1

ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR

RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN

Oleh:

Salawati

NIM: 103082029435

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1428 H/ 2008 M

i

ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR

RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Salawati

NIM: 103082029435

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Yahya Hamja, MM Yessi Fitri, SE., Ak., MSi.

NIP. 130 676 334 NIP. 150 377 440

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1429 H/ 2008 M

ii

Hari ini Rabu Tanggal 17 Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan telah

dilakukan Ujian Sidang Skripsi atas nama Salawati NIM: 103082029435 dengan

Judul Skripsi “ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR

RUPIAH TRHADAP PENERIMAAN PPN PADA KANWIL DJP

JAKARTA SELATAN”. Memperhatikan penampilan mahasiswi tersebut selama

ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 17 September2008

Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi

Dr. Yahya Hamja, MM Amilin, S.E., Ak., M.Si.Ketua Sekretaris

Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, M.SiPenguji Ahli

iii

Hari ini Selasa Tanggal 8 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan

Ujian Komprehensif atas nama Salawati NIM: 103082029435 dengan judul

Skripsi “ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH

TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA KANWIL DJP JAKARTA

SELATAN”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian

berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 September 2008

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Amilin, S.E., Ak., M.Si. Rini, S.E., Ak., M.Si.

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid, M.S.

Penguji Ahli

iv

Daftar Riwayat Hidup

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Salawati

2. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1985

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Alamat : Pamulang Indah (MA), Jl. Nusa Indah Blok B 5

No. 15-16 Rt. 05/ 007, Kel. Pamulang Timur,

Kec. Pamulang 15417

6. Telp. : 021-7497173/ 0812 1310 9339

7. Email : shalawati.tunas@ymail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1991 - 1997 : SD Negeri Pamulang Tengah

2. 1997 - 2000 : SLTP Negeri 1 Pamulang

3. 2000 - 2003 : SMU Negeri 47 Jakarta

4. 2003 - 2008 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

III.PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tahun 2002, Pengurus Karang Taruna “Justisia” Pamulang Indah.

2. Tahun 2004 – 2005, Pengurus BEM Jurusan Akuntansi UIN Syahid.

IV. PENGALAMAN MAGANG/ KERJA

1. Mei 2007 - Mei 2008, Staf Pengajar di Lembaga Privat “Solusi”.

2. April 2008 - Nopember 2008, staf pengajar di Lembaga Privat “Cerdas”.

3. September 2007 - Desember 2008, sebagai pengajar privat personal.

4. September 2008 – Desember 2008, sebagai Billing Staff pada PT Sena

Satwika-RPX Holding.

5. Januari 2009 – sekarang, sebagai Accounting Staff di PT. Tunas Ridean,

Tbk.

v

ABSTRACT

Salawati: Analyse The Influences of Inflation and Exchange Rate Of Rupiah ToThe Acceptance Value Added Tax on South Jakarta Directorate of Iease General

Regional Office

The purpose of this research is to know the influences of inflation andexchange rate of rupiah to the value added tax acceptance by simultan and partialanalyse. Sampel in this research is region of municipality of South Jakarta archwith the period of research on 2005 until 2007. Data of this research analysed bymultiple regression analysis.

This research shows that inflation and exchange rate of rupiah have aninfluence to the value added tax acceptance. Partial analyse at alpha 5% showingsame result. Inflation and exchange rate have an influence to the value added taxacceptance.

Keyword: inflation, exchange rate of rupiah, Value added tax.

vi

ABSTRAK

Salawati: Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap PenerimaanPPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi dan nilaitukar rupiah terhadap penerimaan PPN baik secara parsial atau simultan. Sampeldalam penelitian ini adalah seluruh wilayah kotamadya Jakarta Selatan selamaperiode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Data dianalisis denganmenggunakan metode regresi berganda.

Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiahberpengaruh terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dengan pengaruh secaraparsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama. Inflasi dan nilai tukar rupiahmasing-masing memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Kata kunci: inflasi, nilai tukar rupiah, PPN.

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya bagi Allah SWT tuhan

semesta alam, yang telah memberi cahaya terang dalam hatiku sehingga dapat

merasakan nikmatnya iman. Hanya kepadaNya kita memohon, hanya kepadaNya

kita berserah diri dan hanya kepadaNya pula kita kembali. Semoga kita senantiasa

mendapatkan perlindungan dan petunjuk untuk selalu berada pada jalanNya.

Terima kasih ya Allah atas segala rahmatMu. Shalawat dan salam tak lupa penulis

haturkan kepada kekasih Allah SWT yang selalu kurindukan perjumpaannya yaitu

Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang terhadap umatnya. Semoga umatmu ini

dapat bertemu dengan engkau di surga. Rasa syukur yang tak terhingga kembali

penulis haturkan kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhanku,

penyejuk jiwaku, penerang hatiku yaitu Allah SWT karena penulis pada akhirnya

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai

Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat

untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua almarhum orang tuaku mami dan papi tercinta yang kini berada di

sisiNya. Terima kasih atas segala doanya dan menjadi teladan yang baik

bagiku.

viii

2. Kak Inong dan adikku Mustafa, terima kasih atas dukungan, kesabaran dan

motivasinya serta nenekku (misyi’) terima kasih sudah menjaga kami dan

atas segala nasehat-nasehatnya.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi.

4. Bapak Afif Sulfa SE, Ak, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

5. Bapak Dr. Yahya Hamja, M.M selaku dosen Pembimbing I yang selalu

bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam

penulisan skripsi ini.

6. Ibu Yessi Fitri, S.E., Ak, M.Si., selaku dosen Pembimbing II yang telah

banyak membantu penulis selama penyelesaian skripsi karena telah bersedia

meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan

skripsi juga sampai tahap pendaftaran sidang.

7. Pak Rahmat, Bu Sisca, Bu Lili, Mba Dewi, Mas Afried dan Seluruh Staf

pengajar dan Karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fakultas

Ekonomi yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

8. Pak Johan dan pak Bowo di Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta

Selatan. Terima kasih karena telah memudahkan penulis dalam mendapatkan

data-data penelitian.

9. Seorang pemuda, mama dan bibinya, penulis ucapkan banyak terima kasih

atas segala perhatiannya, motivasi, dan pertolongannya selama ini. Maafkan

penulis karena tidak dapat memberi lebih. Serahkan semua ini kepada Allah

SWT, karena Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, kita hanya bisa

berencana.

10. Teman-teman akuntansi angkatan 2003: Feril (orang yang tak kenal lelah)

atas semangatnya tiap hari, Mega & Roni, Adi ’n Nna (kalo sayang jangan

ix

11. gengsi) buat Adi, selamat ya sudah lolos Depkeu, doakan gue bisa menyusul

”You are lucky boy”, Lisa, Anton, Heru, Arde (terima kasih buat

kegalakkannya), Solikhin (thx 4 sms motivasinya), Miya n Zulfa (ayo cepet

kejar skripsinya!), Eha (Thanks ya atas SENA juga TUNAS-nya!), Wachi

and the gank (you know lahh siapa aja!!), Rizkah, Oky, Taufik dan Harum,

terima kasih buat rental, kostannya dan segala kebaikannya. Angkatan 2004:

Nicca, Susi, Arif, Fian dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh

karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dari Bapak/ Ibu dan juga rekan-

rekan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan para

pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Jakarta, Mei 2009

Penulis

x

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi ............................................................................. i

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ................................................................... ii

Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif........................................................ iii

Daftar Riwayat Hidup ..................................................................................... iv

Abstract ............................................................................................................ v

Abstraksi .......................................................................................................... vi

Kata Pengantar ................................................................................................. vii

Daftar Isi........................................................................................................... x

Daftar Tabel ..................................................................................................... xiii

Daftar Gambar.................................................................................................. xiv

Daftar Lampiran ............................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1

A. Latar Belakang Penelitian ........................................................... 1

B. Perumusan Masalah .................................................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat...................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 9

A. Konsep Dasar Pajak .................................................................... 9

1. Definisi Pajak ........................................................................ 9

2. Fungsi Pajak .......................................................................... 11

3. Jenis Pajak............................................................................. 12

B. Pajak Pertambahan Nilai .............................................................. 14

1. Objek Pajak Petambahan Nilai.............................................. 16

xi

2. Subjek Pajak Petambahan Nilai ............................................ 17

3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai................................ 18

C. Tata Cara PPN

1. Saat Terutang ........................................................................ 18

2. Tempat Pajak Terutang ......................................................... 20

3. Tarif PPN .............................................................................. 21

4. Dasar Pengenaan Pajak ......................................................... 21

5. Cara dan Metode Penghitungan PPN.................................... 24

6. Mekanisme Penkreditan Pajak Masukan .............................. 25

D. Pajak Atas Konsumsi ................................................................... 27

E. Inflasi ............................................................................................ 29

1. Definisi Inflasi....................................................................... 29

2. Jenis-jenis Inflasi................................................................... 31

3. Indikator Inflasi ..................................................................... 33

4. Efek Buruk Inflasi ................................................................. 35

F. Nilai Tukar Rupiah...................................................................... 37

1. Definisi Nilai Tukar (Kurs)................................................... 37

2. Definisi Nilai Tukar Rupiah.................................................. 38

G. Kerangka Pemikiran.................................................................... 39

H. Penelitian Sebelumnya ................................................................ 39

I. Hipotesis...................................................................................... 40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN........................................................ 41

