Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KOTA DAN
KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2014-2018
Oleh :
Fadlilah Suhara Putri
11160840000039
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1442 H / 2021 M
i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini, Jum’at 15 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan
Ujian Komprehensif atas Mahasiswa:
1. Nama : Fadlilah Suhara Putri
2. NIM 11160840000039
3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan
4. Judul Skripsi : Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Kota dan
Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2014-2018.
Setelah Mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS dan diberikan kesempatan untuk
melanjutkan ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 Mei 2020
1. Dr.H.TB.Ace Hasan Syadzily, M.Si
( )
Penguji I
2. Najwa Khairina, SE, MA
NIP: 198711132018012001 ( )
Penguji II
iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. IDENTITAS PRIBADI
Nama Lengkap : Fadlilah Suhara Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 19 Febuari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bekasi
Telepon : 089537249025
Email : [email protected]
B. PENDIDIKAN FORMAL
1. SDN Lubang Buaya 02 PTG - 2004-2010
2. SMPN 157 Jakarta Timur - 2010-2013
3. MAS Al-Hamid Jakarta Timur - 2013-2016
4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 2016-2021
C. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota HMJ Ekonomi Pembangunan Departemen Kemahasiswaan
Tahun 2017-2018
2. Wakil Sekretaris Umum HMJ Ekonomi Pembangunan Periode 2018-
2019
3. Sekretaris Departemen Hubungan Antar Lembaga DEMA FEBPeriode
2019-2020
4. Sekretaris Economic Call for Paper National Championship
(ECLASHIP) Periode 2017
vi
D. SEMINAR
1. “ 4th
Industrial Revolution - Global Walfare through Digitalization”
diselenggarakan oleh International Conference on Multidiciplinary
Academy (ICMA) PPI UKM 20182.
2. Seminar Nasional - Menjawab Peluang dan Tantangan Perkembangan
Financial Technologydi Indonesia‖ diselenggarakan oleh HMJ EP.
3. Diskusi dan Bedah Buku - Problem Domestik Bruto: Sejarah dan
Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi‖
diselenggarakan oleh HMJ EP.
4. Seminar - Peran Generasi Muda Dalam Menghadapi Revolusi Industri
4.0 dan Ekonomi Digital‖ diselenggarakan oleh HMJ EP.
E. PENGALAMAN KERJA
1. PT. MITRA UTAMA KENCANA - Staff Administrasi & Accounting
vii
ABSTRACT
This study aims to determine the sector and non-basis, leading and potential
sectors to be developed, determine the typology of each region based on per capita
income and growth of each region, and determine development priorities in the
City and Regency of the Riau Islands Province.
The secondary data used in this study were from the BPS Riau Islands Province
and the Regency and City BPS in the Riau Islands Province, for the period 2014-
2018. The model used in this research is Location Quotient (LQ) Analysis, MRP
Analysis, Overlay Analysis, Klassen Typology and Determinants of Development
Priority Sector.
The results of this study indicate that the seven regencies and cities in the Riau
Islands Province have different basic sectors. The basic sectors in the Riau Islands
Province are dominated by the Agriculture, Forestry and Fisheries sectors in five
districts. The results of MRP Analysis and Overlay Analysis show that the
districts of cities in the Riau Islands Province have their respective advantages,
both in terms of competitive advantage and specialist advantage. From the results
of the analysis, Tanjung Pinang City, Batam City, Karimun Regency, Bintan
Regency, and Lingga Regency have competitive advantages or have high
potential competitiveness, because they have advantages both at the Regency or
City level and at the provincial level. Based on the results of Klassen Typology,
Bintan Regency including Advanced and Fast-Growing Areas, Kep. Anambas is
included in Advanced but Depressed Areas, Karimun Regency, Natuna Regency,
Batam City, and Tanjung Pinang City are included in Fast Developing Areas,
while Lingga Regency is included in Relatively Disadvantaged Areas. Based on
the analysis that has been done, it can be taken from the main sectors that are
development priorities in each Regency and City in the Riau Islands Province. In
the City of Tanjung Pinang there are six economic sectors that are priority
development, there are three economic sectors that are priority development in
Batam City, in Karimun Regency there are four economic sectors that are
development priorities, for Bintan Regency there are five economic sectors that
are priority development sectors Natuna Regency and Anambas Islands Regency
have no major development priorities to be developed, while Lingga Regency has
seven economic sectors which are the main development priorities.
Keywords: Economic Potential Sector, Location Quotient (LQ) Analysis, MRP
Analysis, Overlay Analysis, Klassen Typology, Development Priorities.
viii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor basis dan non basis, sektor
unggulan dan potensial untuk dikembangkan, menentukan tipologi masing -
masing daerah berdasarkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan masing-
masing wilayah, serta menentukan prioritas pembangunan di Kota dan Kabupaten
Provinsi Kepulauan Riau.
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber data BPS Provinsi
Kepulauan Riau dan BPS Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dalam
kurun waktu 2014 - 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah
Analisis Location Quotient (LQ), Analisis MRP, Analisis Overlay, Tipologi
Klassen dan Penentu sektor Prioritas Pembangunan.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuh Kabupaten dan Kota di Provinsi
Kepulauan Riau memiliki sektor basis yang berbeda-beda. Sektor - sektor basis di
Provinsi Kepulauan Riau di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan yaitu terdapat pada Lima Kabupaten. Hasil Analisis MRP Dan Analisis
Overlay menunjukkan bahwa setiap Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau
memiliki keunggulan nya masing - masing, baik dari segi keunggulan kompetitif
maupun keunggulan spesialisasi. Dari hasil analisis tersebut Kota Tanjung
Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten
Lingga memiliki keunggulan kompetitif atau mempunyai potensi daya saing yang
tinggi, karena memiliki keunggulan baik di tingkat Kabupaten Kota maupun di
tingkat provinsi. Berdasarkan Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Bintan termasuk
Daerah Maju dan Tumbuh Cepat, Kabupaten Kep. Anambas termasuk kedalam
Daerah Maju tapi Tertekan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam,
dan Kota Tanjung Pinang termasuk kedalam Daerah Berkembang Cepat,
sedangkan Kabupaten Lingga termasuk kedalam Daerah Relatif Tertinggal.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan sektor
utama yang menjadi prioritas pembangunan pada masing- masing Kabupaten dan
Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada Kota Tanjung Pinang terdapat enam
sektor ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan, terdapat tiga sektor
ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Batam, Pada Kabupaten
Karimun terdapat empat sektor ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan,
untuk Kabupaten Bintan terdapat lima sektor ekonomi yang menjadi prioritas
sektor pembangunan, untuk Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan
Anambas tidak ada prioritas pembangunan yang utama untuk dikembangkan,
sedangkan untuk Kabupaten Lingga mempunyai tujuh sektor ekonomi yang
menjadi prioritas pembangunan utama.
Kata Kunci : Sektor Potensi Ekonomi, Analisis Location Quotient ( LQ), Analisis
MRP, Analisis Overlay, Tipologi Klassen, Prioritas Pembangunan.
ix
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan
segala Rahmat nikmat dan karunianya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan
kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis
Pengembangan Potensi Ekonomi Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2014-2018 “. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu, mendukung, membimbing serta memberikan arahan kepada
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali
ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :
1. Keluarga penulis, Ayah, Mama, Ade-ade, dan keluarga besar saya yang telah
memberi semangat, dukungan, serta dorongan baik secara materi maupun non-
materi. Serta iringan doa yang selalu dicurahkan agar penulis diberikan
kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E., Ak., M.Si, CA., QIA., BKP., CRMP., selaku
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas
kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh
pendidikan di kampus ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si dan Ibu Fitri Amalia, M.Si
selaku ketua prodi dan sekteratis prodi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si dan Ibu Roosita Meilani selaku
dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberi arahan,
untuk membimbing, membantu, dan memotivasi penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya dapat mendoakan mengucapkan
banyak-banyak terimakasih kepada Bapak dan Ibu semoga selalu diberikan
Kesehatan, rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT.
x
5. Bapak Dr. Lukman, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah
memberikan dukungan dan arahan serta motivasi kepada penulis semenjak
semester satu hingga dapat menyelesaikan skripsi. Semoga Bapak selalu
diberikan rahmat, nikmat, keberkahan, dan karunia oleh Allah SWT.
6. Untuk Dewita, Aini, Nisa, dan Ika yang selalu ada dan mendengarkan keluh
kesah penulis semasa perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. Penulis
mengucapkan banyak terimakasih kepada kalian semoga selalu dilancarkan
segala urusannya.
7. Teman - teman KKN 195 “Cemara” yang telah mengisi dan menemani hari-
hari penulis selama KKN, susah senangnya di desa Muara, berjuang satu bulan
di desa yang serba kekurangan, satu bulan yang tidak terlupakan bersama
kalian.
8. Teman - teman seperjuangan Angkatan 2016 Ekonomi Pembangunan yang dari
awal berjuang sama-sama semangat untuk kalian semua, sukses selalu.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih kepada
kalian semua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama
pengerjaan skripsi.
Penulis sangat menyadari bahwa didalam skripsi ini masih banyak terdapat
kesalahan dan kekurangan maka penulis memohon maaf atas segala kekurangan.
Dan karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang dapat membangun demi
kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat untuk banyak pihak serta penulis sangat mengharapkan dan menerima
dengan terbuka jika ada kritik dan saran, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bekasi, 1 Januari 2021
Fadlilah Suhara
xi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .............................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ....................................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... v
ABSTRACT ..................................................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xiii
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................ xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xvii
BAB I .................................................................................................................................. 1
1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
2. Rumusan Masalah ................................................................................................ 6
3. Tujuan Penelitian ................................................................................................. 6
4. Manfaat Penelitian ............................................................................................... 7
BAB II ................................................................................................................................ 8
A. Teori yang berkenaan dengan Variabel yang diambil ........................................... 8
B. Penelitian Terdahulu .............................................................................................. 15
C. Kerangka pemikiran ............................................................................................... 20
BAB III ............................................................................................................................ 22
A. Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................................... 22
B. Metode Pengumpulan Data .................................................................................... 22
C. Metode Analisis ....................................................................................................... 24
1. Analisis Location Quotient (LQ) ....................................................................... 24
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .................................................... 26
3. Analisis Overlay ................................................................................................. 28
4. Tipologi Klassen ................................................................................................. 28
xii
5. Penentuan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kota di Provinsi
Kepulauan Riau....................................................................................................... 30
D. Operasional Variabel Penelitian ............................................................................ 30
BAB IV ............................................................................................................................. 33
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN ................................................... 33
1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau .......................................................... 33
2. Letak Geografis .................................................................................................. 33
3. Demografi ........................................................................................................... 35
4. Kondisi Perekonomian ...................................................................................... 37
B. HASIL PENELITIAN ............................................................................................. 41
1. Analisis Location Qoutient (LQ)....................................................................... 41
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .................................................... 61
3. Analisis Overlay ................................................................................................. 71
4. Analisis Tipologi Klassen Tipologi Daerah Kabupaten Kota di Provinsi
Kepulauan Riau....................................................................................................... 81
5. Analisis Penentuan Prioritas Sektor Pembangunan di Provinsi Kepulauan
Riau. ..........................................................................................................................83
C. PEMBAHASAN ...................................................................................................... 91
1. Analisis Location Qoutient (LQ)....................................................................... 91
2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan ................................................................ 99
3. Analisis Overlay ............................................................................................... 109
4. Analisis Tipologi Klassen ................................................................................. 114
5. Hasil Analisis Prioritas pembangunan ........................................................... 116
BAB V ............................................................................................................................ 123
A. KESIMPULAN ...................................................................................................... 123
B. SARAN ................................................................................................................... 126
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 128
LAMPIRAN – LAMPIRAN ......................................................................................... 131
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2014-2015………………………………………………. 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu………………………………………………..… 15
Tabel 3.1 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan wilayah…………………..... 28
Tabel 4.1 Luas wilayah daratan Dan Luas wilayah lautan Kepulauan Riau.......... 34
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kota Dan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014-2018…………………………………………....… 38
Tabel 4.3 PDRB, PDRB Perkapita Dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Kota Atas Dasar Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018………..... 39
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Pertanian Tahun 2014-2018………………………………………………..…… 41
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Pertambangan
Dan Penggalian Tahun 2014-2018……………………………………………… 42
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Industri Pengolahan Tahun 2014-2018……………………………………….… 43
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Pengadaan Listrik Dan Gas Tahun 2014-2018……………………………….… 44
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Tahun 2014-2018………… 45
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Konstruksi Tahun 2014-2018………………………………………………….... 46
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Perdagangan
Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Tahun 2014-2018………………………..… 47
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Transportasi
Dan Pergudangan Tahun 2014-2018…………………………………………..... 48
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
xiv
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Tahun 2014-2018…………...…… 49
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor Informasi
Dan Komunikasi Tahun 2014-2018…………………………………………..… 50
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kaupaten Kota Untuk Sektor Jasa
Keuangan Dan Asuransi Tahun 2014-2018………………………..……….……
51
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Real Estate Tahun 2014-2018…………………………………………………... 52
Tabel 4.16 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Jasa Perusahaan Tahun 2014-2018…………………………………………...…. 53
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib
Tahun 2014-2018……………………...………………………………………... 54
Tabel 4.18 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor
Jasa Pendidikan Tahun 2014-2018……………………………………………… 55
Tabel 4.19 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor Jasa
Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Tahun 2014-2018……………………...………. 56
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan LQ Tiap Kabupaten Kota Untuk Sektor Jasa
Lainnya Tahun 2014-2018…………………………………………...…………. 57
Tabel 4.21 Hasil Kompilasi Analisis LQ Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014-2018……………………………………………………….……….. 59
Tabel 4.22 Hasil Analisis MRP Kota Tanjung Pinang Tahun 2014-2018………. 61
Tabel 4.23 Hasil Analisis MRP Kota Batam Tahun 2014-2018………………… 63
Tabel 4.24 Hasil Analisis MRP Kabupaten Karimun Tahun 2014-2018………... 64
Tabel 4.25 Hasil Analisis MRP Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018...………... 66
Tabel 4.26 Hasil Analisis MRP Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018…….……. 67
Tabel 4.27 Hasil Analisis MRP Kabupaten Lingga Tahun 2014-2018……….… 68
Tabel 4.28 Hasil Analisis MRP Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2014-2018………………………………………………………….……. 69
Tabel 4.29 Hasil Analisis Overlay Kota Tanjung Pinang Tahun 2014-2018.…… 72
Tabel 4.30 Hasil Analisis Overlay Kota Batam Tahun 2014-2018………….…... 73
xv
Tabel 4.31 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Karimun Tahun 2014-2018.......…. 74
Tabel 4.32 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018……...…76
Tabel 4.33 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018….....… 77
Tabel 4.34 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Lingga Tahun 2014-2018...…..… 78
Tabel 4.35 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2014-2018…………………………………………………………….…. 79
Tabel 4.36 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan
Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018……………….………… 80
Tabel 4.37 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014-2018……………………………………...………. 81
Tabel 4.38 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di Kota
Tanjung Pinang………………………….………...………...………...……...… 83
Tabel 4.39 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di Kota Batam…………..... 84
Tabel 4.40 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di
Kabupaten Karimun…………………………………………………………..… 85
Tabel 4.41 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di Kabupaten Bintan……... 86
Tabel 4.42 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di Kabupaten Natuna..…… 87
Tabel 4.43 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di Kabupaten Lingga……... 88
Tabel 4.44 Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Di Kabupaten
Kepulauan Anambas………………….………...………...………...………....… 89
xvi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kepulauan Riau Tahun
2014 – 2018............................................................................................................ 4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran…...................................................................... 20
Gambar 4.1 Peta Kepulauan Riau......................................................................... 33
Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018............ 35
Grafik 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2018................................................................................. 36
Grafik 4.3 PDRB PerKapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014- 2018
(Juta Rupiah)………………………………………………………..……..….… 37
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I PDRB ADHK KABUPATEN KOTA DAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU ............................................................................................................... 128
LAMPIRAN II LAJU PERTUMBUHAN KABUPATEN KOTA PROVINSI
KEPULUAN RIAU .................................................................................................................. 136
LAMPIRAN III PDRB PERKAPITA KABUPATEN KOTA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU ............................................................................................................... 136
LAMPIRAN IV HASIL PERHITUNGAN ANALISIS LQ KABUPATEN KOTA DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU ............................................................................................. 137
LAMPIRAN V HASILPERHITUNGAN ANALISIS MRP KABUPATEN KOTA DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU ............................................................................................. 141
LAMPIRAN VI HASIL PERHITUNGAN ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN… ................. 149
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk
mengembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa
pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena
setiap daerah memiliki karakter baik dari segi sosial, budaya, bahkan geografis
yang berbeda sehingga perlu adanya kebijakan yang berbeda pula.
Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah satu tidak akan sama
dengan daerah yang lainnya walaupun dalam satu provinsi. Kaum klasik
berpandangan bahwa daerah yang memiliki atau kaya akan SDA akan lebih maju
dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA
(Emilia, 2006). Perbedaan SDA tersebut merupakan modal awal dalam
pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain mengandalkan
SDA yang ada, dibutuhkan juga sinergi dengan faktor - faktor lain sepeti SDM
untuk mengelola SDA, teknologi sebagai alat “tools” untuk mengelola SDA,
sehingga akan dihasilkan barang dan jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya
berdampak pada pendapatan daerah tersebut.
Pembangunan daerah perlu memerhatikan potensi daerah yang dimiliki oleh
setiap Kabupaten dan Kota dengan cara menelaah PDRB untuk melihat adanya
potensi sektor basis dan non basis. Dalam rangka mengoptimalkan hasil
pembangunan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus berperan dalam
mendukung pengembangan potensi ekonomi untuk memperkuat daya saing.
2
Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan posisi yang strategis karena
berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Vietnam, Malaysia, Kamboja,
dan Singapore. Letak yang strategis, berada di jalur Selat Malaka sampai laut
Natuna yang merupakan arus lalu lintas perdagangan dunia. Selain itu terdapat
Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah
Free Trade Zone (FTZ) yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Selain
dari segi kewilayahan, Kepulauan Riau juga memiliki kekayaan Sumber Daya
Alam (SDA) yang melimpah.
Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat lima Kabupaten dan dua Kota tentunya
setiap Kabupaten dan Kota mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai dengan
keadaan daerahnya masing-masing, sehingga akan mempunyai PDRB dan tingkat
pertumbuhan yang berbeda-beda .
Tabel 1. 1
PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2015
Sumber data : Bps Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau, diolah
Kabupaten Kota PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Kabupaten
Karimun 9.017.653.06 8.594.075.28 8.152.070.03 7.678.538.89 7.207.304.87
Kabupaten
Bintan 13.884.676.50 13.243.040.79 12.620.120.69 12.013.390.92 11.424.374.46
Kabupaten Natuna 15.023.867.85 14.665 423.36 14.538.928.91 14.115.265.93 13.585.406.93
Kabupaten Lingga 2.790.017.41 2.682.784.13 2.529.106.29 2.429.746.69 2.373.208.28
Kabupaten
Kep. Anambas 12.063.351.54 13.142.454.36 13.155.243.55 12.784.246.20 12.407.906.62
Kota Batam 102.059.977.00 97.459.725.58 95.369.704.92 90.457.743.78 84.644.068.54
Kota
Tanjung Pinang 13.982.665.74 13.548.246.81 13.197.815 12.567.987 11.891.255.80
3
Berdasarkan tabel 1.1 PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau setiap
tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Kepulauan Anambas mengalami
penurunan PDRB selama tiga tahun belakangan yaitu pada tahun 2016-2018.
PDRB Kabupaten Kota tertinggi terdapat pada Kota Batam dimana Kota
Batam merupakan kawasan free trade zone yang memiliki peranan penting dalam
mengembangkan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
Guna meningkatkan pendapatan daerah masing-masing daerah dituntut harus
mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian
potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik,
karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah
maka pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai
hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan.
Selain pendapatan daerah pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan
gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi
di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.
Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2014–2018 mengalami penurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini
disebabkan karena lemahnya investasi, konsumsi rumah tangga yang melambat
serta net ekspor yang juga menurun.
4
6. 2 4.9098 4.058
1.098
2014 2015 2016 2017 2018
PERTUMBUHAN EKONOMI
Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kepulauan Riau Tahun 2014 - 2018
Sumber data : Bps Provinsi Kepulauan Riau, diolah
Hal ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah karena
dengan melambatnya menurunnya pertumbuhan ekonomi dapat memperhambat
pembangunan dan pengembangan daerah, untuk itu pengembangan
pembangunannya perlu direncanakan Kembali sesuai dengan potensi yang
dimiliki daerah tersebut.
Setiap tahunnya terjadi pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten
kota, namun belum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor potensial untuk
dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini sangat
penting untuk mengidentifikasi potensi ekonomi suatu daerah.
Sektor ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi apa saja yang
memiliki potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi, sehingga pertumbuhan
ekonomi yang ada hanya sebatas angka-angka kuantitatif saja. Untuk itu perlu
diketahui sektor basis pada masing-masing daerah dan dilanjutkan dengan
identifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan
spesialisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas angka-angka.
5
Masalah terakhir adalah belum adanya prioritas sektor dalam pengembangan
pembangunan. Tujuh Belas sektor yang dimiliki oleh kabupaten kota di Provinsi
Kepulauan Riau memiliki program masing-masing dalam kegiatan ekonominya.
Namun tidak semua dapat dijalankan serentak. Hal ini terkendala oleh anggaran
yang dialokasikan dalam RPJMD dan “urgensi” program tersebut. Untuk itu perlu
adanya prioritas pembangunan untuk mengoptimalkan keterbatasan anggaran
dengan memprioritaskan sektor -sektor yang memiliki keunggulan.
Dengan adanya otonomi daerah, semua kabupaten dan kota berjalan sendiri-
sendiri untuk membangun daerahnya. Tetapi pemerintah Provinsi memiliki peran
sebagai koordinasi antar kabupaten dan kota sehingga Provinsi harus mengetahui
daerah mana yang bisa dijadikan contoh untuk memacu pengembangan
pembangunan.
Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui
potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi kabupaten dan kota yang berada
di Kepulauan Riau sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era
otonomi daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Analisis
Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2014- 2018”.
6
2. Rumusan Masalah
Pengembangan potensi ekonomi sektor potensial yang memberikan kontribusi
terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang
harus dilaksanakan. Masih terdapat kesenjangan informasi di Kepulauan Riau
tentang potensi-potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk menunjang
pembangunan ekonomi daerah, sehingga analisis sektor potensial perlu dilakukan
untuk mengetahui potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau di masa
mendatang. Melalui pengembangan potensi ekonomi tersebut diharapkan
pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah dijelaskan, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui:
a. Sektor apakah yang mempunyai potensi sebagai sektor basis di setiap
kabupaten atau kota di Kepulauan Riau?
b. Kabupaten dan kota manakah yang mempunyai keunggulan kompetitif,
daya saing dan spesialisasi?
c. Daerah manakah yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan
pembangunan?
d. Bagaimana penentuan prioritas sektor basis untuk pengembangan
pembangunan di Kepulauan Riau disetiap Kabupaten kota?
