ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN INFLASI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52635... · 2020. 10. 2. · Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN INFLASI

TERHADAP KEMISKINAN

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

Muhammad Aliwardana

NIM: 11160840000025

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2020 M

ii

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN INFLASI

TERHADAP KEMISKINAN

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Muhammad Aliwardana

NIM: 11160840000025

Di Bawah Bimbingan

Fahmi Wibawa, MBA

NIDN: 311077202

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2020 M

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Rabu, Tanggal 15 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah

dilakukan Uji Komprehensif atas mahasiswa:

1. Nama : Muhammad Aliwardana

2. NIM : 11160840000025

3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan

4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Inflasi

Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota

Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 s.d 2019)

Setelah mencermati dan memerhatikan penampilan, serta kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa diatas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan

ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memeroleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 April 2020

1. Dr. Lukman, M.Si

NIP: 196406072003021001 (________________)

Penguji 1

2. Drs. Rusdianto, M.Sc

NIP: 195501041984031001 (________________)

Penguji 2

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

v

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini, Selasa 01 September 2020 telah dilaksanakan Uji Skripsi atas

mahasiswa:

Nama : Muhammad Aliwardana

NIM : 11160840000025

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul : Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Inflasi Terhadap

Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta Periode 2014 s.d 2019)

Setelah mencermati dan memerhatikan penampilan serta kemampuan yang

bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa diatas

dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk

memeroleh gelas Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 01 September 2020

1. Deni Pandu Nugraha, M.Sc

(__________________)

Ketua

2. Fahmi Wibawa, MBA

NIDN: 311077202 (__________________)

Pembimbing I

3. Prof. Dr. H. Abdul Hamid. MS

NIP: 195706171985031002 (__________________)

Penguji Ahli

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Aliwardana

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Januari 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : GG. Damai II No;15 RT 001/RW 02

Kelurahan Tengah. Kecamatan Kramat Jati.

Jakarta Timur. 13540

Telepon Seluler : +62 895-8032-03366

Email : [email protected]

II. Pendidikan Formal

Tahun Pendidikan

2016 s.d 2020 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2013 s.d 2016 MA Negeri 06 Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur

2010 s.d 2013 SMP Negeri 24 Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur

2004 s.d 2010 SD Negeri 05 Pagi Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur

2003 s.d 2004 TK Islam Al Gifari Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur

III. Pendidikan Informal

Tahun Pendidikan

2016 Latihan Kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KAFEIS) Cabang Ciputat, di

Villa Minangkabau, Puncak, Bogor, pada tanggal 06 s.d 09

Oktober 2016

mailto:[email protected]

vii

IV. Pengalaman Organisasi

Tahun Organisasi

2019 Volunteer dalam kegiatan Jakarta Carnaval Day (JCD) divisi logistik

di Kuliner Jakarta Tentram Sejahtera, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada

tanggal 30 November 2019

2019 Master of Ceremony dalam Seminar Pendidikan Kuliah Kerja Nyata

068 “Semangat Mahasiswa Membangun Desa” di SMP dan SMK Al

Fikri, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada

tanggal 01 Agustus 2019

2019 Panitia divisi logistik dan perlengkapan dalam Kuliah Kerja Nyata 068

“Semangat Mahasiswa Membangun Desa” di Desa Cibunian,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada tanggal 23 Juli 2019

s.d 23 Agustus 2019

2019 Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di

Kelurahan Tengah, Jakarta Timur, pada tanggal 17 April 2019

2019 Volunteer dalam kegiatan Aku Cinta Indonesia (ACI) 2019 divisi

logistik di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, pada tanggal

06 April 2019

2018 Koordinator divisi humas dan trasnportasi Inaugurasi Himpunan

Mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Situ

Gintung, pada tanggal 10 November 2018

2018 Panitia divisi kesehatan dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik

dan Kemahasiswaan (PBAK) di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 23, 27, dan 30 Agustus 2018

2018 Koordinator divisi humas dan transportasi Bimbingan Tes Masuk

Universitas oleh Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2018

viii

2018 Panitia divisi konsumsi dalam kegiatan Silaturahmi Nasional di

Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2018

2018 Panitia divisi marketing dalam Seminar UIN BERWIRAUSAHA di

Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 02 Mei 2018

2017 Panitia divisi keamanan dan kesehatan dalam Basic Training

Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Ekonomi dan

Bisnis, Cabang Ciputat, di Villa Pink, Puncak, Bogor, pada tanggal 12

s.d 15 Oktober 2017

2017 Panitia divisi acara lomba 17 Agustus 001/02 Kelurahan Tengah, pada

tanggal 17 Agustus 2017

2017 Panitia divisi konsumsi dalam Basic Training Himpunan Mahasiswa

Islam, Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Cabang Ciputat, di

Villa Pemuda Rawa Denok, Depok, pada tanggal 13 s.d 16 April 2017

2016 Panitia divisi lomba e-sport: Pro Evolution Soccer 2017 dalam acara

“ECOFUSION” Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi

Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

pada tanggal 12 November 2016

2016 Panitia divisi perlengkapan dalam Seminar Himpunan Mahasiswa

Jurusan Ekonomi Pembangunan dengan tema “Peran Mahasiswa

dalam Menanggulangi Maraknya Penyebaran Narkoba” di Teater

Lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada tanggal 08 November

2016

2014 s.d 2015 Anggota Ekstrakurikuler Teater 6 Madrasah Aliyah Negeri 06

2013 Anggota Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Madrasah Aliyah

Negeri 06

2008 s.d 2009 Anggota Ekstrakurikuler Pramuka Penggalang SD Negeri 05 Pagi

2005 s.d 2008 Anggota Ekstrakurikuler Pramuka Siaga SD Negeri 05 Pagi

ix

ABSTRACT

Poverty to this day is still difficult to control, as if it has become a natural

enemy for any country with a background like anything and anywhere, even the

inability of a person to meet basic consumption needs in the form of clothing,

food and shelter still occurs in the Indonesian Archipelago. This0study0aims0to

determine0the0effect0of the level of education using an indicator of the

average0length of schooling, and the effect of inflation using the percentage

inflation rate indicator, on poverty using indicators on the0number0of0poor0

people in the Regency / City of Yogyakarta in the period 2014 to 2019. This

research uses quantitative descriptive analysis with panel data method, and the

best model chosen is the Random Effect Model (REM). The0results in0this0study

are, partially the education level variable has a negative0and0significant effect on

the poverty variable, then the inflation variable0has a positive but0not0significant

effect on the poverty variable. Meanwhile, the education level variable and

inflation variable simultaneously affect the poverty variable in the Regency / City

of the Special Region of Yogyakarta in the period 2014 to 2019.

Keywords: Poverty, Education0Level, Inflation, Random0Effect0Model

(REM)

x

ABSTRAK

Kemiskinan sampai hari ini masih sulit untuk dikendalikan, seolah-olah

sudah menjadi musuh alami bagi setiap negara dengan latar belakang seperti

apapun dan dimanapun, bahkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dasar berupa sandang, pangan, dan papan masih terjadi di

Nusantara Indonesia. Penelitian0ini0bertujuan0untuk0mengetahui0pengaruh0dari

tingkat0pendidikan yang menggunakan indikator0rata-rata0lama sekolah, dan

pengaruh dari inflasi yang menggunakan indikator persentase laju inflasi, terhadap

kemiskinan yang menggunakan indikator pada0jumlah0penduduk0miskin0di

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta periode 2014 s.d 2019. Penelitian

ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode data panel, dan

model terbaik yang terpilih ialah Random Effect Model (REM). Hasil pada

penelitian ini adalah, secara0parsial0variabel0tingkat0pendidikan0berpengaruh

negatif0dan0signifikan0terhadap0variabel0kemiskinan, kemudian variabel0inflasi

berpengaruh0positif0tetapi0tidak0signifikan0terhadap0variabel0kemiskinan.

Sedangkan0variabel0tingkat0pendidikan dan variabel inflasi, secara simultan

berpengaruh0terhadap0variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa

Yogyakarta pada periode 2014 s.d 2019.

Kata kunci: Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Inflasi, Random Effect Model

(REM)

xi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menulis,

dan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul ”Analisis Pengaruh

Tingkat Pendidikan dan Inflasi Terhadap Kemiskinan. Studi Kasus: Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 s.d 2019”. Tidak lupa kalimat

salawat, dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah

menuntun, serta membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dan penuh

kesesatan, menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat penulis untuk mendapatkan gelar

Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis

ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan

memberikan dukungan baik secara doa maupun secara materi kepada penulis

selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Pudji Hastuti dan Bapak Jamrotun

yang telah memberikan dorongan semangat yang tiada hentinya, dan

selalu mendoakan tanpa lelah selama proses pengerjaan skripsi hingga

selesai. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, ketulusan cinta

dan kasih sayang selama ini.

2. Agustiar Fajriyansyah selaku saudara kandung, dan Ade Riyani selaku

kakak ipar yang telah mendoakan, serta memberi semangat untuk segera

menyelesaikan skripsi.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A selaku

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta

jajaran.

4. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP.,

selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajaran.

xii

5. Bapak Fahmi Wibawa, MBA. selaku dosen pembimbing skripsi, yang

telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan motivasi yang

bermanfaat untuk membimbing penulis, serta saran apabila penulis

melakukan kesalahan selama proses penyusunan skripsi. Semoga bapak

senantiasa diberikan kesehatan, karunia, dan keberkahan dunia akhirat

oleh Allah SWT.

6. Bapak Arief Fitrijanto, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik, yang

telah memberikan ilmu bermanfaat dan motivasi sejak semester 1 hingga

dapat menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si. dan Bapak Deni

Pandu Nugraha, M.Sc. selaku Kepala Program Studi dan Sekretaris

Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang telah memberikan ilmu

selama perkuliahan, hingga dapat menyelesaikan skripsi ditengah

pandemi Covid-19.

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

9. Teman-teman perkumpulan ”Enung mothers house” (Isnaina, Rahmah,

Shandika, Alfandi) yang telah mendoakan, dan memberikan nostalgia,

komedi, horor, konspirasi disertai dengan bumbu canda tawa, sehingga

penulis mendapatkan hiburan dalam penyelesaian skripsi.

10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 068 SMANSA ”Semangat Mahasiswa

Membangun Desa” (Abdou, Abdul, Adila, Desi, Dita, Dwi, Evan, Hilma,

Lala, Nia, Rahma, Razy, Reza, Syifa, Tika, Widad, Yusuf, Zsazsa) yang

telah memberikan pengalaman hidup tak terlupakan, menjadi bagian dari

rangkaian cerita berkesan sebuah pengabdian di Desa Cibunian.

11. Teman-teman singgah ”Jalan Kayu Putih” (Adam, Andri, Bimo, Fakhri,

Farhan, Satria) yang telah memberikan segala bentuk hiburan duniawi

sampai hal-hal yang tidak masuk akal terjadi selama perkuliahan.

12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan

Angkatan 2016.

xiii

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan dan

kekurangan, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun

dalam kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan

manfaat untuk akademisi, peneliti selanjutnya, dan kebijakan di pemerintahan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 03 Agustus 2020

Muhammad Aliwardana

xiv

DAFTAR ISI

COVER ...………………………………………………....……………………... i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIP ...............................................iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ........................................ iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................. iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... vi

ABSTRACT ....................................................................................................................... ix

ABSTRAK ..........................................................................................................................x

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI.................................................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xvii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xviii

DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1

B. Batasan Masalah ................................................................................................. 12

C. Rumusan Masalah .............................................................................................. 13

D. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 13

E. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 15

A. Landasan Teori........................................................................................................... 15

1. Kemiskinan .......................................................................................................... 15

a. Definisi Kemiskinan ........................................................................................ 15

b. Klasifikasi Kemiskinan ................................................................................... 16

c. Ciri-Ciri Kemiskinan ...................................................................................... 19

xv

d. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan .......................................................... 19

2. Pendidikan ........................................................................................................... 21

a. Definisi Pendidikan ......................................................................................... 21

b. Indikator Pendidikan ...................................................................................... 22

c. Tujuan Pendidikan ......................................................................................... 23

d. Jenjang Pendidikan ........................................................................................ 25

3. Inflasi .................................................................................................................... 26

a. Definisi Inflasi .................................................................................................. 26

b. Jenis Inflasi ...................................................................................................... 28

c. Faktor-Faktor Inflasi ...................................................................................... 31

d. Pengendalian Inflasi ........................................................................................ 32

B. Penelitian Terdahulu .......................................................................................... 35

C. Kerangka Berpikir .............................................................................................. 42

D. Hipotesis Penelitian ............................................................................................. 44

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................... 45

A. Ruang Lingkup Penelitian.................................................................................. 45

B. Metode Penentuan Sampel ................................................................................. 45

C. Metode Pengumpulan Data ................................................................................ 46

D. Metode Analisis Data .......................................................................................... 47

E. Pengujian Model ................................................................................................. 49

F. Uji Statistik .......................................................................................................... 50

G. Operasional Variabel Penelitian ........................................................................ 51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................ 53

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ................................................................. 53

1. Kemiskinan ...................................................................................................... 55

2. Tingkat Pendidikan ........................................................................................ 57

xvi

3. Inflasi ................................................................................................................ 58

B. Temuan Hasil Penelitian .................................................................................... 61

1. Uji Chow .......................................................................................................... 61

2. Uji Hausman .................................................................................................... 62

3. Uji Lagrange Multiplier ................................................................................. 63

4. Random Effect Model ..................................................................................... 64

5. Uji Asumsi Klasik ........................................................................................... 65

a. Uji Normalitas ......................................................................................... 66

b. Uji Multikolinearitas .............................................................................. 67

6. Uji Hipotesis .................................................................................................... 67

a. Uji t-statistik ............................................................................................ 67

b. Uji F-statistik ........................................................................................... 70

c. Uji Koefisien Determinasi ...................................................................... 71

C. Pembahasan ......................................................................................................... 72

1. Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan ................................................. 72

2. Inflasi Terhadap Kemiskinan ........................................................................ 75

BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 78

A. Kesimpulan .......................................................................................................... 78

B. Saran .................................................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 82

LAMPIRAN..................................................................................................................... 92

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2014 s.d 2019

(Dalam Persen) ................................................................................................... 2

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2019

(Dalam Jiwa) ...................................................................................................... 3

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Periode

2014 s.d 2019 (Dalam Persen) ........................................................................... 4

Tabel 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Tahun) ............................................................. 7

Tabel 1.5 Jumlah Fasilitas Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan Sederajat

Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019 (Dalam Buah) ....................... 9

Tabel 1.6 Laju Inflasi Menurut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Persen) ........................................................... 11

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 35

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian ................................................................... 52

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2019 ................................................................................................................... 54

Tabel 4.2 Uji Chow.......................................................................................................... 62

Tabel 4.3 Uji Hausman ................................................................................................... 63

Tabel 4.4 Uji Lagrange Multiplier ................................................................................. 64

Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel ............................................................................... 64

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas ...................................................................................... 67

Tabel 4.7 Uji t-statistik ................................................................................................... 69

Tabel 4.8 Uji F-statistik .................................................................................................. 70

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi .............................................................................. 71

xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir..................................................................................... 42

Gambar 2.2 Kerangka Laporan Penelitian .................................................................. 43

Gambar 4.1 Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ........................................... 54

xix

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Jiwa) .............................................................. 55

Grafik 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Tahun) ........................................................... 57

Grafik 4.3 Laju Inflasi Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014

s.d 2019 (Dalam Persen) .................................................................................. 59

Grafik 4.4 Uji Normalitas ............................................................................................... 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan hal paling penting yang patut diatasi dalam suatu

negara, sebab kemiskinan dapat menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi, di mana

negara tersebut dapat dikatakan maju atau berkembang, bahkan terbelakang

(miskin) sekalipun. Menindaklanjuti dari Tujuan Pembangunan Milenium

(Millennium Development Goals) yang berakhir pada tahun 2015, maka

dibentuknya kembali Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals) yang telah disepakati oleh berbagai negara dalam forum

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terlampir jelas pada pembukaan poin

pertama yang menyatakan bahwa, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk,

di mana kemiskinan pada dasarnya adalah momok yang sulit untuk dihadapi di

negara manapun, termasuk Indonesia. Mengupayakan untuk menghilangkan

kemiskinan tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan

dibutuhkan pula jangka waktu yang lama, sebab selagi suatu akar permasalahan

kemiskinan di hulu tidak segera untuk diatasi, maka kesejahteraan penduduk

semakin rendah untuk diperoleh.

