Upload
trinhdieu
View
234
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003 ISSN 1693 - 7902
ANALISIS PERATURAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIRDAN LING KUNG AN HID UP
Liliana Yetta Pandi
Pusat Pengkajian Keselamatan Reaktor (PPKRe) - BAPETEN
ABSTRAK
ANALISIS PERATURAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DAN
LINGKUNGAN HIDUP. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi nuklir, pemanfaatan tenaga nuklir semakin meluas di bidang penelitian,pertanian, kesehatan, industri dan lain-lain. Pemanfaatan tenaga nuklir, di sampingmengandung segi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, jugamempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup,sehingga pemanfaatan tenaga nuklir harus berwawasan keselamatan dan lingkungan.Oleh karena pemanfaatan tenaga nuklir harus berwawasan lingkungan maka perludiketahui jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir terhadap lingkungan hidup. Dalammakalah ini disajikan tentang analisis peraturan pemanfaatan tenaga nuklir yangberhubungan dengan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Mentri NegeraLingkungan Hidup No. 3 tahun 2000 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajibdilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan peraturan/ketentuan yangberhubungan dengan pemanfaatan tenaga nuklir.Kata kunci : lingkungan, pemanfaatan tenaga nuklir
ABSRACT
ANALYSIS OF THE NUCLEAR ENERGY UTILIZATION AND
ENVIRONMENT REGULA TION. In line with the development of nuclearknowledge and technology, the utilization of nuclear energy is becoming more spread inthe field of research, agriculture, health, industry etc. Besides it's positive contributionto the prosperity and welfare, the utilization of nuclear energy has the potential radiationhazard on the employee, personnel public and environment. Therefore the utilization ofnuclear energy should observe on the safety and the environment. Because theutilization of nuclear energy should observe on the environment, it is necessary torecognize the kind of activities of the utilization of nuclear energy related toenvironment. This paper presents the analysis of the refulation for utilization of nuclearenergy related to the environment based on the decree the of state minister of
enviroment No.3 year 2000 on the type of businesses and/or activities which subject toenvironment impact analysis and regulations/provisions related to the utilization ofnuclear energy.
Keywords: environment, the utilization of nuclear energy
271
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003
PENDAHULUAN
ISSN 1693 - 7902
Di Indonesia pemanfaatan tenaga nuklir telah meluas di bidang penelitian,
pertanian, kesehatan, industri dan lain-lain saat ini terdapat 3 buah reaktor penelitian,
instalasi produksi radioistop, instalasi pengolahan limbah radioaktif, iradiator,
accerelator. Pemanfaataan tenaga nuklir secara positif dapat meingkatkan kesejahteraan
dan kemamuran rakyat serta turnt mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Akan tetapi selain mempunyai manfaat yang cukup besar dalam
berbagai aplikasi di bidang penelitian, pertanian, kesehatan, hidrologi dan lain-lain juga
mempunyai potensi bahaya radiasi yang cukup besar, sehingga pemanfaatan itu harus
berwawasan keselamatan dan lingkungan hidup.
Pada akhir abad ke-20 kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup semakin
meningkat setelah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janerio
(Brasil) tahun 1992. Di Indonesia lingkungan hidup sudah mendapat perhatian sejak
lama yaitu setelah menyadari betapa besar dampak pembangunan terhadap lingkungan
apabila pembangunan dilakukan dengan tidak memperhatikan persyaratan yang
ditentukan. Oleh karena hal tersebut, maka perlu diketahui kegiatan pemanfaatan tenaga
nuklir terhadap lingkungan.
DASAR HUKUM
Dasar hukum analisis peraturan pemanfaatan tenaga nuklir dan lingkungan hidup :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1997 tentang
ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2000 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan radiasi Pengion;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
4. Surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 tentang
Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan.
Keempat dasar hukum tersebut bila dicermati merupakan rangkaian yang utuh dan
saling melengkapi, misal dalam penjelasan Undang-Undang No. 10/1997 menyatakan
bahwa pemanfaatan tenaga nuklir harus memperhatikan asas pembangunannasional,
272
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir· Jakarta, II Desember 2003 ISSN 1693 - 7902
keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat,
perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta pemanfaatan bagi kemakmuran rakayat.
Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tenaga nuklir bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak
hams dilakukan dengan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi
terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.
Pada penjelasan Peraturan Pemerintah No. 63/2000 menjelaskan bahwa sasaran
yang ingin diwujudkan peraturan ini adalah agar setiap pemanfaatan tenaga nuklir
berwawasan keselamatan dan lingkungan.
Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 menyatakan bahwa
pemanfaatan tenaga nuklir selain sangat bermanfaat juga dapat menimbulkan bahaya
sehingga perlu dilakukan pengawasan melalui perizinan di samping pengaturan dan
inspeksi (pemeriksaan). Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan
tenaga nuklir terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Salah satu persyaratan khusus
ini berhubungan dengan lingkungan hidup di mana pemohon izin wajib memiliki
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP No. 64 tahun 2000 Pasa14 ayat
3).
Pada Surat Keptusan (SK) Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2000
tercantum jenis usaha dan/at au kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Di
dalam SK ini tertera jenis usaha/kegiatan dalam bidang pengembangan nuklir.
KEGIA T AN PEMANF AA TAN TENAGA NUKLIR DAN PERA TURAN
TENT ANG LINGKUNGAN HIDUP
Sebelum membahas tentang analisis peraturan pemanfaatan tenaga nuklir nuklir
perlu diketahui pengertian tentang pemanfaatan dan tenaga nuklir yang didasarkan pada
Undang-undang No. 10 tahun 1997. Adapun pemanfaatan(l) adalah kegiatan yang
berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan,
pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor,
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan
kesej ehateraan rakyat.
Tenaga nuklir(l) adalah tenaga dalain bentuk apapun yang dibebaskan dalam
proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
273
Seminar Tahunan Pengawasan Pcmanfaalan Tcnaga Nuklir - Jakarta, II Dcscmbcr 2003 ISSN 1693 -7902
PP No. 64 tahun 2000 merupakan pelaksaanaan Undang-undang No. 10 tahun
1997 tentang Ketenaganukliran, dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun
1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif danJatau sumber radiasi lainnya. PP No. 64
tahun 2000 ini mengingat pula pada Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Seperti diketahui bahwa pemanfaatan tenaga nuklir telah berkembang dengan
pesat dan secara meluas di belbagai bidang di Indonesia. Tenaga nuklir, di samping
sangat bermanfaat juga dapat menimbulkan bahaya sehingga perlu dilakukan
pengawasan melalui perizinan di samping pengaturan dan inspeksi. Pada PP No. 64
tahun 2000 ini mengatur tentang perizinan pemanfaatan tenaga nuklir di antaranya
persyaratan untuk mendapatkan izin pemanafaatan tenaga nuklir. Persyaratan tersebut
meliputi persyaratan umum dan khusus.
Pada PP No. 64 tahun 2000 pasal 4 ayat 3 butir b disebutkan bahwa persyaratan
khusus yang diberlakukan terhadap instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi
tinggi wajib memiliki AMDAL agar instalasi tersebut tidak membahayakan pekerja,
masyarakat maupun lingkungan.
Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 dari PP No. 64 tahun 2000 dapat diketahui
tentang jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Kegiatan terse but adalah pemanfaatan
yang berhubungan dengan sifat-sifat khusus bahan nuklir seperti D, Pu, Th dan sumber
radiasi lainnya yang mengandung dampak radiologi tinggi sehingga memerlukan
instalasi yang dirancang dan dibangun secara khusus , seperti iradiator, akselerator,
radioterapi, produksi radioisotop dan instalasi yang sejenis lainnya.
Jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang terdapat dalam SK Menteri Negara
Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 dapat dilihat Tabel I.