A. Ruang Lingkup Penelitian........................................................... 41

xii

B. Metode Penelitian Sampel........................................................... 41

C. Metode Pengumpulan Data ......................................................... 43

D. Metode Analisis .......................................................................... 43

1. Analisis Data ......................................................................... 44

2. Teknik Analisis ..................................................................... 44

E. Operasional Variabel Penelitian.................................................. 48

1. Variabe Independen .............................................................. 48

2. Variabel Dependen................................................................ 48

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN .............................................. 49

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian................................ 49

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan .......... 49

2. Wilayah Kerja ....................................................................... 50

3. Gambaran Umum Wilayah ................................................... 51

4. Organisasi dan Kegiatan ....................................................... 53

B. Penemuan dan Pembahasan.......................................................... 55

1. Uji Asumsi Klasik................................................................... 55

2. Pengujian Hipotesis............................................................... 59

BAB IV KESIMPULAN DAN IMPLIKASI................................................... 65

A. KESIMPULAN........................................................................... 65

B. IMPLIKASI.................................................................................. 66

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 67

xiii

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Halaman

3.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta di

Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

42

4.1 Hasil Uji Multikolonearitas 57

4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi 59

4.3 Hasil Uji t 60

4.4 Hasil Uji F 64

xiv

DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran 39

4.1 Grafik Histogram 55

4.2 Grafik Normal Probability Plot 56

4.3 Grafik Scatterplot 58

xv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Keterangan

Lampiran 1 Sampel Penelitian

Lampiran 2 Output SPSS

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang

termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil

dan makmur kita perlu melaksanakan pembangunan nasional. Sebagaimana

kita ketahui bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung

terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan

rakyat baik materiil maupun spirituil yang mencakup di segala bidang yaitu

bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan yang

pelaksanaannya membutuhkan dana/ biaya yang tidak sedikit.

Di sisi lain bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai

masalah terutama bencana alam; tanah longsor, banjir, lumpur Lapindo,

kelaparan, wabah penyakit yang mematikan. Hal demikian sudah barang tentu

juga membutuhkan dana yang cukup besar dalam penyelesaian masalahnya,

yang biasanya dilakukan pendanaannya melalui dana APBN.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang

sangat potensial dan memegang peranan penting dalam pembiayaan

pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis

pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara karena PPN merupakan

sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai pada hakekatnya merupakan pajak atas konsumsi

2

karena dikenakan terhadap konsumsi barang atau jasa. Semakin banyak

konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maka akan semakin meningkat pula

jumlah penerimaan PPN sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga

meningkat, dengan begitu PPN sangat berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas

ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan meningkatkan pula

penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Menteri

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa penerimaan pajak masih sesuai

perkiraan pemerintah, terutama yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan

pajak pertambahan nilai (PPN). Penerimaan PPN dalam negeri masih

meningkat cukup kuat karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi.

(Ariayudhistira, 2008).

Kegiatan perekonomian dan konsumsi masyarakat pada kuartal I tahun

2007 menunjukkan tren meningkat sebagaimana tercermin dari peningkatan

penerimaan perpajakan (baik PPN maupun Cukai), konsumsi listrik, dan

penjualan kendaraan bermotor. (Departemen Keuangan RI, 2008)

Berdasarkan kutipan diatas, PPN merupakan salah satu indikator

konsumsi masyarakat. Meningkatnya penerimaan PPN mengindikasikan

bahwa konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat yang meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok

yang menjadi indikator perbaikan kondisi perbaikan ekonomi. Pertumbuhan

yang tinggi akan mendorong aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan

kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. (Departemen

Keuangan RI, 2008). Meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya maka

3

akan meningkatkan penerimaan PPh dan PPN karena konsumsi masyarakat

juga meningkat.

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu syarat penting untuk

menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (sustainable growth) dan

pencapaian sasaran pembangunan. Terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai

tukar rupiah merupakan komponen penting yang akan mempengaruhi

stabilitas perekonomian dan peningkatan kinerja sumber pertumbuhan

ekonomi seperti investasi, ekspor, dan konsumsi domestik. Terjaganya

stabilitas ekonomi akan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan

keberlangsungan pertumbuhan aktivitas sektor perekonomian yang akan

membantu proses perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan

masyarakat secara konsisten dan mampu mencapai seluruh lapisan

masyarakat. (Departemen Keuangan RI, 2008)

Sejalan dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi pada semester II 2006

yang didorong oleh keberhasilan didalam menjaga stabilitas ekonomi, maka

realisasi penerimaan dapat meningkat hampir mencapai target penerimaan

(Departemen Keuangan RI, 2008), dengan demikian stabilitas ekonomi seperti

pengendalian laju inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi

realisasi penerimaan pajak.

Menurut Menkeu, dengan angka inflasi yang rendah maka konsumsi

rumah tangga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Disepakatinya

asumsi inflasi di angka enam persen, dia menyatakan optimis konsumsi rumah

tangga akan meningkat. Kecenderungan peningkatan konsumsi rumah tangga

4

itu, tuturnya, tercermin pada beberapa indikator, seperti konsumsi listrik,

penjualan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)

dalam negeri dan PPN impor. Hal itu mengindikasikan adanya kenaikan

penjualan barang konsumsi. (NN, 2007)

Menurut Kuncoro (2007), berdasarkan grafik komponen penyusun

inflasi yang bersumber dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun

2006, dua komponen yang paling memberikan kontribusi pada inflasi adalah

bahan makanan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga. Pada awal tahun 2007

terlihat bahan makanan memberikan kontribusi negatif pada inflasi terutama

pada bulan April dan Mei. Pada bulan Juni sampai Agustus 2007 komponen

pendidikan, rekreasi dan olahraga kembali memberikan kontribusi yang paling

besar dikarenakan adanya musim liburan dan tahun ajaran baru untuk pelajar

dan mahasiswa.

Berdasarkan uraian diatas bahwa PPN sebagai sumber penerimaan pajak

terbesar kedua setelah PPh sangatlah penting untuk mencapai target

penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah juga harus hati-hati terhadap

hal yang membahayakan penerimaan negara. Variabel ekonomi makro seperti

inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi

dimana aktivitas tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut pengaruh

inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. Melalui penelitian ini

pula penulis ingin mengetahui jawaban yang pasti mengenai penyebab tidak

tercapainya penerimaan pajak yang sering diributkan oleh anggota DPR dan

5

pemerintah. Pihak DPR selalu mengatakan bahwa penyebab tidak tercapainya

penerimaan pajak adalah karena kesalahan Ditjen Pajak. Namun disisi lain

Ditjen Pajak selalu mengatakan bahwa penyebab dari tidak terealisasinya

target penerimaan pajak adalah karena penurunan kondisi ekonomi makro.

Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat menjelaskan bahwa secara

teknis kurangnya penerimaan pajak tidak terlalu masalah dalam APBN karena

diimbangi belanja pemerintah yang tidak efisien atau tidak mencapai 100%

dari anggaran. Tapi secara makro menurunnya kinerja perpajakan membuat

performa pemerintah menjadi jelek. Dalam hal ini yang harus disalahkan

adalah Dirjen Pajak dan jangan hanya menyalahkan situasi makro yang

menjadi tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan. Sementara itu, Dirjen

Pajak menjawab bahwa pihaknya tidak bisa mencapai target pajak dengan

alasan adanya hambatan perekonomian. (Alil, 2006)

Ketika ditanya tentang data penurunan pendapatan dari pajak yang

disampaikan Ditjen Pajak ke DPR beberapa waktu lalu, anggota Komisi XI

DPR Dradjad H Wibowo, mengatakan bahwa semua pihak khususnya

pemerintah diharapkan tidak menyalahkan atau menyatakan penyebabnya

karena masalah ekonomi makro, antara lain penguatan nilai tukar rupiah

terhadap dolar AS, penurunan inflasi, dan suku bunga. Rendahnya realisasi

penerimaan pajak terhadap target penerimaan lebih banyak karena persoalan

internal Ditjen Pajak sendiri. Terkait hal itu, mantan Dirjen Pajak Departemen

Keuangan yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pembenahan dan

6

mutasi personel di Ditjen Pajak justru tidak efektif dan menghasilkan dampak

negatif terhadap penerimaan negara. (Andriani, 2007).

Penelitian akan dilakukan pada Kanwil (Kantor Wilayah) DJP Jakarta

Selatan. Wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan meliputi seluruh

kotamadya Jakarta Selatan. Alasan penulis untuk melakukan penelitian pada

tempat tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari aspek geografis dan demografis, wilayah Kanwil

DJP Jakarta Selatan memiliki beberapa hal yang spesifik. Sebagian besar

wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran, dan perdagangan.

Kedua, Jakarta Selatan merupakan wilayah yang pertumbuhan ekonominya

sangat cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Ketiga, wilayah Jakarta

Selatan memiliki potensi perpajakan yang sangat besar. Keempat, Kanwil DJP

Jakarta Selatan rata-rata tiap tahunnya selalu memenuhi target penerimaan

pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dalam

bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar

Rupiah terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPN?

2. Apakah nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi penerimaan PPN?

7

3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama dari inflasi dan nilai tukar

rupiah terhadap penerimaan PPN?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN.

b. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan

PPN.

c. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah secara

bersama-sama terhadap penerimaan PPN.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif

dan memberikan input bagi instansi terkait dalam hal ini pemerintah

sehingga dapat dijadikan dasar/ pertimbangan dalam pembuatan

keputusan yang berkenaan dengan inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai

indikator pertumbuhan ekonomi negara.

b. Bagi Publik

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat

tentang pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan

PPN.