Selanjutnya pada poin kesepuluh berisi tentang mengurangi ketimpangan

didalam dan antar negara, di mana awal mula terjadinya kemiskinan tersebut

disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam negeri, pada salah satu sektor

ekonomi. Menghadapi permasalahan ketimpangan tersebut, Indonesia

sebenarnya sudah siap dengan ditetapkannya sebuah peraturan dalam pasal 33

2

UUD 1945 ayat 4 yang menegaskan, “Perekonomian nasional diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, namun

kenyataannya Negara Indonesia masih sulit untuk merealisasikan secara adil dan

makmur terhadap rakyatnya dalam menuntaskan permasalahan ekonomi

tersebut, sehingga terdapat awal mula suatu perbedaan yang sangat timpang,

dengan ditandai tidak samanya peluang, proporsi, atau kepemilikan untuk

mendapatkan, serta memanfaatkan sumber daya yang melimpah, untuk dikelola

secara sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak asing.

Tabel 1.1

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Persen)

Tahun Persentase Penduduk Miskin

2014 10,96

2015 11,13

2016 10,7

2017 10,12

2018 9,66

2019 9,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2020

Profil kemiskinan di Indonesia secara umum pada periode 2014 s.d 2019

mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2014 ke tahun 2015 tingkat

kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,17% menjadi 11,13%

yang dikarenakan oleh naiknya harga barang kebutuhan pokok, berdampak dari

naiknya pula harga bahan bakar minyak, sehingga berdampak pada orang-orang

3

yang tidak mampu secara finansial, dan harus terbebani akan naiknya dari harga

bahan-bahan pokok tersebut, namun pada tahun-tahun selanjutnya terus

menunjukkan konsistensi berupa penurunan ditahun 2016 sebesar 0,43% lalu

ditahun 2017 sebesar 0,58% kemudian ditahun 2018 sebesar 0,46% dan ditahun

2019 sebesar 0,44%

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2019 (Dalam Jiwa)

Pulau Jumlah Penduduk Miskin

Sumatera 5.772.410

Jawa 12.555.900

Bali dan Nusa Tenggara 1.992.040

Sulawesi 1.988.760

Maluku dan Papua 1.515.230

Kalimantan 961.510


Per September 2019 Badan Pusat Statistik mencatatkan jumlah penduduk

miskin di Pulau-Pulau Indonesia sebesar 24.785.850 jiwa. Angka tersebut

apabila dipersentasekan setara dengan 9,22%. Pada tabel data tersebut, terlihat

jelas bahwa predikat dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Pulau

Jawa dengan jumlah 12.555.900 jiwa. Pulau Sumatera menempati posisi kedua

dengan jumlah 5.772.410 jiwa, diikuti oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara

dengan jumlah 1.992.040 jiwa, kemudian disusul oleh Pulau Sulawesi dengan

jumlah 1.988.760 jiwa. Bahkan Pulau Maluku dan Papua yang selalu

mendapatkan sisi keburukan dari Indonesia pun menempati posisi kelima

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.515.230 jiwa. Hal tersebut tentu

4

menjadikan pulau terendah kedua akan jumlah penduduk miskinnya apabila

dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa

Tenggara, serta Pulau Sulawesi, sedangkan Pulau Kalimantan menjadi pulau

dengan jumlah penduduk miskin yang 13 kali lipat lebih sedikit dari Pulau Jawa

dan menjadi pulau dengan penduduk miskin terendah di Indonesia sebesar

961.510 jiwa.

Tabel 1.3

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa


Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Banten 5,51 5,75 5,36 5,59 5,25 4,94

DKI0Jakarta 4,09 3,61 3,75 3,78 3,55 3,42

Jawa0Barat 9,18 9,57 8,77 7,83 7,25 6,82

Jawa Tengah 13,58 13,32 13,19 12,23 11,19 10,58

DIY 14,55 13,16 13,10 12,36 11,81 11,44

Jawa Timur 12,28 12,28 11,85 11,20 10,85 10,20


Menurut (Badan Pusat Statistik Nasional, 2019) terdapat 12,56 juta orang

miskin di Pulau Jawa, dengan tingkat persentase sebesar 8,29%. Pada tabel data

tersebut persentase penduduk miskin di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta,

dan Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Provinsi Banten pada tahun 2015

mengalami kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,24% menjadi 5,75%

kemudian ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,39% menjadi 5,36%

namun ditahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,23% menjadi 5,59%

dan turun kembali ditahun 2018 sebesar 0,7% menjadi 5,25% serta ditahun 2019

mengalami penurunan lagi sebesar 0,31% menjadi 4.94%.

5

Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan persentase penduduk dalam 2

tahun berturut-turut, tepatnya ditahun 2016 sebesar 0,14% menjadi 3,75% dan

ditahun 2017 sebesar 0,03% menjadi 3,78% sedangkan ditahun 2018 turun

sebesar 0,23% menjadi 3,55% dan ditahun 2019 mengalami penurunan lagi

sebesar 0,13% menjadi 3,42%.

Provinsi Jawa Barat hanya mengalami sekali dalam kenaikan persentase

penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,39% menjadi 9,57% lalu

ditahun 2016 mengalami penurunan 0,8% menjadi 8,77% kemudian ditahun 2017

turun kembali sebesar 0,93% menjadi 7,83% dan ditahun 2018 turun sebesar

0,58% menjadi 7,25% serta ditahun 2019 pun mengalami penurunan sebesar

0,43% menjadi 6,82%

Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi yang konsisten dalam

menurunkan besaran angka persentase penduduk miskin di Pulau Jawa periode

2014 s.d 2019. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 mengalami penurunan

persentase penduduk miskin sebesar 0,26% menjadi 13,32% selanjutnya ditahun

2016 turun sebesar 0.13% menjadi 13,39% lalu ditahun 2017 turun sebesar 0,96%

menjadi 12,23% kemudian ditahun 2018 turun sebesar 1,04% menjadi 11,19%

dan ditahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,61% menjadi 10,58%.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pun terus mengalami penurunan

persentase penduduk miskin disetiap tahunnya, tahun 2015 mengalami penurunan

sebesar 1,39% menjadi 13,16% selanjutnya ditahun 2016 turun 0,06% menjadi

13,10% lalu ditahun 2017 turun sebesar 0,74% menjadi 12,36%, kemudian

6

ditahun 2018 turun sebesar 0,55% menjadi 11,81% dan ditahun 2019 mengalami

penurunan lagi sebesar 0,37% menjadi 11,44%.

Tak mau kalah dari Provinsi Jawa0Tengah dan

Provinsi0Daerah0Istimewa Yogyakarta, Provinsi0Jawa0Timur pun turut

mengikuti dalam penurunan persentase penduduk miskin disetiap tahunnya.

Setelah sebelumnya pada 2014 dan 2015 persentase penduduk miskin di Provinsi

Jawa Timur tetap pada angka 12,28% ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar

0,43% menjadi 11,85% selanjutnya ditahun 2017 turun sebesar 0,65% menjadi

11,20% kemudian ditahun 2018 turun sebesar 0,35% menjadi 10,85% dan ditahun

2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,65% menjadi 10,20%.

Apabila dilihat dari besaran persentase penduduk miskin hingga tahun

2019, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan

yang tertinggi diantara kelima provinsi lainnya di Pulau Jawa sebesar 11,44%,

tentunya angka tersebut lebih tinggi dan memiliki beda 2,22% dengan angka

kemiskinan secara nasional, yakni sebesar 9,22%.

Sesuai pada poin keempat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan

(Sustainables Development Goals) tentang memastikan pendidikan yang inklusif,

dan berkualitas setara, mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua,

hal tersebut menandakan bahwa pendidikan di zaman sekarang ini telah

berevolusi, di mana sistem layanan pendidikan yang mengatur seorang

penyandang disabilitas pun mampu diterima di sekolah terdekat, dan di kelas

umum dengan teman seumurannya, tanpa diberlakukan kelas khusus, kemudian

siswa tersebut bisa belajar dengan keterjangkauan yang mendukung tanpa

7

terkecuali, yaitu mendapatkan kualitas setara dengan yang normal, serta

mendapatkan kesempatan belajar seumur hidup, tanpa harus melihat latar

belakang seseorang tersebut terlebih dahulu.

Pemerintah Indonesia sadar betul bahwa pendidikan hal yang dicita-

citakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan mengupayakan seluruh rakyat

Indonesia untuk turut serta dalam mendapatkan pendidikan, bahkan hingga hari

ini pun telah memberlakukan dan menggunakan sebuah pedoman berbasis

kurikulum yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator rata-rata lama sekolah dihitung oleh Badan Pusat Statistik, di mana

tingkat rata-rata0lama0sekolah0penduduk0berumur 250tahun keatas, dengan

perkiraan proses pendidikan telah ditamatkan.

Tabel 1.4

Rata-Rata0Lama0Sekolah

Menurut0Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Tahun)

Tahun Rata-Rata Lama

Sekolah DIY

2014 8,85

2015 9,02

2016 9,13

2017 9,23

2018 9,33

2019 9,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, 2019

Pada tabel data tersebut menunjukkan bahwa, rata-rata0lama0sekolah0di

0Provinsi0Daerah0Istimewa0Yogyakarta selama periode 2014 s.d 2019

8

mengalami tren positif berupa kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015

mengalami kenaikan sebesar 0,17 menjadi 9,02 tahun, selanjutnya ditahun 2016

mengalami kenaikan sebesar 0,11 menjadi 9,13 tahun, kemudian ditahun 2017

mengalami kenaikan sebesar 0,10 menjadi 9,23 tahun, lalu ditahun 2018

mengalami kenaikan yang sama ditahun 2017 sebesar 0,10 menjadi 9,33 tahun,

dan ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,06 menjadi 9,39 tahun atau

setara dengan kelas 9 SMP sederajat. Kenaikan tingkat pendidikan terlihat pada

tahun 2014 ke tahun 2015, dari yang sebelumnya 8,85 tahun atau setara dengan

kelas 8 SMP sederajat, maka ditahun 2015 menjadi 9,02 tahun atau setara dengan

kelas 9 SMP, sedangkan dilihat dalam periode 2015 s.d 2019 tidak ada kenaikan

jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk ke SMA, hanya tetap berada pada

jenjang pendidikan SMP .

Menurut (Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

2019) terdapat 271.424 fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah dengan total

rincian berupa SD sederajat sebanyak 175.191 buah, SMP sederajat sebanyak

59.099 buah, SMA sederajat sebanyak 23.018 buah, dan SMK sebanyak 14.320

buah yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia.

9

Tabel 1.5

Jumlah Fasilitas Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan Sederajat

Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019 (Dalam Buah)

Provinsi Gedung Sekolah

Banten 10.055

DKI Jakarta 5.370

Jawa Barat 38.182

Jawa Tengah 31.376

DIY 3.027

Jawa Timur 40.828

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Pada tabel data tersebut menunjukkan bahwa, fasilitas pendidikan berupa

total gedung sekolah di Pulau Jawa sebanyak 128.838 buah, dengan Provinsi Jawa

Timur memiliki gedung sekolah terbanyak, yakni 40.828 buah, lalu diikuti oleh

Provinsi Jawa Barat sebanyak 38.182 buah, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah

sebanyak 31.376 buah, kemudian Provinsi Banten sebanyak 10.005 buah, dan

Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.370 buah, serta Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebanyak 3.027 buah. Secara letak geografis, Provinsi DKI Jakarta

memiliki wilayah sebesar 661,5 km2 dengan memiliki 5.370 buah fasilitas gedung

sekolah, sedangkan Provinsi0Daerah0Istimewa0Yogyakarta0yang memiliki

wilayah0sebesar 3.186 km2 hanya memiliki 3.027 buah gedung sekolah. Hal

tersebut menjadikannya sebagai provinsi terluas kelima di Pulau Jawa, dengan

hanya memiliki jumlah fasilitas gedung sekolah yang sedikit di Pulau Jawa.

Walaupun telah menyandang julukan sebagai “kota pendidikan”, nyatanya

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pun masih tertinggal jauh perihal

penyediaan fasilitas gedung sekolah diantara 5 provinsi lainnya di Pulau Jawa.

10

Banyak variabel ekonomi yang memengaruhi kemiskinan selain tingkat

pendidikan, salah satunya adalah inflasi. Indonesia sendiri telah mengalami inflasi

yang luar biasa, yaitu hiperinflasi, di mana tidak terkendalinya lagi kondisi harga

yang naik tak terkendali, dan nilai tukar uang pun mengalami penurunan drastis

pula, serta terjadi apabila inflasi tersebut naik lebih dari 50% dalam 1 bulan.

Bersumber pada Sejarah Indonesia: Politik dan Ekonomi di Bawah Soekarno,

pada tahun 1963 s.d 1965 (Brodjonegoro, 2015) disaat era Demokrasi Terpimpin,

yang dilatarbelakangi oleh ambisi pembangunan0mercusuar Presiden Soekarno

untuk melakukan pencetakan Rupiah, hingga akhirnya Indonesia pertama kali

merasakan sebuah hiperinflasi sebesar 600%, namun pemerintah mencoba untuk

mengatasi laju inflasi yang semakin tinggi dengan memberlakukan kebijakan

pemotongan nilai Rupiah, yaitu sanering, dan kebijakan penyederhanaan nilai

tanpa mengurangi nilai tukar, yaitu redenominasi.

Semenjak Badan Pusat Statistik Nasional mencatat laju inflasi tahunan

Indonesia, yang dipublikasi dari tahun 1979 s.d sekarang, tercatat Indonesia

mengalami hiperinflasi untuk yang kedua kalinya. Tepatnya pada tahun 1998, laju

inflasi tahunan Indonesia berada diangka 77,63%. Menurut (Tarmidi, 2003:17)

selaku Kepala Pusat Kajian APEC, Universitas Indonesia, apabila dilihat melalui

besaran angka memang tidak separah saat tahun 1963, namun dampak yang

diberikan saat inflasi tahun 1998 memberikan efek domino berupa kesulitan untuk

menutup APBN, utang luar negeri yang berimbas pada rupiah turut melonjak,

perusahaan mengurangi produksi besar-besaran yang disebabkan tidak bisa lagi

menjual barang dengan tuntutan beban utang yang tinggi pula, bahkan perusahaan

11

pun melakukan pemutusan hubungan karyawan (PHK) dan tidak sedikit pula

perusahaan yang melakukan gulung tikar sedini mungkin.

Tabel 1.6

Laju Inflasi

Menurut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional


Tahun Laju Inflasi Provinsi

DIY

Laju Inflasi Nasional

2014 6,59 8,36

2015 3,09 3,35

2016 2,29 3,02

2017 4,20 3,61

2018 2,66 3,13

2019 2,77 2,72

Sumber: Badan0Pusat0Statistik0Provinsi0Daerah0Istimewa0Yogyakarta dan

Nasional, 2019

Setelah hiperinflasi yang terjadi tahun 1998 tersebut, perlahan namun

pasti Indonesia tetap menjaga laju inflasi pada tingkatan merayap (creeping

inflation). Bersumber pada Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional DIY (Bank

Indonesia, 2014) berdasarkan tabel data tersebut, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tahun 2014 mengalami inflasi diatas 5% di mana faktor yang

memengaruhi tekanan inflasi ialah, kesulitan pemerintah daerah dalam naiknya

permintaan pada bulan Ramadan, dan menjelang Idul Fitri, kemudian kenaikan

tarif tenaga listrik dan harga elpiji, lalu kenaikan biaya pendidikan, dan

meningkatnya permintaan konsumsi pada wisatawan asing dan mancanegara,

khususnya pada minggu pertama setelah libur Idul Fitri.