Pada Tabel 1 tentang jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dari SK Menteri
Negara Lingkungan Hidup LH No. 3 tahun 2000 untuk bahan galian radioaktif
dimasukkan di bidang pertambangan dan energi, sedangkan PLTN selain dimasukkan
ke dalam bidang pertambangan dan energi dimasukkan juga ke bidang pengembangan
nuklir. Pada SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 untuk bidang
pengembangan energi terdapat pemanfaatan tenaga nuklir dalam bentuk indikator,
kemungkinan yang dimaksud indikator ini adalah iradiator, karena besaran indikator
yang diharuskan memiliki AMDAL adalah besaran untuk iradiator. Pada SK ini tidak
274
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, 11 Oesember 2003 ISSN 1693 - 7902
disebutkan untuk kegiatan instalasi radioterapi, akselerator, dan instalasi lainnya yang
menggunakan radiasi pengion yang mempunyai dampak radiologi tinggi.
Tabell. Jenis Rencana Usahalkegiatan yang memerlukan AMDAL dalam Bidang
Pertambangan dan Energi dan Bidang Pengembangan Nuklir(2)
No. Jenis Rencana Usahalkegiatan Besaran
I. I Bidang Pertambangan dan EnergiA. Pertambangan Umum
1. Luas perizinanLuas daerah terbuka untuk pertambangan
2. Tahap eksploitasi produksia. batubara/gambutb. bijih primerc. bijih sekunder/endapan alluviald. bahan galian bukan logam atau bahan
galian golongan Ce. bahan galian radioaktif, termasuk
pengolahan, penambangan danpemurman
f. bahan galian timbel, termasukpengolahan, penambangan danpemumlan
3. Tambang di laut4. Melakukan submarine tailing disposal5. Malakukan pengolahan biji dengan
proses sianida
•untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas••Raw of Material
B. Ketenagalistrikan1. Transmisi2. PLTD/PL TG/PL TU/PL TGU
3. PLTA dengan tinggi/bendung/4. bendungan PLTA dengan luas genangan5. PLTP6. PLTN
7. Pusat listrik dari jenis lain
275
> 5000 Ha dan atau
~ 100 Ha (kumulatif/th)·
••::: 1.200.000 ton (ROM)::: 1.000.000 ton (ROM)::: 1.200.000 ton (ROM)::: 600.000 ton (ROM)
semua besaran
semua besaransemua besaransemua besaran
semua besaran
::: 150kV::: 100 MW::: 15 m atau:::200 Ha::: 55 MWsemua besaran
::: 5 MW
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, 11 Dcsembcr 2003 ISSN 1693 - 7902
No.
II.
Jenis Rencana Usaha/kegiatan
Bidang Pengembangan Nuklir1. Pembangunan dan pengoperasian reaktor
nuklir
a. reaktor daya (PLTN)b. reaktor penelitian
2. Pembangunan dan pengoperasian instalasinuklir non reaktora. fabrikasi bahan bakar nuklir
b. pengolahan dan pemumian uraniumc. pengolahan limbah radioaktifd. indikator (kategori II sid IV)
e. produksi radioisotop
Besaran
Semua instalasi
Daya ~ 100 kWt
Produksi ~ 50 ton eb/tahunProduksi ~ 100 ton yc/tahunSemua instalasi
Aktivitas surnber :::: 37.000TBq (IOO.OOOCi)Semua instalasi
Pada PP No. 64 tahun 2000 masih belum menyebutkan tentang reaktor penelitian,
reaktor daya, instalasi pengolahan limbah radioaktif, instalasi bahan galian nuklir,
fabrikasi bahan bakar nuklir, instalasi pengolahan dan pemumian uranium dan instalasi
penyimpanan bahan bakar bekas. Dalam PP ini hanya menjelaskan kegiatan untuk
pemanfaatan yang berhubungan dengan sumber radiasi pengion. Untuk kegiatan yang
belurn dijelaskan dalam PP No. 64 tahun 2000, BAPETEN sedang menyusun rancangan
peraturan pemerintah untuk rekator nuklir dan instalasi nuklir non reaktor, di mana
dalam PP tersebut akan mencakup kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang belum ada
dalam PP No. 64 tahun 2000.