8

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN,

selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk

melakukan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya dalam

ekonomi makro karena melalui penelitian ini penulis dapat

memperoleh bahan perbandingan antara teori dan praktek.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pajak

1. Definisi Pajak

Banyak para ahli memberikan definisi tentang pajak, diantaranya

diantaranya adalah sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo

(2003: 1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yangdigunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Prof. S.I. Djajadiningrat dalam Edhy (2003: 1)

adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripadakekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaaan, kejadian, danperbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukansebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkanpemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik darinegara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Definisi pajak menurut Meliala (2006: 4) adalah sebagai berikut:

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untukmembiayai negara dan pembangunan nasional.”

Berdasarkan ketiga definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada Negara yang dapat

dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa mendapat jasa

10

timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Dengan demikian pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran rakyat kepada negara. Dalam perundang-undangan pajak negara

kita ditegaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan

warga dalam pembangunan nasional. Yang berhak melakukan

pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau

partikelir tidak boleh memungut pajak.

b. Kepada Kas Negara. Pajak dibayarkan kepada kas negara melalui

badan-badan yang ditunjuk pemerintah. Jadi, suatu pembayaran oleh

negara yang tidak ditujukan kepada kas negara bukanlah pajak.

c. Berdasarkan Undang-undang. Dalam pelaksanaannya pajak dipungut

berdasarkan UU serta peraturan-peraturan, dalam arti negara

mempunyai hak memungut pajak kepada warganya namun

pelaksanaannya memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui UU.

Setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi UU jika tidak akan

dikenakan sanksi.

d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Dalam arti bahwa jasa

timbal balik atau kontraprestasi yang diberikan oleh negara kepada

rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung kepada rakyatnya.

e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam arti bahwa

pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang

mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

11

2. Fungsi Pajak

Setiap negara memungut pajak kepada rakyatnya pada dasarnya

mempunyai tujuan, yaitu untuk untuk membiayai pemerintahan dan

pembangunan nasional yang dijalankan dalam rangka memenuhi

kebutuhan rakyat itu sendiri. Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan

dapat mencerminkan keadilan dengan menentukan besarnya pajak yang

dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh rakyat,

sedangkan besarnya dasar pengenaan pajak yang dikenakan kepada objek

pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena

itu, pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat

secara individu.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak

merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan Dalam

Negeri dalam APBN. Jika dilihat dari kontribusi terhadap APBN,

pajak memberikan kontribusi paling besar dalam APBN. Oleh karena

itu pajak memiliki fungsi penerimaan yang sangat signifikan terhadap

negara.

12

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu

kebijakan yang mencerminkan fungsi mengatur yaitu pengenaan pajak

yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya

hidup konsumtif. Dalam rangka sebagai alat mengukur, pajak dapat

dimanfaatkan untuk mengurangi volume uang dalam peredaran yaitu

contohnya dengan mempengaruhi harga barang, yang selanjutnya

dapat mempengaruhi volume uang dalam peredaran sehingga dengan

cara itu dapat mengukur tinggi rendahnya nilai uang.

3. Jenis Pajak

Menurut Djunaedi (2004:11) jenis pajak dapat digolongkan, sebagai

berikut:

a. Berdasarkan sifat:

1) Pajak Pribadi (Perseorangan)

Dalam hal ini pengertian pajak lebih memperhatikan keadaan

pribadi seseorang seperti: berapa jumlah anak yang dimiliki oleh

wajib pajak.

2) Pajak Kebendaan

Pajak kebendaan ini yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi

Wajib Pajak dikesampingkan.

13

3) Pajak atas kekayaan

Objek pajak atas kekayaan adalah kekayaan seseorang atau badan.

4) Pajak atas Bertambahnya Kekayaan

Pengenaannya didasarkan atas seseorang atau badan yang

mengalami pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya

sekali.

5) Pajak atas Konsumsi

Pajak yang dikenakan atas kenikmatan wajib pajak.

b. Berdasarkan Ciri:

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi

Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya dicari alasam yang

objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material (contoh:

Pajak Penghasilan)

2) Pajak Objektif

Pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya kemudian barulah

dicari subjeknya (contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi

dan Bangunan).

c. Berdasarkan Golongan:

1) Pajak Langsung

Pajak yang langsung disetor secara periodik berdasarkan kohir dan

tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

14

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan ke orang lain dan bisa tidak secara

periodik (contoh: Bea Materai dan PPN)

d. Berdasarkan Lembaga Pemungut;

1) Pajak Negara (Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat

Jendral Pajak Departemen Keuangan dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak

Penghasilan, PPN dan PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB.

2) Pajak Daerah

Pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah baik

daerah Tingkat I maupun Tingkat II dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

a. Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi): Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di wilayahnya.

b. Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya):

Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas

Reklame, Pajak Anjing, dan lain-lain.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas

transaksi barang dan jasa tertentu di daerah pabean oleh pengusaha tertentu

(Waluyo, 2003: 275), dengan demikian PPN merupakan pajak yang dikenakan

15

terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap jalur /rantai

produksi dan distribusi. Akan tetapi, pengenaan PPN tidak menimbulkan

pajak berganda, karena salah satu karakteristik PPN adalah menganut Indirect

Substation Method /Invoice Method, yaitu pajak yang terutang dihitung

dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran

(PK). Oleh karena itu, di dalam metode pengkreditan dituntut adanya alat

bukti yang dinamakan faktur pajak (Tax Invoice) sebagai bukti pembayaran

pajak pada setiap transaksi pembelian.

Undang-undang PPN tidak membahas secara jelas definisi PPN, yang

diatur adalah tata cara pemungutan PPN. Pengertian Pajak Masukan menurut

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN barang dan Jasa dan atau

PPn BM pasal 1 ayat 24 adalah Pajak Pertambahan nilai yang seharusnya

sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena

Pajak (BKP) dan atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan

BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari

luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. Sedangkan untuk Pajak Keluaran

menurut Undang-undang yang sama pasal 1 ayat 25 adalah PPN yang terutang

yang wajib dipungut PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP atau ekspor,

dengan demikian pajak yang disetor ke kas negara adalah selisih dari Pajak

Keluaran dan Pajak Masukan.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa nilai tambah bersumber dari

adanya kegiatan ekonomi seperti terjadinya transaksi jual beli, pembelian jasa,

sewa-menyewa, sistem franchising, dan lainnya. Karena merupakan transaksi

16

ekonomi, berarti ada pihak yang menjual, atau menyediakan dan ada pula

yang mengkonsumsi, mempergunakan atau memanfaatkan barang maupun

jasa yang ditransaksikan. Jadi, nilai tambah akan mempengaruhi hasil akhir

(harga akhir) transaksi dari suatu barang atau jasa, yaitu dengan ditambahkan

terhadap harga perolehan semula.

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 4 UU PPN tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN

dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam pabean yang dilakukan

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Impor BKP.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang

dilakukan oleh Pengusaha.

d. Pemanfaatan BKP tidak bewujud dari luar daerah pabean di dalam

daerah pabean.

e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

f. Ekspor BKP oleh PKP.

g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya

akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

h. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva

tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar

pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

17

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djuanda (2002: 29), ketentuan yang mengatur subjek PPN

adalah Pengusaha Kena Pajak terdapat dalam pasal 4 huruf a, c, dan f serta

pasal 16 jo pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Berdasarkan pasal-pasal tersebut

dapat diketahui bahwa subjek PPN adalah:

a. Melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dapat dikenakan PPN

adalah PKP dan pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan

menjadi PKP.

b. Mengekspor BKP yang dikenakan PPN adalah PKP.

c. Menyerahkan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d. Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan atau

JKP dapat dikenakan PPN adalah PKP. Contoh PKP adalah sebagai

berikut:

1) Pabrikan atau Produsen.

2) Importir dan Indentor.

3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan

atau importir.

4) Pedagang besar.

5) Pedagang eceran.

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi

subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta

18

pasal 16C UU PPN. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa

yang dapat dikenakan PPN adalah:

a. Siapapun yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b).

b. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau

pekerjaan.

c. Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar

daerah pabean di dalam daerah pabean.

3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2003: 1), dasar hukum PPN adalah Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18

Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah.

C. Tata Cara PPN

1. Saat Terutang

Saat terutang PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 143

Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat

atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat BKP tersebut

diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk

19

dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP tersebut diserahkan kepada

juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

b. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat

atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat

penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut,

baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

c. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh PKP.

d. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak terjadi pada

saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara

nyata baik sebagian atau seluruhnya.

e. Terutangnya pajak atas impor barang kena pajak terjadi pada saat

barang kena pajak itu dimasukkan kedalam daerah pabean.

f. Terutangnya pajak atas ekpor barang kena pajak terjadi pada saat

Barang Kena Pajak dikeluarkan dari daerah pabean.

g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan dan atau Persediaan Barang Kena pajak yang masih

tersisa pada saat pembubaran terjadi.

h. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka

perubahan bentuk usaha tetap atau penggabungan usaha atau

pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang

diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak

tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akta yang berkenaan oleh

Notaris.

