ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN … ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK X ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA CESSIE ANTARA PT

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK X

ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA

CESSIE ANTARA PT SILVER TOUCH DENGAN BPPN

(Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007)

DEPOK

JULI 2010

SKRIPSI

VITA ALWINA DARAVONSKY BUSYRA

0606081154

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM SARJANA REGULER

Analisis yuridis..., Vita Alwina Daravonsky Busyra, FH UI, 2010

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK X

ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA

CESSIE ANTARA PT SILVER TOUCH DENGAN BPPN

(Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007)

DEPOK

JULI 2010

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

VITA ALWINA DARAVONSKY BUSYRA

0606081154

FAKULTAS HUKUM PROGRAM

STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUBUNGAN ANTAR SESAMA

ANGGOTA MASYARAKAT


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vita Alwina Daravonsky Busyra

NPM : 0606081154

Tanda Tangan:

Tanggal : 1 Juli 2010

ii


iii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh Nama : Vita Alwina Daravonsky Busyra NPM : 0606081154 Program Studi : Ilmu Hukum Judul Skripsi : Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum Terhadap Bank X Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie antara PT Silver Touch dengan BPPN (Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007).

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H, M.H. ( )

Pembimbing : Suharnoko, S.H, M. L. I ( )

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. ( )

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ( )

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2010


iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum bidang kekhususan

hubungan sesame anggota masyarakat (PK. I) pada Fakultas Hukum Universitas

Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, arahan, nasehat serta bimbingan

dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi, sangatlah

sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan

terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1) Ibu. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan

Bapak Suharnoko, S.H., M. LI, selaku dosen pembimbing II, yang telah

memberikan banyak pengorbanan, bantuan, bimbingan, dan arahan serta telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam kesibukannya yang tak terhingga

untuk turut kooperatif dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak;

2) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.; Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H.,

M.H.; dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., selaku Tim Penguji dalam sidang

skripsi penulis.

3) Mba Nathalina Naibaho S.H., M.H., selaku pembimbing Akademik yang sejak

awal masa perkuliahan telah memberikan arahan, masukan dan nasehat berharga

untuk penulis, sehingga penulis dapat survive hingga akhir perkuliahan;

4) Papi dan Mami penulis, Al Busyra Basnur S.H., LL.M. dan Wenny Rosiah

Oemar S.H., yang sangat penulis cintai melebihi apapun. Terima kasih banyak

atas cinta kasih yang tak terhingga, segala dorongan, doa, motivasi, semangat,

nasehat, dan perhatiannya untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kepada adik-adik penulis, Fathie Alwina Sampaguita

Busyra dan Kevin Alwino Tunasluzon Busyra, terima kasih telah mengingatkan

selalu mengenai perkembangan skripsi kakak. I love you both very much.

5) Keluarga besar penulis, Oma, Opa, Bunda, Om Un, Ayah, Ibu, Papa Yal,

Mama Eka, Om Jas, Jis, Om Aviar, Tante Femy, Kak Mega, Kak PJ, Uni Tia,


v

Bang Hendra dan Bang Hendri, Rizky, Fakhri, Fanesa serta sepupu-sepupu

penulis lainnya yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.

6) Om Agoes S. Soelewah selaku Direktur Utama PT Wahana Komunikatama

sekaligus sahabat Papi penulis yang telah mengulurkan bantuan yang berharga

dalam penyelesaian skripsi ini. Di samping itu, penulis juga belajar sesuatu yang

penting, yaitu untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses butuh kerja keras

maksimal dan tidak pernah menyerah akan berbagai tantangan,

7) Om Yulman S.H. selaku Hakim Jakarta Pusat dan Om Haswandi, S.H. selaku

Hakim Jakarta Selatan sekaligus teman baik Papi penulis sejak kuliah, yang telah

turut membantu untuk mengumpulkan bahan-bahan berupa putusan Mahkamah

Agung dalam rangka membantu penulis sehingga perjalanan menyelesaikan

skripsi menjadi cepat dan lancar.

7) M. Salman Al Faris, selaku kakak, sahabat, sekaligus pasangan penulis, yang

selalu memberi support, arahan, dan bimbingan kepada penulis, dan selalu cheer

up hati penulis ketika berada dalam kesulitan untuk menyelesaikan skripsi. Thank

you for every seconds of your uncountable kindness.

8) Teman-teman baik penulis, Wina, Megha, Devy, Ichie, Hanna, Basten, dan

Adilla. Terima kasih atas perjalanan friendship kita, segala cerita, suka dan duka

selama 4 tahun ini.

9) Teman-teman dalam proses penyelesaian skripsi Bahtera, Rika, Dewi I., Arum,

Danise, Shelina, Dilla, Diah, Mba Maya, dan Meris.

10) Teman baik SMA penulis Nurul, Putut, Maylie, Ayi, Andika, Aldi, Mamat,

Ferby, Tyson. Meskipun jauh, kalian selalu support penulis dalam menyelesaikan

skripsi.

10) Teman-teman seperjuangan di PK I yang selama ini selalu mendukung satu

sama lain, Nda, Ace, Gino, Mian, dan Denise.

Tentu saja masih banyak pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan

satu-persatu yang telah turut berjasa dalam pebuatan skripsi ini. Namun hal ini

tidak mengurangi dan menghalangi keinginan penulis untuk mengucapkan rasa

terima kasih.


vi

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah berkenan memberikan balasan

yang terbaik atas setiap kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi penulis berguna bagi pengembangan

ilmu khususnya ilmu hukum.

Depok, 1 Juli 2010

Penulis


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tanga di bawah ini: Nama : Vita Alwina Daravonsky Busyra NPM : 0606081154 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat Fakultas : Hukum Jenis Karya : Skripsi Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyutujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

”ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK X ATAS PERJANJIAN JUAL

BELI PIUTANG DAN AKTA CESSIE ANTARA PT SILVER TOUCH DENGAN BPPN (Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : 1 Juli 2010

Yang Menyatakan

( Vita Alwina Daravonsky Busyra)

vii


ABSTRAK

Nama : Vita Alwina Daravonsky Busyra Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Terhadap Bank X Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie antara PT Silver Touch dengan BPPN (Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007).

Skripsi ini membahas mengenai apakah Bank X, sebuah Bank yang tunduk pada suatu perjanjian jual beli piutang dan akta cessie dapat dipersalahkan atas suatu Perbuatan Melawan Hukum serta bagaimana pertanggungjawabannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil penulisan ini Bank X dimungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya menyebabkan kerugian bagi kepentingan pihak lain yang telah membeli seluruh piutang atas perjanjian jual beli piutang dan akta cessie. Sehingga pengalihan hak atas piutang merupakan sebuah kewajiban dalam perjanjian jual beli piutang, sesuai Pasal 613 KUHPerdata. Perjanjian jual beli piutang dan akta cessie tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas diperjanjikan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang, serta sejak tahun 1919 mengakibatkan pengertian PMH semakin meluas.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Jual Beli Piutang, Cessie, Bank

viii


ABSTRACT

Nama : Vita Alwina Daravonsky Busyra Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Juridicial Analysis of the Tort Lawsuit against Bank X in

Conducting An Agreement on a Sale Purchase of Credit and Cessie between PT Silver Touch and BPPN (Supreme Court Reg. No. 536 K/PDT/2007).

This thesis consists of research on the possibility of Bank X, which obey to a An Agreement on a Sale Purchase of Credit and Cessie to be accused of a Tort and its responsibilities. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research shows that Bank X may have conducted a Tort if it caused harm to the interests of other parties who have purchased the entire An Agreement on a Sale Purchase of Credit and Cessie. So the transfer of rights over receivables represents a liability in the receivables purchase agreement, according to Article 613 of the Civil Code. Receivables purchase agreement and deed are not bound only by what is specifically provided in the receivable purchase agreement but also by that which according to nature of contract is required by reasonableness, usage, and statute. More over since 1999 the meaning of unlawful conduct has not only contrary to statutory law but also contrary unwritten law.

Kata kunci: Tort, An Agreement on a Sale Purchase of Credit, Cessie, Bank

ix


x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................. ..i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS......................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN......................................................................................iii KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH...................................................iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS....................................................................vii ABSTRAK.................................................................................................................viii ABSTRACT.................................................................................................................ix DAFTAR ISI ...............................................................................................................x DAFTAR LAMPIRAN...............................................................................................xii

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah........................................................................................ 1 1.2. Pokok Permasalahan.............................................................................................. 9 1.3. Tujuan Penulisan....................................................................................................9 1.4. Definisi Operasional ............................................................................................10 1.5. Metode Penelitian.................................................................................................13 1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis..............................................................................17 1.7. Sistematika Pembahasan.......................................................................................18

2. PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA CESSIE 2.1. Gambaran Umum Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian.............................................................................22 2.1.2. Sumber-Sumber Perikatan.....................................................................25 2.1.3. Bentuk dan Isi Perjanjian.......................................................................26 2.1.4. Asas-Asas dalam Perjanjian..................................................................27 2.1.5. Jenis-jenis Perjanjian.............................................................................30 2.1.6. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.............................................................37

2.2. Gambaran Umum Jual Beli 2.2.1. Pengertian Jual Beli...............................................................................41 2.2.2. Konsensualisme Perjanjian Jual-Beli....................................................43 2.2.3. Obligatory Perjanjian Jual Beli.............................................................47 2.2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli...................................48

2.2.4.1. Hak dan Kewajiban Penjual...................................................48 2.2.4.2. Hak dan Kewajiban Pembeli..................................................52

2.2.5. Jual Beli Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda yang Dijual.......54 2.2.6 Jual-Beli Piutang (dan lain-lain hak tak bertubuh).................................55

2.3. Gambaran Umum Cessie 2.3.1. Pengertian Cessie...................................................................................60 2.3.2. Unsur-Unsur Cessie...............................................................................64 2.3.3. Cessie Sebagai Jaminan dan Pengaturannya.........................................67 2.3.4. Sifat Cessie Sebagai Jaminan................................................................67


xi

3. GAMBARAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM 3.1. Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum............................................69 3.2. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi..............................70 3.3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum...............................................................73 3.4. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum............................................................77 3.5. Alasan Pembenar dalam Perbuatan Melawan Hukum.........................................88 3.6. Bentuk Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum.............................94 3.7. Konsep Ganti Kerugian

3.7.1. Konsep ganti kerugian oleh KUHPerdata.............................................95 3.7.2. Konsep ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum..................98

3.8. Beban Pembuktian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....................................102

4. PERTANGGUNGJAWABAN BANK PERMATA MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA CESSIE ANTARA PT SILVER TOUCH DENGAN BPPN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007) 4.1. Posisi Kasus........................................................................................................105

4.1.1. Para Pihak ...........................................................................................105 4.1.2. Duduk Perkara ....................................................................................106

4.2. Analisis Kasus PT Silver Touch melawan Bank Permata eks Bank Bali..........142 4.2.1 Aspek Perbuatan Melawan Hukum......................................................142 4.2.1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum .................................................154 4.2.3. Pertanggungjawaban Perdata...............................................................165

5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan.........................................................................................................168 5.2. Saran...................................................................................................................172 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................173 LAMPIRAN.............................................................................................................180


DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007 pada tanggal 1 Juli 2008

antara PT Silver Touch Group Limited melawan Bank Permata.

xii


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat situasi perekonomian dari negara-negara tetangga kita di ASEAN

maupun negara-negara maju lainnya di berbagai penjuru dunia sungguh

mencengangkan dan membuat kita harus merenung dan introspeksi. Pembangunan

dan perekonomian negara-negara tersebut secara objektif sudah dapat dikatakan

sangat maju. Sedangkan Indonesia masih tertinggal dan harus mengejar

ketinggalan tersebut dengan cepat. Bahkan jika dibandingkan dengan negara

sesama ASEAN, Indonesia harus memacu diri lebih giat.

Bagaimanakah cara mengejar ketinggalan tersebut, terutama dalam bidang

pembangunan? Dalam membangun tentu saja dibutuhkan biaya dalam jumlah

yang sangat besar. Pemerintah Indonesia tidak mungkin bisa menanggung seluruh

biaya-biaya pembangunan tersebut. Oleh karena itu, peran serta dan uluran tangan

dari swasta sangat diperlukan yang diharapkan dapat bekerja sama dengan

pemerintah untuk membangun Indonesia agar tidak jauh tertinggal dari negara-

negara ASEAN lainnya.

Aktivitas pusat keuangan yang berpusat di Hongkong dan Singapura telah

menjadi pemacu timbulnya kredit sindikasi di kalangan perbankan di Indonesia.1

Kredit sindikasi atau ”Syndicated Loan” adalah pinjaman yang diberikan oleh

beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau

lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya

2000). 1 Herlina Suyati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

1 Universitas Indonesia


2

Universitas Indonesia

berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau tujuan tertentu milik debitur.2

Berawal dari banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang meminjam

dana dari luar negeri karena bank-bank di luar negeri tersebut dapat dan mau

memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar.

Dengan munculnya pinjaman atas kredit sindikasi tersebut di bank-bank

luar negeri, bank-bank di Indonesia tidak mau kalah dan mulai melakukan

sindikasi juga. Berawal antara dua, tiga hingga puluhan bank yang ikut serta

dalam proyek-proyek yang sangat besar. Saat ini pun banyak dilakukan pemberian

kredit sindikasi yang dilakukan secara gabungan antara bank swasta dengan bank

pemerintah atau bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di

Indonesia atau antar bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai

perwakilan. Alasan bank-bank baik swasta, pemerintah maupun asing melakukan

sindikasi adalah karena tidak ingin menanggung resiko sendiri. Apabila resiko

ditanggung sendiri oleh bank, ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi

masalahnya secara sendirian. Dan jika sebuah bank membiayai suatu proyek besar

dan proyek tersebut jatuh gagal, akibatnya akan sangat fatal, yang bisa memicu

kredit macet dan pada akhirnya bank tersebut bankrut.

Oleh karena sindikasi seringkali dilakukan oleh kalangan perbankan, baik

antara bank-bank swasta, atau di antara bank-bank pemerintah sendiri, maupun di

antara bank-bank asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, dapat

diperkirakan bahwa kredit sindikasi akan semakin ramai, seiring dengan semakin

pesatnya pertumbuhan pembangunan di kota-kota besar di Indonesia.

Kredit sindikasi tidak terlepas dari pelaksanaan perjanjian kredit antara

bank-bank yang ikut serta dalam kredit sindikasi, yang disebut sebagai lender,

dengan nasabah peminjam kredit sindikasi, yang disebut sebagai borrower.

Nasabah tersebut pada umumnya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Artinya,

2 Iswahjudi A. Karim, “Kredit Sindikasi”, www.karimsyah.com/imagescontent/article_/20050923140944.pdf, diakses 7 Febuari 2009.


3


yang bukan PT pun juga bisa meminjam kredit sindikasi. Namun menurut

Iswahjudi A. Karim, dana hasil kredit sindikasi hanya diperuntukkan untuk PT

sebab PT, sebagai badan hukum, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan

masing-masing para pemegang sahamnya.3 Sementara untuk kredit biasa, nasabah

bisa berbentuk perorangan, bisa PT/ Koperasi/ Firma/ CV.

Tugas bank guna mendukung pembangunan nasional secara jelas

disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan, yakni perbankan Indonesia

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

peningkatan, pemerataan dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak.4

Bank, sebagai salah satu lembaga keuangan, memiliki tanggung jawab

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas pemberian kredit

guna memberikan dana untuk setiap bidang usaha masyarakat. Contoh salah

satunya adalah kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk kepentingan

kelancaran modal kerja nasabah yang sesuai dengan tujuan perbankan yang diatur

dalam Undang-Undang Perbankan.

Sebelum memberikan fasilitas kredit sindikasi kepada nasabahnya, para

bank dan nasabah terlebih dahulu membuat suatu perjanjian kredit sindikasi. Prof.

Subekti, S.H., mengatakan bahwa kredit adalah kepercayaan, sehingga jika

debitur mendapatkan kredit dari Bank melalui suatu perjanjian kredit berarti

debitur tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari Bank.5

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara

3 Ibid, hal. 15.

4 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, cet. 1, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 1

5 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,

(Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991), hal. 1.


4


bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit adalah perjanjian khusus karena dalam perjanjian kredit

ini terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian

berupa uang diatur lebih rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer) dan Undang-Undang Perbankan.

Perjanjian kredit disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu kreditur (Bank)

dan debitur (nasabah) sebagai suatu wujud dari asas kebebasan berkontrak. Dalam

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disebutkan:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.”

Namun yang menjadi masalah adalah apabila bank-bank yang memberikan

kredit secara sindikasi -setelah terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun

1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)-

mengalami kredit macet akibat krisis moneter sehingga jatuh ke dalam program

rekapitalisasi atau penyehatan perbankan nasional. Secara otomatis segala hak

tagih berikut hak tanggungan yang melekat pada barang-barang jaminan yang

berasal dari perjanjian-perjanjian kredit sindikasi milik bank-bank tersebut atau

’Aset Kredit’ dialihkan kepada BPPN berdasarkan perjanjian jual beli piutang dan

pengalihan hak tagih atas piutang (cessie).

Seperti pada Pasal 2 butir b Keppres No. 27 Tahun 1998, BPPN

mempunyai tugas :

Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk

restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat.


5


Begitu pula yang tercantum dalam Pasal 37A ayat (3)6 UU No. 10 Tahun

1998 tentang Perbankan.

Dengan demikian, dalam kasus ini BPPN mempunyai hak untuk menjual

atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada

pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur, sesuai Pasal 37A ayat

(3) huruf (f) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam hal BPPN ingin

6 Pasal 37A ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi :

3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;

b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;

c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;

e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;

f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;

g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ; h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui

pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ; i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa; j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak

bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ;

k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;

l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;

m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan ;

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.


6


menjual seluruh perjanjian piutang, BPPN dapat melakukan tindakan ”Perjanjian

Jual Beli Piutang dan Akta Cessie.”

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah

diperjanjikan.

Mengingat obyek perjanjian jual-beli adalah perjanjian kredit sindikasi/ perjanjian pokok dan perjanjian jaminan, maka penyerahan akan piutang-piutang

atas nama baru beralih berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.7 Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti

penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.8

Pengalihan piutang tidak terlepas dari Pasal 14599, 153310 dan 61311

KUHPerdata. Dalam ketiga ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa hak milik atas

tagihan hanya akan beralih apabila telah dilakukan penyerahan. Dengan

penyerahan ini maka hak-hak istimewa yang menyertai/melekat pada tagihan

tersebut menjadi ikut beralih. Penyerahan tersebut dapat dilakukan dengan cara

membuat suatu akta, baik notariil maupun di bawah tangan. Penyerahan hanya

7 Pasal 613 KUHPerdata berbunyi : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1533.

9 Pasal 1459 KUHPerdata berbunyi : “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah

berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.”

10 Pasal 1533 KUHPerdata berbunyi : “ Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu

yang melekat padanya, sepertinya penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik- hipotik.”

11 Pasal 613 KUHPerdata berbunyi : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan

kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”


7


efektif berlaku bagi debitur atas tagihan tersebut setelah si debitur diberitahu

(notifikasi atau ia mengakuinya secara tertulis).

Namun yang menjadi permasalahan adalah jika timbul perselisihan akibat

perjanjian jual beli piutang dan penyerahan piutang yang berakhir di pengadilan.

Apa yang dapat dilakukan apabila obyek jual beli ”perjanjian kredit

sindikasi/perjanjian pokok dan perjanjian jaminan” tidak diberikan ke tangan

BPPN/kreditur baru, melainkan tetap ingin dikuasai oleh Bank yang

berkedudukan sebagai kreditur lama? Dan apa akibatnya jika BPPN ternyata telah

menjual obyek jual beli tersebut ke pihak lain melalui Program Penjualan Aset

Kredit (PPAK) VII karena alasan proses pengakhiran masa tugas BPPN? Apakah

atas dasar perjanjian jual beli piutang dan penyerahan piutang tersebut

mengakibatkan si kreditur lama dipersalahkan telah melakukan suatu tindakan

perbuatan melawan hukum? Atau hukum justru berbicara sebaliknya?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting ditelusuri mengingat tidak

hanya ada pihak yang dirugikan, namun juga terdapatnya pelanggaran ketentuan

hukum dan norma atau kaedah hukum yang sepatutnya berlaku. Melihat

banyaknya cara yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain semakin

mudah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis perlu melakukan

penelusuran literatur mengenai permasalahan tentang dapatkah sebuah

Bank/kreditur lama yang tetap ingin menguasai ”perjanjian kredit sindikasi/

perjanjian pokok dan perjanjian jaminan” milik debitur dipersalahkan karena telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan BPPN/kreditur baru

telah menjual piutang-piutang Bank/kreditur lama kepada pihak lain.

Adapun pertimbangan pendapat ahli hukum Mariam Darus Badrulzaman

mengenai perumusan norma dari elemen-elemen perjanjian12 yaitu:

12 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 18.


8


1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain

atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam

pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.

3. Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib

dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu

perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.13 Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan

karena perbuatan melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan

perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung, kerugian itu

disebabkan oleh kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan

maupun kealpaan (kelalaian).

Terminologi ”Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari

kata onrechtmatigedaad, yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang

perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Adapun Pasal 1365 menyatakan

bahwa:

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1365.


9


Pasal 1365 sangatlah penting karena melalui Pasal ini hukum yang tidak

tertulis diperhatikan oleh undang-undang.14 Hal ini dikarenakan sejak tahun 1919

pengertian perbuatan melawan hukum menjadi luas sebab perbuatan melawan

hukum tidak hanya diartikan melanggar kaidah-kaidah tertulis saja namun juga

melanggar kaidah tidak tertulis. Contoh kaidah tidak tertulis adalah kaidah yang

mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Oleh karena itu, latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis

tertarik menulis skripsi dengan judul :

”Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank

Permata Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie Antara PT Silver

Touch Dengan BPPN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Reg. No.

536 K/PDT/2007)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang penulisan tersebut di atas, ada 2 hal yang

merupakan pokok bahasan utama dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana Bank Permata dapat dipersalahkan melakukan Perbuatan

Melawan Hukum dalam menjalankan perjanjian jual beli piutang dan

pengalihan piutang (akta cessie) antara BPPN dengan PT Silver Touch?

2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Bank Permata atas perbuatan jual

beli piutang dan pengalihan piutang (akta cessie)?

1.3. Tujuan Penelitian

14 Mariam Darus Abrulzaman, Op. Cit., hal. 146.


10


Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan

penulisan penulis ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

Penulisan ini dilakukan untuk memberikan sumbangan dalam rangka

memperluas wawasan masyarakat di bidang hukum keperdataan. Penelitian ini

mengkaji aspek perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Permata

atas ”Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie” antara PT Silver Touch

dengan BPPN, dimana Bank Permata tidak ingin menyerahkan piutang-

piutangnya kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penulis ingin

mengeksplorasi aspek-aspek perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh

Bank Permata.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui bagaimana Bank Permata dapat dipersalahkan melakukan

Perbuatan Melawan Hukum dalam menjalankan perjanjian jual beli piutang

dan akta cessie antara PT Silver Touch dengan BPPN.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab hukum Bank Permata atas

perbuatan jual beli piutang dan akta cessie.

1.4. Definisi Operasional

Tujuan disusunnya kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari

perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam

penulisan ini :

1. Perjanjian


11


Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.15

Perjanjian adalah hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari

kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara

mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain

berkewajiban utuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang

telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.16

2. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.17

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan

dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah

yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan

istilah Belanda ”koop en verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa

pihak yang satu ”verkoopt” (menjual) sedangkan yang lainnya ”koopt”

(membeli).18

3. Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang dapat bersumber dari perjanjian

maupun Undang-Undang, perikatan terjadi antara dua atau lebih, di mana pihak

yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi

prestasi itu.19

15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1313.

16 Handri Raharjo, S.H., Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hal. 42.

17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op cit., Ps. 1457.

18 Prof. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 2.

19 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan

Penjelasan, hal. 11.


12


4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewaibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.20

5. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi atau ”syndicated loan” adalah pinjaman yang diberikan

kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-

lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk

badan hukum; untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung

atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat

jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga

tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.21

6. Cessie

Pasal 613 KUHPerdata merumuskan :

” Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta itentik atau di bawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengen penyerahan surat itu, penyerahan tiap piutang-piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”

7. Perbuatan Melawan Hukum

20 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 1 angka 11.

21 Iswahjudi A. Karim, Kredit Sindikasi, (Jakarta, Karimsyah Law Firm, September 2005).


13


Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kealpaan yang bertentangan

dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

sendiri. Atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati

yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.22

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan

yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak

berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban

hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana

patutnya dalam lalu-lintas masyarakat.

8. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma-norma moral yang oleh masyarakat

diterima sebagai norma hukum yang tak tertulis.23

9. Kepatutan

Kepatutan dimaksudkan apabila orang dalam menyelenggarakan

kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan

kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, maka orang itu berperilaku tidak

patut (ontbetamelijk) dan karenanya onrechtmatig.24

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang akan

mencerminkan segala gerak dan aktivitas penelitian sehingga hasil yang akan di

dapatpun sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Metode adalah suatu cara kerja

22 M. A. Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta : Pradnya Paramia, 1979), hal. 57.

23 G. H. A. Schut, Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, Studiepockets Privaat recht,

(Zwolle: Tjeenk Willink, 1985), hal. 189, dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.cit, hal. 22.

24 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, (Bandung :

Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 189.


14


atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu

pengetahuan.25

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penulisan ini

adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang memiliki

makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah26 yakni penelitian

kepustakaan, dimana penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum

primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu hal yang paling utama dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Ruang Lingkup Penulisan :

1. Dilihat dari bidangnya, penelitian yang dilakukan termasuk dalam

penelitian hukum.

2. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris.

Sebab, penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau

menjelaskan lebih dalam suatu gejala yakni gejala perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Bank Permata atas perjanjian jual beli

piutang dan akta cessie antara PT Silver Touch Permata dengan Badan

Penyehatan Perbankan (BPPN).

3. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian murni.