12

Pada tahun 2014 Provinsi DIY mencatatkan laju inflasi yang cukup

tinggi sebesar 6,59% kemudian ditahun 2015 berhasil menurunkan sebesar 3,5%

menjadi 3,09% selanjutnya ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,8%

menjadi 2,29% namun ditahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,91%

menjadi 4,20% kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,54%

menjadi 2,66% dan ditahun 2019 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,11%

menjadi 2,77%. Laju inflasi antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

Nasional mengalami fluktuatif dan tidak terpaut jauh pada nilai besarannya

tersebut. Tercatat dua kali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami laju

inflasi yang melebihi laju inflasi Nasional. Pada tahun 2017 Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 4,20% selisih 0,59% dari inflasi

nasional sebesar 3,61%, sedangkan ditahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta

mengalami inflasi sebesar 2,77% terdapat selisih 0,05% dari inflasi nasional

sebesar 2,72%

B. Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah supaya fokus, dan tidak keluar dari

pokok permaslahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data selama kurun

waktu 6 tahun, dari tahun 2014 s.d tahun 2019. Penelitian ini menggunakan 1

variabel terikat yaitu kemiskinan, kemudian 2 variabel bebas, yaitu tingkat

pendidikan, dan inflasi. Variabel kemiskinan berupa indikator jumlah penduduk

miskin, kemudian variabel pendidikan berupa indikator rata-rata lama sekolah,

dan variabel inflasi menggunakan persentase laju inflasi, meliputi Kabupaten

13

Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman

dan Kota Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

terdapat masalah yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemiskinan di

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta pada periode 2014 s.d

2019?

2. Bagaimana inflasi dapat memengaruhi kemiskinan di


2019?

3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, dan inflasi terhadap kemiskinan

di Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta pada periode 2014 s.d

2019?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, kemudian tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di 5


2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di 5


2019.

14

3. Untuk mengetahui tingkat pendidikan, dan inflasi terhadap kemiskinan di

5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2014 s.d

2019.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat dari

penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran, dan pengaplikasian teori yang

telah dipelajari saat kuliah, serta memeroleh bukti empiris tentang

pengaruh tingkat pendidikan, dan inflasi terhadap kemiskinan di


2019.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan referensi untuk dilakukan

evaluasi dalam pengambilan kebijakan publik, dan sebagai bahan

pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan

pembangunan ekonomi, terutama pada faktor tingkat pendidikan, dan

inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa

Yogyakarta0pada periode 2014 s.d 2019.

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan informasi, dan referensi bagi pihak-pihak yang

melakukan studi terkait mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan inflasi

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta.

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi0Kemiskinan

Berdasarkan0UU No. 240Tahun 2004, kemiskinan adalah keadaan

sosial ekonomi pada individu atau sekelompok orang yang tidak

terpenuhinya hak dasar untuk memertahankan, dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar seseorang atau sekelompok

orang di Indonesia meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan,

ditambah kesehatan, pendidikan, serta bekerja untuk mendapatkan sebuah

pendapatan.

Menurut World Bank, kemiskinan adalah keadaan seseorang

yang tidak merasakan banyak pilihan dalam terpenuhinya kebutuhan dasar,

seperti tidak terpenuhinya kesehatan, standar hidup layak, dan rasa

dihormati oleh orang lain. Disisi lain kemiskinan turut disebabkan karena

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima.

Kemiskinan berkaitan pula dengan sedikitnya lapangan pekerjaan,

kemudian dikategorikan miskin tersebut karena tidak memiliki pekerjaan

(pengangguran), serta akses pendidikan dan akses kesehatan turut tidak

memadai.

16

Menurut United Nations Development Programme (UNDP)

dalam0(Cahyat, 2004)0kemiskinan0adalah0ketidakmampuan untuk

memerluas pilihan hidup, ditambah tidak ada partisipasi sebuah

pengambilan keputusan kebijakan public dari pemerintah, sebagai salah

satu indikator upaya penurunan angka kemiskinan.

Menurut (Suryawati, 2004) kemiskinan adalah sebagai kondisi

ketidakmampuan pendapatan dalam menyukupi kebutuhan pokok,

sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

Menurut (Sulistyanto, 2010) kemiskinan adalah masalah yang

dihadapi oleh umat manusia, walaupun tidak disadari kehadirannya

sebagai sebuah permasalahan, namun dampak permasalahan tersebut

berkaitan pada semua kebutuhan hidup manusia. Bagi golongan

individu/kelompok miskin, hal tersebut adalah kenyataan dalam kehidupan

di dunia, sebab secara langsung telah menjalani sepanjang hari bagaimana

sulitnya hidup dalam kemiskinan.

b. Klasifikasi Kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi 2, yaitu

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

1. Kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dikarenakan pengaruh

dari kebijakan dalam pembangunan yang tidak bisa menjangkau semua

golongan masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya

ketimpangan pada distribusi pendapatan.

17

2. Kemiskinan absolut adalah keadaan di mana pendapatan individu

hanya mendapatkan di bawah garis kemiskinan, atau tidak mampu

untuk memenuhi kebutuhan dasar pada pangan, sandang, papan,

ditambah kesehatan dan pendidikan untuk bisa tetap hidup dan bekerja.

Menurut (Harniati, 2010) dimensi kemiskinan bersifat menyeluruh,

yang diklasifikasikan dalam 3 jenis kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang dikarenakan oleh

kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah.

Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang

produksi turut rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan

yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak

mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia,

lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar

Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini

membuat petani hanya dapat menanami lahan saat musim penghujan

saja, di mana keadaan tersebut berdampak pada hasil produksi yang

hanya mampu diperoleh sekali dalam satu tahun.

2. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berhubungan dengan

perilaku seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau

berusaha memerbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk

memerbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat

pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat

berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.

18

3. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak

disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam

masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat

diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang

diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat

mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan

keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada

sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang

disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan

terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana

kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun.

c. Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut (Wignjosoebroto, 2005) ciri-ciri kemiskinan sebagai

berikut:

1. Bagi individu/kelompok yang hidup dibawah garis kemiskinan yang

tidak memiliki faktor produksi sendiri, disebabkan karena faktor untuk

menghasilkan produksi umumnya sedikit, sehingga untuk memeroleh

pendapatan menjadi sulit.

2. Pada umumnya tidak ada kemungkinan untuk memeroleh kepemilikan

produksi dengan kemampuan sendiri, dikarenakan tidak memiliki

syarat untuk terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut.

19

3. Anak-anak yang tidak lulus hingga tamat sekolah dikarenakan harus

membantu orang tua pun lebih memilih untuk mencari uang untuk

makan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar, hanya demi

mencari nafkah tambahan.

4. Kemiskinan yang terjadi kebanyakan terjadi di daerah pedesaan dan

tidak memiliki tanah garapan sendiri, sedangkan bekerja di sektor

pertanian hanya berdasarkan musim panas atau hujan saja, sehingga

pekerjaan menjadi tidak terjamin, kemudian berdampak menjadi

pekerja bebas yang lebih memilih untuk bekerja serabutan, dengan

pendapatan yang menjadi tidak menentu.

5. Tidak memiliki keterampilan (skill) yang sesuai dengan lowongan

pekerjaan yang menggunakan teknologi mumpuni.

d. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut (Waluyo, 2013) kemiskinan dari sisi ekonomi

penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kemiskinan ada karena ketidaksamaan bentuk kepemilikan pada

sumber daya yang mengakibatkan pendapatan menjadi tidak stabil, di

mana penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dengan

jumlah terbatas yang berkualitas rendah.

2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah menandakan

produktivitasnya turut rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya

manusia tersebut karena rendahnya pendidikan, adanya diskriminasi,

karena keturunan, bahkan nasib yang kurang beruntung pun turut andil.

20

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

Menurut (Kanbur dan Squire, 1999) kemiskinan terjadi karena

akibat dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang tidak kontra dengan

kemiskinan, maka mampu membenahi buruknya pada fasilitas kesehatan,

sehingga akses kesehatan untuk anak-anak dapat diperoleh tanpa

mengalami hambatan. Pendidikan pun turut membuat pekerja menjadi

lebih terampil, sehingga produktivitasnya mampu meningkatkan

pendapatan. Produktivitas tinggi tersebut menyebabkan pertumbuhan

ekonomi pada negara pun turut meningkat, dan angka kemiskinan mampu

diatasi. Disisi lain, apabila pemerintah kontra pada kemiskinan, maka

kesejahteraan rakyat tidak dijunjung tinggi untuk keluar dari zona

kemiskinan, sehingga fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dirasakan

oleh kalangan pejabat dan orang-orang yang memiliki harta melimpah.

Kondisi kemiskinan dapat disebabkan sekurang-kurangnya 4

penyebab, yaitu:

1. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan

pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan

kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan

lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf

pendidikan yang rendah membatasi kemampuan untuk mencari dan

memanfaatkan peluang.

2. Taraf kesehatan dan asupan gizi yang tidak cukup dapat menyebabkan

penurunan kekebalan dan lambatnya pola pikir.

21

3. Banyak individu/kelompok miskin, secara ekonomi tidak berdaya

dikarenakan wilayah yang terpencil dan terisolasi, sehingga tidak dapat

diakses oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan upaya pergerakan

kemajuan yang sudah dinikmati terlebih dulu oleh masyarakat lainnya.

2. Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), secara bahasa

pendidikan adalah proses pengubahan sikap, tata laku individu/kelompok

dalam usaha pendewasaan manusia melalui bentuk pengajaran dan

pelatihan.

Menurut Badan Pusat Statistik pendidikan adalah fasilitas untuk

menjadikan individu/kelompok yang terampil dan produktif, sehingga

dapat memercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Hadi, 2008) dari segi etimologis, pendidikan bermula

dari bahasa Yunani “paedagogike”, di mana dari “pais” yaitu “anak”, dan

“ago” yaitu “aku membimbing”, maka paedagogike adalah aku

membimbing anak. Orang yang bekerja membimbing anak dengan tujuan

membawa ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut “paedagogos”,

yang berarti pendidikan adalah sebuah usaha untuk membimbing anak.

Menurut Revrisond, dalam (Baswir, 2003) menyatakan bahwa:

1. Pendidikan adalah perbuatan manusia dewasa dalam memberikan

bimbingan manusia yang belum dewasa untuk menuju tahap

kedewasaan diri.

22

2. Pendidikan adalah perbuatan untuk membantu anak-anak dalam

menjalankan tugas hidup di dunia, dimaksudkan agar mandiri dan

bertanggung jawab.

3. Pendidikan adalah perbuatan agar mampu tercapai penentuan diri

sendiri sesuai dengan hati nurani.

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana dalam menciptakan rasa belajar dan proses pembelajaran,

supaya peserta didik mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki

kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta

keterampilan yang cakap pada bangsa dan negara.

Menurut (Sahroni, 2011) pendidikan adalah proses

keberlangsungan hidup sebagai usaha dalam proses penyeimbangan yang

berbentuk “bertahan” agar diri mengikuti kemampuan yang kuat dalam arti

sebuah kehidupan.

b. Indikator Pendidikan

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik terdapat beberapa indikator pendidikan, yaitu:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan mampu didapat pada anak umur tertentu di masa

mendatang. Harapan lama sekolah dihitung saat umur 7 tahun keatas,

dikarenakan mengikuti kebijakan program wajib belajar.

23

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang digunakan dalam melihat

kualitas penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Rata-rata

lama sekolah dihitung untuk umur 25 tahun keatas dengan perkiraan

saat umur 25 tahun tersebut, proses pendidikan lulus bersekolah.

Perhitungan rata-rata lama sekolah umur 25 tahun keatas tersebut

mengacu pada UNDP.

3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah keseimbangan dari penduduk

kelompok umur yang bersekolah, terhadap penduduk kelompok umur

sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal

(Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

4. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara siswa pada jenjang

pendidikan tertentu, dengan penduduk umur sekolah yang dinyatakan

dalam persentase.

5. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan antara siswa umur

sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk umur yang

sesuai yang dinyatakan dalam persentase.

c. Tujuan Pendidikan

Menurut (Ahmad, 2011) tujuan pokok pendidikan adalah

membentuk individu/kelompok menjadi berperikemanusiaan maupun

24

menjadi masyarakat yang mampu mendidik diri sendiri sesuai dengan

watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau

hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi

kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya.

Menurut Herbison dan Myers dalam (Fadjri, 2000) “pembangunan

sumber daya manusia diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan

dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan

pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas,

benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat

diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap dapat

dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota

masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Menurut (Todaro & Smith, 2003) menyatakan bahwa pendidikan

adalah sebuah peran dalam membentuk manusia agar memiliki kapasitas

25

yang sejalan dengan teknologi modern, serta mengembangkan kapabilitas

agar terwujudnya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

d. Jenjang Pendidikan

Pendidikan pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1

dijelaskan bahwa pendidikan memiliki 3 jenis yaitu:

1. Berdasarkan0pada0UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa,

jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

mengacu pada tingkat perkembangan peserta didik, pencapaian tujuan,

dan mampu menunjukkan perkembangan. Pendidikan formal adalah

jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi:

i. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang sebelumnya

telah menerima pembelajaran di taman kanak-kank, maupun

pendidikan anak usia dini.

ii. Pendidikan menengah ditempuh setelah lulus dari sekolah

dasar. Pendidikan menengah tersebut mencakup sekolah

menengah atas, yang sama dengan madrasah aliyah, dan

sekolah menengah kejuruan,

iii. Pendidikan tinggi ditempuh setelah lulus dari pendidikan

menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, yang

diadakan oleh pendidikan tinggi.

2. Pendidikan0non0formal0adalah0jalur0pendidikan yang diluar

dari0pendidikan formal yang dilakukan oleh masyarakat yang

26

memerlukan layanan pendidikan untuk menambah atau pelengkap

pendidikan formal yang bertujuan untuk mendukung pendidikan

sepanjang hidup. Seperti pendidikan keterampilan, pendidikan

pemberdayaan perempuan, pendidikan dini dan pendidikan kecakapan

hidup.

3. Pendidikan0informal0adalah0jalur0pendidikan0yang diberikan dari

keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan secara mandiri. Akan

tetapi hasil pendidikan dari informal diakui sepadan dengan

pendidikan formal maupun nonformal setelah peserta didik dinyatakan

berhasil ujian standar nasional.

3. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Menurut (Samuelson, 2001) inflasi adalah keadaan di mana terjadi

kenaikan tingkat harga secara umum, berupa barang, jasa, dan faktor

produksi, sehingga dapat diperkirakan keadaan melemahnya daya beli,

kemudian diikuti menurunnya nilai intrinsik mata uang.

Menurut Venieris dan Sebold dalam (Nanga, 2005:237) inflasi

sebagai kecenderungan meningkatnya harga umum secara terus menerus

sepanjang waktu.

Menurut (Boediono, 1999) inflasi adalah0kecenderungan dari

harga-harga0untuk naik keseluruhan dan terus menerus, di mana kenaikan

harga dari 1 barang tidak dapat disebut inflasi, apabila kenaikan tersebut

mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga pada bahan-bahan

27

pokok, meliputi makanan, minuman, ditambah akses kesehatan dan

pendidikan.

Menurut (Manurung, 2004) perekonomian dianggap terjadi inflasi

bila 3 karakteristik berikut terpenuhi, yaitu:

1. Terjadi0kenaikan0harga.

2. Kenaikan0harga0bersifat0umum.

3. Berlangsung0terus0menerus.

Menurut (Suparmono, 2004) inflasi adalah kondisi0kenaikan harga

barang0dan0jasa0secara umum dan terus menerus. Umum bermakna

kenaikan harga tersebut mencakup kelompok barang yang di konsumsikan

oleh masyarakat.