20

2. Tempat Pajak Terutang

Menurut Djuanda (2002: 59), yang menjadi tempat dikenakan PPN

yaitu:

a. Tempat Pajak Terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau

tempat kedudukan dan tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

b. Tempat Pajak Terutang atas:

1) Impor Barang Kena Pajak adalah di tempat Barang Kena Pajak

dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa

Kena Pajak dari luar daerah Pabean adalah di tempat tinggal orang

pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang pribadi atau

badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak atau ditempat orang

pribadi atau ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar

sebagai Wajib Pajak.

3) Kegiatan membangun sendiri oleh pengusaha kena pajak yang

dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau oleh

bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah ditempat bangunan tersebut

didirikan.

4) Direktur Jendral Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pajak

21

terutang atas ekspor Barang Kena Pajak, baik atas permohonan

tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

3. Tarif PPN

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang

membahas mengenai UU Tarif Pajak PPN Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3

menjelaskan bahwa Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh

persen), sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif

0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi

Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat

dikreditkan.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003), untuk menghitung besarnya PPN yang

terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Djuanda

(2002:68), dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang termasuk biaya

yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan

BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang dan

potongan harga yang tercantum dalam faktor pajak yang dipakai dasar

menghitung pajak yang terutang dalam mengalirkan dasar pengenaan

pajak tersebut dengan tarif faktur.

22

Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan

harga yang dicantumkan dalam faktur pajak

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh jasa karena penyerahan JKP,

tidak termasuk yang dipungut menurut UU PPN 2000 dan potongan

harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor,

BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut

UU PPN 2000.

Adapun Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak disini

adalah Harga Patokan Impor (HPI) atau Cost Insurance and Freight

(CIF) sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah dengan semua

biaya dan pungutan lain menurut Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Pabean.

23

d. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

yang seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar

Pengenaan Pajak bagi Penyerahan BKP atau JKP yang memenuhi

kriteria tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

567/KMK.04/2000. Nilai lain ditetapkan sebagai berikut :

1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau

pengganti setelah dikurangi laba bruto, sebagai DPP.

2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual

atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor, sebagai DPP.

3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPP adalah

harga jual rata-rata.

4) Untuk penyerahan film cerita adalah harga jual rata-rata sebagai

DPP.

5) Untuk penyerahan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan sepanjang PPN atau perolehan aktiva tersebut menurut

ketentuan dapat dikreditkan adalah pasar wajar, sebagai DPP.

6) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan adalah harga pasar wajar, sebagai DPP.

24

7) Pedagang eceran memakai Nilai Lain sebagai DPP yang memiliki

lebih dari satu tempat penjualan

8) DPP untuk penyerahan jasa Biro perjalanan / pariwisata adalah

10% dari jumlah tagihan atau jumlah seharusnya ditagih.

9) DPP untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh

imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon.

10) DPP Kendaraan bermotor bekas !0% dari harga jual.

11) DPP Jasa pengiriman paket 10% dari jumlah tagihan atau jumlah

seharusnya ditagih.

5. Cara dan Metode Penghitungan PPN

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengenai UU

Cara Penghitungan PPN Pasal 9 dijelaskan bahwa :

a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (yaitu tarif

PPN) dengan DPP. (UU PPN Pasal 9 Ayat 1).

b. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. (UU PPN Pasal 9 Ayat 2).

1) Dalam hal ini belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak,

maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. (UU PPN Pasal 9

Ayat 2a).

2) Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar

daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak

25

Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

(UU PPN Pasal 9 Ayat 3).

Menurut Djuanda (2002), metode penghitungan PPN yang

digunakan di Indonesia adalah metode Tidak Langsung (Indirect

Substraction Method atau Tax Invoice Method). Penghitungan PPN

terutang menurut metode ini adalah Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak

Masukan (PM). Apabila ada selisih didalam pengkreditan pajak masukan

dengan pajak keluaran maka dilihat sebagai berikut:

a. Jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka timbul

pajak kurang bayar.

b. Jika Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka timbul

pajak lebih bayar.

c. Jika Pajak Keluaran sama besar dengan Pajak Masukan, maka pajak

yang terutang atau dibayar adalah nihil.

6. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Undang-undang PPN tahun 2000, Pajak Masukan adalah

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha

Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan

Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud

dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

2. Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

26

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPN 1984 prinsip dasar

pengkreditan Pajak Masukan dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan pajak

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. (Pasal 9 ayat 2).

2) Bila belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka

Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat 2).

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Pajak masukan bagi

pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha

(produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran) melakukan

penyerahan kena pajak belum dibebankan sebagai biaya. Kegunaan

mengkreditkan Pajak Masukan sama dengan upaya untuk memperoleh

kembali PPN yang telah dibayarkan. Apabila Pajak Masukan ini

dibebankan sebagai biaya maka unsur Pajak Masukan akan menambah

nilai jual barang dagangan, maka Pajak masukan tersebut tidak dapat

dikreditkan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat

dikreditkan bila:

a. Pajak Masukan (PM) yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan

sebagai PKP.

b. Perolehan BKP/ JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung

dengan kegiatan usaha. Adapun pengeluaran yang langsung

27

berhubungan dengan kegiatan usaha antara lain, pengeluaran untuk

kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.

c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station

wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau

disewakan.

d. Perolehan BKP/ JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak

Sederhana, karena Faktur Pajak Sederhana isinya tidak mencantumkan

secara lengkap hal-hal yang terdapat pada Faktur Pajak yang telah

ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 5.

e. Perolehan BKP/ JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

D. Pajak atas konsumsi

Menurut Sukardji (2006: 5), pajak atas konsumsi adalah pajak yang

dikenakan atas pengeluaran yang ditunjukkan untuk konsumsi. John F. Due

dan Ann F. Friedlaender dalam Sukardji (2006: 5) membedakan pajak atas

konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi dua, yaitu:

a. Pendekatan langsung-pajak atas pengeluaran (Expenditure Tax), yaitu

pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang

merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi

pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.

28

b. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi yang dipungut

terhadap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian

dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak.

Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah Pajak Penjualan, Pajak

Peredaran, Pajak Pertambahan Nilai, dan Cukai.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa PPN merupakan salah satu

pajak atas konsumsi. Hal ini berarti bahwa jumlah penerimaan PPN akan

meningkat apabila tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat. Tingkat

konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat harga sehingga berhubungan erat

dengan inflasi dan nilai tukar rupiah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Menteri Keuangan, PPN dalam negeri masih meningkat cukup kuat, hal ini

menunjukkan aktifitas perdagangan dalam negeri meningakat cukup baik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merngatakan kecenderungan

peningkatan konsumsi rumah tangga itu, tuturnya, tercermin pada beberapa

indikator, seperti konsumsi listrik, penjualan kendaraan bermotor dan

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri dan PPN Impor. Hal

itu mengindikasikan adanya kenaikan penjualan barang konsumsi. (NN, 2008)

Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi

tingkat konsumsi maka akan diikuti pula oleh peningkatan penerimaan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai pada hakekatnya merupakan pajak atas konsumsi

karena dikenakan terhadap konsumsi barang atau jasa. Semakin banyak

konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maka akan semakin meningkat pula

jumlah penerimaan PPN sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga

29

meningkat, dengan begitu PPN sangat berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas

ekonomi tadi dimana aktivitas aktivitas-aktivitas ekonomi tadi dipengaruhi

oleh inflasi dan nilai tukar rupiah. Semakin tinggi aktivitas ekonomi (inflasi

dan nilai tukar rupiah) maka akan meningkatkan pula penerimaan PPN. Hal

ini sesuai dengan yang diungkapakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri

Mulyani bahwa penerimaan pajak masih sesuai perkiraan pemerintah,

terutama yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan PPN, Penerimaan

PPN dalam negeri masih meningkat cukup kuat karena adanya peningkatan

aktivitas ekonomi. (Ariayudhistira, 2008)

E. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Menurut Sukirno (2004: 27),

“Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum yang berlakudalam suatu perekonomian dari satu peiode ke periode lainnya,sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-hargapada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya”.

Menurut Rahadja (2004: 319),

“Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifatumum dan terus menerus”.

Menurut Nanga (2005),

“Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalamikenaikan secara terus-menerus”.

Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat

dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut:

30

a. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi

daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa

dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang: seminggu, sebulan,

triwulan, dan setahun.

b. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika

kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

Contohnya adalah kenaikan harga BBM, karena BBM merupakan

komoditas strategis maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada

kenaikan harga komoditas yang lain. Bahkan kenaikan BBM akan

mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian untuk

memelihara daya beli mereka.

c. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan

inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan

inflasi minimal dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam

waktu sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan

terus-menerus. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini

adalah 10%, berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi

triwulan rata-rata 2,5% (10%:4), sedangkan inflasi bulanan sekitar

0,83% (10%:12).

31

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya

harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu). Dengan kata lain,

inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat

harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu

menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga

berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi

juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang

kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. (wikipedia,

2007)

2. Jenis-jenis Inflasi

Menurut Sukirno (2004), berdasarkan derajatnya, inflasi dibedakan

menjadi sebagai berikut:

a. Inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka

10% setahun.

b. Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga berada antara 10%-30%

setahun.

c. Inflasi berat, terjadi apabila kenaikan harga berada antara 30%-100&

setahun.

d. Hiperinflasi (inflasi tak terkendali), terjadi apabila berada di atas 100%

setahun.