4. Dilihat dari tujuannya, merupakan penelitian problem solution dengan

Analisis Putusan Pengadilan. Penelitian dimaksudkan untuk

memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan, sesuai

dengan judul maka penelitian ini bermaksud memberikan solusi

mengenai perlindungan yang dapat dilakukan terhadap kreditur baru

yang telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Bank Permata, sebagai kreditur lama

25 Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

26 Valerine J. K. L., Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan, (Depok: Program

Sarjana FHUI, 2005), hal. 155.


15


5. Dilihat dari penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian murni.

6. Dilihat dari sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam

penelitian monodisipliner. Sebab, di dalam penelitian ini lebih

menekankan kepada ilmu hukum, yakni menguraikan permasalahan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank Permata atas perjanjian

jual beli piutang dan akta cessie antara Silver Touch dengan Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ditinjau dari bagaimana

pertanggung-jawabannya.

Langkah-Langkah Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data

sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan mengenal dua macam metode penelitian,

yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Dengan pembahasan yang

dilakukan dalam penelitian ni, metode yang digunakan adalah metode penelitian

kepustakaan atau metode normatif yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder

dengan melakukan studi kepustakaan atau library research.

Data sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah bahan-

bahan bacaan, literatur, dokumen, arsip, buku, dan sebagainya. Data sekunder

dalam ilmu hukum berupa sebagai berikut :

1. Sumber primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat bagi setiap individu atau masyarakat seperti perundang-

undangan, norma dasar, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak

dikodifikasi serta peraturan dari zaman Belanda yang berlaku hingga saat

ini.

2. Sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan


16


menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, artikel ilmiah, laporan

penelitian dan buku wajib mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan

Hukum.

3. Sumber tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberi informasi,

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, bibliografi dan abstrak.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data melalui analisis

data kualitatif.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi

pustaka (studi dokumen) yang penulis peroleh dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia

3. Perpustakaan Nasional

4. Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia

5.Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki yang ada

urgensinya dengan penelitian ini.

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk

mendapatkan suatu kesimpulan. Oleh karena itu, metode pendekatan analisis data

yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan

peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka,

namun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar

termasuk yurisprudensi yang ada.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan kasus yang

tertuang dalam suatu putusan yang telah diputus mulai dari Pengadilan tingkat

Negeri, Pengadilan tingkat Tinggi hingga Mahkamah Agung mengenai perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Permata atas Perjanjian Jual Beli

Piutang dan Akta Cessie antara Silver Touch Group Limited Dengan BPPN.

Silver Touch Group Limited, sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum

British Virgin Island. Silver Touch Group Limited mengajukan gugatan perdata


17


karena merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah

dilakukan oleh Bank Permata atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie

Antara Silver Touch Group Limited Dengan BPPN. Melalui studi kasus ini,

penulis dapat melihat sejauh mana tanggung jawab Bank Permata atas perbuatan

melawan hukum yang telah ia lakukan.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Proposal penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan tentang hukum

keperdataan dan ilmu yang mengatur perbuatan melawan hukum

khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Bank Permata sebagai ”kreditur lama” dilihat dari aspek perjanjian jual

beli piutang dan akta cessie serta pertanggungjawaban yang harus

dilakukan terhadap Silver Touch Group Limited -kreditur terbaru- yang

dirugikan dengan memperhatikan berbagai peraturan yang ada baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis.

2. Memberikan informasi bagi para pembaca agar memperoleh gambaran

dan pemahaman yang jelas mengenai pemecahan permasalahan kasus

antara Silver Touch, sebuah Perusahaan bidang IT yang mengajukan

gugatan perdata karena merasa dirugikan oleh perbuatan melawan

hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Bank Permata atas perkara No.

160/PDT.G/2004/PN.JKT.PST tanggal 31 Mei 2005, mengingat kasus

tersebut telah diputus hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

3. Memberikan nasihat bagi para bank untuk segera menyerahkan

perjanjian kredit/ perjanjian pokok dan perjanjian jaminan setelah

menjual piutang-piutangnya ke pihak lain agar terhindar dari segala

bentuk perbuatan melawan hukum.

4. Memberikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang

timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank


18


Permata terhadap atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie

Antara PT Silver Touch dengan BPPN.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan agar dapat memberikan uraian yang

teratur dan memudahkan dalam melihat dan mengetahui hubungan antara bagian-

bagian skripsi ini secara berkesinambungan. Oleh karena itu penulis menyusun

sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 (satu) terdiri dari sub bab yaitu :

1.1. Latar Belakang Masalah; 1.2. Pokok Permasalahan; 1.3. Tujuan

Penulisan; 1.4. Kerangka Konsepsional; 1.5. Metode Penulisan; 1.6.

Kegunaan Teoritis dan Praktis; 1.7. Sistematika Penulisan.

Latar belakang permasalahan berisi tentang latar belakang penulis

mengambil tema tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

bank atas dasar perjanjian kredit yang dilakukan dengan nasabahnya.

Pokok Permasalahan berisi tentang masalah-masalah yang akan penulis

bahas lebih lanjut di dalam penulisan skripsi ini, sehingga memperoleh

pemahaman yang jelas dan benar.

Tujuan penulisan berisi hal-hal yang hendak dicapai dalam penulisan ini,

tentang Bank yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atas

Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie antara PT Silver Touch dan BPPN,


19


sehingga memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar

jual beli piutang.

Kerangka konsepsional disusun dengan tujuan yaitu untuk menghindari

perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam

penulisan ini.

Metode penulisan berisi tata cara penulis memperoleh sumber data dan

tata cara yang penulis gunakan dalam mengolah sumber data tersebut.

Sementara, Sistematika penulisan berisi garis besar penulisan skripsi.

Pentingnya Bab 1 dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai pengantar

penulisan skripsi sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang

diambil dalam penulisan skripsi ini.

Bab 2. Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie

Bab 2 (dua) berisi Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie yang

terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu :

- 2.1. Gambaran Umum Perjanjian (2.1.1. Pengertian Perjanjian; 2.1.2.

Sumber-Sumber Perikatan; 2.1.3. Bentuk dan Isi Perjanjian; 2.1.4. Asas-

Asas dalam Perjanjian; 2.1.5. Jenis-jenis Perjanjian; 2.1.6. Syarat Sahnya

Suatu Perjanjian);

- 2.2. Gambaran Umum Jual Beli (2.2.1. Pengertian Jual Beli; 2.2.2.

Konsensualisme Perjanjian Jual-Beli; 2.2.3. Obligatory Perjanjian Jual Beli;

2.2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli ( 2.2.4.1. Hak dan

Kewajiban Penjual; 2.2.4.2. Hak dan Kewajiban Pembeli); 2.2.5. Jual Beli

Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda yang Dijual; 2.2.6 Jual-Beli

Piutang (dan lain-lain hak tak bertubuh);


20


- 2.3. Gambaran Umum Kredit (2.3.1 Pengertian Kredit;; 2.3.2. Pengertian

Perjanjian Kredit; 2.3.3. Sifat Perjanjian Kredit; 2.3.4. Asal Pembiayaan

Kredit Sindikasi)

- 2.4. Gambaran Umum Cessie (2.4.1. Pengertian Cessie; 2.4.2. Unsur-Unsur

Cessie; 2.4.3. Cessie Sebagai Jaminan dan Pengaturannya; 2.4.4. Sifat

Cessie Sebagai Jaminan);

Pentingnya Bab 2 ini adalah untuk sebagai landasan teori atau introduksi

teori dalam mendasari analisis masalah.

Bab 3. Gambaran Umum Perbuatan Melawan Hukum

Bab 3 (tiga) berisi gambaran umum perbuatan melawan hukum yang

terdiri dari :

- 3.1 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum; 3.2. Perbedaan

Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi; 3.3. Pengertian Perbuatan

Melawan Hukum; 3.4. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum; 3.5. Alasan

Pembenar dalam Perbuatan Melawan Hukum; 3.6. Bentuk Tanggung Jawab

dalam Perbuatan Melawan Hukum; 3.7. Konsep Ganti Kerugian (3.7.1.

Konsep ganti kerugian oleh KUHPerdata; 3.7.2. Konsep ganti kerugian

dalam Perbuatan Melawan Hukum); 3.8. Beban Pembuktian dalam

Perbuatan Melawan Hukum.

Pentingnya Bab 3 adalah sebagai landasan teori atau introduksi teori dalam

rangka mendasari analisis ilmiah.

Bab 4. Pertanggungjawaban Bank Permata Mengenai Perbuatan Melawan

Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie Antara PT Silver

Touch Dengan BPPN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Reg. No.

536 K/PDT/2007)


21


Bab 4 (empat) berisi tentang pertanggungjawaban Bank Permata mengenai

perbuatan melawan hukum atas perjanjian jual-beli piutang yang dilakukan antara

PT Silver Touch dengan BPPN (analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Reg.

No. 536 K/PDT/2007) yaitu terdiri dari :

4.1. Posisi Kasus

4.2. Analisis Kasus PT Silver Touch melawan Bank Permata (4.2.1 Aspek

Perbuatan Melawan Hukum; 4.2.2. Pertanggungjawaban Perdata);

Pentingnya Bab 4 adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap

permasalahan atau kasus yang dihadapi dengan menghubungkan fakta atau data

yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

Bab 5. Penutup

Bab 5 (lima) berisi penutup, yang terdiri dari :

5.1. Kesimpulan; 5.2. Saran

Kesimpulan menguraikan garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan

serta menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sedangkan saran menguraikan

pemecahan dari hasil kesimpulan dan mengatasi permasalahan tersebut dengan

upaya yang terbaik.


BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

2.1. Gambaran Umum Perjanjian

Buku III KUHPerdata berbicara tentang perikatan (Van Verbintenissen)

yang mempunyai sifat terbuka. Artinya, isinya dapat ditentukan oleh para pihak

dengan beberapa syarat yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, dan undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa Buku III

KUHPerdata dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak yang

menentukan lain atau menyimpanginya dengan beberapa syarat namun hanya

yang bersifat pelengkap saja yang dapat disimpanginya, karena di dalam

ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa (yang bersifat

pemaksa, misalnya Pasal 1320 KUHPerdata).27

Maka, keuntungan para pihak yang mengikuti aturan Buku III

KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1.Apabila ada permasalahan, hakim akan memutuskan sesuai dengan aturan

yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdata dan apabila salah satu pihak

sudah memenuhinya maka pihak tersebut mempunyai peluang lebih besar

untuk memenangkan perkara yang sedang disengketakan melalui jalur

pengadilan.

2. Terdapat pedoman dalam melaksanakan suatu perjanjian.

27 Handri Raharjo, Op. Cit., hal. 39.



23


Akan tetapi, Pasal-Pasal dalam Buku III KUHPerdata dapat disimpangi

dan kemudian diganti sesuai kesepakatan para pihak. Jika kesepakatan tersebut

menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka Pengadilan berdasarkan

SEMA No. 3 Tahun 1963 menentukan bahwa ”Hakim Pengadilan harus mampu

mengesampingkan Buku III KUHPerdata yang sudah tidak relevan lagi.” Sebagai

contoh Pasal 1460 mengenai resiko jual beli. Resiko harus dipikul oleh si pembeli

mulai saat perjanjian jual beli ditutup. Namun, apabila para pihak menghendaki

lain, maka diperbolehkan seperti resiko dipikul penjual selama barangnya belum

diserahkan ke pembeli.

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Pasal 1313 di dalam Burgerlijk Wetboek atau dalam bahasa

Indonesia dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang arti

perjanjian adalah:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Kemudian Handri Raharjo, S.H., menyempurnakan definisi perjanjian

pada Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

“Hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.”28

Begitu pula perbaikan definisi Pasal 1313 dari R. Setiawan, S.H., yaitu:29

hal. 49.

28 Handri Raharjo, Op. Cit., hal. 45. 29 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet ke-2, (Bandung: Binacipta, 1979),


24


1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal

1313 KUHPerdata.

Sehingga perumusannya menjadi :

”Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih.”

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai

perikatan yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak,

dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu

hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut

pelaksanaan janji tersebut.30

Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-

janji atau kesanggupan yang diucapkan, atau ditulis dan sebagai suatu fakta

hukum. Kegiatan perjanjian merupakan suatu peristiwa konkrit yang dapat

didengar, dilihat dan dibaca dalam bentuk diam-diam. Ucapan atau tulisan yang

merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-

masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut.31

Namun untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu

bentuk yang apabila bentuk tertentu tersebut tidak dituruti mengakibatkan

perjanjian menjadi tidak sah, seperti perjanjian kredit.

hal. 4. 30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Mandar Maju, 2000), 31 W. J. S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka

Indonesia, 1976), hal. 402.


25


Hukum perjanjian mengatur mengenai hal-hal yang menjadi keabsahan,

keberlakuan, akibat, penafsiran, pelaksanaan, dan berakhirnya perjanjian. Secara

umum hal demikian merupakan kebebasan para pihak untuk menentukannya.

Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan ketentuan-

ketentuan mengenai hukum perjanjian, dimana diatur dalam Pasal 1313 sampai

Pasal 1319.

Sebuah kesimpulan, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan

perjanjian merupakan hal yang konkrit.32 Sebab, perikatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dipegang sedangkan perjanjian adalah hal yang konkrit

karena dapat dilihat atau didengar perkataan-perkataannya.33

2.1.2. Sumber-sumber Perikatan

Terdapat dua kemungkinan perikatan dilahirkan. Pertama, perikatan lahir

karena perjanjian. Kedua, perikatan dilahirkan karena undang-undang. Perikatan

yang lahir dari perjanjian disebabkan perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau

dua pihak yang membuat suatu perjanjian dimana mereka terikat satu dengan

lainnya karena janji yang telah mereka sepakati bersama. Sedangkan perikatan

yang lahir dari undang-undang terklasifikasi menjadi dua, yakni perikatan yang

lahir dari undang-undang saja, seperti yang diatur pada Pasal 625 KUH Perdata

mengenai pemberlakuan beberapa hak dan kewajiban terhadap pemilik-pemilik

pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan, dan perikatan yang lahir dari

undang-undang karena perbuatan orang lain, yaitu dalam hal seseorang mewakili

urusan orang lain tanpa diperintahkan dimana dia berkewajiban menyelesaikan

urusan tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1354 KUH Perdata.

32 Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, cet. ke-18 (Jakarta : Intermasa, 2001), hal. 3.

33 Ibid.


26


2.1.3. Bentuk dan Isi Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur dan menentukan

bentuk tertentu dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, para pihak yang ingin

membuat sebuah perjanjian mempunyai kebebasan untuk menuangkan isi

perjanjian tersebut sesuai yang mereka kehendaki bersama. Bentuk-bentuk

perjanjian dapat berupa perjanjian lisan maupun tertulis. Namun di sisi lain,

terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang undang-undang atur dalam membuat

sebuah perjanjian harus dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, seperti

perjanjian perdamaian (Pasal 130 HIR) dan perjanjian hibah (Pasal 1666 KUH

Perdata). Ini disebabkan akan banyaknya para ahli perjanjian perdata yang

mengatakan bahwa tulisan dianggap sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal

ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian

tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Terdapat 3 hal yang dapat dimasukkan dalam isi perjanjian, yakni: 34

1. Essensialia, adalah hal-hal yang harus ada dalam suatu perjanjian yang

menyangkut syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tercantum dalam

Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. suatu hal tertentu;

d. suatu sebab yang halal.

2. Accidentalia, adalah hal-hal yang secara khusus diperjanjikan dan berlaku

bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1339

34 Sardjono, Hukum Perikatan dan Persetujuan Khusus Perdata Barat, (Diktat Kuliah tahun ajaran 1991), hal. 21.


27


KUHPerdata. Hal-hal tersebut adalah segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

3. Naturalia, adalah hal-hal yang secara umum bagi para pihak yang

membuat perjanjian.

Sementara, R. Setiawan menjabarkan 3 hal tersebut yang dapat dimasukan

dalam isi perjanjian sebagai unsur-unsur persetujuan, sebagai berikut:35

1. Essensialia adalah bagian-bagian daripada persetujuan yang mana tanpa

persetujuan tersebut tidak mungkin ada. Sebagai contoh, harga

merupakan essensialia bagi persetujuan jual-beli.

2. Naturalia adalah bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, penanggungan

(vrijwaring).

3. Accidentalia adalah bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan

dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Seperti,

jual-beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan pernah

dianggap sebagai suatu perjanjian dan pada akhirnya akan dapat dituntut

pembatalannya.

Sedangkan menurut Asser, perjanjian terdiri dari bagian inti (essensialia)

dan bagian bukan inti (naturalia dan accidentalia).36

2.1.4. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas

perjanjian ada lima, yaitu:37

35 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op. Cit., hal. 50.

36 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Op. Cit., hal. 99.

37 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Op. Cit., hal.

79.


28


1) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan

siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.38 (Pasal 1337 dan

1338 KUHPerdata).

Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif

(kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang

menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-Pasal dalam

hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdata

bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak

diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang

dari Pasal-Pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur

sendiri sesuai soal maka mereka, para pihak, mengenai soal tersebut

tunduk pada undang-undang, yakni Buku III KUHPerdata.

Apabila dipahami secara seksama, asas kebebasan berkontrak

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:39

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

d) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis maupun lisan.

Akan tetapi, yang paling penting adalah keempat hal tersebut boleh

dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban

umum, dan kesusilaan.

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320,

Pasal 1338 KUHPerdata). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan

kemauan para pihak.

3) Asas Mengikatnya suatu Perjanjian (pacta sunt servanda).

38 R. Subekti, Op. Cit., hal. 13-14.

39 Handri Raharjo, S.H., Hukum Perjanjian di Indonesia, Op. Cit., hal. 44.


29


Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

4) Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata). Itikad baik ada dua, yaitu:

a. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

Contoh, A melakukan perjanjian dengan B untuk membangun rumah. Kemudian A memakai keramik cap gajah tetapi di pasaran

habis maka digantilah dengan cap semut oleh B.40

b. Bersifat subyektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh,

A ingin membeli motor, kemudian datanglah B (berpenampilan

preman) yang ingin menjual motornya tanpa surat-surat dengan

harga yang sangat murah. Pada akhirnya A tidak mau membeli

karena takut motor tersebut bukan barang halal atau barang tidak

legal.

5) Asas Kepribadian (personalitas)

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali

untuk dirinya pribadi. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317

KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga. Namun, menurut Mariam

Darus, terdapat 10 asas perjanjian, yaitu:41

1. Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian;

2. Asas Konsensualisme;

3. Asas Kepercayaan;

4. Asas Kekuatan Mengikat;

5. Asas Persamaan Hukum;

6. Asas Keseimbangan;

7. Asas Kepastian Hukum;

8. Asas Moral;

40 Ibid, hal. 45.

41 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, hal.108-120.


30


9. Asas Kepatutan;

10. Asas Kebiasaan.

2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut beberapa cara, yaitu:

1) Perjanjian menurut sumbernya:42

a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti Perjanjian

Perkawinan.

b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, seperti Perjanjian

yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.

c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.

d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.

e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

2) Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:43

a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam

yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Misalnya,

perjanjian jual beli.44

b. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban

pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak.

Misalnya, perjanjian hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian

pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).45

42 Sudikno Mertokusumo, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UGM, 1986), hal. 11.

43 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2003), hal. 19-20.


45 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum

Perikatan, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal. 87.


31


3) Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi

pada pihak yang lain, dibedakan menjadi46:

a. Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan

keuntungan pada salah satu pihak. Misalnya perjanjian hibah.47

b. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari

pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan

antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Misalnya

perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.48

4) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/

bernama/ nominaat dan perjanjian umum/ tidak bernama/ innominaat/

perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdata), yaitu:49

a. Perjanjian khusus/ bernama/ nominaat, adalah perjanjian yang

memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdata.50 Misalnya,

perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII

KUHPerdata, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-

menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan

pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan,

perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam

pakai, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-

untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan

perjanjian perdamaian.

46 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Op. Cit., hal. 20.


48 Ibid.

49 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Op. Cit., hal. 18.

50 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum

Perikatan, Op. Cit., 88.


32


b. Perjanjian umum/ tidak bernama/ innominaat/ perjanjian jenis baru,

adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat

karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal

pada saat KUHPerdata diundangkan.51 Perlu diingat bahwa KUHD

dan KUHPerdata pada awal pembentukannya merupakan satu paket,

maka perjanjian yang terdapat dalam KUHD misalnya perjanjian

perwakilan khusus (makelar, komisioner, agen), perjanjian asuransi

ataupun perjanjian pengangkutan secara otomatis merupakan

perjanjian nominaat karena dikenal saat KUHPerdata diundangkan.

Dari definisi perjanjian innominaat di atas dapat dilihat unsur-unsur

dari perjanjian innominaat, yakni:

(1) Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata.

(2) Perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

(3) Berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Misalnya, kontrak

production sharing, joint venture, kontrak karya, leasing, kontrak

konstruksi, franchise, perjanjian sewa-beli, manajemen kontrak, dan

lain-lain.52

Karena perjanjian innominaat didasarkan pada asas bebas berkontrak

maka sistem pengaturan hukum perjanjian innominaat adalah sistem terbuka atau

open system. Dilihat dari aspek pengaturannya, perjanjian innominaat dibedakan

menjadi 3 (tiga), yakni:53

(1) Perjanjian innominaat yang diatur secara khusus dan dituangkan ke

dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam Pasal-Pasal

tersendiri. Contohnya, kontrak production sharing yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi; kontrak joint venture yang diatur dalam Undang-Undang

51 Salim HS, Op. Cit., hal. 4 dan 17.

52 Ibid, hal. 1.

53 Ibid, hal. 2.


33


Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; kontrak

karya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Pertambangan; kontrak konstruksi yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan

sebagainya.

(2) Perjanjian innominaat yang diatur dalam peraturan pemerintah/

Contohnya, tentang waralaba atau franchise yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

(3) Perjanjian innominaat yang belum diatur atau belum ada undang-

undangnya di Indonesia. Contohnya, kontrak rahim atau surrogate

mother.

Perjanjian innominaat bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perjanjian

nominaat bersifat umum sehingga di sini asas lex spesialis derogat

legi generale berlaku.

5) Perjanjian menurut bentuknya terdapat 2 macam, yakni perjanjian lisan/ tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Yang termasuk perjanjian lisan

adalah:54

a. Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang

bersangkutan.55

b. Perjanjian riil, yaitu perjanjian yang hanya berlaku sesudah

terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan

penyerahan barangnya. Contohnya, perjanjian penitipan barang dan

perjanjian pinjam pakai.56

54 Ibid, hal. 19.

55 J. Satrio, Op. Cit., hal. 48.

56 Maria, Op. Cit., hal. 92-93.


34


Sedangkan yang termasuk perjanjian tertulis adalah:

a. Perjanjian standar atau baku, yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis

berupa formulir yang isinya telah distandarisasi oleh produsen, serta

bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang

dimiliki konsumen.57

b. Perjanjian formal, yaitu perjanjian yang telah ditetapkan dengan

formalitas tertentu.58 Misalnya, perjanjian perdamaian yang harus

secara tertulis, seperti pada Pasal 1851 KUHPerdata, perjanjian hibah

dengan akta notaris. Dalam perjanjian ini dikenal istilah akta, yakni

surat yang diberi tanda tangan, yang dasar dari pada suatu hak atau

perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian.59

Menurut bentuknya akta dapat dibedakan menjadi dua60, yaitu:

1. Akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat

yang berwenang yang memuat tentang adanya peristiwa-peristiwa

yang menjadi dasar adanya hak atau perikatan dan mengikat bagi

pembuatnya ataupun bagi pihak ketiga. Berdasarkan insiatif

pembuatnya, akta autentik dibagi menjadi 2, yaitu:

(a) Akta pejabat (acte amtelijke)

Akta yang inisiatif pembuatannya dari pejabat yang bersangkutan.

Contoh, akta kelahiran.

(b) Akta para pihak (acte partij)

Akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak di hadapan pejabat

yang berwenang. Contoh, akta sewa-menyewa.

57 Djaja S. Meliala, Op. Cit., hal. 90.

58 R. Subekti, Op. Cit., hal. 16.

59 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 116.

60 Ibid, hal. 119-126.


35


Akta autentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Artinya:

(a) Sempurna. Bahwa untuk membuktikan akta itu sempurna/tidak,

atau benar/tidak, cukup dibuktikan dengan akta itu sendiri, dengan

kata lain tidak memerlukan pembuktian dengan alat bukti lainnya.

(b) Mengikat. Bahwa hakim harus menguji kebenaran isi akta

autentik itu sendiri kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Akta di bawah tangan adalah akta yang pembuatannya dilaksanakan

sendiri oleh para pihak atau tidak ada campur tangan dari pejabat.

Akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan pembuktian

berdasarkan pengakuan dari pihak-pihak yang membuatnya61, artinya

kekuatan akta di bawah tangan ini dapat dipersamakan kekuatannya

dengan akta autentik bila dalam hal pembuktiannya oleh para

pembuat akta di bawah tangan mengajui atau membenarkan apa yang

ditandatangani. Dengan demikian maka bila did alam akta autentik

tidak perlu persetujuan dari pihak tertentu namun di dalam akta di

bawah tangan memerlukan persetujuan dari pihak tertentu.

Oleh karena itu, perbedaan antara akta di bawah tangan dengan akta

autentik adalah terletak pada ada atau tidaknya campur tangan dari pejabat yang

berwenang.

6) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

Yang termasuk dalam perjanjian ini menurut Mariam Darus

Badrulzaman62 adalah:

a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak

membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, pembebasan

hutang (Pasal 1438 KUHPerdata).

61 H. Chandra dan W. Riawan Tjandra, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal. 63.

62 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal. 93.


36


b. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak

menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

c. Perjanjian untung-untungan, seperti perjanjian asuransi (Pasal 1774

KUHPerdata).

d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya

dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak

sebagai penguasa (pemerintah), seperti perjanjan ikatan dinas.

7) Perjanjian campur/contractus sui generis (Pasal 1601c KUHPerdata).

Di dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian

bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak

dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri.

Misalnya, perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu.63

8) Perjanjian penanggungan (borgtocht).

Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga

demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi

perikatan debitur, apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (Pasal

1820 KUHPerdata).64

9) Perjanjian garansi (Pasal 1316 KUHPerdaa) dan Derden Beding (Pasal

1317 KUHPerdata.

a. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana seorang menjamin

pihak lain bahwa seorang pihak ketiga yang ada di luar perjanjian

(bukan pihak dalam perjanjian yang bersangkutan) akan melakukan

sesuatu (atau tidak akan melakukan sesuatu) dan kalau sampai terjadi

pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, maka ia akan

bertanggungjawab untuk itu.65 Dengan perkataan lain, perjanjian

63 Djaja S. Meliala, Op. Cit., hal. 89.

64 Ibid., hal. 90.

65 J. Satrio, Op. Cit., hal. 97.


37


garansi adalah perjanjian dimana seorang A berjanji pada B bahwa

C, orang lain, akan melaksanakan atau memenuhi prestasi.

b. Derden Beding (janji pihak ketiga) berdasarkan asas pribadi suatu

perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri

(Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdata) dan para pihak tidak dapat

mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam

apa yang disebut janji guna pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPerdata).

10 ) Perjanjian menurut sifatnya dibedakan menjadi:66

a. Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama.

b. Perjanjian accessoir, yaitu perjanjian pembebanan utama/pokok.

Misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

Sedangkan penggolongan yang lain adalah didasarkan pada hak

kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya kewajiban

tersebut:

a. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang hanya (baru) meletakkan

hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan belum

memindahkan hak milik.

b. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang

menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain. Misalnya,

peralihan hak milik.

2.1.6. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian baru sah menurut hukum apabila syarat-syarat untuk

sahnya perjanjian telah terpenuhi. Hal ini disebutkan pada Pasal 1320

KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

66 Salim HS, Op. Cit., hal. 20.


38


”Untuk syarat sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat: A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; B. Cakap untuk membuat suatu perikatan; C. Suatu hal tertentu; D. Sebab yang halal.”

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian.

Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi

perjanjian yang sah.67 Tetapi, untuk beberapa perjanjian tertentu dapat

ditambahkan syarat-syarat lain seperti mengenai formalitas akta yang harus

berbentuk tertulis, dalam akta notariil, dan seterusnya. Keempat syarat dalam

Pasal 1320 KUHPerdata ini kemudian digolongkan menjadi dua jenis syarat yaitu

syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah syarat dari subyek

yang membuatnya yakni para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat

obyektif adalah syarat mengenai benda atau hal yang menjadi obyek perjanjian.68

Dengan mana ketentuan kedua syarat tersebut apabila tidak dipenuhi akan

menjadi berbeda akibat hukumnya.

Ad. A. Sepakat (Toestemming)

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan

perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.69

Unsur kesepakatan adalah 70:

1. Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.

2. Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima

penawaran.

67 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 44.

68 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal.73.

69 Op. Cit., hal. 98.

70 Ibid.


39


Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam

teori, yaitu71:

a) Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak

pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima

penawaran itu. Misalnya, saat menjatuhkan pulpen untuk

menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena

dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b) Teori Pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat

kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima

tawaran. Namun, kelemahannya adalah bagaimana hal tersebut dapat

diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui

oleh pihak yang menawarkan.

c) Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan

seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun

penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara

langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi

penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

d) Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak

yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdata, kata sepakat harus

diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu yang disebut cacat kehendak

(kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Tiga sebab yang

membuat perizinan tidak bebas, yaitu:

1. Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan (Pasal 1322 KUHPerdata)

71 Salim HS, Op. Cit., hal. 30-31.


40

72 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wtboek), Op. Cit., Ps. 1330.


Artinya apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tapi kemauan

itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya

(disebut error in persona) atau obyeknya (disebut eror in substantia).

2. Paksaan (Pasal 1323-1327 KUHPerdata)

Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi

oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa

sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila

perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa

dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang

dan nyata.

3. Penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata)

Pihak yang menipu dengan daya akalnya mananamkan suatu

gambaran yang keliru tentang orangnya atau obyeknya sehingga pihak

lain bergerak untuk menyepakati.

Ad. B. Kecakapan

Pihak yang membuat perjanjian pada dasarnya harus cakap menurut

hukum. Padal Pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang tidak cakap membuat

suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat

perjanjian-perjanjian tertentu.72 (sekarang sudah dihapus).

Ad. C. Suatu Hal Tertentu


41


Suatu hal tertentu disini berbicara tentang obyek perjanjian (Pasal 1332 –

1334 KUHPerdata). Obyek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal

tersebut73:

1. Obyek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditemukan jenis

dan dapat dihitung.

2. Obyek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan

untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi obyek perjanjian).

Ad. D. Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para

pihak mengadakan perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1337

KUHPerdata. Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban

umum, dan kesusilaan.

2.2. Gambaran Umum Jual-Beli

2.2.1. Pengertian Jual-Beli

Istilah perjanjian dan hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari

istilah overeenkomst dalam Bahasa Belanda atau agreement dalam Bahasa Inggris

karena itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari

pada istilah hukum perikatan. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai

Pasal 1540 KUHPerdata, yang menyatakan antara lain bahwa jual beli adalah

suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

telah dimufakati antara mereka berdua.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu persetujuan

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

73 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal. 104-105.


42


kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu

bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan

sesuatu, dimana dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang

dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.74

Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.75

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan, dalam jual beli senantiasa

memiliki dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Sebab pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah

pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran

harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli adalah suatu

bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan

kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada

penjual.76 Walaupun memiliki dua sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yakni dalam bentuk

kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara

betimbal balik satu terhadap lainnya. Dan oleh karena itu juga, jual beli di

masukkan ke dalam Buku ke III tentang Perikatan.77

74 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.7.

75 Subekti (c), Op. Cit., hal. 79.

76 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal. 7

77 Ibid., hal. 8.


43


Agar suatu perjanjian dinamakan perjanjian jual beli, salah satu

prestasinya adalah harus berupa pemberian alat pembayaran yang sah.78 Menurut Subekti, pengertian jual beli adalah:

”Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (si penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak yang lainnya (si pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.”79

Demikian juga pengertian yang diberikan R.M. Suryodiningrat tentang

deifinisi jual beli, yaitu:

”Jual beli adalah perjanjian atau persetujuan atau kontrak dimana salah satu pihak (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas barang/benda kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikat dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.”80

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa perjanjian jual beli

adalah perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi

masing-masing pihak dengan mana hak dari pihak yang satu merupakan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lain, demikian pula

sebaliknya, sehingga masing-masing pihak dapat menuntut apabila hak mereka

merasa tidak terpenuhi.

2.2.2. Konsensualisme Perjanjian Jual-Beli

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika

setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum

78 Hartono Soerjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli, cet. 1 (Seksi Nasional Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982), hal. 1.

79 Subekti, Op. Cit., hal. 1.

80 R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung : Tarsito,

1991), hal. 6.


44


dibayar. Demikian isi Pasal 1458 KUHPerdata. Dari penjelasan Pasal tersebut,

dapat dikatakan bahwa setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk

pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat

dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Jadi, menurut asas konsensual, perjanjian sudah ada dan sah serta

mengikat apabila sudah dicapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam

perjanjian atau juga disebut esensi ala perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya

suatu formalitas, kecuali ditetapkan lain berdasarkan undang-undang.81

Dapat dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian pada umumnya konsensual

sehingga perjanjian itu sudah dianggap sah dalam arti mengikat apabila telah

tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Jual beli

merupakan salah satu perjanjian konsensual selain sewa-menyewa dan tukar-

menukar serta perjanjian yang di dalamnya mengandung esensi dari ketiga

perjanjian itu yaitu bentuk perjanjian yang bertimbal balik. Namun, seperti yang

telah dikemukakan di atas, adakalanya undang-undang menetapkan formalitas

tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian

tersebut apabila tidak memenuhi bentuk tertentu atau untuk sahnya suatu

perjanjian diharuskan dibuat secara tertulis (misalnya perjanjian perdamaian) atau

dengan Akta Notaril (seperti perjanjian penghibahan barang tetap).82

Kesepakatan atau konsensus adalah langkah awal dari para pihak yang

membuat suatu perjanjian jual beli. Maka, timbullah sebuah permasalahan

mengenai kapan terjadinya kesepakatan tersebut. Untuk menentukan kapan

kesepakatan atau konsensus itu terjadi secara hukum, telah muncul beberapa teori,

antara lain83:

81 Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak, (Jakarta : Kanisius, 2003), hal 35-36.

82 Sri Juwariyati, Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Benda Yang Telah Dihibahkan Kepada Anak, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok, 2007, hal. 26

83 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 45-49.


45


1) Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance)

Teori ini mengatakan bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan

kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu

pihak dan diikuti dengan penerimaan penawaran (acceptance) oleh pihak

lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum di setiap

sistem hukum dan banyak dilakukan di negara-negara yang menganut

sistem hukum Common Law.

2) Teori Kehendak (wilstheorie)

Teori kehendak berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara

apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam kontrak, maka

yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang

dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku. Teori ini menekankan

pentingnya kehendak (will atau intend) dari pihak yang memberikan

janji. Ukuran dari eksistensi kekuatan berlaku, dan subtansi dari suatu

kontrak diukur dari kehendak tersebut. Dalam kenyataannya, teori yang

bersifat subjektif ini semakin lama semakin terdesak oleh teori-teori

yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat objektif dan faktual.

3) Teori Pernyataan (verklarings theorie)

Teori pernyataan bersifat objektif dan berseberangan dengan teori

kehendak. Teori ini digunakan apabila ada kontroversi antara apa yang

dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan

itulah yang berlaku karena masyarakat menghendaki apa yang

dinyatakan itu dapat dijadikan pegangan.

4) Teori Pengiriman atau Kotak Pos (verzendings/mailbox theorie)

Teori pengiriman (verzendings theorie) menekankan bahwa suatu kata

sepakat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang

kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman

tersebut, pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang

dikirimkannya. Hal ini sejalan dengan teori kotak pos (mail box theorie)

yang berlandaskan kepada pemikiran bahwa suatu kontrak dianggap


46


terjadi pada saat penerimaan tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos.

Untuk kedua teori tersebut dalam perkembangan sejarah pemakaiannya

dibatasi oleh beberapa pengecualian yakni apabila pihak yang

menawarkan menentukan dengan pasti kapan dan dengan cara

bagaimana suatu penerimaan tawaran dianggap telah dilakukan atau

telah tidak dilakukan atau jika digunakan media pengiriman berita yang

tidak tepat atau dikirim dengan media yang tepat tetapi tidak sempurna

pengirimnya atau jika pengiriman dilakukan melalui kurir sebagai kuasa

pengirim.

5) Teori Pengetahuan (vernemings theorie)

Menurut teori pengetahuan, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk

pada saat orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya

telah disetujui oleh pihak yang menerima tawaran.

6) Teori Penerimaan (ontvange theorie)

Teori ini lebih konservatif dari pada teori pengetahuan, karena suatu kata

sepakat baru dianggap telah terjadi apabila balasan dari tawaran tersebut

telah diterima oleh pihak yang melakukan tawaran.

7) Teori Kepercayaan (vertouwens theorie)

Teori kepercayaan mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap

terjadi pada saat adanya pernyataan yang secara objektif sehingga dapat

dipercaya.

8) Teori Ucapan (uiting theorie)

Menurut teori ini, suatu kesepakatan kehendak terjadi pada saat yang

menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan

bahwa dia telah menerima tawaran tersebut.

9) Teori Dugaan

Menurut teori dugaan, tercapainya kata sepakat pada saat pihak penerima

tawaran telah mengirimkan surat persetujuannya dan dia secara patut

dapat menduga bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi

surat tesebut.


47


Untuk penyerahan piutang atas nama sebagai benda tak bertubuh, diatur

dalam Pasal 1459, Pasal 613 dan Pasal 584 KUHPerdata. Perjanjian jual beli akan

selalu diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan dari benda yang dijualnya itu.

Tanpa ada penyerahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli, perbuatan hukum

yang harus dilakukan atas suatu perjanjian jual beli belum dapat terselesaikan.

2.2.3. Obligatory Perjanjian Jual Beli

Sifat lain dari perjanjian jual beli menurut sistem KUHPerdata adalah

bersifat obligatoir. Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia karangan S.

Wojowasisto, W. J. S. Poerwadarminta dan S. A. M. Gaastra, berasal dari kata

obligatory artinya “berkewajiban” atau kata obligation yang artinya “dalam

kontrak.”84 Oleh karena jual beli bersifat obligatoir, perjanjian jual beli belum

memindahkan hak milik. Artinya jual beli baru memberikan suatu hak, namun

belum terjadi penyerahan hak milik.

Menurut Undang-Undang diletakannya kewajiban kepada kedua belah

pihak, yakni kepada si pembeli yang berhak menuntut agar diserahkannya hak

atas barang dijual. Sebaliknya kepada si penjual, ia berkewajiban untuk

menyerahkan hak milik yang dituntut oleh si pembeli.

Sifat perjanjian jual beli ini diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata yang

mengatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si

pembeli selama penyerahan belum dilakukan, sesuai ketentuan-ketentuan yang

telah diperjanjikan.

Oleh karena itu, merupakan sebuah masalah apabila perjanjian jual beli

telah dilaksanakan, namun obyek jual beli tidak diserahkan atau belum terjadi

penyerahan barang. Dalam kasus ini adalah perjanjian jual beli piutang, dimana

84 S. Wojowasisto, W. J. S. Poerwadarminta dan S.A.M. Gaastra, Kamus Bahasa Inggris- Indonesia, cet. 2, (Jakarta : W. Verusluys NV, 1952), hal. 118.


48


penyerahan harus dilakukan dengan Cessie. Apabila masalah ini terjadi, maka

terdapat 2 masalah. Masalah pertama, pembeli dapat menuntut wanprestasi

terhadap penjual. Kedua, penjual dapat dikenakan perbuatan melawan hukum.

Sebagai perbandingan dengan Hukum Adat, sifat jual beli menurut Hukum

Adat bertolak belakang dengan sifat jual beli menurut KUHPerdata. Dalam

Hukum Adat, jual beli bersifat nyata dan tunai (riil). Artinya jual beli dilakukan

secara serentak dan nyata, dimana secara bersamaan penjual menyerahkan barang

dan pembeli membayar harga barang yang jumlahnya telah disepakati bersama.

Dengan itu, jual beli selesai pada saat itu juga.85 Sedangkan menurut

KUHPerdata, penyerahan barang dapat dilakukan setelah pembeli membayar

objek jual beli tersebut.

2.2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

2.2.4.1. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak dan kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli dapat dibedakan

menjadi dua bagian, yaitu:

1) Hak Penjual

Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, hak penjual adalah apabila si

pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat

menuntut pembatalan persetujuan jual beli, dengan ketentuan menurut

Pasal 126686 dan Pasal 126787 KUHPerdata.

85 Bakti, S.H., Kuliah Hukum Kebendaan Adat ke 12, (31 Oktober 1983), FHUI.

86 Pasal 1266 KUHPerdata berbunyi : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”


49


Seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1267

KUHPerdata, apabila pembeli tidak memenuhi perjanjian maka

penjual dapat menuntut dengan cara atau bentuk yaitu :

a. memaksa untuk memenuhi perjanjian jual beli.

b. menuntut pembatalan perjanjian jual beli.

c. meminta ganti rugi.

d. pembatalan perjanjian dan ganti rugi sekaligus.

e. pembatalan jual beli tentang barang-barang bergerak yang tidak

diambil pada waktu yang telah ditentukan, seperti yang diatur pada

Pasal 151888 KUHPerdata.

f. meminta pengembalian barang-barang bergerak yang telah

diserahkan kepada si pembeli, menurut Pasal 114589 KUHPerdata.

g. menggunakan “voorrecht” dalam hal menuntut pembayaran harga

yang belum dibayar, berdasarkan Pasal 1139 ayat (3) KUHPerdata.90

2) Kewajiban Penjual

Pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama yang harus dilakukan,

yaitu:

87 Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi : “ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

88 Pasal 1518 KUHPerdata berbunyi : “ Meskipun demikian, dalam halnya penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah, pembatalan pembelian, untuk keperluan di penjual, akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.”

89 Pasal 1145 KUHPerdata berbunyi : “ Jika penjualan telah dilakukan tunai, maka si

penjual bahkan mempunyai kekuasaan menuntut kembali barang-barangnya, selama barang- barang ini masih berada di tangannya si pembeli, sedangkan ia dapat menghalang-halangi dijualnya terus barang-barang itu, asal saja penuntutan kembali itu dilakukan di dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penyerahannya.”

90 R. Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 39.


50


A. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang

diperjualbelikan, merupakan semua perbuatan yang menurut hukum

diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang

diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli.91

Cara penyerahan menurut KUHPerdata juga diatur menurut

macamnya barang. Artinya menurut sistem yang diatur dalam

KUHPerdata mengenai barang dikenal terdapat 3 (tiga) macam

barang, yaitu:

1. Barang bergerak;

2. Barang tetap;

3. Barang tidak bertubuh (piutang, penagihan atau claim).

Ke 3 (tiga) macam barang ini akan diuraikan satu per satu oleh

penulis.

Ad. 1. Barang bergerak.

Penyerahan cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang

dimaksud. Dalam Pasal 612 KUHPerdata menyebutkan bahwa

penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak bertubuh

dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh

atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari

bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu

dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan

lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Ad. 2. Barang tetap (tak bergerak)

Penyerahan dengan penyerahan yang disebut dengan balik nama

dimuka Pegawai Kadaster atau disebut Pegawai Balik nama atau

Pegawai hipotik. Dalam Pasal 616 KUHPerdata, penyerahan atau

91 R. Subekti, Op. Cit., hal. 18.


51


penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan

pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti

ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdata.

Sedangkan segala sesuatu yang mengenai tanah sudah diatur dalam

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960), artinya

mencabut semua ketentuan yang ada dalam Buku II KUHPerdata.

Dalam Pasal 19 UUPA, mentukan bahwa jual beli tanah harus

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat

Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Ad.3. Barang tak bertubuh (piutang, penagihan atau claim)

Penyerahan barang tak bertubuh dilakukan dengan suatu perbuatan

yang disebut dengan ”Cessie”.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi :

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi debitur tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai endosemen.

Sehingga dengan demikian menurut KUHPerdata terdapat 3 (tiga)

macam penyerahan hak milik, dimana masing-masing berlaku untuk

masing-masing macam barang tersebut.

B. Menanggung kenikmatan dan ketenteraman atas barang tersebut

dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban penjual menanggung kenikmatan dan ketenteraman atas

barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi

tercantum dalam Pasal 1491 KUHPerdata yang berbunyi :


52


”Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”

2.2.4.2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dan kewajiban pembeli dalam suatu perjanjian jual beli dapat dibedakan

menjadi dua bagian92, yaitu:

A. Hak Pembeli93, dan

B. Kewajiban Pembeli94

Ad. A. Hak Pembeli terdiri dari :

1) Menangguhkan pembayaran harga pembelian

Artinya si pembeli menangguhkan pembayaran harga dalam hal

penguasaan terhadap barang yang dibelinya, karena khawatir diganggu

oleh pemegang hipotik atau kemungkinan dapat gangguan lainnya.

Keadaan ini diatur oleh Pasal 1516 KUHPerdata.

2) Pembeli meminta perlindungan atau jaminan dari si penjual, kalau ada

pihak ketiga menuntut pengakuan hak yang lebih tinggi terhadap barang

yang sudah dibelinya dan adanya jaminan terhadap cacat-cacat

tersembunyi terhadap barang yang dijual menurut Pasal 1496 dan 1512

KUHPerdata.





53


3) Menuntut pelaksanaan tentang penyerahan barang, apabila si penjual

tidak menyerahkan barang tepat pada waktunya, juga dapat dengan

tambahan pembayaran kerugian atau langsung menuntut pembayaran

kerugian sebagai pengganti penyerahan barang (levering), asal disertai

dengan alasan yang kuat. Atau juga dapat menuntut pembatalan

perjanjian yang dapat dibarengi pula pembayaran harga kerugian,

bahkan dapat mengajukan kemungkinan lain dengan mengajukan

tuntutan pembatalan atas dasar cacat dalam perjanjian jual beli.

Ad. B. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513 sampai Pasal 1518

KUHPerdata. Pasal 1513 KUHPerdata mengatakan bahwa kewajiban

utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan

tempat sebagaimana ditetapkan menurut tujuan. Jadi kewajiban pembeli

di sini hanya satu yang mengaturnya yaitu membayar harga. Harga

tersebut berupa uang, bukan barang seperi tukar menukar diganti dengan

barang.

Pelaksanaan pembayaran harga jual beli adalah di tempat kediaman

pihak yang berhak tergantung dari dimana tempat barang diserahkan.

Pasal 1393 KUHPerdata menyatakan bahwa pembayaran harus

dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, jika dalam

persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang

mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat

dimana barang itu berada sewaktu persetujuan dibuat. Di luar kedua hal

tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang,

selama orang ini terus menerus berdiam sewaktu persetujuan dibuat, dan

di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggalnya si berutang. Oleh karena

itu penyerahan barang dan pembayarannya dilaksanakan secara

bersamaan.


54


Namun ada kalanya, untuk jual beli tertentu seperti jual beli piutang atas

nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dimana menurut Pasal 1458,

jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika

setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun

harganya belum dibayar. Dan Pasal 1459 KUHPerdata menekankan hak

milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,

selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan

616.

2.2.5. Jual Beli Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda yang Dijual

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jual beli adalah perjanjian yang

bersifat konsensual, dalam pengertian bahwa jual beli telah lahir dan mengikat

para pihak, yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata

sepakat mengenai kebendaan yang dperjualbelikan dan harga yang harus dibayar.

Dengan kesepakatan tersebut, pembeli terikat dengan kewajiban untuk membayar

harga pembelian, dan penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang

dijualnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata yang

berbunyi :

”Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, dan 616”, dan juga seperti dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.“95

Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata seperti disebut dalam Pasal 1459 itu

merupakan pembedaan antara penyerahan benda bergerak, benda tidak bergerak,

dan benda tidak bertubuh termasuk piutang dan kebendaan tak bertubuh lainnya.

95 KUH Perdata, Op. Cit., Ps. 1459.


55


2.2.6. Jual-Beli Piutang (dan lain-lain hak tak bertubuh)

Jual-beli piutang diatur dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 613 KUHPerdata :




Kemudian juga diatur dalam Pasal 1533 KUHPerdata, yaitu :

”Penjualan sesuatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat

padanya, sepertinya penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan

hipotik-hipotik.”

Sementara Pasal 1534 KUHPerdata berbunyi :

”Barangsiapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya,

harus menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserahkannya,

biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.”

Pasal 1535 KUHPerdata mengatakan :

”Ia tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya si berutang,

kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk

jumlah harga pembelian, yang telah diterimanya untuk piutangnya.”


56


Dalam kasus ini, jual beli piutang tersebut adalah berupa kredit sindikasi.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

kredit adalah:

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.96

Pengertian kredit mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 dalam Pasal 1 angka 11, yaitu:

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.97

Dari kedua pengertian yang memperlihatkan adanya perbedaan, dapat

disimpulkan bahwa kredit memiliki pengertian sebagai suatu penundaan

pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada

dasarnya akan berbentuk uang.98

Savelberg berpendapat “kredit” memiliki dua arti. Pertama, sebagai dasar

dari setiap perikatan (verbintens) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari

orang lain. Kedua, sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu

kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang

diserahkannya.

96 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 7, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Ps. 1 angka 12.

97 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 11.

98 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cet. 3, (Jakarta : Gramedia, 1990), hal.12.


57


Sedangkan Levi merumuskan arti kredit sebagai tindakan untuk

menyerahkan secara bebas oleh penerima kredit yang berhak menggunakan

pinjaman itu untuk keuntungannya dan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah

pinjaman itu di belakang hari.99

Sementara kredit sindikasi atau ”Syndicated Loan” adalah pinjaman yang

diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank

dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang

biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau tujuan tertentu milik

debitur.100

Dalam buku Stanley Hurn berjudul Syndicated Loan, definisi kredit

sindikasi atau Syndicated Loan adalah:

A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and conditions, using common documentation and

administrated by a common agent.101

Setelah memahami perjanjian pada umumnya yang diuraikan secara

global, maka kita memperoleh materi perjanjian pada umumnya yang dapat

digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menyusun mengenai perjanjian

kredit. Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi

termasuk dalam perjanjian bernama di luar KUHPerdata.102

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai

oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit

99 Ibid.

100 Iswahjudi A. Karim, “Kredit Sindikasi”, www.karimsyah.com/imagescontent/article_/20050923140944.pdf, diakses 7 Febuari 2009.

101 Stanley Hurn, Syndicated Loans, (New York : Woodhead-Fulkner, 1990), hal. 1.

102 Sutarno, Op. Cit., hal. 96.


58

105 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 40. 106 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 12.


mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Pasal 1754 KUHPerdata.103

Menurut Marhainis Abdul Hay, dalam bukunya berjudul “Hukum Perbankan di

Indonesia” berpendapat bahwa perjanjian kredit bank mempunyai pengertian yang

sama dengan pengertian Pasal 1754 KUHPerdata yang mengatur tentang pinjam

meminjam.104

Namun, Sarjana Hukum lain berpendapat bahwa perjanjian kredit

bukanlah perjanjian pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUHPerdata,

melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk

pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ditambah dengan ketentuan

dalam Pasal-Pasal dalam kontrak, kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.105

Menurut Sutarno S.H., perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri

tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-

Undang Perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian

masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPerdata Bab XIII Buku III.

Sementara Prof Dr. R Wirjono Prodjodikoro, menafsirkan Pasal 1754

KUHPerdata ini sebagai perjanjian yang bersifat riil.106 Hal ini karena Pasal 1754 tidak menyebutkan sebagai berikut :

“ … dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan

suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis.”

Melainkan :

“… dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu

barang-barang yang menghabis karena pemakaian.”

103 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 38.