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan
mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten Kota di
Provinsi Kepulauan Riau dengan cara :
a. Menentukan sektor basis atau unggulan disetiap Kabupaten dan kota.
7
b. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi di
masing-masing daerah terutama untuk mengetahui sektor-sektor yang
mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi.
c. Menganalisis tipologi masing-masing daerah berdasarkan potensi yang
dimilikinya.
d. Menentukan prioritas sektor basis guna pengembangan pembangunan di
Kepulauan Riau umumnya serta Kabupaten dan Kota khususnya.
4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan
pedoman bagi :
a. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuat perencanaan
kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi
dan tipologi yang dimiliki tiap Kabupaten Kota serta bahan informasi
untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Kepulauan Riau tentang kinerja
masing-masing sektor.
b. Bagi Akademik Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
informasi untuk penelitian lebih selanjutnya, khususnya yang berkaitan
dengan pengembangan potensi ekonomi daerah.
c. Bagi masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau
diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat masyarakat Kepuluan dapat
mengetahui potensi ekonomi yang ada di masing-masing daerahnya.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori yang berkenaan dengan Variabel yang diambil
1. Teori Pembangunan Daerah
Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian yang
tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi secara
nasional yang ditunjang melalui pelaksanaan otonomi daerah. Menurut
Arsyad (2002) pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses
dimana pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola sumber daya-
sumber daya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara
pemerintah daerah dan pihak swasta guna menciptakan lapangan kerja
serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Menurut Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (regional)
merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber
daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan,
transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi
ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan
pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan),
kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.
Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan
terpadu antar kategori.
9
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi daerah yang berbeda
akan memberikan pengaruh pada corak pembangunan yang akan
diterapkan. Pola kebijakan yang diterapkan dalam satu daerah belum tentu
akan sama dan berhasil ketika diterapkan pada daerah lainnya. Oleh
karena itu, perlu adanya perhatian dalam menyesuaikan pola kebijakan
pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi sumber daya
pada masing-masing daerah.
Setiap pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya
harus secara bersama- sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.
Salah satu aspek pembangunan wilayah (regional) adalah
pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat
berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke nonpertanian, dari
industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta
perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah
(regional) sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan
ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila
memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki
keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah
lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.
10
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam
melakukan analisis terhadap pembangunan ekonomi yang terjadi pada
suatu Negara atau suatu daerah (adisasmita 2011). Pertumbuhan ekonomi
wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan
yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah
(value added) yang terjadi (Tarigan, 2005 : 46).
Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan
kegiatan yang menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa di
suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolak ukur
pencapaian perkembangan suatu perekonomian dimana dapat dilihat dari
indikator Produk Domestik Bruto atau PDB.
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel
ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga
dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah.
Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi
sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.
Pembahasan tentang sektor unggulan dan potensi ekonomi daerah
menjadi strategi penentu pertumbuhan ekonomi regional dalam era
otonomi, masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini sangat penting bagi Pemerintah
11
Daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah
tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011:2). Penghitungan PDRB dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak
langsung (alokasi) (Hilal Almulaibari, 2011:29).
a. Metode Langsung
Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga
pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan
dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga
pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil
penghitungan yang sama (BPS,2008). Penghitungan PDRB
secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan
sebagai berikut :
1.) PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach).
Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga
penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added).
Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau
sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari
12
total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut.
2.) PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach).
Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh
dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima
faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan
gaji,sewa tanah,bunga modal dan keuntungan. Semua
komponen tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan
pajak langsung lainnya.
3.) PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend Approach).
PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi
rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari
untung, konsumsi pemerintah,pembentukan modal tetap
domestik bruto,perubahan inventori atau stok dan ekspor
neto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui
pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari
penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di
wilayah domestik.
b. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi.
Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan
menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB
wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB
wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai
produksi bruto atau netto setiap sektor atau subsector pada
13
wilayah yang dialokasikan; jumlah produksi fisik; tenaga kerja;
penduduk dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan
menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat
diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi
terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.
4. Teori Basis
Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh
keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang dimiliki oleh daerah
yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008:87). Dalam perekonomian regional
terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis.
Dalam hal ini, perekonomian suatu daerah dibagi atas dua kelompok sektor
utama yaitu sektor basis dan sektor non basis.
Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung
perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif
(Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis
adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi
sebagai penunjang sektor basis atau dapat dikatakan service industries
(Sjafrizal,2005:89).
Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah digunakan analisis
Location Quotient (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar
tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara
membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan
peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional
14
(Emilia, 2006:24).
5. Teori Potensi Ekonomi
Robinson Tarigan (2005) menjelaskan bahwa seorang yang menjadi
perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi
ekonomi didaerahnya. Hal ini terkait dengan kewajibannya di suatu sisi
menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar
perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu
mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu
rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi sektor yang
memiliki kelemahan tersebut.
Penentuan sektor unggulan dan potensi merupakan langkah awal
menuju pembangunan yang lebih terarah dengan berpijak pada konsep
efisiensi dan memperhatikan potensi ekonomi suatu wilayah. Konsep
efisiensi dilakukan dengan mengembangkan sektor unggulan maupun
potensi di wilayah tersebut. Sektor unggulan dan potensi dapat diketahui
dari superioritas sektoral, salah satunya dalam pertumbuhan kondisi sosial
ekonomi suatu wilayah. Sedangkan potensi ekonomi daerah dinyatakan
oleh Suparmoko (2002, 99) sebagai “Kemampuan ekonomi yang ada di
daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus
berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat
mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang
dengan sendirinya dan berkesinambungan”.
15
B. Penelitian Terdahulu
Pada bagian ini merupakan hasil-hasil penelitian yang pernah
dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan
pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu :
16
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
No Nama dan Judul Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
1 Goschin, Z. (2014). Regional growth
in Romania after its accession to EU:
a shift-share analysis approach.
Procedia Economics and Finance, 15,
169-175.
Pengaruh pangsa pendorong pertumbuhan lapangan
kerja absolut nasional selama 2007-2008 terkait
dengan komponen pergeseran negatif yang dominan
(baik sektoral maupun regional). Efek sektoral positif
hanya untuk wilayah Bucharest-Ilfov, sedangkan efek
regional positif untuk wilayah Bucharest-Ilfov dan
North-West, dengan memperhitungkan daya saing
regional yang tinggi. sedangkan untuk semua wilayah
lainnya kehilangan lapangan kerja akibat pergeseran
sektoral dan wilayah yang negatif melebihi
keuntungan dari pangsa nasional yang positif.
Pertumbuhan lapangan kerja tertinggi yang tercatat di
wilayah Bucharest-Ilfov adalah di bidang keuangan,
real estate, dan jasa lainnya, diikuti oleh
perdagangan.
Peneliti ingin mengetahui
keunggulan kompetitif dan
pergeseran regional dan
sektoral.
Pada penelitian saat ini peneliti
menggunakan metode analisis
MRP untuk mengetahui
keunggulan kompetitif dari
masing-masing wilayah
sedangkan pada penelitian
terdahulu peneliti menggunakan
analisis shift share.
2 (Moh.Khusaini. 2015) - A shift Share
analysis on regional competitiveness
– a case Banyuwangi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor
pertanian, pertambangan dan manufaktur tidak lagi
menjadi tulang punggung perekonomian banyuwangi.
Sektor hotel dan restoran, kontruksi serta jasa
perdagangan dan keuangan adalah sektor yang
memiliki potensi.
Pada metode analis yaitu
menggunakan LQ untuk
mengetahui sektor basis yang
nantinya akan menjadi penentu
sektor yang memiliki
keunggulan kompetitif dan
spesialisasi .
Pada penelitian saat ini lebih
terperinci dalam menentukan
sektor potensi ekonomi karena
menggunakan metode penelitian
MPR, Overlay, dan Tipologi
Klassen. Dan pada penelitian
saat ini tidak menggunakan
analisis shift share.
17
No Nama dan Judul Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
3
Bayu Kharisma (2019) - Analysis of
Potential Sectors and Policy
Priorities of Regional Economic
Development in Maluku.
Hasil penelitian ini menemukan 8 sektor yang
memiliki kategori basis. Untuk Hasil MRP
menunjukan bahwa sektor dengan RPs tertinggi
adalah sektor pertambangan dan penggalian. Untuk
Hasil analisis overlay menunjukan sektor administrasi
pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib;
perdagangan ritel reparasi mobil dan motor adalah
sektor yang paling dominan pertumbuhanya dan
memberikan kontribusi sangat besar terhadap PDRB
dan pembangunan di Provinsi Maluku.
Pada metode analisis yang
digunakan menggunakan
analisis LQ, MRP, dan Overlay.
Pada penelitian saat ini Pada
penelitian saat ini menambahkan
metode Tipologi Klassen.
4 (Nurdiana, Defi, Agus Luthfi dan
Zainuri. 2015) - Analisis Potensi
Ekonomi dan Pengembangan Sektor
Potensial Kabupaten Ponorogo.
Analisis Location Quotient menunjukkan terdapat
sembilan sektor basis dan delapan sektor non basis.
Analisis Shift Share menunjukkan bahwa Kabupaten
Ponorogo berspesialisasi sama dengan sektor yang
tumbuh di Jawa Timur. Hasil analisis Tipologi
Klassen diperoleh empat kualifikasi wilayah termasuk
kuadran I yang merupakan daerah cepat maju dan
cepat tumbuh, kuadran II termasuk daerah maju tapi
tertekan, kuadran III termasuk daerah berkembang
cepat dan kuadran IV termasuk daerah relative
tertinggal. Analisis BSR tahun 2010-2014
menunjukkan jumlah tenaga kerja pada sektor basis
dibandingkan jumlah tenaga kerja pada sektor non
basis.
Metode analisis yang sama
dengan penelitian saat ini yaitu
Location Quotient, Model Rasio
Pertumbuhan, dan , Tipologi
Klassen
Pada penelitian sebelumnya
menggunakan metode analisis
Basic Service Ratio & Regional
Employment Multiplier
sedangkan pada penelitian saat
ini menambahkan metode
overlay
5 (Nailatul Husna, Irwan Noor,
Mochammad Rozikin, 2013).
Analisis Pengembangan Potensi
Ekonomi Lokal Untuk Menguatkan
Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sektor
yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten
Gresik yaitu, sektor industri pengolahan; listrik, gas,
dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dukungan Pemerintah
Pada metode analis yaitu
location quotient.
Pada penelitian saat ini
menambahkan metode Tipologi
Klasssen , MRP dan overlay
untuk mengetahui sektor unggulan baik dari segi
18
Daya Saing Daerah Di Kabupaten
Gresik
Kabupaten Gresik dilihat dari RPJPD danRPJMD
serta alokasi APBD cenderung memprioritaskan pada
sektor yang kurang potensial seperti perdagangan,
hotel, dan restoran; serta pertanian. Maka, pemerintah
Kabupaten Gresik perlu memprioritas program
pembangunan maupun pengalokasian anggarannya
pada sektor unggulan.
kontribusi dan pertumbuhan
ekonomi.
6 Dini Adiyatin (2019) - Analisis
Overlay Untuk Menentukan Potensi
Sektor Ekonomi Unggulan Dalam
Pembangunan Daerah
Hasil analisis Typology Klassen sektor perekonomian
di Kota Pontianak pada sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan
sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun
2012-2016 menunjukkan sektor tumbuh cepat
(Kuadran 1). Berdasarkan hasil analisis Overlay,
sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang; dan sektor Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial merupakan sektor unggulan di Kota
Pontianak. Sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan
dan kontribusi yang sangat besar terhadap
pembentukan PDRB dan pembangunan di Kota
Pontianak.
Persamaan penelitian terdapat
pada metode yang digunakan
yaitu menggunakan metode
Analisis LQ, Analisis MRP, dan
Analisis Overlay
Perbedaan dengan penelitian
saat ini terdapat pada hasil
penelitian, karena pada
penelitian saat ini
menggunakan metode
tambahan yaitu analisis
tipologi klassen dan prioritas
pembangunan
7 Anna Yulianita (2017) - Analisis
potensi Daerah Sebagai Upaya
Peningkatan Perekonomian Daerah di
Sumatera Bagian Selatan.
Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor
basis yang dominan di wilayah Sumatera Bagian
Selatan karena terdapat di semua provinsi. Hasil
analisis Shift-Share di wilayah Sumatera Bagian
Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa
provinsi yang memiliki keunggulan/daya saing
kompetitif antara lain : provinsi Jambi memiliki 9 sektor kompetitif, Sumatera Selatan memiliki 11
Terdapat kesamaan dalam
metode analisis yaitu
menggunakan metode LQ dan
Tipologi Klassen
Perbedaan dengan penelitian
saat ini adalah dalam
menentukan keunggulan
kompetitif dan spesialisasi pada
penelitian saat ini menggunakan
analisis MRP dan Overlay
sedangkan pada penelitian
19
sektor kompetitif, Bengkulu memiliki 9 sektor
kompetitif, Lampung memiliki 13 sektor kompetitif,
Bangka Belitung memiliki 10 sektor kompetitif.
Menurut tipologi provinsi Jambi masuk dalam
tipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh.
terdahulu menggunakan analisis
shift share
8 Ida Bagus dan Adytia (2017) -
Penentuan Prioritas Pembangunan
Melalui Analisis Sektor Potensial di
Kabupaten Gianyar.
sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di
Kabupaten Gianyar ada 7 sektor dan sektor yang
mempunyai potensi untuk menentukan prioritas
pembangunan di wilayah Kabupaten Gianyar adalah
sektor penyedia akomodasi makanan dan
minuman,sektor real estate, dan jasa kesehatan.
Persamaan dengan penelitian
saat ini terdapat pada metode
analisis yang menggunakan
metode LQ, MRP, dan Overlay
Perbedaan nya tedapat pada
hasil dan metode analisis pada
penelitian saat ini peneliti
menambahkan metode Tipologi
klassen untuk mengetahui acuan
pembangunan dan prioritas
pembangunan
9 Puspaningtyas, A. (2013). Analysis of
Local Economic Potential and
Competitiveness Economic Sector in
Improving Local Economic
Development (Study in Batu City).
Jurnal Administrasi Publik,
Batu memiliki tiga sektor unggulan selama 2007-
2010,yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel
dan restoran;dan pertanian. Sektor yang berdaya saing
adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor
jasa dan sektor bangunan/konstruksi. Sektor unggulan
yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah
jasa-jasa, hotel dan sektor restoran. Sektor pertanian
sejak2007-2011 tidak menjadi sektor saing dan secara
tidak langsung memiliki kontribusi terhadap PAD.
Pada metode analis yaitu
location quotient.
Perbedaan dengan penelitian
saat ini terdapat pada metode
analisis penelitian sebelumnya
menggunakan analisis shift
share sedangkan pada penelitian
saat ini menggunakan metode
MRP.
10 Titisari, K. H. (2009). Identifikasi
potensi ekonomi daerah Boyolali,
Karanganyar, dan Sragen. JEJAK:
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 2.
sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing
komparatif dan berdaya saing unggul terhadap
pertumbuhan ekonomi adalah bidang pertanian.
Pada metode analisis
menggunakan analisis LQ dan
analisis MRP
Pada penelitian saat ini
menambahkan metode analisis
Overlay, tipologi klassen dan
prioritas pembangunan.
20
C. Kerangka pemikiran
Pengembangan potensi ekonomi sektor potensial yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan
prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Masih terdapat kesenjangan
informasi di Kepulauan Riau tentang potensi-potensi yang bisa digali dan
dikembangkan untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, sehingga
analisis sektor potensial perlu dilakukan untuk mengetahui potensi yang
ada di Kepulauan Riau di masa mendatang. Melalui pengembangan
potensi ekonomi tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat
meningkat. Begitu juga dengan daerah acuan sebagai pengembangan
pembangunan yang belum terlihat. Pada penelitian ini menggunakan
metode analisis LQ, MPR, dan Overlay, tipologi klassen serta prioritas
pembangunan daerah. Setelah semua alat analisis digunakan, maka dapat
diketahui hasilnya. Hasil tersebut dijadikan kesimpulan dan prioritas
pembangunan. Dari uraian diatas maka dapatlah disusun suatu skema
sebagai berikut :
21
PDRB
Mengidentifikasi sektor potensial dengan adanya keunggulan kompetitif
dan daya saing untuk menentukan prioritas pembangunan
Potensi Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Pendapatan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi
Tipologi Klassen
Analisis Overlay
Prioritas Pembangunan
KESIMPULAN
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Analisis MRP Analisis LQ
22
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah ruang lingkup atau batasan
batasan. Tujuan dari ruang lingkup yaitu agar subjek, objek, dan waktu
penelitian tidak melebihi atau keluar dari tujuan yang ingin dicapai. Ruang
lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang pengembangan
potensi ekonomi, sektor unggulan dan sektor yang memiliki daya saing
kompetitif dan spesialisasi serta prioritas pembangunan.
Objek pada penelitian ini terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan
menggunakan data PDRB Kepulauan Riau, Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kota Kepulauan Riau, PDRB Kabupaten Kota Kepulauan Riau
atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha periode 2014-
2018. Sedangkan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data
sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua
(data eksternal) dan data yang digunakan merupakan data tahunan.
B. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
data yang diperoleh dari pihak lain atau dari pihak kedua seperti Badan
Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (BPS). Karena data sekunder
maka metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini
yaitu dengan teknik :
23
a. Studi Kepustakaan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dan mempelajari buku, buku pedoman, buku
program kerja atau literatur yang relevan dengan penyusunan skripsi.
Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan buku-buku,
jurnal-jurnal, artikel- artikel ilmiah, data-data dari internet dan
lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
b. Studi Dokumentasi. Pengumpulan data dengan mengutip sumber
yang ada, menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitian
yang didapatkan dari pusat statistik maupun dari literatur-literatur
lainnya yang perhubungan dengan penelitian ini.
Dengan menggunakan kedua metode tersebut didapatkan berbagai
informasi data sekunder untuk digunakan dalam penelitian ini, perolehan
data sekunder dikumpulkan dari BPS yang mencakup :
a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kota Provinsi
Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018.
b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Riau
menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018.
c. PDRB Perkapita Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2014 -2018.
d. PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 -2018
e. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018.
24
C. Metode Analisis
1. Analisis Location Quotient (LQ)
Analisis LQ berguna untuk mengidentifikasi sektor basis suatu
wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat
spesialisasi sektor basis atau unggulan (leading sector) di suatu wilayah.
Sektor basis adalah sektor ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan
barang-barang dan jasa-jasa untuk pasar dan masyarakat yang ada di
daerah itu sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor
unggulan. Sektor non-basis adalah sektor ekonomi yang hanya dapat
memenuhi kebutuhan barang-barang dan jasa-jasa untuk pasar maupun
masyarakat yang ada di daerah itu sendiri, hal ini yang mengindikasikan
bahwa komoditas tersebut kurang atau tidak unggul di daerah yang
bersangkutan.
Analisis LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam
suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam
perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi sejenis
pada lingkup yang lebih luas. Pada penelitian ini analisis LQ digunakan
untuk menentukan perbandingan sektor-sektor yang ada di antara
Kabupaten Kota di Provinsi Kepuluan (regional) dengan Provinsi
Kepulauan Riau (Nasional).
Adapun rumus LQ adalah sebagai berikut: (Robinson Tarigan dalam
Utama, 2010:38) :
25
Keterangan
Si = Nilai tambah sektor i di Kabupaten Kota
S = PDRB total di Kabupaten Kota
Ni = Nilai tambah sektor i di Provinsi
N = PDRB total di Provinsi
Kriteria pengukuran menurut Bendavid Val ada tiga kemungkinan
yang terjadi yaitu (Choliq, 2007:56):
a. Jika LQ > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis,
artinya tingkat spesialisasi kabupaten kota lebih tinggi dari tingkat
provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan sudah melebihi
kebutuhan konsumsi di daerah dimana komoditas tersebut
dihasilkan dan kelebihannya dapat dijual keluar daerah (ekspor).
b. Jika LQ = 1 maka tingkat spesialisasi kabupaten kota sama dengan
di tingkat provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya
cukup untuk kebutuhan daerah setempat.
c. Jika LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis,
artinya tingkat spesialisasi kabupaten kota lebih rendah dari tingkat
provinsi. Produksi komoditas tersebut belum mencukupi
kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan.
LQ =
26
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Analisis Model Rasio Pertumbuhan merupakan alat analisis yang
digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi (sektor ekonomi)
yang potensial, terutama struktur ekonomi kabupaten kota maupun
provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur
ekonomi wilayah baik internal maupun eksternal (Yusuf, 1999, dalam
Agus, 2009). Analisis MRP ini dibagi lagi ke dalam dua kriteria, yaitu
Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah
Referensi (RPr). Berikut ini penjelasan dari masing-masing kriteria MRP:
a. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) yaitu perbandingan antara
pertumbuhan pendapatan dalam hal ini ialah pertumbuhan PDRB
sektor i di wilayah studi dengan pertumbuhan pendapatan PDRB
sektor i di wilayah referensi (Kabupaten Kota terhadap Provinsi).
Berikut formula dari RPs:
Keterangan:
Eij = Perubahan PDRB sektor i di wilayah
Eij = PDRB sektor i di wilayah j pada awal tahun penelitian
Ein = Perubahan PDRB sektor i secara provinsi
Ein = PDRB sektor i secara provinsi pada awal tahun penelitian
Rps : Eij/Eij
Ein/Ein
27
Jika nilai RPs > 1 diberi notasi positif (+) yang menunjukkan bahwa
pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi (kabupaten kota) lebih
tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi
(provinsi nasional).
Jika nilai RPs < 1 diberi notasi negatif (-) yang menunjukkan bahwa
pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi (kabupaten kota) lebih
rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi
(provinsi).
b. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) yaitu perbandingan
antara laju pertumbuhan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi
dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi
(Provinsi). Berikut formula dari RPr:
Keterangan:
Ein = Perubahan PDRB sektor i secara provinsi
Ein = PDRB sektor i secara provinsi pada awal tahun penelitian
En = Perubahan PDRB provinsi
En = Total PDRB Provinsi pada awal tahun penelitian
Jika nilai RPr>1 diberi notasi positif (+) yang menunjukkan bahwa
pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi (Provinsi)
lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB total wilayah tersebut (Provinsi).
Rpr : Ein/ Ein
En/En
28
Jika RPr < 1 diberi notasi negatif (-) yang menunjukkan bahwa
pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi (provinsi) lebih
rendah dari pertumbuhan PDRB total wilayah tersebut (provinsi).
3. Analisis Overlay
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggul baik dari
segi kontribusi maupun pertumbuhannya dengan menggabungkan hasil
dari analisis LQ dan Analisis MRP. Sehingga analisis ini terdiri dari tiga
kompenen yaitu Location Quotient (LQ), Rasio Pertumbuhan Wilayah
Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs). Setiap
komponen kemudian disamakan satuannya dengan diberi notasi postif (+)
atau notasi negatif (-). Jika koefisien komponen bernilai lebih dari satu
diberi notasi positif (+) dan jika koefisien komponen bernilai kurang dari
satu diberi notasi negatif (-).