32

Menurut Sukirno (2004: 333), berdasarkan kepada sumber atau

penyebab kenaikan harga-harga berlaku, inflasi biasanya dibedakan

kepada tiga bentuk berikut:

a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang

dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat

pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran

yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

Pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan

inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam

biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau

kenaikan upah. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian

berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat

rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan

yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan

cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya

dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih

tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang

akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

33

3. Inflasi Diimpor

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-

harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi

dalam negeri. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang

mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam

kegiatan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

3. Indikator Inflasi

Menurut Rahardja (2004: 164) ada beberapa indikator ekonomi makro

yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu.

Tiga diantaranya akan dibahas dalam uraian berikut ini:

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan

tingkat harga barnag dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu

periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-

harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu

periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi

bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa

yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan

mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk

lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK

dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan

34

mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota

propinsi-propinsi di Indonesia.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index)

Jika inflasi melihat dari sisi konsumen, maka Indeks Harga

Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh

karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen

(producer price index). IHPB menunjukkan tingkat harga yang

diterima produsen pada berbagai tingkat poduksi.

Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan

cara berdasarkan IHK:

c. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran

laju inflasi yang terbatas. Sebab jika dilihat dari metode

penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa

puluh kota saja. Sama halnya dengan dua indikator sebelumnya,

penghitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung

perubahan angka indeks.

35

4. Efek Buruk inflasi

Menurut Sukirno (2004 :338), efek-efek buruk dari inflasi yaitu

sebagai berikut:

a. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan

ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan

produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya

lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi

produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun.

Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud.

Kenaikan harga-harga juga menimbulkan efek buruk pula ke atas

perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu

tidak dapat bersaing di pasaran internasional, selanjutnya ekspor akan

menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang

semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang

impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor yang

dilakukan.ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang

bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang

asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

b. Inflasi dan Kemakmuran Rakyat

Disamping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara,

inflasi juga akan menimbulkan efek-efek terhadap individu dan

masyarakat.

36

1) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang

berpendapatan tetap.

Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-

harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu

yang berpendapatan tetap. Sehingga daya beli masyarakat juga

akan menurun.

2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang.

Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-

institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai

riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.

3) Memperburuk pembagian kekayaan.

Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan

menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan

pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam

nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual /pedagang dapat

mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi

menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan

berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan

penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.

37

5. Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004, 354), kebijakan yang mungkin dilakukan

pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu:

a. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi

pengeluaran pemerintah.

b. Kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan

membatasi kredit.

c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah yang dapat

mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti

mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan

penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan

perkembangan teknologi.

F. Nilai Tukar Rupiah

1. Definisi Nilai Tukar (Kurs)

Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board) dalam Fauzan

(2007),

“Nilai tukar mata uang adalah rasio antara unit mata uang dengansejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu.”

Menurut Todaro (2004: 73),

“Nilai tukar suatu mata uang adalah suatu patokan dimana BankSentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi matauang setempat dengan mata uang asing di pasar-pasar valuta asingyang telah ditentukan.”

38

Menurut Sukirno (2004: 197),

“Kurs (nilai tukar) valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkanmata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satuunit mata uang asing.”

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai

yang dijadikan patokan untuk mendapatkan satu unit mata uang tertentu

dengan menggunakan mata uang tertentu pada waktu tertentu dan

ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara bersangkutan.

2. Definisi Nilai Tukar Rupiah

Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tukar sejumlah

rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US$ (US Dollar). Nilai tukar

terhadap US$ ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar,

atau dengan kata lain kurs Rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar. Jika

harga rupiah terhadap dollar melemah, maka permintaan terhadap mata

uang dollar akan meningkat. Hal ini disebabkan karena investor cenderung

melepas rupiah dan akan membeli dollar. Pada umumnya kurs ditentukan

oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran dari mata uang

asing tersebut.

39

G. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 2.1. Tanda panah menunjukkan kedua variabel (inflasi dan nilai tukar

rupiah) berpengaruh terhadap variabel penerimaan PPN.

Gambar. 2.1Kerangka Pemikiran

H. Penelitian Sebelumnya

Sampai dengan tahap penyelesaian penelitian ini, penulis belum juga

menemukan judul penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang

pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. Namun

terdapat penelitian tentang pengaruh inflasi yang dikaitkan dengan pajak,

seperti dibawah ini:

1. Penelitian mengenai pengaruh inflasi dan perubahan PTKP terhadap

penerimaan negara dari PPh 21 oleh Ardiansyah (2007). Penelitian

tersebut dilakukan secara sensus dengan mengambil populasi tingkat

inflasi nasional per triwulan selama tahun 2001 s.d. 2006. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan PTKP secara bersama-sama

berpengaruh terhadap penerimaan negara dari PPh 21.

Nilai Tukar Rupiah

Inflasi

Penerimaan PPN

40

2. Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak juga

pernah dilakukan oleh Ramadhana (2007) dengan judul “Analisis

Pengaruh EVA dan Inflasi terhadap PPh Badan pada Perusahaan yang

termasuk Sektor Indeks LQ-45”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara parsial EVA berpengaruh terhadap PPh Badan, namun inflasi tidak

memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

I. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1: Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Ha2: Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Ha3: Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh

terhadap penerimaan PPN.

41

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengenai pengaruh inflasi dan nilai tukar

rupiah terhadap penerimaan PPN di Jakarta Selatan yang mengambil lokasi di

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 40-42, Gdg.

A, Lt. 4. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berupa studi time

series dimana data yang digunakan berupa data rentetan waktu (Indriantoro,

2002: 96) dan yang digunakan adalah data per bulan dari tahun 2005 sampai

dengan tahun 2007.

B. Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah kerja Kantor

Wilayah DJP Jakarta Selatan meliputi daerah administratif Kotamadya Jakarta

Selatan yang terdiri dari 10 kecamatan yang terbagi atas 65 kelurahan.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah sampel populasi yang

berarti semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian dikarenakan

terbatasnya populasi yang ada. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa

studi time series selama 3 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah

seluruh sampel adalah 36 buah. Namun terdapat 10 sampel yang outlier

sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 26 bua

h. Outlier (Ghozali: 2005) adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik

42

unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul

dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau untuk

variabel kombinasi.

Tabel 3.1Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta di Lingkungan

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

No.KANTOR PELAYANAN

PAJAKWILAYAH KERJA

1. KPP Madya Jakarta Selatan Kotamadya Jakarta SelatanKelurahan Karet2. KPP Pratama Jakarta Setiabudi

Satu Kelurahan Karet KuninganKelurahan SetiabudiKelurahan GunturKelurahan Menteng Atas

3. KPP Pratama Jakarta SetiabudiDua

Kelurahan Pasar ManggisKelurahan Karet Semanggi4. KPP Pratama Jakarta Setiabudi

Tiga Kelurahan Kuningan Timur5. KPP Pratama Jakarta Tebet Kecamatan Tebet6. KPP Pratama Jakarta Mampang

PrapatanKecamatan Mampang

7. KPP Pratama Jakarta Pancoran Kecamatan PancoranKelurahan SelongKelurahan Rawa Barat

8. KPP Pratama Jakarta KebayoranBaru Satu

Kelurahan SenayanKelurahan Gandaria UtaraKelurahan Cipete UtaraKelurahan Pulo

9. KPP Pratama Jakarta KebayoranBaru Dua

Kelurahan Kramat PelaKelurahan MelawaiKelurahan Petogogan

10. KPP Pratama Jakarta KebayoranBaru Tiga

Kelurahan GunungKecamatan Kebayoran Lama11. KPP Pratama Jakarta Kebayoran

Lama Kecamatan Pesanggrahan12. KPP Pratama Jakarta Cilandak Kecamatan Cilandak

Kecamatan Pasar Minggu13. KPP Pratama Jakarta PasarMinggu Kecamatan Jagakarsa

Sumber: Monografi Fiskal 2008

43

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan data

sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain). (Indriantoro, 2002: 147)

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari buku-

buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Dilakukan dengan cara mencari data yang bersumber dari database pada

Kanwil DJP Jakarta Selatan dan juga melalui situs internet Biro Pusat

Statistik dan Bank Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian

lapangan merupakan database realisasi penerimaan PPN per bulan selama

tahun 2005 s.d. 2007, data inflasi DKI Jakarta per bulan selama tahun

2005 s.d. 2007, dan nilai tukar rupiah selama tahun 2005 s.d. 2007.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda (multiple

regression analysis). Analisis data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi

komputer, program SPSS versi 13. Adapun proses pengolahan data akan

diawali dari:

44

1. Analisis Data

Model statistik yang dipakai adalah model regresi berganda (multiple

regression). Multiple Regression adalah suatu teknik yang digunakan

untuk menghitung seberapa jauh hubungan antara beberapa variabel bebas

(independen) dengan variabel terikat (dependen). Model regresi linier

berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = a + b1x1 + b2x2 + e

Dimana:

Y

a

b

X1

X2

E

=

=

=

=

=

=

Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

Konstanta

Koefisien

Variabel Independen (Inflasi)

Variabel Independen (Nilai Tukar Rupiah)

Error

2. Teknik Analisis

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Santoso (2002), uji normalitas digunakan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan

variabel independen mempunyai distribusi data normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati

normal. Deteksi normalitas dilakukan melalui dua cara yaitu

45

dengan melihat grafik histogram dan dengan melihat penyebaran

data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik Normal Probability

Plot. Dasar pengambilan keputusannya untuk grafik histogram

yaitu jika grafik menunjukkan pola distribusi normal maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas, sedangkan untuk grafik

Normal Probability Plot adalah sebagai berikut:

(a) Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal maka model regresi mengikuti asumsi normalitas.