Menurut Fisher dalam (Sukirno, 2002) inflasi adalah kenaikan

harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian, di mana tidak

dimaksudkan bahwa harga macam-macam barang naik dengan persentase

yang sama, dengan terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara

terus menerus dalam satu periode tertentu. Kenaikan harga-harga umum

atau inflasi0(P) disebabkan karena 3 faktor, yaitu jumlah uang

beredar0(M), kecepatan peredaran uang0(V), dan jumlah barang yang

diperdagangkan0(T).

Menurut (Mankiw, 2000) inflasi adalah meningkatnya keseluruhan

tingkat harga, di mana rendah dan stabilnya tingkat inflasi tersebut, maka

terwujud pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh masyarakyat,

28

termasuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan barang dan jasa untuk

memenuhi kebutuhan individu/kelompok.

b. Jenis0Inflasi

Menurut0(Natsir, 2014) inflasi terbagi menjadi 5 jenis bagian,

yaitu:

1. Inflasi secara umum, terdiri dari:

a. Inflasi IHK (headline inflation) adalah inflasi semua yang

harganya dimonitor secara periodesasi.

b. Inflasi inti (core inflation) adalah inflasi yang perkembangan

naik turun harga dipengaruhi oleh situasi ekonomi.

c. Inflasi harga administrasi (administered price inflation) adalah

inflasi yang harganya telah diatur oleh campur tangan gerak

gerik pemerintah.

d. Inflasi gejolak barang-barang (volatile goods inflation) adalah

inflasi pada semua komoditas bahan-bahan yang

perkembangan harganya mengalami pergolakan.

2. Inflasi berdasarkan asalnya, yaitu:

a. Inflasi dari dalam negeri (domestic inflation) disebabkan efek

kejut mendadak dari dalam negeri, dikarenakan tindakan

masyarakat atau pemerintah dalam pengambilan kebijakan

perekonomian.

b. Inflasi dari mancanegara (imported inflation) disebabkan

pengaruh kenaikan harga barang impor dari luar negeri,

29

kemudian turut berdampak pada kenaikan harga barang

produksi dalam negeri.

3. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, yaitu:

a. Inflasi tertutup (closed inflation) adalah inflasi yang terjadi

hanya berpengaruh dengan satu barang tertentu.

b. Inflasi terbuka (open inflation) adalah inflasi yang terjadi

terhadap semua barang dan jasa secara umum.

4. Inflasi0berdasarkan0sifatnya, yaitu:

a. Inflasi merayap (creeping inflation) adalah inflasi yang rendah

dan berjalan lambat, ditandai dengan presentase yang

cenderung kecil, dalam waktu yang lama.

b. Inflasi menengah (galloping inflation) adalah inflasi yang

bermula ditandai dengan naiknya harga cukup besar dalam

waktu yang pendek.

c. Inflasi tinggi (hyperinflation) adalah inflasi yang berbahaya

dan patut diwaspadai, ditandai dengan naiknya harga-harga

melebihi 6 kali lipat, dibarengi dengan merosotnya nilai mata

uang.

5. Inflasi0berdasarkan0tingkat0pengaruhnya, yaitu:

a. Inflasi ringan besarannya terdapat kurang dari 10% per tahun.

b. Inflasi sedang besarannya terdapat diantara 10% s.d 30% per

tahun.

30

c. Inflasi berat besarannya terdapat diantara 30% s.d 100% per

tahun.

d. Hiperinflasi besarannya terdapat lebih dari 100% per tahun.

Sedangkan menurut (Sadono Sukirno, 2010) jenis inflasi

berdasarkan sebabnya, dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu:

1. Demand Pull Inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh

adanya daya tarik dari permintaan masyarakat terhadap

berbagai barang yang terlalu kuat. Momen demand pull

inflation yang biasa terjadi di Indonesia ialah saat dimulainya

tahun ajaran baru di mana permintaan untuk biaya dan

perlengkapan sekolah harus terpenuhi, lalu menjelang bulan

Ramadan dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian

memasuki Desember disertai perayaan Natal dan liburan

menjelang pergantian tahun (tahun baru) di mana kebutuhan

berupa sandang dan pangan cenderung meningkat, sehingga

secara otomatis akan meningkatkan kenaikan permintaan di

dalam negeri.

2. Cost Push Inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh

adanya dorongan kenaikan biaya berupa faktor-faktor produksi

secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu, dan biasanya

dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi

luar negeri terutama negara-negara mitra perdagangan,

31

peningkatan harga-harga komoditas yang telah diatur oleh

pemerintah.

Momen cost pull inflation yang biasa terjadi di Indonesia ialah

kenaikan harga bahan bakar, di mana telah ditetapkan oleh

pemerintah, sedangkan yang menyubsidi dan mengatur

penjualan bahan bakar bensin, solar, dan minyak tanah secara

eceran adalah PT Pertamina (Persero). Harga BBM dapat

memengaruhi kinerja ekonomi di Indonesia, karena harga BBM

sebagai komoditas penting yang digunakan hampir setiap

orang. Harga bahan bakar minyak menjadi penentu bagi besar

kecilnya defisit anggaran. Disisi lain harga bahan bakar minyak

dapat membebani rakyat miskin, apabila penetapannya

tergolong tinggi. Tidak jarang penetapan harga bahan bakar

minyak selalu diikuti kenaikan harga-harga bahan lainnya,

walaupun tidak ada komando bagi kenaikannya sebagaimana

kenaikan harga bahan bakar minyak.

c. Faktor-Faktor Inflasi

Menurut (Sukirno, 2011) kurs adalah nilai tukar mata uang suatu

negara terhadap mata uang negara lain. Contohnya saat nilai tukar atau

kurs Rupiah terhadap Yen Jepang atau sebaliknya. Terdapat kurs jual dan

kurs beli, di mana kurs jual adalah harga jual mata uang valuta asing oleh

bank, sedangkan kurs beli adalah kurs yang diberlakukan bank apabila

melakukan pembelian mata uang valuta asing. Perubahan nilai tersebut

32

dikarenakan adanya permintaan dan penawaran atas nilai mata uang asing

pada masing-masing pasar pertukaran valuta asing dari waktu ke waktu.

Menurut Departemen Statistik (Bank Indonesia, 2016)

Indeks0Harga0Konsumen (IHK) adalah komposisi perhitungan ekonomi

yang memberikan informasi berisi harga barang dan jasa yang dibayar

oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan

harga daya beli di tingkat konsumen, dari sekelompok tetap barang dan

jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Berikut perhitungan persentase perubahan IHK secara tahunan

(year on year), yaitu:

IHK year − on − year (y − o − y) = (𝐈nt

𝐈n(t−1)) 𝑥100

Di mana:

Itn : IHK bulan ke-n tahun ke-t

It(n-1) : IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)

d. Pengendalian Inflasi

Berdasarkan Keppres RI Nomor 23 Tahun 2017, Presiden telah

membentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional, dengan mengupayakan

menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, agar memberikan manfaat

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, namun perlu dilakukan

komunikasi penyesuaian kebijakan pengendalian inflasi tersebut guna

sasaran inflasi tercapai atas apa ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian

pada pasal 2 terdiri dari pembentukan Tim0Pengendalian0Inflasi0Pusat,

33

Tim0Pengendalian0Inflasi0Daerah0Provinsi, dan Tim Pengendalian0

Inflasi0Daerah0Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat

melakukan pengendalian inflasi berupa kebijakan, diantaranya ialah:

i. Operasi0pasar0terbuka0di0pasar0uang0rupiah dilakukan

untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar,

dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan

termasuk mengintervensi valuta asing dalam rangka

stabilisasi rupiah.

ii. Penetapan0BI0rate0sebagai0suku0bunga0acuan, ditetapkan

oleh Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur tiap

bulannya, guna mengontrol laju inflasi dan menjaga

ekonomi tetap stabil.

iii. Penetapan kebijakan cadangan wajib minimum bagi bank

yang bukan konvensional, tetapi turut melalui bank yang

berasaskan syariah.

Menurut (Sukirno, 2011) ada beberapa kebijakan mengatasi inflasi

untuk dikendalikan secara umum oleh pemerintah, dengan bebarapa

kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah melalui bank sentral

dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang

dilakukan berupa operasi pasar terbuka, kredit dibatasi dan diskonto.

34

2. Kebijakan0fiskal adalah mengatur pengeluaran pemerintah dan

mengatur perpajakan, dengan mengambil langkah berupa menaikan

pajak, pinjaman pemerintah dan membatasi pengeluaran pemerintah

yang diinginkan.

3. Kebijakan0non0moneter adalah kebijakan yang diupayakan

pemerintah dalam mengatasi inflasi diluar kebijakan moneter dan

kebijakan fiskal. Kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah

antara lain: mengendalikan harga, menaikan hasil produksi, dan

kebijakan upah dari dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan

langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan

menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor, melakukan

penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan

mengoptimalkan perkembangan teknologi.

35

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Model Hasil Temuan

1. Saharuddin Didu,

Ferri Fauzi

(2016)

Pengaruh0Jumlah

0Penduduk,

0Pendidikan, dan

0Pertumbuhan

0Ekonomi0Terhadap

0Kemiskinan0di

Kabupaten0Lebak0

Periode 2003 s.d 2012

Analisis0regresi

linear0berganda,

Ordinary Least

Square

Populasi, pendidikan, dan pertumbuhan

ekonomi secara parsial0memiliki

pengaruh0negatif0dan0signifikan

terhadap0kemiskinan. Ketiga variabel

independen tersebut secara simultan

memengaruhi kemiskinan.

2. Sari, Anwar,

Darussamin

(2016)

Analisis0PDRB,

0Tingkat0Pendidikan,

Tingkat Pengangguran

Terhadap0Tingkat

Kemiskinan0di

Provinsi0Sumatera

0SelatanTahun 2004

s.d 2013

Analisis regresi

linear berganda.

Menggunakan

SPSS

PDRB, pendidikan, dan pengangguran

secara simultan berpengaruh terhadap

level kemiskinan. Secara parsial PDRB

dan pendidikan berpengaruh negatif

signifikan terhadap kemiskinan,

sedangkan pengangguran berpengaruh

positif signifikan terhadap kemiskinan.

3. Junita Sari,

Denny Sumantri

Mangkuwinata

Pengaruh Variabel

Makro Ekonomi

Terhadap Kemiskinan

Analisis regresi

linear berganda.

Time series.

Secara parsial, inflasi tidak berpengaruh

dan0tidak0signifikan0terhadap

0kemiskinan, sedangkan UMR

36


(2017) di Provinsi Aceh

Tahun 2002 s.d 2016

Menggunakan IBM

SPSS 17

berpengaruh0positif0dan0signifikan

terhadap0kemiskinan,

sementara0pengangguran

tidak0berpengaruh0dan tidak0signifikan

terhadap0kemiskinan.

4. Ita Aristina,

Budhi, Wirathi,

Darsana

(2017)

Pengaruh Tingkat

Pendidikan,

Pengangguran, dan

Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap

Kemiskinan di

Provinsi Bali Tahun

1995 s.d 2014

Analisis regresi

linear berganda.

Menggunakan

eviews 6.0

Tingkat pendidikan, dan pertumbuhan

ekonomi berpengaruh secara simultan

dan signifikan terhadap kemiskinan.

Secara parsial tingkat pendidikan dan

pertumbuhan0ekonomi0berpengaruh

negatif0dan0signifikan0terhadap

kemiskinan, sedangkan

pengangguran0berpengaruh

positif0dan0signifikan0terhadap

0kemiskinan.

5. Febriaty, Nurwani

(2017)

Pengaruh0Pendapatan

0Per0Kapita,

0Investasi, dan

0Inflasi0Terhadap0

0Kemiskinan0di

0Provinsi0Sumatera0

0Utara0Tahun 2001

Analisis0regresi0

0linear0berganda.0

Menggunakan

eviews 8.1

Secara parsial pendapatan per kapita

berpengaruh0negatif0dan0signifikan

0terhadap0kemiskinan, kemudian

investasi0berpengaruh0negatif0dan

tidak0signifikan0terhadap0kemiskinan,

sedangkan inflasi0berpengaruh0positif

dan0tidak0signifikan0terhadap0

37


s.d 2015 kemiskinan. Secara simultan

pendapatan per kapita, investasi, dan

inflasi0memengaruhi0kemiskinan.

6. Kolibu, Rumate,

Engka

(2017)

Pengaruh0Tingkat

Inflasi, Investasi,

Pertumbuhan

Ekonomi danTingkat

Pengangguran

Terhadap Tingkat

Kemiskinan di

Provinsi0Sulawesi0

Utara0Tahun 2006 s.d

2015

Analisis regresi

berganda. Time

series.

Menggunakan IBM

SPSS 17

Tingkat0inflasi0tidak ada0pengaruh

terhadap0tingkat kemiskinan, sementara

investasi0memiliki0pengaruh0yang0

signifikan0terhadap0tingkat

0kemiskinan, sedangkan pertumbuhan

ekonomi tidak memiliki pengaruh

terhadap tingkat kemiskinan, dan

tingkat pengangguran tidak memiliki

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

7. Sudirman,

Andriani

(2017)

Pengaruh UM, dan

Inflasi0Terhadap

Jumlah0Penduduk

Miskin0di0Provinsi

Jambi0Tahun 2001 s.d

2015

Analisis0regresi

0linear0berganda

dengan pendekatan

Ordinary Least

Square (OLS).

Menggunakan IBM

SPSS 23

UM memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap0jumlah0penduduk

miskin, sementara pada inflasi memiliki

pengaruh positif dan tidak signifikan,

sedangkan UM0dan0inflasi secara

bersama-sama berpengaruh

terhadap0jumlah0penduduk0miskin.

8. Dora Lisnawati,

Jolianis,

Pengaruh0Tingkat

Kesehatan,0Tingkat

Analisis regresi

linear berganda

Tingkat kesehatan berpengaruh0negatif

0dan0signifikan0terhadap0kemiskinan,

38


Syailendra Eka

Saputra

(2017)

Pendidikan0dan

Investasi0Terhadap

Kemiskinan0di0Kota

Padang0Tahun 2001

s.d 2015

metode time series.

Menggunakan

eviews.

sementara tingkat0pendidikan

berpengaruh0negatif0dan0signifikan

terhadap0kemiskinan, sedangkan

investasi0berpengaruh0negatif dan

signifikan0terhadap0kemiskinan.

9. Putra, Arka

(2018)

Analisis0Pengaruh

TPT,0Kesempatan

Kerja,0dan0Tingkat

Pendidikan0Terhadap

Tingkat0Kemiskinan

di0Kabupaten/Kota0

Bali Tahun 2011 s.d

2016

Analisis regresi

linear berganda.

Menggunakan IBM

SPSS

Secara simultan, TPT, kesempatan

kerja, dan tingkat pendidikan

berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemiskinan, kemudian TPT

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan, sementara

kesempatan kerja berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan, sedangkan tingkat

pendidikan berpengaruh negatif dan

signifikan.

10. Ihsan, Ikhsan

(2018)

Analisis0Pengaruh

UMP,0Inflasi,0dan

0Pengangguran

Terhadap0Kemiskinan

di0Provinsi0Aceh

Tahun 2008 s.d 2015

Analisis regresi

linear berganda.

Random Effect

Model adalah

regresi data panel

yang terbaik.

Upah0minimum0berpengaruh0positif

dan0signifikan0terhadap0kemiskinan,

sementara inflasi0berpengaruh0positif

tetapi0tidak0signifikan0terhadap

kemiskinan, sedangkan0jumlah

pengangguran0berhubungan0negatif

39


dan0signifikan0terhadap0kemiskinan.

11. Indrian Cahaya

Putri, Whinarko

Juliprijanto,

Yustirania

Septiani

(2019)

Analisis0Pengaruh

Tingkat0Pendidikan,

Pengangguran, dan

PDRB0Terhadap

0Kemiskinan0di

Karesidenan Kedu

Tahun02014 s.d 2017

Analisis0regresi

data0panel. Fixed

0Effect0Model

adalah regresi data

panel yang terbaik.

Menggunakan

eviews 9.0

Tingkat pendidikan0dan0pengangguran

tidak0memiliki0pengaruh0terhadap

kemiskinan, sedangkan0PDRB

berpengaruh0terhadap0kemiskinan.

