Embed Size (px)
DESCRIPTION
keuangan daerah
Citation preview
ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)
Sri Adella Fitri_0821221016
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Untuk mengikuti perkembangan bisnis yang semakin komplek, diperlukan
keseimbangan informasi yang sesuai dan memadai. Menurut FASB didalam
SFAC No.5 (1984, paragraf 13) dikatakan sesuai bila seperangkat laporan
keuangan selama suatu periode harus menunjukkan financial position at the end
of the period, earning for the period, comprehensive income for the period, cash
flow during the period, investment by end distributions to owners during the
period. Sedangkan memadai menunjukkan bahwa secara individual laporan
keuangan akan mencakup balancesheet atau statement of financial position,
income statement, statement of retain earnings, statement of change in financial
position (Statement of sources and application of funds) (SFAC No.1 1978,
paragraph 6)
Di lingkungan pemerintahan, dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun
1999 yang kemudian direvisi menjadi UU no.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU
No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
dan aturan pelaksanaannya , khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001,
telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya
otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah
tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk
menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem
pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan
oleh Pemda baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu
Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981
sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan
keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38.
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem
akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan.
Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan
Pemerintah baru tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005.
Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur
pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan
pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sangat
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
Laporan Keuangan yang disajikan tersebut menurut PSAP No.1 Paragraf
21 menyatakan bahwa entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang
ketaatan terhadap anggaran. Lebih lanjutnya pada paragraph 23 sampai 26
dijelaskan mengapa pentingnya mengungkapkan semua informasi, hal ini
bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan
demikian akan memperjelas bahwa Laporan Keuangan keuangan yang disajikan
bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tapi harus
memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan
keuangan untuk memahami.
Dalam kerangka konseptual dijelaskan bahwa salah satu prinsip akuntansi
dalam pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana laporan
keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Dimana pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan
keuangan dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini
akan memperjelas terhadap item-item yang diungkapkan.
Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, undang-undang dan
peraturan pemerintah yang mendukung, maka pemerintah baik pemerintah daerah,
pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah pusat telah menyusun Laporan
Kuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan
dan undang-undang yang berlaku tetapi apakah laporan keuangan tersebut telah
mengungkapkan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan tersebut.
Fenomena yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang
memperoleh opini adverse dan disclaimer karena penyusunannya belum sesuai
dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang
disyaratkan. Tapi apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini
WTP dan WDP memang telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang
benar-benar baik. Hal ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.
Apakah laporan keungan yang di hasilkan oleh pemerintah telah mencerminkan
pengungkapan laporan dengan tingkat pengungkapan yang baik.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah memperbaiki tingkat
pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Sabagai kontribusi akademik dalam pengembangan akuntansi
pemerintahan di Indonesia.
3. Sebagai pijakan dalam penelitian berikutnya.
II. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi eksploratif
deskriptif. Studi eksploratif dilakukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi
diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh
(Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
2.2 Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang
memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam
penelitian adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang
relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi (Yurniwati, 2004). Sampel
dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Disclaimer yang
diperoleh melalui situs BPK.Pemilihan sampel dengan cara purposive sampling.
Purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Adapun kriterianya adalah: LHP yang diambil sebagai sampel adalah LHP yang
memperoleh opini WTP, WDP dan Disclaimer
2.3 Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya
Dari berbagai penelitian yang dilakukan, pengungkapan dapat diukur
dengan berbagai cara, salah satu cara untuk mengukur tingkat pengungkapan
adalah melihat tingkat pengungkapan yang diungkapkan dalam laporan keuangan
(Ikhsan, 2009).
Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan Laporan
Keuangan. Tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah suatu konsep abstrak
yang tidak dapat diukur secara langsung sehingga penggunaan indeks
pengungkapan dalam penelitian ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan
untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi yang disajikan (Al Saeed 2006,
dalam Ikhsan 2009).