(b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak

mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi

asumsi normalitas.

2) Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2005: 91), uji multikolonieritas bertujuan untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara

variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara

yang dapat dilakukan untuk mendeteksi problem multikolonieritas

ini adalah dengan melihat Tolerance (TOL) dan Variance Inflation

Factor (VIF). Model regresi dapat dikatakan bebas dari problem

multikolonieritas jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan TOL tidak

kurang dari 0,1.

46

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Santoso (2002), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk

menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi keseimbangan

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika

nilai variansnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya

jika variansnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara

untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan

melihat Scatterplot yang dihasilkan program SPSS. Dasar

pengambilan keputusannya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik

yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2002), autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t dan kesalahan pada periode t-1. Jika

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu

saja model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem

tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi

autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji Durbin Watson (D-W),

47

dimana jika angka D-W dibawah -2 ada Autokorelasi positif, angka

D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada Autokorelasi, dan angka D-

W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

b. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 (satu). Nilai yang

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen. (Ghozali, 2005: 83).

2) Uji Signifikasi Simultan (F Statistik)

Uji F Statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/

terikat. (Ghozali, 2005: 84). Untuk uji F ini digunakan tingkat

signifikansi 5%.

3) Uji Parsial (t test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2005:

84). Untuk uji parsial ini tingkat signifikansi yang digunakan juga

sebesar 5%.

48

E. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Menurut Sarwono (2006: 38), variabel independen atau variabel

bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Inflasi, yang dilambangkan dengan X1

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi

Propinsi DKI Jakarta per bulan selama sepanjang tahun 2005 sampai

dengan tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

b. Nilai Tukar Rupiah, yang dilambangkan dengan X2

Data Nilai Tukar Rupiah yang digunakan adalah rata-rata nilai tukar

rupiah terhadap US Dollar per bulan sepanjang tahun 2005 sampai

dengan tahun 2007 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

2. Variabel Dependen

Menurut Sarwono (2006: 38), variabel dependen atau variabel

tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi/ respons jika

dihubungkan dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel dependen adalah Penerimaan PPN, yang dilambangkan dengan Y.

Data penerimaan PPN yang digunakan dalam penelitian ini adalah

realisasi penerimaan PPN Kanwil DJP Jakarta Selatan per bulan pada

Kanwil DJP Jakarta Selatan selama kurun waktu tahun 2005 sampai

dengan tahun 2007.

49

BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan pada awal terbentuknya

merupakan bagian dari Kantor Wilayah IV DJP Jaya I. Pada tahun 2001

Direktorat Jenderal Pajak mengalami reorganisasi, sehingga wilayah kerja

Kantor Wilayah IV DJP Jaya I yang semula terdiri dari 15 KPP menjadi

16 KPP dengan wilayah kerja yang tadinya meliputi wilayah Kotamadya

Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Jakarta Utara

dipersempit menjadi Kotamadya Jakarta Timur dan Kotamadya Jakarta

Selatan. Kemudian berdasarkan reorganisasi tahun 2004, Kantor Wilayah

IV DJP Jaya I berubah menjadi Kantor Wilayah DJP Jakarta III yang

wilayah kerjanya hanya meliputi Kotamadya Jakarta Selatan.

Kantor Wilayah DJP Jakarta III dibentuk berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 519/KMK.01/2003 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,

Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang berlaku sejak tanggal 2

Desember 2003. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50

132/PMK/2006, Kanwil DJP Jakarta III berubah menjadi Kanwil DJP

Jakarta Selatan dan terdapat beberapa perubahan:

a. Penambahan 1 Unit Kantor yaitu KPP Madya Jakarta Selatan.

b. Struktur organisasi berdasarkan fungsi tidak lagi berdasarkan jenis

pajak.

c. Dalam rangka menjamin terwujudnya profesionalisme dan

obyektififitas kinerja pemeriksaan, Kanwil DJP Jakarta Selatan tidak

lagi melakukan pemeriksaan, kecuali pemeriksaan bukti permulaan

dan penyidikan.

d. Rencana akan datang, proses penyelesaian keberatan dilakukan oleh

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan meliputi daerah

administratif Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas wilayah 14.630.93

ha, yang terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi atas 65 kelurahan sebagai

berikut:

a. Kecamatan Setiabudi (8 kelurahan)

b. Kecamatan Tebet (7 kelurahan)

c. Kecamatan Mampang Prapatan (4 Kelurahan)

d. Kecamatan Pancoran ( 6 kelurahan)

e. Kecamatan Pasar Minggu ( 6 kelurahan)

f. Kecamatan Jagakarsa (4 kelurahan)

g. Kecamatan Cilandak (5 kelurahan)

51

h. Kecamatan Pesanggrahan (5 kelurahan)

i. Kecamatan Kebayoran Lama (2 kelurahan)

j. Kecamatan Kebayoran Baru (10 kelurahan)

3. Gambaran Umum Wilayah

Ditinjau dari aspek geografis dan demografis, wilayah Kanwil DJP

Jakarta Selatan memiliki beberapa hal spesifik. Sebagian besar wilayahnya

merupakan daerah pemukiman, perkantoran, dan perdagangan.

a. Sektor-sektor usaha yang menonjol (strategis) dan mempunyai potensi

perpajakan

1) Sektor Perdagangan

Kotamadya Jakarta Selatan mengalami perkembangan sektor

perdagangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari semakin

banyaknya jumlah pusat perdagangan seperti Mall, ITC, dan ruko-

ruko di berbagai tempat. Dengan meningkatnya perdagangan ini

menyebabkan potensi pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan juga

meningkat, terutama PPN dan PPh, karena semakin banyak orang

yang melakukan transaksi perdagangan di wilayah kotamadya

Jakarta Selatan sehingga perputaran uang juga meningkat.

2) Sektor Real Estate

Sektor Real Estate juga menyumbang penerimaan pajak yang

tinggi karena selain diarahkan untuk pengembangan pusat niaga,

pembangunan Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan juga diarahkan

untuk pengembangan pemukiman sehingga membuat potensi

52

penerimaan PBB juga tinggi. Luas wilayah Kanwil DJP Jakarta

Selatan sebesar 14.573,89 Ha dapat dikenakan PBB sebesar

12.556,70 Ha dan telah dikenakan PBB sebesar 11.454,87 Ha atau

91.22% dari keseluruhan luas yang dapat dikenakan PBB.

Sedangkan perbandingan jumlah SPPT PBB dengan jumlah KK

dan perusahaan berbadan hukum baru mencapai 87.41%. Selain

potensi PBB yang besar, sektor ini juga memiliki potensi yang

sangat besar dalam menjaring PPh Orang Pribadi yang memiliki

penghasilan di atas PTKP yaitu para peghuni di pemukiman dan

apatemen mewah yang terdapat di wilayah Kanwil DJP Jakarta

Selatan.

3) Sektor persewaan ruang usaha/ tempat tinggal

Sektor persewaan baik untuk tujuan perdagangan maupun sektor

persewaan properti (tempat tinggal). Dengan meningkatnya

perekonomian wilayah Jakarta Selatan menyebabkan sektor

persewaan untuk ruang usaha juga meningkat.

4) Sektor Perbankan

Banyaknya perkantoran di Kotamadya Jakarta Selatan

menyebabkan tingginya potensi penerimaan pajak terutama PPh

dan PPN.

b. Sektor-sektor strategis yang ada

1) Sektor Perdagangan, terutama terdapat di wilayah pusat-pusat

perbelanjaan dan pertokoan. Misalnya: Blok M, Duta Mas

53

Fatmawati, Cilandak Town Square, Pondok Indah Mall,

Ambassador Mall, Plasa Semanggi, Pusat Perdagangan ITC

Permata Hijau, dan wilayah Kemang serta sekitarnya.

2) Sektor Real Estate, terutama di daerah Bintaro, Pondok Indah,

Permata Hijau, Pasar Minggu (Tanjung Mas), Kemang, Kebayoran

Baru, dan Kebayoran Lama.

3) Sektor Perkantoran, terutama terdapat di sepanjang Jl. Rasuna

Said, Jl. Gatot Subroto, Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. MT Haryono

serta daerah yang sekarang berkembang menjadi kawasan

perkantoran yaitu Cilandak dan kawasan Mampang Prapatan.

4. Organisasi dan Kegiatan

a. Susunan Organisasi

Dalam melakukan tugasnya, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

dipimpin oleh seorang kepala kantor. Ruang lingkup organisasi Kantor

Wilayah DJP Jakarta Selatan terdiri dari Bagian Umum, Bidang

Dukungan Teknis dan Konsultasi, Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi

dan Penilaian, Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan,

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Bidang

Pengurangan, Keberatan dan Banding, dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

54

b. Uraian Tugas

1) Bagian Umum

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah

tangga kantor wilayah.

2) Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi

Melaksanakan analisis data Wajib Pajak, bimbingan dan

pemantauan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemenuhan

kewajiban perpajakan, teknis intensifikasi, penatausahaan

penerimaan pajak serta memberikan dukungan teknis operasional

komputer.

3) Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi dan Penilaian

Melaksanakan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan

ekstensifikasi, pendataan dan penilaian serta bimbingan pengenaan.

4) Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan

Melaksanakan bimbingan teknis administrasi pemeriksaan dan

penagihan pajak, pemantauan pemeriksaaan dan penagihan pajak,

peer review, bantuan penagihan, dan urusan administrasi

penyidikan (termasuk bukti permulaan).

5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan bimbingan pelayanan Wajib Pajak, bimbingan

pengawasan dan penyuluhan, kerjasama perpajakan, registrasi dan

pemantauan identitas Wajib Pajak, serta bantuan pelayanan kepada

55

KPP di wilayah kerjanya (misalnya: complaint center, survey,

pelayanan pelatihan, dll).

6) Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding

Melaksanakan urusan penyelesaian keberatan,uraian banding dan

pengurangan sanksi serta pembetulan surat keputusan keberatan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti

permulaan dan melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan.

B. Penemuan dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.1Grafik Histogram

43210-1-2

Regression Standardized Residual

15

12

9

6

3

0

Frequency

Mean = 2.3E-15Std. Dev. = 0.959N = 26

Dependent Variable: Penerimaan PPN

Histogram

56

Gambar 4.2Grafik Normal Probability Pot

Uji normalitas data dilakukan dengan melihat tampilan grafik

histogram dan grafik Normal Probability Plot yang dihasilkan oleh

program SPSS. Dari tampilan grafik histogram maupun grafik Normal

Probability Plot dapat diketahui bahwa grafik histogram memberikan

pola distribusi yang normal (tidak terjadi kemencengan), demikian

juga pada grafik Normal Probability Plot terlihat bahwa titik-titik data

berada di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah garis

diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam

penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Observed CumProb

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex

pe

cte

dC

um

Pro

bDependent Variable: PenerimaanPPN

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

57

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.1Hasil Uji Multikolinearitas

CollinearityStatisticsVariabel

TOL VIFInflasi ,881 1,135Nilai Tukar Rupiah ,881 1,135

Sumber: Output SPSS yang telah diolah

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independennya (multikoloniearitas). Dari tabel 4.1 dapat

diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai

TOL kurang dari 0,1. Demikian juga dengan nilai VIF, tidak ada

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari

multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak

dan tidak membentuk suatu pola baik di atas maupun di bawah angka 0

pada sumbu Y, dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi

dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

58

210-1-2

Regression Standardized Predicted Value

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Re

gre

ss

ion

Stu

de

nti

ze

dR

es

idu

al

Dependent Variable: Penerimaan PPN

Scatterplot

Gambar 4.3Grafik Scatterrplot

d. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2002), uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi

dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan

dirinya sendiri, artinya bahwa nilai variabel dependen tidak

berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode

sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Dari tabel 4.2 diketahui

nilai D-W sebesar 1,114, maka dapat disimpulkan tidak terdapat

autokorelasi pada model regresi.

59

2. Pengujian HipotesisTabel 4.2

Hasil Uji Koefisien DeterminasiModel Summary(b)

Model R R SquareAdjusted R

SquareStd. Error ofthe Estimate

Durbin-Watson

1 ,576(a) ,332 ,274 112071,238 1,114

a Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Inflasib Dependent Variable: Penerimaan PPN

Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) menunjukkan seberapa

besar variabel independen (inflasi dan nilai tukar rupiah) dapat

menjelaskan variabel dependen (Penerimaan PPN). Hasil output SPSS

pada tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien Adj R Square sebesar 0,274

atau sebesar 27,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel

independen (inflasi dan nilai tukar rupiah) terhadap variabel dependen

(Penerimaan PPN) adalah sebesar 27,4%, sedangkan sisanya (100%-

27,4%=72,6%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti

ekstensifikasi Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan,

kepatuhan Wajib Pajak dan lain sebagainya.

60

a. Pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah secara parsial terhadap

penerimaan PPN

1) Persamaan Regresi

Tabel 4.3Hasil Uji t

Coefficientsa

1812247 668898,7 2,709 ,013

282591,4 91991,251 ,558 3,072 ,005

-165,894 69,453 -,434 -2,389 ,026

(Constant)

Inflasi

Nilai Tukar Rupiah

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoefficients

Beta

StandardizedCoefficients

t Sig.

Dependent Variable: Penerimaan PPNa.

Hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien

konstanta adalah sebesar 1.812.247. Koefisien nilai inflasi adalah

sebesar 282.591,4 dengan tingkat signifikansi 0,005. Koefisien

nilai tukar rupiah adalah sebesar -165,894 dengan tingkat

signifikansi 0,026. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa

semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model

regresi adalah signifikan karena semuanya tidak melebihi 0,05

(5%), sehingga dapat dibuat persamaan regresi berikut:

Penerimaan PPN = 1.812.247 + 282.591,4 Inflasi – 165,894 Nilai

Tukar Rupiah

Nilai konstanta (a) sebesar 1.812.247 menunjukkan bahwa jika

variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dianggap konstan atau nol,

maka penerimaan PPN adalah sebesar Rp. 1.821.247.000.000.

Artinya jika tidak terjadi kenaikan atau penurunan inflasi dan nilai

61

tukar rupiah maka penerimaan PPN pada Kantor Wilayah DJP

Jakarta Selatan adalah sebesar Rp. Rp. 1.821.247.000.000.

Nilai koefisien Inflasi sebesar 282.591,4 menunjukkan bahwa jika

terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% maka Penerimaan PPN akan

meningkat sebesar Rp. 282.591.400.000 atau sebaliknya jika

terjadi penurunan penurunan inflasi sebesar 1% maka akan terjadi

penurunan penerimaan PPN sebesar Rp. 282.591.400.000.

Nilai koefisien nilai tukar rupiah sebesar -165,894 menunjukkan

bahwa jika terjadi kenaikan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 1 akan

mengurangi nilai penerimaan PPN sebesar Rp. 165.894.000 atau

sebaliknya jika terjadi penurunan nilai tukar rupiah sebesar Rp.1

maka penerimaan PPN akan bertambah sebesar Rp 165.894.000.

2) Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.3 di atas, didapat t hitung untuk variabel

inflasi sebesar 3,072 dengan tingkat signifikansi 0,005 (lebih kecil

dari 0,05). Nilai t tabel sebesar 1,7081, sehingga dapat diketahui

bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (3,072 > 1,7081). Oleh karena

tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel,

maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara

signifikan terhadap Penerimaan PPN sehingga hipotesis Ha1

diterima.

Jika dihubungkan dengan PPh yaitu PPh 21 dan PPh Badan, inflasi

tidak memiliki pengaruh terhadap PPh. Hal ini sesuai dengan

62

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ardiansyah (2007) dan

Ramadhana (2007). Ardiansyah (2007) menyatakan bahwa tingkat

inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.

Ramadhana (2007) dengan penelitiannya menyatakan bahwa

inflasi tidak berpengaruh terhadap PPh Badan.

Jika dilihat dari objek pajak dan dasar pengenaan pajak, PPh Pasal

21, PPh Badan dan PPN memiliki objek pajak dan pengenaan

pajak yang berbeda. Objek PPh 21 adalah penghasilan, PPh Badan

adalah laba bersih perusahaan, sedangkan PPN adalah transaksi

yang menyebabkan pengalihan hak atau manfaat (jual-beli) BKP/

JKP.

Secara teori, dasar pengenaan PPN adalah harga perolehan dari

BKP/ JKP, sehingga jika inflasi terus meningkat berarti harga-

harga juga meningkat. Selain itu, kita tahu bahwa tarif yang

berlaku terhadap PPN adalah tarif sepadan yaitu 10% dari harga

perolehan. Hal ini yang menyebabkan inflasi sangat berpengaruh

positif terhadap PPN. Sebagai contoh, jika sebelum terjadi inflasi

harga sebuah BKP ‘X’ adalah Rp. 1.000.000, maka PPN yang

dikenakan adalah Rp. 100.000, namun apabila bulan berikutnya

terjadi inflasi yang menyebabkan harga BKP ‘X’ naik menjadi Rp.

1.100.000, maka PPN yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp.

110.000 sehingga penerimaan PPN juga meningkat sebesar Rp.

63

10.000, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi

berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.3 di atas, didapat t hitung untuk variabel

Nilai Tukar Rupiah sebesar -2,389 dengan tingkat signifikansi

0.026 (lebih kecil dari 0,05). Oleh karena tingkat siginifikansi di

bawah 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,389 > 1,7081),

maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga

hipotesis Ha2 diterima.

Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan PPN karena

nilai tukar rupiah bisa mempengaruhi harga BKP/ JKP, terutama

BKP/ JKP yang membutuhkah barang modal dari luar negeri. Hal

ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yang

selanjutnya akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan

kecenderungan peningkatan konsumsi rumah tangga itu, tuturnya,

tercermin pada beberapa indikator, seperti konsumsi listrik,

penjualan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak pertambahan

nilai (PPN) dalam negeri dan PPN impor. Hal itu mengindikasikan

adanya kenaikan penjualan barang konsumsi. (NN, 2008)

Dirjen Pajak Darmin Nasution bahwa depresiasi nilai tukar akan

memberikan efek berupa penambahan penerimaan pajak

64

penghasilan (PPh) migas di satu sisi, dan pengurangan penerimaan

pajak pertambahan nilai (PPN) impor pada sisi yang lain. (Siregar,

2008), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi

berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

b. Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan terhadap

Penerimaan PPN

Tabel 4.4Hasil Uji F

Hasil uji F pada tabel 4.4 di atas, didapat F hitung sebesar 5,721

dengan tingkat sigifikansi 0,010. Nilai F tabel adalah 3,39. Apabila F

hitung dibandingkan dengan F tabel maka diketahui bahwa nilai F hitung

lebih besar dari F tabel (5,721 > 3,39). Tingkat signifikansi pada uji F

juga lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai (5%). Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar

rupiah secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN

sehingga hipotesis Ha3 diterima.