4. Tipologi Klassen
Analisis Tipologi Klassen pada umumnya dapat digunakan melalui
dua pendekatan yaitu dengan pendekatan wilayah dan pendekatan
sektoral. Pada penelitian ini digunakan analisis tipologi klassen
pendekatan wilayah. Tipologi Klassen pendekatan wilayah mendasarkan
klasifikasi wilayah pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi
dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah.
Tipologi Klassen pendekatan wilayah digunakan untuk mengetahui
kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten kota di Provinsi
Kepulauan Riau. Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik kondisi
29
petumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah maju dan tumbuh cepat,
daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif
tertinggal.
Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi
posisi sektor perekonomian Kabupaten dan kota dengan memperhatikan
sektor perekonomian sebagai daerah referensi. Untuk lebih jelasnya dapat
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3. 1
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan wilayah
Kuadran I
Daerah Maju dan Tumbuh Cepat
Yi > y dan Ri > r
Kuadran II
Daerah Maju tapi Tertekan
Yi > y dan Ri < r
Kuadran III
Daerah Berkembang Cepat
Yi < y dan Ri > r
Kuadran IV
Daerah Relatif Tertinggal
Yi < y dan Ri < r
Keterangan:
Ri = Laju pertumbuhan PDRB provinsi
r = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten kota yang diamati
Yi = Kontribusi sektor terhadap PDRB provinsi
y = Kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten kota
30
Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen sebagaimana
tercantum pada Tabel. 3.1.
a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu kuadran I, klasifikasi ini
biasa dilambangkan dengan Yi > y dan Ri > r.
b. Daerah maju tapi tertekan yaitu kuadran II, klasifikasi ini biasa
dilambangkan dengan Yi > y dan Ri < r.
c. Daerah berkembang cepat yaitu kuadran III, klasifikasi ini biasa
dilambangkan dengan Yi < y dan Ri > r.
d. Daerah Relatif tertinggal yaitu kuadran IV, klasifikasi ini biasa
dilambangkan dengan Yi > dan Ri < r.
5. Penentuan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kota di Provinsi
Kepulauan Riau
Dari hasil analisis LQ, MRP, dan Overlay komponen diberi skor
sesuai dengan range yang ada di masing-masing sektor, maka dapat
ditentukan wilayah yang diprioritaskan dalam pengembangan
pembangunan bagi sektor-sektor yang potensial untuk kabupaten kota di
Provinsi Kepulauan Riau.
D. Operasional Variabel Penelitian
1. Potensi Ekonomi Potensi Ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah yang mungkin atau layak
dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber
penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian
daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan
31
berkesinambungan (Soeparmoko dalam Nudiatulhuda, 2007).
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang
dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (BPS,
2010). PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui
perkembangan ekonomi suatu daerah. PDRB dihitung berdasarkan atas
dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB dalam penelitian
ini dilihat berdasarkan atas harga konstan tahun 2000.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita PDRB perkapita
merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap
penduduk selama satu tahun di suatu wilayah daerah.PDRB perkapita ini
bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini
merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
tingkat kemakmuran suatu wilayah provinsi.
4. Laju pertumbuhan ekonomi adalah besar kecilnya persentase peningkatan
produksi barang dan jasa masyarakat menurut sektor produksi suatu
daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan total
PDRB tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih
kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur
ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2002). Cara menghitung laju
pertumbuhan total adalah total PDRB pada tahun akhir dikurangi total
PDRB tahun awal dibagi total PDRB pada tahun awal dikalikan seratus
32
persen.
5. Sektor-Sektor Ekonomi
Merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Karimun dan
BPS Provinsi Kepulauan Riau terdapat tujuhbelas sektor ekonomi yang
diteliti maka yang dimaksud dengan sektor ekonomi yaitu:
1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estate;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Jasa lainnya.
33
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Pada saat setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung
dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga
membentuk provinsi Riau. Provinsi kepulauan Riau merupakan hasil
pemekaran Provinsi baru dari provinsi Riau, yang akhirnya Kepulauan
Riau memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk Badan
Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR). Pada
tanggal 24 September 2002 Perjuangan BP3KR membuahkan hasil dengan
pemekaran provinsi Kepulauan Riau dari Provinsi Riau. Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau diatur berdasarkan Undang- undang Nomor 25
tahun 2002.
2. Letak Geografis
Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29’ Lintang Selatan
dan 04°40’ Lintang Utara, serta 103°22’ dan 109°4’ Bujur Timur. Luas
wilayah keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau yaitu 251.810,71 km² yang
terdiri dari luas daratan 8.201,72 km² dan luas lautan 417.012,97 km.
Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja
Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
Sebelah Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
34
Sebelah Timur : Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 4.1 Peta Kepulauan Riau
Sumber : Bps Kepulauan Riau, diolah
Secara administratif serta berdasarkan Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2002 Provinsi kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi ke-32 di
Indonesia yang memiliki 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu : Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan
Anambas, kabupaten Bintan, serta Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.
Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi serta hitungan teknis dari
Balai Kajian Goematika Bakosurtanal tahun 2007 luas wilayah daratan dan
lautan Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :
35
Tabel 4. 1
Luas wilayah daratan dan Luas wilayah lautan Kepulauan Riau
Sumber : Permendagri no. 72 tahun 2019 - Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal
3. Demografi
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau,
jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014 sampai
dengan 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat
pada grafik 4.1 , jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun
2014 sebanyak 1.917.415 jiwa dan terus mengalami peningkatan setiap
tahun nya. Hingga tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau
mencapai 2.136.521 jiwa.
No. Kabupaten Kota Luas Darat Luas Laut
1. Kabupaten Bintan 1.318,21 km² 102.964,08 km²
2. Kabupaten Karimun 912,75 km² 4.698,09 km²
3. Kabupaten Natuna 2.009,04 km² 216.113,42 km²
4. Kabupaten Lingga 2.266,77 km² 43.339,00 km²
5. Kabupaten Kepulauan
Anambas 590,14 km²
46.074,00 km²
6. Kota Batam 960,25 km² 3.675,25 km²
7. Kota Tanjung Pinang 144,56 km² 149,13 km²
TOTAL 8.201,72 km² 417.012,97 km²
36
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau 2200000
2100000
2000000
1900000
1800000
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Grafik 4.1
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014- 2018
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
Jika dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk
tertinggi terletak di Kota Tanjung Pinang dimana kota Tanjung Pinang
merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kepadatan penduduk di
Kota Tanjung Pinang pada tahun 2018 sebesar 1.448 jiwa/Km² terjadi
peningkatan dari tahun sebelum nya. Kondisi berbeda terjadi pada
Kabupaten Natuna, dimana Kabupaten Natuna menjadi daerah yang paling
jarang penduduknya dengan kepadatan penduduk sebesar 38 jiwa/ Km²
pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan luas wilayah Kabupaten Natuna
lebih dominan dengan luas wilayah lautan nya dibandingkan dengan luas
wilayah daratan.
37
Karimun
Lingga
Tanjungpinang
Bintan Natuna
Kepulauan Anambas Batam
Jumlah Penduduk
8% 4%
2%
43%
41%
Grafik 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2018
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
4. Kondisi Perekonomian
Tingkat kesejahteraan penduduk dan keberhasilan pembangunan di
suatu wilayah dapat diukur dengan pendapatan perkapita dan laju
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pada umumnya besarnya
pendapatan perkapita dilihat dari nilai PDRB per kapita baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
38
Grafik 4.3
PDRB PerKapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018 (Juta Rp)
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Grafik 4.3 di atas, PDRB per kapita di Provinsi
Kepulauan Riau menunjukan adanya peningkatan setiap tahunnya. Di
tahun 2014 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar
76.330.000 juta rupiah dan meningkat menjadi 81.300.000 juta rupiah di
tahun 2018. Peningkatan nilai PDRB per kapita yang terjadi setiap
tahunnya menunjukkan bahwa secara nominal pendapatan masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya mengalami peningkatan.
80300000 79760000 81300000
76330000 78630000
2014 2015 2016 2017 2018
39
Tabel 4. 2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kota Dan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014-2018
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kota Dan Provinsi
Kepulauan Riau ( Persen )
Kab / Kota 2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Karimun 6,87 6,54 6,17 5,29 5,05
Kab. Bintan 6,35 5,16 5,05 4,94 4,85
Kab. Natuna 6,61 5,8 6,06 5,68 4,17
Kab. Lingga 5,16 2,38 4,09 6,08 4
Kab. Kep Anambas 3,7 3,03 2,9 -0,1 -8,21
Kota Batam 7,16 6,87 5,43 2,61 4,96
Kota Tanjung Pinang 7,78 5,7 5,01 2,63 3,21
Provinsi
Kepulauan Riau 6,6 6,02 4,98 1,98 4,58
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya dapat dilihat dari tabel 4.2 bahwa laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten Dan Kota di Provinsi
Kepulauan Riau cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.
Perlambatan ekonomi dipengaruhi pelemahan kinerja investasi sejalan
dengan perlambatan ekonomi global dan domestik.
40
Tabel 4. 3
PDRB, PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Kota ADHK 2010 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
No Kabupaten Kota PDRB (Juta Rp) PDRB Perkapita
(Juta Rp)
Laju
Pertumbuhan
PDRB (%)
1. Karimun 9.016.343.06 39.010.000 5,05
2. Bintan 13.886.107.50 87.920.000 4,85
3. Natuna 15.036.090.69 52.550.000 4,17
4. Lingga 2.790.121.73 31.170.000 4
5. Kepulauan Anambas 12.063.352.54 287.720.000 -8,21
6. Batam 102.718.598.70 76.700.000 4,96
7. Tanjungpinang 13.979.222.74 66.810.000 3,21
Kepulauan Riau 173.684.304.01 81.300.000 4,58
Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau
Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa Kabupaten Kota yang mempunyai
PDRB terbesar adalah Kota Batam dimana kota Batam merupakan pusat
perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan perdagangan
bebas, sedangkan PDRB perkapita terbesar terdapat pada Kabupaten
Kepulauan Anambas walaupun Kepulauan Anambas memiliki luas
wilayah terkecil namun kawasan tersebut dikenal kaya akan sumber daya
minyak dan gas.
Jika dilihat dari laju pertumbuhan maka kabupaten kota yang memiliki
laju pertumbuhan tertinggi adalah kabupaten karimun sebesar 5,05 persen.
Kemudian diikuti oleh Kota Batam sebesar 4,96 persen. Sementara laju
pertumbuhan PDRB ADHK yang terkecil diduduki oleh Kabupaten
41
Kepulauan Anambas dengan nilai pertumbuhan sebesar -8,21 persen.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan adanya penurunan nilai
tambah bruto pada lapangan usaha Industri Pengolahan, di mana industri
pengilangan migas sudah tidak ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Subkategori pengilangan migas ini menyumbang hingga 10 persen dari
keseluruhan PDRB di Kepulauan Anambas sehingga penurunan nilainya
mempengaruhi arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan
Anambas.
B. HASIL PENELITIAN
1. Analisis Location Qoutient ( LQ )
Analisis Location Quotient pada penelitian ini dilakukan di tujuh
Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan membandingkan
besarnya nilai sektor daerah di tingkat atasnya yaitu Provinsi Kepulauan
Riau. Jika suatu sektor memiliki nilai LQ>1 maka dapat dikatakan sektor
tersebut merupakan sektor basis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah. Sedangkan apabila suatu sektor memiliki nilai
LQ<1 maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan bukan sektor
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sektor
basis di setiap Kabupaten Kota mungkin berbeda-beda, hal ini disebabkan
karena perbedaan keadaan serta sumber daya yang ada di masing-masing
daerah.
42
a. Sektor Pertanian
Hasil analisis LQ pada sektor pertanian di Provinsi kepulauan
Riau menunjukkan bahwa terdapat lima Kabupaten yang memiliki
sektor basis dengan nilai LQ>1. Sedangkan untuk Kota Tanjung
Pinang dan Kota Batam memiliki nilai LQ<1.
Tabel 4. 4
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota
Sektor Pertanian Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24
Kota Batam 0,30 0,29 0,28 0,29 0,31
Kabupaten Karimun 4,69 4,66 4,59 4,52 4,74
Kabupaten Natuna 2,69 2,73 2,77 2,97 3,28
Kabupaten Lingga 6,67 6,83 6,76 6,74 7,01
Kabupaten Bintan 1,64 1,67 1,63 1,70 1,87
Kabupaten Kep. Anambas 1,23 1,26 1,28 1,35 1,60
` Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Hasil analisis LQ yang menunjukan sektor basis untuk
pertambangan dan penggalian hanya terdapat pada Kabupaten
Kepuluan Anambas dan Kabupaten Natuna yang memiliki nilai
LQ>1. Sedangkan hasil LQ<1 terdapat di Lima Kabupaten Kota
lainnya, Kota Batam merupakan kota yang memiliki nilai LQ
terendah.
43
Tabel 4. 5
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota
Sektor Pertambangan Dan Penggalian Tahun 2014-2018
S
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
c. Industri Pengolahan
Pada sektor Industri Pengolahan terdapat dua Kabupaten Kota
yang memiliki LQ>1 yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Batam,
sedangkan untuk Kabupaten Kota Lainnya memiliki nilai LQ<1
yang artinya Kabupaten Kota tersebut bukan menjadi sektor basis.
Kabupaten Kota
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,02 0,01 0,01 0,06 0,01
Kota Batam 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten Karimun 0,74 0,72 0,70 0,74 0,76
Kabupaten Natuna 4,78 4,61 4,53 4,77 4,88
Kabupaten Lingga 0,57 0,51 0,44 0,42 0,38
Kabupaten Bintan 0,97 0,86 0,74 0,65 0,51
Kabupaten Kep.
Anambas 4,67 4,51 4,46 4,75 5,58
44
Tabel 4. 6
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota
Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Kota Batam 1,44 1,45 1,46 1,45 1,44
Kabupaten Karimun 0,37 0,37 0,38 0,38 0,37
Kabupaten Natuna 0,02 0,02 0,02 0,22 0,02
Kabupaten Lingga 0,02 0,05 0,03 0,22 0,02
Kabupaten Bintan 0,99 1,00 1,02 1,03 1,03
Kabupaten Kep. Anambas 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
Kota Batam selama periode analisis memiliki nilai LQ>1 yang
berarti sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi sektor basis di
Kota Batam. Kota Batam merupakan satu-satunya kabupaten kota
yang memiliki LQ>1, sedangkan enam Kabupaten Kota lain nya
merupakan sektor non basis pada periode analisis karena memiliki
nilai LQ< 1.
45
Tabel 4. 7
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota
Sektor Pengadaan Listrik Dan Gas Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29
Kota Batam 1,60 1,56 1,53 1,52 1,51
Kabupaten Karimun 0,31 0,31 0,33 0,34 0,35
Kabupaten Natuna 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Kabupaten Lingga 0,29 0,30 0,31 0,30 0,30
Kabupaten Bintan 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16
Kabupaten Kep. Anambas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
Pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang yang memiliki nilai LQ>1 hanya terdapat pada
Kota Batam. Berbeda dengan enam Kabupaten Kota lain nya
secara konsisten selama periode analisis memiliki nilai LQ<1
bukan sebagai sektor basis.
46
Tabel 4. 8
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,55 0,56 0,55 0,53 0,55
Kota Batam 1,61 1,61 1,60 1,45 1,46
Kabupaten Karimun 0,35 0,36 0,36 0,35 0,34
Kabupaten Natuna 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Kabupaten Lingga 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26
Kabupaten Bintan 0,48 0,51 0,48 0,46 0,48
Kabupaten Kep. Anambas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
` Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
f. Sektor Konstruksi
Hasil LQ pada sektor konstruksi menunjukkan bahwa terdapat
tiga Kabupaten Kota yang memiliki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung
Pinang, Kota Batam dan Kabupaten Lingga. Sedangkan untuk
empat Kabupaten lainnya memiliki nilai LQ<1.
47
Tabel 4. 9
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota
Sektor Konstruksi Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 1,99 2,02 1,99 1,89 1,79
Kota Batam 1,06 1,11 1,12 1,11 1,11
Kabupaten Karimun 0,84 0,88 0,90 0,91 0,97
Kabupaten Natuna 0,36 0,38 0,40 0,41 0,40
Kabupaten Lingga 1,15 1,07 1,06 1,14 1,08
Kabupaten Bintan 0,85 0,89 0,96 1,03 1,11
Kabupaten Kep. Anambas 0,21 0,22 0,24 0,25 0,28
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
Dapat dilihat dari tabel 4.10 untuk sektor perdagangan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Kabupaten Kota
yang memiliki nilai LQ>1 adalah Kota Tanjung Pinang, Kabupaten
karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan.
48
Tabel 4. 10
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
Tahun 2014-2018
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun ( diolah )
h. Sektor Transportasi dan Pergudangan
Pada Sektor Transportasi dan Pergudangan terdapat tiga
Kabupaten Kota dari tujuh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi
Kepulauan Riau yang memiliki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung
Pinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk
empat Kabupaten lain nya memiliki nilai LQ<1 yang menandakan
bahwa sektor transportasi dan pergudangan pada kabupaten
tersebut bukan termasuk sektor basis.
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 2,94 2,92 2,89 2,85 2,89
Kota Batam 0,86 0,84 0,82 0,79 0,79
Kabupaten Karimun 2,37 2,31 2,23 2,16 2,07
Kabupaten Natuna 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36
Kabupaten Lingga 2,32 2,40 2,43 2,42 2,47
Kabupaten Bintan 1,20 1,21 1,20 1,17 1,16
Kabupaten Kep. Anambas 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25
49
Tabel 4. 11
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Transportasi dan Pergudangan Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 2,21 2,29 2,28 2,26 2,38
Kota Batam 1,14 1,14 1,14 1,11 1,11
Kabupaten Karimun 1,32 1,37 1,39 1,36 1,38
Kabupaten Natuna 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23
Kabupaten Lingga 0,68 0,66 0,69 0,72 0,71
Kabupaten Bintan 0,79 0,82 0,83 0,81 0,83
Kabupaten Kep. Anambas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdapat
tiga Kabupaten Kota yang memiliki nilai LQ>1 pada setiap tahun
analisis yaitu Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten
Bintan. Untuk Kabupaten Karimun pada tahun 2017-2018
menunjukkan nilai LQ <1. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel
4.12.
50
Tabel 4. 12
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,63 0,64 0,66 0,65 0,65
Kota Batam 1,18 1,17 1,18 1,11 1,10
Kabupaten Karimun 1,03 1,03 1,03 0,94 0,86
Kabupaten Natuna 0,20 0,21 0,22 0,21 0,20
Kabupaten Lingga 1,01 1,05 1,09 1,00 0,99
Kabupaten Bintan 2,47 2,57 2,54 2,47 2,42
Kabupaten Kep. Anambas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
j. Sektor Informasi dan Komunikasi
Hasil LQ pada Sektor Informasi dan Komunikasi pada tabel
4.13 menunjukkan terdapat empat Kabupaten Kota yang memiliki
nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten
Karimun dan Kabupaten Lingga. Pada sektor ini untuk Kabupaten
Kota yang menjadi sektor basis mempunyai nilai LQ yang
fluktuatif.
51
Tabel 4. 13
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor Informasi
dan Komunikasi Tahun 2014-2018
Sumber:PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
Dapat dilihat pada tabel 4.14 hanya Kota Tanjung Pinang dan
Kota Batam yang memiliki nilai LQ>1. Sedangkan untuk
kabupaten lain memiliki nilai LQ<1 dengan nilai LQ yang stagnan.
Kabupaten Kota
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 1,69 1,69 1,68 1,58 1,49
Kota Batam 1,23 1,23 1,21 1,20 1,21
Kabupaten Karimun 1,57 1,55 1,50 1,41 1,33
Kabupaten Natuna 0,29 0,30 0,31 0,32 0,31
Kabupaten Lingga 1,58 1,65 1,66 1,62 1,63
Kabupaten Bintan 0,69 0,70 0,68 0,65 0,62
Kabupaten Kep. Anambas 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
52
Tabel 4. 14
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2014-2018
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
l. Sektor Real Estate
Hasil LQ untuk sektor Real Estate terdapat empat sektor basis
di Provinsi Kepulauan Riau yaitu, Kota Tanjung Pinang, Kota
Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga yang memiliki
nilai LQ>1. Sedangkan untuk tiga Kabupaten lainnya memiliki
nilai LQ<1.
Kabupaten Kota
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 1,25 1,26 1,23 1,23 1,20
Kota Batam 1,37 1,35 1,36 1,33 1,33
Kabupaten Karimun 0,63 0,64 0,62 0,61 0,61
Kabupaten Natuna 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Kabupaten Lingga 0,33 0,34 0,33 0,33 0,32
Kabupaten Bintan 0,61 0,64 0,66 0,67 0,66
Kabupaten Kep.Anambas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
53
Tabel 4. 15
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Real Estate Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 2,16 2,21 2,23 2,26 2,34
Kota Batam 1,03 1,03 1,03 1,02 0,96
Kabupaten Karimun 2,08 2,11 2,12 2,06 2,11
Kabupaten Natuna 0,36 0,37 0,39 0,40 0,44
Kabupaten Lingga 1,78 1,83 1,79 1,69 1,74
Kabupaten Bintan 0,73 0,75 0,78 0,78 0,82
Kabupaten Kep.Anambas 0,29 0,31 0,32 0,33 0,39
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
m. Sektor Jasa Perusahaan
Kabupaten Karimun menjadi satu-satunya Kabupaten Kota
yang memiliki sektor basis pada jasa perusahaan pada setiap tahun
analisis, untuk Kota Batam pada tahun 2014-2016 menjadi sektor
basis karena memiliki nilai LQ>1 dan pada tahun 2017-2018
menjadi sektor non basis. Sedangkan Kabupaten yang lainnya
memiliki nilai LQ<1 dan nilai nya stagnan.
54
Tabel 4. 16
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Jasa Perusahaan Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Kota Batam 1,01 1,02 1,00 0,97 0,96
Kabupaten Karimun 2,96 3,08 3,08 2,96 2,95
Kabupaten Natuna 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Kabupaten Lingga 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19
Kabupaten Bintan 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18
Kabupaten Kep. Anambas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
Hasil LQ untuk sektor Admnistrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib menunjukkan terdapat empat Kabupaten
Kota yang memilki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang dimana
sebagai Ibukota dari Provinsi Kepuluan Riau dan menjadi pusat
administrasi pemerintahan, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Lingga dan Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk Kota Batam,
Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas memiliki nilai
LQ<1.