Ada 2 (dua) metode yang digunakan untuk mengukur tingkat
pengungkapan. Metode yang pertama menggunakan indeks yang tidak diboboti
(unweighted index) atau menggunakan Dichotomous Score. Dalam metode ini
perhitungan indeks pengungkapan dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk
item yang diungkapkan, sedangkan 0 untuk item yang tidak diungkapkan sesuai
dengan daftar item pengungkapan yang dibuat oleh peneliti. Metode yang kedua
adalah menggunakan skema atau indeks yang diboboti (weighted scheme/index)
yang didasarkan pada penilaian subjektif para analis dan pengguna laporan
keuangan yang disurvey atas item-item tertentu anual report yang diurutkan
menurut urutan prioritasnya.
Tingkat pengungkapan ini diukur dengan membandingkan item-item yang
diungkapkan dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah
dengan item-item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah dengan mengacu kepada Peraturan Pemerinah No.24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tingkat pengungkapan diukur dengan mengidentifikasi informasi apa saja
yang disajikan dari item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah. Untuk mengukur tingkat pengungkapan terhadap kedalaman
informasi digunakan metode yang tidak diboboti (unweighted index/score). Dalam
pengukuran indeks pengungkapan, informasi yang diungkapkan dalam laporan
keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan informasi yang diungkapkan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada lampiran 2. Untuk item
yang diungkapkan sesuai dengan pengungkapan pada SAP akan diberi nilai 1,
sedangkan untuk item yang tidak diungkapkan diberi nilai 0. Indeks
pengungkapan adalah jumlah keseluruhan item yang diungkapkan dibagi dengan
jumlah maksimum pengungkapan.
Dalam penelitian ini range yang ditetapkan untuk menentukan apakah
Tingkat Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tergolong
kedalam tingkat pengungkapan yang berkualitas atau kurang berkualitas
merupakan range yang ditentukan oleh peneliti sendiri, karena belum adanya
acuan atau aturan mengenai pengelompokan tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah tersebut.
2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP, WDP dan Disclaimer.
Teknik pengumpulan data skunder adalah dengan cara mempelajari dari jurnal,
karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini., seperti laporan
keuangan pemerintah daerah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP), melalui akses ke situs resmi Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
2.5 Teknik Analisa Data
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan quantitative content
analysis. Quantitative content analysis digunakan untuk membedah muatan teks
komunikasi yang bersifat manifest (nyata). Content analysis adalah penelitian
yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau
tercetak dalam media massa (Yuris, 2009). Content analysis ini menggunakan
teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis,
kemudian diberi interpretasi.
Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi
analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu
1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya.
2. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih
3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis
4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan
pengkodean
5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk
pengumpulan data, dan
6. Interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota yang Diteliti
Daerah yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 6 kabupaten/kota yang
dipilih dengan kategori: 2 daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kota
Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, 2 daerah yang memperoleh opini
WDP yaitu Kota Solok dan Kota Sawahlunto dan 2 daerah yang memperoleh
opini Disclaimer yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
Penelitian ini akan melihat bagaimana tingkat pengungkapan dalam laporan
keuangan daerah dari setiap opini yang diperoleh. Apakah tingkat pengungkapan
laporan keuangan yang memperoleh opini WTP memang lebih baik dari laporan
keuangan yang memperoleh opini WDP dan opini Disclaimer, atau sebaliknya.
3.1.2 Analisis Data
Penilaian terhadap kinerja pemerintah dengan hanya mengandalkan laporan
keuangan yang disajikan dilembar muka tanpa adanya penjelasan yang lebih
lanjut tentang informasi yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan
tentu tidaklah mungkin. Sehingga dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan
yang diatur oleh PSAP No.4 yang disusun secara cermat dengan
mempertimbangkan informasi apa saja yang perlu diungkapkan mengacu pada
best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dengan demikian
pemerintah daerah akan menganggap bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
bukan hanya untuk pertanggungjawaban kepada pemerintahan yang lebih tinggi
tapi juga kepada publik. Tidak seperti yang terjadi selama ini, banyak daerah yang
masih menganggap bahwa laporan keuangan daerah bukan milik publik. Sehingga
informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harusnya
juga memberikan informasi yang bukan untuk pemerintah yang lebih tinggi saja
tapi juga terhadap masyarakat publik.