104 Marhainis Abdul Hay, Op. Cit., hal. 40.


59


Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

perjanjian kredit bank yang identik dengan perjanjian pinjam meminjam

sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata ini baru terjadi setelah adanya

prestasi berupa penyerahan sejumlah uang dari pihak bank kepada pihak

debitur.107

Menurut sistem hukum perjanjian kita yang berlandaskan pada

KUHPerdata, suatu perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Perjanjian Bernama (Nominat)

2. Perjanjian Tidak Bernama (Innominat)

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang memakai nama tertentu

dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian yang diatur khusus dalam

KUHPerdata. Dengan ketentuan-ketentuan khusus tentang perjanjian bernama,

yang bersangkutan berlaku terhadap perjanjian yang sedang dibuat tersebut.108

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dalam hubungan perjanjian kredit,

apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam

meminjam dalam pengertian menurut KUHPerdata Bab XIII Buku III.109

Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh debitur terbentuk dan

kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank

pemberi kredit dan debitur telah dicapai, maka dituangkanlah kesepekatan itu

dalam suatu perjanjian yang disebut “Perjanjian kredit sindikasi” atau Syndicated


108 Ibid, hal. 36-37.

109 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal. 27.


60


Loan Agreement”. Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling

penting.110

2.3. Gambaran Umum Cessie

2.3.1. Pengertian Cessie

Hak yang timbul dari suatu kontrak dapat dialihkan kepada pihak lain. Cessie merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur di dalam

Pasal 613, Buku ke-II KUHPerdata111:


Penyerahan yang demikian bagi debitur tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.112

Ketentuan Pasal 613 ayat (1) menjelaskan bahwa penyerahan piutang atas

nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta

otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut

dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2)

mengatakan bahwa agar penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur

baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus

diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau

mengakuinya. Piutang atas nama merupakan piutang yang pembayarannya

dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam

hal in kreditur lama. Namun dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan

110 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 189.

111 KUHPerdata, Op. Cit., Ps. 613.

112 Ibid, Ps. 613 ayat (2).


61

113 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 103.



piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada

kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.113

Oleh karena cessie diatur dalam buku ke-II KUHPerdata, lembaga cessie

oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini benar

mengingat cessie adalah suatu cara pengalihan hak, yakni hak atas piutang. Ketika

suatu piutang beralih, pihak kreditur berganti dari kreditur lama ke kreditur yang

baru. Sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur, maka cessie juga termasuk

ke dalam hukum kontrak sehingga diatur juga oleh buku ke-III KUHPerdata. Oleh

karena itu, seperti yang dinyatakan Scholten, cessie dapat dipandang dari 2 (dua)

segi, yaitu :

1) Sebagai lembaga hukum perikatan, yaitu sebagai pergantian kreditur

(kontrak antar kreditur); dan

2) Sebagai bagian hukum benda, yaitu sebagai cara pengalihan hak

milik.114

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata

adalah suatu yuridische levering atau perbuatan hukum pengalihan hak milik

karena dalam sistem KUHPerdata, perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang

bersifat konsensual obligatoir. Artinya baru meletakkan hak dan kewajiban bagi

penjual dan pembeli. Tetapi belum mengalihkan kepemilikan.

Pasal 1458 KUHPerdata mengatakan bahwa jual beli dianggap telah

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual dan pembeli mencapai

sepakat tentang barang dan harga, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan

harga belum dibayar. Sementara, Pasal 1459 KUHPerdata menyebutkan bahwa


62


hak milik atas benda yang dijual tidaklah beralih kepada pembeli selama

penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata.115

Alasan kreditur menjual piutangnya beragam. Salah satunya yang sering

terjadi adalah karena membutuhkan uang namun piutangnya belum jatuh tempo.

Sehingga, kreditur tidak dapat menagih pada saat itu juga kepada debitur. Oleh

karena itu piutang dijual kepada pihak lain dengan harga di bawah nominal.

Penting untuk diingatkan, perjanjian jual beli piutang belum mengalihkan hak atas

piutang tersebut karena pengalihan piutang atas nama harus dilakukan dengan

cara cessie.116

Secara yuridis yang dimaksud dengan cessie adalah suatu pengalihan

piutang (atas nama) terhadap debitur (cessus), dari kreditur lama (cedent) kepada

kreditur baru (cessionaris), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni

dengan jalan membuat akta Cessie, baik akta otentik maupun akta bawah tangan,

dan dengan kewajiban pemberitahuan (betekening, notice) kepada debitur, atau

secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur.117

Cessie piutang mengakibatkan dalam perikatan yang lama itu muncul

seorang kreditur baru. Hubungan hukum yang lama tidak putus dan tidak terjadi

hubungan hukum yang baru yang menggantikan hukum yang lama. Dengan

perkataan lain, perikatan yang lama tetap ada. Hanya saja dengan seorang kreditur

lain. Orang lain tersebut selaku pihak yang baru pada pokoknya mendapat hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti si kreditur lama atau cedent.

Oleh karena itu, dalam cessie utang piutang yang lama tidak hapus, melainkan

beralih kepada pihak ke tiga sebagai kreditur baru.118

115 Suharnoko dan Endah Hartati, Op. Cit., hal.103.

116 Ibid, hal, 104.


118 Ibid.


63


Pengalihan piutang juga diatur dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk

Wetboek diatur dalam buku Afdeling 2 Overdracht van goederen en afstand van

beperkte rechten (P.P.C. Haanappel dan Ejan Mackaay, 1990:48-55) dan Buku 6

Titel 2 Afdeling 1 Gevolgen van overgang van vorderingen (P.P.C. Haanappel

dan Ejan Mackaay, 1990:288-292).

Pasal 94 (3.4.2.7) menyebutkan bahwa penyerahan dilakukan dengan akta

penyerahan piutang dan pemberitahuan kepada debitur yang harus membayar

tagihan itu. Pemberitahuan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan piutang atau

pihak yang menerima piutang.

Pasal 142 (6.2.1.1) menyebutkan bahwa kreditur baru kepada siapa tagihan

dialihkan memperoleh hak-hak yang bersifat accessoir seperti hak gadai, hipotik,

penanggungan, privilege, dan hak-hak untuk melakukan eksekusi. Hak-hak yang

bersifat accessoir itu meliputi bunga, denda, dan penyitaan, kecuali hak-hak

tersebut sudah hapus pada saat pengalihan piutang.

Sementara Pasal 143 (6.2.1.2) mengatakan bahwa ketika tagihan sudah

diserahkan, kreditur lama harus memberikan kepada kreditur baru dokumen-

dokumen sebagai alat bukti piutang dan hak-hak accesoir tersebut. Apabila

dokumen-dokumen tersebut masih dibutuhkan oleh kreditur lama maka kreditur

lama hanya berhak membuat copy atas dokumen yang diperlukan atas permintaan

dan biaya kreditur baru.

Kreditur lama juga harus memberikan dokumen titel eksekutorial atau jika

hal tersebut masih diperlukan oleh kreditur baru, maka kreditur lama harus

memberi kesempatan untuk digunakan bagi keperluan eksekusi bagi kreditur baru.

Dalam hal kreditur mengalihkan seluruh tagihannya, kreditur lama harus

menyerahkan barang gadai yang berada dalam kekuasaannya kepada kreditur

baru. Jika tagihan yang dialihkan tersebut dijamin dengan hipotik, kreditur lama


64


atas permintaan kreditur baru harus memberikan bantuan agar hipotik dapat

didaftarkan atas nama kreditur baru.119

Dengan demikian, akibat pengalihan piutang mengakibatkan hak accesoir

kreditur lama beralih ke kreditur baru. Jadi kreditur lama harus menjamin

pemenuhan kewajiban tersebut, seperti yang disebut pada Pasal 144 (6.2.1.3)

2.4.2. Unsur-Unsur Cessie

Elemen-elemen yuridis dari lembaga cessie adalah120:

1) Adanya pihak cedent (kreditur lama);

2) Adanya pihak cessionaris (kreditur baru);

3) Adanya pihak cessus (debitur);

4) Adanya piutang/tagihan dengan titel yang sah;

5) Adanya pengalihan piutang/tagihan;

6) Adanya akta cessie yang otentik atau di bawah tangan.

Dalam cessie terdapat tiga pihak yang berperan dan berhubungan satu

sama lain. Hubungan hukum di antara para pihak dapat dideskripsikan sebagai

berikut :

1) Hubungan hukum antara kreditur lama (cedent) dan kreditur baru

(cessionaris) yaitu pengalihan hak tagih dari cedent ke cessionaris dan

dapat terlaksana tanpa bantuan debitur atau cessus. Jadi dalam hal ini

hubungan hukum antara kreditur lama (cedent) dan debitur sudah ada

terlebih dahulu. Akibat hukum yang terjadi adalah piutang sudah beralih

dari cedent ke cessionaris.

2) Hubungan hukum antara cessionaris dan cessus yang timbul sebagai

akibat hubungan hukum terdahulu yaitu antara cedent dan cessionaris.

119 Suharnoko dan Endah Hartati, Op. Cit., hal. 105.

120 J. Satrio, Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 30.


65


Satu hal yang perlu diperhatikan oleh cedent dan cessionaris adalah

dilakukannya pemberitahuan adanya pengalihan hak tagih piutang yang

dilakukan keduanya kepada pihak debitur yang bersangkutan. Hal ini

diatur dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata bahwa agar

penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai

akibat hukum kepada debitur. Maka penyerahan tersebut harus

diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis diberitahukan kepada

debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau

mengakuinya.

Dengan dilakukan cessie, kedudukan cessionaris menggantikan

kedudukan cedent, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh cedent

terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya. Cessus

yang hutangnya telah di-cessie-kan kedudukannya tidak berubah. Ia

tetap sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi

hutangnya, hanya saja sekarang pihak pada siapa ia dapat melakukan

pelunasan atas hutangnya telah berganti, yakni kepada cessionaris.

Karena cessie adalah satu bentuk levering (penyerahan benda), maka

syarat-syarat untuk suatu levering berlaku juga untuk cessie. Syarat yuridis yang

harus dipenuhi oleh orang yang hendak mengalihkan piutangnya kepada pihak

lain adalah sebagai berikut:

1) Rechtstitel yang sah

Agar cessie dinyatakan sah, disyaratkan adanya rechtstitel untuk

penyerahan hak milik. Cessie hanya dapat dilakukan sepanjang hutang

yang dialihkan dengan cessie tersebut berasal dari suatu kontrak atau

dari perikatan lainnya berdasarkan undang-undang yang bukan

perbuatan melawan hukum. Cessie tagihan yang berasal dari suatu

perbuatan melawan hukum tidak mungkin dilakukan, karena cessie

yang demikian akan melanggar ketertiban umum, sehingga tidak

mempunyai akibat hukum apapun.

2) Kewenangan mengambil tindakan beschikking


66


Penyerahan/levering tagihan dengan menggunakan lembaga cessie

harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil

tindakan beschikking terhadap tagihan atas nama tersebut.

Kewenangan berbuat dari kreditur lama juga haruslah sah secara

yuridis. Artinya, kreditur lama tersebut haruslah berwenang untuk

mengalihkan piutang tersebut, baik kewenangan dalam arti wewenang

berbuat secara umum seperti cukup umur, dipenuhinya persyaratan

korporasi seperti persetujuan komisaris, atau berwenang dalam

hubungan dengan piutang tersebut, seperti tidak melakukan peralihan

terhadap piutang yang bukan kepunyaannya.121

Dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata diatur bahwa cessie

harus dilakukan dengan membuat suatu akta. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat

bahwa untuk cessie ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis. Cessie cukup

dituangkan dalam suatu akta, baik di bawah tangan atau otentik, yang di dalamnya

tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak

tagihnya kepada kreditur baru. Jadi, cessie secara lisan tidak dapat dinyatakan sah

dan oleh karena itu tidak mengalihkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.122

Di samping cessie untuk sebagian tagihan, Cessie dengan akibat yang

terbatas lainnya adalah :

a. Cessie bersyarat, yaitu cessie dengan syarat-syarat tertentu, di mana

cessie baru terjadi jika kejadian tertentu seperti yang dipersyaratkan

tersebut.

b. Cessie untuk jaminan hutang, yaitu cessie yang tidak memberikan hak

kepemilikan yang penuh kepada kreditur baru, tetapi hanya memberikan

hak jaminan saja.123


122 J. Satrio, Op. Cit., hal. 30



67


2.4.3. Cessie Sebagai Jaminan dan Pengaturannya

Lembaga cessie yang semula hanya dimaksudkan sebagai suatu model

pengalihan piutang, kemudian berkembang ke berbagai segi hukum. Salah satunya

adalah penggunaan cessie sebagai salah satu bentuk jaminan hutang. Dengan

cessie terhadap tagihan sebagai jaminan hutang, maka tagihan-tagihan dari debitur

dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan hutang.

Pada prakteknya, pihak Bank memperjanjikan cessie atas jaminan piutang-

piutang atas nama. Dengan cessie, kreditur baru yaitu bank sebagai cessionaris

menerima semua akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari suatu cessie.

Pemberian fasilitas kredit seringkali diberikan dalam rangka pembiayaan

pembangunan proyek-proyek maupun keperluan lainnya. Praktek menjaminkan

hak tagih dengan cara cessie bukan berarti cessie adalah sebuah lembaga jaminan.

Cessie hanyalah sebutan untuk pengalihan hak tagih oleh karena itu apabila

dikatakan cessie sebagai jaminan artinya hak tagih atau piutang dialihkan hanya

sebagai jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai suatu pengalihan piutang seperti

yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Di sini Bank meminta agar tagihan

debiturnya dialihkan kepada bank hanya sebagai jaminan. Artinya, tidak ada

maksud untuk mengalihkan hak milik atas piutang tersebut. Sedangkan terhadap

cessie sebagai jaminan hutang, Pasal 1153 KUHPerdata mensyaratkan agar

pelaksanaan penjaminan harus diberitahukan kepada debitur. Tetapi tidak

mensyaratkan agar dilakukan secara tertulis. Hanya saja dalam hal ini, pihak

debitur dapat meminta agar pemberitahuan dan izinnya pemberi jaminan

dilakukan secara tertulis.

2.4.4. Sifat Cessie Sebagai Jaminan

Terdapat sifat-sifat cessie sebagai jaminan, antara lain:


68


1) Cessie sebagai jaminan merupakan lembaga accesoir, dimana lembaga

sebagai jaminan juga tergantung kepada eksistensi perjanjian obligatoir

yakni perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya antara cedent dengan

cessionaris.

2) Cessie sebagai jaminan berlaku setelah debitur wanprestasi. Tidaklah

seperti cessie dimana setelah akta cessie dinyatakan sah, hak tagih

piutang sudah beralih dari cedent ke cessionaris, cessie sebagai jaminan

baru berlaku setelah debitur dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat

membayar utang hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh para

pihak. Maka hak tagih piutang yang dijaminkan dengan cessie baru

beralih kepada cessionaris apabila cedent dinyatakan melakukan

wanprestasi.

3) Cessie sebagai jaminan diberitahukan kepada cessus, dimana cedent

harus memberitahukan cessus bahwa hak tagih piutang yang dimilikinya

telah dijaminkan dengan menggunakan cessie kepada cessionaris.

Apabila pemberitahuan tidak dilakukan, maka hubungan antara cessus

dan cessionaris tidak akan lahir hubungan hukum dan apabila cedent

tidak dapat membayar hutang pada waktu yang ditentukan, cessus tidak

memiliki kewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada cessionaris

karena dirinya -dapat dianggap- tidak mengetahui adanya tindakan cessie

yang dilakukan oleh cedent terhadap hak tagih piutangnya tersebut.

Maka pemberitahuan kepada cessus sangatlah dibutuhkan, meskipun

bukan termasuk syarat sahnya cessie berdasarkan Pasal 613 ayat (2)

KUHPerdata.

4) Cessie sebagai jaminan dapat dibebani terhadap tagihan yang telah ada

maupun yang akan ada, artinya konsekuensi dari ketentuan KUHPerdata

yang menyatakan segala sesuatu yang dimiliki oleh debitur merupakan

jaminan atas utang-utangnya, baik kekayaan yang telah ada maupun

yang akan datang. Maka, tagihan yang akan datang dapat juga

dijaminkan dengan cessie.


BAB 3

GAMBARAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1 Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Sejarah perkembangan hukum tentang perbuatan melawan hukum di

negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena

berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan

berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia.124

Pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan setelah tahun

1919. Sebelumnya, pengadilan menafsirkan ”melawan hukum” sebagai

pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis saja dan menafsirkan Pasal 1365

KUHPerdata secara sangat sempit akibat ajaran legisme.

Aliran tersebut ditandai dengan Arrest Hoge Raad pada 6 Januari 1905

dalam perkara Singer Naaimachine. Perkara bermula dari seorang pedagang

menjual mesin jahit merek ”Singer” yang telah disempurnakan. Padahal mesin itu

sama sekali buka produk dari Singer. Kata-kata Singer ditulis dengan huruf yang

besar, sedangkan kata-kata lain ditulis dengan huruf kecil-kecil sehingga sepintas

yang terbaca hanya Singer saja. Ketika pedagang itu digugat ke pengadilan, H. R.

antara lain mengatakan bahwa tindakan pedagang itu bukanlah merupakan

tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang

bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan

melawan hukum.125

124 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 29.



70


Namun, pandangan legistis tersebut berubah sejak tahun 1919 di negeri

Belanda melalui putusan Hooge Raad pada 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen

vs. Lindenbaum yang dikenal sebagai Drukkers Arrest.126 Dengan Arrest tersebut

pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan

hukum tidak diartikan lagi sebagai pelanggaran kaedah-kaedah tertulis, tetapi juga

perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, seperti kepatutan,

kesusilaan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dimiliki setiap orang dalam

pergaulan hidup dalam masyarakat.127

Perkembangan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum

tidak tertulis menjadi wilayah yang terbuka untuk diisi oleh putusan-putusan

hakim yang berisi penemuan hukum. Dengan adanya suatu role expectation dari

hukum untuk dijalankan oleh hakim, Pengadilan diharapkan menghasilkan

konsep-konsep perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum tidak

tertulis.128

3.2. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi

Dalam KUHPerdata, pengaturan perbuatan melawan hukum hanya beberapa

Pasal, seperti yang juga terjadi di negara-negara Continental Europe lainnya.

Namun, pada kenyataannya gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan sangat

didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, yang dimaksudkan di sini

sebagai perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan.

125 Mr. M. F. H. J. Bolweg, Pitlo Het Nederlands Burgerlik Wetboek, Deel 3 Algemeen deel van het Verbintenissen Recht, (Arnhem : Gouda Quint BV., 1979), hal. 308., dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum.

126 L. E. H. Rutten, Mr. C. Asser’s Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands

Burgerlijk Recht, Derde Deel verbintenissenrecht (Zwolle : W. E. J. Tjeenk Willink, 1968), hal. 418.

127 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Op. Cit., hal.

5.

128 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 18.


71


Berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana (delik) dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara (onrechtmatige overheidsdaad) yang

memiliki arti, konotasi, dan pengaturan hukum yang berbeda.129 Jadi untuk istilah

”Perbuatan Melawan Hukum” ini yang dalam bahasa Belanda disebut

”onrechtmatige daad”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut ”tort”.

”Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari kata

onrechtmatigedaad, yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan.

Pasal 1233130 KUHPerdata menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah

perjanjian dan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1352 KUHPerdata131, perikatan

lahir karena demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau undang-

undang akibat perbuatan manusia (Pasal 1353 KUHPerdata).132

Penting untuk diketahui bahwa perlunya pembedaan antara perikatan

karena undang-undang (verbintenis uit daad) yang juga mencakup perikatan

karena perbuatan melawan hukum (verbintenis uit onrechtmatige daad) dengan

perikatan karena perjanjian karena dua bidang ini adalah dua hal yang berbeda.133

Perbedaan kedua macam pengertian ini bukan berarti satu perbuatan tidak dapat

129 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Op. Cit., hal. 1.

130 Pasal 1233 KUHPerdata berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

persetujuan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1996), hal. 323.

131 Pasal 1352 KUHPerdata berbunyi : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi

undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.” R. Subekti dan Tjitrosudibio.

132 Pasal 1353 KUHPerdata berbunyi : ” Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-

undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

Ibid, hal. 344.

133 H. M. Asril, S.H., dalam Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional No. 4 Tahun

1981, (Jakarta : Binacipta, 1981), hal. 65, dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum.


72


masuk ke dalam dua pengertian ini sekaligus. Artinya, suatu perbuatan yang tidak

memenuhi perjanjian - pada saat yang sama – juga dapat masuk ke ranah

perbuatan melawan hukum. Hal ini mungkin apabila di samping tidak memenuhi

perjanjian, juga melanggar kewajiban hukum. Contohnya, dalam suatu perjanjian

pengangkutan. Barang yang diangkut kemudian rusak karena kesalahan

pengangkutan. Biasanya hanya berkewajiban untuk menggantikan barang yang

rusah. Tetapi, jika ada barang orang lain di luar perjanjian pengangkutan tersebut

yang ikut rusak akibat kelalaiannya, maka disitulah perbuatan melawan hukum

terjadi.

Sepintas, wanprestasi memang termasuk perbuatan melawan hukum

karena bagaimanapun juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan

hukum. Namun jika dilihat dari sumber perikatan dan akibatnya, akan tampak

perbedaan yang nyata.

Maka dalam mengajukan gugatan kita harus yakin apakah dasar gugatan

merupakan sebuah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini

disebabkan karena tidak ada kewajiban untuk menggunakan pengacara dalam

proses beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR

maka sulitlah bagi masyarakat awan yang tidak mengerti akan hukum dalam

menentukan dasar gugatan tersebut.134

Apabila masyarakat tidak mengetahui persis apa dasar hukum gugatannya,

maka dimungkinkan secara lisan maupun tulisan menggugat atau menghadap

ketua pengadilan dengan mengutarakan peristiwa yang terjadi secara lengkap

yang menjadi dasar gugatannya (posita) dan mengemukakan apa yang dituntut

134 Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi : ”gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tida diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”. R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, (Bogor : Politeam 1995), hal. 76.


73


(petitum). Berdasarkan Pasal 119 HIR, ketua pengadilan dapat memberikan

bantuan kepada penggugat dalam mengajukan gugatannya.135

3.3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Isi perbuatan melawan hukum yang tercantum pada Pasal 1365

KUHPerdata (Pasal 1401 BW Lama) dan yang berasal dari Pasal 1382 Code Civil

Perancis berbunyi :

”Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le reparer.” (Any act whatever of man which causes damages to another obliges him by whose fault it occurred to make reparation).136

Sementara, Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek Belanda Lama:

“Elke onrecht matige daad, waardoor aan een schade wordt toegebragt, stelt dengene door wiens. Schuld die scade veroorzaakt is in deverpligting

om dezel ve tevergoeden.“137

Kemudian Subekti menerjemahkan Pasal tersebut yang sekarang adalah

Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.“

135 Pasal 118 HIR berbunyi : “Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatannya.” R. Soesilo, Ibid, hal. 79.

136 John H. Crabb, The French Civil Code, (as amended to July 1, 1976) Translated with

an Introduction (New Jersey : Fred B. Rothman & Co, 1997), pages 253. Dikutip oleh Rosan Agustina, Perbuatan Melawan Hukum.

137 Engelbrecht, de Wetboeken, Wetten en Verordeningen Benevens De Grondwet Van De

Republiek Indonesie, (Jakarta : P.T. Ichtiar baru-Van Hoeve, 1984), hal. 329.


74


Terdapat beberapa sarjana hukum yang menggunakan istilah ’’perbuatan

melanggar hukum“ dan ada pula yang menggunakan istilah ” perbuatan melawan

hukum.“ Di sini akan diuraikan beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli

hukum terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Subekti menggunakan istilah Perbuatan Melanggar hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan

melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.138

2. Dengan mengatakan bahwa “onrechtmatigde daad“ dalam Bahasa

Belanda lazimnya mempunyai arti yang agak sempit, yaitu arti yang

dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdata Burgerlijk Wetboek dan yang

hanya berhubungan dengan penafsiran Pasal tersebut, sedang kini istilah

Perbuatan Melanggar Hukum ditujukan kepada hukum yang pada

umumnya berlaku di Indonesia dan sebagian terbesar merupakan hukum

adat. Selain itu, istilah Perbuatan Melanggar hukum tidak hanya

perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga perbuatan

yang secara tidak langsung melanggar peraturan lain selain peraturan

hukum, yaitu kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.139 Perbuatan

melanggar hukum tidak dimasukkan dalam golongan hukum perjanjian karena suatu perikatan yang bersumber pada perbuatan melawan hukum,

tidak mengadung suatu anasir janji.140

3. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan Melanggar

Hukum.

4. Sedangkan, Sudargo Gautama menggunakan istilah perbuatan melawan

hukum. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari

138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Ps. 1365.

139 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Op. Cit., hal. 15.

140 Ibid.


75


prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur

perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti

rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.141

Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan

struktur daripada substansi, sehingga dalam praktiknya membawa implikasi pada

berbagai hal. Implikasi tersebut bergerak dalam dua persepsi, yakni:

1. Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan all catches atau

dalam bahasa sarkastis disebut sebagai Pasal “keranjang sampah.“

2. Pasal 1365 KUHPerdata justru merupakan stimulans untuk terjadinya penemuan hukum (rechtsvinding) secara terus-

menerus.142

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur

bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian

pada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini

merupakan satu-satunya Pasal dalam KUHPerdata, yang terpenting dan memuat

ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti

kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tetapi Pasal ini tidak

memberikan definisi yang jelas dari perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. A. Moegni Djojodirjo, Pasal 1365

tidak memberikan perumusan yang jelas dari perbuatan melawan hukum,

melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena

perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya,

141 Sudargo Gautama (goum Giok siong), Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung : Almuni, 1973), hal. 49.

142 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op. Cit., hal. 1.


76


dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya pada

pengadilan negeri dengan sukses.143

Maka muncullah dua macam definisi mengenai perbuatan melawan hukum

akibat perkembangan sejarah perbuatan melawan hukum, dimana definisi

perbuatan melawan hukum diklasifikasikan dalam arti sempit dan dalam arti luas,

yaitu:144

1. Arti Sempit

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit merupakan awal

mula pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu tiap-tiap perbuatan yang

bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang

(bertentangan dengan wetterlijkrecht), atau tiap-tiap perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena

undang-undang (bertentangan dengan wetterlijkrecht).