55
Tabel 4. 17
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 4,28 4,29 4,31 4,22 4,12
Kota Batam 0,50 0,49 0,50 0,00 0,48
Kabupaten Karimun 1,74 1,66 1,62 1,63 1,66
Kabupaten Natuna 0,82 0,77 0,77 0,76 0,76
Kabupaten Lingga 3,28 2,98 3,26 2,93 3,01
Kabupaten Bintan 1,05 1,06 1,08 1,07 1,06
Kabupaten Kep. Anambas 0,71 0,68 0,70 0,69 0,76
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
o. Sektor Jasa Pendidikan
Untuk sektor Jasa Pendidikan dari tujuh Kabupaten Kota yang
ada di Provinsi Kepulauan Riau terdapat empat Kabupaten Kota
yang memilki nilai LQ>1 atau menjadi sektor basis di wilayah nya
yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Lingga, dan Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk tiga Kabupaten
Kota lainnya yaitu Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten
Kep. Anambas masih memiliki nilai LQ<1 atau belum menjadi
sektor basis di wilayahnya.
56
Tabel 4. 18
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Jasa Pendidikan Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 2,99 3,00 2,91 2,81 2,88
Kota Batam 0,76 0,74 0,71 0,69 0,69
Kabupaten Karimun 2,58 2,53 2,39 2,25 2,31
Kabupaten Natuna 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Kabupaten Lingga 4,87 5,07 5,02 4,69 5,01
Kabupaten Bintan 1,43 1,45 1,43 1,32 1,33
Kabupaten Kep. Anambas 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Hasil LQ sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di
Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa terdapat empat
Kabupaten Kota dari tujuh Kabupaten Kota yang ada memiliki
nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk tiga
Kabupaten Kota lainnya masih memiliki nilai LQ<1 yang artinya
masih menjadi sektor non basis di wilayahnya.
57
Tabel 4. 19
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 2,90 2,88 2,89 2,63 2,68
Kota Batam 0,87 0,84 0,84 0,83 0,83
Kabupaten Karimun 1,86 1,83 1,84 1,75 1,74
Kabupaten Natuna 0,31 0,31 0,32 0,31 0,31
Kabupaten Lingga 3,16 3,32 3,41 3,15 3,49
Kabupaten Bintan 1,05 1,05 1,07 1,01 1,03
Kabupaten Kep. Anambas 0,16 0,16 0,17 0,17 0,21
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau ( diolah )
q. Sektor Jasa Lainnya
Pada sektor Jasa Lainnya terdapat tiga Kabupaten Kota di
Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi sektor basis atau yang
memiliki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten
Karimun, dan Kabupaten Lingga. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 4.20
58
Tabel 4. 20
Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten Kota Sektor
Jasa Lainnya Tahun 2014-2018
Kabupaten Kota
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kota Tanjung Pinang 2,79 2,77 2,70 2,77 2,35
Kota Batam 0,97 0,94 0,90 0,89 0,87
Kabupaten Karimun 3,51 3,49 3,35 3,18 2,65
Kabupaten Natuna 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12
Kabupaten Lingga 1,70 1,71 1,64 1,54 1,36
Kabupaten Bintan 0,45 0,44 0,42 3,99 0,35
Kabupaten Kep. Anambas 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Sumber : PDRB Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau (diolah )
Dari tujuh belas sektor yang ada dan tujuh Kabupaten Kota
yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa
daerah yang mempunyai sektor basis lebih dari satu dan ada pula
yang hanya memiliki dua sektor basis saja. Sektor Pertanian
merupakan sektor basis di Provinsi Kepulauan Riau karena
terdapat di lima Kabupaten dari tujuh Kabupaten Kota yang ada di
Provinsi Kepulauan Riau mempunyai sektor basis.
Kabupaten Karimun merupakan daerah yang paling banyak
memiliki sektor basis dengan total sektor basis sebanyak sebelas
sektor dari tujuh belas sektor yang ada hal ini dikarenakan
Kabupaten Karimun merupakan kawasan perdagangan bebas dan
59
pelabuhan bebas yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Karimun. Selain itu Letak geografis Karimun yang unik dan
khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan
sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa
dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral
pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan
manfaat di masa depan dan pegembangan industri-industri dengan
nilai tambah yang tinggi, kawasan Karimun dapat pula berfungsi
sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari
dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain.
Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka
kawasan Karimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal
internasional.
Kemudian untuk urutan terbanyak lainnya terdapat pada Kota
Tanjung Pinang & Kabupaten Lingga dengan sepuluh sektor basis.
Sedangkan Kabupaten yang memiliki sektor basis paling sedikit
adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna
dengan dua sektor basis.
60
Tabel 4. 21
Hasil Kompilasi Analisis LQ di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014-2018
Keterangan :
X : Sektor basis
1.)Sektor Pertanian, 2.) Sektor Pertambangan dan Penggalian, 3.) Sektor Industri
Pengolahan, 4.) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, 5.) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6.) Sektor Konstruksi, 7.) Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil, 8.) Sektor Transportasi dan Pergudangan, 9.) Sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, 10.) Sektor Informasi dan Komunikasi, 11.) Sektor Jasa
Keuangan dan Asuransi, 12.) Sektor Real Estate, 13.) Sektor Jasa Perusahaan, 14.) Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 15.) Sektor Jasa
Pendidikan, 16.) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17.) Sektor Jasa Lainnya.
No
Kabupaten Kota
Sektor Jumlah
Sektor
Basis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kota Tanjung
Pinang X X X X X X X X X X 10
2 Kota Batam X X X X X X X X X 9
3 Kabupaten
Karimun X X X X X X X X X X X 11
4 Kabupaten
Natuna X X 2
5 Kabupaten
Lingga X X X X X X X X X X 10
6 Kabupaten
Bintan X X X X X X X 7
7 Kabupaten
Kep.Anambas X X 2
Jumlah Kabupaten
Kota 5 2 2 1 1 3 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 3
61
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Analisis Model Rasio Pertumbuhan merupakan alat analisis yang
digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi (sektor ekonomi) yang
potensial, terutama struktur ekonomi kabupaten kota maupun provinsi
Kepulauan Riau berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi
wilayah baik internal maupun eksternal . Analisis MRP ini dibagi lagi ke
dalam dua kriteria, yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio
Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr). Terdapat empat klasifikasi untuk
mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki perkembangan yang unggul
di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kota, klasfikasi tersebut terdiri
dari :
a. Klasifikasi pertama nilai RPs (+) dan RPr (+) maka kegiatan sektor
tersebut pada tingkat studi dan referensi memiliki potensi dari segi
pertumbuhan yang juga disebut dengan dominan pertumbuhan.
b. Klasifikasi kedua nilai RPs (+) dan RPr (-) maka kegiatan sektor
tersebut pada tingkat studi memiliki potensi, namun pada tingkat
referensi kurang berpotensi.
c. Klasifikasi ketiga nilai RPs (-) dan RPr (+) maka kegiatan sektor
tersebut pada tingkat studi memiliki pertumbuhan kurang
berpotensi, namun pada tingkat referensi memiliki potensi.
d. Klasifikasi keempat nilai RPs(-) dan RPr(-) maka kegiatan
pertumbuhan sektor tersebut pada tingkat studi dan referensi
kurang berpotensi.
62
Berikut perhitungan MRP Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau :
a. Analisis MRP Kota Tanjung Pinang Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP Kota Tanjung Pinang tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama dengan nilai Rpr (+) dan Rps (+) terdapat pada
sepuluh sektor ekonomi. Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+)
dan Rpr bernilai (-) hanya terdapat pada sektor Real Estate. Pada
klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat
pada tiga sektor ekonomi. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai RPs (-) dan RPr (-)
terdapat pada tiga sektor.
Tabel 4. 22
Hasil Analisis MRP Kota Tanjung Pinang Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 0.27 - 0.40 -
2. Pertambangan dan Penggalian -5.55 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan 0.73 - 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.28 + 1.13 +
5.
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
1.00 +
1.10 +
6. Konstruksi 0.41 - 1.11 +
7. Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.78 + 1.84 +
8. Transportasi dan Pergudangan 1.54 + 1.03 +
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 2.31 + 2.04 +
10. Informasi dan Komunikasi 1.02 + 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.78 - 1.04 +
12. Real Estate 1.25 + 0.72 -
63
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
13. Jasa Perusahaan 1.73 + 1.37 +
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
1.25
+
1.50
+
15. Jasa Pendidikan 1.33 + 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.93 - 1.46 +
17. Jasa Lainnya 1.27 + 2.47 +
b. Analisis MRP Kota Batam Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP pada Kota Batam tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama dengan nilai Rpr (+ ) dan Rps (+) terdapat pada
delapan sektor ekonomi. Untuk klasifikasi kedua dengan RPs
bernilai (+) dan Rpr bernilai (-) menunjukkan bahwa tidak ada
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi kedua. Pada
klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat
pada lima sektor ekonomi. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai RPs (-) dan RPr (-)
terdapat pada empat sektor ekonomi.
64
Tabel 4. 23
Hasil Analisis MRP Kota Batam Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha
RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1. Pertanian,Kehutanan
dan Perikanan 0.64 - 0.40 -
2. Pertambangan dan
Penggalian -0.02 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan 0.83 - 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.78 - 1.13 +
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah Limbah Daur ulang 0.56 - 1.10 +
6. Konstruksi 1.36 + 1.11 +
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
1.28
+
1.84
+
8. Transportasi dan
Pergudangan 0.89 - 1.03 +
9.
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum 1.49 + 2.04 +
10. Informasi dan Komunikasi 1.73 + 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.85 - 1.04 +
12. Real Estate 0.40 - 0.72 -
13. Jasa Perusahaan 1.04 + 1.37 +
14.
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
1.20
+
1.50
+
15. Jasa Pendidikan 0.97 - 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1.15 + 1.46 +
17. Jasa Lainnya 1.54 + 2.47 +
65
c. Analisis MRP Kabupaten Karimun Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP Kabupaten Karimun tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa terdapat enam sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi pertama dengan nilai Rpr dan Rps (+). Untuk
klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-)
menunjukkan bahwa tidak ada sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi kedua. Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs
(-) dan nilai RPr (+) terdapat pada tujuh sektor ekonomi. Pada
Kabupaten Karimun sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi keempat dengan nilai RPs (-) dan RPr (-) terdapat pada
empat sektor ekonomi.
Tabel 4. 24
Hasil Analisis MRP Kabupaten Karimun Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1.
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan
0.58 - 0.40 -
2. Pertambangan dan
Penggalian
0.80 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan 0.90 - 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan
Gas
1.60 + 1.13 +
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah Limbah
Daur Ulang
0.89
-
1.10
+
6. Konstruksi 1.85 + 1.11 +
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
0.95
-
1.84
+
8. Transportasi dan
Pergudangan 1.23 + 1.03 +
66
d. Analisis MRP Kabupaten Bintan Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP pada Kabupaten Bintan tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa terdapat sebelas sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi pertama dengan nilai Rpr dan Rps (+).
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-)
terdapat pada tiga sektor ekonomi. klasifikasi ketiga dengan nilai
RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada dua sektor ekonomi. Sektor
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan RPs dan
RPr (-) hanya terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian.
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 0.88 - 2.04 +
10. Informasi dan
Komunikasi 0.84 - 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi 0.92 - 1.04 +
12. Real Estate 0.84 - 0.72 -
13. Jasa Perusahaan 1.29 + 1.37 +
14.
Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
1.14
+
1.50
+
15. Jasa Pendidikan 0.88 - 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1.01 + 1.46 +
17. Jasa Lainnya 0.65 - 2.47 +
67
Tabel 4. 25
Hasil Analisis MRP Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 1.17 + 0.40 -
2. Pertambangan dan
Penggalian -1.87 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan 1.08 + 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan Gas 1.25 + 1.13 +
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah
Limbah Daur Ulang
1.06
+
1.10
+
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
1.51
+
1.84
+
8. Transportasi dan
Pergudangan 1.31 + 1.03 +
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 1.80 + 2.04 +
10. Informasi dan Komunikasi 1.10 + 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.46 + 1.04 +
12. Real Estate 1.44 + 0.72 -
13. Jasa Perusahaan 0.65 - 1.37 +
14.
Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
1.53
+
1.50
+
15. Jasa Pendidikan 1.07 + 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1.28 + 1.46 +
17. Jasa Lainnya 0.71 - 2.47 +
e. Analisis MRP Kabupaten Natuna Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP pada Kabupaten Natuna tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa Sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama dengan nilai Rpr dan Rps (+) terdapat pada
tigabelas sektor ekonomi. Terdapat tiga sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr
bernilai (-). Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai
68
RPr (+) menunjukkan bahwa tidak ada sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi ketiga. Sedangkan sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi keempat dengan nilai RPs (-) dan RPr (-) hanya
terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian
Tabel 4. 26
Hasil Analisis MRP Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 2.08 + 0.40 -
2. Pertambangan dan Penggalian 0.61 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan 1.43 + 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan Gas 1.49 + 1.13 +
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
1.54
+
1.10
+
6. Konstruksi 2.25 + 1.11 +
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
3.54
+
1.84
+
8. Transportasi dan Pergudangan 2.82 + 1.03 +
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 2.86 + 2.04 +
10. Informasi dan Komunikasi 3.47 + 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 2.35 + 1.04 +
12. Real Estate 2.69 + 0.72 -
13. Jasa Perusahaan 1.15 + 1.37 +
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
1.00
+
1.50
+
15. Jasa Pendidikan 1.74 + 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 1.84 + 1.46 +
17. Jasa Lainnya 1.43 + 2.47 +
69
f. Analisis MRP Kabupaten Lingga Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP Kabupaten Lingga tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa terdapat sebelas sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi pertama dengan nilai Rpr dan Rps (+).
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-)
terdapat pada dua sektor ekonomi. Pada klasifikasi ketiga dengan
nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada dua sektor ekonomi.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan
nilai RPs (-) dan RPr (-) terdapat pada dua sektor ekonomi.
Tabel 4. 27
Hasil Analisis MRP Kabupaten Lingga Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1. Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan
1.13 + 0.40 -
2. Pertambangan dan
Penggalian
-2.52 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan 2.53 + 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.35 + 1.13 +
5. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah Daur Ulang
2.51
+
1.10
+
6. Konstruksi 1.18 + 1.11 +
7. Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
Sepeda Motor
4.01
+
1.84
+
8. Transportasi dan
Pergudangan
2.21 + 1.03 +
9. Penyediaan
Akomodasi dan Makan
Minum
3.33 + 2.04 +
10 Informasi dan Komunikasi 3.64 + 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.46 + 1.04 +
12. Real Estate 0.91 - 0.72 -
13. Jasa Perusahaan 0.69 - 1.37 +
14. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
1.56
+
1.50
+
70
Jamsos Wajib
15. Jasa Pendidikan 3.04 + 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
3.75 + 1.46 +
17. Jasa Lainnya -8.48 - 2.47 +
g. Analisis MRP Kabupaten Kep. Anambas Tahun 2014 -2018
Hasil Analisis MRP pada Kabupaten Kep. Anambas tahun 2014-
2018 menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama dengan nilai Rpr dan Rps (+) terdapat pada
tigabelas sektor ekonomi. Terdapat dua sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr
bernilai (-). Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai
RPr (+) menunjukkan bahwa tidak ada sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi ketiga. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai RPs (-) dan RPr (-)
terdapat pada dua sektor ekonomi.
Tabel 4. 28
Hasil Analisis MRP Kabupaten Kep.Anambas Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 1.36 + 0.40 -
2. Pertambangan dan Penggalian 0.92 - 0.64 -
3. Industri Pengolahan -9.50 - 0.82 -
4. Pengadaan Listrik dan Gas 2.11 + 1.13 +
5. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
1.82
+
1.10
+
6. Konstruksi 3.35 + 1.11 +
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
1.86
+
1.84
+
8. Transportasi dan Pergudangan 1.80 + 1.03 +
71
3. Analisis Overlay
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggul baik dari
segi kontribusi maupun pertumbuhannya dengan menggabungkan hasil dari
analisis LQ dan Analisis MRP. Sehingga analisis ini terdiri dari tiga
kompenen yaitu Location Quotient (LQ), Rasio Pertumbuhan Wilayah
Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs). Setiap
komponen kemudian disamakan satuannya dengan diberi notasi postif (+)
atau notasi negatif (-). Jika koefisien komponen bernilai lebih dari satu
diberi notasi positif (+) dan jika koefisien komponen bernilai kurang dari
satu diberi notasi negatif (-). Dalam analisis overlay ini terdapat 3 klasifikasi
yaitu :
a. Klasifikasi pertama yaitu dengan nilai (+++) pada ketiga komponen
nya yang mengartikan bahwa sektor ekonomi tersebut mempunyai
pertumbuhan sektoral yang tinggi di tingkat Provinsi Kepulauan Riau
maupun tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian kontribusi sektoral Kabupaten kota di Provinsi Kepuluan
No Lapangan Usaha RPs RPr
Nilai Notasi Nilai Notasi
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 2.96 + 2.04 +
10. Informasi dan Komunikasi 2.41 + 1.88 +
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.99 + 1.04 +
12. Real Estate 2.20 + 0.72 -
13. Jasa Perusahaan 2.50 + 1.37 +
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
1.24
+
1.50
+
15. Jasa Pendidikan 2.28 + 1.56 +
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 3.43 + 1.46 +
17. Jasa Lainnya 1.32 + 2.47 +
72
Riau lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau. Artinya sektor
tersebut mempunyai potensi daya saing yang tinggi karena memiliki
keunggulan baik di tingkat Kabupaten Kota maupun di tingkat
provinsi dan dapat dikatakan sektor tersebut memiliki keunggulan
kompetitif.
b. Klasifikasi 2 yaitu dengan nilai (-++), dimana RPr tersebut bernilai
negatif yang mengartikan bahwa sektor ekonomi tersebut
mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah di tingkat Provinsi
Kepulauan Riau. Dan nilai positif untuk RPs dan LQ yang berarti
sektor ekonomi tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang
tinggi ditingkat Kabupaten Kota dan kontribusi sektoral Kabupaten
Kota lebih tinggi daripada Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kata
lain sektor tersebut memiliki keunggulan spesialisasi pada kegiatan
ekonomi di Kabupaten Kota.
c. Klasifikasi 3 yaitu dengan nilai (---) pada ketiga komponen nya
dimana semuanya bernilai negatif yang berarti bahwa sektor ekonomi
tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah di tingkat
Provinsi Kepulauan Riau maupun di tingkat Kabupaten Kota dan
kontribusi sektoral di Kabupaten Kota lebih rendah dari tingkat
Provinsi. Hal ini menandakan sektor ekonomi tersebut memiliki daya
saing yang rendah karena tidak unggul baik di tingkat Kabupaten
Kota maupun di tingkat provinsi. Dan dapat dikatakan bahwa sektor
tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif dan bukan
merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Kota.
73
Berikut hasil Analisis Overlay Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan
Riau :
a. Analisis Overlay Kota Tanjung Pinang Tahun 2014-2018
Hasil Overlay di Kota Tanjung Pinang menunjukkan sektor
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan notasi
bernilai positif pada ketiga komponen terdapat pada enam sektor
ekonomi. Untuk sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi
kedua dengan LQ dan RPs bernotasi positif dan RPr bernotasi
negatif hanya terdapat pada sektor Real Estate, sedangkan untuk
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga dengan
notasi bernilai negatif pada ketiga kompenen nya terdapat pada tiga
sektor ekonomi.
Tabel 4. 29
Hasil Analisis Overlay Kota Tanjung Pinang Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 0.23 0.27 0.40 ---
2. Pertambangan dan Penggalian 0.12 -5.55 0.64 ---
3. Industri Pengolahan 0.18 0.73 0.82 ---
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.27 2.28 1.13 -++
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
0.55
1.00
1.10
-++
6. Konstruksi 1.94 0.41 1.11 +-+
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
2.90
1.78
1.84
+++
8. Transportasi dan Pergudangan 2.28 1.54 1.03 +++
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 0.65 2.31 2.04 -++
10. Informasi dan Komunikasi 1.62 1.02 1.88 +++
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.23 0.78 1.04 +-+
12. Real Estate 1.84 1.25 0.72 ++-
13. Jasa Perusahaan 0.03 1.73 1.37 -++
74
b. Analisis Overlay Kota Batam Tahun 2014-2018
Pada Kota Batam terdapat tiga sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi pertama. Tidak ada sektor ekonomi yang
masuk pada klasifikasi kedua dengan RPr bernilai negatif, RPs dan
LQ bernilai positif. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi ketiga terdapat pada dua sektor ekonomi.
Tabel 4. 30
Hasil Analisis Overlay Kota Batam Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan 0.29 0.64 0.40 ---
2. Pertambangan dan Penggalian 0.00 -0.02 0.64 ---
3. Industri Pengolahan 1.45 0.83 0.82 +--
4. Pengadaan Listrik dan Gas 1.54 0.78 1.13 +-+
5.
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang 1.55 0.56 1.10 +-+
6. Konstruksi 1.10 1.36 1.11 +++
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
0.82 1.28 1.84 -++
8. Transportasi dan Pergudangan 1.13 0.89 1.03 +-+
9.
Penyediaan
Akomodasi dan Makan
Minum 1.15 1.49 2.04 +++
10. Informasi dan Komunikasi 1.22 1.73 1.88 +++
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.35 0.85 1.04 +-+
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
4.24
1.25
1.50
+++
15. Jasa Pendidikan 2.92 1.33 1.56 +++
16.
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 2.80 0.93 1.46 +-+
17. Jasa Lainnya 2.68 1.27 2.47 +++
75
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
12. Real Estate 1.01 0.40 0.72 +--
13. Jasa Perusahaan 0.99 1.04 1.37 -++
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
0.39 1.20 1.50 -++
15. Jasa Pendidikan 0.72 0.97 1.56 ---+
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 0.84 1.15 1.46 -++
17. Jasa Lainnya 0.91 1.54 2.47 -++
c. Analisis Overlay Kabupaten Karimun Tahun 2014-2018
Pada Kabupaten Karimun sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama terdapat pada empat sektor ekonomi. Pada
klasifikasi kedua tidak ada yang merupakan klasifikasi kedua
dengan RPr benilai (-), Rps dan LQ bernilai (+). Sektor ekonomi
pada klasifikasi ketiga terdapat pada dua sektor ekonomi.
Tabel 4. 31
Hasil Analisis Overlay Kabupaten Karimun Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan
4.64 0.58 0.40 +--
2. Pertambangan dan
Penggalian 0.73 0.80 0.64 ---
3. Industri Pengolahan 0.37 0.90 0.82 ---
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.33 1.60 1.13 -++
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
0.35
0.89
1.10
--+
6. Konstruksi 0.90 1.85 1.11 -++
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
2.23 0.95 1.84 +-+
8. Transportasi dan
Pergudangan 1.37 1.23 1.03 +++
76
d. Analisis Overlay Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018
Hasil Overlay di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa terdapat
lima sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama.
Untuk sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi kedua
dengan LQ dan RPs bernotasi positif dan RPr bernotasi negatif
terdapat pada dua sektor ekonomi. Sedangkan untuk sektor
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga dengan notasi
bernilai negatif pada ketiga kompenen nya hanya terdapat pada
sektor Pertambangan dan Penggalian.
Tabel 4. 32
Hasil Analisis Overlay Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
9.