Indeks pengungkapan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 103
item, terdiri dari 48 item pengungkapan dalam neraca, 16 item pengungkapan
dalam laporan realisasi anggaran, 1 item dalam laporan arus kas, dan 38 item
pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi dalam penerapannya
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan posisi
keuangan daerah di masing-masing daerah yang dijadikan sampel. Dari indeks
pengungkapan yang diterapkan jumlahnya bervariasi, dari sampel yang diteliti
indeks pengungkapkan menunjukkan angka rata-rata yaitu berkisar 33% sampai
dengan 54%. Indeks terendah sebesar 33% merupakan indeks pengungkapan
Laporan Keuangan pemerintah Kota Solok Selatan, sedangkan indeks tertinggi
sebesar 54% merupakan indeks pengungkapan Laporan Keuangan pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat
pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dimana nilai maksimal yang
diharapkan adalah 100%. Dan diantara daerah-daerah yang diteliti tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam indeks pengungkapannya.
3.1.2.1 Tingkat Rincian Akun yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Menurut PSAP No.01 Paragraf 43 “Neraca mencantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos berikut”
a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Piutang pajak dan bukan pajak
d. Persediaan
e. Investasi jangka panjang
f. Aset tetap
g. Kewajiban jangka pendek
h. Kewajiban jangka panjang
i. Ekuitas Dana”
Hal ini merupakan batasan minimum akun yang disajikan dalam neraca,
sedangkan contoh format neraca disajikan dalam lampiran, dan bukan merupakan
bagian dari standar tapi hanya sebagai ilustrasi, sehingga dalam prakteknya terjadi
ketidakseragaman dalam rincian akun yang disajikan.
Sedangkan menurut PSAP No.2 Paragraf 14 “ Laporan Realisasi Anggaran
sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus/Defisit
e. Penerimaan pembiayaan
f. Pengeluaran pembiayaan
g. Pembiayaan neto
h. SILPA/SIKPA”
Menurut PSAP No.3 Paragraf 14 “Laporan arus kas menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
nonanggaran”.
Berikut adalah hasil dari rincian akun untuk masing-masing daerah yang
diteliti:
1. Kota Pariaman
Kota Pariaman telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan
realisasi anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan telah
merinci untuk masing-masing akun yang ada
2. Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Padang Pariaman telah menyajikan rincian akun-akun di
neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan
SAP, dan telah merinci untuk masing-masing akun yang ada
3. Kota Solok
Kota Solok telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan realisasi
anggaran, laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan telah merinci untuk
masing-masing akun yang ada
4. Kota Sawahlunto
Kota Sawahlunto telah menyajikan rincian akun-akun di neraca, laporan
realisasi anggaran, dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, tapi tidak
merinci untuk sebagian akun yang ada pada neraca, akun yang tidak
dirinci adalah kas dan piutang, dimana akun ini hanya dirinci dalam
catatan atas laporan keuangan
5. Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Solok Selatan telah menyajikan rincian akun-akun di neraca,
laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan
telah merinci untuk masing-masing akun yang ada, bahkan untuk akun
aset tetap di neraca, kabupaten solok selatan lebih merinci lagi sub
akunnya.
6. Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Pasaman Barat telah menyajikan rincian akun-akun di neraca,
laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP, dan
lebih merinci untuk masing-masing akun yang ada.
3.1.2.2 Mapping Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan PemerintahDaerah
Berikut merupakan persentase pengungkapan informasi yang diungkapkan
di masing-masing daerah. Tabel 3.1.
Persentase dari tabel informasi yang diungkapkan pada masing-masing
laporan keuangan diatas diperoleh dengan cara menjumlahkan item-item yang
diungkapkan dalam pada masing-masing laporan dibagi dengan item-item yang
harusnnya diungkapkan pada masing-masing laporan. Misalnya item yang
diungkapkan dalam Neraca Kota Pariaman adalah 17 item, sedangkan total
pengungkapan pada Neraca adalah 43 item, maka persentase pengungkapannya
adalah (17/43)*100%=40%
Ditinjau dari pengungkapan neraca, jumlah pengungkapan yang
seharusnya adalah 48 item, sedangkan rata-rata pengungkapannya adalah 20 item
yang diperoleh dari jumlah item pengungkapan seluruh neraca kabupaten/kota
dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang diteliti. Pengungkapan tertinggi adalah
26 item dan pengungkapan terendah adalah 14 item.