ANOVAb

1E+011 2 7,185E+010 5,721 ,010a

3E+011 23 1,256E+010

4E+011 25

Regression

Residual

Total

Model1

Sum ofSquares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Inflasia.

Dependent Variable: Penerimaan PPNb.

65

Inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan variabel makro yang dapat

mempengaruhi aktifitas ekonomi. Apabila inflasi dan nilai tukar

rupiah terkendali maka akan meningkatkan aktifitas ekonomi.

Semakin tinggi aktifitas ekonomi maka akan memberikan dampak

positif bagi pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan dampak

positif bagi penerimaan pajak terutama PPN.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani bahwa

penerimaan pajak masih sesuai perkiraan pemerintah, terutama yang

berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai

(PPN). Penerimaan PPN dalam negeri masih cukup kuat karena

adanya peningkatan aktivitas ekonomi. (Ariayudhistira, 2008).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi dan nilai tukar

rupiah dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

66

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini

memberikan bukti empirik bahwa:

1. Analisis parsial pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN menunjukkan t

hitung untuk variabel inflasi sebesar 3,072 dengan tingkat signifikansi

0,005 (lebih kecil dari 0,05). Nilai t tabel sebesar 1,7081, sehingga dapat

diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (3,072 > 1,7081). Oleh karena

tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka

dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara signifikan

terhadap Penerimaan PPN sehingga hipotesis Ha1 diterima.

2. Analisis parsial pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN

menunjukkan t hitung untuk variabel Nilai Tukar Rupiah sebesar -2,389

dengan tingkat signifikansi 0.026 (lebih kecil dari 0,05). Oleh karena

tingkat siginifikansi di bawah 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel

(2,389 > 1,7081), maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar

rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga

hipotesis Ha2 diterima.

3. Analisis secara simultan melalui uji F didapat F hitung sebesar 5,721 dengan

tingkat sigifikansi 0,010. Nilai F tabel adalah 3,39. Apabila F hitung

dibandingkan dengan F tabel maka diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar

67

dari F tabel (5,721 > 3,39). Tingkat signifikansi pada uji F juga lebih kecil

dari tingkat signifikansi yang dipakai (5%). Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar rupiah secara simultan

berpengaruh terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis Ha3 diterima.

B. IMPLIKASI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber penerimaan pajak

terbesar kedua bagi negara Indonesia, sehingga hal-hal yang dapat

mempengaruhinya harus diawasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi

dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Berdasarkan

penelitian ini, inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN sehingga dapat

dijadikan indikator terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu, pemerintah

harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan dalam mengatasi inflasi

karena nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari PPN. Hal

ini dikarenakan inflasi sangat berpengaruh terhadap daya konsumsi

masyarakat, dimana konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan

PPN. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN.

Nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Oleh

karena itu, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia juga harus terus menjaga

stabilitas nilai tukar rupiah dan terhindar dari depresiasi karena akan

berpengaruh terhadap harga BKP/ JKP menjadi lebih tinggi sehingga daya beli

masyarakat juga menurun yang nantinya akan berdampak pada penurunan

penerimaan PPN.

68

DAFTAR PUSTAKA

Andriani. ”Defisit Anggaran 2006 Capai 1,1 Persen dari PDB”, Rakyat Merdeka,27 Desember 2006.

Alil.”Solusi Anggaran”, Rakyat Merdeka, 27 Desember 2006.

Ariayudhistira. “Indikator Ekonomi Makro Membaik” artikel diakses tanggal 8Februari 2008, dari http://www.pajak.go.id/

Ardiansyah. “Analisis Pengaruh Perubahan Tingkat Inflasi dan PTKP TerhadapPenerimaan Negara dari PPh 21”, UIN, Jakarta, 2007.

C, Djunaedi. “Suatu Catatan Perpajakan Secara Umum”, artikel diakses padatanggal 19 Oktober 2007, dari http://www.depkeu.go.id/

Departemen Keuangan. “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok KebijakanFiskal Tahun 2008”, diakses pada tanggal 15 Januari 2008, darihttp://www.fiskal.depkeu.go.id/pdf

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. “Pajak Pertambahan Nilai & PajakPenjualan atas Barang Mewah”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2001.

Fauzan. “Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks HargaSaham Sektoral di BEJ.” , UIN, Jakarta, 2007.

Ghozali, Imam. “Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS”, Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Hamid, Abdul. “Buku Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta,2007.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis”, BPFE,Yogyakarta, 2002.

Kuncoro, Mudrajad. “Dinamika Inflasi dan Kebijakan Energi Nasional”, artikeldiakses pada tanggal 28 Januari 2008 darihttp://www.anggaran.depkeu.go.id

Mardiasmo. ”Perpajakan”, ANDI, Yogyakarta, 2003.

Meliala, Tulis. S. “Perpajakan dan Akuntansi Pajak”, Mitra Wacana Medika,Jakarta, 2006.

69

Nanga, Muana. “Teori, Masalah, dan Kebijakan”, Rajawali Gravindo, Jakarta,2005.

NN. “Pertumbuhan Ekonomi Direvisi”, artikel diakses pada tanggal 25 Januari2008 dari http://suarapembaruan.com/News/2007/07/13/ut01.htm

Ramadhana, Juwita. “Analisis Pengaruh EVA dan Inflasi Terhadap PPh Badanpada Perusahaan yang Termasuk Sektor Indeks LQ-45”, UIN, Jakarta,2008.

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. “Teori Ekonomi Makro”, EdisiKedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

-------------. ”Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)”, EdisiRevisi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Santoso, Singgih. “SPSS Statistik Parametrik”, Gramedia, Jakarta, 2002.

Sarwono, Jonathan. “Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13”, Andi,Yogyakarta, 2006.

Siregar, Bastanul. “9 Langkah Fiskal Redam Efek Kejut ekonomi”, artikel diaksespada tanggal 25 Januari 2008 darihttp://www.infopajak.com/berita/011207bi.htm.

Sukardji, Untung. ”Sebuah Analisis Konstruktif Perubahan Undang-undangPajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000”,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

-------------. “Pajak Pertambahan Nilai”, edisi Revisi 2006, Rajawali Pers, Jakarta,2006.

Sukirno, Sadono. “ Teori Pengantar Makro Ekonomi”, PT RajaGafindo Persada,Jakarta, 2004.

Todaro, Michael P. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Erlangga, Jakarta,2004.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana TelahDiubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Waluyo dan Ilyas B. Wiryawan. “Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuaidengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan AturanPerpajakan Terpadu”, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Wikipedia. Diakses pada tanggal 18 Desember 2007, dari http://id.wikipedia.org/

70

LAMPIRAN 1Sampel Penelitian

71

SAMPEL PENELITIAN TAHUN 2005-2007

NO. INFLASI KURS PENERIMAANPPN (Jutaan)

1 0.87 9745 2895372 0.32 9745 2125023 0.39 10039 2148494 0.56 9980 2187775 059 10116 2382306 0.48 10299 2077927 0.61 10486 2576708 0.66 10733 2602439 0.98 10541 29785410 0.50 9753 31543611 0.30 9485 27423112 0.12 9863 24157113 0.17 9625 32701614 0.65 9594 32865515 0.38 9643 28899016 056 9687 34762117 0.19 9635 32760818 0.72 9568 43549119 0.21 9664 27829320 0.25 9598 26968421 0.19 9344 33728522 0.66 9567 36565323 0.82 9867 34425424 0.36 9810 41575025 0.98 9607 49473926 0.86 9834 869420

72

LAMPIRAN 2OUTPUT SPSS

73

43210-1-2

Regression Standardized Residual

15

12

9

6

3

0

Freq

uenc

y

Mean = 8.33E-16Std. Dev. = 0.959N = 26

Dependent Variable: Penerimaan PPN

Histogram

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Exp

ecte

dC

umP

rob

Dependent Variable: Penerimaan PPN

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

74

210-1-2

Regression Standardized Predicted Value

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Re

gre

ss

ion

Stu

de

nti

zed

Res

idu

al

Dependent Variable: Penerimaan PPN

Scatterplot

CollinearityStatisticsVariabel

TOL VIFInflasi ,881 1,135Nilai Tukar Rupiah ,881 1,135

Model Summary(b)

a Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Inflasib Dependent Variable: Penerimaan PPN

Coefficientsa

1812247 668898,7 2,709 ,013

282591,4 91991,251 ,558 3,072 ,005

-165,894 69,453 -,434 -2,389 ,026

(Constant)

Inflasi

Nilai Tukar Rupiah

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoefficients

Beta

StandardizedCoefficients

t Sig.

Dependent Variable: Penerimaan PPNa.

Model R R SquareAdjusted R

SquareStd. Error ofthe Estimate

Durbin-Watson

1 ,576(a) ,332 ,274 112071,238 1,114

75

ANOVAb

1E+011 2 7,185E+010 5,721 ,010a

3E+011 23 1,256E+010

4E+011 25

Regression

Residual

Total

Model1

Sum ofSquares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Inflasia.

Dependent Variable: Penerimaan PPNb.