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 0.98 0.88 2.04 --+
10. Informasi dan Komunikasi 1.47 0.84 1.88 +-+
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi 0.62 0.92 1.04 --+
12. Real Estate 2.09 0.84 0.72 +--
13. Jasa Perusahaan 3.01 1.29 1.37 +++
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
1.66
1.14
1.50
+++
15. Jasa Pendidikan 2.41 0.88 1.56 +-+
16.
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1.80 1.01 1.46 +++
17. Jasa Lainnya 3.24 0.65 2.47 +-+
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1.70 1.17 0.40 ++-
2. Pertambangan dan Penggalian 0.74 -
1.87 0.64 ---
3. Industri Pengolahan 1.01 1.08 0.82 ++-
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.15 1.25 1.13 -++
5.
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.48 1.06 1.10 -++
6. Konstruksi 0.97 2.89 1.11 -++
77
e. Analisis Overlay Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018
Pada Kabupaten Natuna tidak ada sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi pertama dengan notasi positif pada ketiga
komponennya. Untuk sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi kedua hanya terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan. Dan tidak ada sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi ketiga di Kabupaten Natuna.
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
7.
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
1.19 1.51 1.84 +++
8. Transportasi dan Pergudangan 0.81 1.31 1.03 -++
9.
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 2.49 1.80 2.04 +++
10. Informasi dan Komunikasi 0.67 1.10 1.88 -++
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.65 1.46 1.04 -++
12. Real Estate 0.77 1.44 0.72 -+-
13. Jasa Perusahaan 0.19 0.65 1.37 --+
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
1.06 1.53 1.50 +++
15. Jasa Pendidikan 1.39 1.07 1.56 +++
16.
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 1.04 1.28 1.46 +++
17. Jasa Lainnya 0.41 0.71 2.47 --+
78
Tabel 4. 33
Hasil Analisis Overlay Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 2.89 2.08 0.40 ++-
2. Pertambangan dan Penggalian 4.71 0.61 0.64 +--
3. Industri Pengolahan 0.02 1.43 0.82 -+-
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.08 1.49 1.13 -++
5.
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
0.05 1.54 1.10 -++
6. Konstruksi 0.39 2.25 1.11 -++
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
0.34
3.54
1.84
-++
8. Transportasi dan Pergudangan 0.22 2.82 1.03 -++
9.
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 0.21 2.86 2.04 -++
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
10. Informasi dan Komunikasi 0.31 3.47 1.88 -++
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.05 2.35 1.04 -++
12. Real Estate 0.39 2.69 0.72 -+-
13. Jasa Perusahaan 0.83 1.15 1.37 -++
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
0.78 1.00 1.50 -++
15. Jasa Pendidikan 0.11 1.74 1.56 -++
16.
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 0.31 1.84 1.46 -++
17. Jasa Lainnya 0.14 1.43 2.47 -++
f. Analisis Overlay Kabupaten Lingga Tahun 2014-2018
Hasil Overlay di Kabupaten Lingga menunjukkan terdapat tujuh
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama. Sektor
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi kedua dengan LQ dan
RPs bernotasi positif dan RPr bernotasi negatif terdapat pada
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi ketiga dengan notasi bernilai negatif
pada ketiganya terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian.
79
Tabel 4. 34
Hasil Analisis Overlay Kabupaten Lingga Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 6.80 1.13 0.40 ++-
2. Pertambangan dan Penggalian 0.46 -2.52 0.64 ---
3. Industri Pengolahan 0.03 2.53 0.82 -+-
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.30 2.35 1.13 -++
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
0.25
2.51
1.10
-++
6. Konstruksi 1.10 1.18 1.11 +++
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
2.41
4.01
1.84
+++
8.
Transportasi
dan
Pergudangan
0.69 2.21 1.03 -++
9.
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 1.03 3.33 2.04 +++
10. Informasi dan Komunikasi 1.63 3.64 1.88 +++
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.33 1.46 1.04 -++
12. Real Estate 1.77 0.91 0.72 +--
13. Jasa Perusahaan 0.56 0.69 1.37 --+
14.
Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
3.09
1.56
1.50
+++
15. Jasa Pendidikan 4.93 3.04 1.56 +++
16.
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 3.31 3.75 1.46 +++
17. Jasa Lainnya 1.59 -8.48 2.47 +-+
g. Analisis Overlay Kabupaten Kep.Anambas Tahun 2014-2018
Hasil overlay pada Kabupaten Kep.Anambas menunjukkan bahwa
tidak ada sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama
dengan notasi bernilai positif pada ketiga komponen nya. Untuk
sektor ekonomi yang masuk pada klasifikasi kedua hanya terdapat
pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sedangkan
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga hanya
terdapat pada sektor Industri Pengolahan.
80
Tabel 4. 35
Hasil Analisis Overlay Kabupaten Kep.Anambas
Tahun 2014-2018
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
1.
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 1.34 1.36 0.40 ++-
2. Pertambangan dan Penggalian 4.80 0.92 0.64 +--
3. Industri Pengolahan 0.27 -9.50 0.82 ---
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0.05 2.11 1.13 -++
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah
Limbah Daur ulang
0.02
1.82
1.10
-++
6. Konstruksi 0.24 3.35 1.11 -++
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil Sepeda
Motor
0.24
1.86
1.84
-++
8. Transportasi dan Pergudangan 0.05 1.80 1.03 -++
9.
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 0.04 2.96 2.04 -++
10. Informasi dan Komunikasi 0.17 2.41 1.88 -++
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.04 1.99 1.04 -++
12. Real Estate 0.33 2.20 0.72 -+-
13. Jasa Perusahaan 0.58 2.50 1.37 -++
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
0.71
1.24
1.50
-++
No Lapangan Usaha LQ RPs RPr Overlay
15. Jasa Pendidikan 0.11 2.28 1.56 -++
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 0.17 3.43 1.46 -++
17. Jasa Lainnya 0.12 1.32 2.47 -++
81
4. Analisis Tipologi Klassen Tipologi Daerah Kabupaten Kota di
Provinsi Kepulauan Riau
Analisis Tipologi Klassen pada umumnya dapat digunakan melalui dua
pendekatan yaitu dengan pendekatan wilayah dan pendekatan sektoral.
Pada penelitian ini digunakan analisis tipologi klassen pendekatan
wilayah. Tipologi Klassen pendekatan wilayah mendasarkan klasifikasi
wilayah pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan produk
domestic regional bruto (PDRB) per kapita daerah.
Tabel 4. 36
Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Kota
Laju
Pertumbuhan
( Persen )
Pendapatan Perkapita
( Juta Rupiah)
Kabupaten Karimun 5,98 ( Ri ) 35.744.000 ( Yi )
Kabupaten Bintan 5,27 ( Ri ) 81.674.000 ( Yi )
Kabupaten Natuna 5,66 ( Ri ) 48.678.000 ( Yi )
Kabupaten Lingga 4,34 ( Ri ) 28.788.000 ( Yi )
Kabupaten Kep.Anambas 0,26 ( Ri ) 310.786.000 ( Yi )
Kota Batam 5,41 ( Ri ) 62.200.000 ( Yi )
Kota Tanjung Pinang 4,87 ( Ri ) 63.680.000 ( Yi )
Provinsi Kepulauan Riau 4,83 ( R ) 79.264.000 ( Y )
Sumber : Bps Kepulauan Riau, diolah
Setelah diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya dilakukan
klasifikasi Kabupaten Kota kedalam empat kuadran berdasarkan tipologi
klassen. Berikut klasifikasi pendekatan wilayah tipologi klassen Provinsi
Kepulauan Riau.
82
Tabel 4. 37
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014-2018
Kuadran I
Daerah Maju dan Tumbuh Cepat
Yi > y dan Ri > r
Kabupaten Bintan
Kuadran II
Daerah Maju tapi Tertekan
Yi > y dan Ri < r
Kabupaten Kep. Anambas
Kuadran III
Daerah Berkembang Cepat
Yi < y dan Ri > r
Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kota
Batam, Kota Tanjung
Pinang
Kuadran IV
Daerah Relatif Tertinggal
Yi < y dan Ri < r
Kabupaten Lingga
Hasil tipologi klassen berdasarkan pendekatan kewilayahan Kabupaten
Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014-2018 yaitu:
a. Daerah maju dan cepat tumbuh (High growth and high income)
Berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan perkapita
Kabupaten Bintan termasuk kedalam Kuadran I.
b. Daerah maju tapi tertekan ( High income but low growth )
Kabupaten Kota yang termasuk kedalam Kuadran II di Provinsi
Kepulauan Riau adalah Kabupaten Kep. Anambas.
c. Daerah berkembang cepat ( High growth but low income )
Pada kuadran III Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota
Batam, Kota Tanjung Pinang masuk kedalam kategori daerah
berkembang cepat.
83
d. Daerah Relatif tertinggal ( Low growth dan low income )
Kabupaten Lingga merupakan satu satunya Kabupaten yang masuk
kedalam kategori daerah relatif tertinggal.
5. Analisis Penentuan Prioritas Sektor Pembangunan di Provinsi
Kepulauan Riau.
Dari hasil analisis LQ, MRP, dan Overlay komponen diberi skor sesuai
dengan range yang ada di masing-masing sektor, maka dapat ditentukan
wilayah yang diprioritaskan dalam pengembangan pembangunan bagi
sektor-sektor yang potensial di kabupaten kota Provinsi Kepulauan Riau.
a. Prioritas Pembangunan di Kota Tanjung Pinang
Pada tabel 4.38 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
Tabel 4. 38
Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Kota Tanjung Pinang
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan - - -
Prioritas Pembangunan
Keempat
2. Pertambangan dan
Penggalian - - -
Prioritas Pembangunan
Keempat
3. Industri Pengolahan - - - Prioritas Pembangunan
Keempat
4. Pengadaan Listrik dan
Gas - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah Daur Ulang
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
6. Konstruksi + + - Prioritas Pembangunan
Kedua
7.
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor
+
+
+
Prioritas Pembangunan
Pertama
8. Transportasi dan
Pergudangan + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
84
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
9.
Penyediaan
Akomodasi dan Makan
Minum
- + + Prioritas Pembangunan
Kedua
10. Informasi dan
Komunikasi + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi + + -
Prioritas Pembangunan
Kedua
12. Real Estate + - + Prioritas Pembangunan
Kedua
13. Jasa Perusahaan
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
14.
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
+
+
+
Prioritas Pembangunan
Pertama
15. Jasa Pendidikan + + + Prioritas Pembangunan
Pertama
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial + + -
Prioritas Pembangunan
Kedua
17. Jasa Lainnya
+
+
+
Prioritas Pembangunan
Pertama
b. Prioritas Pembangunan di Kota Batam
Pada tabel 4.39 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
85
Tabel 4. 39
Hasil Analisis Prioritas Pembangunan Kota Batam
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan - - - Prioritas Pembangunan
Keempat
2. Pertambangan dan
Penggalian - - -
Prioritas Pembangunan
Keempat
3. Industri Pengolahan + - -
Prioritas Pembagunan
Ketiga
4. Pengadaan Listrik dan
Gas + + -
Prioritas Pembagunan
Kedua
5. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
+
+
- Prioritas Pembagunan
Kedua
6. Konstruksi + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
7. Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor
-
+
+ Prioritas Pembangunan
Kedua
8. Transportasi dan
Pergudangan + + -
Prioritas Pembagunan
Kedua
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
10. Informasi dan
Komunikasi + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi + + -
Prioritas Pembangunan
Kedua
12. Real Estate + - -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
13. Jasa Perusahaan - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
14. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
15. Jasa Pendidikan - + -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
17. Jasa Lainnya - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
86
c. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Karimun
Pada tabel 4.40 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
Tabel 4. 40
Hasil Analisis Prioritas Pembangunan di Kabupaten Karimun
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan + - -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
2. Pertambangan dan
Penggalian - - -
Prioritas Pembangunan
Keempat
3. Industri Pengolahan - - - Prioritas Pembangunan
Keempat
4. Pengadaan Listrik dan Gas - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
-
+
-
Prioritas Pembangunan
Ketiga
6. Konstruksi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
+
+
-
Prioritas Pembangunan
Kedua
8.
Transportasi dan
Pergudangan + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
9.
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum - + -
Priotitas Pembangunan
Ketiga
10. Informasi dan Komunikasi + + -
Prioritas Pembangunan
Kedua
11. Jasa Keuangan dan Asuransi - + -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
12. Real Estate + - -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
13. Jasa Perusahaan + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
+
+
+
Prioritas Pembangunan
Pertama
15. Jasa Pendidikan + + -
Prioritas Pembangunan
Kedua
16.
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
17. Jasa Lainnya + + -
Prioritas Pembangunan
Kedua
87
d. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bintan
Pada tabel 4.41 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
Tabel 4. 41
Hasil Analisis Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan + - +
Prioritas Pembangunan
Kedua
2. Pertambangan dan
Penggalian - - - Prioritas Pembangunan
Keempat
3. Industri Pengolahan + - +
Prioritas Pembangunan
Kedua
4. Pengadaan Listrik dan
Gas - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
-
+
+ Prioritas Pembangunan
Kedua
6. Konstruksi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
+
+
+ Prioritas Pembangunan
Pertama
8. Transportasi dan
Pergudangan - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum + + + Prioritas Pembangunan
Pertama
10. Informasi dan
Komunikasi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
12. Real Estate - - + Prioritas Pembangunan
Ketiga
13. Jasa Perusahaan - + - Prioritas Pembangunan
Ketiga
14.
Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
+
+
+
Prioritas Pembangunan
Pertama
15. Jasa Pendidikan + + + Prioritas Pembangunan
Pertama
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial + + + Prioritas Pembangunan
Pertama
17. Jasa Lainnya - + - Prioritas Pembangunan
Ketiga
88
e. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Natuna
Pada tabel 4.42 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
Tabel 4. 42
Hasil Analisis Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan + - +
Prioritas Pembangunan
Kedua
2. Pertambangan dan
Penggalian + - -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
3. Industri Pengolahan - - + Prioritas Pembangunan
Ketiga
4. Pengadaan Listrik dan
Gas - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
6. Konstruksi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
8. Transportasi dan
Pergudangan - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
10. Informasi dan
Komunikasi - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
12. Real Estate - - + Prioritas Pembangunan
Ketiga
13. Jasa Perusahaan - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
14.
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
15. Jasa Pendidikan - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
17. Jasa Lainnya - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
89
f. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Lingga
Pada tabel 4.43 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
Tabel 4. 43
Hasil Analisis Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan + - +
Prioritas Pembangunan
Kedua
2. Pertambangan dan
Penggalian - - -
Prioritas Pembangunan
Keempat
3. Industri Pengolahan
- - + Prioritas Pembangunan
Ketiga
4. Pengadaan Listrik dan
Gas - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
-
+
+ Prioritas Pembangunan
Kedua
6. Konstruksi + + + Prioritas Pembangunan
Pertama
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
+
+
+ Prioritas Pembangunan
Pertama
8. Transportasi dan
Pergudangan - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
10. Informasi dan
Komunikasi + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
12. Real Estate + - - Prioritas Pembangunan
Ketiga
13. Jasa Perusahaan - + - Prioritas Pembangunan
Ketiga
14.
Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
+
+
+
Prioritas Pembangunan
Pertama
15. Jasa Pendidikan + + + Prioritas Pembangunan
Pertama
16. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial + + +
Prioritas Pembangunan
Pertama
17. Jasa Lainnya + + - Prioritas Pembangunan
Kedua
90
g. Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kep. Anambas
Pada tabel 4.44 terdapat hasil penelitian prioritas
pembangunan berdasarkan hasil analisis LQ, Rpr, dan RPs :
Tabel 4. 44
Hasil Analisis Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kep.Anambas
No Lapangan Usaha LQ RPr RPs Keterangan
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan + - +
Prioritas Pembangunan
Kedua
2. Pertambangan dan
Penggalian + - -
Prioritas Pembangunan
Ketiga
3. Industri Pengolahan - - - Prioritas Pembangunan
Keempat
4. Pengadaan Listrik dan Gas - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
5.
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
6. Konstruksi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
8. Transportasi dan
Pergudangan - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
10. Informasi dan Komunikasi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
11. Jasa Keuangan dan Asuransi - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
12. Real Estate - - + Prioritas Pembangunan
Ketiga
13. Jasa Perusahaan - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
-
+
+
Prioritas Pembangunan
Kedua
15. Jasa Pendidikan - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial - + +
Prioritas Pembangunan
Kedua
17. Jasa Lainnya - + + Prioritas Pembangunan
Kedua
91
C. PEMBAHASAN
1. Analisis Location Qoutient ( LQ)
a. Sektor Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor basis di Lima kabupaten di Provinsi
Kepulauan Riau sejak awal tahun analisis sampai akhir tahun analisis.
Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang mempunyai nilai LQ<1, pada
Kota Tanjung Pinang terjadi penurunan subkategori Perikanan pada
tahun 2014 sebesar 61,96 persen dan turun menjadi 58,57 persen di
tahun 2018. Sepanjang periode 2014-2018, subkategori Jasa Pertanian
dan Perburuan mengalami penurunan kontribusi nilai tambah dari 11,49
persen di tahun 2014 menjadi sebesar 8,72 persen di tahun 2018.
Kabupaten yang memiliki nilai LQ>1 terdapat pada Kabupaten
Karimun, Kabupaten, Natuna Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, dan
Kabupaten Kepulauan Anambas hal ini dikarenakan terdapat Kawasan
pertanian yang terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan
hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.
Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra
pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan
kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan
berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung
ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.
92
b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Hasil analisis LQ yang menunjukan sektor basis untuk pertambangan dan
penggalian hanya terdapat pada Kabupaten Kepuluan Anambas dan
Kabupaten Natuna, hal ini dikarenakan Kabupaten Natuna memiliki
sumber daya alam yang melimpah dan memberikan kontributor besar
pada PDRB Kabupaten Natuna dengan migas sebesar 72,63 persen di
tahun 2018 salah satu hasil sumber daya mineral yaitu bahan galian A
(strategis) seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat di Kabupaten
Natuna. Pada Kabupaten Kep. Anambas subkategori yang memberikan
kontribusi besar adalah Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi
yang mencapai 99,91 persen pada tahun 2018, menurun dari 99,92
persen pada tahun 2014. Menurunnya peranan pada subkategori ini
disebabkan oleh peningkatan kontribusi dari subkategori Pertambangan
dan Penggalian Lainnya yang terus tumbuh sejak tahun 2014.
c. Sektor Industri Pengolahan
Pada sektor Industri Pengolahan terdapat dua Kabupaten Kota yang
memiliki LQ>1 yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Batam, kontribusi
terbesar Kabupaten Bintan dan Kota Batam di dominasi dengan sub
sektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,
Optik, dan Peralatan Listrik. Nilai tambah industri barang dari logam,
komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik rata-rata
mencapai lebih dari 50 persen. Sedangkan untuk lima Kabupaten Kota
Lainnya memiliki nilai LQ<1 yang artinya Kabupaten Kota tersebut
93
bukan menjadi sektor basis.
d. Sektor Pengadaan listrik dan gas
Kota Batam merupakan satu-satunya kota yang memiliki nilai LQ>1
kontribusi terbesar pada sektor ini terdapat pada sub Pengadaan Gas dan
Produksi Es (sebanyak 85,1persen). Sedangkan untuk Kota Tanjung
Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan,
Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai
LQ<1 yang artinya sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor
non basis pada kabupaten dan kota tersebut.
e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
Pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang yang memiliki nilai LQ>1 hanya terdapat pada Kota Batam.
Berbeda dengan enam Kabupaten Kota lain nya secara konsisten
selama periode analisis memiliki nilai LQ<1 dan memiliki kontribusi
yang kecil terhadap PDRB.
f. Sektor Konstruksi
Hasil LQ pada sektor konstruksi menunjukkan bahwa terdapat tiga
Kabupaten Kota yang memiliki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang,
Kota Batam, Kabupaten Lingga, hal ini menunjukkan bahwa peran
pembangunan sangat penting untuk mendorong perekonomian disetiap
kabupaten dan kota. Kota Tanjung Pinang memiliki nilai LQ terbesar
dibandingkan dengan Kota Batam dan Kabupaten Lingga, hal ini
94
dikarenakan Kota Tanjung Pinang merupakan Ibu Kota dari Provinsi
Kepulauan Riau dimana banyak segala pembangunan untuk menunjang
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Sedangkan empat
Kabupaten lainnya memiliki nilai LQ<1 yang artinya sektor tersebut
bukan sektor basis di daerahnya.
g. Sektor perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil
Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekhususan dalam pengembangan
sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan telah berlakunya Free Trade
Zone (FTZ) pada Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten
Karimun. Dapat dilihat pada hasil analisis LQ di setiap Kabupaten Kota
menunjukkan bahwa yang memiliki nilai LQ>1 pada sektor
perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil adalah
Kota Tanjung Pinang, Kabupaten karimun, Kabupaten Lingga dan
Kabupaten Bintan. Kontribusi terbesar pada sektor ini di dominasi oleh
subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda
Motor, yang mana subsektor tersebut mengalami peningkatan setiap
tahunnya salah satu penyebabnya karena adanya tren e-commerce yang
sedang naik daun. Pemberlakukan FTZ berarti akan ada kebebasan dan
berbagai kemudahan dalam rangka peningkatan investasi karena tujuan
dari FTZ salah satunya adalah untuk menghadapi perdagangan bebas.
Salah satu dampak yang telah dirasakan dari diberlakukannya FTZ di
Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun adalah meningkatnya kinerja
95
sektor perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau.
h. Sektor Transportasi dan Pergudangan
Pada Sektor Transportasi dan Pergudangan terdapat di tiga Kabupaten
Kota yang memiliki nilai LQ > 1 yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Batam
dan Kabupaten Karimun. Subkategori Angkutan Laut memberikan
kontribusi besar terhadap kota Tanjung Pinang disusul oleh Angkutan
Darat yang masing-masing berkontribusi sebesar 53,28 persen dan 21,00
persen tahun 2018. Pada Kota Batam Subkategori Angkutan Udara
memberikan kontribusi sebesar 68,9 persen, disusul oleh Angkutan
Laut sebesar 17,7 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Karimun
kontribusi terbesar terdapat pada Angkutan laut sebesar 81,41 persen.
Dengan demikian, kedua subkategori tersebut menjadi motor penggerak
kategori transportasi dan pergudangan. Sedangkan empat Kabupaten
lainnya memiliki nilai LQ<1.
i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdapat dua
Kabupaten Kota yang memiliki nilai LQ>1 pada setiap tahun analisis
yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan, hal ini karena adanya kenaikan
kunjungan wisman yang menyebabkan membaiknya tingkat hunian
kamar. Untuk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga pada tahun
2014-2016 menunjukkan nilai LQ>1 dan pada tahun 2017-2018
menunjukkan nilai LQ<1, hal ini dikarenakan pada tahun 2018
mengalami penurunan.
96
j. Sektor Informasi dan Komunikasi
Hasil LQ pada Sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan terdapat
empat Kabupaten Kota yang memiliki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung
Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.