Sementara tingkat pendidikan,

pengangguran, dan PDRB memiliki

pengaruh secara simultan terhadap

kemiskinan.

12. Ai Nurrohmah

(2019)

Pengaruh0Tingkat

Kesehatan0dan

Tingkat0Pendidikan

Terhadap0Tingkat

Kemiskinan0di

0Kabupaten

Pandeglang0Tahun

2008 s.d 2017

Rregresi linear

berganda.

Menggunakan IBM

SPSS

Tingkat kesehatan berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kemiskinan,

sementara tingkat pendidikan tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemiskinan, sedangkan tingkat

kesehatan dan tingkat pendidikan secara

simultan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan.

13. Arifin

(2019)

Analisis0Pengaruh0

PDRB,0Pengangguran

,Inflasi, danKesehatan

Terhadap0Kemiskinan

di Kabupaten/Kota0di

Analisis regresi

data panel.

Menggunakan

eviews 9.0

PDRB berhubungan negatif terhadap

jumlah penduduk miskin, kemudian

TPT berhubungan positif terhadap

kemiskinan, lalu inflasi berpengaruh

terhadap kemiskinan tetapi tidak

40


Provinsi0Jawa0

Tengah Tahun 2008

s.d 2015

signifikan, sedangkan kesehatan tidak

berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan.

14. Mulia Amirullah,

Nila Nurochani

(2019)

Faktor-Faktor yang

Memengaruhi Tingkat

Kemiskinan di

Kabupaten/Kota

Priangan Timur Jawa

Barat Tahun 2015 s.d

2018

Analisis0regresi0

data0panel. Fixed0

0Effect0Model

adalah

regresi0data0panel

yang terbaik.

Menggunakan

eviews

TPT, pendapatan per kapita, IPM, dan

inflasi secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Secara parsial, hanya pendapatan per

kapita saja yang berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan

TPT, IPM, dan inflasi berpengaruh

tidak signifikan terhadap tingkat

kemiskinan.

15. Awan, Malik,

Sarwar, Waqas

(2011)

Impact0of0Education

0on0Poverty0

Reduction in Pakistan

the period of 1998

until 1999 and 2001

until 2002

Logistic Regression

Model

Pencapaian pendidikan0memiliki0

hubungan0yang0negatif0terhadap0

kemiskinan, dan pengalaman0memiliki

hubungan yang negatif.

16. Shahidur R.

Talukdar

(2012)

The Effect of Inflation

on Poverty in

Developing Countries

the period of 1981

Analisis panel data Inflasi secara umum berkorelasi positif

dengan kemiskinan, sementara

pendapatan, pencapaian pendidikan, dan

kualitas pemerintahan menunjukkan

41


until 2008 korelasi negatif terhadap kemiskinan

17. Peter Siyan,

Adewale E.

Adegoriola,

James Ademola

Adolphus

(2016)

Unemployment and

Inflation: Implication

on Poverty Level in

Nigeria the period of

1980 until 2014

Menggunakan Uji

Johansen dengan

tingkat signifikansi

5%. Model Vector

Auto Regressive

(VAR) dan

Forecast Error

Variance

Decomposition

(FEVD)

Pengangguran dan tingkat inflasi

memiliki dampak yang berpengaruh

pada kemiskinan. Implikasinya adalah

peningkatan tingkat pengangguran dan

tingkat inflasi akan mengarah ke tingkat

kemiskinan yang lebih tinggi.

18. Zainal Arifin

(2017)

The Effect of

Educational Level and

Economic Growth on

Poverty in Mandailing

Natal the period of

2009 until 2013

Analisis regresi

linier berganda.

Menggunakan IBM

SPSS

Pertumbuhan ekonomi memiliki

dampak positif pada tingkat

kemiskinan, dan tingkat pendidikan

berdampak negatif pada tingkat

kemiskinan.

42

C. Kerangka0Berpikir

Penelitian ini memakai 1 variabel terikat, yaitu jumlah penduduk miskin

dari kemiskinan (Y), dan 2 variabel bebas, yaitu rata-rata lama sekolah dari

tingkat pendidikan (X1), dan persentase laju inflasi dari inflasi (X2). Rumusan

kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.10

Kerangka0Berpikir

Tingkat

Pendidikan Inflasi

Kemiskinan

43

Gambar 2.2

Kerangka Laporan Penelitian

Pengaruh Tingkat0Pendidikan dan Inflasi Terhadap Kemiskinan

(Studi Kasus:0Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa

Yogyakarta)

Variabel Independen0

Tingkat Pendidikan (X1)0

Inflasi (X2)0

Variabel Dependen

Kemiskinan (Y)0

Alat0Analisis

Data0Panel

Pemilihan0Model

1. Uji0Chow

2. Uji0Hausman

3. Uji0Lagrange0Multiplier

0Random0Effect0Model

(REM)

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

2. Uji0t

3. Uji0F

Kesimpulan0dan0saran

44

D. Hipotesis0Penelitian

Menurut0(Sugiyono, 2013) hipotesis penelitian adalah langkah dalam

penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori.

Mengacu pada pemikiran bersifat teoritis dan studi terkait yang pernah

dilakukan pada penelitian terdahulu, dan dengan asumsi ceteris0paribus, maka

hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

1. Ada0pengaruh0tingkat0pendidikan0secara0parsial0terhadap0kemiskinan

di 0Kabupaten/Kota0Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

2. Ada0pengaruh0inflasi0secara0parsial0terhadap0kemiskinan0di

Kabupaten/Kota0Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

3. Ada0pengaruh0tingkat0pendidikan0dan0inflasi0secara0simultan0terhadap

kemiskinan0di0Kabupaten/Kota0Daerah Istimewa Yogyakarta periode

2014 s.d 2019.

45

BAB0III

METODE0PENELITIAN

A. Ruang0Lingkup0Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh tingkat0pendidikan dan inflasi

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen berupa

kemiskinan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini berupa tingkat

pendidikan dan inflasi.

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan kurun waktu 6 tahun pada

periode tahun 2014 s.d 2019 dengan menggunakan metode data panel. Data

yang digunakan penelitian ini adalah data tahunan berupa data sekunder, yang

diperoleh dari berbagai sumber laporan tahunan statistik yang telah tersedia, di

mana peneliti sebagai tangan kedua.

B. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah kriteria yang

dikehendaki, di mana pengambilan data sampel berdasarkan penilaian yang telah

dipastikan memenuhi persyaratan untuk dijadikan bahan penelitian. Alasan

menggunakan metode ini karena mengacu pada kriteria dan karakterisitik yang

dimiliki setiap kabupaten/kota untuk dapat dijadikan sampel, dengan tujuan

kriteria yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Provinsi0Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih untuk menjadi bahan

dalam penelitian ini. Peneliti memfokuskan lokasi studi yang dipilih dalam

penelitian ini berupa 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi, 4

46

kabupaten, yaitu Kabupaten0Kulon Progo, Kabupaten0Bantul,

Kabupaten0Gunung Kidul, dan Kabupaten0Sleman, serta 1 kota, yaitu0Kota

Yogyakarta.

C. Metode0Pengumpulan0Data

Menurut0(Siregar, 2013) data adalah bahan mentah yang harus diolah

kemudian memunculkan informasi yang menunjukkan sebuah realita yang

nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode0pengumpulan data yang

pada penelitian ini adalah studi kepustakaan berupa data sekunder.

1. Studi0kepustakaan.

Dilakukan dengan mencari data melalui naskah publikasi atau jurnal

yang beruubungan pada objek pebelitian ini serta telah ditayangkan

melalui cetakan maupun digital. Penulis melakukan penelitian ini

dengan, membaca kemudian memarafasekan, kemudian menganalisa

dan mengutip dari berbagai sumber.

2. Data0sekunder.

Data yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, tetapi didapat

melalui tangan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Data

yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu

6 tahun dari 2014 s.d 2019. Diperoleh dari Badan0Perencanaan

Pembangunan0Daerah0Istimewa0Yogyakarta, Badan Pusat

Statistik0Nasional, Badan0Pusat0Statistik0Kabupaten0Kulon0Progo,

Badan0Pusat0Statistik0Bantul, Badan0Pusat0Statistik0Gunung0Kidul,

dan Badan0Pusat0Statistik0Kota0Yogyakarta.

47

D. Metode0Analisis0Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data panel

adalah analisis yang menyatukan cross section dengan data time series. Alasan

menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara

variabel0independen0terhadap0variabel0dependen. Perhitungan pengolahan data

dibantu perangkat lunak oleh aplikasi eviews 9.0 dan Microsoft Excel.

Menurut (Gujarati, 2003) ada keunggulan dari sisi statistik maupun sisi

teori ekonomi menggunakan data panel, salah satunya yaitu:

1. Data panel bisa memerhitungkan heterogenitas individu secara

menyeluruh dengan mengizinkan variabel individu yang spesifik,

sehingga membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan

membangun model perilaku yang lebih kompleks.

2. Jika efek spesifik adalah signifikan berhubungan dengan variabel

penjelas lainnya, maka penggunaan data panel dapat mengurangi

masalah0omitted-variables0secara substansial.

Pada analisis data panel, ada 3 macam pendekatan, yaitu:

1. Common0Effect0Model0(CEM)

Common Effect Model adalah pendekatan yang sederhana untuk

mengestimasi regresi data panel, dikarenakan model tersebut

menyatukan cross section dan time series. Memiliki penyebutan lain,

yaitu model Ordinary0Least0Square versi0data0panel0yang

mengandalkan teknik0kuadrat0terkecil, dan berakibat intercept dalam

model ini dianggap tetap.

48

2. Fixed0Effect0Model0(FEM)

Menurut (Zainal, 2007) pada Fixed Model Effect diasumsikan intercept

dari persamaan regresi telah tetap antar unit cross-section maupun time

series. Penggunaan teknik variabel dummy dalam proses regresi, biasa

disebut dengan Least Square Dummy Variables, dan teknik variabel

dummy bisa digunakan pada cross section maupun time series.

3. Random0Effect0Model0(REM)

Menurut (Suliyanto, 2011) Random0Effect0Model0adalah0model

regresi0yang0mengestimasi0data0panel0dengan0menghitung0error

dari0model0regresi0dengan0metode0Generalized0Least0Square(GLS)

. Perbedaan pada Fixed Effect Model adalah berada pada antar individu

atau waktu yang menggambarkan melalui intercept, sedangkan

Random0Effect0Model tersebut teratasi oleh0error, ditambah memiliki

keunggulan yang mampu menghilangkan heteroskedastisitas, di mana

teknik tersebut memerhitungkan error berhubungan sepanjang cross

section dan0time series.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, yaitu tingkat

pendidikan (X1), dan inflasi (X2), kemudian variabel dependen adalah

kemiskinan (Y). Model yang cocok pada penelitian ini adalah regresi linear

berganda.

Adapun0model0yang0diestimasi sebagai berikut:

Y0=0β + β1X1it + β2X2it + εit0

KEMISKINANit = β0 + β1RLSit + β2INFLASIit + εit

49

Keterangan:

- Kemiskinan = Jumlah Penduduk Miskin0di0kabupaten/kota0i0periode0t

- RLSit = Rata-RataLamaSekolah di0kabupaten/kota i pada tahun0t

- INFLASIit = Inflasi di0kabupaten/kota0i0pada0tahun0t

- β0 = Konstanta/Intersept0

- β1, β20 = Koefisien0regresi0pada masing-masing0variabel0bebas

- εit0 = Error0term0di0kabupaten/kota0i0pada0tahun0t

E. Pengujian0Model

Pendekatan sebelumnya adalah hipotesis yang ditetapkan dalam

melakukan estimasi terhadap data panel, maka diperlukan beberapa tahapan

lanjutan pengujian sebagai berikut:

1. Uji Chow

Menenetukan model CEM atau FEM, dengan melakukan hipotesis

sebagai berikut:

H0 : Common0Effect0Model

H1 : Fixed0Effect0Model

Bila nilai probabilitas > α=0.05 H0 diterima, sedangkan bila nilai

probabilitas Cross-section F < α=0.05 H0 ditolak, sehingga model yang

dapat digunakan adalah Fixed Effect Model. Dalam penelitian ini tingkat

signifikansi yang digunakan adalah 5%.

2. Uji0Hausman

Menentukan model FEM atau REM, dengan melakukan hipotesis

sebagai berikut:

50

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Bila nilai probabilitas cross section random > α=5% H0 diterima,

sedangkan bila nilai probabilitas cross section random < α=5% H0 ditolak.


Menentukan model CEM atau REM, dengan melakukan hipotesis

sebagai berikut:

H0 : Common Effect Model

H1 : Random0Effect Model

Bila nilai Breusch-Pagan > α=0.05 H0 diterima, maka model yang

digunakan adalah Common Effect Model, sedangkan bila nilai Breusch-

Pagan < α=0.05 H0 ditolak, maka model terbaik yang harus digunakan

adalah Random Effect Model.

F. Uji0Statistik

1. Uji0Koefisien0Determinan0(R2)

Menjelaskan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian. Nilai koefisien determinasi berada

diantara kisaran 0 dan 1 (0 < R2 < 1).

2. Uji-t0(parsial)

Mengetahui pengaruh signifikansi secara masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen, dengan membandingkan nilai

probabilitas tiap variabel pada tingkat signifikansi α=5% melalui hipotesis

berikut:

51

H0 : Tidak0berpengaruh0signifikan0antara0variabel

independen0terhadap0variabel0dependen.

H1 : Berpengaruh0signifikan0terhadap0variabel

independen0terhadap0variabel0dependen.

Bila probabilitas nilai t-hitung0> 0.05, maka H00diterima. Sebaliknya, bila

probabilitas nilai t-hitung < 0.05, menerima H1. Dalam penelitian ini tingkat

signifikansi yang digunakan adalah 5%.

3. Uji-F0(Simultan)

Uji-F dilakukan bersama-sama antara variabel0independen0terhadap

variabel0dependen, di mana dalam dalam pengujian kali ini dilakukan dengan

hipotesis berikut:

H0 : Seluruh0variabel0independen0tidak0berpengaruh

secara0simultan0terhadap0variabel0dependen.

H1 : Seluruh0variabel0independen0berpengaruh0secara

simultan0terhadap0variabel0dependen.

Bila F hitung > F tabel, maka H00ditolak, di mana

variabel0independen0berpengaruh0signifikan0secara0bersama-sama0terhadap

variabel0dependen, begitupun sebaliknya maka H0 diterima.

G. Operasional Variabel Penelitian

Objek pada penelitian ini menggunakan 1 variabel terikat berupa

kemiskinan, kemudian 2 variabel bebas berupa tingkat pendidikan dan inflasi.

Menurut (Sugiyono, 2007) variabel penelitian dapat berwujud apapun

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian

52

didapatkan informasi yang berhubungan pada penelitian mengenai hal tersebut.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dijelaskan dengan

singkat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Operasional0Variabel0Penelitian

JenisVariabel Indikator Definisi Variabel Satuan

Dependen0(Y) Kemiskinan Kondisi individu/kelompok memiliki ketidakmampuan untuk

terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, ditambah akses

pendidikan, dan kesehatan. Data yang digunakan penelitian ini adalah

jumlah0penduduk miskin di0Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta Periode 2014 s.d 2019.

Dalam

Jiwa

Independen

(X1)

Pendidikan Usaha terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran,

agar peserta didik turut aktif mengembangkan kapabilitas diri, demi

memiliki kekuatan keagamaan dan keterampilan yang diperlukan pada

bangsa, dan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

rata-rata0lama0sekolah di0Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta Periode 2014 s.d 2019.

Dalam

Tahun

Independen

(X2)

Inflasi Proses naiknya harga-harga secara umum secara terus-menerus pada

periode tertentu, yang berhubungan pada mekanisme pasar barang dan

jasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju inflasi di

Kabupaten/Kota Daerah0Istimewa0Yogyakarta Periode 2014 s.d 2019.

