umum penerapnya relatif sama atau tidak terpaut jauh

dengan dakwaan maupun tuntutan penuntut umum dan sudah sesuai dengan Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, bahwa pidana

penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak


commit to user

½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.


commit to user

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab

terdahulu, maka berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang

berhubungan dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain :

1. Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum dalam Menyusun Surat

Dakwaan pada Kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-32/O.3.19/Ep.2/02.11,

dapat peneliti jabarkan mengenai konstruksi hukum yang disusun penuntut umum

dengan melalui tahapan-tahapan dan saat penemuan hukum yaitu 1) Tahap

Konstatir; Penuntut umum menetapkan terdakwa ARGA WIRATAMA beserta

kelompoknya telah melakukan permufakatan jahat, melawan hukum di Indonesia

yaitu dengan mempunyai persediaan dan memilikinya serta mempergunakan

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya

yang berbahaya, selain itu terdakwa juga telah melakukan tindak pidana

terorisme. 2) Tahap Kualifisir (kualifikasi); Perbuatan terdakwa dikualifisir

sebagai perbuatan melakukan permufakatan jahat, melawan hukum dan

melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 3) Tahap

Konstituir; pada tahap ini penuntut umum memvonis terdakwa berdasarkan

undang-undang yang menjeratnya Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 15 Tahun 2003 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penuntut umum untuk menghindari kesalahan dalam konstruksi hukum,

maka pembuatan konstruksi hukum dalam surat dakwaan harus benar, tepat, dan

sempurna yaitu dengan 1) Penghalusan Hukum, tindakan atau perbuatan

terdakwa merupakan ciri-ciri atau parameter suatu tindakan yang disebut

terorisme, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke 4 telah dipenuhi


commit to user

oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa terjerat dalam pasal 15 Jo. Pasal 9



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, kemudian

sebelum Hakim Majelis, menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memperberat dan

meringankan, dan oleh karena terdakwa masih berusia anak-anak maka mengacu

pada UU No.23/2002 tentang perlindung an Anak, pasal 64 ayat (2) huruf (d)

agar dituntut dan dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa anak paling lama atau

paling banyak adalah ½ ( satu per dua ) dari maksimum ancaman pidana penjara

bagi orang dewasa. Pemikiran yang demikian ini, maka tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 ( empat)

tahun, menurut pendapat Hakim Majelis masih terlalu berat bagi diri terdakwa

yang masih anak-anak dan oleh karena itu pula harus diturunkan, sehingga hakim

dalam putusannya memutus 2 (dua) tahun penjara. Tujuan dari pemidanaan itu

sendiri, khususnya terhadap diri terdakwa akan lebih tepat dan bermanfaat. 2)

Argumentum a contrario. Berdasarkan fakta fakta bahwa terdakwa kasus

terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur ARGA WIRATAMA

diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, akan tetapi penuntut

umum dalam menyusun surat dakwaan juga masih mempertimbangkan bahwa

pelaku dikategorikan masih dibawah umur sehingga penuntut umum dalam

menyusun surat dakwaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun

1997 tentang Pengadilan Anak, dengan menetapkan dakwaan pidana 4 (empat)

tahun penjara namun hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana selama 2

(dua) tahun penjara, atau ½ (satu per dua) dari dakwaan yang dibuat oleh

Penuntut umum.

2. Tingkat Persesuian Konstruksi Hukum Penuntut Umum terhadap Putusan

Hakim Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, sesuai dengan pendapat para ahli

hukum, konstruksi hukum Penuntut Umum,dan putusan hakim relative sinkron.

Putusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 tentang pengadilan anak, bahwa pidana penjara yang dapat


commit to user

dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak ½ (satu per

dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini mengacu pada

putusan hakim yang memberi vonis ½ (satu per dua) dari dakwaan dan

requisitoir (tuntutan) penuntut umum yang menuntut 4 ( empat ) tahun penjara.

B. Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis

dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya hukuman yang tepat untuk pelaku yang masih dibawah umur adalah

dengan sistem pemidanaan edukatif dengan tidak memasukkan anak ke penjara

akan tetapi Pemberian sanksi yang bersifat edukatif seperti menempatkan anak

pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu

yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok

pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak anak

yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani

pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh

masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana

2. Mengembalikan anak ke orang tua dengan segala konsekuensi dan tanggung

jawab yang harus dipikul oleh orang tua karena anak adalah tanggung jawab

orang tua. Bentuk tanggung jawab orang tua bisa berupa denda atau ganti rugi

terhadap korban atau pihak yang dirugikan atau melakukan bimbingan dan

pembinaan terhadap anak atau menjalani kewajiban sesuai dengan putusan

pengadilan.

3. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus

anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus

dibentuk untuk menangani kasus anak


commit to user

Documents

ANGGA RAKA PUTRA E1107117/Kajian... · tindak pidana terorisme oleh anak di bawah umur (studi kasus perkara nomor reg.perk : pdm- ... pdm-32/o.3.19/ep.2/02.11 and the verdict number