2. Arti Luas

Sementara pengertian perbuatan melawan hukum yang mengalami

perluasan makna yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi adalah

bahwa perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang

melanggar kaedah-kaedah tertulis atau bertentangan dengan kewajiban

hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, namun juga

perbuatan melanggar kaedah tidak tertulis seperti kaedah yang mengatur

tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya

dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap

harta benda masyarakat.

Perumusan perbuatan melawan hukum secara luas tersebut menimbulkan

banyak tindakan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat yang semula

143 M. A. Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramia,

1979), hal. 17.

144 Ibid, hal. 18.


77


bukan perbuatan melawan hukum, kemudian masuk dalam kategori

perbuatan melawan hukum.

3.4. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang

harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan

hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur, yakni:145

1) Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);

2) Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan tersebut harus melawan

hukum);

3) De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht (perbuatan itu

harus menimbulkan kerugian pada orang lain);

4) De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan

yang dapat dicelakakan kepadanya).

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada

Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut

adalah:

1) Adanya suatu perbuatan

2) Melawan hukum

3) Adanya suatu kesalahan

4) Adanya suatu kerugian

145 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 34. Dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum.


78


5) Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang

dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif, artinya

semua unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu unsur

tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah perbuatan

melawan hukum.

Ad. 1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud tidak hanya perbuatan yang bersifat positif saja,

melainkan juga mencakup perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan

yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan

tersebut menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan perbuatan

yang negatif adalah dengan tidak melakukan suatu perbuatan/berdiam diri

sedangkan menurut orang tersebut harus melakukan tindak dan akibatnya

menimbulkan kerugian bagi orang lain.146

Sementara menurut Moegni Djojodirjo, istilah daad dalam onrechtmatige

daad memang seharusnya diartikan sebagai “perbuatan“, karena kalau diartikan

sebagai “tindakan“ maka istilah daad tersebut akan kehilangan sifat negatifnya,

yaitu dalam hal seseorang harus bertindak, tetapi membiarkannya (nalaten).147

Artinya istilah perbuatan tersebut menyangkut tindakan aktif dan juga pasif.

Ad. 2. Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919, Hoge raad mengatakan bahwa suatu perbuatan yang

melanggar hak subyektif orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum

dari si pembuat sendiri.148 Seperti yang dianut oleh ajaran legisme, ’tidak ada

146 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 8.

147 Moegni Djojodirjo, Op. Cit., hal. 13.


79

1996), hal.268.


hukum di luar undang-undang’, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum

jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi

tidak ada seorangpun yang dapat memberikan pengertian lain selain yang disebut

undang-undang.

Sedangkan setelah tahun 1919 yang ditandai dengan Arrest Hoge Raad

dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, pengertian perbuatan melawan

hukum semakin luas. Pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang

disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata selain perbuatan yang meliputi

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga meliputi perbuatan

yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, kesopanan, dan kesusilaan.

Unsur ’melawan hukum’ hanya sebagai sarana saja yang meliputi

pengertian dalam Hukum Perdata berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan

dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan

keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain,

barangnya maupun haknya. Pengertian sarana melawan hukum mencakup

pengertian yang terdapat dalam hukum perdata, pada pokoknya semua perbuatan

yang dianggap tercela oleh masyarakat, meskipun perbuatan itu secara formil

tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka dapatlah seseorang dihukum.149

Menurut Hoge Raad, dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen,

perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat

yang bertentangan dengan atau melanggar :

a. Hak subjektif orang lain;

b. Kewajiban hukum pelaku;

c. Kaedah kesusilaan;

76. 148 Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta, Bina Cipta, 1990), hal. 149 Indriyanto Seno Adji, Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel

Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Kasus Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi), (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok:


80


d. Kepatutan dalam masyarakat.150

ad. a. Bertentangan atau Melanggar Hak Subjektif Orang Lain

Melanggar hak subjektif orang lain artinya melanggar wewenang khusus

yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak

subjektif sebagai berikut :

(1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;

(2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.151

ad. b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtplicht) adalah perbuatan

seseorang, yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau

larangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam ini termasuk pula

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, seperti pencurian,

penggelapan, penipuan, dan sebagainya.152

ad. c. Bertentangan Dengan Kaedah Kesusilaan

Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena

menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada

umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan

manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.153 Kaedah ini berlaku

150 Rosa Agustina, Op. Cit., hal.37.

151 Ibid, hal. 38.

152 Moegni Djojodirjo, Op. Cit., hal.44.

153 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 7.


81


sepanjang norma-norma kesusilaan ini oleh pergaulan hidup diterima sebagai

peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.154

ad. d. Bertentangan Dengan Kepatutan Dalam Masyarakat

Kaedah ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi

penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan

perdamaian, tata tertib atau membuat ”sedap” lalu lintas antar manusia yang

bersifat lahiriah.155 Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan

adalah :

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang

lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.156

Ad. 3. Adanya Kesalahan (Schuld)

Kesalahan terletak pada suatu perhubungan kerohanian (Psychisch

Verband) antara alam pikiran dan perasaan si subyek dan suatu pelanggaran

terhadap suatu kepentingan orang lain.157 Kalau seorang subyek hukum pada saat

melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan

berakibat perkosaan terhadap kepentingan tertentu maka dapat dikatakan bahwa

pada umumnya seorang subyek itu dapat dipersalahkan. Seseorang juga dapat

dipersalahkan jika ia mengetahui adanya kemungkinan bahwa kepentingan orang

lain akan terlukai.

154 Moegni Djojodirjo, Op. Cit., hal. 44.

155 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya Baku, 1993), hal. 26.

156 Rosa Agustina, Op. Cit., hal. 41.

157 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 28.


82


Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan hal kesengajaan dengan hal

kekuranghatian. Pasal tersebut hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan

(schuld) pada si pelaku perbuatan melawan hukum agar si pelaku itu dapat

diwajibkan untuk membayar ganti rugi.

Menurut Prof. Mr. L. J. Apeldoorn, kesalahan terjadi apabila pelaku tidak

menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan

tidak mengupayakan kehati-kehatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak

diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi. Ketidakjelasan Pasal 1365

KUHPerdata ini sepertinya dapat terjawab pada Pasal 1366 KUHPerdata yang

menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian

yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

kelalaian atau kurang hati-hatinya.158

Dalam perbuatan melawan hukum, dengan unsur kesengajaan, niat atau

sikap mental menjadi faktor dominan, pada kelalaian yang penting adalah sikap

lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan niat atau

apa yang ada dalam pikirannya.159

Menurut Rutten, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung gugat orang

untuk onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum), sedang Pasal 1366

KUHPerdata mengatur tanggung gugat orang karena ’onrechtmatig nalaten’

(melalaikan secara onrechtmatig).160

Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan

kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan

158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1366.

159 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Jakarta: Citra

Aditya, 2005), hal. 73.

160 Mr. L.E.H., Ruttent dalam Seire Asser’s Handleiding tot de beoefening van get Nederlands Burgerlijk Recht, hal. 415, seperti dikutip dalam Moegni Djojodirdjo, Op. Cit., hal. 27.


83


kesengajaan; sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.161

Kesengajaan terjadi bilamana seseorang yang akan melakukan perbuatan tertentu

mengetahui bahwa jika ia melakukan perbuatan tersebut, orang lain akan

dirugikan. Tetapi walaupun sudah mengetahui orang lain akan dirugikan, ia tetap

melakukan perbuatan tersebut.

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (schuldvereiste) harus

diartikan dalam arti subjektifnya (abstrak) atau dalam arti objektifnya (konkrit).162

Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektifnya, maka

mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti, apakah perbuatan-

perbuatannya dapat dipersalahkan padanya. Dalam hal itu akan dilakukan

penelitian, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat

menyadari maksud dari arti perbuatannya. Dengan demikian dilakukan penelitian,

apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti objektifnya,

maka yang dipersoalkan adalah apakah, misalnya, si pelaku pada umumnya dapat

dipertanggungjawabkan atau dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan

tertentu, dalam arti, bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari

pada perbuatannya yang konkrit.

Maka akan ada schuld dalam arti konkrit atau dalam arti objektifnya bila si

pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah

dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya

dilakukan dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum

menjadi satu.

161 Rosa Agustina, Op. Cit., hal.46.

162 H.F.A. Vollmar, Nederlands Burgerlijk Recht Verbitenissen-en Bewijsrecht, hal. 327, dikutip dari Moegni Djojodirdjo, Op. Cit., hal. 66.


84


Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan (schuld) dalam

beberapa arti:163

a. Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang

ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Jika seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang telah ditimbulkan

olehnya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah salah. Adanya adagium

’tiada hukuman tanpa kesalahan’ dalam hukum pidana telah diadaptasi

dalam bidang perdata, dengan mengemukakan ’tiada pertanggungan

gugatan atas akibat-akibat daripada perbuatannya yang melawan hukum

tanpa kesalahan.’ Hakim akan menilai kesalahan tersebut untuk meminta

ganti kerugian kepada si pelaku.

b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatakan bahwa schuld meliputi kesalahan

dan kesengajaan, bahwa ”setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan

sengaja atau karena kealpaan, akibat hukumnya sama, yaitu si pelaku

tetap bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang

telah diderita oleh orang lain yang disebabkan oleh perbuatan melawan

hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku. Si pelaku baru

dibebaskan dari pertanggungan gugatan kalau ia tidak bersalah.

c. Schuld dalam arti sempit.

Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu

melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan (schuld)

memperkirakan adanya tindak-tanduk yang keliru, dari hal ini dapat

dilihat bahwa istilah schuld dapat mencakup dua pengertian, yaitu untuk

menegaskan pertanggungjawaban si pelaku, tetapi juga ditujukan pada

tindak tanduknya sendiri.

Pasal 1365 KUHPerdata telah membedakan secara tegas pengertian

kesalahan (schuld) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya

adalah melawan hukum, sedang kesalahan adalah terletak pada pelakunya. Syarat

163 Moegni Djojodirdjo, Op. Cit., hal. 67-70.


85


kesalahan yang dicantumkan pada Pasal 1365 harus diartikan dalam artian

subjektif, yaitu bahwa seseorang pelaku akan diteliti apakah perbuatannya itu

dapat dipersalahkan.

Ad. 4. Adanya Kerugian (Schade)

Untuk memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan

dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut

menimbulkan kerugian bagi si korban. Akibatnya, timbullah kerugian bagi

korban. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian materiil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan

keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan

2. Kerugian moril atau immaterial yang bersifat idiil, berupa ketakutan,

penghinaan, rasa sakit, stress, jatuh nama baik dan kehilangan

kesenangan hidup.

Pada kerugian moril, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan

mental (mental disturbance)164, merupakan ganti rugi yang biasanya berupa

pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan

hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental atau yang lebih dikenal

dengan ganti rugi immaterial.

Ganti rugi immateriil adalah pemberian sejumlah uang yang tidak dapat

diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan

hakim yang disyaratkan pada jumlah ganti rugi yang sewajarnya. Kewajaran dari

jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti

beratnya beban mental yang dipikul korban, status dan kedudukan dari korban,

situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi

142. 164 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Op. Cit., hal.


86


dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yaitu

apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak.165

Ad. 5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian

(Oorzakelijk Verband)

Perumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diketahui bahwa suatu

perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (causa efficiens) dari suatu

peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan

bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan

kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk

membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian

yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam bidang

hukum perdata, ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan

kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan,

sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.166

Dalam hukum perdata ajaran kausalitas terutama mengenai persoalan

apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian

terdapat beberapa teori, yaitu:

1) Teori Conditio Sine Qua Non dari Von Buri

Teori yang pertama-tama dikenal mengenai ajaran kausalitas ini adalah

teori conditio sine qua non oleh Von Buri. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap

masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi

sebab dan akibat.167

165 Ibid, hal. 135.

166 Moegni Djojodirdjo, Op. Cit., hal. 83.



87


Adapun contohnya yaitu:

A memukul B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya, yang tidak

akan mengakibat matinya B. Tapi B membutuhkan pertolongan dokter

kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Di tengah jalan B

ditabrak oleh mobil yang dikendarai C sehingga seketika itu juga

meninggal.168

Menurut ajaran Von Buri, perbuatan A memukul B yang menimbulkan

luka ringan harus dianggap sebagai syarat matinya B setelah menderita luka berat

karena ditabrak mobil C tersebut.

2) Teori Adequate (Adequate Veroorzaking) dari Von Kries

Adequate artinya seimbang. Dalam teori ini, perbuatan yang harus

dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang

dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan seimbang adalah perhitungan

yang layak. Jadi menurut teori ini, kriterium Teori Adequate adalah

“kemungkinan yang terbesar.”

3) Teori Relativitas

Teori relativitas (schutznorm theory) dikemukakan oleh Van Gelein

Vitringa. Ia mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan

hukum dan karenanya melanggar hukum suatu norma hukum, hanya wajib

membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, apabila norma yang

dilanggar bertujuan melindungi kepentingan orang yang dirugikan.169

168 Moegni Djojodirdjo, Op. Cit., hal. 83.

169 Rachmat Setiawan, Op. Cit., hal. 29.


88


Oleh karena itu, orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan

melawan hukum harus membuktikan bahwa si pelaku telah melanggar suatu

norma yang bertujuan melindungi kepentingan si penderita. Artinya perbuatan

melawan hukum bersifat relative, yakni tidak terhadap setiap orang merupakan

perbuatan melawan hukum, melainkan hanya terhadap orang yang mempunyai

kepentingan saja yang dilindungi oleh norma itu.170

3.5. Alasan Pembenar dalam Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dan sifat perbuatan

melawan hukum tidak selalu serta merta dapat digugat atas dasar perbuatan

melawan hukum dan berkonsekuensi ganti rugi karena ada beberapa dasar

pembenar atau penghapus yang menyebabkan perbuatan tersebut lenyap sifat

melawan hukumnya.171

Seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam hukum perdata,

adakalanya perbuatan melawan hukum mendapat alasan pembenar, yakni alasan

yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Perbuatan yang

menurut kriteria yang meniadakan sifat melawan hukumnya, perbuatan tersebut

menjadi suatu perbuatan yang benar.172

Walaupun dalam KUHPerdata ini tidak tertuang dalam Pasal-Pasal, namun

dalam prakteknya hal-hal tersebut diakui, dan dasar-dasar pembenar tersebut

diadopsi dari konsep hukum pidana (Pasal 48,49, 50, 51 KUHP), yaitu:

a. Keadaan memaksa (overmacht)

b. Pembelaan terpaksa

c. Melaksanakan ketentuan undang-undang

170 Ibid.

171 Ibid, hal. 13.

172 Ibid, hal. 14.


89


d. Melaksanakan perintah atasan

Hak-hak khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebabkan

sebagai dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan karena itu

hanyalah sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma

umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Suatu dasar pembenar

meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan yang tercela,

sehingga karenanya pertanggungjawaban si pelaku sama sekali hilang dan tidak

ada persoalan tentang pembagian kerugian.

Dasar-dasar pembenar dapat dibagi dalam golongan utama, yaitu:173

1. Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang yaitu keempat jenis

dasar-dasar peniadaan hukuman tersebut.

2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang yang karenanya

juga disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis. Dasar-dasar tidak

tertulis ini berdiri sendiri, namun dapat juga merupakan perluasan dari

dasar-dasar yang tertulis dalam undang-undang.

Ad. a. Keadaan Memaksa

Menurut Pasal 1245 KUHPerdata,

tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak di sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.174

Sebagai perbandingan Pasal 49 KUHPidana, menerangkan bahwa tidak

dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pidana karena Overmacht.175

173 M. A. Moegni Djodjodirjo, Op. Cit., hal. 59.

174 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., hal. 325.

175 Pasal 49 KUHPidana berbunyi :


90


Yang dimaksud dengan overmacht adalah salah satu paksaan/dorongan yang

datangnya dari luar yang harus dielakan.

Selain pendapat bahwa overmacht adalah alasan pembenar, adapula yang

berpendapat bahwa karena keadaan overmacht mempunyai sifat yang berbeda dan

tidak harus menimbulkan akibat yang sama. Maka overmacht adakalanya

merupakan alasan pembenar dan adakalanya alasan pemaaf

(schulduitsluitingsgrond).

Yang sering terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan

dalam keadaan noodtoestand. Ini merupakan bentuk tertentu dari Overmacht,

yaitu yang timbul disebabkan oleh konflik kewajiban-kewajiban. Terdapat

Noodtoestand, apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu kewajiban lain

atau oleh suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. Seperti dalam sebuah

kasus, yaitu perbuatan seseorang tidak merupakan perbuatan melawan hukum,

apabila merusak hak milik tetangganya untuk meloloskan diri sendiri atau orang

lain dari rumah yang sedang terbakar.

Kemudian, Overmacht dapat bersifat mutlak atau relatif, yaitu:

1. Bersifat mutlak

Jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang

pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, seperti dalam

contoh kasus : seorang supir ditodong dengan senjata api dan dipaksa

untuk mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya

menabrak kendaraan lain yang berpapasan.

2. Bersifat relatif

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembedaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batal, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak boleh dipidana.


91


Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut dari pada

mengorbankan kepentingannya sendiri dengan resiko yang sangat besar.176

Ad. b. Pembelaan Terpaksa

Seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri

atau orang lain, kehormatan, atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang

bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk

membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan

melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi

hilang. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, harus

ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh

melampaui batas. Karena diserang dengan golok, untuk membela diri orang

tersebut menggunakan tongkat yang panjang dan dipakai memukul tangan si

penyerang sehingga tangannya patah. Maka dalam hal ini perbuatan tersebut tidak

merupakan perbuatan melawan hukum.177

Ad. c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Perbuatan tidak merupakan melawan hukum apabila perbuatan itu

dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang

dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera

yang melakukan sitaan tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan

suatu perbuatan melawan hukum. Suatu perbatasan berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-

undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau

dalam hal detournement de pouvoir.178

176 Rahmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 23.

177 Ibid.


92


Ad. d. Melaksanakan perintah atasan

Perbuatan orang yang melaksanakan atau melakukan perintah atasan yang

berwenang, bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan

melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar

(rechtvaardigingsgrond) bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak

menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah

tersebut bertindak melawan hukum. Dalam praktek alasan pembenar ini tidak

begitu penting, karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang

melakukan perbuatan tersebut.

Ad. e. Mempertahankan Harta Bendanya

Ketentuan tentang prinsip-prinsip tentang membela diri/mempertahankan

diri juga berlaku jika seseorang mempertahankan harta bendanya,baik benda

bergerak maupun benda tidak bergerak. Jadi, apabila ada seorang yang mengambil

barang bergerak dari kekuasaan pihak yang menguasainya atau jika ada seseorang

yang menyerobot tanah atau rumah yang dikuasainya, maka ia dapat membela

harta bendanya itu dengan cara yang sama membela diri, tetapi dengan syarat

tidak melakukannya secara berlebihan.

Ad. f. Menguasai Harta Bendanya

Prinsip membela diri harta milik sebagai pembelaan atas pebuatan

melawan hukum juga dapat dibenarkan oleh hukum. Membela harta benda

termasuk juga menguasai kembali harta benda (barang bergerak) yang telah lepas

dari kekuasaannya, luasnya kekuasaan untuk mengambil kembali barang yang

secara tidak sah lepas dari kekuasaan seseorang bervariasi tergantung bagaimana

caranya barang tersebut lepas dari kekuasaannya. Untuk dapat dikategorikan

sebagai berikut:

178 Ibid, hal. 24.


93


1) Jika barang tersebut berpindah ke tempat orang lain karena kesalahan

orang lain. Contohnya, karena dicuri, maka kekuasaan untuk mengambil

kembali sangat besar.

2) Jika barang tersebut berpindah ke tempat orang lain bukan karena

kesalahan orang lain tersebut. Contohnya karena ditiup angin kencang,

maka kekuasaannya untuk mengambil kembali tidak begitu besar.

3) Jika barang tersebut berpindah ke tempat orang lain karena kesalahan

pihak pemilik sendiri. Contohnya, karena kelalaiannya maka sampannya

di bawa air masuk.

Ad. g. Melaksanakan Disiplin

Adakalanya seseorang karena jabatannya atau karena pekerjaannya

ditugaskan untuk menjaga disiplin tertentu. Dalam hal ini, tindakan

mendisiplinkan pihak-pihak tertentu tersebut tidak dianggap perbuatan melawan

hukum, asal saja dilakukan sampai batas-batas yang layak.

Contohnya, seorang guru yang mendisiplinkan muridnya dengan cara

memukul muridnya tersebut sampai cacat, maka tindakan tersebut oleh hukum

dianggap sudah melampaui penegakan yang disiplin yang diharuskan kepada

seorang penegak disiplin. Namun jika tindakan guru dalam mendisiplinkan murid-

muridnya dengan normal, ia terbebas dari tindakan perbuatan melawan hukum.

Ad. h. Ada Persetujuan Korban

Persetujuan dari pihak korban (concent) merupakan alasan bagi pelaku

untuk mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum jika pihak korban sudah

setuju atas tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Dan perbuatan tersebut

memang dilakukan yang berakibatnya pelaku dikenakan perbuatan melawan

hukum.


94


3.6. Bentuk Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia berasal dari Eropa Kontinental

yang diatur dari Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal-Pasal tersebut

mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi

atas :

Pertama, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum

yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan

hukum orang lain dan benda-benda di bawah pengawasannya.

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:

”Seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”179

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, yang merupakan

perumusan umum, membagi pertanggungjawaban menjadi:

1) Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain

a. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

menjadi tanggungannya secara umum;

b. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang

belum dewasa (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata);

c. Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya

terhadap orang yang dipekerjakannya (Pasal 1367 ayat (3)

KUHPerdata);

d. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid

dan tukangnya (Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata);

179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Ps. 1367.


95


2) Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya

a. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (Pasal 1367 ayat

(1) KUHPerdata);

b. Tanggung jawab terhadap binatang (Pasal 1368 KUHPerdata);

c..Tanggung jawab pemilik terhadap gedung (Pasal 1369

KUHPerdata).

Kedua, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal

1370 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan

sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau isteri, anak, orang tua korban berhak

untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan kekayaan kedua

belah pihak.

Ketiga, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik, masalah

penghinaan diatur dalam Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPerdata. Menurut

Pasal 1372 KUHPerdata, tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk

mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan

keadaan para pihak.

3.7. Konsep Ganti Kerugian

3.7.1. Konsep ganti kerugian oleh KUHPerdata180

Konsep hukum yang mengatur mengenai ganti kerugian perdata

sebenarnya sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, yaitu pada zaman romawi

dalam Lex Aquila yang merupakan salah satu undang-undang yang berlaku pada

masa itu. Pengaturannya adalah sebagai berikut:181

180 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Op. Cit., hal. 133-136.

181 Ibid.


96


Jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian

atau gadis hamba sahaya milik orang lain, atau binatang berkaki empat milik

orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai

tertinggi yang didapati oleh properti tersebut. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat

dua kali jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.

Kerugian dan ganti rugi terdapat dua pendekatan, yakni:

1) Ganti Rugi Umum

Yang dimaksud ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang

berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun

kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan

melawan hukum. Diatur pada Pasal 1243-1252 KUHPerdata. Dalam hal ini untuk

ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan

istilah:

a. Biaya

Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan

uang, yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan,

sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak

dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya

perbuatan melawan hukum.

b. Rugi

Rugi atau ”kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang

(merosotnya) nilai kekayaan kreditur karena adanya wanprestasi dari

kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya,

termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

c. Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak

jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak


97


atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk

perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu

pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian

bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti ”bunga uang” (interest)

yang hanya ditentukan dengan prestasi dari hutang pokoknya.

2) Ganti Rugi Khusus

Dalam Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi khusus artinya khusus terhadap

kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata,

khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Komponen kerugian yang terdiri dari:

a) Biaya

b) Rugi

c) Bunga

2. Starting Point dari Ganti Rugi

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi yaitu:

a) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan

kewajibannya.

b) Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan sejak saat

dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur

sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan karena Alasan Force Majeure

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian

yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong dalam

tindakan force majeure.

4. Saat Terjadinya Kerugian

Suatu ganti rugi yang dapat diberikan terhadap kerugian sebagai

berikut:

a) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya;


98


b) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapat

yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugian dapat Diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan

hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya kerugian

tersebut. Artinya, kerugian yang timbul harus diharapkan akan

terjadi, atau patut diduga akan terjadi dugaan mana sudah ada pada

saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Dari segi yuridis, konsep gantu rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua)

bidang hukum, yaitu:

1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak, dan

2) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang,

termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Pengganti kerugian berdasar wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243

KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata dan perbuatannya yang

melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

3.7.2. Konsep Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya ganti rugi akibat perbuatan

melawan hukum. Namun, jika membaca Pasal 1365 KUHPerdata, tidak secara

lengkap mengatur mengenai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan

hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan

secara analogis menggunakan peraturan ganti-rugi akibat wanprestasi dalam Pasal

1243-1252 KUHPerdata.182

182 Marian Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal.148.


99


Pitlo menegaskan, biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena

perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal

1243 KUHPerdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243

KUHPerdata tersebut secara analogis.183

Sehubungan dengan itu ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250

KUHPerdata tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum, karena:

1. Pasal 1247 KUHPerdata mengenai ”perbuatan perikatan” yang berarti,

perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan

melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari

persetujuan.184

2. Pasal 1250 KUHPerdata membebankan pembayaran bunga atas

penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi kelambatan

pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan

melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya

pembayaran uang, sedangkan yang dialami karena perbuatan melawan

hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran yang

tepat pada waktunya.185

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum

adalah :186

183 A. Pitlo, Het Verbintenessenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 19520), hal. 226, dikutip oleh Rosa Agustina, hal. 52.

184 Pasal 1247 KUHPerdata berbunyi : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya,

rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

185 Pasal 1250 KUHPerdata berbunyi : “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata

berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang- undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”



100


1. Ganti rugi berbentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, barangsiapa melakukan

perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia harus

mengganti kerugian tersebut. Yang dimaksud oleh undang-undang

adalah bahwa kerugian tersebut dibayar dengan uang.