Dalam

Persen

53

BAB0IV

HASIL0DAN0PEMBAHASAN

A. Gambaran0Umum0Obyek0Penetilitian

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemisahan Negara

Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman, dengan dasar

hukum UU Nomor 3 Tahun 1950. Terletak di bagian Selatan Pulau Jawa, dan

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, serta Samudera Hindia. Berbatasan

dengan Kabupaten0Klaten di bagian Timur Laut, Kabupaten0Wonogiri di

bagian Tenggara, Kabupaten0Purworejo di bagian Barat, dan

Kabupaten0Magelang di bagian Barat Laut. Luas Daerah0Istimewa Yogyakarta

sebesar 3.185,800km2 termasuk010kotamadya, dan04 kabupaten, kemudian

dibagi kembali menjadi 078 kecamatan, dan 0440 desa/kelurahan,

jumlah0penduduk sementara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada

tahun 2019 sebesar 3.842.932 jiwa.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2018), Negara Indonesia memiliki 9

sektor perekonomian, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4

sektor unggulan ekonomi utama dalam tingkat provinsi, yaitu sektor industri

pengolahan, sektor konstruksi, sektor akomodasi dan penyediaan makan minum,

serta sektor pertanian, sedangkan konstribusi yang cukup besar tersebut,

utamanya berasal dari produksi tanaman pangan dan holtikultura.

54

Gambar 4.1

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2020

Pada provinsi tersebut memiliki 40kabupaten, dan 10kota. Berikut0adalah

daftar0kabupaten0dan0kota yang terdapat di0Daerah0Istimewa0Yogyakarta,

yaitu:

Tabel 04.1

Daftar Kabupaten/Kota0Provinsi Daerah Istimewa0Yogyakarta Tahun 2019

No. Kabupaten/Kota0 Pusat0

Pemerintahan

Luas0

Wilayah

(Km2)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

1. Kabupaten Kulon Progo Wates 586,28 430.220

2. Kabupaten Bantul Bantul 508,13 1.018.402

3. Kabupaten Gunung Kidul Wonosari 1.432,42 742.731

4. Kabupaten Sleman Sleman 574,82 1.219.640

5. Kota Yogyakarta Yogyakarta 32,5 431.939

Sumber: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

55

1. Kemiskinan

Data kemiskinan yang digunakan ialah jumlah0penduduk0miskin

di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

Berikut disajikan data berupa grafik jumlah0penduduk0miskin di

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta:

Grafik 4.1

Jumlah0Penduduk0Miskin0Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta, 2020

Berdasarkan grafik 4.1 diatas, secara agregat jumlah penduduk

miskin periode 2014 s.d 2019 cenderung mengalami penurunan, walaupun

sedikit mengalami fluktuatif. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di

Kabupaten Bantul sebesar 153.490 jiwa ditahun 2014, namun mengalami

kenaikan ditahun 2015 sebesar 6.660 menjadi 160.150 jiwa, kemudian

kembali mengalami penurunan ditahun 2016 sebesar 17.390 menjadi

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Yogyakarta

56

142.760 jiwa. Perlahan namun pasti, Kabupaten Bantul terus menunjukkan

grafik penurunan jumlah penduduk miskin, seperti ditahun 2017

mengalami penurunan sebesar 3.090 menjadi 139.670 jiwa, selanjutnya

ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4.830 menjadi 134.840 jiwa,

dan ditahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3.690 menjadi 131.150

jiwa.

Tidak hanya di Kabupaten Bantul saja, pun jumlah penduduk

miskin tertinggi kedua diikuti oleh Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun

2014 jumlah penduduk miskin sebesar 148.390 jiwa. Sama halnya dengan

Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul turut mengalami kenaikan

ditahun 2015 sebesar 6.610 menjadi 155.000 jiwa, kemudian mengalami

penurunan kembali ditahun 2016 sebesar 15.580 menjadi 139.150 jiwa.

Selanjutnya ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3.410 menjadi

135.740 jiwa, dan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9.980

menjadi 125.760 jiwa, serta disusul tahun 2019 mengalami penurunan

sebesar 2.680 menjadi 123.080 jiwa. Sampai hari ini hal tersebut tentu

sangat memrihatinkan, sebab 2 Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta masih memiliki jumlah penduduk miskin diatas angka 100.000

jiwa. Sedangkan0Kota Yogyakarta menjadi0daerah0dengan jumlah

penduduk0miskin0terendah, dan satu-satunya Kota di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yang jumlah penduduk miskinnya tidak sampai

menyentuh angka 40.000 jiwa.

57

2. Tingkat0Pendidikan

Data tingkat pendidikan yang digunakan ialah rata-rata0lama

sekolah0di0Kabupaten/Kota0Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014

s.d 2019. Berikut disajikan data berupa grafik rata-rata lama sekolah di

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta:

Grafik 4.2

Rata-Rata0Lama0Sekolah0Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta

0Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Tahun)


Yogyakarta, 2020

Berdasarkan grafik 4.2 diatas, kabupaten dengan0tingkat

pendidikan0tertinggi pada tahun 2014 berada di Kota Yogyakarta dengan

rata-rata lama sekolah 11,39 tahun, atau setara dengan kelas 2 SMA

sederajat, disusul oleh Kabupaten Sleman dengan rata-rata0lama0sekolah

10,28 tahun, atau setara dengan kelas 1 SMA sederajat, kemudian diikuti

oleh Kabupaten Bantul dengan rata-rata lama sekolah 8,74 tahun, atau

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017 2018 2019


58

setara dengan kelas 2 SMP sederajat, selanjutnya Kabupaten Kulon Progo

dengan rata-rata lama sekolah 8,2 tahun, atau setara dengan kelas 2 SMP

sederajat, dan kabupaten dengan tingkat pendidikan terendah berada di

Kabupaten Gunung Kidul dengan rata-rata lama sekolah 6,45 tahun, atau

setara dengan kelas 6 SD sederajat.

Secara agregat tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kenaikan

selama periode 2014 s.d 2019, di mana Kota Yogyakarta tetap dengan

rata-rata lama sekolah 11 tahun, atau setara0dengan0kelas02 SMA

sederajat, kemudian Kabupaten Sleman tetap dengan rata-rata lama

sekolah 10 tahun, atau setara dengan kelas 1 SMA sederajat, dan

Kabupaten Kulon Progo pun tetap dengan rata-rata0lama0sekolah 8 tahun,

atau setara dengan kelas 2 SMP sederajat. Sedangkan kabupaten yang

mengalami kenaikan rata-rata lama sekolah berada di Kabupaten Bantul,

dari yang sebelumnya 8,74 tahun pada tahun 2014, kemudian ditahun 2015

mengalami kenaikan sebesar 0,34 menjadi 9,08 tahun, atau setara dengan

kelas 3 SMP sederajat, dan Kabupaten Gunung Kidul pun turut mengalami

kenaikan rata-rata lama sekolah yang sebelumnya 6,99 tahun pada tahun

2017, lalu ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,01 menjadi 7

tahun, atau setara dengan kelas 1 SMP sederajat.

3. Inflasi

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah laju inflasi

tahunan di Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta periode 2014

s.d 2019. Berikut disajikan data berupa grafik laju inflasi di

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta:

59

Grafik 4.3

Laju0Inflasi0Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta

0Periode 2014 s.d 2019 (Dalam Persen)


Yogyakarta, 2020

Berdasarkan grafik 4.3 diatas, secara agregat laju inflasi periode

2014 s.d 2019 cenderung mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2014

Kabupaten Gunung Kidul menjadi kabupaten dengan laju inflasi tertinggi

sebesar 7,7% kemudian laju inflasi tersebut mengalami penurunan sebesar

4.51% menjadi 3,19% ditahun 2015, selanjutnya mengalami penurunan

lagi sebesar 0,65% menjadi 2,54% ditahun 2016, akan tetapi mengalami

kenaikan kembali sebesar 1,18% menjadi 3,72% ditahun 2017, dan

kembali mengalami penurunan sebesar 1,18% menjadi 2,54% ditahun

2018, namun kembali mengalami kenaikan sebesar 0,14% menjadi 2,68%

ditahun 2019.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016 2017 2018 2019


60

Pada tahun 2014 Kota Yogyakarta mengalami laju inflasi sebesar

6,59% kemudian laju inflasi tersebut mengalami penurunan sebesar 3,5%

menjadi 3,09% ditahun 2015, selanjutnya mengalami penurunan lagi

sebesar 0,8% menjadi 2,29% ditahun 2016, akan tetapi mengalami

kenaikan kembali sebesar 1,91% menjadi 4,2% ditahun 2017, dan kembali

mengalami penurunan sebesar 1,54% menjadi 2,66% ditahun 2018, namun

kembali mengalami kenaikan sebesar 0,11% menjadi 2,77% ditahun 2019.

Pada tahun 2014 Kabupaten Bantul mengalami laju inflasi sebesar


menjadi 3,02% ditahun 2015, selanjutnya mengalami penurunan lagi


kenaikan kembali sebesar 1,7% menjadi 3,96% ditahun 2017, dan kembali

mengalami penurunan sebesar 1,35% menjadi 2,61% ditahun 2018, namun

kembali mengalami kenaikan sebesar 0.1% menjadi 2.71% ditahun 2019.

Pada tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo mengalami laju inflasi

sebesar 6,33% kemudian laju inflasi tersebut mengalami penurunan

sebesar 3,43% menjadi 2,9% ditahun 2015, selanjutnya mengalami

penurunan lagi sebesar 0,61% menjadi 2,29% ditahun 2016, akan tetapi

mengalami kenaikan kembali sebesar 1,91% menjadi 4,2% ditahun 2017,

lalu kembali mengalami penurunan sebesar 1,54% menjadi 2,66% ditahun

2018, dan satu-satunya kabupaten ditahun 2019 yang mengalami

penurunan lagi sebesar 0,16% menjadi 2,5%.

61

Pada tahun 2014 Kabupaten Sleman mengalami laju inflasi sebesar


menjadi 4,21% ditahun 2015, selanjutnya mengalami penurunan kembali


kenaikan sebesar 1,9% menjadi 4,32% ditahun 2017, dan mengalami

penurunan sebesar 1,9% menjadi 2,42% ditahun 2018, namun kembali

mengalami kenaikan sebesar 0,13% menjadi 2,55% ditahun 2019.

B. Temuan0Hasil0Penelitian

Menentukan estimasi model regresi data panel terbaik, maka peneliti

melakukan uji spesifikasi model sesuai tahapan-tahapan uji sebagai

berikut:

1. Uji0Chow

Menentukan model yang digunakan antara Common0Effect Model

atau Fixed0Effect0Model. Bila nilai probabilitas Cross-section0F kurang

dari dari α=5% maka H10diterima, sedangkan bila nilai probabilitas Cross-

section0F melebihi dari α=5% maka H00diterima. Selanjutnya penulis

memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0 : Common0Effect0Model


Berikut hasil Uji0Chow menggunakan Redundant0Fixed0Effect-

Likelihood0Ratio.

62

Tabel 4.2

Uji0Chow

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 266.846973 (4,23) 0.0000

Cross-section Chi-square 115.763837 4 0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2020

Pada tabel 4.2 diatas, hasil Uji0Chow melalui nilai Probabilitas Cross-

section0F sebesar 0.0000, di mana kurang dari nilai 0.05 (0.0000 < 0.05) maka

H1 diterima, sehingga model yang diterima adalah Fixed0Effect Model.

Selanjutnya melakukan Uji0Hausman untuk menentukan Random

Effect0Model atau Fixed0Effect0Model.

2. Uji0Hausman

Menentukan model yang digunakan antara Fixed Effect Model atau

Random Effect Model. Bila hasil probabilitas Cross-section random

melebihi dari α=5%, maka H0 diterima. Selanjutnya penulis memiliki

hipotesis sebagai berikut:

H0 : Random0Effect0Model


Berikut hasil dari Uji Hausman menggunakan Correlated0Random

0Effect-Hausman0Test.

63

Tabel 4.3

Uji0Hausman

Test Summary

Chi-Sq.

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 1.761642 2 0.4144


Pada tabel 4.3 diatas, hasil Uji0Hausman melalui nilai Cross-

section0random sebesar 0.4144, di mana melebihi dari nilai 0.05 (0.4144 >

0.05) maka H0 diterima, sehingga model yang diterima adalah

Random0Effect0Model. Selanjutnya melakukan ke

Uji0Lagrange0Multiplier untuk menentukan uji terakhir yang terbaik

antara Common0Effect0Model atau Random0Effect0Model.


Menentukan model yang digunakan antara Common Effect Model

atau Random Effect Model. Bila nilai Breusch-Pagan kurang dari α=5%

maka H1 diterima, namun bila nilai Breusch-Pagan melebihi dari α=5%

maka H0 diterima. Selanjutnya penulis memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0 : Diduga Common Effect Model lebih baik dari Random Effect Model.

H1 : Diduga Random Effect Model lebih baik dari Common Effect Model.

Berikut hasil dari Uji Lagrange Multiplier menggunakan Omitted

Random Effect-Lagrange Multiplier.

64

Tabel 4.4

Uji0Lagrange0Multiplier

Test Hypothesis

Cross-section Time Both

Breusch-Pagan 69.58901 2.995964 72.58497

(0.0000) (0.0835) (0.0000)


Pada tabel 4.4 diatas, hasil Uji Lagrange melalui Breusch-Pagan

sebesar 0.0000 di mana kurang dari α=5% (0.0000 < 0.05) maka H1

diterima. Pada akhirnya model terbaik jatuh kepada Random Effect Model,

sehingga peneliti menggunakan Random Effect Model pada penelitian ini.

4. Random0Effect0Model

Tabel 4.5

Hasil0Regresi0Data0Panel

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 403562.0 52701.22 7.657546 0.0000

RLS -32819.83 5084.640 -6.454701 0.0000

INFLASI 59.05915 716.5852 0.082417 0.9349

Weighted Statistics

R-squared 0.697854 Mean dependent var 4330.954

Adjusted R-squared 0.675473 S.D. dependent var 8437.968

S.E. of regression 4806.883 Sum squared resid 6.24E+08

F-statistic 31.18036 Durbin-Watson stat 2.166090

Prob(F-statistic) 0.000000


65

Berdasarkan0tabel 4.5 diatas, hasil tersebut dapat dibuat persamaan

regresi sebagai berikut:

Di mana:

KEMISKINAN : Jumlah0Penduduk0Miskin

RLS : Rata-Rata0Lama0Sekolah

INFLASI : Laju Inflasi

Berdasarkan hasil estimasi data panel tersebut, kemudian

diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Variabel rata-rata0lama0sekolah memiliki hubungan yang negatif

terhadap0variabel jumlah0penduduk0miskin0dengan0nilai0sebesar

-32819.83 di mana setiap naiknya 1 satuan rata-rata0lama0sekolah,

mampu menurunkan jumlah0penduduk0miskin0sebesar 32819.83

dengan diasumsikan variabel lain konstan.

b. Variabel laju inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap

variabel jumlah penduduk miskin dengan nilai sebesar 59.05915.

Hal ini menandakan bahwa, setiap kenaikan 1% variabel laju

inflasi, mampu meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar

59.05915 dengan asumsi variabel lain konstan.

5. Uji0Asumsi0Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui dan menguji

kelayakan atas model data regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji

KEMISKINAN = 403562.0 – 32819.83 RLS + 59.05915 INFLASI

66

asumsi klasik pada penelitian ini tidak menggunakan uji

heteroskedastisitas, dikarenakan model yang digunakan dalam penelitian

ini, yaitu Random0Effect0Model, di mana Random0Effect0Model memiliki

sebuah keuntungan, yaitu dapat menghilangkan sebuah masalah

heteroskedastisitas menggunakan Error Component Model (ECM) atau

biasa dikenal dengan metode Generalized Least Square (GLS)

a. Uji0Normalitas

Mengetahui data penelitian terdistribusi normal atau tidak

sama sekali, karena model regresi terbaik adalah memiliki data

yang terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas melalui

analisis grafik, dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-

Bera.