Pengungkapan laporan realisasi anggaran jumlah pengungkapan yang
seharusnya adalah 16 item, sedangkan rata-rata pengungkapannya adalah 11 item
yang diperoleh dari jumlah item pengungkapan seluruh laporan realisasi anggaran
kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang diteliti. Pengungakapn
tertinggi adalah 14 item dan pengungkapan terendah adalah 9 item.
Pengungkapan laporan arus kas jumlah pengungkapan yang seharusnya
adalah 1 item. Semua daerah sampel telah mengungkapkannya.
Pengungkapan catatan atas laporan keuangan jumlah pengungkapan yang
seharusnya adalah 38 item, sedangkan rata-rata pengungkapannya adalah 8 item
yang diperoleh dari jumlah item pengungkapan seluruh catatan atas laporan
keuangan kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang diteliti.
Pengungkapan tertinggi adalah 11 item dan pengungkapan terendah 6 item.
Sedangkan kedalaman informasi secara keseluruhan yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.2:
Persentase dari tabel kedalaman informasi yang diungkapkan pada laporan
keuangan diatas diperoleh dengan cara menjumlahkan item-item yang
diungkapkan dalam pada masing-masing laporan dibagi dengan semua item-item
yang harusnnya diungkapkan pada semua laporan. Misalnya item yang
diungkapkan dalam Neraca Kota Pariaman adalah 17 item, sedangkan total
pengungkapan adalah 95 item, maka persentase pengungkapannya adalah
(17/95)*100%=17.89%
Jika diamati indeks pengungkapan laporan keuangan dimulai dari neraca
rata-rata indeksnya 15% sampai 26%, hal ini menunjukkan bahwa masih
rendahnya informasi yang diungkapkan, masing-masing daerah yang diteliti
penelitian rata-rata hanya mengungkapkan uraian masing-masing klasifikasi akun-
akunnya. Sedangkan informasi akuntansi lain tidak diungkapkan, misalnya
kondisi persediaan, daftar umum piutang, penurunan nilai investasi, dan lainnya.
Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan indeks pengungkapan rata-rata
9% sampai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya informasi yang
diungkapkan, masing-masing daerah yang jadi sampel penelitian rata-rata hanya
mengungkapkan uraian masing-masing klasifikasi akun-akunnya. Pemerintah
daerah belum mengungkapkan kebijakan akuntasi terhadap akun-akun dalam
Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Arus Kas telah menunjukkan indeks pengungkapan yang sangat
baik yaitu 100% , dimana daerah telah mengungkapkan secara terpisah kelompok
utama penerimaan dan pengeluaran berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
Sedangkan indeks pengungkapan untuk Catatan atas Laporan Keuangan
lainnya adalah 6% sampai 13%. Indeks ini menyangkut pengungkapan kebijakan
fiskal, pencapaian kinerja keuangan dasar penyajian laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi yang masih minim, masih ada pemerintah daerah yang tidak
mengungkapan mengenai kebijakan fiskal, dan rata-rata pemerintah daerah belum
mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk masing-masing akun dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan persentase tersebut maka Laporan Keuangan Pemerintah
daerah dapat dikelompokkan menjadi laporan dengan tingkat pengungkapan yang
baik dan laporan dengan tingkat pengungkapan yang kurang baik. Untuk
menentukan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki tingkat
pengungkapan yang baik atau kurang baik, dengan cara menetukan nilai tengah
persentase melalui:
(Persentase tertinggi + Persentase Terendah) / 2
Tabel 3.3
Jika persentasenya dibawah nilai tengahnya, maka tergolong kurang baik,
dan jika persentasenya diatas nilai tengahnya maka tergolong baik. Tabel 3.4
3.2 Pembahasan
Untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah
mengungkapkan informasi mengenai nama, cakupan, periode pelaporan secara
jelas. Pengungkapan dalam Neraca pada masing-masing daerah hanya
menggambarkan informasi secara umum tentang rincian dari jenis akun pada
Neraca dan rincian lebih lanjut pada catatan atas laporan keuangan, sedangkan
untuk kebijakan akuntansi yang digunakan, daerah belum mengungkapkannya.