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan

semula

Dikembalikan ke keadaan semula dapat juga terjadi dengan

dikembalikan ke keadaan sebenarnya. Keadaan ini lebih alamiah dari

pada penggantian uang yang hanya berupa ekuivalen.

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.

4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Sementara ada ahli hukum yang berpendapat bahwa bentuk ganti rugi

terhadap perbuatan melawan hukum ada 3 (tiga), yaitu:187

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum

yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan

tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Maka, kepada

korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa

keadilan tanpa menghitung berapa besarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran korban atas dan sebesar

kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu

perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini dapat pula disebut ganti rugi

aktual. Contohnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh

korban, kehilangan keuntungan, sakit dan penderitaan, termasuk

penderitaan mental.

134-135. 187 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Op. Cit., hal.


101

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. VIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1371 ayat (2).


3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (punitive damages) adalah suatu ganti rugi

dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya

karena biasanya ganti rugi ini diterapkan terhadap kasus-kasus

kesengajaan yang berat. Contohnya, diterapkan terhadap penganiayaan

berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Besarnya jumlah ganti

rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku.

adalah:

Yang dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);

2. Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil, yaitu

mengurangi kenikmatan atas sesuatu;

3. Menyalahgunakan hak orang menggunakan barang miliknya sendiri

tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

Sebenarnya penilaian terhadap besarnya ganti kerugian tersebut tergantung

pada kebijaksanaan hakim. Memang, Pasal 1365 KUHPerdata menentukan

kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun

tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberika sedikit pedoman untuk itu

dengan menyatakan :

”Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan

kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.”188

188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.


102


Kemudian pedoman selanjutnya dapat ditemukan dalam Pasal 1372 ayat

(2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

”Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan

kedua belah pihak, dan pada keadaan.”189

Oleh karena itu, di sini hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan

berapa pantas atau sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat

menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Mahkamah Agung Indonesia dalam putusannya R. Soegijono v. Walikota

Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei

1970, memuat pertimbangan sebagai berikut:

”meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aeque et bono).”

Dengan demikian hakim berwenang untuk menentukan berapa

sepantasnya harus dibayar ganti kerugiannya, sekalipun penggugat menuntut ganti

kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

3.8. Beban Pembuktian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hal beban pembuktian, prinsip yang dianut oleh Pasal 1365

KUHPerdata adalah ’liability based on fault,’ dimana beban pembuktian terdapat

pada korban atau penderita. Prinsip ’liability based on fault’ ini sejalan dengan

Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan

bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun

189 Ibid, Pasal 1372 ayat (2).


103


membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.190

Dengan berkembangnya industri yang makin menghasilkan resiko yang bertambah besar dan semakin rumitnya hubungan sebab-akibat maka teori hukum

telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep resiko.191

Konsep tanggung jawab mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban

mutlak yang dihubungkan dengan kewajiban kerusakan yang ditimbulkan. Salah

satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak ada persyaratan tentang perlu

adanya kesalahan.

Namun terdapat pula peraturan perundang-undangan yang memberikan

koreksi terhadap Pasal 1365 KUHPerdata yang dianggap tidak memenuhi rasa

keadilan terhadap masyarakat seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang menggunakan pembuktian terbalik dimana apabila dalam perkara

lingkungan dan perkara perlindungan konsumen diterapkan prinsip beban

pembuktian kesalahan ada pada korban, maka keadilan tidak akan tercapai karena

biaya untuk membuktikan adanya pencemaran lingkungan atau adanya perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tidaklah sedikit, biaya tersebut

tidak mungkin dipikul oleh masyarakat kecil sebagai korban.

Hingga kini prinsip tanggung jawab mutlak dalam Pasal 1365

KUHPerdata tersebut masih schuldaansprakelijkheid. Strict Liability hanya

diterapkan khusus dalam Pasal-Pasal tertentu misalnya antara lain Pasal 1367

KUHPerdata yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan

melawan hukum yang dilakukan orang lain. Misalnya, tanggung jawab orang tua/


191 Sri Setianingsih Suwardi, Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus, Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum, BPHN, 1996-1997, dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, hal. 54.


104


wali terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, majika-majikan terhadap

bawahan mereka, guru dan kepala tukang bertanggungjawab terhadap murid-

murid dan tukang-tukang mereka.192

192 Paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 199.


BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN BANK PERMATA MENGENAI

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI

PIUTANG ANTARA PT SILVER TOUCH DENGAN BPPN

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007)

4.1. Posisi Kasus

4.1.1. Para Pihak

PT SILVER TOUCH GROUP LIMITED, sebuah badan hukum yang

didirikan menurut hukum BRITISH VIRGIN ISLAND dalam hal ini memberi

kuasa kepada: YONGGA HUTASOIT, SH. dan PITTOR SITUMEANG, SH.

Advokat pada Kantor Hukum Yongga Hutasoit, SH. dan Rekan, berkantor di

Jalan Palem Indah Blok R No. 3 Pondok Kelapa, Jakarta Timur; Pemohon Kasasi

dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

BANK PERMATA, Tbk. berkedudukan di Gedung Bank Permata eks

Bank Bali Lt. 23 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan; Termohon

Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN (TP.

BPPN), berkedudukan di Gedung Danamon Actua Life (Tower B) Lt. 31 Jalan

Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan; Para Turut Termohon Kasasi

dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding.

CV WIRA MUSTIKA INDAH, SOESANTO LEO dan TANSRI

BENUI, beralamat di Jalan A.M. Sangaji No. 2C, Jakarta Pusat; Para Turut

Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding.



106


4.1.2. Duduk Perkara

Perkara bermula dari PT Silver Touch (Penggugat) yang membeli dengan

itikad baik atas dasar kredit dari CV Wira Mustika Indah, Soesanto Leo dan

Tansri Benui (Turut Tergugat II), yang dijual oleh Pemerintah Republik Indonesia

melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (Turut Tergugat I) dengan

Program Penjualan Aset Kredit VI (“PPAK IV”), sebagaimana yang tertuang

dalam Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 25 Februari 2004 dan Perubahan Atas

Perjanjian Jual Beli Piutang No. SP.005/PPAK VI/BPPN/0404, tanggal 7 April

2004 dan Perjanjian Pengalihan Piutang dan Akta Cessie Nomor 23 tanggal 25

Februari 2004 (yang dalam gugatan tersebut disebut dengan istilah “Perjanjian

Jual Beli Piutang dan Akta Cessie)”;

Aset Kredit yang dibeli oleh PT Silver Touch (Penggugat) dari Badan

Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (Turut Tergugat I) adalah aset kredit

berupa semua hak tagih/piutang, termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku

agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan,

hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan

pribadi, jaminan perusahaan yang berasal dari beberapa Bank-Bank Nasional yang

diikutsertakan dalam ’Program Penyehatan Perbankan Nasional’ yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dan sekarang bernama menjadi Tim Pemberesan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (TP BPPN).

Objek dalam perkara ini adalah aset kredit yang berasal dari kredit

sindikasi 13 Bank-Bank (Bank asal) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit

antara Bank-Bank Pemberi Kredit dalam sindikasi/Bank asal termasuk Tergugat,

dan perjanjian kredit serta perjanjian jaminan antara Tergugat bersama-sama

Bank-Bank peserta sindikasi kredit lainnya dengan Turut Tergugat II selaku

debitur.


107


Diikutsertakannya Tergugat

Dalam Program Penyehatan Perbankan Nasional

Sehubungan dengan diikutsertakan Tergugat dalam Program Penyehatan

Perbankan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia

melalui Turut Tergugat I, semua akibat-akibat hukum dari semua perjanjian

tersebut pada butir 2 huruf a, b, c, d dan e dalam gugatan ini telah beralih secara

sah dan demi hukum dari Tergugat kepada Turut Tergugat I, termasuk dan tidak

terkecuali hak-haknya selaku kreditur, hak tagih/piutang, hak-hak selaku agen

fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-

hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi,

jaminan perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang

antara Tergugat bersama-sama dengan Bank-Bank peserta kredit sindikasi lainnya

(Bank-Bank asal) dengan Turut Tergugat I.

Oleh karena semua hak Tergugat selaku kreditur termasuk dan tidak

terkecuali hak tagih/piutang berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen

jaminan, hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang

diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, hak atas jaminan pribadi, hak

atas jaminan perusahaan telah beralih kepada Turut Tergugat I kemudian beralih

kepada Penggugat berdasarkan perjanjian jual beli piutang dan akta Cessie, maka

Tergugat tidak berhak lagi untuk menagih kepada Turut Tergugat II selaku

kreditur baik untuk sebagian atau seluruh hutang termasuk tidak berhak lagi untuk

tetap menyimpan barang-barang jaminan.

Barang-Barang Jaminan Ditangan Yang Tidak Berhak

Setelah Penggugat menandatangani perjanjian jual beli piutang dan akta

Cessie, ternyata dokumen barang jaminan tersebut di atas tidak dapat diserahkan

oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat, karena ternyata masih disimpan dan

dikuasai oleh Tergugat;


108


Meskipun Tergugat telah disurati oleh Penggugat, dan juga pernah

mengadakan pertemuan tanggal 30 April 2004 di Kantor Tergugat, Tergugat tetap

bersikeras untuk menyimpan dokumen jaminan tersebut, dan tidak menghormati

hak-hak Penggugat yang memperolehnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang

dan Akta Cessie dari Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas, Penggugat

merasa sangat dirugikan oleh perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut;

Hal yang telah merugikan Penggugat, ternyata Tergugat masih melakukan

perhitungan utang dan penagihan kepada Turut Tergugat II, meskipun kedudukan

semua kreditur yang berasal dari perjanjian kredit baik antara peserta kredit

sidikasi, maupun perjanjian kredit dan jaminan antara bank-bank asal termasuk

Tergugat dengan Turut Tergugat II telah beralih demi hukum kepada Turut

Tergugat I berkaitan dengan program penyehatan perbankan nasional dan

kemudian beralih kepada Penggugat. Lebih jauh lagi, Tergugat masih melakukan

penagihan seperti mendaftarkan tagihan dalam kepailitan Turut Tergugat II untuk

jumlah Rp 6.984.963.579,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta

sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Ketidakpastian Hukum Bagi PT Silver Touch

Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie dengan BPPN

Perbuatan Tergugat tersebut sangat menimbulkan ketidakpastian hukum

bagi Penggugat, karena sebelum aset kredit yang menjadi objek perkara ini dapat

dijual oleh Turut Tergugat I selaku otoritas yang paling berwenang untuk

menjualnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada

Penggugat, antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I telah membuat

perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal

13 Februari 2004;

Sesuai keterangan Turut Tergugat I dalam perjanjian perdamaian tersebut,

maka jelaslah Tergugat telah menyerahkan semua tagihan/piutang berikut semua

jaminan-jaminannya yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi dalam perkara


109


ini kepada Turut Tergugat I sehubungan dengan program penyehatan perbankan

nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Tergugat yang masih melakukan penagihan terhadap Turut

Tergugat II merupakan hal yang berlawanan dengan hukum, karena Tergugat

sesungguhnya telah menyerahkan dan melepaskan semua hak tagih/piutang

berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak

preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat,

hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan, yang berkaitan dengan

kredit sindikasi kepada Turut Tergugat II berkaitan dengan program penyehatan

perbankan nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih

dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan Penggugat;

3. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari

Tergugat, dan bank-bank peserta kredit sindikasi kepada Turut Tergugat

I, tersebut berikut ini:

3. (1) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/

0600, tanggal 21 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express dibuat

di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH.

Notaris di Jakarta, nomor 454/2000 tanggal 21 Juni 2000, berikut

segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau

penggantinya dari waktu ke waktu;


0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di

bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris


110


di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001, berikut segala

lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau


3. (3) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-182/

BPPN/0600, tanggal 30 Juni 2000, oleh dan antara Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia

dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,

SH. Notaris di Jakarta, nomor 470/2000 tanggal 30 Juni 2000,

berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan

dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3. (4) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-67/BPPN/ 0600,

tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional dibuat di bawah

tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta,

nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran,

perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari

waktu ke waktu;



Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di


di Jakarta, nomor 433/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala





Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang dibuat di bawah

tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di

Jakarta, nomor 389/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala




111




Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia dibuat di bawah

tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di

Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala



3. (8) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September

2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan,

dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor

1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala lampiran,


waktu ke waktu;



Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa dibuat di


di Jakarta, nomor 417/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala





Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat di bawah

tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta,

nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran,


waktu ke waktu;

3.(11) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/ 0600,


Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di bawah tangan,

dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta,


112


nomor 373/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran,


waktu ke waktu;

3.(12) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-107/BPPN/


Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada Artanugroho


SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut



3.(13) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/ BPPN/

0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesia


SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001 tanggal 2 Mei 2001, berikut



4. Menyatakan semua akibat-akibat hukum dari perjanjian tersebut

berikut di bawah ini telah beralih demi hukum kepada Penggugat:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

4. (1) Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian

Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan

James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

4. (2) Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang

dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20 November 1995,

dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

4. (3) Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan

Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128, tanggal 18 Agustus

1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di

Jakarta;


113


4. (4) Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22 Agustus

1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di

Jakarta;

4. (5) Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat

di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

4. (6) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang PT

Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James

Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

4. (7) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur

No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman

Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

4. (8) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang

Debitur No. 101, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James

Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta; Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.

536 K/Pdt/2007

4. (9) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur

No. 100, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman


4. (10) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22

Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Notaris di Jakarta;

4. (13) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No.

103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman



114


4. (14) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No.

104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman


4. (15) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT



4.(16) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal 11

Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;

4.(17) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember


Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Jakarta;


115




Notaris di Jakarta;



Jakarta;



Notaris di Jakarta;

4.(27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus 1995,

dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Jakarta;

4.(34) Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus


Jakarta;


116


4.(35) Sertifikat Hak Tanggungan No. 458/1996, tanggal 21 Oktober 1996

senilai Rp 618.500.000,-;


senilai Rp 3.120.000.000,-;


senilai Rp 1.296.000.000;

5. Menyatakan semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali hak-

hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak

hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat, hak

gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari bank-bank asal

peserta kredit sindikasi termasuk dari Tergugat yang timbul dari

perjanjian kredit tersebut dan tercantum pada amar ke 4 di atas telah

beralih kepada Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen, agen

jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan semua

barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang

terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut

dan tercantum pada amar ke 4 di atas;

7. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk

melakukan perhitungan dan penagihan utang kepada Turut Tergugat II

dalam bentuk apapun;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut di

bawah ini kepada Penggugat, yaitu:

8. (1) Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m2, menurut

Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama

Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;

8. (2) Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur seluas 4.886 m2, Gambar

Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5226/1982, atas nama Tanti

Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

8. (3) Sertifikat Hak Milik No. 29/Cakung Timur seluas 4.853 m2, menurut

Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama


117


Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya,

Jakarta Timur;


Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas nama Tansri

Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;







8. (7) Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m2, Gambar


Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;



Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;

8. (9) Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m2,

Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas

nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;


Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas nama Tansri


8. (11) Sertifikat Hak Milik No. 144/Cakung Timur seluas 3.465 m2,


Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;




118


Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya,

Jakarta Timur;



Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;


Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 2/52/1980, atas nama

Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;




Timur;




Timur;




Timur;




Jakarta Timur;

8. (19) Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung

Barat) seluas 3.930 m2, Gambar Situasi tanggal 1 September 1975,

No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, terletak di Jalan Cakung

Cilincing Raya, Jakarta Timur;

8. (20) Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung

Barat) seluas 2.370 m2, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No.


119


3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung

Cilincing Raya, Jakarta Timur; Hal. 26 dari 26 hal.Put.No. 536

K/Pdt/2007;

8. (21) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277 m2,

menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No. 57/1992,atas

nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2 Jakarta Pusat;

8. (22) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580 m2,

menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/ 1994,

atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8, 10,

Jakarta Pusat;

8. (23) Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m2,

menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994,

atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta

Pusat;

8. (24) Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m2, Gambar Situasi

tanggal 25 Oktober 1990, No. 2698/1990, atas nama Tansri Benui,

terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;










8. (28) Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m2, Gambar


Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;

8. (29) Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m2,

Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas nama

Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;


120


9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada

Penggugat dengan perhitungan rinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Kerugian atas harga pembelian aset kredit dari Turut Tergugat I yang

berkaitan dengan tagihan yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi

yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti setoran, sebesar berikut ini:

a.1. dalam mata uang rupiah Rp 5.750.465.446,- (lima milyar tujuh

ratus lima puluh juta rupiah empat ratus enam puluh lima ribu

empat ratus empat puluh enam rupiah);

a.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US$ 962.111,- (sembilan

ratus ribu enam puluh dua ribu seratus sebelas dollar Amerika

Serikat);

a.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing $ (SGD) 4.652,- (empat

ribu enam ratus lima puluh dua dollar Singapura);

b. Ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat

berupa bunga menurut Undang-Undang jo. Lembaran Negara 1848 No.

22 jo. Pasal 1767 KUHPerdata sebesar 6% tiap-tiap tahunnya yang

dihitung dari harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a butir ke

12 gugatan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh

Tergugat;

c. Ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat

berupa bunga berdasarkan kepatutan dan situasi perkembangan

perekonomian saat ini sebesar 2% tiap-tiap bulannya yang dihitung dari

harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a ke 9 putusan ini yang

dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh Tergugat;

d. Ganti kerugian karena hilangnya keuntungan dari pembelian aset kredit

dalam gugatan ini akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat

memperoleh hak-haknya selaku kreditur preferan, dan pada akhirnya

tidak dapat menagih kepada Turut Tergugat II selaku debitur dan

akhirnya pembelian aset tersebut menjadi sia-sia. Kerugian ini


121


diperhitungkan berdasarkan nilai hak tagih/ piutang Penggugat kepada

Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi tersebut

seharusnya sudah dapat ditagih:

d.1. dalam mata uang rupiah Rp 59.964.534.003,- (lima puluh

sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus tiga

puluh empat ribu tiga rupiah);

d.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US$ 10.032.673,-

(sepuluh juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga

dollar Amerika Serikat);

d.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing $ (SGD) 48.510,- (empat

delapan ribu lima ratus sepuluh dollar Singapura);

e. Ganti kerugian karena harus membayar kuasa hukum dalam perkara ini

sampai memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang dapat dieksekusi

sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil akibat tertahannya hak tagih Penggugat terhadap

Turut Tergugat II yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat dan yang

juga mempengaruhi nama baik Penggugat selaku pembeli aset kredit

yang beritikad baik yang diperhitungkan oleh Penggugat sebesar Rp

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

ada upaya hukum banding, kasasi, bantahan dan atau perlawanan, serta

upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan

pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan

patuh terhadap putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;


122


Dalam jawabannya Tergugat menyangkal/menolak dengan mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan salah pihak (eror in persona)

a. Bahwa pada surat gugatan Penggugat secara tegas menyatakan telah

melakukan hubungan hukum hanya dengan Turut Tergugat I yaitu

dengan melakukan perjanjian jual beli piutang dan perjanjian pengalihan

piutang (cessie) dengan Turut Tergugat I atas hutang kredit sindikasi

Turut Tergugat II.

b. Bahwa dengan demikian adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah

apabila gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat

I sebagai pihak yang tidak melakukan prestasi dari perjanjian jual beli

yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I, oleh

karenanya tidak tepat atau salah alamat.

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat atau

salah alamat terhadap pihak yang digugat, maka dengan demikian secara

yuridis gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

memeriksa dan memutuskan perkara ini.

2. Gugatan kurang pihak (exceptio pluratium litis consortium)

Notaris

a. Bahwa dalam point 1 gugatannya, secara tegas Penggugat menyebutkan

pihak Notaris Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. (untuk selanjutnya

disebut “Notaris”) yang membuat Perjanjian Pengadilan Piutang/Akta

Cessie No. 23 tanggal 25 Februari 2004 (untuk selanjutnya disebut

“Perjanjian Jual Beli Hutang dan Akta Cessie’).

b. Bahwa secara yuridis adalah tidak benar Penggugat tidak memasukkan

Notaris Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH sebagai salah satu pihak

dalam gugatan, sementara yang menjadi landasan gugatan Penggugat

kepada Tergugat adalah surat perjanjian jual beli a quo yang dibuat di

hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH.

Kurator


123


a. Bahwa selain itu juga adalah hal yang sangat tidak logis dan tidak adil

jika Penggugat juga tidak melibatkan atau memasukkan pihak Kurator

Achmad Subarkah sebagai salah satu pihak dalam gugatan, sementara

yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat

adalah merupakan obyek sengketa yang berkaitan dengan harta kekayaan

dalam perkara kepailitan nomor 01/Pailit/2003/PN.Niaga.JKT.PST. yang

nota bene menjadi wewenang pihak Kurator.

Bank-Bank Peserta Kredit Sindikasi

a. Bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya telah menyebutkan

atau menyinggung pihak bank-bank peserta kredit sindikasi seperti PT

Bank Lippo, PT Bank Tiara, PT Bank Umum Nasional, PT Bank

Dharmala, PT Bank Central Dagang, PT Bank Umum Servitia, PT Bank

Sahid Gajah Perkasa, PT Bank Surya, PT Bank Danahutama, PT Bank

Sembada Arthanugroho dan PT Bank Danamon, dan dalam bagian

petitumnya mohon untuk disahkan perjanjian-perjanjian yang telah

dibuat dengan bank-bank tersebut, namun terhadap bank-bank peserta

sindikasi tersebut, Penggugat tidak menariknya sebagai pihak dalam

perkara ini.

Bahwa oleh karena dengan tidak ditariknya Notaris, Kurator dan atau

Bank-Bank Peserta Kredit Sindikasi sebagai salah satu pihak dalam

perkara perdata a quo mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh

Penggugat menjadi kurang pihak dan atas hal demikian tersebut secara

yuridis gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

sebagaimana diatur dalam ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI

tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/Sip/1972 dan tanggal 23 Maret

1982 No. 2438 K/Sip/1980, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai

berikut: “Gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena tidak semua

ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini”.

3. Gugatan Kabur (Exceptio obscurum libellium)

Alamat kuasa dan prinsipal tidak jelas


124


a. Bahwa pada bagian persona stand in judicio dalam surat gugatannya

Penggugat tidak menyebutkan alamat Penggugat dan prinsipal dengan

jelas. Hal ini membuat surat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak

jelas serta membingungkan.

Posita Gugatan Tidak Jelas

a. Bahwa pada point 10 dan 11 surat gugatannya disebutkan perbuatan

Tergugat yang masih melakukan penagihan terhadap Turut Tergugat II

merupakan hal yang berlawanan dengan hukum sehingga hal tersebut

sangat merugikan Penggugat. Dalil gugatan seperti ini tidak jelas, kabur

dan membingungkan, karena Penggugat tidak menjelaskan kerugian apa

dimaksud dan bagaimana hubungan sebab akibat dari kerugian yang

diderita Penggugat atas tagihan Tergugat kepada Turut Tergugat II.

b. Bahwa selain itu juga dalil gugatan Penggugat di atas tersebut

senyatanya tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat bukan

kuasa dari Turut Tergugat II yang dibuktikan dengan tidak adanya surat

kuasa khusus dari Turut Tergugat II, namun sekonyong-konyong

Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk menghentikan

penagihan kepada Turut Tergugat II. Sehingga dengan demikian adalah

fakta hukum apabila Penggugat telah menuntut sesuatu hal di luar

kewenangannya dan telah melakukan intervensi hukum kepada Turut

Tergugat II dala kapasitasnya selaku subyek hukum yang independen.

Duplikat

a. Bahwa pada point 7 petitum surat gugatannya, telah dimohonkan oleh

Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan

Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan

perhitungan dan penagihan utang kepada Turut Tergugat II dalam bentuk

apapun.

b. Bahwa kemudian pada bagian provisi, Penggugat juga telah memohon

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Tergugat

untuk menghentikan segala upaya penagihan dan penghitungan utang

dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat II.


125


c. Bahwa dengan demikian telah terjadi duplikat permohonan penghentian

penagihan utang kepada pihak yang sama, sehingga hal tersebut menurut

Tergugat membuat tidak jelas materi dalil gugatan Penggugat serta

membingungkan.

d. Bahwa pendasarannya permohonan provisi hanya ditujukan untuk hal-

hal yang di luar pokok perkara, sedangkan permohonan penghentian

penagihan kepada Turut Tergugat II sudah masuk pada pokok perkara,

karena permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat itu seharusnya

ditolak, hal mana telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah mengambil putusan, yakni putusan No. 160/Pdt.G/2004/ PN.JKT.PST

tertanggal 31 Mei 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

yang merugikan Penggugat;


(Cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Turut Tergugat

I) kepada Penggugat;


Tergugat dan Bank-Bank peserta kredit sindikasi kepada Turut

Tergugat I tersebut sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/


Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express






126



0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di

bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH.

Notaris di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001,





Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia dibuat di







Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional

dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH.