Kontribusi terbesar pada sektor ini dikarenakan adanya peningkatan
penggunaan internet termasuk untuk transaksi online dan peningkatan
fasilitas kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan
telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic.
k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
Pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi hanya Kota Tanjung Pinang dan
Kota Batam yang memiliki nilai LQ>1. Kontribusi terbesar Kota Tanjung
pinang terdapat pada pada subkategori Asuransi dan Dana Pensiun menjadi
penyumbang terbesar sebesar 62,45 persen sedangkan untuk kota batam
subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang terbesar
sebesar 61,8 persen.
l. Sektor Real Estate
Hasil LQ sektor Real Estate menunjukkan terdapat empat sektor basis di
Provinsi Kepulauan Riau yaitu, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam,
Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Sedangkan untuk tiga
Kabupaten lainnya memiliki nilai LQ<1 yaitu Kabupaten Bintan,
Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kep. Anambas hal ini disebabkan
karena situasi penjualan properti yang mulai menurun.
97
m. Sektor Jasa Perusahaan
Kabupaten Karimun menjadi satu-satunya sektor basis pada jasa
perusahaan, untuk Kota Batam pada tahun 2014-2016 menjadi sektor
basis karena memiliki nilai LQ>1 dan pada tahun 2017-2018 menjadi
sektor non basis. Sedangkan Kabupaten kota lainnya memiliki nilai
LQ<1 dengan nilai stagnan hal ini dikarenakan peranan kategori ini
masih kurang atau belum banyak berkembang.
n. Sektor Admnistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
Hasil analisis LQ untuk sektor Admnistrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib menunjukkan bahwa terdapat empat
Kabupaten Kota yang memilki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Kota
Tanjung Pinang memiliki nilai LQ yang tinggi, dimana kota Tanjung
Pinang sebagai Ibukota dari Provinsi Kepuluan Riau dan menjadi pusat
administrasi pemerintahan peranan sektor ekonomi ini cenderung
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 9,68 persen pada
tahun 2014 naik menjadi 10,45 persen pada tahun 2018. Sedangkan
untuk Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas
memiliki nilai LQ<1.
o. Sektor Jasa Pendidikan
Untuk sektor Jasa Pendidikan terdapat empat Kabupaten Kota yang
memiliki nilai LQ>1 atau menjadi sektor basis di wilayah nya yaitu Kota
98
Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan
Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk tiga Kabupaten Kota lainnya yaitu
Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kep. Anambas masih
memiliki nilai LQ<1 atau belum menjadi sektor basis di wilayahnya.
p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Hasil LQ sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Provinsi
Kepulauan Riau menunjukkan bahwa terdapat empat Kabupaten Kota
yang ada memiliki nilai LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk
tiga Kabupaten Kota lainnya memiliki nilai LQ<1 yaitu Kota Batam,
Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kep. Anambas dengan kontribusi
yang terbilang kecil untuk PDRB yaitu kurang dari 1 persen.
q. Sektor Jasa Lainnya
Pada sektor Jasa Lainnya terdapat tiga Kabupaten Kota di Provinsi
Kepulauan Riau yang menjadi sektor basis atau yang memiliki nilai
LQ>1 yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten
Lingga. Sedangkan terdapat empat Kabupaten Kota lainya yang
memiliki nilai LQ<1 yaitu Kota Batam memberikan kontribusi yang
terbilang kecil sejak tahun 2014-2018 dikisaran 0.41 persen, Kabupaten
Bintan memberikan kontribusi sebesar 0.18 persen, Kabupaten Natuna
memberikan kontribusi sebesar 0.25 persen sedangkan Kontribusi
sektor Jasa lainnya terhadap Kabupaten Kep. Anambas relatif menurun
setiap tahunnya dari kisaran 0.25 persen menjadi 0.23 persen.
99
Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat
dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi
diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang
potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat
tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor- sektor
lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor
potensial tersebut.
Dari hasil analis LQ menunjukkan bahwa setiap Kabupaten dan
Kota di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai sector unggulan nya
masing-masing berdasarkan dengan ciri khas atau keadaan daerahnya.
Dari sector ekonomi tersebut terdapat subkategori dimana sub kategori
tersebut dapat berkaitan dengan sector ekonomi lainnya. Salah satu nya
adalah Sektor Pariwisata dimana sektor pariwisata merupakan salah
satu sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau karena mempunyai
pulau yang sangat banyak dengan keindahan alam pantai yang
menakjubkan.
Sektor pariwisata terdapat di beberapa sektor ekonomi (17
Lapangan Usaha) dan mempunyai keterkaitan satu sama lain baik
secara langsung atau tidak langsung. Sektor ekonomi yang berkaitan
dengan sektor pariwisata adalah Sektor Penyediaan Akomodasi Makan
dan Minum dimana pada sektor tersebut terdapat kategori sub sektor
yaitu sektor penyediaan Akomodasi yang terdiri dari Hotel,
Apartement, Villa, Motel, Penginapan, serta Pondok Wisata dan sub
100
sektor Penyediaan Makan Minum yang terdiri dari restoran, Caffe,
Kedai, dan warung atau rumah makan, selanjutnya terdapat Sektor
Transportasi dan Pergudangan dimana pada sektor ini terdapat sub
sektor angkutan baik darat, laut, dan udara yang mana sektor tersebut
merupakan transportasi dalam menunjang kegiatan pariwisata baik
dalam negeri maupun luar negeri, Dan yang terakhir sektor ekonomi
yang berkaitan dengan sektor pariwisata adalah Sektor Jasa Lainnya
sektor ini mencakup beberapa tempat rekreasi dan tempat hiburan
seperti wisata alam, wisata selam (snorkeling), taman rekreasi atau
taman wisata, serta taman nasional.
2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan
a.) Hasil Analisis MRP Kota Tanjung Pinang tahun 2014-2018 menempatkan
sektor ekonomi ke dalam klasifikasi berikut ini :
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan nilai RPr
dan RPs (+) adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi
dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Perusahaan, sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor
Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Lainnya. Hal ini mengartikan bahwa
sektor ekonomi tersebut merupakan kategori yang sangat potensial dari sisi
pertumbuhan nya di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau.
101
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-) hanya
terdapat pada sektor Real Estate. Kategori sektor real estate di Kota
Tanjung Pinang merupakan kategori potensial dari sisi pertumbuhan
namun pertumbuhan sektor real estate pada tingkat Provinsi kurang
berpotensial karena memiliki nilai RPr kurang dari 1.
Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada
sektor Konstruksi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini mengartikan bahwa sektor tersebut
pada Kota Tanjung Pinang kurang berpotensial dari sisi pertumbuhan nya
karena memiliki nilai RPs kurang dari 1, namun pada tingkat Provinsi
sektor tersebut sangat potensial.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai RPs
dan RPr (-) terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Industri Pengolahan.
Sektor ekonomi tersebut bukan termasuk kategori sektor yang potensial
baik di Kota Tanjung Pinang maupun di Provinsi Kepuluan Riau karena
memiliki nilai RPs dan RPr kurang dari 1.
b.) Hasil Analisis MRP Kota Batam tahun 2014-2018 menempatkan sektor
ekonomi ke dalam klasifikasi berikut ini :
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan nilai RPr
dan RPs (+) adalah sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa
102
Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa
Lainnya. Sektor ekonomi tersebut merupakan kategori sektor yang
potensial dari sisi pertumbuhan nya baik di Kota Batam maupun di
Provinsi Kepulauan Riau.
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan RPr bernilai (-) tidak ada
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi kedua Yang berarti bahwa
tidak ada sektor ekonomi yang termasuk kategori potensial pada Kota
Batam dan tidak ada sektor ekonomi yang kurang berpotensial di Provinsi
Kepulauan Riau.
Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada
sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Transportasi dan Pergudangan,
sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan sektor Jasa Pendidikan. Hal ini
mengartikan bahwa sektor tersebut kurang berpotensial di Kota Batam
dari sisi pertumbuhan nya karena memiliki nilai RPs kurang dari 1,
namun di Provinsi Kepulauan Riau sektor ekonomi tersebut memiliki
potensial karena memiliki nilai RPr lebih dari 1.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai
RPs dan RPr (-) adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor
Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan dan sektor Real
Estate. Sektor ekonomi tersebut merupakan kategori yang kurang potensial
dari segi pertumbuhan baik di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau
103
karena memiliki nilai RPs dan RPr kurang dari 1.
c.) Hasil Analisis MRP Kabupaten Karimun tahun 2014-2018 menempatkan
sektor ekonomi ke dalam klasifikasi berikut ini :
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan nilai RPr
dan RPs (+) adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor konstruksi,
sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Perusahaan, Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan
sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini mengartikan bahwa
sektor ekonomi tersebut merupakan kategori sektor ekonomi yang
potensial baik di Kabupaten Karimun maupun di Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-) tidak
ada sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi kedua. Yang berarti
bahwa tidak ada sektor ekonomi yang termasuk kategori potensial pada
Kabupaten Karimun dan tidak ada sektor ekonomi yang kurang
berpotensial di Provinsi Kepulauan Riau.
Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada
sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan
Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi , sektor Jasa Pendidikan,
dan Sektor Jasa Lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sektor tersebut
kurang berpotensial di Kabupaten Karimun dari sisi pertumbuhan karena
memiliki nilai RPs kurang dari 1. Sedangkan pada ditingkat Provinsi
104
Kepulauan Riau merupakan sektor yang potensial karena memiliki nilai
RPr lebih dari 1.
Pada Kabupaten Karimun sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi
keempat dengan nilai RPs dan RPr (-) adalah sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri
Pengolahan, dan sektor Real Estate. Sektor ekonomi tersebut merupakan
kategori sektor yang kurang potensial di Kabupaten Karimun dan Provinsi
Kepulauan Riau dari sisi pertumbuhan nya karena memiliki nilai RPs dan
RPr kurang dari 1.
d.) Hasil Analisis MRP pada Kabupaten Bintan tahun 2014-2018
menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi
pertama dengan nilai RPr dan RPs (+) adalah sektor Pengadaan Listrik dan
Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi , sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan dan sektor
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Yang berarti sektor tersebut di
Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan kategori
sektor yang potensial dari segi pertumbuhan nya.
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-) terdapat
pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri
105
Pengolahan, dan sektor Real Estate. Yang berarti sektor tersebut
merupakan kategori yang potensial di Kabupaten Bintan karena memiliki
nilai RPs lebih dari 1, namun pada tingkat Provinsi sektor ekonomi
tersebut kurang potensial dari segi pertumbuhan nya.
Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada
sektor Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa Lainnya. Sektor ekonomi tersebut
kurang berpotensial di Kabupaten Bintan tetapi pada tingkat Provinsi
sektor ekonomi tersebut merupakan sektor ekonomi yang potensial.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai
RPs dan RPr (-) hanya terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian.
Hal ini mengartikan bahwa sektor ekonomi tersebut kurang potensial di
Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau.
e.) Hasil Analisis MRP Kabupaten Natuna tahun 2014-2018 menempatkan
sektor ekonomi ke dalam klasifikasi berikut ini :
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan nilai RPr
dan RPs (+) adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang , sektor Konstruksi,
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Perusahaan,
Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Hal ini
106
mengartikan bahwa sektor ekonomi tersebut merupakan kategori sektor
yang potensial baik di Kabupaten Natuna maupun di Provinsi Kepulauan
Riau dari sisi pertumbuhan nya.
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan RPr bernilai (-) terdapat pada
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan,
dan sektor Real Estate. Kategori sektor ekonomi tersebut merupakan
sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Natuna namun kurang
potensial di Provinsi Kepulauan Riau.
Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) tidak ada
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga.Hal ini mengartikan
bahwa tidak ada sektor ekonomi yang kurang potensial di Kabupaten
Natuna dan tidak ada pula sektor ekonomi yang potensial di Provinsi
Kepulauan Riau.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai
RPs dan RPr (-) hanya terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian.
Hal ini mengartikan bahwa sektor tersebut kurang potensial di Kabupaten
Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
f.) Hasil Analisis MRP Kabupaten Lingga tahun 2014-2018 menempatkan
sektor ekonomi ke dalam klasifikasi berikut ini :
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan nilai RPr
dan RPs (+) adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi,
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
107
sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan
dan Asuransi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial. Hal ini mengartikan bahwa sektor ekonomi tersebut
merupakan sektor potensial di Kabupaten Lingga dan di Provinsi
Kepulauan Riau dari sisi pertumbuhan nya karena memiliki nilai RPs dan
RPr lebih dari 1.
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan Rpr bernilai (-) terdapat
pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan sektor Industri
Pengolahan. Sektor ekonomi tersebut merupakan kategori sektor yang
berpotensial di Kabupaten Lingga namun kurang berpotensial pada tingkat
Provinsi karena nilai RPr nya kurang dari 1.
Pada klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) terdapat pada
sektor Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa Lainnya. Hal ini mengartikan
bahwa sektor tersebut kurang potensial dari sisi pertumbuhan nya di
Kabupaten Lingga. Sedangkan pada tingkat Provinsi sektor tersebut
merupakan kategori sektor yang potensial dari sisi pertumbuhan karena
memiliki nilai RPr lebih dari 1.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai RPs
dan RPr (-) terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor
Real Estate. Sektor ekonomi tersebut termasuk kategori sektor yang
kurang potensial baik di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau
108
kerena memiliki nilai RPs dan RPr kurang dari 1.
g.) Hasil Analisis MRP Kabupaten Kep. Anambas tahun 2014-2018
menempatkan sektor ekonomi ke dalam klasifikasi berikut ini :
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan nilai RPr
dan RPs (+) adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi,
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan
dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya, yang berarti
sektor ekonomi Kabupaten Kep. Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau
merupakan kategori sektor yang potensial dari sisi pertumbuhan nya
karena memiliki nilai RPs dan RPr lebih dari 1.
Klasifikasi kedua dengan RPs bernilai (+) dan RPr bernilai (-) terdapat
pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan sektor Real Estate.
Yang berarti sektor tersebut merupakan kategori potensial di Kabupaten
Kepulauan Anambas namun di Provinsi Kepulauan Riau Kurang
potensial.
Klasifikasi ketiga dengan nilai RPs (-) dan nilai RPr (+) tidak ada sektor
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga. Hal ini mengartikan
bahwa tidak sektor ekonomi yang kurang potensial di Kabupaten
109
Kepulauan Anambas dan tidak ada sektor ekonomi yang potensial di
provinsi Kepulauan Riau.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi keempat dengan nilai
RPs dan RPr (-) terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian dan
sektor Industri Pengolahaan. Sektor tersebut merupakan kategori yang
kurang potensial di Kabupaten Kep. Anambas dan Provinsi Kepulauan
Riau dari sisi Pertumbuhan nya.
3. Analisis Overlay
a.) Hasil Analisis Overlay Kota Tanjung Pinang
Hasil Overlay di Kota Tanjung Pinang menunjukkan sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi pertama dengan notasi bernilai positif pada
ketiga komponen adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor
Informasi dan Komunikasi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa
Lainnya. Hal ini berarti sektor tersebut mempunyai potensi daya saing
yang tinggi karena memiliki keunggulan baik di tingkat Kabupaten Kota
maupun di tingkat provinsi dan dapat dikatakan sektor tersebut memiliki
keunggulan kompetitif. Untuk sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi kedua dengan LQ dan RPs bernotasi positif dan RPr bernotasi
negatif hanya terdapat pada sektor Real Estate hal ini mengartikan bahwa
kegiatan ekonomi sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang
rendah pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk RPs dan
110
LQ bernilai positif hal ini mengartikan bahwa sektor tersebut merupakan
spesialisasi kegiatan ekonomi di Kota Tanjung Pinang.
Sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga dengan notasi
bernilai negatif pada ketiga kompenen nya terdapat pada sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, dan
sektor Industri Pengolahan, yang berarti sektor tersebut tidak memiliki
keunggulan kompetitif dan bukan merupakan spesialisasi kegiatan
ekonomi di Kota Tanjung Pinang.
b.) Hasil Analisis Overlay Kota Batam
Pada Kota Batam terdapat tiga sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama yaitu sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum dan sektor informasi dan komunikasi, yang berarti
sektor tersebut mempunyai potensi daya saing yang tinggi karena memiliki
keunggulan baik di tingkat Kabupaten Kota maupun di tingkat provinsi
dan dapat dikatakan sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif.
Untuk klasifikasi kedua tidak ada sektor ekonomi dengan RPr bernilai
negatif, RPs bernilai positif dan LQ bernilai positif. Sedangkan untuk
sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga terdapat pada
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor pertambangan dan
penggalian. Hal ini menandakan sektor ekonomi tersebut memiliki daya
saing yang rendah karena tidak unggul baik di tingkat Kabupaten maupun
di tingkat provinsi. Dan dapat dikatakan bahwa sektor tersebut tidak
memiliki keunggulan kompetitif dan bukan merupakan spesialisasi
111
kegiatan ekonomi di Kota Batam.
c.) Hasil Analisis Overlay Kabupaten Karimun
Pada Kabupaten Karimun sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi
pertama adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa
Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan
Sosial dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor ekonomi
tersebut merupakan sektor ekonomi yang memiliki daya saing yang tinggi
karena unggul baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat provinsi dan
dapat dikatakan sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Untuk
klasifikasi kedua tidak ada sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi kedua dengan RPr benilai negatif, Rps dan LQ bernilai positif.
Sedangkan sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga adalah
sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Industri Pengolahan,
dapat dikatakan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan
kompetitif dan bukan merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di
Kabupaten Karimun.
d.) Hasil Analisis Overlay Kabupaten Bintan
Hasil Overlay di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa terdapat sektor
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama yaitu sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor , sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa
Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial hal ini
112
menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut merupakan sektor ekonomi
yang memiliki daya saing yang tinggi karena unggul baik di tingkat
Kabupaten maupun di tingkat provinsi dan dapat dikatakan sektor tersebut
memiliki keunggulan kompetitif. Untuk sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi kedua dengan LQ dan RPs bernotasi positif dan RPr
bernotasi negatif terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
dan sektor Industri Pengolahan yang mengartikan bahwa kegiatan sektor
tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah di tingkat Provinsi
tetapi mempunyai pertumbuhan sektoral yang tinggi di tingkat Kabupaten
dan kontribusi sektoral kabupaten Bintan lebih tinggi daripada Provinsi
Kepulauan Riau. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi ketiga dengan notasi bernilai negatif pada ketiga kompenen nya
hanya terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian, hal ini
menandakan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif
dan bukan merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Bintan.
e.) Hasil Analisis Overlay Kabupaten Natuna
Pada Kabupaten Natuna tidak ada sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi pertama dengan notasi positif pada ketiga komponennya, yang
berarti tidak ada sektor ekonomi yang mempunyai potensi daya saing atau
memiliki keunggulan kompetitif. Untuk sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi kedua hanya terdapat pada sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan dengan kata lain sektor tersebut merupakan
spesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Natuna. Dan tidak ada sektor
113
ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi ketiga.
f.) Hasil Analisis Overlay Kabupaten Lingga
Hasil Overlay di Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa sektor ekonomi
yang masuk kedalam klasifikasi pertama yaitu sektor Konstruksi, sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan
Komunikasi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib ,sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial hal ini menandakan bahwa sektor tersebut mempunyai
potensi daya saing yang tinggi karena unggul baik di tingkat Kabupaten
maupun di tingkat provinsi dan dapat dikatakan sektor tersebut memiliki
keunggulan kompetitif. Untuk sektor ekonomi yang masuk kedalam
klasifikasi kedua dengan LQ dan RPs bernotasi positif dan RPr bernotasi
negatif hanya terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
dengan kata lain sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi
di Kabupaten Lingga. Sedangkan untuk sektor ekonomi yang masuk
kedalam klasifikasi ketiga dengan notasi bernilai negatif pada ketiga
kompenen nya hanya terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian
dapat dikatakan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan
kompetitif dan bukan merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di
Kabupaten Lingga.
g.) Hasil Analisis Overlay Kabupaten Kep.Anambas
Hasil overlay pada Kabupaten Kep.Anambas menunjukkan bahwa tidak
114
ada sektor ekonomi yang masuk kedalam klasifikasi pertama dengan
notasi bernilai positif pada ketiga komponen nya. Untuk sektor ekonomi
yang masuk pada klasifikasi kedua hanya terdapat pada sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan hal ini mengartikan bahwa kegiatan ekonomi
sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah pada tingkat
Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk RPs dan LQ bernilai positif
hal ini mengartikan bahwa sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan
ekonomi di Kabupaten Kep. Anambas. Sedangkan sektor ekonomi yang
masuk kedalam klasifikasi ketiga hanya terdapat pada sektor Industri
Pengolahan hal ini menandakan bahwa sektor tersebut tidak memiliki
keunggulan kompetitif dan bukan merupakan spesialisasi kegiatan
ekonomi di Kabupaten Kep. Anambas.
4. Analisis Tipologi Klassen
Hasil tipologi klassen berdasarkan pendekatan kewilayahan Kabupaten
Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014-2018 yaitu :
a.) Daerah maju dan cepat tumbuh (High growth and high income)
Berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan perkapita Kabupaten
Bintan menjadi satu-satunya Kabupaten yang masuk kedalam Kuadran
I. Pada dasarnya daerah yang masuk kedalam kuadran I merupakan
daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun
kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah ini merupakan merupakan
daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan
telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat
115
setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang
dimasa mendatang.
b.) Daerah maju tapi tertekan (High income but low growth)
Kabupaten yang termasuk kedalam Kuadran II di Provinsi
Kepulauan Riau adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berarti
rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Kep. Anambas lebih tinggi
daripada rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau.
Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata Provinsi. Daerah maju tapi tertekan
merupakan daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun
terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan
utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini
merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan
pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi
pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.
c.) Daerah berkembang cepat ( High growth but low income )
Pada kuadran III Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota
Batam, dan Kota Tanjung Pinang masuk kedalam kategori daerah
berkembang cepat, yang berarti Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pendapatan perkapitanya
lebih rendah daripada Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Berkembang
Cepat pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi
116
pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik.
Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi
namun tingkat pendapatan perkapitanya rendah, yang mencerminkan
tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah
dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa
mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan
pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.
d.) Daerah Relatif tertinggal ( Low growth dan low income )
Kabupaten Lingga menempati kuadran IV, Dimana tingkat
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitannya dibawah rata-
rata. Hal ini menandakan baik tingkat kemakmuran masyarakat
maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif
tertinggal. daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan
pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh
daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat
maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif
rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan
berkembang dimasa mendatang.
5. Hasil Analisis Prioritas pembangunan
Dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilakukan serentak pada semua
sektor perekonomian, hanya sektor sektor tertentu yang mempunyai potensi
yang dapat berkembang cukup besar. Berikut prioritas sektor ekonomi
berdasarkan hasil analisis LQ, MRP, dan overlay yang layak untuk
117
dikembangkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah
daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
a.) Prioritas Pembangunan Kota Tanjung Pinang
Pada Kota Tanjung Pinang sektor ekonomi yang menjadi prioritas
pembangunan pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan
Pergudangan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa
Pendidikan, dan sektor Jasa Lainnya.
b.) Prioritas Pembangunan Kota Batam
Dari Tujuhbelas sektor yang ada hanya tiga sektor yang masuk kedalam
prioritas pembangunan pertama di Kota Batam yaitu sektor konstruksi,
sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Informasi
dan Komunikasi.
c.) Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun
Pada Kabupaten Karimun sektor yang masuk kedalam prioritas
pembangunan pertama adalah sektor Transportasi dan Pergudangan,
sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial.
d.) Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan
Pada Kabupaten Bintan sektor yang menjadi prioritas pembangunan
pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
118
dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial.
e.) Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna
Dari Tujuhbelas sektor yang ada tidak ada sektor ekonomi yang masuk
kedalam prioritas pembangunan pertama, untuk prioritas pembangunan
kedua terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor
Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang, sektor konstruksi, sektor Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan
Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor
Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor
Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya.
f.) Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga
Sektor ekonomi yang masuk kedalam prioritas pembangunan pertama
adalah sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa
Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
119
g.) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas
Pada Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ada sektor ekonomi yang
masuk kedalam prioritas pembangunan pertama, untuk prioritas
pembangunan kedua terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi,
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi,
sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ,
sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Dari hasil prioritas sektor pembangunan diatas sektor tersebut
merupakan sektor utama yang harus dikembangkan dan dibangun sebagai
penggerak perekonomian di Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan
Riau karena memiliki kontribusi dan laju pertumbuhanya yang positif.
Pengembangan dan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi
serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi
yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya
yang ada akan menjadi kurang optimal, sehingga dapat mengakibatkan
lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan
120
kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan
terpadu antar kategori. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi
daerah yang berbeda akan memberikan pengaruh pada corak
pembangunan yang akan diterapkan. Pola kebijakan yang diterapkan
dalam satu daerah belum tentu akan sama dan berhasil ketika diterapkan
pada daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dalam
menyesuaikan pola kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan
kondisi serta potensi sumber daya pada masing-masing daerah.
Terdapat beberapa kebijakan yang bisa diambil dalam pengembangan
sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta
pembangunanan di masing masing daerah nya. Salah satu nya dengan cara
menggaet investor-investor dalam negeri maupun luar negeri untuk
berinvestasi di bumi melayu Kepulauan Riau ini. Karena hal ini dapat
menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat mengatasi
masalah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memfokuskan kebijakan
untuk mengembangkan sektor-sektor serta sub sektor yang menjadi sektor
prioritas seperti subkategori penyediaan akomodasi karena subkategori ini
berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
dengan cara peningkatan pariwisata Kepulauan Riau. Langkah yang bisa
diambil yaitu dengan menggaet wisatawan dengan mengadakan even-even
perayaan yang besar sehingga menarik minat para wisatawan. Jika jumlah
wisatawan meningkat akan menggerakkan perekonomian wilayah tersebut.
121
Karena efeknya menyebar ke lapangan usaha perekonomian lainnya.
Untuk kategori perdagangan mungkin langkah yang bisa diambil yaitu
dengan menciptakan produk-produk dalam negeri yang cukup bisa
bersaing di dalam arus perdagangan yang berputar di Kepulauan Riau
(atau yang biasa dikenal dengan ekonomi kreatif) dan menciptakan
suasana yang cukup kondusif sehingga orang-orang akan lebih tertarik
untuk melakukan transaksi perdagangan di Kepulauan Riau dibandingkan
dengan ke negara tetangga mengingat Provinsi Kepulauan Riau berada
didaerah perbatasan dengan negara tetangga. Hal ini akan berimplikasi
kepada peningkatan penciptaan nilai tambah bagi Provinsi Kepulauan
Riau.
Untuk kategori konstruksi, maka pembangunan-pembangunan fisik
harus lebih ditingkatkan. Tapi pembangunan fisik disini dimaksudkan
pembangunan fisik yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan
pembangunan yang sifatnya pemeliharaan rutin, karena pembangunan
seperti itu hanya bersifat penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin.
Namun, pemerintah daerah juga tidak bisa mengesampingkan kategori-
kategori lainnya walaupun secara analisis overlay bukan merupakan
kategori yang potensial tetapi juga tetap harus ditingkatkan nilai tambah
dari kategori-kategori ekonomi tersebut. Untuk itu dalam upaya memacu
pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan
meningkatkan pendapatan daerah maka Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau perlu melakukan perencanaan daerah yang tepat salah satu cara nya
122
dengan menggali potensi ekonomi dan memprioritaskan sektor yang
memiliki keunggulan.
123
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Hasil analis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, Kehutanan dan
Perikanan merupakan sektor basis yang mendominanasi di Provinsi
Kepulauan Riau karena terdapat di lima kabupaten dari tujuh kabupaten
kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun memiliki
sektor basis terbanyak dengan sebelas sektor basis, sedangkan Kabupaten
Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten yang
memiliki sektor basis paling sedikit yaitu hanya dua sektor basis.
2. Analisis Overlay menunjukkan bahwa kabupaten kota yang memiliki
potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan pertumbuhan dan
kontibusi yang tinggi terhadap perekonomian adalah Kota Tanjung Pinang,
Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten
Lingga karena memiliki keunggulan kompetitif atau mempunyai potensi
daya saing yang tinggi serta spesialisasi baik di tingkat Kabupaten Kota
maupun di tingkat provinsi. Sedangkan untuk Kabupaten Natuna dan
Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan analisis overlay hanya
memiliki keunggulan spesialisasi karena RPr bernilai negatif yang
mengartikan bahwa kegiatan sektor tersebut mempunyai pertumbuhan
sektoral yang rendah di Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki nilai positif
untuk RPs dan LQ yang berarti kegiatan sektor tersebut mempunyai
124
pertumbuhan sektoral yang tinggi di tingkat Kabupaten dan kontribusi
sektoral Kabupaten lebih tinggi daripada Kepulauan Riau.
3. Berdasarkan Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Bintan merupakan
kategori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat, Kabupaten Kep. Anambas
merupakan kategori Daerah Maju tapi Tertekan, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang merupakan
kategori Daerah Berkembang Cepat, sedangkan Kabupaten Lingga
merupakan kategori Daerah Relatif Tertinggal.
4. Hasil prioritas sektor pembangunan wilayah berdasarkan analisis LQ,
MRP dan Overlay menunjukkan bahwa prioritas pengembangan wilayah
sektor di Provinsi Kepulauan Riau tidak sama di setiap Kabupaten Kota.
Berikut hasil prioritas sektor ekonomi disetiap Kabupaten kota di Provinsi
Kepulauan Riau:
a.) Sektor ekonomi yang mempunyai potensi untuk menjadi sektor
prioritas pembangunan pada Kota Tanjung Pinang adalah sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan
Komunikasi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa
Lainnya.Pada Kota Batam sektor yang menjadi prioritas pembangunan
pertama adalah sektor konstruksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum dan sektor Informasi dan Komunikasi.
b.) Pada Kota Batam sektor ekonomi yang menjadi sektor prioritas adalah
125
sektor konstruksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
dan sektor Informasi dan Komunikasi.
c.) Sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Karimun terdapat pada
sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Perusahaan, sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan
sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
d.) Pada Kabupaten Bintan sektor yang menjadi prioritas pembangunan
pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial.
e.) Pada Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kep. Anambas tidak terdapat
sektor prioritas pembangunan pertama.
f.) Pada Kabupaten Lingga yang menjadi sektor prioritas pengembangan
pertama adalah sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi,
sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial.
126
B. SARAN
1. Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mengenal secara baik
daerah yang mempunyai potensi ekonomi spesialisasi dan potensi ekonomi
yang rendah agar bijak dalam menentukan skala prioritas
pembangunan.
2. Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan kebijakan
pembangunan berdasarkan dengan prioritas sektor unggulan/basis di
masing-masing Kabupaten Kota, sehingga anggaran dana utnuk
pembangunan daerah dapat terserap dan terealisasikan dengan baik.
3. Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus lebih memperhatikan
daerah yang masuk kedalam kriteria daerah tertinggal dan menciptakan
terobosan baru sehingga daerah tersebut dapat berkembang.
4. Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan revitalisasi
semua sektor ekonomi dimulai dari sektor yang memiliki nilai LQ>1 yang
menjadi sektor basis kemudian LQ<1 sektor non basis untuk memacu
peningkatan produktifitas dalam mengelola sektor – sektor potensial agar
mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi guna meningkatkan
pendapatan daerah baik di tingkat Kabupaten Kota maupun Provinsi.
5. Bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memanfaatkan
dan mendukung sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif
maupun spesialisasi yang nantinya akan memberikan dampak kepada
Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bagi investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau
127
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam
memperhatikan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan serta
menjadi prioritas pembangunan masing-masing sektor di kabupaten kota.
128
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. “Produk Domestik Regional
Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018.”
BPS Kepulauan Riau.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. “Produk Domestik Regional
Bruto Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2018.” BPS Kepulauan Riau.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. “Laju pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Provinsi Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha 2014
2018” BPS Kepulauan Riau.
Bappeda Kepulauan Riau.”Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.” 2018
Rusdarti, R., & Fafurida, F. (2016). Strategi Pengembangan Daerah Growth Pole
melalui Pemanfaatan Potensi Lokal. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(3), 425
440.
Nurdiana, D. (2016). Analisis Potensi Ekonomi dan Pengembangan Sektor
Potensial Kabupaten Ponorogo.
Husna, N. (2013). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk
Menguatkan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi
Publik, 1(1), 188-196.
Oksatriandhi, B. B., & Santoso, E. B. (2014). Identifikasi Komoditas Unggulan
di Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman. Jurnal Teknik ITS, 3(1), C8
C11.
129
Puspaningtyas, A. (2013). Analysis of Local Economic Potential and
Competitivenes Economic Sector in Improving Local Economic Development
(Study in Batu City). Jurnal Administrasi Publik, 1(3), 151-156.
Kharisma, B., & Hadiyanto, F. (2019). Analysis of Potential Sectors and Policy
Priorities of Regional Economic Development in Maluku Province.
ETIKONOMI, 18(1), 29-46.
Titisari, K. H. (2009). Identifikasi potensi ekonomi daerah Boyolali, Karanganyar,
dan Sragen. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 2(2).
Sjafrizal, & Elfindri. (2008). Ekonomi regional: teori dan aplikasi. Baduose Media.
Kuncoro, M. (2004). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah
dalam buku Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Goschin, Z. (2014). Regional growth in Romania after its accession to EU: a shift
share analysis approach. Procedia Economics and Finance, 15, 169-175.
Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi
Lokal. Kota, dan Kawasan, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
Mangun, N. (2007). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi
Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas
Diponegoro).
Sabana, C. (2007). Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah
Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah (Doctoral dissertation, program
Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Khusaini, M. (2015). A shift-share analysis on regional competitiveness-a case of
Banyuwangi district, East Java, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral
130
Sciences, 211, 738-744.
Adiyatin, D., Satyahadewi, N., & Perdana, H. ANALISIS OVERLAY UNTUK
MENENTUKAN POTENSI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH.
Monica, C. A., Marwa, T., & Yulianita, A. (2017). Analisis potensi daerah sebagai
upaya meningkatkan perekonomian daerah di Sumatera Bagian Selatan. Jurnal
Ekonomi Pembangunan, 15(1), 60-68.
Riantika, I. B. A., & Utama, M. S. (2017). Penentuan Prioritas Pembangunan
Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial Di Kabupaten Gianyar. E-Jurnal
Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 6(7), 165301.
131
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran I
PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 5.776.422 5.945.615 6.018.414 5.689.216 5.378.147
Pertambangan dan
Penggalian 26.045.158 25.648.827 26.883.189 25.417.327 23.270.777
Industri Pengolahan 65.019.397 62.436.275 61.497.861 59.498.187 56.338.041
Pengadaan Listrik, Gas 1.606.420 1.621.700 1.523.109 1.400.516 1.326.221
Pengadaan Air 226.211 222.655 203.257 193.108 187.765
Konstruksi 31.345.832 29.042.763 28.073.933 26.871.948 25.954.827
Perdagangan Besar dan
Eceran, dan Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
14.523.506
13.665.031
12.858.549
11.738.601
10.803.003
Transportasi dan
Pergudangan 4.696.772 4.654.492 4.413.813 4.161.123 3.939.817
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 3.925.060 3.536.015 3.159.141 3.002.926 2.842.912
Informasi dan Komunikasi 4.158.753 3.736.382 3.469.615 3.230.701 3.076.754
Jasa Keuangan 4.736.029 4.466.529 4.335.032 4.105.522 3.967.869
Real Estate 2.546.964 2.549.268 2.443.354 2.340.429 2.245.189
Jasa Perusahaan 9.536 8.879 8.279 7.798 7.587
Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
4.033.684
375.052.690
3.583.272
3.386.487
3.150.358
Jasa Pendidikan 2.459.734 2.418.955 2.201.366 2.022.477 1.905.305
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1.669.954 1.618.900 1.467.870 1.405.320 1.311.568
Jasa lainnya 904.872 758.862 712.984 659.667 619.096
PDRB 173.684.304 16.608.167.571 162.853.039 155.131.351 146.325.235
132
PDRB KOTA TANJUNG PINANG
Kategori PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 111.449 110.438 110.184 107.289 106.331
Pertambangan dan Penggalian 1.091 1.165 1.203 1.148 42.010
Industri Pengolahan 954.209 924.011 901.526 888.482 845.297
Pengadaan Listrik dan Gas 36.864 37.686 33.855 27.859 26.314
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 9.942 9.633 9.037 8.715 8.455
Konstruksi 4.503.657 4.482.491 4.530.980 4.404.096 4.203.463
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
3.383.793 3.176.326 3.007.938 2.775.469 2.579.408
Transportasi dan Pergudangan 898.951 857.951 815.748 773.000 707.656
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 204.890 187.589 168.929 156.022 145.813
Informasi dan Komunikasi 497.269 480.811 471.830 442.229 421.496
Jasa Keuangan dan Asuransi 456.575 447.370 431.390 418.252 401.635
Real Estate 479.449 470.515 440.802 419.401 393.336
Jasa Perusahaan 2.320 2.196 2.049 1.881 1.780
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.337.065 1.289.648 1.253.004 1.176.182 1.096.105
Jasa Pendidikan 570.297 554.559 520.024 492.389 462.566
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 359.986 347.796 343.365 328.344 309.405
Jasa lainnya 171.416 164.392 155.951 147.983 140.183
PDRB 13.979.223 13.544.578 13.197.815 12.568.740 11.891.256
133
PDRB KOTA BATAM
Kategori PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1.052.290 1.024.382 989.932 956.386 925.371
Pertambangan dan Penggalian 69.412 70.667 70.379 69.987 69.673
Industri Pengolahan 55.303.168 53.433.484 52.548.433 50.220.332 46.970.645
Pengadaan Listrik dan Gas 1.435.884 1.450.646 1.367.186 1.271.734 1.231.254
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 195.956 189.992 190.727 181.101 175.043
Konstruksi 20.618.936 19.051.510 18.483.679 17.323.035 15.971.807
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 6.816.434 6.374.988 6.141.980 5.760.304 5.353.260
Transportasi dan Pergudangan 3.097.091 3.053.305 2.936.143 2.767.085 2.604.159
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 2.545.996 2.310.789 2.182.536 2.056.853 1.932.421
Informasi dan Komunikasi 2.987.911 2.647.703 2.462.979 2.308.322 2.181.627
Jasa Keuangan dan Asuransi 3.711.970 3.498.887 3.456.319 3.237.808 3.142.699
Real Estate 1.451.476 1.529.946 1.472.911 1.407.201 1.336.500
Jasa Perusahaan 5.434 5.070 4.870 4.630 4.443
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.135.773 1.048.678 1.048.871 970.272 904.126
Jasa Pendidikan 1.007.812 985.480 918.843 873.821 834.994
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 818.901 789.705 719.025 686.659 657.027
Jasa lainnya 464.153 397.324 374.890 362.213 349.020
PDRB 102.718.599 9.786.255.649 95.369.705 90.457.744 84.644.069
134
PDRB KABUPATEN KARIMUN
Kategori PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1422524.08 1389640.66 1381325.52 131136.16 1242005.08
Pertambangan dan Penggalian 1024930.62 987424.03 936903.5 901944.3 853712.27
Industri Pengolahan 1246978.44 1232146.03 1171150.09 1097647.16 1017465.99
Pengadaan Listrik dan Gas 28795.72 28541.05 25184.31 21727.91 20544.99
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 3977.78 3980.82 3643.35 3439.16 3248.19
Konstruksi 1579965.96 1365832.44 1265336.29 1167859.65 1078472.84
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 1562189.7 1522201.95 1432804.05 1343167.31 1261388.48
Transportasi dan Pergudangan 336379.18 327606.42 308197.9 281601.97 257042.89
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 175973.51 171718.85 163108.12 153334.59 143994.2
Informasi dan Komunikasi 287153.08 273163.07 260478.96 248554.26 237351.18
Jasa Keuangan dan Asuransi 150645.4 140768.35 134212.14 129232.96 122262.93
Real Estate 278524.51 270853.44 259208.8 244293.83 230137.03
Jasa Perusahaan 1461.95 1357.16 1276.57 1189.15 1104.55
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 346569.51 316248.59 290590.61 279017.4 269578.27
Jasa Pendidikan 295231.81 280719.01 263781.02 252882.38 241927.55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 150426.39 146214.36 135197.43 127462.28 119946.1
Jasa lainnya 124615.45 124724.58 119671.37 113816.43 107122.34
PDRB 9016343.06 8583140.81 8152070.03 7678538.89 7207304.87
135
PDRB KABUPATEN BINTAN
Kategori PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 863760.33 803845.1 758665.93 734450.71 689792.96
Pertambangan dan Penggalian 1056106.54 1319575.32 1537925.81 1685796.12 1767190.89
Industri Pengolahan 5356754.71 5106836.29 4868474.06 4590668.08 4344459.71
Pengadaan Listrik dan Gas 19912.04 19997.42 18701.69 16294.44 15695.9
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 8708.63 8217.65 7593.11 7575.09 7095.38
Konstruksi 2777198.22 2391230.65 2089846.05 1857708.09 1712886.3
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 1344149.66 1274831.56 1194543.12 1101420.97 1014481.86
Transportasi dan Pergudangan 310708.57 299710.52 282510.81 265113.42 242426.83
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 759860.06 695299.63 620934.42 597561.81 547914.25
Informasi dan Komunikasi 205389.74 194766.45 183766.34 174620.2 166034.27
Jasa Keuangan dan Asuransi 248358.28 239757.76 222181.06 204658.22 188951.99
Real Estate 167182.31 158655.74 147749.92 136573.99 127615.76
Jasa Perusahaan 135.27 133.65 128.81 123.1 118.58
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 342128.37 321076.35 298550.26 277043.16 257405.99
Jasa Pendidikan 261892.75 255047.27 243284.42 226726.81 212798.1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 137198.29 129929.53 121813.75 114342.07 107636.63
Jasa lainnya 25232.73 24129.91 23451.13 22714.63 21869.05
PDRB 13884676.5 13243040.79 12620120.69 12013390.92 11424374.46
136
PDRB KABUPATEN NATUNA
Kategori PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1639394.99 1560436.09 1486543.57 1413518.58 1341959.65
Pertambangan dan
Penggalian 10997306.4 10800179.07 10881659.01 10667288.49 10326866.21
Industri Pengolahan 111602.53 109606.59 105045.64 100896.05 96790.34
Pengadaan Listrik dan Gas 11349.44 11173.15 10745.53 10046.45 9790.14
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 978.21 1000.97 921.11 853.01 839.7
Konstruksi 1089019.52 1056917.67 991759.1 932871.09 878232.48
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
450098.75
425505.99
397106.77
360747.12
326639.45
Transportasi dan
Pergudangan 94599.25 91709.26 84976.35 78814.09 72720.42
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 69336.89 65582.34 61427.84 57070.83 53116.66
Informasi dan Komunikasi 113253.06 105591.35 96775.14 88757.15 82656.18
Jasa Keuangan dan Asuransi 20046.99 18998.59 17976.64 16960.3 16020.53
Real Estate 96117.21 90250.9 84702.87 79570.57 74684.5
Jasa Perusahaan 32.15 31.21 30.24 29.42 28.63
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial
264605.92
252589.72
246814.26
238729.33
239096.71
Jasa Pendidikan 23830.18 22748.69 21871.64 20957.87 20098.27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 44961.94 43785.1 41565.5 39510.94 37576.44
Jasa lainnya 9557.24 9316.68 9007.72 8644.65 8290.62
PDRB 15036090.69 14665423.36 14538928.91 14115265.93 13585406.93
137
PDRB KABUPATEN LINGGA
Kategori PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 650200.76 647779.39 632093.02 608845.7 581818.42
Pertambangan dan Penggalian 159783.73 171945.06 184724.49 201200.06 216655.92
Industri Pengolahan 21358.52 20566.79 28902.97 45760.27 16894.2
Pengadaan Listrik dan Gas 7836.12 7930.8 7393.84 6639.72 6292.06
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 930.09 909.23 777.61 765.08 737.01
Konstruksi 545840.65 535216.88 461276.13 451208.75 486110.14
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 577132.94 534594.2 484478.5 441157.76 407101.75
Transportasi dan Pergudangan 53801.79 53385.25 47505.98 43010.12 43732.87
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 62459.44 57279.32 53264.24 49589.38 46355.37
Informasi dan Komunikasi 108784.62 97707.41 89185.23 83649.32 78830.28
Jasa Keuangan dan Asuransi 24421.7 23556.66 22457.44 21806.74 21189.39
Real Estate 71152.4 69582.6 68071.81 66932.39 64972.57
Jasa Perusahaan 29.01 27.99 27.65 27.37 27.06
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 195038.83 177523.79 181607.86 157839.99 167807.77
Jasa Pendidikan 197988 183433.21 171459.86 160478.87 150390
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 93554.96 82490.15 77665.21 73160.59 67245.69
Jasa lainnya 19808.19 18855.4 18214.45 17674.58 170477.9
PDRB 2790121.73 2682784.13 2529106.29 2429746.69 2373208.28
138
PDRB KABUPATEN KEP.ANAMBAS
Kategori PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2017 2016 2015 2014
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 640579.61 637300.68 621552.59 589473.99 560805.71
Pertambangan dan
Penggalian 10095118.44 9650046.55 9688154.47 9454303.73 9213980.95
Industri Pengolahan 14643.74 1600702.44 1659679.72 1636400.49 1590010.73
Pengadaan Listrik dan
Gas 6395.46 6459.67 6065.52 5484.36 5243.92
Pengadaan Air,
pengelolaan
Sampah,Limbah
Konstruksi
308.05 300.55 288.27 272.87 258.91
Konstruksi 613091.53 583841.09 539394.95 494721.59 454229.03
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda
255993.05
246669.85
236293.36
224338.89
214322.95
Transportasi dan
Pergudangan 20489.92 19737.45 18883.83 18030.56 17256.67
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 12210.85 11424.92 10633.97 9939.71 9331.45
Informasi dan
Komunikasi 53274.92 50335.33 47566.94 44982.67 42572.99
Jasa Keuangan dan
Asuransi 15428.28 14778.42 14153.69 13529.17 12776.81
Real Estate 69035.4 66875.33 63396.95 59483.82 56153.89
Jasa Perusahaan 20.52 19.45 18.36 17.28 16.28
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial
213574.57
203975.19
202010.4
188992.81
189152.85
Jasa Pendidikan 22049.52 20982.98 19999.5 18850.22 17816.82
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 23796.14 22043.67 20428.1 18899.28 17523.08
Jasa lainnya 7341.53 6960.78 6722.94 6524.74 6453.56
PDRB 12063351.54 13142454.36 13155243.55 12784246.2 12407906.6
139
Lampiran II
Lampiran III
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau (persen)
Kabupaten Kota 2014 2015 2016 2017 2018 RATA-RATA
KAB. KARIMUN 6,87 6,54 6,17 5,29 5,05 5,98
KAB. BINTAN 6,35 5,16 5,05 4,94 4,85 5,27
KAB. NATUNA 4,42 3,9 3 0,87 2,53 2,94
KAB. LINGGA 5,16 2,38 4,09 6,08 4 4,34
KAB. KEP ANAMBAS 3,7 3,03 2,9 -0,1 -8,21 0,26
KOTA BATAM 7,16 6,87 5,43 2,61 4,96 5,41
KOTA TANJUNG PINANG 5,28 5,7 5,01 2,63 3,21 4,37
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 6,6 6,02 4,98 1,98 4,58 4,83
PDRB Perkapita Kabupaten Kota dan Provinsi Kepulauan Riau (Rupiah)
Kabupaten Kota 2014 2015 2016 2017 2018 RATA-RATA
KAB. KARIMUN 38.630.000 42.750.000 46.680.000 50.690.000 54.640.000 46.678.000
KAB. BINTAN 92.690.000 101.170.000 107.360.000 115.040.000 124.090.000 108.070.000
KAB. NATUNA 228.960.000 240.120.000 246.440.000 257.310.000 274.450.000 249.456.000
KAB. LINGGA 32.330.000 34.350.000 36.910.000 40.970.000 44.350.000 37.782.000
KAB. KEP
ANAMBAS 376.110.000 397.730.000 405.600.000 416.710.000 401.870.000 399.604.000
KOTA BATAM 93.900.000 101.720.000 105.590.000 107.490.000 113.770.000 104.494.000
KOTA TANJUNG PINANG 72.930.000 78.340.000 83.350.000 87.360.000 91.160.000 82.628.000
PROVINSI KEP.