Pengungkapan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada masing-masing
daerah telah mengungkapkan rincian pendatapan dan belanja, tapi daerah
harusnya juga menjelaskan kebijakan akuntansi untuk pendapatan, belanja dan
pembiayaan, dan daerah juga harusnya menjelaskan mengenai kondisi surplus dan
defisit dan bagaimana sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang
terjadi secara rinci. Pengungkapan dalam Laporan Arus Kas pada masing-
masing daerah telah mengungkapkan berdasarkan klasifikasinya.
Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada masing-masing
daerah masih sebatas informasi secara umum pada kebijakan fiskal, kebijakan
ekonomi makro, harusnya daerah juga lebih menekankan pada ionformasi dasar
penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan yang digunakan.
Secara garis besar pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah menunjukkan persentase rata-rata mulai dari 33% sampai
dengan 54%. Tidak ada perbedaan pengungkapan yang signifikan. Jika dilihat
dari daerah sampel yang diambil yaitu Kota Pariaman dengan opini WTP, Kab
Padang Pariaman dengan opini WTP, Kota Solok dengan opini WDP, Kota
Sawahlunto dengan opini WDP, Kab Solok Selatan dengan opini Disclaimer, dan
Kab Pasaman Barat dengan opini Disclaimer, tidak ada perbedaan yang signifikan
dari pengungkapan dalam laporan keuangan dari masing-masing daerah,
Kab/Kota yang memperoleh opini Disclaimer dan opini WDP juga memiliki
pengungkapan yang sama dengan Kab/Kota yang memperoleh opini WTP. Dapat
disimpulkan bahwa pengungkapan tidak mempengaruhi kepada opini yang
diperoleh oleh kabupaten/kota.
Dari daerah sampel yang diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam
pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Rata-rata
daerah hanya mengungkapkan informasi umum dan tidak menjelaskan secara
rinci. Dari item-item yang harus diungkapkan berdasarkan SAP, sebagian daerah
telah mengungkapkan dan sebagian lagi tidak mengungkapkan, sehingga terdapat
ketidakseragaman di tiap-tiap daerah dalam pengungkapan informasi.
Adanya perbedaan atau ketidakseragaman dalam pengungkapan
disebabkan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa luas
informasi yang harus diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi
keharusan dan informasi mana yang dianjurkan, karena bukan hanya kinerja
keuangan saja yang dibutuhkan untuk diungkapkan tetapi kinerja non keuangan
juga penting untuk diungkapkan karena informasi ini juga sangat menarik bagi
pengguna laporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan persentase dari tingkat pengungkapan informasi dalam
laporan keuangan pemerintah daerah, pengungkapan tidak berhubungan dengan
penetapan opini yang diberikan oleh BPK, hal ini disebabkan karena belum
adanya standar yang mengatur mengenai seberapa luas pengungkapan, terlihat
bahwa daerah yang memiliki opini Disclaimer yaitu kabupaten pasaman barat
memiliki pengungkapan yang lebih baik yaitu 54% dari daerah yang memperoleh
opini WTP yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan
pengungkapan masing-masingnya 41% dan 50%.
IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut: Rata-rata tingkat pengungkapan informasi dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 43.71%, dengan tingkat
pengungkapan yang tertinggi adalah 54% yaitu kabupaten pasaman barat, dan
tingkat pengungkapan yang terendah adalah 33% yaitu kabupaten solok selatan.
Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi
dalam Laporan Keuangan, dimana nilai maksimal yang diharapkan adalah 100%.
Rata-rata pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah cukup baik, rincian akunnya juga cukup baik tetapi belum
adanya standar dan aturan lebih lanjut mengenai luasnya informasi dan rincian
akun yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dari
daerah sampel yang diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam
pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya
perbedaan atau ketidakseragaman dalam pengungkapan disebabkan belum adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa jauh informasi yang harus
diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi keharusan dan informasi mana
yang dianjurkan.