Notaris di Jakarta, nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut





Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di







Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang



127







Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia





8. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September

2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan,

dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor

1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala





Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa







Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat

di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di

Jakarta, nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala




128


11.Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/


Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di



segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/ atau




Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada

Artanugroho dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal

Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8

Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun

perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

13. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/

BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank

Danamon Indonesia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh

Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001

tanggal 2 Mei 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan

maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

5. Menyatakan semua akibat hukum perjanjian kredit/perjanjian pokok

dan perjanjian jaminan demi hukum beralih kepada Penggugat sebagai

berikut:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

1. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian

Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan


2. Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan

Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20

November 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;


129


3. Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan

Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128,

tanggal 18 Agustus 1997, dibuat di hadapan Misahardi

Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;

4. Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22


Notaris di Jakarta;

5. Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995,

dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di

Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

6. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang

PT Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan


7. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin

Debitur No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan


8. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang



9. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin



10. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22


Notaris di Jakarta;



Notaris di Jakarta;



Notaris di Jakarta;


130


13. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur

No. 103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James


14. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur

No. 104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James


15. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT



16. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal

11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,

SH. Notaris di Jakarta;

17. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11


Notaris di Jakarta;






Notaris di Jakarta;



SH. Notaris di Jakarta; Hal. 46 dari 46 hal.Put.No. 536

K/Pdt/2007



Notaris di Jakarta;





131




Notaris di Jakarta;






Notaris di Jakarta;


22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,


27. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus


Jakarta;




29. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11 Desember


Jakarta;






Jakarta;



SH. Notaris di Jakarta; Hal. 47 dari 47 hal.Put.No. 536

K/Pdt/2007


132




Jakarta;

34. Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus


Jakarta;

35. Sertifikat Hak Tanggungan No. 458/1996, tanggal 21 Oktober

1996 senilai Rp 618.500.000,- (enam ratus delapan belas juta

lima ratus ribu rupiah);


1996 senilai Rp 3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh

juta rupiah);


1996 senilai Rp 1.296.000.000;

6. Menyatakan semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali

hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak

preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan

yang melekat, hak gadai, hak fidusia, jaminan pribadi, jaminan

perusahaan dari Bank-Bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari

Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut beralih kepada

Penggugat;

7. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen agen

jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan semua

barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang

terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut;

8. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang melakukan

perhitungan dan penagihan hutang kepada Turut Tergugat II dalam

bentuk apapun;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut

di bawah ini kepada Penggugat yakni:

1. Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m2,

menurut Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/1982,


133


atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing

Raya, Jakarta Timur; Hal. 48 dari 48 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007




Timur;


menurut Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982,

atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung



Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas

nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya,

Jakarta Timur;




Jakarta Timur;




Jakarta Timur;

7. Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m2, Gambar


Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;

8. Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat seluas 4.920 m2, Gambar


Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta

Timur;

9. Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m2,

Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas


134



Jakarta Timur;

10. Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat seluas 1.375 m2,

Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas


Jakarta Timur; Hal. 49 dari 49 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Julia Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya,

Jakarta Timur;




Jakarta Timur;




Timur;




Timur;




Timur;




Timur;




135



Timur;




Jakarta Timur;

19. Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung

Barat) seluas 3.930 m2, Gambar Situasi tanggal 1 September 1975,

No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, Benui, terletak di Jalan

Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

20. Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung

Barat) seluas 2.370 m2, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No.

3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung


21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277

m2, menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No.

57/1992,atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2

Jakarta Pusat;

22. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580

m2, menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/

1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8,

10, Jakarta Pusat;

23.Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m2,

menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994,

atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta

Pusat;

24. Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m2, Gambar Situasi







136








28. Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m2, Gambar


Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;

29. Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m2,

Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas nama

Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya

sebesar Rp 1.272.480.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta

empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sejak

putusan ini mempunyai kekuatan tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk

patuh terhadap putusan ini;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Tergugat

dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 77/PDT/2006/PT.DKI. tanggal 17

Mei 2006 dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal

31 Mei 2005 No. 160/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut

dengan perbaikan, yang amarnya berbunyi sama seperti amar putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat kecuali untuk amar putusan No. 8 dan No. 10 putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihilangkan atau tidak dijadikan sebagai amar

putusan.


137


Memori Kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam

memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi melanggar tertib Hukum Acara

karena dalam halaman 18 putusan tersebut, Majelis telah membatalkan

amar putusan No. 8 dan No. 10 putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, akan tetapi dalam bagian mengadili, putusan Pengadilan Tinggi

yang berbunyi: “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 31 Mei 2005 No. 160/PDT.G/2004/ PN.JKT.PST. yang

dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan yang amar

selengkapnya sebagai berikut ........dst.”;

Bahwa seharusnya apabila Pengadilan Tinggi membatalkan sebagian

amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya terlebih

dahulu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

seterusnya mengadili sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan

Tinggi salah menerapan hukum acara;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menyetujui

pertimbangan Pengadilan Tinggi yang tidak mengabulkan ganti rugi

Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana pertimbangan Pengadilan

Tinggi halaman 17 butir terakhir yang berbunyi: “Menimbang bahwa

demikian itu pula tuntutan Pembanding/Penggugat agar Terbanding/

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan imateril

kepada Pembanding/Penggugat yang dikabulkan Majelis Hakim

tingkat pertama sebesar Rp 1.272.480.000, karena Terbanding/

Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen

jaminan kepada Pembanding/Penggugat, maka tuntutan

Pembanding/Penggugat demikian itupun berlebihan”;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut salah menerapkan hukum,

karena sudah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat menyimpan dan

menguasai secara tidak sah dokumen-dokumen milik Pemohon


138


Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengalami

kerugian karena Pemohon Kasasi/Penggugat sejak tahun 2004 sampai

dengan sekarang tidak dapat menikmati dan menggunakan aset-aset

jaminan yang telah dibelinya tersebut karena dokumen-dokumen aset

tersebut tetap dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga

Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian sebesar

sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan;

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Tiap-tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena ke-

salahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa Dr. Rosa Agustina dalam bukunya perbuatan melawan hukum,

Jakarta Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI 2003 halaman 57

menyebutkan: “Sebagai ketentuan umum sekiranya dapat digunakan

kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian

adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin kepada keadaan

sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum”;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang dengan sengaja

tidak mau menyerahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dokumen-

dokumen aset yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat,

bahwa patut menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan

kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar

kaidah kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta

sikap hati-hati yang terdapat dalam pergaulan masyarakat terhadap diri

atau barang orang lain, bahwa Pengadilan Tinggi keliru menafsirkan

pemberian ganti kerugian dalam perkara ini dengan mengatakan

apabila Termohon Kasasi telah dihukum mengembalikan dokumen

yang dikuasainya, maka berlebihan apabila kalau dihukum lagi

memberikan ganti kerugian. Bahwa padahal hukuman ganti kerugian

adalah tuntutan keadilan atas kesalahan Termohon Kasasi/Tergugat;

Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juni 1973

No. 558 K/Sip/1971 yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi


139


dan putusan Pengadilan Negeri, yang menghukum Tergugat

memberikan ganti kerugian sekalipun Tergugat telah dihukum untuk

mengganti sebuah Otobis yang terbakar akibat kesalahan Tergugat

(vide buku yurisprudensi Indonesia terbitan Mahkamah Agung tahun

1974 halaman 297-318);

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan

sekarang tidak dapat menikmati dan menggunakan aset yang telah

dibelinya karena Termohon Kasasi/Tergugat menguasai dokumen-

dokumen aset tersebut, padahl apabila Pemohon Kasasi/ Penggugat

memanfaatkan aset yang telah dibelinya tersebut akan mendapatkan

keuntungan, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat patut mendapat

uang ganti rugi hilangnya keuntungan-keuntungan yang diharapkan

(lihat putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan

Pengadilan Tinggi yang menyatakan Tergugat dihukum

mengembalikan haknya Penggugat dan Tergugat harus dihukum pula

mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu hilangnya keuntungan

yang akan diperoleh oleh Penggugat dalam perkara CV Setia

Budi/Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Departemen

Transmigrasi/Tergugat, putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus

1988 No. 3489 K/Pdt/1987, Varia Peradilan No. 73 Oktober 1991

halaman 5);

Bahwa menurut pendapat Hakim Agung Kusumah Atmaja, sebagai

catatan terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember

1987 No. 842 K/Pdt/1986 “Dalam hal perbuatan melawan hukum

hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari

perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak

ada perbuatan melawan hukum”. Sesuai dengan pendapat sebagian

penulis/yurisprudensi ada dua Pasal yang dapat dijadikan pedoman

dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

Pasal 1247 KUHPerdata membayar biaya kerugian dan bunga yang

dapat diduga pada waktu perjanjian terjadi;


140


Pasal 1248 KUHPerdata, membayar biaya kerugian dan bunga hanya

yang merupakan akibat yang langsung dan segera dari tidak

terlaksananya perjanjian dengan catatan bahwa bunga dalam perbuatan

melawan hukum tidak diperhitungkan (vide Buku Yurisprudensi

Indonesia Tahun 1990 jilid 4 Terbitan Mahkamah Agung RI, halaman

99);

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup dipertimbangkan

(onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Pengadilan Tinggi kurang sempurna memberikan pertimbangan

hukum sehingga tidak jelas dasar hukumnya dalam menolak bahwa

tuntutan membayar ganti rugi adalah berlebihan;

Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan Termoon Kasasi/

Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen

jaminan maka tidak perlu lagi ada putusan ganti kerugian;

Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan aspek keadilan di mana

Pemohon Kasasi/Penggugat harus menunggu bertahun-tahun untuk

memperoleh kembali haknya yaitu dokumen-dokumen jaminan tanpa

memperoleh ganti rugi;

Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan tuntutan Pemohon

Kasasi/Penggugat supaya Termohon Kasasi/Tergugat menyerahkan

dokumen-dokumen jaminan tersebut adalah merupakan tuntutan hak,

karena dokumen-dokumen jaminan yang dikuasai oleh Termohon

Kasasi/Tergugat adalah tanpa hak, sedangkan tuntutan ganti rugi

adalah tuntutan keadilan sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan

melanggar hukum Termohon Kasasi/Tergugat, di samping itu supaya

putusan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap siapa saja yang

melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mah-kamah

Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan

judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan


141


Negeri dengan menolak amar No. 8 dan No. 10 telah salah menerapkan

hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah dinyatakan terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar Pasal 1365

KUHPerdata, maka setiap perbuatan melawan hukum yang membawa

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

tersebut in casu jaminan berupa sertifikat yang dimaksud pada butir 4

(1) sampai dengan 4 (32) posita gugatan masih tetap dikuasai oleh

Tergugat, bahkan Tergugat masih tetap melakukan penagihan kepada

Turut Tergugat II tanpa alasan mengingat perjanjian jual beli piutang

(Cessie) adalah sah;

Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SILVER TOUCH

GROUP LIMITED tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

No. 77/PDT/2006/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2006 yang memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pdt.G/2004/ PN.JKT.PST. tanggal 31

Mei 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

dikabulkan, dan Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah maka harus

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Maka, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT Silver

Touch Group Limited harus diterima dengan perbaikan amar putusan Pengadilan

Tinggi Jakarta No. 77/PDT/2006/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2006 yang

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

160/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2005 sehingga amar selengkapnya

seperti yang tertera di bawah ini:


142


Putusan Mahkamah Agung

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SILVER TOUCH

GROUP LIMITED tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 77/PDT/2006/PT.

DKI. tanggal 17 Mei 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No. 160/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2005;

Mahkamah Agung memutuskan amar putusan yang sama seperti yang

diamarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No.

160/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2005.

4.2. Analisis Kasus PT Silver Touch melawan Bank Permata eks Bank Bali

4.2.1. Aspek Perbuatan Melawan Hukum

Penulis akan melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung yang

memutus perkara antara PT Silver Touch dengan Bank Permata eks Bank Bali,

melihat posisi kasus antara PT Silver Touch, sebuah badan hukum yang didirikan

menurut hukum British Virgin Island sebagai Pemohon Kasasi dahulu

Penggugat/Pembanding juga Terbanding melawan Bank Permata sebagai

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding.

Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan Tingkat Tertinggi hakim yang tidak atau bertentangan dengan hukum yang

berlaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.193 Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, Kasasi adalah salah satu tindakan

Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-

Pengadilan lain. Dasar hukum bagi Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh

193 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan), (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 90.


143


Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pokok

Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970.

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung, yakni memutuskan:

a) Permohonan kasasi;

b) Sengketa tentang kewenangan mengadili;

c) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan

atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal ini yang

sering terjadi di dalam praktek. Pengertian “salah menerapkan atau

melanggar hukum” banyak terjadi karena perkembangan hukum

meningkat sedangkan buku-buku terutama buku yurisprudensi masih

jarang diterbitkan;

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan. Contohnya, apabila putusan dijatuhkan dan

surat putusannya tidak dimulai dengan kalimat-kalimat “Demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan

dalam tingkat kasasi akan dibatalkan, karena tidak berwenang atau melampaui

batas wewenang seperti dalam hal salah menerapkan melanggar hukum yang

berlaku.194

Oleh karena itu pemeriksaan kasasi dalam perkara PT Silver Touch,

sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum British Virgin Island sebagai

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding melawan Bank

Permata sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding,

meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian

194 Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hal. 166.


144


daripada putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi.

Artinya, pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk

perkara dan oleh karenanya pemeriksaan kasasi tersebut tidak dianggap sebagai

pemeriksaan tingkat ke 3 (tiga). Dalam pemeriksaan kasasi, perkara tidak menjadi

“mentah” lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjau lagi.

Mahkamah Agung hanya dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan

hukumnya saja, yaitu apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang

dimohonkan kasasi itu “melanggar hukum” atau “tidak melanggar hukum”.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi dalam kasus ini, ada beberapa hal yang

akan penulis analisis, yaitu:

Masalah Perhitungan Utang dan Penagihan / Penguasaan Dokumen Jaminan

dan Penagihan Piutang

Terdapat beberapa permasalahan seputar masalah yang dilakukan Bank

Permata, dalam gugatan yang diajukan oleh PT Silver Touch, yaitu:

a. Penguasaan dokumen surat jaminan yang dilakukan oleh Bank Permata,

bagi PT Silver Touch dianggap telah berlawanan dengan hukum, karena

Tergugat sesungguhnya telah menyerahkan dan melepaskan semua hak

tagih/piutang berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen jaminan

berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang

diistimewakan yang melekat, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi,

jaminan perusahaan, yang berkaitan dengan kredit sindikasi kepada

Turut Tergugat II berkaitan dengan program penyehatan perbankan

nasional, atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie yang

dilakukan antara PT Silver Touch dan BPPN, tanpa mengindahkan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan.

b. Perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang dengan sengaja tidak mau

menyerahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dokumen-dokumen


145


aset yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat, bahwa patut

menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban

hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah

kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap

hati-hati yang terdapat dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau

barang orang lain, bahwa Pengadilan Tinggi keliru menafsirkan

pemberian ganti kerugian dalam perkara ini dengan mengatakan apabila

Termohon Kasasi telah dihukum mengembalikan dokumen yang

dikuasainya, maka berlebihan apabila kalau dihukum lagi memberikan

ganti kerugian.

c. Kemudian Bank Permata juga masih melakukan penagihan utang kepada

Turut Tergugat II, tanpa mengindahkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan

Akta Cessie yang telah dilaksanakan antara BPPN, sebagai Badan

Program Penyehatan Nasional dengan Bank Permata itu sendiri, akibat

kredit macet yang dialami oleh Bank Permata tersebut.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007

Pengertian Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu persetujuan

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu

bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan

sesuatu, dimana dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang

dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.195

hal.7 195 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003),


146


Khusus mengenai penyerahan piutang atas nama sebagai benda tak

bertubuh, diatur dalam Pasal 1459 dan Pasal 613 dan Pasal 584 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli akan selalu diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan

dari benda yang dijualnya itu. Tanpa ada penyerahan hak kepemilikan dari penjual

ke pembeli, perbuatan hukum yang harus dilakukan atas suatu perjanjian jual beli

belum dapat terselesaikan.

Pasal 1459 KUHPerdata yang mengatakan bahwa hak milik atas barang

yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan belum

dilakukan, sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan.

Pengertian Cessie

Pasal 613 KUHPerdata : Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.



Pengertian Piutang

Kemudian juga diatur dalam Pasal 1533 KUHPerdata, yaitu :

” Penjualan seuatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, sepertinya penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.”

Sementara Pasal 1534 KUHPerdata berbunyi :

”Barangsiapa menjual suatu piutag atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserahkannya, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.”

Pasal 1535 KUHPerdata mengatakan :


147


” Ia tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya si berutang, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga pembelian, yang telah diterimanya untuk piutangnya.”

PT Silver Touch juga dapat meminta agar perjanjian jual beli dan

pengalihan piutang dari Tergugat dan bank-bank peserta kredit sindikasi kepada

Turut Tergugat I tersebut dinyatakan sah, karena:

1. Jual beli tersebut telah disepakati terlebih dahulu antara Turut Tergugat I

(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai penjual dan Penggugat

sebagai pembeli dan yang melakukan perjanjian itu cakap menurut

hukum, terhadap suatu tertentu yaitu suatu program pemerintah RI yang

dilakukan dengan perjanjian yang sah oleh Badan Penyehatan Perbankan

Nasional terhadap aset kredit sindikasi dan Bank-Bank (Bank asal)

termasuk Tergugat.

2. Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi dimana

Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas aset kredit yang

dijual oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I

dengan Program penjual aset kredit VI (PPAK VI), maka berdasarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26

Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, pembeli yang telah bertindak

dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan

memang sudah senyatanya dianggap sah.

3. Dengan adanya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Perubahan Jual

Beli Piutang tersebut serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie)

yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku

Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat I) dengan PT Silver

Touch (Penggugat), perjanjian jual beli tersebut sah menurut hukum.

Oleh karena itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa benar telah

terjadi jual beli antara Turut Tergugat I sebagai penjual dan Pengugat sebagai

pembeli, maka perlu dinyatakan bahwa jual beli antara Turut Tergugat I dengan


148


Penggugat adalah sah menurut hukum walaupun dalam amar gugatan Penggugat

tidak dimintakan.

Program Penjualan Aset Kredit (PPAK) VII

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (”Keppres Nomor 15 Tahun 2004”), maka terhitung tanggal 27 Februari

2004, masa tugas BPPN dinyatakan berakhir.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) butir b (1) dari Keppres tersebut

menyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (1)

Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 ayat (2) butir b (1)

Kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan, penangannya dilakukan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Tim Pemberesan tersebut telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim

Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (”Keppres Nomor 16 Tahun

2004”).

Dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 Keppres Nomor 16 Tahun

2004, ditegaskan:

Pasal 1 Dalam rangka penyelesaian pengakhiran tugas Badan Penyehatan

Perbankan Nasional dibentuk Tim Pemberesan BPPN, yang selanjutnya

dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pemberesan.


149


Pasal 3 ayat (1)

Tim Pemberesan diketuai oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4 Tim Pemberesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas untuk: a. penanganan masalah kearsipan; b. penanganan kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan; c. penanganan masalah hukum; d. penanganan administrasi keuangan; e. pendampingan pelaksanaan audit dalam rangka pemberesan BPPN.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Tim Pemberesan dibantu oleh

Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yang salah satunya

adalah : Kelompok Kerja Penanganan Masalah Hukum (Pasal 3 ayat (2) butir d).

Salah satu dari kelompok Kerja Penanganan masalah Hukum adalah bertindak

selaku kuasa Menteri Keuangan untuk beracara di seluruh lembaga peradilan

(Pasal 6 ayat (1) buitr c.2).

Dengan demikian, atas segala penanganan masalah hukum yang berkaitan

dengan gugatan yang ditujukan terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

demi hukum beralih kepada Menteri Keuangan selau Ketua Tim Pemberesan

BPPN, berdasarkan :

- Pasal 17 butir c Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur

Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 (31/12/KEP/BGI/ tanggal 8

Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum.

- Pasal 2 Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor

1/5/KEP.DpG/1999 tanggal 28 Mei 1999 tentang Penyerahan PT Bank

Bali kepada BPPN.

- Pasal 1 Keputusan Ketua BPPN No. SK-1748b/BPPN/0802 tanggal 30

Agustus 2002 tentang Penguasaan Aset dalam Restrukturisasi yang berasal

dari Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi oleh BPPN.

Seluruh hak atas piutang kredit sindikasi dari 13 bank-bank yaitu PT. Bank

Prima Express, PT. Bank Lippo, PT. Bank Tiara Asia, PT. Bank Umum Nasional,

PT. Bank Dharmala, PT. Bank Central Dagang, PT. Bank Umum Servitia, PT.


150


Bank Bali, PT. Bank Sahid Gajah Perkasa, PT. Bank Surya, PT Bank

Danahutama, PT Bank Sembada Artanugroho dan PT Bank Danamon Indonesia

terhadap Turut Tergugat II, telah beralih kepada Turut Tergugat I.

Sejalan dengan proses pengakhiran masa tugas Turut Tergugat I, Turut

Tergugat I selanjutnya mengalihkan seluruh hak atas piutang Turut Tergugat I

terhadap Turut Tergugat II tersebut kepada Penggugat, melalui Program Penjualan

Aset Kredit (PPAK) VII.

Sehubungan dengan pengalihan seluruh hak atas piutang terhadap Turut

Tergugat II, Turut Tergugat I telah menyerahkan seluruh dokumen kredit berikut

dokume-dokumen jaminan yang berkaitan dengan hutang/kewajiban Turut

Tergugat II kepada Penggugat, kecuali beberapa asli dokumen sebagaimana

dinyatakan oleh Penggugat dalam butir 4 gugatannya, yang masih disimpan oleh

Tergugat dalam kapasitasnya selaku Agen Jaminan (security agent) eks. PT Bank

Bali. Dan pada saat pengalihan seluruh hak atas piutang, Penggugat telah

mengetahui dan menerima kenyataan bahwa sebagian dari asli dokumen-dokumen

dimaksud masih disimpan oleh Tergugat.

Pada saat Turut Tergugat I masih berkedudukan selaku Kreditur Mayoritas

(sebelum pengalihan hak atas piutang), Turut Tergugat I pernah mengajukan

permohonan kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen jaminan

atas nama Turut Tergugat II.

Selaku Kreditur Mayoritas, Turut Tergugat I dapat tidak menyetujui atau

memberikan persetujuan kepada Tergugat sebagai pengganti kedudukan PT Bank

Bali selaku Agen Fasilitas maupun Agen Jaminan. Tergugat, dalam hal ini, tidak

diperkenankan mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi tertulis

yang diberikan oleh Kreditur Mayoritas dan wajib melakukan tindakan yang sah

sesuai dengan instruksi tertulis yang diberikan oleh Kreditur Mayoritas.

Selain mengalihkan hak atas piutang terhadap Turut Tergugat II kepada

Penggugat, Turut Tergugat I juga harus mengalihkan seluruh hak dan kewajiban

selaku Kreditur Mayoritas tanpa kecuali, termasuk mengalihkan seluruh dokumen

yang terkait dengan hutang/kewajiban Turut Tergugat II tersebut, kepada

Penggugat selaku Kreditur Mayoritas yang baru.


151


Permohonan penyerahan dokumen belum mendapat tanggapan dari

Tergugat, namun Turut Tergugat I sudah tidak dapat dan/atau tidak memiliki

wewenang lagi untuk menindaklanjuti permohonan penyerahan dokumen tersebut

kepada Tergugat, mengingat hak atas piutang terhadap Turut Tergugat II telah

beralih seluruhnya kepada Penggugat.

Perjanjian Jual Beli Piutang (benda tak bertubuh) dan Akta Cessie

Jual beli adalah perjanjian yang bersifat konsensual, dalam pengertian

bahwa jual beli telah lahir dan mengikat para pihak, yaitu penjual dan pembeli

segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang

dperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Dengan kesepakatan tersebut,

pembeli terikat dengan kewajiban untuk membayar harga pembelian, dan penjual

terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata yang berbunyi :

”Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, dan 616”, dan juga seperti dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.“196

Mengingat objek jual beli yang dilakukan oleh BPPN dan Bank Permata

adalah berupa barang tak bertubuh atau piutang, maka penyerahan atas jual beli

piutang harus dilakukan dengan Cessie sesuai dengan ketentuan Pasal 613

KUHPerdata, yaitu :



196 KUH Perdata, Op.cit., Ps. 1459.


152



Ketentuan Pasal 613 ayat (1) menjelaskan bahwa penyerahan piutang atas

nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta

otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut

dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2)

mengatakan bahwa agar penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur

baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus

diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau

mengakuinya. Piutang atas nama merupakan piutang yang pembayarannya

dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam

hal in kreditur lama. Namun dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan

piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada

kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.197

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata

adalah suatu yuridische levering atau perbuatan hukum pengalihan hak milik

karena dalam sistem KUHPerdata, perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang

bersifat konsensual obligatoir. Artinya baru meletakkan hak dan kewajiban bagi

penjual dan pembeli. Tetapi belum mengalihkan kepemilikan.

Secara yuridis yang dimaksud dengan cessie adalah suatu pengalihan

piutang (atas nama) terhadap debitur (cessus), dari kreditur lama (cedent) kepada

kreditur baru (cessionaris), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni

dengan jalan membuat akta Cessie, baik akta otentik maupun akta bawah tangan,

dan dengan kewajiban pemberitahuan (betekening, notice) kepada debitur, atau

secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur.198

Pengalihan piutang juga diatur dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk

Wetboek diatur dalam buku Afdeling 2 Overdracht van goederen en afstand van

197 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 103.

198 Munir Fuady, Op.cit., hal. 150.


153


beperkte rechten (P.P.C. Haanappel dan Ejan Mackaay, 1990:48-55) dan Buku 6

Titel 2 Afdeling 1 Gevolgen van overgang van vorderingen (P.P.C. Haanappel

dan Ejan Mackaay, 1990:288-292).

Pasal 94 (3.4.2.7) menyebutkan bahwa penyerahan dilakukan dengan akta

penyerahan piutang dan pemberitahuan kepada debitur yang harus membayar

tagihan itu. Pemberitahuan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan piutang atau

pihak yang menerima piutang.

Pasal 142 (6.2.1.1) menyebutkan bahwa kreditur baru kepada siapa tagihan

dialihkan memperoleh hak-hak yang bersifat accessoir seperti hak gadai, hipotik,

penanggungan, privilege, dan hak-hak untuk melakukan eksekusi. Hak-hak yang

bersifat accessoir itu meliputi bunga, denda, dan penyitaan, kecuali hak-hak

tersebut sudah hapus pada saat pengalihan piutang.

Sementara Pasal 143 (6.2.1.2) mengatakan bahwa ketika tagihan sudah

diserahkan, kreditur lama harus memberikan kepada kreditur baru dokumen-

dokumen sebagai alat bukti piutang dan hak-hak accesoir tersebut. Apabila

dokumen-dokumen tersebut masih dibutuhkan oleh kreditur lama maka kreditur

lama hanya berhak membuat copy atas dokumen yang diperlukan atas permintaan

dan biaya kreditur baru.

Kreditur lama juga harus memberikan dokumen titel eksekutorial atau jika

hal tersebut masih diperlukan oleh kreditur lama, maka kreditur lama harus

memberi kesempatan untuk digunakan bagi keperluan eksekusi bagi kreditur baru.