KESIMPULAN
Dari analisis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang berdasarkan PP No. 64
tahun 2000 dan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 belum mencakup
seluruh kegiatan pemanfaatan nuklir, misal: kegiatan pembangunan dan
pengoperasian instalasi nuklir non reaktor untuk kegiatan yang menggunakan radiasi
pengion yang mempunyai dampak radiologi tinggi (akselerator, radioterapi dan
lain-lain).
276
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Descmbcr 2003 ISSN 1693 - 7902
2. Dalam PP No. 64 tahun 2000 hanya mencakup kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir
yang menggunakan radiasi pengion yang mempunyai dampak radiologi tinggi,
belum mencakup kegiatan pemnafaatan tenaga nuklir untuk reaktor nuklir, instalasi
nuklir non reaktor maupun eksploitasi bahan galian nuklir. Dalam hal ini BAPETEN
sedang menyusun rancangan PP tentang reaktor nuklir dan instalasi nuklir non
reaktor
3. Antara SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 dengan PP No. 64
tahun 2000 ada keterkaitan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, oleh
karena itu BAPETEN dalam menyusun rancangan PP hendaknya mengikutisertakan
personil dari kementerian lingkungan hidup sehingga peraturan yang diterbitkan dari
dua institusi ini saling mendukung dan mengikat.
DAFT AR PUST AKA
1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 0 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 tentang
Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi' Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2000 tentang Keselamatan
dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan radiasi Pengion;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
DISKUSI
Pertanyaan (Nur Tri Harjanto, P2TBU - BATAN)
1. SK Menteri KLH tahun 2000 sudah berjalan ± 3 tahun.
Sejauhmana BAPETEN telah melaksanakan pengkajian terhadap SK tersebut
diterapkan melalui peraturan BAPETEN terhadap instalasi nuklir? Kapan akan
diterapkan?
277
Scminar Tahllnan pcngawasan Pcmanfaatan Tenaga NlIklir - Jakarta, 11 Dcscmbcr 2003 ISSN 1693 - 7902
2. Penyusunan AMDAL ini untuk instalasi yang akan dibangun atau instalasi yang
sudah beroperasi, atau keduanya? Bagaimana dengan instalasi yang telah memiliki
izin operasi? Bagaimana kaitannya dengan LAK?
Jawaban (Liliana Yetta Pandi, PPKRe - BAPETEN)
1. BAPETEN telah menerapkan SK Menteri KLH nomor 3 tahun 2000 tentang
kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir harus membuat AMDAL, dan AMDAL
merupakan salah satu pernyataan khusus dalam pengajuan izin operasi.
2. Penyusunan AMDAL dilakukan untuk instalasi yang sudah beroperasi maupun yang
belum beroperasi, untuk instalasi yang sudah memiliki izin operasi BAPETEN akan
meminta pengusaha instalasi nuklir saat akan memperpanjang izin. Kaitannya
dengan LAK terdapat satu bab yang berhubungan dengan lingkungan
Pertanyaan (Sumarbagiono, P2PLR - BAT AN)
PP nomor 64 tahun 2000 belum mencakup pemanfaatan tenaga nuklir untuk reaktor
nuklir, instalasi nuklir, instalasi nuklir non reaktor maupun ekploitasi bahan galian
nuklir, padahal justru ketiga hal tersebut merupakan pemanfaatan utama tenaga nuklir.
Mengapa hal ini bisa terjadi.
1. Apakah merupakan kelalaian atau memang direncanakan secara bertahap
penyusunannya?
2. Apa konsekuensinya bila ketiga hal tersebut tercakup dalam PP?
Jawaban (Liliana Yetta Pandi, PPKRe - BAPETEN)
1. Hal in bukan merupakan kelalaian, BAPETEN merencanakan dan bertahap dalam
menyusun PP dan SK yang merupakan "break down" dari UU nomor 10 tahun
1997, apa yang telah diatur dalam UU nomor 10 tahun 1997 diperinci dalam PP dan
SK.
2. Konsekuensinya pengusaha instalasi nuklir harus melaksanakan yang ditentukan
dalam UU nomor 10 tahun 1997 jika PP dan SK belum ada, danjuga dapat mengacu
pada peraturan internasional. Dalam hal ini BAPETEN melakukan sosialisasi
perizinan dan peraturan.
278