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di muka, maka saran yang dapat diberikan
sebagai berikut: Perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mengenai seberapa
jauh informasi yang harus diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi
keharusan dan informasi mana yang dianjurkan, walaupun hal tersebut telah diatur
dalam SAP, agar adanya keseragaman dalam menyajikan informasi. Karena
peneliti dalam penelitian ini menggunakan LHP, untuk penelitian selanjutnya
disarankan agar menggunakan Laporan Keuangan yang belum diaudit, sehingga
benar-benar merupakan Laporan Keuangan yang asli dan belum mengalami revisi.
4.3 Keterbatasan
Karena belum adanya dasar penentuan dalam Pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah apakah memiliki tingkat pengungkapan yang baik
atau tidak, sehingga untuk menentukannya penulis mencoba membuat range
sendiri. Disamping itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan LHP sebagai
sumber data yang diteliti, sehingga Laporan Keuangan telah mengalami revisi.
4.4 Implikasi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah
Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam
memperbaiki tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil
penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi tim pembuat
SAP untuk lebih mengatur seberapa luas informasi yang harus diungkapkan dalam
laporan keuangan pemerintah daerah, dan agar tidak ada lagi ketidakseragaman
dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
pengembangan dan memperkaya literatur akuntansi dan dapat menjadi masukan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah. Disamping itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi
tambahan referensi dalam mengembangkan penelitian ini, dengan
mempertimbangkan keterbatasan yang ada, salah satunya dengan
mengembangkan range yang dijadikan dasar dalam penentuan apakah laporan
keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat pengungkapan yang baik atau tidak.
TABEL
Tabel 3.1 Tingkat Pengungkapan Informasi yang Diungkapkan DalamLaporan Keuangan Pemerintah Daerah
No Kabupaten/KotaTingkat Pengungkapan Oleh Daerah
Neraca LRA LAK CaLK
1 Kota Pariaman 40% 69% 100% 29%
2 Kab. Padang Pariaman 58% 88% 100% 21%
3 Kota Solok 46% 56% 100% 21%
4 Kota Sawahlunto 39% 75% 100% 33%
5 Kab. Solok Selatan 33% 63% 100% 18%
6 Kab. Pasaman Barat 58% 88% 100% 33%
Total Pengungkapan Berdasarkan SAP 48 16 1 38
Tabel 3.2 Persentase Tingkat Pengungkapan Informasi dalam LaporanKeuangan Pemerintah Daerah
No Kab/Kota% Pengungkapan %
TotalNeraca LRA LAK CaLK
1 Kota Pariaman 17.89% 11.58% 1.05% 10.53% 41.05%
2 Kab Pd Pariaman 26.88% 15.05% 1.08% 7.53% 50.54%
3 Kota Solok 22.45% 9.18% 1.02% 7.14% 39.80%
4 Kota Sawahlunto 17.07% 10.98% 1.22% 13.41% 42.68%
5 Kab Solok Selatan 15.05% 10.75% 1.08% 6.45% 33.33%
6 Kab Pasaman Barat 26.88% 15.05% 1.08% 11.83% 54.84%
Tabel 3.3 Penetuan Nilai Tengah Persentase Pengungkapan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah
Jenis LaporanPersentase
Nilai TengahTertinggi Terendah
Neraca 26.88% 15.05% 20.96%
Laporan Realisasi Anggaran 15.05% 9.18% 12.11%
Laporan Arus Kas 1.22% 1.02% 1.12%
Catatan atas Laporan
Keuangan13.41% 6.45% 9.93%
Persentase Keseluruhan 54.84% 33.33% 44.08%
Tabel 3.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BerdasarkanKualitas Pengungkapannya
Kab/Kota Neraca LRA LAK CaLK TotalTingkat
Pengungkapan
Kota
Pariaman
√ Baik
√ √ √ √ Kurang Baik
Kab Padang
Pariaman
√ √ √ Baik
√ √ Kurang Baik
KotaSolok√ Baik
√ √ √ √ Kurang Baik
Kota
Sawahlunto
√ Baik
√ √ √ √ Kurang Baik
Kab Solok
Selatan
Baik
√ √ √ √ √ Kurang Baik
Kab Pasaman
Barat
√ √ √ Baik
√ √ Kurang Baik