Dalam hal kreditur mengalihkan seluruh tagihannya, kreditur lama harus

menyerahkan barang gadai yang berada dalam kekuasaannya kepada kreditur

baru. Jika tagihan yang dialihkan tersebut dijamin dengan hipotik, kreditur lama

atas permintaan kreditur baru harus memberikan bantuan agar hipotik dapat

didaftarkan atas nama kreditur baru.199

Dengan demikian, akibat pengalihan piutang mengakibatkan hak accesoir

kreditur lama beralih ke kreditur baru. Jadi kreditur lama harus menjamin

pemenuhan kewajiban tersebut, seperti yang disebut pada Pasal 144 (6.2.1.3.)

199 Suharnoko dan Endah Hartati, Op.cit., hal. 105.


154


Dalam hal ini, Bank Permata mempunyai kewajiban menyerahkan dan

mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan berupa dokumen

perjanjian jaminan, kepada BPPN sebagai pembeli.200 Dengan demikian, sudah

sepatutnya perjanjian jual beli piutang dan akta cessie antara PT Silver Touch dan

BPPN dinyatakan sah.

4.2.2 Analisis Perbuatan Melawan Hukum

Untuk mengetahui apakah Bank Permata telah melakukan suatu Perbuatan

Melawan Hukum, maka kita harus melihat apakah perbuatannya tersebut telah

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan

melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu

perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga

menjadi dasar untuk menuntut ganti-rugi. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus terpenuhi.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk

pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur dari Pasal 1365

KUHPerdata tersebut adalah:

1) Adanya suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud tidak hanya perbuatan yang bersifat positif

(aktif) saja, melainkan juga mencakup perbuatan negatif (pasif). Perbuatan positif

adalah perbuatan yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja

dan perbuatan tersebut menimbilkan akibat yang merugikan orang lain.

Sedangkan perbuatan yang negatif adalah dengan tidak melakukan suatu

perbuatan/berdiam diri sedangkan menurut orang tersebut harus melakukan tindak

dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.201

Bank Pemata telah melakukan suatu perbuatan positif (aktif) berupa:

200 R. Subekti, Op.cit., hal. 18.

201 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit., hal. 8.


155


1. Bank Permata masih menyimpan dan menguasai dokumen barang

jaminan setelah Penggugat menandatangani perjanjian jual beli piutang

dan akta Cessie, sehingga Turut Tergugat I tidak dapat menyerahkan

dokumen barang jaminan tersebut kepada Penggugat.

2. Tergugat tetap bersikeras menyimpan dokumen jaminan tersebut dan

tidak menghormati hak-hak Penggugat yang memperolehnya

berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie dari

Pemerintah Republik Indonesia.

3. Tergugat masih melakukan perhitungan utang dan penagihan kepada

Turut Tergugat II, meskipun kedudukan semua kreditur yang berasal dari

perjanjian kredit baik antara peserta kredit sidikasi, maupun perjanjian

kredit dan jaminan antara bank-bank asal termasuk Tergugat dengan

Turut Tergugat II telah beralih demi hukum kepada Turut Tergugat I

berkaitan dengan program penyehatan perbankan nasional dan kemudian

beralih kepada Penggugat; Lebih jauh lagi, Tergugat masih melakukan

penagihan seperti mendaftarkan tagihan dalam kepailitan Turut Tergugat

II untuk jumlah Rp 6.984.963.579,-

4. Tergugat tidak mengindahkan Perjanjian Perdamaian yang dibuat

tanggal 13 Febuari 2004 oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,

dimana mereka sepakat objek perkara dipegang oleh Turut Tergugat I

selaku otoritas yang paling berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah

Republik Indonesia untuk menjualnya kepada Penggugat. Dalam

keterangan perjanjian perdamaian tersebut, sudah jelas Tergugat telah

menyerahkan semua tagihan/piutang berikut semua jaminan-jaminannya

yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi dalam perkara ini kepada

Turut Tergugat I sehubungan dengan program penyehatan perbankan

nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2) Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum semakin luas, sejak putusan hooge

raad tanggal 31 January 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum.202 Pengertian


156


perbuatan melawan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365

KUHPerdata selain perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

hukum sendiri, kesopanan, dan kesusilaan.

Sejak saat itu, peradilan selalu menafsirkan ”melawan hukum” dalam arti

luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila:

a. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain

Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus

yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak

subjektif sebagai berikut :

(1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;

(2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.203

PT Silver Touch berhak atas semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak

terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak

preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat,

hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari bank-bank asal

peserta kredit sindikasi termasuk dari Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit

tersebut.

Di sini, Bank Permata telah melanggar hak subyektif PT Silver Touch

berupa hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak atas semua hak

tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen

jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang

diistimewakan yang melekat, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan

perusahaan dari bank-bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari Tergugat

yang timbul dari perjanjian kredit tersebut.

Oleh karena itu, PT Silver Touch seharusnya adalah satu-satunya kreditur

preferen, agen jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan

202 Rosa Agustina, Op.cit., hal. 13.

203 Ibid, hal. 38.


157


semua barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang terhadap

Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) si pelaku artinya

perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang baik berupa

suatu keharusan atau larangan (Undang-Undang dalam arti Materiil artinya setiap

ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang

berwenang), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.204

Adapun perbuatan Bank yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya

yaitu:

1) Tergugat masih melakukan perhitungan utang dan penagihan kepada








II untuk jumlah Rp 6.984.963.579,-.

2) Perbuatan Tergugat yang masih melakukan penagihan terhadap Turut

Tergugat II merupakan hal yang berlawanan dengan hukum, karena

Tergugat sesungguhnya telah menyerahkan dan melepaskan semua hak

tagih/piutang berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen jaminan

berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang

diistimewakan yang melekat, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi,

jaminan perusahaan, yang berkaitan dengan kredit sindikasi kepada

Turut Tergugat II berkaitan dengan program penyehatan perbankan

nasional.

204 Moegni Djojodirjo, Op.cit., hal. 44.


158


Sehingga, perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai suatu

kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

c. Bertentangan dengan PATIHA (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian)

Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena

menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada

umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan

manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.205 Kaedah ini berlaku sepanjang norma-norma kesusilaan ini oleh pergaulan hidup diterima sebagai

peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.206

1. Penagihan Utang Tergugat terhadap Turut Tergugat II

Hal ini melanggar:

a. Kepatutan

Hal yang telah merugikan Penggugat adalah bahwa Tergugat masih

melakukan perhitungan utang dan penagihan kepada Turut Tergugat II

dan lebih jauh lagi, Tergugat , dimana kepatutan merupakan salah satu

Kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, karena masih melakukan


II untuk jumlah Rp 6.984.963.579. Mengingat kedudukan semua

kreditur yang berasal dari perjanjian kredit baik antara peserta kredit

sidikasi, maupun perjanjian kredit dan jaminan antara bank-bank asal

termasuk Tergugat dengan Turut Tergugat II telah beralih demi hukum

kepada Turut Tergugat I berkaitan dengan program penyehatan

perbankan nasional dan kemudian beralih kepada Penggugat, tindakan

Tergugat sudah jelas bertentangan dengan kepatutan.

2. Ketidakprofesionalan Bank dalam menghormati hak-hak

Penggugat

205 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 7.

206 Moegni Djojodirjo, Op.cit., hal. 44.


159


Hal ini melanggar:

a. Ketelitian dan Kehati-hatian

Bank Permata telah bertindak bertentangan dengan sikap ketelitian dan

kehati-hatian dalam mengambil tindakan dalam pergaulan sesama

anggota masyarakat dan terhadap harta benda orang lain. Dalam perkara

ini Tergugat sangat tidak menghormati hak-hak Penggugat yang

diperolehnya dengan itikad baik dari Pemerintah Republik Indonesia

melalui Turut Tergugat I.

d. Bertentangan Dengan Kepatutan Dalam Masyarakat

Kaedah ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi

penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan

perdamaian, tata tertib atau membuat ”sedap” lalu lintas antar manusia yang

bersifat lahiriah.207 Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan

adalah :

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang

lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.208

Bank Permata telah bertindak bertentangan dengan kepatutan dalam

mengambil tindakan dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dan terhadap

harta benda orang lain. Dalam perkara ini Tergugat sangat tidak menghormati

hak-hak Penggugat yang diperolehnya dengan itikad baik dari Pemerintah

Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I karena telah merugikan Penggugat,

yaitu PT Silver Touch, tanpa kepentingan yang layak.

3) Adanya Kesalahan

207 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya Baku, 1993), hal. 26.

208 Rosa Agustina, Op.cit., hal. 41.


160


Menurut Prof. Mr. L. J. Apeldoorn, kesalahan terjadi apabila pelaku tidak

menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan

tidak mengupayakan kehati-kehatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak

diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi. Ketidakjelasan Pasal 1365

KUHPerdata ini sepertinya dapat terjawab pada Pasal 1366 KUHPerdata yang

menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian

yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

kelalaian atau kurang hati-hatinya.209

Adapun kesalahan yang berbentuk kesengajaan yang telah dilakukan oleh

Bank Permata, yaitu:

1. Tergugat masih menyimpan dan menguasai dokumen barang jaminan

setelah Penggugat menandatangani perjanjian jual beli piutang dan akta

Cessie, sehingga Turut Tergugat I tidak dapat menyerahkan dokumen

barang jaminan tersebut kepada Penggugat.

2. Tergugat tetap bersikeras menyimpan dokumen jaminan tersebut dan

tidak menghormati hak-hak Penggugat yang memperolehnya
















209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1366.


161








4) Adanya Kerugian

Perbuatan yang dilakukan Bank Permata atas Perjanjian Jual Beli Piutang

dan Akta Cessie antara PT Silver Touch Group Limited dengan BPPN yang

menimbulkan kerugian terhadap PT Silver Touch Group Limited. Untuk

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat

berupa:

1. Kerugian materiil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan

keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan

2. Kerugian moril atau immaterial yang bersifat idiil, berupa ketakutan,

penghinaan, rasa sakit, stress, jatuh nama baik dan kehilangan

kesenangan hidup.

Ganti rugi immateriil adalah pemberian sejumlah uang yang tidak dapat

diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan

hakim yang disyaratkan pada jumlah ganti rugi yang sewajarnya. Kewajaran dari

jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti

beratnya beban mental yang dipikul korban, status dan kedudukan dari korban,

situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi

dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang


162


dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis pebuatan melawan hukum, yaitu

apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak.210

Adapun kerugian yang dialami PT Silver Touch akibat perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Bank Permata. Antara lain adalah :

1) Kerugian atas harga pembelian aset kredit dari Turut Tergugat I yang

berkaitan dengan tagihan yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi

yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti setoran, sebesar berikut ini:

a.1. dalam mata uang rupiah Rp 5.750.465.446,- (lima milyar tujuh

ratus lima puluh juta rupiah empat ratus enam puluh lima ribu

empat ratus empat puluh enam rupiah);

a.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US$ 962.111,- (sembilan

ratus ribu enam puluh dua ribu seratus sebelas dollar Amerika

Serikat);

a.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing $ (SGD) 4.652,- (empat

ribu enam ratus lima puluh dua dollar Singapura).

2) Ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat

berupa bunga menurut Undang-Undang jo. Lembaran Negara 1848 No.

22 jo. Pasal 1767 KUHPerdata sebesar 6% tiap-tiap tahunnya yang

dihitung dari harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a butir ke

12 gugatan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh

Tergugat.

3) Kerugian immateriil akibat tertahannya hak tagih Penggugat terhadap

Turut Tergugat II yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat dan yang

juga mempengaruhi nama baik Penggugat selaku pembeli aset kredit

yang beritikad baik yang diperhitungkan oleh Penggugat sebesar Rp

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

210 Ibid, hal. 135.


163


5) Adanya Hubungan Kausal (sebab-akibat) antara Perbuatan yang

Dilakukan dengan Kerugian yang Ditimbulkan

Pasal 1365 KUHPerdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu

dapat disebut sebagai sebab (causa efficiens) dari suatu peristiwa tertentu. Yang

dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan

perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan

sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus

terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dengan hubungan kausal tersebut, si

pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Bank Permata

dengan kerugian yang dialami PT Silver Touch, yaitu:





2. Bank Permata tetap bersikeras menyimpan dokumen jaminan tersebut

dan tidak menghormati hak-hak Penggugat yang memperolehnya















164










Orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum

harus membuktikan bahwa si pelaku telah melanggar suatu norma yang bertujuan

melindungi kepentingan si penderita. Artinya perbuatan melawan hukum bersifat

relative, yakni tidak terhadap setiap orang merupakan perbuatan melawan hukum,

melainkan hanya terhadap orang yang mempunyai kepentingan saja yang

dilindungi oleh norma itu.211

4.2.3. Pertanggungjawaban Perdata

Dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung

dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka Bank Permata dapat dikatakan

telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Bank

Permata harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah

dilakukannya. Oleh karena itu, PT Silver Touch dapat menuntut suatu ganti rugi

terhadap Bank Permata. Tuntutan ganti rugi terhadap Bank Permata dapat berupa :

1. Ganti rugi berbentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, barangsiapa melakukan

perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia harus

mengganti kerugian tersebut. Tentunya yang dimaksud oleh pembentuk

undang-undang adalah bahwa kerugian tersebut dibayar dengan uang.

211 Ibid.


165


2. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.

3. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa pantas atau

sepantasnya harus membayar ganti kerugian tersebut, sekalipun

penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Mahkamah Agung Indonesia dalam putusannya R. Soegijono v.

Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No.

610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain

sebagai berikut:212

”meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakin berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono).”

Sehingga dengan demikian, hakim berwenang untuk menentukan berapa

sepantasnya harus dibayar ganti kerugian tersebut, sekalipun penggugat

menuntut ganti kerugian dalam jumlah jumlah yang tidak pantas.

Selain dapat menuntut ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan oleh Bank Permata, PT Silver Touch juga dapat menuntut bunga seperti

yang diuraikan pada Pasal 1243 KUHPerdata :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Oleh karena itu, dikenakanlah Pasal 1767 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang

212 Chaidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1970), hal. 21.


166


ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. (Bunga menurut undang- undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 : enam persen).

PT Silver Touch juga dapat meminta agar perjanjian jual beli dan

pengalihan piutang dari Tergugat dan bank-bank peserta kredit sindikasi kepada

Turut Tergugat I tersebut dinyatakan sah, karena:

1. Jual beli tersebut telah disepakati terlebih dahulu antara Turut Tergugat I

(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai penjual dan Penggugat

sebagai pembeli dan yang melakukan perjanjian itu cakap menurut

hukum, terhadap suatu tertentu yaitu suatu program pemerintah RI yang

dilakukan dengan perjanjian yang sah oleh Badan Penyehatan Perbankan

Nasional terhadap aset kredit sindikasi dan Bank-Bank (Bank asal)

termasuk Tergugat.

2. Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi dimana

Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas aset kredit yang

dijual oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I

dengan Program penjual aset kredit VI (PPAK VI), maka berdasarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26

Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, pembeli yang telah bertindak

dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan

memang sudah senyatanya danggap sah.

3. Dengan adanya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Perubahan Jual

Beli Piutang tersebut serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie)

yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku

Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat I) dengan PT Silver

Touch (Penggugat), perjanjian jual beli tersebut sah menurut hukum.

Oleh karena itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.


167


Dengan demikian, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa benar

telah terjadi jual beli antara Turut Tergugat I sebagai penjual dan Pengugat

sebagai pembeli, maka perlu dinyatakan bahwa jual beli antara Turut Tergugat I

dengan Penggugat adalah sah menurut hukum walaupun dalam amar gugatan

Penggugat tidak dimintakan.


BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tanggung

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas pemberian

kredit guna memberikan dana untuk setiap bidang usaha masyarakat seperti salah

satunya kredit sindikasi yaitu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur

sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga

keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum,

untuk membiayai satu atau tujuan tertentu milik debitur.

Bank dalam melakukan perjanjian kredit sindikasi dapat dikatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tindakannya menyebabkan

kerugian bagi kepentingan pihak lain dalam hal ini adalah PT Silver Touch,

pembeli piutang atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie dengan Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Terhadap perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan gugatan perdata ke pengadilan oleh

pihak yang merasa dirugikan guna menuntut pemenuhan hak dan atau ganti

kerugian.

Dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kasus ini

adalah Bank Permata yang dapat merugikan pihak lain dan tindakan-tindakan

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perbankan berikut peraturan

pelaksanaannya.



169


Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia, sehubungan

dengan diikutsertakan Bank Permata dalam Program Penyehatan Perbankan

Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui

BPPN, semua akibat-akibat hukum dari semua perjanjian tersebut pada butir 2

huruf a, b, c, d dan e dalam gugatan tersebut telah beralih secara sah dan demi

hukum dari Tergugat kepada Turut Tergugat I, termasuk dan tidak terkecuali hak-

haknya selaku kreditur, hak tagih/piutang, hak-hak selaku agen fasilitas, agen

jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang

diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan

perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang antara

Tergugat bersama-sama dengan Bank-Bank peserta kredit sindikasi lainnya

(Bank-Bank asal) dengan Turut Tergugat I.

Bank Pemata telah melakukan suatu perbuatan berupa:





2. Bank Permata tetap bersikeras menyimpan dokumen jaminan tersebut

dan tidak menghormati hak-hak Penggugat yang memperolehnya













170












Hal-hal di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Bank Permata terhadap PT Silver Touch yang telah membeli piutang-piutang

Bank Permata yang telah masuk ke dalam Program Penyehatan Perbankan

Nasional.

Dengan demikian Bank Permata tersebut dapat dikatakan telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan

hukum pada umumnya. Hukum tidak hanya terdiri dari ketentuan Undang-

Undang atau peraturan tertulis saja, namun juga aturan-aturan tidak tertulis yang

harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat seperti kebiasaan perkreditan bank,

kepatutan, dan ketelitian mengingat perkembangan pemikiran Perbuatan Melawan

Hukum sejak tahun 1919 menjadi semakin luas.

Sehingga dengan demikian walaupun dalam pembuatan perjanjian kredit

sindikasi para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dimana dalam

KUHPerdata kita mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dan perjanjian itu

mengikat para pihak yang membuatnya seperti ketentuan dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdata. Namun, dalam isi perjanjian tersebut juga diatur dalam

KUHPerdata dengan mengaitkan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan

bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat


171


perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dan

ketentuan dalam Pasal 1347 KUHPerdata, yaitu hal-hal yang menurut kebiasaan

dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan

tegas dinyatakan. Jadi asas kebebasan berkontrak tidaklah berlaku mutlak.

5.1.2. Dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung

dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka Bank Permata dapat dikatakan

telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Bank

Permata harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah

dilakukannya. Pembeli piutang atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie

dengan BPPN dapat menuntut suatu ganti rugi terhadap Bank tersebut. Selain

dapat menuntut ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Bank Permata, PT Silver Touch juga dapat menuntut pembatalan perjanjian atas

dasar penyalahgunaan keadaan, sebagai alternatif dari penuntutan ganti rugi

tersebut.

Maka, PT Silver Touch telah berhasil membuktikan bahwa benar telah

terjadi jual beli antara BPPN sebagai penjual dan PT Silver Touch sebagai

pembeli. Maka perlu dinyatakan bahwa jual beli antara BPPN dengan PT Silver

Touch adalah sah menurut hukum walaupun dalam amar gugatan Penggugat tidak

dimintakan. Oleh karena itu Bank Permata telah terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum yang merugikan PT Silver Touch sehingga semua akibat hukum

perjanjian kredit/perjanjian pokok, perjanjian jaminan, semua hak tagih/piutang

termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut

hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang

melekat, hak gadai, hak fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari Bank-

Bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari Bank Permata yang timbul dari

perjanjian kredit tersebut demi hukum beralih kepada PT Silver Touch dan Bank

Permata tidak berhak dan tidak berwenang melakukan perhitungan dan penagihan

hutang kepada CV Wira Mustika Indah, Soesanto Leo dan Tansri Benui dalam

bentuk apapun.


172


5.2. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Melihat adanya kemungkinan bagi suatu Bank untuk melakukan suatu

perbuatan melawan hukum, maka diperlukan suatu perlindungan lebih

ketat terhadap pihak yang berkedudukan sebagai pembeli atas Perjanjian

Jual Beli Piutang dan Akta Cessie.


173


DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdul Hay, Marhainis. Hukum Perbankan di Indonesia. (Jakarta : Pradnya

Paramita).

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Ali, Chaidir. Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum.

(Jakarta: Mahkamah Agung, 1970).

Bachtiar, Herlina Suyati. Aspek Legal Kredit Sindikasi. (Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 2000).

Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung : Citra

Aditya Bakti, 1996).

Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Baku Standard Perkembangannya di

Indonesia (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan). (Bandung : Alumni, 1996).

Chandra, H. dan W. Riawan Tjandra. Pengantar Praktis Penanganan Perkara

Perdata. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).

Djodjodirjo, M. A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta : Pradnya

Paramia, 1979).

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Cet. 3. (Jakarta :

Gramedia, 1990).


174


Emong Sapardjaja, Komariah. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam

Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Alumni, 2002).

Fuady, Munir. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). (Bandung

: Citra Aditya Bakti, 2002).

Gautama, Sudargo (goum Giok siong). Pengertian Tentang Negara Hukum.

(Bandung : Almuni, 1973).

Handri Raharjo, S.H. Hukum Perjanjian di Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka

Yustisia, 2009).

Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. (Bandung : Alumni, 1986).

Harun, H. M. Hazniel. Hukum Perjanjian Kredit Bank. (Jakarta : Yayasan Tritura,

1989).

HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. (Jakarta :

Sinar Grafika, 2003).

Hurn, Stanley. Syndicated Loans. (New York : Woodhead-Fulkner, 1990).

Iswahjudi A. Karim. Kredit Sindikasi. (Jakarta, Karimsyah Law Firm, September

2005).

J. K. L., Valerine. Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan. (Depok:

Program Sarjana FHUI, 2005).


175


Juwariyati, Sri. Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual

Beli Atas Benda Yang Telah Dihibahkan Kepada Anak. Fakultas Hukum Program

Magister Kenotariatan Depok, 2007.

Lotulung, Paulus Effendi. Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim. (Bandung:

Citra Aditya Bakti).

Mamudji, Sri et. al.. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. (Jakarta : Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Meliala, Djaja S.. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum

Perikatan. (Bandung : Nuansa Aulia, 2007).

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:

Liberty, 1999).

Mertokusumo, Sudikno. Rangkuman Kuliah Hukum Perdata. (Yogyakarta:

Fakultas Pascasarjana UGM, 1986).

Poerwadarmita, W. J. S.. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai

Pustaka Indonesia, 1976).

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. (Bandung : Mandar Maju,

2000).

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu,

(Bandung : Mandar Maju, 2000).

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaedah Hukum. (Bandung:

Citra Aditya Baku, 1993).


176


Rusli, Hardijan. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. (Jakarta :

Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Sardjono. Hukum Perikatan dan Persetujuan Khusus Perdata Barat. (Diktat

Kuliah tahun ajaran 1991).

Satrio, J.. Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang.

(Bandung: Alumni, 1999).

Satrio, J.. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.

(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993).

Schut, G. H. A.. Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, Studiepockets Privaat

recht. (Zwolle : Tjeenk Willink, 1985).

Setiawan, Rahmat. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Cet ke-2. (Bandung:

Binacipta, 1979).

Setiawan, Rahmat. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. (Bandung :

Alumni, 1982).

Soerjopratikno, Hartono. Aneka Perjanjian Jual Beli. Cet. 1. (Seksi Nasional

Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982).

Soeroso, R.. Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan).

(Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Subekti, Rahmat. Aneka Perjanjian. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

Subekti, Rahmat. Hukum Perjanjian, Cet. ke-18. (Jakarta : Intermasa, 2001).


177


Subekti, Rahmat. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum

Indonesia. (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991).

Suharnoko dan Endah Hartati. Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Niew Nederlands Burgerlijk Wetboek,

Code Civil Perancis, dan Common Law. (Jakarta : Kencana, 2008).

Suryodiningrat, R. M.. Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian. (Bandung :

Tarsito, 1991).

Susanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata

dalam Teori dan Praktek. (Bandung : Mandar Maju, 1997).

Sutarno. Manajemen Perpustakaan : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Samitra

Media Utama, 2004).

Suwardi, Sri Setianingsih. Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus, Laporan

Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta : BPHN, 1996-

1997).

Suyatno, Thomas, et al., Dasar-dasar Perkreditan. Cet. 3. (Jakarta : Gramedia,

1990).

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. Jual Beli. (Jakarta : PT Grafindo Persada,

2003).

Wijaya, Rai. Merancang Suatu Kontrak. (Jakarta : Kanisius, 2003).

Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Sekitar Perjanjian Kredit. Cet. 1.

(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).


178


Wojowasisto, S., W. J. S. Poerwadarminta dan S.A.M. Gaastra. Kamus Bahasa

Inggris-Indonesia. Cet. 2. (Jakarta : W. Verusluys NV, 1952).

II. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun

1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN

No. 3790.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. VIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia Nomor

53/KMK.017/1999 (31/12/KEP/BGI) tanggal 8 Februari 1999 tentang

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum.

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/5/KEP.DpG/1999 tanggal

28 Mei 1999 tentang Penyerahan PT Bank Bali kepada BPPN.

Keputusan Ketua BPPN No. SK-1748b/BPPN/0802 tanggal 30 Agustus 2002

tentang Penguasaan Aset dalam Restrukturisasi yang berasal dari Bank Umum

Peserta Program Rekapitalisasi oleh BPPN.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

III. Putusan/Penetapan


179


Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. tanggal

31 Mei 2005 dalam perkara antara PT Silver Touch Melawan Bank Permata.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 77/PDT/2006/PT.DKI.

tanggal 17 Mei 2006 dalam perkara antara PT Silver Touch Melawan Bank

Permata.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/PDT/2007 tanggal 1 Juli 2008 dalam

perkara antara PT Silver Touch Melawan Bank Permata.

IV. Jurnal

H. M. Asril. dalam Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional No. 4 Tahun

1981, (Jakarta : Binacipta, 1981).

V. Skripsi

Seno Adji, Indriyanto. Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum

Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Kasus

Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi). (Tesis Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 1996).

VI. Internet

Iswahjudi A. Karim, “Kredit Sindikasi”,

www.karimsyah.com/imagescontent/article_ /20050923140944.pdf, diakses 7

Febuari 2009.


Documents

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN … ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK X ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DAN AKTA CESSIE ANTARA PT