Grafik 4.4

Uji0Normalitas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2019

Observations 30

Mean -2.16e-10

Median 3342.873

Maximum 54413.66

Minimum -50143.27

Std. Dev. 38501.33

Skewness -0.066308

Kurtosis 1.312616

Jarque-Bera 3.581065

Probability 0.166871


Berdasarkan grafik 4.4 diatas, nilai probabilitas Jarque-Bera

sebesar 3.581065. Nilai tersebut melebihi dari α=0.05%. Dapat

ditarik kesimpulan data penelitian ini terdistribusi normal.

67

b. Uji0Multikolinearitas

Mengetahui adanya keterkaitan antara hubungan sempurna

diantara variabel0independen. Bila dalam pengujian ada

keterikatan antara variabel0independen, maka model regresi

tersebut tidak baik. Multikolinearitas ditemukan bila dalam

pengujian antara variabel0independen nilainya melebihi 0.8%.

Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.6

Uji0Multikolinearitas

RLS INFLASI

RLS 1.000000 -0.087173

INFLASI -0.087173 1.000000


Berdasarkan tabel 4.6 diatas, hasil uji multikolinearitas diatas

adalah nilai koefisien dari0masing-masing0variabel0independen, yaitu

rata-rata0lama0sekolah dan0inflasi berada dibawah 0.8. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa dalam model regresi yang penulis gunakan tidak ada

masalah multikolinearitas.

6. Uji0Hipotesis

a. Uji0t-statistik

Mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen,

yaitu rata-rata lama sekolah dan laju inflasi, terhadap variabel

dependen, yaitu jumlah penduduk miskin. Pengujian dilakukan dengan

68

melihat nilai dari probabilitas masing-masing variabel independen

dengan tingkat signifikansi α=0.05%.

Berikut merupakan hipotesis penelitian dari uji t-statistik yang

sebelumnya telah dibuat oleh penulis, yaitu:

H0 : Tidak0ada pengaruh rata-rata0lama0sekolah secara

parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota0

Daerah0Istimewa0Yogyakarta periode 2014 s.d

2019.

H1 : Ada pengaruh rata-rata0lama0sekolah secara parsial

terhadap0kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah0

Istimewa0Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

H0 : Tidak0ada0pengaruh0laju0inflasi secara0parsial

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota0Daerah0


H1 : Ada0pengaruh0laju0inflasi secara parsial terhadap

kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

Bila nilai0probabilitas t-hitung > dari 5% maka H0 diterima,

sedangkan bila nilai0probabilitas nilai t-hitung < dari 5% maka H0

ditolak.

69

Hasil regresi dari Random Effect Model sebagai berikut:

Tabel 4.7

Uji0t-statistik

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 403562.0 52701.22 7.657546 0.0000

RLS -32819.83 5084.640 -6.454701 0.0000

INFLASI 59.05915 716.5852 0.082417 0.9349


Berdasarkan tabel 4.7 diatas, maka hasil dari uji t-statistik dapat

diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu:

a. Variabel rata-rata0lama0sekolah (RLS) memiliki nilai probabilitas

sebesar 0.0000 nilai tersebut kurang dari 5% (0.0000 < 0.05) maka

H1 diterima.

b. Variabel0laju inflasi (INFLASI) memiliki0nilai0probabilitas

sebesar 0.9349 nilai tersebut melebihi dari 5% (0.9349 > 0.05)

maka H0 diterima.

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa, variabel rata-rata0lama0sekolah memiliki0pengaruh0yang

signifikan0terhadap perubahan jumlah0penduduk0miskin di

Kabupaten Kulon0Progo, Kabupaten0Bantul,

Kabupaten0Gunung0Kidul, Kabupaten0Sleman, dan

Kota0Yogyakarta, sedangkan variabel laju inflasi memiliki pengaruh

yang0tidak0signifikan0terhadap0jumlah penduduk0miskin di

70

Kabupaten0Kulon0Progo, Kabupaten0Bantul, Kabupaten

Gunung0Kidul, Kabupaten0Sleman, dan Kota0Yogyakarta.

b. Uji0F-statistik0

Mengetahui pengaruh secara simultan dari semua0variabel

independen0terhadap0variabel0dependen, di mana dalam

penelitian ini, pengaruh secara simultan0variabel rata-

rata0lama0sekolah dan laju inflasi terhadap

jumlah0penduduk0miskin.

Hipotesis yang penulis buat sebagai berikut:

H0 : Tidak0ada0pengaruh0tingkat0pendidikan dan laju

inflasi terhadap kemiskinan di0Kabupaten/Kota

Daerah0Istimewa0Yogyakarta periode 2014 s.d

2019.

H1 : Ada0pengaruh0tingkat0pendidikan dan laju inflasi

secara simultan, terhadap0kemiskinan0di

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta

periode 2014 s.d 2019.

Tabel 4.8

Uji0F-statistik

F-statistic Prob (F-statistic)

31.18036 0.000000


Pada tabel 4.8 diatas, maka hasil dari uji-F statistic sebesar

31.18036 dengan0nilai0probabilitas0sebesar 0.000000. Nilai probabilitas

71

F-statistic sebesar 0.000000 di mana nilai tersebut kurang dari 5%

(0.000000 < 0.05) dengan hasil tersebut H1 diterima, dan disimpulkan

bahwa rata-rata0lama0sekolah dan laju inflasi memengaruhi

secara0simultan terhadap jumlah0penduduk0miskin di Kabupaten0Kulon

Progo, Kabupaten0Bantul, Kabupaten0Gunung0Kidul, Kabupaten Sleman,

dan Kota0Yogyakarta.

c. Uji0Koefisien0Determinasi

Menjelaskan seberapa besar komposisi

variabel0independen dalam menjelaskan variabel0dependen pada

penelitian ini. Bila nilai0koefisien0determinasi0mendekati01,

maka variabel independen mampu menjelaskan semua perubahan

pada variabel dependen. Sedangkan bila nilai koefisien determinasi

mendekati00, maka variabel independen tidak mampu menjelaskan

variabel dependen tersebut.

Hasil dari uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.9

Uji0Koefisien0Determinasi

R-squared0 Adjusted0R-squared

0.697854 0.675473


Pada tabel 4.9 diatas, dilihat nilai dari Adjusted0R-squared

sebesar 0.675473, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel

independen0(tingkat0pendidikan dan laju inflasi)

mampu0menjelaskan0variabel0dependen0(kemiskinan) pada

72

Kabupaten0Kulon0Progo, Kabupaten0Bantul, Kabupaten Gunung

Kidul, Kabupaten0Sleman, dan Kota Yogyakarta sebesar 67.54%,

sedangkan sisanya sebesar 32.46% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain diluar penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Tingkat0Pendidikan0Terhadap0Kemiskinan

Tingkat pendidikan adalah indikator utama dan yang paling utama

karena pentingnya dari pengembangan sumber daya manusia, sebagai modal

dasar dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan negara dengan upaya

meningkatkan tiap individu melalui proses sebuah pembelajaran, agar

mengalami tumbuh kembang menjadi diri pribadi yang memiliki keagamaan,

sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain, berwawasan luas, dan

berintegrasi.

Tingkat pendidikan bisa dilihat melalui rata-rata0lama0sekolah dari

keseluruhan0penduduk0yang0ada0di0suatu0wilayah0tertentu. Pendidikan

sangat penting, karena melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

terus berupaya untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di Indonesia, demi

mengamanatkan dan menuntaskan apa yang telah tertuang dalam UUD RI

Tahun 1945 alinea keempat yaitu ‘Kemudian0daripada0itu0untuk membentuk

suatu0Pemerintah0Negara Indonesia yang0melindungi0segenap0bangsa

Indonesia0dan0seluruh0tumpah darah Indonesia dan untuk0memajukan

kesejahteraan0umum, mencerdaskan0kehidupan0bangsa...’ dan apabila

semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang0dihasilkan, maka semakin

73

besar pula kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi setiap

penduduk.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat0pendidikan

memiliki0pengaruh0yang0negatif0terhadap kemiskinan, dengan nilai

koefisien variabel RLS (tingkat0pendidikan) sebesar -32819.83, dan memiliki

pengaruh yang signifikan pula terhadap kemiskinan, dilihat melalui nilai0t-

statistic sebesar 0.0000 di mana kurang dari 5%. Hal tersebut menandakan

bahwa, setiap tingkat pendidikan mengalami kenaikan, maka dapat

menurunkan kemiskinan secara signifikan di Kabupaten/Kota Daerah

Istimewa Yogyakarta periode 2014 s.d 2019. Tingkat pendidikan dengan

indikator rata-rata lama sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

memang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun dengan rata-rata lama

sekolah menyentuh diangka 9,39 tahun, atau setara dengan kelas 9 SMP

sederajat, namun pendidikan yang diperoleh pada tiap kabupaten/kota

tersebut terlihat mendapat kesetaraan yang berbeda-beda.

Hingga tahun 2019 hanya Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat

pendidikan dengan rata-rata0lama0sekolah tertinggi sebesar 11,45 tahun, atau

setara0dengan0kelas 2 SMA sederajat, didukung oleh letak strategis sebuah

pusat pemerintahan yang mendukung sarana prasarana berdaulat dan

berkualitas, sekaligus menjadikannya sebagai ibukota dari Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki rata-rata0lama0sekolah

sebesar 10,67 tahun, atau setara dengan0kelas 1 SMA sederajat, kemudian

74

Kabupaten Bantul memiliki rata-rata0lama0sekolah sebesar 9,54 tahun, atau

setara0dengan0kelas 9 SMP sederajat, sementara Kabupaten Kulon Progo

memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,66 tahun, atau setara dengan0kelas

2 SMP sederajat, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul menjadi kabupaten

dengan tingkat pendidikan terendah dengan0rata-rata0lama0sekolah sebesar

7,13 tahun, atau0setara0dengan0kelas 1 SMP sederajat, dan menurut

(Agustina, Syechalad, dan Hamzah, 2018) hal tersebut dikarenakan mayoritas

masyarakat yang mengandalkan bekerja di sektor pertanian, sehingga tidak

ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan atau kemampuan melek

huruf dari tiap individu.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Didu

dan Fauzi, 2016), (Sari, Anwar, dan Darussamin, 2016), (Aristina, Budhi,

Wirathi, dan Darsana, 2017), (Lisnawati, Jolianis, dan Saputra, 2017), (Putra

dan Arka, 2018), (Putri, Juliprijanto, dan Septiani, 2019), (Nurrohmah, 2019),

menunjukkan0bahwa0tingkat0pendidikan0berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap0kemiskinan. Penelitian0tersebut0menyatakan0bahwa, semakin

tinggi pendidikan yang diduukung oleh pengetahuan dan keahlian berupa

softskill, maka dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dalam bentuk

apapun, dapat menghasilkan pula produktifitas yang terampil dan pekerja

keras mengingat tidak maunya seseorang terperangkap dalam lingkar

kemiskinan, sedangkan menurut (Todaro, 2013) menegaskan bahwa sebuah

perbekalan manusia dimulai adalah dengan cara dimulainya pembelajaran

dari dunia pendidikan tersebut, di mana semakin baik fasilitas masyarakat

75

dalam meraih kemudian mengaplikasikan pendidikan di suatu wilayah, maka

pembangunan yang berfokus pada sumber daya manusia berupa peningkatan

indeks pembangunan manusia tersebut mampu tercapai, dan cenderung besar

pula hasil dari individu/kelompok tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran.

2. Inflasi Terhadap0Kemiskinan

Hasil0dari0penelitian0ini0menunjukkan0bahwa, inflasi0memiliki

pengaruh0yang0positif0terhadap0kemiskinan, dengan nilai koefisien variabel

INFLASI (laju inflasi) sebesar 59.05915, tetapi memiliki pengaruh yang tidak

signifikan terhadap kemiskinan, dilihat melalui t-Statistic sebesar 0.9349 di

mana melebihi dari 5%. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan hipotesis

yang menjelaskan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap

kemiskinan.

Hingga tahun 2019 Kota Yogyakarta memiliki laju inflasi tertinggi

sebesar 2,77% hal tersebut dikarenakan Kota Yogyakarta menjadi pusat

pemerintahan dari Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

memberikan efek penawaran/permintaan barang dan jasa berupa terjadinya

jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki laju

inflasi sebesar 2,71% kemudian Kabupaten Gunung Kdiul memiliki laju

inflasi sebesar 2,68% sementara Kabupaten Sleman memiliki laju inflasi

sebebsar 2,55% sedangkan Kabupaten Kulon Progo memiliki laju inflasi

sebesar 2,5%. Inflasi yang terjadi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta disebabkan karena laju inflasi pada periode 2014 s.d 2019 masih

76

berada pada kategori inflasi merayap (creeping inflation), yaitu inflasi dengan

level dibawah 10%. dan menurut (Pusat Informasi Harga Pangan Strategi

Nasional, 2019) beserta (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, 2019)

pada bulan Desember 2019, menyatakan bahwa Kabupaten/Kota0Daerah

Istimewa0Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki bahan-bahan kebutuhan

pokok dalam kategori harga yang cenderung stabil dan terjangkau ketiga di

Pulau Jawa dengan total sebesar Rp335.650,00 setelah Provinsi Jawa Timur

sebesar Rp311.200,00 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp324.600,00

sementara Provinsi Banten sebesar Rp355,900,00 kemudian Provinsi DKI

Jakarta sebesar Rp396.050,00 sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki harga

bahan pokok termahal di Pulau Jawa dengan total sebesar Rp453.450,00.

77

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari dan Mangkuwinata,

2017), (Sudirman dan Andriani, 2017), (Kolibu, Rumate, dan Engka, 2017),

(Febriaty dan Nurwani, 2017), (Ihsan dan Ikhsan, 2018), (Arifin, 2019),

(Amirullah dan Nurochani, 2019), menunjukkan bahwa inflasi

berpengaruh0positif tetapi0tidak0signifikan0terhadap0kemiskinan. Penelitian

yang0dilakukan0oleh (Kolibu, Rumate, dan Engka, 2017) menyatakan

bahwa, disebabkan oleh adanya kondisi dan situasi pada daya beli masyarakat

dalam suatu daerah yang bersifat heterogen atau tidak bisa disamaratakan

antara kebutuhan satu individu dengan individu lainnya, kemudian inflasi

termasuk dalam kategori makro ekonomi, di mana penduduk miskin tidak

akan terpengaruh pada tingkat inflasi yang sedang terjadi, karena pada

dasarnya penduduk miskin sudah tidak lagi memiliki daya beli, sehingga

terjadi inflasi sekalipun maka tidak akan mampu menciptakan hasrat untuk

memiliki daya beli, sedangkan menurut (Samuelson, 1998) inflasi yang tidak

berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan inflasi tersebut telah stabil dan

terjaga disetiap tahunnya, atau berada pada level inflasi merayap (creeping

inflation), di mana kenaikan harga berjalan lambat, dengan persentase kurang

dari 10% pertahun.