RIAU 94.335.330 101.148.530 106.503.780 109.332.850 116.579.950 105.580.088
140
Lampiran IV
Hasil Perhitungan LQ Kota Tanjung Pinang
Hasil Perhitungan LQ Kota Batam
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,31 0,29 0,28 0,29 0,30 0,29
Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Industri Pengolahan 1,44 1,45 1,46 1,45 1,44 1,45
Pengadaan Listrik dan Gas 1,51 1,52 1,53 1,56 1,60 1,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang 1,46 1,45 1,60 1,61 1,61 1,55
Konstruksi 1,11 1,11 1,12 1,11 1,06 1,10
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 0,79 0,79 0,82 0,84 0,86 0,82
Transportasi dan Pergudangan 1,11 1,11 1,14 1,14 1,14 1,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,10 1,11 1,18 1,17 1,18 1,15
Informasi dan Komunikasi 1,21 1,20 1,21 1,23 1,23 1,22
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,33 1,33 1,36 1,35 1,37 1,35
Real Estate 0,96 1,02 1,03 1,03 1,03 1,01
Jasa Perusahaan 0,96 0,97 1,00 1,02 1,01 0,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 0,48 0,00 0,50 0,49 0,50 0,39
Jasa Pendidikan 0,69 0,69 0,71 0,74 0,76 0,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,83 0,83 0,84 0,84 0,87 0,84
Jasa Lainnya 0,87 0,89 0,90 0,94 0,97 0,91
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23
Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02
Industri Pengolahan 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Pengadaan Listrik dan Gas 0,29 0,28 0,27 0,25 0,24 0,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang 0,55 0,53 0,55 0,56 0,55 0,55
Konstruksi 1,79 1,89 1,99 2,02 1,99 1,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor 2,89 2,85 2,89 2,92 2,94 2,90
Transportasi dan Pergudangan 2,38 2,26 2,28 2,29 2,21 2,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,65 0,65 0,66 0,64 0,63 0,65
Informasi dan Komunikasi 1,49 1,58 1,68 1,69 1,69 1,62
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,20 1,23 1,23 1,26 1,25 1,23
Real Estate 2,34 2,26 0,22 2,21 2,16 1,84
Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 4,12 4,22 4,31 4,29 4,28 4,24
Jasa Pendidikan 2,88 2,81 2,91 3,00 2,99 2,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,68 2,63 2,89 2,88 2,90 2,80
Jasa Lainnya 2,35 2,77 2,70 2,77 2,79 2,68
141
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Karimun
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,74 4,52 4,59 4,66 4,69 4,64
Pertambangan dan Penggalian 0,76 0,74 0,70 0,72 0,74 0,73
Industri Pengolahan 0,37 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37
Pengadaan Listrik dan Gas 0,35 0,34 0,33 0,31 0,31 0,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,34 0,35 0,36 0,36 0,35 0,35
Konstruksi 0,97 0,91 0,90 0,88 0,84 0,90
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 2,07 2,16 2,23 2,31 2,37 2,23
Transportasi dan Pergudangan 1,38 1,36 1,39 1,37 1,32 1,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,86 0,94 1,03 1,03 1,03 0,98
Informasi dan Komunikasi 1,33 1,41 1,50 1,55 1,57 1,47
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,61 0,61 0,62 0,64 0,63 0,62
Real Estate 2,11 2,06 2,12 2,11 2,08 2,09
Jasa Perusahaan 2,95 2,96 3,08 3,08 2,96 3,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 1,66 1,63 1,62 1,66 1,74 1,66
Jasa Pendidikan 2,31 2,25 2,39 2,53 2,58 2,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,74 1,75 1,84 1,83 1,86 1,80
Jasa Lainnya 2,65 3,18 3,35 3,49 3,51 3,24
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Bintan
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,87 1,70 1,63 1,67 1,64 1,70
Pertambangan dan Penggalian 0,51 0,65 0,74 0,86 0,97 0,74
Industri Pengolahan 1,03 1,03 1,02 1,00 0,99 1,01
Pengadaan Listrik dan Gas 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,48 0,46 0,48 0,51 0,48 0,48
Konstruksi 1,11 1,03 0,96 0,89 0,85 0,97
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 1,16 1,17 1,20 1,21 1,20 1,19
Transportasi dan Pergudangan 0,83 0,81 0,83 0,82 0,79 0,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,42 2,47 2,54 2,57 2,47 2,49
Informasi dan Komunikasi 0,62 0,65 0,68 0,70 0,69 0,67
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,66 0,67 0,66 0,64 0,61 0,65
Real Estate 0,82 0,78 0,78 0,75 0,73 0,77
Jasa Perusahaan 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 1,06 1,07 1,08 1,06 1,05 1,06
Jasa Pendidikan 1,33 1,32 1,43 1,45 1,43 1,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,03 1,01 1,07 1,05 1,05 1,04
Jasa Lainnya 0,35 0,40 0,42 0,44 0,45 0,41
142
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Natuna
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,28 2,97 2,77 2,73 2,69 2,89
Pertambangan dan Penggalian 4,88 4,77 4,53 4,61 4,78 4,71
Industri Pengolahan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Konstruksi 0,40 0,41 0,40 0,38 0,36 0,39
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,34
Transportasi dan Pergudangan 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,20 0,21 0,22 0,21 0,20 0,21
Informasi dan Komunikasi 0,31 0,32 0,31 0,30 0,29 0,31
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05
Real Estate 0,44 0,40 0,39 0,37 0,36 0,39
Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
0,76 0,76 0,77 0,77 0,82 0,78
Jasa Pendidikan 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,31 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31
Jasa Lainnya 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Lingga
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,01 6,74 6,76 6,83 6,67 6,80
Pertambangan dan Penggalian 0,38 0,42 0,44 0,51 0,57 0,46
Industri Pengolahan 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,03
Pengadaan Listrik dan Gas 0,30 0,30 0,31 0,30 0,29 0,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
0,26
0,25
0,25
0,25
0,24
0,25
Konstruksi 1,08 1,14 1,06 1,07 1,15 1,10
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
2,47
2,42
2,43
2,40
2,32
2,41
Transportasi dan Pergudangan 0,71 0,71 0,69 0,66 0,68 0,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,99 1,00 1,09 1,05 1,01 1,03
Informasi dan Komunikasi 1,63 1,62 1,66 1,65 1,58 1,63
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,32 0,33 0,33 0,34 0,33 0,33
Real Estate 1,74 1,69 1,79 1,83 1,78 1,77
Jasa Perusahaan 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
3,01
2,93
3,26
2,98
3,28
3,09
Jasa Pendidikan 5,01 4,69 5,02 5,07 4,87 4,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,49 3,15 3,41 3,32 3,16 3,31
Jasa Lainnya 1,36 1,54 1,64 1,71 1,70 1,59
143
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Kep. Anambas
Lapangan Usaha 2018 2017 2016 2015 2014 Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,60 1,35 1,28 1,26 1,23 1,34
Pertambangan dan Penggalian 5,58 4,75 4,46 4,51 4,67 4,80
Industri Pengolahan 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33
Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Konstruksi 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,24
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
Transportasi dan Pergudangan 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Informasi dan Komunikasi 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Real Estate 0,39 0,33 0,32 0,31 0,29 0,33
Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 0,76 0,69 0,70 0,68 0,71 0,71
Jasa Pendidikan 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,21 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17
Jasa Lainnya 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
144
Lampiran V
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPr ) Provinsi Kepulauan Riau 2014 - 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein RPr
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 5776422,2 5378146,89 398275,31 0,074 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 0,40
Pertambangan dan Penggalian 26045157,85 23270776,91 2774380,94 0,119 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 0,64
Industri Pengolahan 65019396,52 56338040,86 8681355,66 0,154 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 0,82
Pengadaan Listrik dan Gas 1606420,35 1326220,54 280199,81 0,211 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,13
Pengadaan Air,
pengelolaan
Sampah,Limbah
Konstruksi
226211,22 187764,95 38446,27 0,205 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,10
Konstruksi 31345831,67 25954827,37 5391004,3 0,208 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,11
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
14523505,54 10803002,51 3720503,03 0,344 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,84
Transportasi dan
Pergudangan
4696771,85 3939817,08 756954,77 0,192 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,03
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 3925060,39 2842911,7 1082148,69 0,381 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 2,04
Informasi dan Komunikasi 4158753,35 3076753,95 1081999,4 0,352 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,88
Jasa Keuangan dan Asuransi 4736029,06 3967868,85 768160,21 0,194 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,04
Real Estate 2546964,08 2245189,36 301774,72 0,134 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 0,72
Jasa Perusahaan 9536,27 7587,15 1949,12 0,257 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,37
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial
4033683,74 3150357,93 883325,81 0,280 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,50
Jasa Pendidikan 2459733,81 1905304,82 554428,99 0,291 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,56
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1669954,04 1311567,52 358386,52 0,273 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 1,46
Jasa lainnya 904872,05 619096,2 285775,85 0,462 173684304 146325235 27359069,43 0,186974376 2,47
145
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kota Tanjung Pinang 2014 - 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 111449,48 106331,35 5118,13 0,048 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 0,27
Pertambangan dan
Penggalian 1090,68 42010,11 -40919,43 -0,974 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 -5,55
Industri Pengolahan 954209,15 845296,91 108912,24 0,129 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 0,73
Pengadaan Listrik dan Gas 36863,82 26314,38 10549,44 0,401 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 2,28
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 9941,88 8454,75 1487,13 0,176 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,00
Konstruksi 4503656,63 4203463,45 300193,18 0,071 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 0,41
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
3383792,67
2579407,84
804384,83
0,312
13979222,7
11891256
2087966,94
0,17558843
1,78
Transportasi dan
Pergudangan 898951,3 707656,03 191295,27 0,270 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,54
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 204889,93 145812,53 59077,4 0,405 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 2,31
Informasi dan Komunikasi 497269,25 421496,25 75773 0,180 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,02
Jasa Keuangan dan Asuransi 456574,97 401635,43 54939,54 0,137 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 0,78
Real Estate 479448,56 393336,4 86112,16 0,219 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,25
Jasa Perusahaan 2319,88 1779,98 539,9 0,303 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,73
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial
1337064,87
1096105,45
240959,42
0,220
13979222,7
11891256
2087966,94
0,17558843
1,25
Jasa Pendidikan 570297,39 462566,17 107731,22 0,233 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 359986,49 309405,46 50581,03 0,163 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 0,93
Jasa lainnya 171415,8 140183,3 31232,5 0,223 13979222,7 11891256 2087966,94 0,17558843 1,27
146
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kota Batam 2014 – 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 1052290,12 925371,32 126918,8 0,137 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,64
Pertambangan dan Penggalian 69412,41 69673,31 -260,9 -0,004 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 -0,02
Industri Pengolahan 55303168,48 46970644,54 8332523,94 0,177 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,83
Pengadaan Listrik dan Gas 1435883,63 1231254,46 204629,17 0,166 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,78
Pengadaan Air,
pengelolaan
Sampah,Limbah
Konstruksi
195955,51 175043,31 20912,2 0,119 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,56
Konstruksi 20618935,98 15971806,77 4647129,21 0,291 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,36
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
6816434,37 5353259,56 1463174,81 0,273 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,28
Transportasi dan Pergudangan 3097090,97 2604158,92 492932,05 0,189 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,89
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 2545995,87 1932421,12 613574,75 0,318 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,49
Informasi dan Komunikasi 2987911,14 2181627,05 806284,09 0,370 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,73
Jasa Keuangan dan Asuransi 3711970,29 3142698,52 569271,77 0,181 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,85
Real Estate 1451476,45 1336500,1 114976,35 0,086 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,40
Jasa Perusahaan 5434,36 4443,31 991,05 0,223 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,04
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 1135773,2 904125,89 231647,31 0,256 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,20
Jasa Pendidikan 1007811,58 834993,57 172818,01 0,207 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 0,97
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 818901,35 657026,72 161874,63 0,246 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,15
Jasa lainnya 464153 349020,08 115132,92 0,330 102718599 84644069 18074530,16 0,213535697 1,54
147
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kabupaten Karimun 2014 - 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1422524,08 1242005,08 180519 0,145 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,58
Pertambangan dan Penggalian 1024930,62 853712,27 171218,35 0,201 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,80
Industri Pengolahan 1246978,44 1017465,99 229512,45 0,226 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,90
Pengadaan Listrik dan Gas 28795,72 20544,99 8250,73 0,402 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 1,60
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 3977,78 3248,19 729,59 0,225 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,89
Konstruksi 1579965,96 1078472,84 501493,12 0,465 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 1,85
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 1562189,7 1261388,48 300801,22 0,238 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,95
Transportasi dan Pergudangan 336379,18 257042,89 79336,29 0,309 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 1,23
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 175973,51 143994,2 31979,31 0,222 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,88
Informasi dan Komunikasi 287153,08 237351,18 49801,9 0,210 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,84
Jasa Keuangan dan Asuransi 150645,4 122262,93 28382,47 0,232 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,92
Real Estate 278524,51 230137,03 48387,48 0,210 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,84
Jasa Perusahaan 1461,95 1104,55 357,4 0,324 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 1,29
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 346569,51 269578,27 76991,24 0,286 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 1,14
Jasa Pendidikan 295231,81 241927,55 53304,26 0,220 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 150426,39 119946,1 30480,29 0,254 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 1,01
Jasa lainnya 124615,45 107122,34 17493,11 0,163 9016343,09 7207304,9 1809038,21 0,25100065 0,65
148
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kabupaten Bintan 2014 – 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 863760,33 689792,96 173967,37 0,252 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,17
Pertambangan dan Penggalian 1056106,54 1767190,89 -711084,35 -0,402 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 -1,87
Industri Pengolahan 5356754,71 4344459,71 1012295 0,233 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,08
Pengadaan Listrik dan Gas 19912,04 15695,9 4216,14 0,269 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,25
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 8708,63 7095,38 1613,25 0,227 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,06
Konstruksi 2777198,22 1712886,3 1064311,92 0,621 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 2,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
1344149,66 1014481,86 329667,8 0,325 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,51
Transportasi dan Pergudangan 310708,57 242426,83 68281,74 0,282 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,31
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 759860,06 547914,25 211945,81 0,387 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,80
Informasi dan Komunikasi 205389,74 166034,27 39355,47 0,237 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,10
Jasa Keuangan dan Asuransi 248358,28 188951,99 59406,29 0,314 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,46
Real Estate 167182,31 127615,76 39566,55 0,310 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,44
Jasa Perusahaan 135,27 118,58 16,69 0,141 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 0,65
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 342128,37 257405,99 84722,38 0,329 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,53
Jasa Pendidikan 261892,75 212798,1 49094,65 0,231 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 137198,29 107636,63 29561,66 0,275 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 1,28
Jasa lainnya 25232,73 21869,05 3363,68 0,154 13884676,5 11424374 2460302,05 0,215355516 0,71
149
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kabupaten Natuna 2014 - 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1639394,99 1341959,65 297435,34 0,222 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 2,08
Pertambangan dan Penggalian 10997306,4 10326866,21 670440,19 0,065 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 0,61
Industri Pengolahan 111602,53 96790,34 14812,19 0,153 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,43
Pengadaan Listrik dan Gas 11349,44 9790,14 1559,3 0,159 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,49
Pengadaan Air, pengelolaan
Sampah,Limbah Konstruksi 978,21 839,7 138,51 0,165 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,54
Konstruksi 1089019,52 878232,48 210787,04 0,240 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 2,25
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda 450098,75 326639,45 123459,3 0,378 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 3,54
Transportasi dan Pergudangan 94599,25 72720,42 21878,83 0,301 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 2,82
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 69336,89 53116,66 16220,23 0,305 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 2,86
Informasi dan Komunikasi 113253,06 82656,18 30596,88 0,370 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 3,47
Jasa Keuangan dan Asuransi 20046,99 16020,53 4026,46 0,251 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 2,35
Real Estate 96117,21 74684,5 21432,71 0,287 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 2,69
Jasa Perusahaan 32,15 28,63 3,52 0,123 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,15
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 264605,92 239096,71 25509,21 0,107 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,00
Jasa Pendidikan 23830,18 20098,27 3731,91 0,186 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 44961,94 37576,44 7385,5 0,197 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,84
Jasa lainnya 9557,24 8290,62 1266,62 0,153 15036090,7 13585407 1450683,74 0,106782502 1,43
150
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kabupaten Lingga 2014 – 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 650200,76 581818,42 68382,34 0,118 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 1,13
Pertambangan dan Penggalian 159783,73 216655,92 -56872,19 -0,263 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 -2,52
Industri Pengolahan 21358,52 16894,2 4464,32 0,264 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 2,53
Pengadaan Listrik dan Gas 7836,12 6292,06 1544,06 0,245 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 2,35
Pengadaan Air,
pengelolaan
Sampah,Limbah
Konstruksi
930,09 737,01 193,08 0,262 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 2,51
Konstruksi 545840,65 486110,14 59730,51 0,123 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 1,18
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda 577132,94 407101,75 170031,19 0,418 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 4,01
Transportasi dan Pergudangan 53801,79 43732,87 10068,92 0,230 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 2,21
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 62459,44 46355,37 16104,07 0,347 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 3,33
Informasi dan Komunikasi 108784,62 78830,28 29954,34 0,380 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 3,64
Jasa Keuangan dan Asuransi 24421,7 21189,39 3232,31 0,153 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 1,46
Real Estate 71152,4 64972,57 6179,83 0,095 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 0,91
Jasa Perusahaan 29,01 27,06 1,95 0,072 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 0,69
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 195038,83 167807,77 27231,06 0,162 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 1,56
Jasa Pendidikan 197988 150390 47598 0,316 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 3,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 93554,96 67245,69 26309,27 0,391 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 3,75
Jasa lainnya 19808,19 170477,9 -150669,71 -0,884 2790121,75 2526638,4 263483,35 0,104282176 -8,48
151
PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN ( RPs ) Kabupaten Kep. Anambas 2014 – 2018
Lapangan Usaha 2018 2014 Kab/Kota 2018 2014 Prov
Eijt Eij Δeij Δeij/Eij Eint Ein Δ Ein Δ Ein/Ein Rps
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 640579.61 560805.71 79773.9 0.142 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.36
Pertambangan dan Penggalian 10095118.44 9213980.95 881137.49 0.096 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 0.92
Industri Pengolahan 14643.74 1590010.73 -1575366.99 -0.991 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 -9.50
Pengadaan Listrik dan Gas 6395.46 5243.92 1151.54 0.220 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 2.11
Pengadaan Air,
pengelolaan
Sampah,Limbah
Konstruksi
308.05 258.91 49.14 0.190 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.82
Konstruksi 613091.53 454229.03 158862.5 0.350 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 3.35
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda 255993.05 214322.95 41670.1 0.194 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.86
Transportasi dan Pergudangan 20489.92 17256.67 3233.25 0.187 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.80
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 12210.85 9331.45 2879.4 0.309 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 2.96
Informasi dan Komunikasi 53274.92 42572.99 10701.93 0.251 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 2.41
Jasa Keuangan dan Asuransi 15428.28 12776.81 2651.47 0.208 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.99
Real Estate 69035.4 56153.89 12881.51 0.229 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 2.20
Jasa Perusahaan 20.52 16.28 4.24 0.260 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 2.50
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 213574.57 189152.85 24421.72 0.129 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.24
Jasa Pendidikan 22049.52 17816.82 4232.7 0.238 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 2.28
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 23796.14 17523.08 6273.06 0.358 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 3.43
Jasa lainnya 7341.53 6453.56 887.97 0.138 36273600.75 32848313.2 3425287.55 0.104275904 1.32
152
Lampiran VI
Hasil Perhitungan Analisis Tipologi Klassen
Kabupaten Kota
Rata-rata Laju Pertumbuhan (Persen)
Rata-rata PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kuadran
KAB. KARIMUN 5,98 Ri Ri > R 46678000 Yi Yi < Y II
KAB. BINTAN 5,27 Ri Ri > R 108070000 Yi Yi > Y I
KAB. NATUNA 2,94 Ri Ri < R 249456000 Yi Yi > Y III
KAB. LINGGA 4,34 Ri Ri < R 37782000 Yi Yi < Y IV
KAB. KEP ANAMBAS 0,26 Ri Ri < R 399604000 Yi Yi > Y III
KOTA BATAM 5,41 Ri Ri > R 104494000 Yi Yi < Y II
KOTA TANJUNG PINANG 4,37 Ri Ri < R 82628000 Yi
Yi < Y IV
PROVINSI KEPULAUAn RIAU 4,83 R
105580088 Y