78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan0

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat

pendidikan dan inflasi, terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota0Daerah

Istimewa0Yogyakarta0Periode 2014 s.d 2019. Setelah melewati segala

rangkaian uji spesifikasi, maka menghasilkan Random0Effect0 Model sebagai

pilihan model terbaik, dan kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik serta

uji hipotesis, yang berkesimpulan pada:

1. Hasil0penelitian0menunjukkan0bahwa0variabel0tingkat0pendidikan secara

parsial0memiliki0pengaruh0negatif0dan0signifikan0terhadap0kemiskinan

di0Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

2. Hasil0penelitian0menunjukkan0bahwa0variabel0inflasi secara parsial

memiliki0pengaruh0positif0tetapi0tidak0signifikan0terhadap0kemiskinan0di

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta periode 2014 s.d 2019.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan inflasi

secara simultan memengaruhi kemiskinan di0Kabupaten/Kota0Daerah


B. Saran

1. Bagi0pemerintah

a. Menurut fakta di lapangan, surat kabar cetak, dan media sosial, bursa

penyedia lowongan pekerjaan saat ini membutuhkan pendidikan

dengan ijazah minimal SMA/MA/SMK sederajat, maka Pemerintah

79

Kabupaten/Kota0Daerah0Istimewa0Yogyakarta bersama dengan

Kementerian Pendidikan dan Budaya harus siap membenahi segala

permasalahan yang menghambat sistem penyelenggaraan pendidikan,

di mana hanya Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat pendidikan

tertinggi pada 2019 dengan rata-rata lama sekolah 11,44 tahun atau

setara kelas 2 SMA sederajat, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul

menjadi kabupaten tingkat pendidikan terendah dengan rata-rata lama

sekolah 7,00 tahun atau setara kelas 1 SMP sederajat, dengan

mengambil langkah untuk segera menerapkan pada program wajib

belajar 12 tahun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

2014.

b. Tidak hanya itu saja, untuk jangka panjang selama 10 tahun kedepan,

tentunya pemerintah daerah harus merumuskan kembali anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga perihal penambahan jumlah fasilitas

pendidikan berupa gedung sekolah, sebab total gedung sekolah di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2019 hanya

berjumlah 3.027 buah, sangat sedikit dibanding 5 provinsi di Pulau

Jawa lainnya. Hal tersebut tentunya harus menjadi fokus utama

pemerintah0daerah, yang melatarbelakangi pentingnya sebuah

kebijakan0penyelenggaraan0pendidikan0menjadi0kewajiban pertama

dan yang paling utama, agar sumber daya manusia yang dihasilkan

berkualitas, mampu berdaya saing, serta dapat meningkatkan

kesejahteraan penduduk.

80

c. Walaupun tidak berpengaruh secara signifikan, salah satu inflasi

tersebut disebabkan oleh terjadinya sebuah kenaikan harga-harga

secara terus menerus, sidak secara berkala harus dioptimalkan dan

dikontrol di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta bersama

dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota untuk

melakukan observasi pengamatan langsung dengan meninjau harga-

harga kebutuhan pokok di pasar.

d. Diperlukan pula sinergi pada pemerintah pusat untuk

mengomunikasikan dengan menggandeng Kementerian Sosial yang

menaungi program keluarga harapan, sebagai bentuk bantuan upaya

percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran untuk

keluarga miskin, ibu hamil, dan anak yang telah terdampak atas

kenaikan harga-harga, khususunya harga-harga kebutuhan bahan

pokok.

2. Bagi peneliti selanjutnya

a. Diharapkan meneliti variabel-variabel independen diluar penelitian

yang telah penulis lakukan, supaya menghasilkan hasil yang lebih

baik, temuan hasil penelitian terbaru, dan mendapat informasi lebih

lanjut hal-hal yang berkaitan dengan polemik kemiskinan di

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun provinsi-

provinsi di Indonesia lainnya.

81

3. Bagi masyarakat

a. Masyarakat saat ini harus lebih sadar, kepekaan akan pentingnya suatu

pendidikan harus lebih diutamakan daripada tidak mendapatkan

pendidikan sama sekali, sebab selagi kemiskinan tidak bisa di hapus

dari keberadaan manusia, terciptanya lingkaran setan kemiskinan

(vicious circle of poverty) akan selalu ada, maka salah satu jalan

keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut melalui pendidikan sebagai

modal dasar pembelajaran umat manusia.

b. Mengawasi dan turut aktif, dengan terlibat dalam tiap perencanaan

pembangunan yang ada pada setiap daerah, agar setiap bantuan dapat

tersalurkan dengan baik, adil, dan merata, sehingga tidak salah sasaran

bagi penerima sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

82

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, Mulia dan Nila Nurochani. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Priangan Timur Jawa Barat Tahun

2015 s.d 2018. Simposium Nasional Ilmiah dengan tema: (Peningkatan

Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada

Masyarakat), 859 s.d 865.

Arifin, Alnia Desfita. (2019). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Inflasi,

dan Kesehtaan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah 2008 s.d 2015. Universitas Andalas.

Arifin, Zainal. (2017). The Effect of Educational Level and Economic Growth on

Poverty in Mandailing Natal. Proceedings of the 7th Annual International

Conference (AIC) Syiah Kuala University and the 6th International

Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in conjuction with the

International Conference on Electrical Engineering and Informatics

(ICELTICs), 85 s.d 88.

Aristina, Ita dan Made Kembar Sri Budhi, I G.A.P. Wirathi, Ida Bagus Darsana.

(2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 1995 s.d 2014. E-

Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 677 s.d 704.

Awan, Masood Sarwar dan Nouman Malik, Haroon Sarwar, Muhammad Waqas.

(2011). Impact of Education on Poverty Reduction. International Journal of

Academic Research, Vol.3 No.1, 659 s.d 664. Dapat diakses melalui:

https://www.researchgate.net.publication/215867059

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta. Dapat diakses melalui https://bkpp.jogjaprov.go.id

https://www.researchgate.net.publication/215867059

https://bkpp.jogjaprov.go.id/

83

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat

diakses melalui https://bappeda.jogjaprov.go.id

Badan Pusat Statistik. 2014. Bantul Dalam Angka 2014. Bantul: Badan Pusat

Statistik.


Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016. Bantul: Badan

Pusat Statistik.


Statistik.


Pusat Statistik.


Pusat Statistik.


Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2014. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014.

Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2015. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015.

Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka

2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

https://bappeda.jogjaprov.go.id/

84









Badan Pusat Statistik. 2014. Gunung Kidul Dalam Angka 2014. Gunung Kidul:

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2015. Gunung Kidul Dalam Angka 2015. Gunung Kidul:


Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka 2016.

Gunung Kidul: Badan Pusat Statistik.









85

Badan Pusat Statistik. 2019. Indikator Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta


Badan Pusat Statistik. 2014. Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014. Kulon

Progo: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2015. Kulon Progo Dalam Angka 2015. Kulon Progo:












Badan Pusat Statistik. 2014. Kabupaten Sleman Dalam Angka 2014. Sleman:






86









Badan Pusat Statistik. 2014. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2014. Yogyakarta:










Badan Pusat Statistik. 2019 Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019. Yogyakarta:




87

Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019.

Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Satistik. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul

2019. Bantul: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunung

Kidul 2019. Gunung Kidul: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon

Progo 2019. Kulon Progo: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman

2019. Sleman: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta


Bank Indonesia. 2016. Indeks Harga Konsumen (IHK). Jakarta: Departemen

Statistik Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2014. Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa

Yogyakarta Triwulan III 2014. Yogyakarta: Bank Indonesia.

Case, Karl dan Ray Fair. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 2. Jakarta:

Erlangga.

Department of Economic and Social Affairs. 2020. Sustainable Development.

Dapat diakses melalui https://www.un.org/sustainabledevelopment

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka.

https://www.un.org/sustainabledevelopment.un.org

88

Didu, Saharuddin dan Ferri Fauzi. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk,

Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten

Lebak Tahun 2003 s.d 2012. Jurnal Ekonomi-Qu Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, 100 s.d 114.

Febriaty, Hastina dan Nurwani. (2017). Pengaruh Pendapatan Per Kapita,

Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2001 s.d 2015. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Gujarati, Damodar dan Dawn Porter. 2003. Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2

Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Azka. (2018). Analisis Pengaruh

Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2011 s.d

2016. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 416 s.d 444.

Ihsan Khairil dan Ikhsan. (2018). Analisis Pengaruh UMP, Inflasi, dan

Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2008 s.d

2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, 408 s.d 419.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Jumlah Data Satuan Pendidikan

(Sekolah) Per Provinsi Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan. Dapat

diakses melalui https://referensi.data.kemendikbud.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2004 Tentang Kemiskinan.

Kolibu, Meinny dan Vekie A. Rumate, Daisy S.M. Engka. (2017). Pengaruh

Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat

Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

https://referensi.data.kemendikbud.go.id/

89

Tahun 2006 s.d 2015. E-Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Sam Ratulangi, 1 s.d 14.

Lisnawati, Dora dan Jolianis, Syailendra Eka Saputra. (2017). Pengaruh Tingkat

Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Investasi Terhadap Kemiskinan di

Kota Padang Tahun 1986 s.d 2015. Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Sumatera Barat, 2 s.d 9.

Mankiw, N Gregory. 2007. Macroeconomics Sixth Edition. Jakarta: Erlangga.

Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro. Yogyakarta: BPFE.

Nurrohmah, Ai. (2019). Pengaruh Tingkat Kesehatan dan Tingkat Pendidikan

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 s.d

2017. Universitas Islam Negeri Banten.

Pemerintah Pusat. Instruksi Presiden Tentang Pelaksanaan Program Simpanan

Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia

Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Dapat diakses melalui

https://peraturan.bpk.go.id dan https://psmk.kemdikbud.go.id

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Tabel Harga Berdasarkan

Daerah Perkembangan Harga Pangan. Dapat diakses melalui

https://hargapangan.id

Putri, Indrian Cahaya dan Whinarko Juliprijanto, Yustirania Septiani. (2019).

Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan PDRB Terhadap

Kemiskinan di Karesidenan Kedu Tahun 2014 s.d 2017. Dinamic: Directory

Journal of Economic, 325 s.d 336.

https://peraturan.bpk.go.id/

https://psmk.kemdikbud.go.id/

https://hargapangan.id/

90

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi:

Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi Cetakan Ketiga. Jakarta: LPFE-UI

Samuelson, Paul dan Nordhaus, William D. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Jakarta:

Global Media Edukasi.

Sari, Junita dan Denny Sumantri Mangkuwinata. (2017). Pengaruh Variabel

Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2002 s.d

2016. E-Jurnal Politeknik Negeri Lhokseumawe, Vol.18, No.2, 94 s.d 106.

Sari, Sindi Paramita dan Deky Anwar. (2016). Analisis PDRB, Tingkat

Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 s.d 2013. I-Economic, Vol.2, No.1,

86 s.d 100.

Sudirman dan Lili Andrian. (2017). Pengaruh Upah Minimum, dan Inflasi

Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2001 s.d 2015.

Journal of Economics and Business, 148 s.d 159.

Sukirno, Sadono. 2016. Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Depok:

Rajawali Pers.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2004. Instrumen Pengendalian Moneter Operasi Pasar Terbuka.

Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Talukdar, Shahidur. (2012). The Effect of Inflation on Poverty in Development

Countries. Dapat diakses melalui:

https://www.researchgate.net/publication/281640632

Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi Jilid 1

Edisi 11. Jakarta: Erlangga.

https://www.researchgate.net/publication/281640632

91

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim

Pengendalian Inflasi Nasional. Dapat diakses melalui

https://sipuu.setkab.go.id

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 4 Tentang

Perekonomian Nasional.

https://sipuu.setkab.go.id/

92

LAMPIRAN

A. Hasil Regresi Olah Data Sekunder Eviews 9.0

1. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 07/17/20 Time: 22:12

Sample: 2014 2019

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 261194.8 36310.78 7.193312 0.0000

RLS -17896.46 3455.306 -5.179413 0.0000

INFLASI 1135.247 3772.898 0.300895 0.7658 R-squared 0.503647 Mean dependent var 99162.00


S.E. of regression 30682.99 Akaike info criterion 23.59544

Sum squared resid 2.54E+10 Schwarz criterion 23.73556

Log likelihood -350.9317 Hannan-Quinn criter. 23.64027



93

2. Fixed Effect Model (FEM)



Date: 04/21/20 Time: 17:46

Sample: 2014 2019

Periods included: 6



RLS -35808.80 5565.252 -6.434354 0.0000

INFLASI -177.0446 738.5717 -0.239712 0.8127 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.989530 Mean dependent var 99162.00







94

3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 266.846973 (4,23) 0.0000

Cross-section Chi-square 115.763837 4 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:



Date: 04/21/20 Time: 17:47

Sample: 2014 2019

Periods included: 6



RLS -17896.46 3455.306 -5.179413 0.0000

INFLASI 1135.247 3772.898 0.300895 0.7658 R-squared 0.503647 Mean dependent var 99162.00







95

4. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives Test Hypothesis

Cross-section Time Both Breusch-Pagan 69.58901 2.995964 72.58497

(0.0000) (0.0835) (0.0000)

Honda 8.342003 -1.730885 4.674766

(0.0000) -- (0.0000)

King-Wu 8.342003 -1.730885 5.063838

(0.0000) -- (0.0000)

Standardized Honda 10.41316 -1.382747 3.488467

(0.0000) -- (0.0002)

Standardized King-Wu 10.41316 -1.382747 3.996592

(0.0000) -- (0.0000)

Gourierioux, et al.* -- -- 69.58901

(< 0.01) *Mixed chi-square asymptotic critical values:

1% 7.289

5% 4.321

10% 2.952

96

5. Random Effect Model (REM)

Periods included: 6


Total panel (balanced) observations: 30

Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 403562.0 52701.22 7.657546 0.0000

RLS -32819.83 5084.640 -6.454701 0.0000

INFLASI 59.05915 716.5852 0.082417 0.9349 Effects Specification

S.D. Rho Cross-section random 45087.95 0.9887

Idiosyncratic random 4828.242 0.0113 Weighted Statistics R-squared 0.697854 Mean dependent var 4330.954


S.E. of regression 4806.883 Sum squared resid 6.24E+08


Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.160577 Mean dependent var 99162.00

Sum squared resid 4.30E+10 Durbin-Watson stat 0.031435

6. Uji Hausman

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 1.761642 2 0.4144

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

RLS -35808.801102 -32819.828969 5118465.787425 0.1865

INFLASI -177.044566 59.059149 31993.799922 0.1868

97

7. Uji Normalitas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2019

Observations 30

Mean -2.16e-10

Median 3342.873

Maximum 54413.66

Minimum -50143.27

Std. Dev. 38501.33

Skewness -0.066308

Kurtosis 1.312616

Jarque-Bera 3.581065

Probability 0.166871

8. Uji Multikolinearitas

RLS INFLASI RLS 1.000000 -0.087173

INFLASI -0.087173 1.000000

B. Data Badan Pusat Statistik 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2014 s.d 2019

Kabupaten/Kota Tahun


(Dalam Jiwa)

Rata-Rata Lama Sekolah

( Dalam Tahun)

Inflasi

(Dalam Persen)

1. Kulon Progo 2014 84,670 8.2 6.33

Kulon Progo 2015 88,130 8.4 2.9

Kulon Progo 2016 84,340 8.5 2.29

Kulon Progo 2017 84,170 8.64 4.2

Kulon Progo 2018 77,720 8.65 2.66

Kulon Progo 2019 74,620 8.66 2.5

2. Bantul 2014 153,490 8.74 6.38

Bantul 2015 160,150 9.08 3.02

Bantul 2016 142,760 9.09 2.26

Bantul 2017 139,670 9.2 3.96

Bantul 2018 134,840 9.35 2.61

98

Kabupaten/Kota Tahun


(Dalam Jiwa)

Rata-Rata Lama Sekolah

( Dalam Tahun)

Inflasi

(Dalam Persen)

Bantul 2019 131,150 9.54 2.71

3. Gunung Kidul 2014 148,390 6.45 7.7

Gunung Kidul 2015 155,000 6.46 3.19

Gunung Kidul 2016 139,150 6.62 2.54

Gunung Kidul 2017 135,740 6.99 3.72

Gunung Kidul 2018 125,760 7 2.54

Gunung Kidul 2019 123,080 7.13 2.68

4. Sleman 2014 110,440 10.28 5.85

Sleman 2015 110,960 10.3 4.21

Sleman 2016 96,630 10.64 2.42

Sleman 2017 96,750 10.65 4.32

Sleman 2018 92,040 10.66 2.42

Sleman 2019 90,170 10.67 2.55

5. Yogyakarta 2014 35,600 11.39 6.59

Yogyakarta 2015 35,980 11.41 3.09

Yogyakarta 2016 32,060 11.42 2.29

Yogyakarta 2017 32,200 11.43 4.2

Yogyakarta 2018 29,750 11.44 2.66

Yogyakarta 2019 29,450 11.45 2.77

Documents

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN INFLASI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52635... · 2020. 10. 2. · Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi