93
UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) 16 TENTANG PERJANJIAN KONSESI JASA PADA INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PT XYZ) LAPORAN MAGANG SHOLAHUDDIN ALRAHMANI 0906525794 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JULI 2013 Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

  • Upload
    lamdan

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) 16 TENTANG

PERJANJIAN KONSESI JASA PADA INDUSTRI

KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PT XYZ)

LAPORAN MAGANG

SHOLAHUDDIN ALRAHMANI

0906525794

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

JULI 2013

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 2: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) 16 TENTANG

PERJANJIAN KONSESI JASA PADA INDUSTRI

KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PT XYZ)

LAPORAN MAGANG

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana

Ekonomi

SHOLAHUDDIN ALRAHMANI

0906525794

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

JULI 2013

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 3: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 4: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 5: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

v Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya saya dapat

menyelesaikan laporan magang ini. Laporan Magang ini tidak akan menjadi

seperti ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Rahman Marsoel dan Ibu Farida atas

segala bentuk dukungan baik yang bersifat tangible maupun intangible. God’s

choices are proven to be the best one could ever ask, for example; your parents;

2. Bapak Ludovicus Sensi Wondabio selaku pembimping Laporan Magang yang

telah memberikan banyak masukan dan arahan terkait penulisan Laporan Magang

ini. At first, dreams seem impossible, then improbable, and eventually inevitable;

3. Abdul Karim Amrullah dan Zuyyina Choirunnisa selaku kakak dan adik

penulis yang merupakan jajaran dari stakeholder utama kehidupan penulis.

Brothers and sisters fight, they all do. Another thing they do for sure is loving

each other;

4. Keluarga besar Bani Baidlowi yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang

menjadi salah satu motor utama setiap langkah positif yang diambil penulis.

Family comes first.;

5. Sholahuddin Alrahmani selaku penulis Laporan Magang ini, karena

sesungguhnya Laporan Magang ini tidak akan terselesaikan tanpa kemauan dan

kemampuan penulis. Dealing with ourselves might not be as easy as it seems;

6. Ardika Syahputra, Atyanta Dhany Harjasa, dan Faris Naufal Rahman selaku

stakeholders Jackhammer Co. yang sejatinya tidak berhubungan dengan

penyelesaian Laporan Magang ini. Everyday is a holiday when you work on the

things you like;

7. Nuri Lathifah dan Shabrina Adzhani Awanis Latief selaku teman setia penulis

dalam berbagai hal yang tidak mengurangi maskulinitas penulis. I may not be the

easiest person to deal with in most of the time, yet you girls stick through this far;

8. Teman-teman penulis dari MAN Insan Cendekia Serpong angkatan 2009 yang

tidak dapat disebutkan satu per satu, yang seperti beberapa pihak sebelumnya,

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 6: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

vi Universitas Indonesia

sebenarnya tidak berhubungan dengan penyelesaian Laporan Magang ini. You

guys are the best thing ever happened to me after food, sleep, movies, and

football;

9. Kelompok Belajar yang beranggotakan Akbari Jamalullail Faisal, Agustinus

Gerald Windoe, Ferzy Ferlian Manalu, Muhammad Audi Vialdo, Muhammad

Rasyid Hidayat, dan Randhy Nugroho yang menemani masa kuliah penulis dan

tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam seksi ini. College life wouldn’t

be so fun without you guys;

10. Badan Semi Otonom Band FEUI atas kisah cinta dan kasihnya selama 3 tahun

periode keanggotaan aktif. Doing something wrong has never felt so right;

11. Amino Football Club selaku wadah penulis bermain futsal di lingkungan

kampus dan menorehkan prestasi non-akademis selain juara 1 Indigo Denim

Contest kategori Local Brand. People say football is a matter of life and death.

They don’t get it, it’s more than that;

12. Tim Audit PT XXX yang terdiri dari Mas Firman Sababalat, Mbak Octaviana

Lolita, Mas Fajri Satria Wika, Mas Galih Baskoro, Meka Darwis, Sylvia

Cahayadi, Deodatus Bayu Segara, Dianti Mellisa, dan Evansyah Syarif atas

bantuan dan bimbingannya selama periode magang serta penulisan dan

penyelesaian laporan magang penulis. If you put your mind to it, there’s nothing

you can’t achieve;

13. Arsenal Football Club selaku pengatur utama mood penulis dalam

menyongsong hari senin di setiap minggu. Once a gooner always a gooner; dan

14. HDD External penulis yang berisi kumpulan film penulis yang telah wafat di

usia dini. I miss you so bad sometimes it hurts;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua

pihak yang terlibat dalam penulisan laporan magang ini.

Depok, 5 Juli 2013

Sholahuddin Alrahmani

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 7: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 8: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Universitas Indonesia viii

ABSTRAK

Nama : Sholahuddin Alrahmani

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(ISAK) 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa pada Industri

Ketenagalistrikan (Studi Kasus PT XYZ)

Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan Interpretasi

Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada

industri ketenagalistrikan dengan studi kasus di PT XYZ. PT XYZ merupakan

perusahaan yang bergerak di industri ketenagalistrikan dan mengikuti perjanjian

Power Purchase Agreement dengan PLN. Pembahasan akan meliputi isu

akuntansi terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ pada tahun 2012 yang terbagi ke

dalam 4 bagian yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pembahasan juga akan meliputi prosedur audit serta isu pajak terkait penerapan

ISAK 16 di PT XYZ secara garis besar.

Kata kunci :

ISAK 16, Power Purchase Agreement, akuntansi, audit, pajak

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 9: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Universitas Indonesia ix

ABSTRACT

Name : Sholahuddin Alrahmani

Study Program : Accounting

Title : Analysis of the Implementation of Interpretation of Financial

Accounting Standards (ISAK) 16 about Service Concession

Arrangements on Power Sector Industry (Case Study PT XYZ)

This Internship Report aims to explain about the analysis of the imlementation of

Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 16 about service

concession arrangements on power sector industry (case study PT XYZ). PT XYZ

is a company which working in the power sector industry and has been engaging

to Power Purchase Agreement with PLN due to its operational activity. The

discussion will present the accounting issues related to the implemetation of ISAK

16 in PT XYZ for the year 2012 which will be divided into four groups which are

recognition, measurement, presentation, and disclosure.The discussion will also

present the audit procedures and taxation issues on the implementation of ISAK

16 in PT XYZ.

Key words :

ISAK 16, Power Purchase Agreement, accounting, audit, taxation

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 10: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Universitas Indonesia x

DAFTAR ISI

JUDUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

1. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Latar Belakang Kegiatan Magang ............................................................. 2

1.3 Tujuan Program Kegiatan Magang ............................................................ 2

1.4 Tempat dan Waktu Kegiatan Program Magang......................................... 3

1.5 Pelaksanaan Program Magang ................................................................... 3

1.6 Ruang Lingkup Penulisan .......................................................................... 4

1.7 Sistematika Penulisan ................................................................................ 4

2. LANDASAN TEORI ......................................................................................... 6 2.1 Dasar Hukum Pengadaan Ketenagalistrikan .............................................. 6

2.1.1 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ....................................................... 6

2.1.2 Usaha Penunjang Tenaga Listrik ......................................................... 7

2.2 Power Purchase Agreement ....................................................................... 8

2.3 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 ............................. 11

2.3.1 Perlakuan Hak Operator atas Infrastruktur ........................................ 12

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Imbalan atas Perjanjian ........................ 13

2.3.3 Jasa Konstruksi atau Peningkatan Kemampuan ................................ 13

2.3.4 Jasa Operasi ....................................................................................... 14

2.3.5 Biaya Pinjaman yang Ditanggung oleh Operator .............................. 14

2.3.6 Aset Keuangan ................................................................................... 14

2.3.7 Aset Takberwujud ............................................................................. 15

2.3.8 Hal yag Diberikan kepada Operator oleh Pemberi Konsesi .............. 15

3. PROFIL PERUSAHAAN ............................................................................... 16 3.1 Profil Kantor Akuntan Publik (KAP) ASR .............................................. 16

3.1.1 Jasa Profesional KAP ASR ............................................................... 16

3.1.2 Sektor Industri KAP ASR ................................................................. 19

3.2 Profil PT XYZ.......................................................................................... 20

3.2.1 Proses Bisnis PT XYZ ...................................................................... 23

3.2.2 Perjanjian Power Purchase Agreement PT XYZ .............................. 23

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN .................................................................. 26 4.1 Perlakuan akuntansi untuk PPA antara PT XYZ dengan PLN ................ 26

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 11: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Universitas Indonesia xi

4.2 Prosedur Audit PT XYZ .......................................................................... 34

4.2.1 Tahapan Perencanaan Audit PT XYZ ............................................... 34

4.2.2 Prosedur Audit Aset Tetap PT XYZ ................................................. 40

4.3 Isu Akuntansi Terkait Penerapan ISAK 16 .............................................. 43

4.3.1 Recognition (Pengakuan) .................................................................. 43

4.3.2 Measurement (Pengukuran) .............................................................. 45

4.3.3 Presentation (Penyajian) ................................................................... 52

4.3.4 Disclosure (Pengungkapan) .............................................................. 59

4.4 Isu Perpajakan Terkait Penerapan ISAK 16 ............................................ 60

5. KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................... 64 5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 64

5.2 Saran ........................................................................................................ 65

5.2.1 Saran untuk PT XYZ ........................................................................ 65

5.2.2 Saran untuk KAP ASR ..................................................................... 66

DAFTAR REFERENSI ...................................................................................... 67

LAMPIRAN ......................................................................................................... 68

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 12: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Universitas Indonesia xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Value Chain Sektor Tenaga Listrik.....................................……..... ..9

Gambar 2.2 Skema PPA……………………………………………………….....9

Gambar 4.1 Kerangka Berpikir Akuntansi untuk PPA...............................……..28

Gambar 4.2 Materialitas PT XYZ.........................................................................39

Gambar 4.3 Prosedur Audit Aset Tetap KAP ASR..............................................41

Gambar 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT XYZ 31 Desember 2011 sebelum dan

sesudah penerapan ISAK 16.............................................................54

Gambar 4.5 Laporan Pendapatan Komprehensif PT XYZ 31 Desember 2011

sebelum dan sesudah penerapan ISAK 16........................................55

Gambar 4.6 Laporan Posisi Keuangan PT XYZ 31 Desember 2012 sebelum dan

sesudah penerapan ISAK 16.............................................................57

Gambar 4.7 Laporan Pendapatan Komprehensif PT XYZ 31 Desember 2012

sebelum dan sesudah penerapan ISAK 16........................................58

Gambar 4.8 Perhitungan kompensasi rugi pajak PT XYZ...................................62

Gambar 4.9 Perhitungan beban pajak penghasilan PT XYZ................................63

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 13: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

Universitas Indonesia xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Kepemilikan PT XYZ tahun 2011..................................…21

Tabel 3.2 Struktur Kepemilikan PT XYZ tahun 2011..................................…22

Tabel 4.1 Ringkasan technical consultation KAP ASR……...........................33

Tabel 4.2 Prosedur audit aset tetap KAP ASR berdasarkan audit objective.....42

Tabel 4.3 Perhitungan pendapatan konstruksi PT XYZ tahun 2011…….........45

Tabel 4.4 Buku besar terkait CIP PT XYZ tahun 2011....................................46

Tabel 4.5 Biaya pembiayaan untuk biaya ditangguhkan tahun 2011...............48

Tabel 4.6 Biaya pembiayaan untuk CIP tahun 2011.........................................48

Tabel 4.7 Perhitungan aset keuangan PT XYZ tahun 2011..............................49

Tabel 4.8 Perhitungan pendapatan konstruksi PT XYZ tahun 2012.................50

Tabel 4.9 Biaya pembiayaan untuk biaya ditangguhkan tahun 2012...............51

Tabel 4.10 Perhitungan aset keuangan PT XYZ tahun 2012..............................51

Tabel 4.11 Pengungkapan berdasarkan ISAK 22 di laporan audit PT XYZ......60

Tabel 4.12 Kompensasi rugi pajak PT XYZ.......................................................6

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 14: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut report dari McKinsey (2012), Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun ke belakang. Hal ini dapat dilihat dari

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rentang tahun 2000 – 2010

yang mencapai angka 5,2%. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat

ketiga dalam daftar negara OECD (Organisation for Economoic Co-operation

and Development) dan BRIC (Brazil, Russia, India, and China) yang memiliki

PDB riil tertinggi. Indonesia pun mencatatkan prestasi sebagai negara dengan

ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

Berkembangnya perekonomian Indonesia ini menimbulkan berbagai tantangan.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia dalam

mempertahankan pertumbuhan ekonomi adalah masalah infrastruktur.

Perkembangan infrastruktur harus sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Berbagai macam infrastruktur yang perlu ditingkatkan adalah transportasi, jalan

tol, ataupun listrik dan sumber energi. Sektor listrik diatur oleh Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai mana tertera dalam Undang-Undang No.

30/2009. Dalam mengupayakan peningkatan produksi listrik di Indonesia,

pemerintah Indonesia dapat mengundang Independent Power Producer (IPP)

untuk bekerja sama dalam proses produksi listrik di Indonesia lewat sebuah

bentuk kerja sama yang kerap disebut Power Purchase Agreement (PPA).

Power Purchase Agreement memungkinkan IPP untuk membangun Power Plant

atau pembangkit listrik dan mengoperasikan serta merawat Power Plant tersebut.

IPP kemudian menjual listrik yang diproduksi oleh Power Plant ke pemerintah

Indonesia, dalam hal ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan perjanjian

konsesi (umumnya 30 tahun) yang berujung pada pengalihan kepemilikan Power

Plant ke PLN pada akhir masa konsesi.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 15: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

2

Universitas Indonesia

Dalam konstruksi dan masa operasi Power Plant, IPP akan menerapkan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 - “Perjanjian Konsesi Jasa”

dalam pencatatannya. ISAK 16 merupakan adopsi dari IFRS Interpretations

Committee No. 12 (IFRIC 12) – “Service Concession Arrangements”.

1.2 Latar Belakang Kegiatan Magang

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan proses globalisasi, persaingan

dalam dunia kerja semakin meningkat. Tak cukup hanya berbekal teori yang

dipelajari di bangku kuliah, seorang calon tenaga kerja perlu memperhatikan

aspek praktikal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Karena pada akhirnya nanti,

hal yang penting bukan hanya mengetahui teori yang relevan terhadap sebuah

pekerjaan melainkan penerapan teori tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Indonesia

memberikan opsi dalam pelaksanaan tugas akhir bagi mahasiswanya yang

mengejar gelar Strata 1 (S1) berupa Laporan Magang. Berbeda dengan skripsi

yang berfokus pada teori, laporan magang memberi kesempatan bagi mahasiswa

untuk berkecimpung langsung di dunia kerja dan menerapkan ilmu-ilmu serta

teori akuntansi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dalam lingkungan

kerja nyata. Hal ini diharapkan mampu menyiapkan mental dan kesiapan

mahasiswa dalam menghadapi lingkungan kerja setelah selesai menimba ilmu di

lingkungan kampus karena pada kenyataannya ada beberapa hal yang tidak bisa

dipelajari di dalam kelas dan tidak ditulis dalam text book sehingga diharapkan

mahasiswa yang mengikuti program magang mampu mendapat gambaran nyata

tentang lingkungan pekerjaan di industri yang dipilih.

1.3 Tujuan Kegiatan Program Magang

Pemahaman teori saja dirasa belum cukup sebagai bekal mahasiswa dalam

mengarungi kerasnya dunia kerja. Adanya pengalaman akan kondisi nyata

lingkungan kerja dan pengaplikasian teori dalam menghadapi problema yang

muncul dirasa menjadi hal yang fundamental untuk dapat tetap bersaing di dunia

kerja. Dengan adanya program magang diharapkan mahasiswa dapat menimba

pengalaman dan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang telah

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 16: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

3

Universitas Indonesia

dipelajari sehingga lebih siap dalam bersaing di dunia kerja selepas meraih gelar

sarjana.

Di lain sisi, program magang juga memberi benefit bagi kantor atau tempat

magang. Kantor yang bersangkutan dapat memantau dan mendapat gambaran

secara langung mengenai kualitas calon pekerjanya sehingga dapat mempermudah

proses rekruitmen dan mendapat tambahan tenaga kerja.

1.4 Tempat dan Waktu Kegiatan Program Magang

Penulis menjalani program magang di Kantor Akuntan Publik ASR. Kantor KAP

ASR bertempat di wilayah Jakarta. Waktu pelaksanaan program magang adalah 3

bulan dimulai dari 7 Januari 2012 hingga 5 April 2012.

Penulis ditempatkan pada divisi Energy, Utilities, and Mining (EUM) yang

menyediakan jasa audit dan assurance untuk perusahan yang bergerak di industri

energi, utilitas, dan pertambangan. Jam kerja dimulai dari pukul 08.00 hingga

pukul 17.00 pada hari Senin sampai Jumat.

Berkaitan dengan topik yang diangkat dalam Laporan Magang ini, penulis

ditempatkan dalam technical team dalam engagement PT XYZ untuk menentukan

perlakuan akuntansi apa yang paling tepat untuk PT XYZ seiring dengan

perjanjian PPA antara PT XYZ dengan PLN.

1.5 Pelaksanaan Program Magang

Pada program magang yang diberikan oleh KAP ASR penulis ditempatkan pada

divisi Energy, Utilities, and Mining (EUM) dengan posisi Vocational Employee

(VE). Selama program magang ini, penulis diperlakukan selayaknya pekerja tetap

dalam artian penulis memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pekerja tetap

lainnya. Secara umum, aktivitas yang penulis lakukan selama program magang ini

adalah sebagai berikut:

a) Membantu tim dalam melaksanakan General Audit per 31 Desember 2012

PT XXX dan anak perusahaannya.

b) Membantu tim dalam melengkapi dokumentasi hasil audit PT XXX

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 17: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

4

Universitas Indonesia

c) Membantu tim dalam melaksanakan General Audit Dana Pensiun XX

1.6 Ruang Lingkup Penulisan

Pada laporan magang ini penulis akan membahas tentang implementasi

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 (ISAK 16) pada proyek

pembangunan power plant PT XYZ. PT XYZ sendiri merupakan anak perusahaan

dari PT XXX yang merupakan klien yang diaudit oleh penulis selama periode

program magang di KAP ASR.

Rumusan masalah yang ingin diangkat penulis dalam laporan magang kali ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk PPA antara PT XYZ dengan PLN?

b. Bagaimana prosedur audit KAP ASR terkait dengan penerapan ISAK 16

di PT XYZ?

c. Apakah isu akuntansi terkait dengan penerapan ISAK 16 di PT XYZ?

d. Apakah isu perpajakan terkait dengan penerapan ISAK 16 di PT XYZ?

Melalui laporan magang ini penulis berharap dapat memberikan gambaran secara

umum bagi para pembaca bagaimana pencatatan terhadap konsesi jasa menurut

ISAK 16 dan pengaplikasiannya pada pembangunan Power Plant di PT XYZ.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini akan dibagi dalam 5 bagian (bab) yang disertai lampiran

sebagai dokumen pendukung laporan dengan sistematika seperti berikut:

a. BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang program magang, tujuan kegiatan

program magang, tempat, waktu dan pelaksanaan program magang, ruang

lingkup dan sistematika laporan magang.

b. BAB 2. LANDASAN TEORI

Bab ini akan memaparkan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan

pembahasan dan analisa pada implementasi ISAK 16 pada proyek

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 18: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

5

Universitas Indonesia

pembangunan power plant di PT XYZ. Teori yang dimaksud meliputi

ulasan tentang landasan hukum pengadaan listrik, ISAK 16, dan

pembahasan mengenai Power Purchase Agreement.

c. BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini akan memberikan gambaran umum atas PT XYZ. Bab ini dibagi

menjadi dua bagian utama, yakni gambaran umum tentang PT XYZ dan

ulasan mengenai kontrak Power Purchase Agreement PT XYZ.

d. BAB 4. PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam mengenai tema yang diangkat dalam

laporan magang. Laporan magang ini akan membahas bagaimana

perlakuan akuntansi yang tepat untuk PT XYZ dilanjutkan dengan bahasan

mengenai prosedur audit terkait penerapan ISAK 16 serta isu akuntansi

dan perpajakan terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ.

e. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan ringkasan dari analisa terhadap perusahaan dan

aktivitas program magang. Saran yang disertai masukan menjadi perhatian

utama penulis terhadap Departemen Akuntansi FE UI, kantor akuntan

publik dan kantor klien.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 19: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

6 Universitas Indonesia

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Pengadaan Ketenagalistrikan

Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia,

perbaikan sektor infrastruktur memegang peran yang vital. Salah satu infrastruktur

yang penting untuk diperhatikan adalah tenaga listrik. Sesuai dengan Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 (UU 30/2009),

definisi dari ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan

dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam pasal 3 UU 30/2009 disebutkan bahwasanya penyediaan dari tenaga listrik

dikontrol oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun dalam industri

ketenagalistrikan ini, pemerintah juga turut mengundang partisipasi sektor swasta.

Hal ini dapat terlihat dari Pasal 4 UU 30/2009 ayat 2 yang menyatakan

bahwasanya badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat

berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam Bab VII mengenai Usaha Ketengalistrikan yang terdapat di UU 30/2009

Pasal 8, usaha ketenagalistrikan terbagi menjadi 2 yaitu Usaha Penyediaan Tenaga

Lisrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

2.1.1 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik terklasifikasi menjadi 2 menurut UU 30/2009,

yaitu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.

2.1.1.1 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentigan Umum

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam UU 30/2009 meliputi:

a. Pembangkitan tenaga listrik;

b. Transmisi tenaga listrik;

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 20: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

7

Universitas Indonesia

c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau

d. Penjualan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta,

koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga

listrik. Meski badan usaha swasta diberikan keleluasaan dalam menyediakan

tenaga listrik untuk kepentingan umum, prioritas pertama dalam menyediakan

tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah ke badan usaha milik negara. Jika

tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi yang

dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib

memberikan tugas ke badan usaha milik negara untuk dapat menyediakan tenaga

listrik untuk wilayah yang bersangkutan.

2.1.1.2 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud

dalam UU 30/2009 meliputi:

a. Pembangkitan tenaga listrik;

b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau

c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga

listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan

lembaga/badan usaha lainnya.

2.1.2 Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Menurut UU 30/2009, usaha penunjang tenaga listrik terbagi menjadi 2.

Pembagian tersebut adalah Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Usaha

Industri Penunjang Tenaga Listrik.

2.1.2.1 Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 21: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

8

Universitas Indonesia

Yang termasuk sebagai usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

didefinisikan oleh UU 30/2009 adalah:

a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

a. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;

b. Pemeliharaan instalasi tenaga listik;

c. Penelitian dan pengembangan;

d. Pendidikan dan pelatihan;

e. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

f. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

g. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau

h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga

listrik.

2.1.2.2 Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Yang termasuk sebagai usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana

didefinisikan oleh UU 30/2009 adalah:

a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau

b. Usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

2.2 Power Purchase Agreement (PPA)

Dari pemaparan UU 30/2009 yang telah disebutkan diatas dapat digaris bawahi

bahwasanya pengadaan ketenagalistrikan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah,

dalam hal ini PLN. Badan usaha milik swasta dapat melakukan pengadaan tenaga

listrik untuk kepentingan umum. Namun, pada kenyataannya di lapangan, badan

usaha milik swasta mengalami kendala dalam hal penyaluran tenaga listrik kepada

end user atau masyarakat. Di sisi lain, PLN telah memiliki infrastrukur untuk

dapat menyalurkan ketenagalistrikan ke masyarakat umum. Hal ini kemudian

menyebabkan adanya interaksi antara badan usaha milik swasta yang bergerak di

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 22: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

9

Universitas Indonesia

bidang pengadaan ketenagalistrikan atau Independent Power Producer (IPP)

dengan PLN yang sering disebut dengan Power Purchase Agreement (PPA).

Gambar 2.1: Value Chain Sektor Tenaga Listrik

Sumber: KAP ASR, Power Sector Training, Telah diolah kembali, 2012.

Gambar diatas menjelaskan bagaimana skema value chain dalam sektor tenaga

listrik. Dapat dilihat bahwasanya IPP dan PLN mampu berperan di sektor

pembangkitan tenaga listrik. Namun seperti yang telah diutarakan, akibat

kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh IPP, transmisi dan distribusi tenaga

listrik diserahkan ke PLN.

Gambar 2.2: Skema PPA

Sumber

Energi Pembangkit End

User

Distribusi Transmisi

- IPP - Rumah

tangga

- PLN

- PLN

- Dll

- Industri

- PLN

PLN

PPA

IPP

Power Plant

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 23: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

10

Universitas Indonesia

Sumber: KAP ASR, Power Sector Training, Telah diolah kembali, 2012.

Dalam pengalihan tenaga listrik dari IPP ke PLN, kedua pihak umumnya

menggunakan skema konsesi jasa yang disebut PPA. Seperti terlihat dalam

gambar, skema PPA melingkupi pembangunan pembangkit listrik atau power

plant oleh IPP. IPP juga turut bertanggung jawab untuk melakukan pendanaan

atau financing atas konstruksi power plant terkait.

Setelah fase konstruksi power plant telah selesai, IPP bertanggung jawab untuk

mengoperasikan dan merawat power plant. IPP kemudian menjual listrik yang

dihasilkan oleh power plant ke PLN dengan rate harga yang telah ditentukan. PPA

umumnya memiliki periode konsesi jasa selama kurang lebih 30 tahun. Pada akhir

periode konsesi jasa, PLN memiliki hak untuk membeli power plant IPP.

Komponen pendapatan yang diakui oleh IPP selama masa perjanjian konsesi jasa

PPA adalah sebagai berikut:

a. Komponen A – Capital Cost Recovery

Komponen A merupakan komponen pendapatan yang diberikan PLN ke

IPP atas jasa konstruksi dan pengadaan power plant berdasarkan PPA.

Komponen A umumnya bersifat tetap dan tidak terpengaruh akan jumlah

tenaga listrik yang disalurkan ke PLN.

b. Komponen B – Fixed Operating and Maintenance

Komponen B merupakan komponen pendapatan yang diberikan PLN ke

IPP untuk jasa operasi dan perawatan dalam menjaga performa power

plant. Komponen B dikalkulasikan berdasarkan kapasitas dari power plant

dan indeks harga.

c. Komponen C – Energy Payment

Komponen C merupakan komponen pendapatan yang diberikan PLN ke

IPP untuk mengganti biaya bahan bakar yang diperlukan oleh power plant.

Komponen C dikalkulasikan berdasarkan jumlah tenaga listrik yang

disalurkan ke PLN dan harga pasar dari bahan bakar power plant.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 24: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

11

Universitas Indonesia

d. Komponen D – Variable Operating and Maintenance

Komponen D merupakan komponen pendapatan yang diberikan PLN ke

IPP untuk jasa operasi dan perawatan dalam menjaga performa power

plant. Komponen D dikalkulasikan berdasarkan jumlah aktual tenaga

listrik yang disalurkan ke PLN dan penyesuaian atas suku bunga inflasi.

2.3 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 membahas tentang Perjanjian

Konsesi Jasa. ISAK 16 merupakan adopsi dari IFRIC 12 Service Concession

Arrangements. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16 umumnya

melibatkan entitas swasta (operator) dengan pemerintah untuk membangun atau

menaikkan nilai dari infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik

serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut dalam jangka waktu

tertentu.

Entitas swasta dalam perjanjian dibayar untuk jasa yang diberikan dalam periode

perjanjian. Perjanjian antara entitas swasta dengan pemerintah ini biasanya diikat

dalam kontrak yang mengatur standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan

pengaturan penyelesaian perselisihan.

Perjanjian jasa secara kontraktual mengharuskan entitas swasta untuk

menyediakan jasa ke publik atas nama entitas publik atau pemerintah. Ciri umum

lain dari perjanjian jasa ini adalah:

a. Pemberi konsesi adalah entitas publik, termasuk badan pemerintah, atau

entitas swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa tersebut.

b. Entitas swasta yang bertindak selaku penerima konsesi bertanggung jawab

setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan

tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi.

c. Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan

mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.

d. Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi

konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan,

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 25: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

12

Universitas Indonesia

dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang

awalnya membiayai infrastruktur.

Adanya ISAK 16 ini untuk memberikan panduan akuntansi untuk entitas swasta

penerima konsesi. ISAK 16 ini berlaku untuk perjanjian konsesi jika:

a. Pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus

diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus

diberikan, dan berapa berapa harganya; dan

b. Pemberi konsesi mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat, atau

bentuk lain – atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur

pada akhir masa perjanjian.

ISAK 16 juga berlaku untuk infrastruktur yang dibangun entitas swasta penerima

konsesi atau diperoleh entitas swasta penerima konsesi dari pihak ketiga untuk

tujuan perjanjian jasa dan infrastruktur yang telah ada yang aksesnya diberikan

oleh pemberi konsesi kepada operator untuk tujuan perjanjian jasa. ISAK 16 tidak

mengatur akuntansi untuk infrastruktur yang telah diakui sebagai aset tetap oleh

entitas swasta penerima konsesi sebelum perjanjian jasa. ISAK 16 juga tidak

mengatur akuntansi untuk pemberi konsesi.

Berbagai permasalahan yang dibahas dalam ISAK 16 antara lain adalah:

a. Perlakuan hak operator atas infrastruktur;

b. Pengakuan dan pengukuran imbalan perjanjian;

c. Jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan;

d. Jasa operasi;

e. Biaya pinjaman;

f. Perlakuan akuntansi setelah pengakuan awal asset keuangan dan asset tak

berwujud; dan

g. Hal yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada operator

2.3.1 Perlakuan Hak Operator atas Infrastruktur

Infrastruktur dalam ruang lingkup ISAK 16 tidak diakui sebagai aset tetap oleh

operator. Hal ini disebabkan karena perjanjian konsesi jasa tidak memberikan hak

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 26: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

13

Universitas Indonesia

kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik.

Operator dalam hal ini hanya memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur

sesuai dengan kepentingan pemberi konsesi jasa yang telah ditentukan dalam

kontrak.

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Imbalan atas Perjanjian

Operator mengakui dan mengukur pendapatan sesuai dengan PSAK 34: Kontrak

Konstruksi dan PSAK 23: Pendapatan untuk jasa yang dilakukan sesuai dengan

perjanjian konsesi jasa. Apabila operator melakukan lebih dari satu jasa (jasa

konstruksi atau peningkatan kemampuan dan jasa operasi) dalam satu kontrak

atau perjanjian, maka imbalan yang diterima atau yang dapat diterima

dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif dari jasa yang diberikan,

jika jumlahnya dapat diidentifikasi secara terpisah. Sifat imbalan menentukan

perlakuan akuntansi selanjutnya.

2.3.3 Jasa Konstruksi atau Peningkatan Kemampuan

Operator mencatat pendapatan dan biaya yang terkait dengan jasa konstruksi atau

peningkatan kemampuan sesuai PSAK 34: Kontrak Konstruksi.

Jika operator melakukan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, maka

imbalan yang diterima atau dapat diterima operator atas perjanjian konsesi jasa

diakui dalam nilai wajar. Imbalan dalam hal ini dapat merupakan hak atas:

a. Aset keuangan

Operator mengakui aset keuangan selama operator memiliki hak

kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari

atau atas diskresi pemberi konsesi untuk jasa konstruksi.

b. Aset takberwujud

Operator mengakui aset takberwujud sejauh operator menerima hak

(lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Hak ini bukan

merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena besarnya dapat

berubah tergantung dari penggunaan publik terhadap jasa.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 27: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

14

Universitas Indonesia

Apabila operator menerima imbalan berupa sebagian aset keuangan dan sebagian

aset takberwujud maka pencatatannya harus dipisah untuk masing-masing

komponen. Imbalan atau piutang yang diterima untuk kedua komponen tersebut

harus diakui pada nilai wajar.

2.3.4 Jasa Operasi

Pendapatan dan biaya yang terkait dengan jasa operasi dicatat sesuai dengan

PSAK 23: Pendapatan. Ada kemungkinan bagi operator untuk memiliki

kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk memperoleh

lisensi untuk memelihara infrastruktur pada kondisi tertentu atau untuk

memulihkan infrastruktur ke kondisi tertentu sebelum diserahkan kembali ke

pemberi konsesi pada akhir perjanjian jasa. Kewajiban yang terkait dengan

pemeliharaan dan pemulihan infrastruktur, kecuali untuk peningkatan kemampuan

elemen, diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi,

dan Aset Kontijensi, yaitu berdasarkan pada estimasi terbaik atas pengeluaran

yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode

pelaporan.

2.3.5 Biaya Pinjaman yang Ditanggung oleh Operator

Dalam pelaksanaan konsesi jasa, seringkali operator meminjam biaya dari pihak

ketiga dalam membiayai proyek yang dikerjakannya. Sesuai dengan PSAK 26:

Biaya Pinjaman, biaya pinjaman yang terkait dengan perjanjian diakui sebagai

beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut, kecuali operator memiliki

hak kontraktual untuk menerima aset takberwujud (hak untuk membebankan

pengguna layanan publik). Dalam hal ini, biaya pinjaman dikapitalisasi selama

tahap pembangunan sesuai dengan PSAK 26.

2.3.6 Aset Keuangan

Aset keuangan yang diakui diperlakukan sesuai dengan PSAK 50: Instrumen

Keuangan: Penyajian, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan

Pengukuran, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 28: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

15

Universitas Indonesia

Jumlah yang dapaat ditagih dari, atau atas diskresi pemberi konsesi, dicatat sesuai

dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran sebagai:

a. Pinjaman yang diberikan dan piutang;

b. Aset keuangan tersedia untuk dijual; atau

c. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada saat

pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

dan syarat penetapan tersebut terpenuhi.

Jika jumlah yang dapat ditagih dari pemberi konsesi dicatat baik sebagai pinjaman

yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual, maka PSAK

55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran mensyaratkan bunga untuk

dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk dapat diakui dalam laba

rugi.

2.3.7 Aset Takberwujud

Untuk aset takberwujud yang diakui, berlaku PSAK 19: Aset Takberwujud. PSAK

19 paragraf 44-46 memberi panduan terkait pengukuran aset takberwujud yang

diperoleh dalam pertukaran dengan aset atau aset-aset nonmoneter atau kombinasi

aset nonmoneter dengan aset moneter.

2.3.8 Hal yang Diberikan kepada Operator oleh Pemberi Konsesi

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di awal, item infrastruktur yang diberi akses

oleh pemberi konsesi ke operator tidak diakui sebagai aset tetap. Pemberi konsesi

mungkin memberikan item lain untuk disimpan atau dipergunakan sesuai dengan

keinginan operator. Jika aset tersebut merupakan bagian imbalan yang harus

dibayar oleh pemberi konsesi untuk jasa, maka aset tersebut bukan merupakan

hibah pemerintah. Aset tersebut diakui sebagai aset operator yang diukur pada

nilai wajar pada saat pengakuan awal. Operator mengakui liabilitas yang

ditanggung terkait dengan kewajiban yang belum terpenuhi dalam pertukaran aset

tersebut.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 29: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

16 Universitas Indonesia

BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil Kantor Akuntan Publik (KAP) ASR

Kantor Akuntan Publik (KAP) ASR merupakan jaringan internasional ABC yang

membentuk ABC Indonesia bersama dengan PT TAX dan PT ABC ADV. ABC

merupakan salah satu kantor jasa professional terbesar yang sering disebut big

four. ABC mempunyai pegawai kurang lebih 163.000 orang di 151 negara dan

telah beroperasi serta berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial di

Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun.

3.1.1 Jasa Profesional KAP ASR

KAP ASR menawarkan beberapa jenis jasa professional pada klien-kliennya. Jasa

professional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Assurance Service

KAP ASR menawarkan jasa pemberian opini independen terkait

kepatuhan (compliance) klien terhadap peraturan dan persyaratan

pelaporan lain melalui pelaksanaan jasa audit. Jasa audit yang dilakukan

oleh KAP ASR dilakukan atas laporan keuangan tahunan dan interim,

pelaporan kepatuhan di masing-masing sektor industri, konversi pada

IFRS (International Financial Reporting Standards), tata kelola

perusahaan, dan jasa audit internal yang termasuk jasa pengawasan,

manajemen resiko, dan pengendalian internal.

Jasa assurance dan opini ini diperlukan oleh perusahan klien-klien KAP

ASR dalam rangka memberi keyakinan yang wajar bagi para pembaca dan

pengguna laporan keuangan untuk memberi kepastian bahwasanya

informasi yang terdapat di laporan keuangan tersebut dapat dipercaya.

Untuk para klien KAP ASR sendiri, jasa ini dapat memberi peningkatan

kualitas pelaporan dan sebagai sarana pemenuhan ketentuan perundangan

dan peraturan-peraturan lain seperti yang tertera pada Undang-undang No.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 30: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

17

Universitas Indonesia

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 68 yang menyebutkan

bahwa perseroan yang mengumpulkan dan/atau mengelola dana

masyarakat, merupakan perseroan terbuka, merupakan persero,

mempunyai aset dan/jumlah peredaran usaha minimal Rp 50.000.000.000,

wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit.

b. Tax Service

KAP ASR turut menyediakan jasa di bidang perpajakan dalam rangka

membantu klien-kliennya untuk mengoptimalkan posisi perpajakan baik di

dalam maupun di luar negeri, membantu perencanaan perpajakan yang

efektif dan efisien, serta memberi solusi dalam permasalahan pajak yang

sedang atau akan dihadapai oleh kliennya. Beberapa contoh jasa

perpajakan yang diberikan oleh KAP ASR adalah terkait merger dan

akuisisi, international structuring, manajemen pajak, pajak tidak langsung,

transfer pricing, pajak karyawan dan ekspatriat, pension, tunjangan, dan

outsourcing.

c. Advisory Service

KAP ASR juga menawarkan jasa konsultasi untuk kliennya atas

permasalahan yang sedang dihadapi, konsultasi terkait peningkatan

performa perusahaan, ataupun perihal penyelenggaraan program ataupun

proyek tertentu atau ketika perusahaan menghadapai suatu kontrak atau

transaksi khusus. Jasa konsultasi yang ditawarkan meliputi:

a. Lead Advisory

KAP ASR menyediakan jasa strategis dan taktis untuk bermacam

tahapan pendanaan perusahaan mulai dari networking dan

negosiasi hingga tahap penyelesaian perjanjian kontrak atau

transaksi yang sifatnya bervariasi mulai dari merger dan akuisisi,

penambahan modal, dan lain-lain.

b. Corporate Valuation and Advisory

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 31: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

18

Universitas Indonesia

KAP ASR menawarkan jasa valuasi yang berkaitan dengan

pengukuran nilai perusahaan atau saham yang berhubungan dengan

kenpentingan merger dan akuisisi ataupun restrukturisasi, valuasi

atas transfer bisnis ataupun aset, analisis rasio merger, dan valuasi

intangible asset. Jasa yang diberikan ini bertujuan untuk membantu

klien mengelola masalah-masalah yang mempunyai tingkat resiko

tinggi untuk memastikan bahwa hal-hal yang material telah

dievaluasi secara kuat dan disetujui oleh auditor klien.

c. Business Recovery Services

KAP ASR juga menyediakan jasa untuk mengembalikan nilai dari

bagian bisnis klien yang sedang mengalami permasalahan yang

membuat kinerjanya tidak optimal. Jasa ini termasuk juga penilaian

bisnis, benchmarking kinerja bisnis klien dengan kompetitor yang

lebih optimal, restrukturisasi dan regenerasi, restrukturisasi hutang,

pendanaan, dan pelepasan aset.

d. Forensic Services

KAP ASR menyediakan jasa bantuan bagi klien dalam pengelolaan

resiko fraud, investigasi atas kasus fraud,akuntansi forensik terkait

identifikasi dan investigasi kasus kriminal, solusi atas money

laundering, dan solusi mengenai pengunaan teknologi komputer

forensik dan analisis transaksi yang beresiko.

e. Transaction Services, Mergers Acquisitions and Disposal

KAP ASR membantu klien dalam proses identifikasi perusahaan

target akuisisi, merencanakan kesepakatan dengan aspek pajak

yang efisien, pelakasanaan due dilligence terkait transaksi dan

kesepakatan besar seperti merger, akuisisi, ataupun pelepasan aset.

Jasa ini berguna untuk mengungkap potensi finansial dan risiko

serta keuntungan strategis dalam transaksi baik yang bersifat

domestik ataupun global.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 32: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

19

Universitas Indonesia

f. Performance Improvement

KAP ASR juga turut berperan dalam proses perbaikan performa

kerja perusahaan klien dengan meningkatkan efisiensi dan

efektifitas proses operasional penting yang di dalamnya termasuk

peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik,

manajemen resiko, dan pengelolaan sumber daya manusia yang

optimal.

g. Internal Audit Services

KAP ASR juga memberikan jasa internal audit bagi klien untuk

membantu klien mendapatkan keyakinan memadai terkait kontrol

perusahaan yang sedang berjalan, pengelolaan resiko yang optimal,

dan tata kelola perusahaan yang baik. Jasa audit internal KAP ASR

ini menyediakan suatu bentuk kemitraan strategis dan outsourcing

tim audit internal, review atas perbaikan efisiensi biaya, kinerja

strategis, perancangan dan implementasi fungsi audit internal,

penilaian resiko dan kontrol, penyusunan standar atau manual

kebijakan perusahaan, dan tingkat compliance atau kepatuhan

terhadap Sarbanes-Oxley.

3.1.2 Sektor Industri KAP ASR

Dalam operasionalnya, KAP ASR memiliki klien dalam jumlah yang sangat besar

dan beroperasi di sektor industri yang berbeda-beda. Berdasarkan fakta tersebut,

KAP ASR membagi masing-masing jenis jasa professional yang ditawarkannya

sesuai dengan sektor industri klien-klien yang dimilikinya. Hal ini diharapkan

dapat membuat para profesional yang bekerja di KAP ASR untuk lebih fokus dan

memilih keahlian yang mendalam mengenai satu industri yang spesifik sehingga

diharapkan dapat memberi nilai tambah ke klien KAP ASR. Berikut ini adalah

pembagian sektor industri di KAP ASR:

a. Energy, Utilities, and Mining

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 33: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

20

Universitas Indonesia

KAP ASR menyediakan jasa profesional bagi perusahaan yang beroperasi

di industri pertambangan, minyak dan gas bumi, serta sub sektor utilities

dan perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang berkaitan dengan industri

tersebut. Grup atau divisi ini terdiri dari tim yang memiliki wawasan luas

terkait industri energi dan utilities baik dalam skala domestik maupun

global. KAP ASR turut berperan membantu klien dalam berbagai isu

terkait perubahan regulasi, profitabilitas, masalah lingkungan, nilai

pemegang saham, dan lain-lain.

b. Financial Services

Grup atau divisi ini berfokus pada klien yang bergerak di industri atau

sektor jasa finansial seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan

manajemen investasi.

c. Consumer Industrial Products and Services

Grup atau divisi ini berfokus pada klien yang bergerak di industri atau

sektor industri otomotif, perkebunan, farmasi, produk konsumen dan ritel,

serta sekotr logistik.

d. Technology, Information, Communications, and Entertainment Media

Grup atau divisi ini berfokus pada klien yang bergerak di industri

teknologi, informasi, komunikasi, dan media baik dalam skala domestik

ataupun global.

e. Sustainability and Climate Change Indonesia

KAP ASR juga memberikan jasa pada kliennya terkait isu-isu

sustainability pada berbagai aspek dalam kegiatan operasional perusahaan.

Jasa yang diberikan terkait dengan jasa perpajakan, konsultasi akuntansi,

jasa compliance, jasa feasibility study, due dilligence atas aspek keuangan

dan perpajakan, strategi tanggung jawab sosial, serta pelaporan atas emisi

karbon pada aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan.

3.2 Profil PT XYZ

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 34: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

21

Universitas Indonesia

PT XYZ didirikan berdasarkan Akta Notaris Hasanal Yani A S.H., No XX

tanggal 28 Agustus 2006 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No. XX-015XX HT.01.01-TH.2006 tanggal 12

Oktober 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95

tanggal 28 November 2006.

Sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah

menyelenggerakan usaha ketenagalistrikan guna kepentingan umum. PT XYZ

merupakan anak perusahaan dari PT XXX, PT YYY, dan PT ZZZ dengan struktur

kepemilikan seperti terlihat dalam tabel 3.1

31-Des-11

Jumlah Lembar Saham

Persentase Kepemilikan Jumlah

PT XXX

125.952

59,75%

125.952.000

PT YYY

61.440

29,15%

61.440.000

PT ZZZ

23.400

11,10%

23.400.000

210.792

100,00%

210.792.000

Tabel 3.1: Struktur Kepemilikan PT XYZ tahun 2011

Sumber: Laporan Audit PT XYZ tahun 2011, Telah diolah kembali, 2011

Sesuai Akta Risalah RUPSLB No. 5 tanggal 7 Juni 2010, untuk memenuhi

kewajiban jaminan modal yang disyaratkan PLN terkait kontrak Power Purchase

Agreement, diputuskan bahwa pemegang saham akan memberikan tambahan

setoran modal sejumlah Rp 245.274.000.000 (nilai penuh) paling lambat dua

minggu setelah tanggal addendum PPA dan Rp 438.486.000.000 (nilai penuh)

paling lambat dua minggu sebelum tanggal financing close.

Berdasarkan Akta Risalah RUPS Tahunan No. 116 tanggal 25 Maret 2011,

pemegang saham sepakat untuk mengubah jadwal tambahan setoran modal yang

sebelumnya ditetapkan melalui Akta Risalah RUPSLB No. 5 tanggal 7 Juni 2010

menjadi Rp 264.740.000.000 (nilai penuh) sebelum 20 April 2011 untuk

keperluan pembayaran uang muka kontrak Engineering, Procurement and

Construction dan Rp 438.488.000.000 (nilai penuh) sebelum 4 Juni 2011 untuk

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 35: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

22

Universitas Indonesia

memenuhi kewajiban jaminan modal. Pemegang saham sepakat untuk melakukan

perubahan modal dasar PT XYZ menjadi minimal Rp 914.020.000.000.

Dalam memenuhi keperluan tersebut, PT XXX telah menyetorkan modal senilai

Rp 146.556.000.000 (nilai penuh) dan Rp 11.626.000.000 (nilai penuh) pada

tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 April 2011. PT YYY juga telah menyetor modal

sebesar Rp 77.172.000.000 (nilai penuh) pada 4 Mei 2011.

Berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang dituangkan dalam Akta

Penyimpanan No. 7 tanggal 24 November 2011, pemegang saham akan

memberikan tambahan modal senilai Rp 477.740.000.000 (nilai penuh) sebelum

16 Desember 2011 dan senilai 225.488.000.000 (nilai penuh) yang direncanakan

sebelum 15 Pebruari 2012. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, PT XX

menyetorkan tambahan modal senile Rp 127.269.000.000 (nilai penuh) dan Rp

134.728.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 1 Desember 2011 dan 14 Pebruari

2012. PT YYY menambah modal senilai Rp 62.087.000.000 (nilai penuh) dan Rp

65.732.000.000 (nilai penuh) pada 1 Desember 2011 dan 14 Pebruari 2012. PT

ZZZ juga melakukan penambahan modal senilai Rp 53.030.000.000 (nilai penuh)

dan Rp 25.028.000.000 (nilai penuh) pada 26 dan 31 Januari 2012. Pada 31

Desember 2012, struktur modal PT XYZ adalah seperti yang tertera di tabel 3.2

31-Des-12

Jumlah Lembar Saham

Persentase Kepemilikan Jumlah

PT XXX

125.952

59,75%

546.131.000.000

PT YYY

61.440

29,15%

266.431.000.000

PT ZZZ

23.400

11,10%

101.458.000.000

210.792

100,00%

914.020.000.000

Tabel 3.2: Struktur Kepemilikan PT XYZ tahun 2012

Sumber: Dokumentasi audit PT XYZ, Telah diolah kembali, 2012

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 36: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

23

Universitas Indonesia

Seperti terlihat dalam tabel, PT XXX memiliki persentase kepemilikan paling

besar. Namun laporan keuangan PT XYZ tidak dikonsolidasi karena PT XXX

tidak memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding PT YYY dan PT ZZZ

terhadap keputusan PT XYZ.

3.2.1 Proses Bisnis PT XYZ

Pada dasarnya, PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

pengembangan fasilitas ketenagalistrikan atau power plant. PT XYZ hanya

mempunyai satu pelanggan yaitu PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero) atau

biasa disingkat PLN. PT XYZ telah menanda-tangani kontrak Power Purchase

Agreement dengan PLN untuk menjual listrik selama jangka waktu 30 tahun. Pada

tahun 2012, PT XYZ telah memasuki tahap konstruksi power plant. Manajemen

dari PT XYZ saat ini berfokus pada penyelesaian pembangunan power plant dan

telah membentuk komite audit independen untuk memonitor dan mensupervisi

proses pembangunan power plant agar dapat selesai sesuai dengan target yang

dicanangkan yaitu Juli 2014.

PT XYZ akan mengoperasikan power plant yang dibangun di Banjarsari,

Sumatera Utara, dekat dengan lokasi induk perusahaannya, PT XXX. Dalam

rangka konstruksi dan pembangunan power plant, PT XYZ menandatangani

kontrak Engineering, Procurement, dan Construction dengan CNEEC (China

National Electric Equipment Corporation).

Sehubungan dengan besarnya modal kerja yang dibutuhkan dalam industri

ketenagalistrikan, kompetisi dalam industri ini terbatasi hanya untuk beberapa

perusahaan saja. Bila dibandingkan dengan permintaan atas listrik, supply atau

penyaluran ketenagaan listrik masih jauh dibawah permintaan pasar sehingga

industri ketenagalistrikan dapat disimpulkan masih profitable untuk jangka waktu

panjang bagi PT XYZ.

3.2.2 Perjanjian Power Purchase Agreement PT XYZ

Pada 16 Januari 2007, sebagai upaya pelaksanaan operasi perusahaan, PT XYZ

dan PLN menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Secara garis besar

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 37: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

24

Universitas Indonesia

Power Purchase Agreement ini menyatakan bahwa PT XYZ akan menyediakan

tenaga listrik kepada PLN yang dihasilkan dari fasilitas power plant atau

pembangkit tenaga listrik yang bertenaga batubara yang terdiri dari 2 unit yang

masing-masingnya berkapasitas 100MW yang berlokasi di Sumatera Selatan yang

akan dibangun sesuai dengan kontrak Engineering, Procurement, dan

Construction antara PT XYZ dengan kontraktor. Penyediaan listrik pertama

direncanakan pada tanggal 16 Januari 2011 dan berdasarkan PPA, PLN

berkomitmen untuk membeli listrik dari PT XYZ selama 30 tahun hingga tahun

2041.

Perjanjian PPA antara PT XYZ dengan PLN terdiri atas 21 ayat dimana dalam

perjanjian PPA ini menyebutkan bahwa PLN selaku pembeli mempunyai

purchase option untuk membeli hak, kepemilikan, dan pengendalian PT XYZ atas

dokumen-dokumen dalam proyek yang bersangkutan termasuk pembangkit listrik

atau power plant dalam harga yang telah ditetapkan di Lampiran F seksi 2.2

sebagaimana tertera di pasal 18.

Apabila PLN mengeksekusi hak tersebut, maka PLN harus memberikan

pemberitahuan tertulis minimal 180 hari kepada PT XYZ dan PT XYZ harus

mentransfer hak, kepemilikan, dan pengendalian atas dokumen-dokumen dalam

proyek bersangkutan sesuain dengan provisi di Lampiran F.

Tarif listrik terdiri dari tiga komponen, yaitu pembayaran atas kapasitas (capacity

payment atau capital cost recovery) yang berfungsi untuk memulihkan semua

biaya tetap dan pajak, termasuk kewajiban utang perusahaan dan pengembalian

atas kontribusi modal; pembayaran atas energi (energy payment) yang berfungsi

untuk memulihkan biaya bahan bakar; serta pembayaran atas biaya operasional

(operation and maintenance payment). Tarif listrik tersebut dinyatakan dalam

mata uang IDR dengan beberapa penyesuaian terhadap nilai tukar USD yang

berlaku saat periode pembayaran.

Pembangunan pembangkit listrik tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal semula

diakibatkan terjadinya perubahan makro ekonomi global yang signifikan pada

tahun 2008 sehingga biaya investasi meningkat dan mengakibatkan proyek

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 38: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

25

Universitas Indonesia

pembangunan menjadi tidak layak dan kreditur mensyaratkan adanya penyesuaian

tarif jual beli listrik PPA. Kendala yang sama juga dihadapi Independent Power

Producer lain selain PT XYZ.

Proses negosiasi ulang tarif jual beli listrik PPA telah dimulai pada bulan Maret

2012. Tarif jual beli PPA baru telah disepakait dengan PLN dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan amandemen PPA

pada tanggal 28 Juli 2011 telah ditandatangani.

PT XYZ juga telah menandatangani amandemen kontrak EPC, amandemen

kontrak jasa teknis/pengawas, menandatangani perjanjian kredit, sehingga proyek

pembangunan telah dimulai dengan commencement date ditetapkan pada tanggal

15 September 2011 dan diperkirakan commercial operation date dapat dicapai

pada bulan November 2014 atau sekitar 36 bulan masa konstruksi.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 39: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

26 Universitas Indonesia

BAB 4

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Jenis audit yang dilakukan oleh KAP ASR untuk PT XYZ adalah audit atas

laporan keuangan dimana tujuan dari proses audit ini adalah untuk melihat dan

memastikan bahwa laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia dan bebas dari salah saji yang bersifat material.

Berlakunya ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 akan membuat perubahan dalam

penyajian laporan keuangan PT XYZ selaku penerima konsesi jasa. Dalam

memulai pembahasan di bab ini, penulis akan membahas perlakuan akuntansi

yang tepat untuk PT XYZ sehubungan dengan PPA antara PT XYZ dengan PLN,

prosedur audit terkait dengan penerapan ISAK 16 pada PT XYZ serta isu-isu

akuntansi dan perpajakan yang timbul akibat penerapan ISAK 16 pada PT XYZ.

4.1 Perlakuan akuntansi untuk PPA antara PT XYZ dengan PLN

Perjanjian Power Purchase Agreement (PPA) antara PT XYZ dan PLN

menyatakan bahwa PT XYZ akan menyediakan tenaga listrik kepada PLN yang

dihasilkan dari fasilitas power plant atau pembangkit tenaga listrik yang bertenaga

batubara yang terdiri dari 2 unit yang masing-masingnya berkapasitas 100 MW

yang berlokasi di Sumatera Selatan yang akan dibangun sesuai dengan kontrak

Engineering, Procurement, dan Construction antara PT XYZ dengan kontraktor.

Dalam proses audit PT XYZ, muncul isu terkait perlakuan akuntansi terhadap

perjanjian PPA ini. Pihak manajemen PT XYZ menganggap proyek pembangunan

pembangkit listrik ini merupakan perjanjian sewa sehingga perlakuan akuntansi

dalam proyek ini mengikuti ISAK 8 yang mengatur tentang perjanjian sewa. Di

sisi lain, KAP ASR berpendapat bahwasanya PPA yang dijalani antara PT XYZ

dan PLN ini merupakan perjanjian konsesi jasa sehingga perlakuan akuntansinya

harus mengikuti ISAK 16 yang secara spesifik mengatur tentang perjanjian

konsesi jasa.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 40: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

27

Universitas Indonesia

Dalam mengatasi perbedaan pendapat ini, KAP ASR mengadakan pertemuan

dengan pihak manajemen untuk memutuskan standar akuntansi mana yang akan

dipakai sehubungan dengan perjanjian PPA ini. Dalam pertemuan tersebut,

auditor dari KAP ASR menjelaskan alasan penerapan ISAK 16 dalam kasus PPA

PT XYZ dengan PLN.

Dalam menetapkan perlakuan akuntansi untuk PPA PT XYZ dengan PLN, KAP

ASR menggunakan kerangka berpikir seperti yang tertera pada gambar 4.1

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 41: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

28

Universitas Indonesia

Gambar 4.1: Kerangka Berpikir Akuntansi untuk PPA

Sumber: KAP ASR, Power Sector Training, Telah diolah kembali, 2012.

Berangkat dari kerangka berpikir yang ada pada gambar 4.3, KAP ASR

memutuskan bahwa perlakuan akuntansi yang tepat bagi PT XYZ adalah ISAK 16.

Dapat dilihat dari kontrak PPA antara PT XYZ dengan PLN bahwasanya PLN

sebagai pemberi konsesi jasa mengatur jasa apa yang diberikan PT XYZ melalui

infrastruktur yang berupa pembangkit listrik.

PLN juga mengatur kepada siapa tenaga listrik itu dijual maupun harga jual

tenaga listri tersebut. Hal ini tertera pada bagian pembuka PPA yang berbunyi

Tidak

Pemberi konsesi jasa mengontrol dan mengatur jasa

yang diberikan operator dgn infrastruktur, kepada

siapa jasa diberikan, dan menetapkan harga

Pemberi konsesi jasa mengontrol, melalui

kepemilikan, residu yang bersifat signifikan

pada infrastruktur di akhir masa perjanjian

Infrastruktur dibangun atau dibeli dari pihak

ketiga atau infrastruktur digunakan untuk

seluruh masa kegunaanntya dalam

perjanjian

Infrastruktur sudah tersedia

atau pemberi konsesi jasa

memberi akses ke operator

untuk dalam rangka perjanjian

Termasuk dalam cakupan ISAK 16

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya Ya

Di luar cakupan ISAK 16

Tidak

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 42: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

29

Universitas Indonesia

“SELLER wishes to provide PLN with the supply of electricity power generated

or produced from its minemouth power plant facility using coal from coal mine

located surrounding the plant...”

Pengaturan harga jual listrik dalam perjanjian PPA ini tertera dalam Lampiran G.

Dalam perjanjian PPA juga menunjukkan bahwasanya PLN sebagai pemberi

konsesi jasa memiliki kontrol terhadap residu signifikan dari infrastruktur di akhir

masa perjanjian konsesi jasa. Disebutkan dalam pasal 18 pada kontrak PPA ini

bahwasanya PLN memiliki hak untuk membeli infrastruktur PT XYZ yang

berkaitan dengan perjanjian PPA. Mengutip dari pasal 18,

“PLN may exercise an option to purchase all of SELLER’s right, title, and interest

in the Project, including SELLER’s title and interest in and rights and obligations

under the Project Documents, for the price set forth in Section 2.2 of Appendix F.”

Infrastruktur dalam perjanjian ini merupakan 2 (dua) pembangkit listrik tenaga

batubara dengan kapasitas 100 MW. Pembangkit listrik tersebut dibangun melalui

kontrak antara PT XYZ dengan pihak ketiga sebagai kontraktor melalui

Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract, yang dalam kasus

ini adalah CNEEC (China National Electric Equipment Corporation).

Dari fakta tersebut, KAP ASR berpendapat bahwa ISAK 16 merupakan perlakuan

akuntansi yang paling tepat untuk PPA PT XYZ dan PLN. Dalam pertemuan

dengan pihak manajemen PT XYZ, ditemui kesepakatan antara manajemen

dengan auditor KAP ASR untuk menerapkan ISAK 16 dalam kasus ini.

Hal ini terangkum dalam technical consultation KAP ASR. Dalam technical

consultation (terlampir) terangkum latar belakang fakta dan kondisi yang

mendasari penerapan ISAK 16 dalam kasus PT XYZ, analisa dan referensi teknis,

serta kesimpulan.

Dalam technical consultation tersebut dijelaskan di bagian latar belakang fakta

dan kondisi bahwasanya sejak tanggal operasi pembangkit listrik, PT XYZ akan

menyediakan jasa tenaga listrik ke PLN dan PLN akan membeli tenaga listrik

yang disediakan PT XYZ. KAP ASR juga menggaris-bawahi bahwasanya dalam

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 43: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

30

Universitas Indonesia

periode setelah tanggal pembiayaan (financing date) hingga akhir masa perjanjian,

PLN mempunyai hak untuk membeli seluruh hak, kepemilikan, dan

kepengendalian PT XYZ terhadap dokumen-dokumen perjanjian. PLN juga

menyetujui untuk membeli tenaga listrik yang diproduksi sebesar 100% dari

Capital Cost Recovery Charge Rate (output tenaga listrik yang tersedia untuk

dijual).

Dalam analisa dan referensi teknis, disebutkan bahwasanya ISAK 8 tidak berlaku

untuk perjanjian publik ke swasta (public to private) konsesi jasa yang termasuk

dalam ruang lingkup ISAK 16. KAP ASR kemudian mengkaji apakah perjanjian

antara PT XYZ dan PLN dapat didefinisikan sebagai perjanjian publik ke swasta

konsesi jasa.

Seperti dijelaskan dalam Bab II, ISAK 16 paragraf 5 menspesifikasikan

bahwasanya infrastruktur termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 jika:

a. Pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus

diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus

diberikan, dan berapa berapa harganya; dan

b. Pemberi konsesi mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat, atau

bentuk lain – atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur

pada akhir masa perjanjian.

Dalam mendefinisikan kondisi diatas, KAP ASR mereferensikan ke Peraturan

Pemerintah No 25 Tahun 2009 dan Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA02,

PA03, dan PA04 sebagai berikut:

1. Penjelasan lampiran Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 ayat 3 poin

b menyatakan bahwa “barang publik yang ketersediaannya merupakan

hasil dari kegiatan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik

daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan

pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh listrik hasil

pengelolaan PT (Persero) PLN dan air bersih hasil pengelolaan perusahaan

air minum daerah”. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 44: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

31

Universitas Indonesia

perjanjian dengan PLN dapat dikategorikan perjanjian konsesi untuk jasa

publik ke entitas swasta.

2. Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA02 menyatakan bahwa

“Pengendalian atau regulasi sebagaimana dimaksud dalam kondisi (a)

dapat melalui kontrak atau dengan cara lain (seperti melalui regulator), dan

termasuk keadaan di mana pemberi konsesi membeli seluruh output ,

begitu pula dalam keadaan dimana sebagian atau seluruh output dibeli oleh

pengguna lain. Untuk menerapkan kondisi ini, pemberi konsesi dan pihak

yang terkait akan dipertimbangkan bersama. Jika pemberi konsesi

merupakan entitas sektor publik, sektor publik secara keseluruhan,

bersama dengan regulator bertindak untuk kepentingan publik, dianggap

terkait dengan pemberi konsesi untuk tujuan Interpretasi ini.”. Berdasarkan

pemahaman KAP ASR terhadap perjanjian antara PT XYZ dan PLN, KAP

ASR berpendapat bahwa perjanjian konsesi jasa tersebut memenuhi

kriteria di PA02. Pengendalian atau regulasi yang merefer ke kondisi (a)

terbentuk di perjanjian PPA yang di dalamnya mengatur bahwa PLN akan

membeli 80% output dimana 9% output akan digunakan untuk cadangan

dan 11% sisanya untuk keperluan PT XYZ sendiri.

3. Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA03 menyatakan bahwa “Untuk

tujuan kondisi (a), pemberi konsesi tidak perlu sepenuhnya mengendalikan

harga. Kondisi (a) terpenuhi, cukup dengan pemberi konsesi dapat

mengatur harga, oleh kontrak atau regulator, misalnya dengan suatu

mekanisme pembatasan. Namun, kondisi tersebut harus diterapkan pada

substansi perjanjian. Ciri-ciri non-substantif, seperti pembatasan harga

yang hanya berlaku pada kondisi yang kemungkinannya kecil, harus

diabaikan. Sebaliknya, jika misalnya, kontrak dimaksudkan untuk

memberikan kebebasan kepada operator untuk menetapkan harga, tetapi

setiap kelebihan keuntungan dikembalikan kepada pemberi konsesi,

penerimaan operator dibatasi dan pengujian pengendalian atas elemen

harga telah terpenuhi.”. Lampiran G pada PPA menyatakan bahwa PLN

mengatur harga tenaga listrik dalam perjanjian ini meskipun harga masih

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 45: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

32

Universitas Indonesia

dapat disesuaikan terkait dengan beberapa faktor makro-ekonomi (seperti

harga batubara, Indeks Harga Konsumen, dll).

4. Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA04 menyatakan bahwa “Untuk

tujuan kondisi (b), pengendalian oleh pemberi konsesi atas kepentingan

residu signifikan harus membatasi kemampuan operator untuk menjual

atau menjaminkan infrastruktur dan memberikan pemberi konsesi hak

berkelanjutan atas penggunaan sepanjang periode perjanjian. Kepentingan

residu dalam infrastruktur merupakan estimasi nilai kini atas infrastruktur

seolah-olah sudah sampai akhir usia dan dalam kondisi yang diharapkan

pada akhir periode perjanjian.”. Perjanjian PPA antara PT XYZ dengan

PLN terdiri atas 21 ayat dimana dalam perjanjian PPA ini menyebutkan

bahwa PLN selaku pembeli mempunyai purchase option untuk membeli

hak, kepemilikan, dan pengendalian PT XYZ atas dokumen-dokumen

dalam proyek yang bersangkutan termasuk pembangkit listrik dalam harga

yang telah ditetapkan di Lampiran F seksi 2.2 sebagaimana tertera di pasal

18. Apabila PLN mengeksekusi hak tersebut, maka PLN harus

memberikan pemberitahuan tertulis minimal 180 hari kepada PT XYZ dan

PT XYZ harus mentransfer hak, kepemilikan, dan pengendalian atas

dokumen-dokumen dalam proyek bersangkutan sesuain dengan provisi di

Lampiran F. KAP ASR berpendapat bahwa purchase option dalam PPA

ini memenuhi kriteria yang disebutkan dalam PA04 karena membatasi

kemampuan praktikal operator untuk menjual infrastruktur dan memberi

PLN sebagai grantor hak untuk menggunakan infrastruktur setelah masa

perjanjian.

Berangkat dari latar belakang fakta dan kondisi serta analisa dan referensi teknis

tersebut, KAP ASR menyimpulkan bahwasanya perlakuan akuntansi yang paling

tepat dalam kasus PPA antara PT XYZ dan PLN adalah ISAK 16.

Dalam technical consultation tersebut dibahas juga apakah PT XYZ mengakui

aset yang timbul dari perjanjian PPA dengan PLN diakui sebagai aset keuangan

atau aset takberwujud. Paragraf 11 IFAS 50 Financial Instruments: Presentation

mendefinisikan aset keuangan sebagai aset keuangan termasuk hak kontraktual

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 46: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

33

Universitas Indonesia

untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain (a contractual right

to receive cash or another financial asset from another entity). Paragraf 16 dari

ISAK 16 menyebutkan bahwa “Operator mengakui aset keuangan sejauh operator

memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain

dari atau atas petunjuk pemberi konsesi untuk jasa konstruksi”. ISAK 16

menekankan bahwa operator memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas

dimana dalam hal ini pemberi konsesi jasa menanggung resiko terkait permintaan

atas jasa publik yang bersangkutan tidak mencukupi untuk pengembalian investasi

dari operator.

KAP ASR berpendapat bahwa dalam kasus ini aset yang timbul digolongkan

sebagai aset keuangan berdasarkan amandemen PPA tanggal 16 Januari 2007

klausa II paragraf 1 yang menyatakan bahwa PLN menyetujui untuk membeli

tenaga listrik yang diproduksi sebesar 100% dari Capital Cost Recovery Charge

Rate (output tenaga listrik yang tersedia untuk dijual) dimana bentuk ini

dispesifikasikan sebagai “take or pay”. KAP ASR berpendapat bahwa bentuk

“take or pay” ini memenuhi kriteria “hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima

kas” yang disebutkan di ISAK 16. Ringkasan technical consultation dapat dilihat

di tabel 4.1 dan technical consultation KAP ASR dapat dilihat di lampiran.

Tabel 4.1: Ringkasan technical consultation KAP ASR

Sumber: Technical Consultation KAP ASR, diolah kembali, 2012

BACKGROUND TECHNICAL REFERENCES ANALYSIS CONCLUSION

Lampiran Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 ayat 3 poin b Perjanjian PT XYZ dengan PLN bergerak

di industri ketenagalistrikan

Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA02 PPA mengatur bahwa PLN akan

membeli 80% output dimana 9%

output akan digunakan untuk cadangan

dan 11% sisanya untuk keperluan PT

XYZ sendiri. (PPA pasal 8)

Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA03 PPA menyatakan bahwa PLN mengatur

harga tenaga listrik dalam perjanjian

ini meskipun harga masih dapat

disesuaikan terkait dengan beberapa

faktor makro-ekonomi (PPA Lampiran

G)

Panduan Aplikasi ISAK 16 paragraf PA04 PLN selaku pembeli mempunyai

purchase option untuk membeli hak,

kepemilikan, dan pengendalian PT XYZ

atas dokumen-dokumen dalam proyek

yang bersangkutan (PPA pasal 18)

PPA antara PT

XYZ dan PLN

Perlakuan

akuntansi

yang paling

tepat adalah

ISAK 16

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 47: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

34

Universitas Indonesia

4.2 Prosedur Audit PT XYZ

Sebelum berlakunya ISAK 16, pendapatan yang timbul dari konsesi jasa diakui

oleh manajemen PT XYZ sebagai aset tetap, lebih tepatnya aset dalam

penyelesaian atau aset konstruksi yang sering dikenal sebagai Construction in

Progress. Dalam mengukur dan mengakui pendapatan tersebut, PT XYZ mengacu

kepada persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tercermin dari

besarnya aset dalam penyelesaian yang tergolong sebagai aset tetap. Untuk dapat

memastikan nilai wajar dari pendapatan konstruksi akibat penerapan ISAK 16,

KAP ASR melakukan prosedur audit terkait aset tetap di PT XYZ. Prosedur audit

KAP ASR terhadap aset tetap di PT XYZ dimulai dari tahapan perencanaan.

4.2.1 Tahapan Perencanaan Audit PT XYZ

Sebelum tim audit melakukan fieldwork dalam rangka mengumpulkan bukti audit,

hal yang pertama kali dilakukan adalah melaksanakan tahapan perencanaan. Pihak

yang terlibat dalam tahapan perencanaan ini adalah tim manajer serta senior in-

charge dibantu oleh auditor junior. Tahapan perencanaan ini penting untuk

dilakukan secara cermat dan terperinci agar proses audit yang dilaksanakan dapat

berjalan secara efektif dan efisien. Bagian dari tahapan tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Menerima dan melanjutkan klien

b. Pembentukan tim, pengecekan independensi tim, dan pembuatan surat

perjanjian kerja dengan klien

c. Memahami resiko bisnis klien

d. Menentukan strategi audit dan perencanaan audit

Untuk lebih jelasnya, keempat bagian tersebut akan dijelaskan dalam sub bab

berikut.

4.2.1.1 Menerima dan Melanjutkan Klien

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 48: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

35

Universitas Indonesia

Pada tahap ini auditor akan melakukan penilaian terhadap klien yang diaudit baik

klien tersebut merupakan klien baru atau klien lama dari KAP ASR. Penilaian ini

dilakukan terhadap resiko yang dimiliki oleh klien dalam bisnisnya ataupun resiko

yang dihadapi oleh KAP selama proses audit berlangsung.

PT XYZ merupakan anak perusahaan dari PT XXX yang merupakan klien lama

dari KAP ASR dalam artian pada tahun audit sebelumnya telah diaudit oleh KAP

ASR. Hal tersebut berarti bahwa PT XYZ juga merupakan klien lama dari KAP

ASR. Pada audit tahun 2012, KAP ASR hanya melakukan penilaian kembali

terhadap PT XYZ.

4.2.1.2 Pembentukan Tim, Pengecekan Independensi Tim, dan Pembuatan Surat

Perjanjian Kerja dengan Klien

Setelah proses penilaian kembali atas klien, tim manajer dan senior in-charge

akan membuat surat perjanjian yang ditanda-tangani oleh engagement partner.

Surat perjanjian ini umumnya dikenal sebagai engagement letter. Engagement

letter ini kemudian dikirimkan ke jajaran direksi PT XYZ untuk kemudian

disetujui.

Setelah proses penerimaan dan kelanjutan klien dapat diterima, maka tahap

selanjutnya adalah menentukan tim audit untuk menjalankan fieldwork pada klien.

Besar kecilnya tim audit ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah

ukuran perusahaan klien, kompleksitas bisnis klien, dan besarnya biaya audit.

Setelah pembentukan tim audit terlaksana, akan diadakan kick-off meeting yang

dihadiri oleh seluruh anggota tim audit. Dalam kick-off meeting ini biasanya akan

dibahas perencanaan audit secara umum, isu-isu yang berpengaruh selama proses

audit, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar tim audit dapat mengenal klien

lebih jauh dan mempermudah komunikasi dan koordinasi selama proses audit

berlangsung.

Selain hal-hal diatas yang telah dibahas pada tahap ini pula rotasi tim audit

dipertimbangkan, terutama rotasi signing partner, engagement leader, dan tim

manajer. Hal selanjutnya yang dilakukan dalam tahap ini adalah tim manajer atau

senior in-charge melakukan pengecekan independensi terhadapt klien dalam hal

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 49: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

36

Universitas Indonesia

ini adalah PT XYZ. Proses pengecekan ini dilakukan dengan mengirimkan surat

pernyataan independensi kepada seluruh anggota tim audit yang nantinya akan

turut serta dalam fieldwork. Setelah seluruhh anggota tim dinyatakan independen

terhadap klien, maka proses audit berlanjut ke tahap berikutnya.

4.2.1.3 Memahami Resiko Bisnis Klien

Dalam tahap ini KAP ASR melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal

klien. Proses ini akan menunjukkan apakah pengendalian internal yang telah

diterapkan oleh perusahaan sudah efektif dan efisien untuk proses bisnis yang

dijalankan oleh klien. Dalam melaksanakan evaluasi tersebut, tim audit harus

mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai terkait bisnis yang

dijalankan oleh klien. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mendapatkan

pemahaman terhadap klien dan lingkungannya diantaranya adalah:

a. Keadaan industri dan peraturan serta faktor eksternal lainnya seperti

kerangka laporan keuangan yang berlaku bagi perusahaan. Dalam kasus

PT XYZ adalah pemahaman terhadap industri penyediaan tenaga listrik

dan keadaan ekonomi secara makro serta faktor-faktor ekonomi makro

yang dapat mempengaruhi industri penyediaan tenaga listrik.

b. Pemahaman atas tujuan dan strategi bisnis perusahaan serta terhadap

resiko bisnis yang berhubungan erat dengan perusahaan.

c. Pemahaman dasar atas bisnis klien.

d. Pengukuran dan peninjauan kinerja keuangan klien.

4.2.1.4 Menentukan Strategi Audit dan Perencanaan Audit

Pada tahap strategi auditor melakukan peninjauan terhadap minutes of meeting

rapat direksi untuk mencari tahu perihal kegiatan yang dapat mempengaruhi item-

item pada laporan keuangan sehingga berdampak pada proses audit yang

dilakukan. Auditor juga akan melakukan penilaian komprehensif mengenai

kondisi bisnis perusahaan, identifikasi resiko, bukti-bukti audit yang diperlukan

selama proses audit berlangsung, serta evaluasi terkait perjanjian yang dilakukan

perusahaan.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 50: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

37

Universitas Indonesia

Proses selanjutnya adalah auditor melakukan identifikasi terkait peraturan hukum

dan pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan. Auditor dituntut untuk

memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup dan memadai terkait peraturan

dan hukum yang berhubungan dengan perusahaan dan bisnis klien baik yang

bersifat langsung maupun tidak langsung yang akan memberikan efek dan

pengaruh terhadap laporan keuangan serta pemahaman akan ketaatan klien

terhadap aturan dan hukum tersebut. Pemahaman ini didapat dengan cara diskusi

dengan manajemen klien serta korespondensi dari pihak lain yang relevan. Pada

tahap identifikasi ini diperoleh fakta bahwa perusahaan yang bergerak di industri

penyediaan tenaga listrik telah paham akan aturan dan hukum baik yang bersifat

umum ataupun spesifik terkait industri. KAP ASR tidak menemukan bentuk

pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang ada yang dilakukan oleh pihak PT

XYZ. Terkait dengan pelaporan keuangan, KAP ASR mendeteksi beberapa

standar keuangan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap laporan

keuangan PT XYZ meliputi IFAS 10, IFAS 26, dan ISAK 8 ataupun ISAK 16.

Setelah proses diatas, tim manajer atau senior in-charge mengidentifikasi pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT XYZ. Proses identifikasi ini

dibantu oleh manajemen dalam hal pendataan related parties maupun transaksi

yang terkait dengan masing-masing related party. KAP ASR tidak mendeteksi

adanya resiko signifikan untuk transaksi dengan related party sehubungan tidak

adanya transaksi signifikan dengan related party selain tambahan modal.

Selanjutnya KAP ASR akan melakukan penilaian terkait isu going concern. Tidak

ada isu going concern yang ditemukan dalam kasus PT XYZ. Langkah

selanjutnya yang dilakukan auditor adalah menentukan tingkat materialitas. Tiga

tingkatan materialitas yang digunakan KAP ASR adalah:

a. Overall Materiality (OM) adalah tingkatan materialitas klien secara

keseluruhan laporan keuangannya yang dilihat dari suatu tolak ukur. Tolak

ukur dalam penentuan OM dapat didasari dari total pendapatan, total

pengeluaran, gross profit, total aset, total ekuitas, dan lainnya. Penentuan

tolak ukur ini didapatkan professional judgement, jenis industri klien dan

hasil diskusi antara engagement leader, tim manajer, serta senior in-charge.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 51: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

38

Universitas Indonesia

Umumnya untuk klien yang bersifat profit oriented, tolak ukur yang

digunakan adalah total untung/rugi sebelum pajak dari operasi yang

berlangsung. Sementara untuk klien yang tidak berorientasi pada profit,

biasanya digunakan total biaya atau pendapatan sebagai tolak ukur.

Sedangkan untuk klien yang bersifat asset-based entities (mutual fund)

biasanya digunakan total aset.

Setelah mengidentifikasi tolak ukur mana yang digunakan, tim manajer

atau senior in-charge akan menentukan rule of thumb persentase yang

akan dikalikan dengan benchmark sebagai dasar dalam membuat

pertimbangan awal mengenai overall materiality.

Persentase yang dapat digunakan antara lain:

- Entitas yang bersifat profit oriented, persentase yng dapat

diterapkan adalah hingga 5% dari total untung/rugi sebelum pajak

atau hingga 0.5% dari total pendapatan

- Entitas yang tidak berorientasi pada profit, persentase yang dapat

diterapkan adalah hingga 1% dari total biaya atau total pendapatan

- Entitas dalam industri mutual fund, persentase yang dapat

diterapkan adalah hingga 0.5% dari nilai aset bersih atau hingga

1% dari total aset.

Overall materiality digunakan untuk melakukan evaluasi efek dari salah

saji yang tidak diperbaiki dalam suatu laporan keuangan secara

keseluruhan. Penentuan overall materiality ini penting karena digunakan

sebagai dasar dalam perhitungan performance materiallity dan de minimis

SUM.

b. Performance Materiality (PM) adalah tingkatan materialitas yang

ditetapkan untuk saldo akun secara keseluruhan yang akan diaudit dimana

besarnya angka PM ini bergantung dari besarnya angka OM yang telah

ditentukan terlebih dahulu. Besaran PM umumnya berkisar antara 50%-

75% dari OM. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan sebesar 25%-

50% dari OM, pengurangan ini disebut sebagai haircut.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 52: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

39

Universitas Indonesia

c. De minimis Summary of Unadjusted Misstatement (SUM) adalah

tingkatan materialitas yang ditetapkan untuk satu saldo sub akun yang

akan diaudit. Tingkat besaran SUM berkisar antara 5%-10% dari OM.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat materialitas suatu sub

akun tidak boleh melebihi SUM, tingkat materialitas keseluruhan sub akun dalam

suatu akun tidak boleh melebihi PM, dan tingkat materialitas keseluruhan PM

dalam satu laporan keuangan tidak boleh melebihi OM. Dalam kondisi tertentu,

penggunaan dari ketiga tingkatan materialitas tersebut dapat berbeda tergantung

dari professional judgement auditor untuk menentukan tingkat materialitas yang

dipakai. Sebagai contoh jika sub akun memiliki jumlah nominal yang besar, maka

ada kemungkinan tingkat materialitas yang dipakai bukan lagi merupakan SUM

melainkan PM.

Berikut adalah tingkat materialitas pada proses audit PT XYZ oleh KAP ASR

Gambar 4.2: Materialitas PT XYZ

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, Telah Diolah Kembali, 2012

Seperti dapat dilihat dari gambar diatas, dasar perhitungan materialitas yang

dipakai adalah Total Aset dari Trial Balance per Juni 2012 dengan rule of thumb

sebesar 1%. Dasar dari penetapan ini adalah PT XYZ merupakan perusahaan yang

masih berada dalam tahap pengembangan yang tercermin dari pembangunan

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 53: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

40

Universitas Indonesia

pembangkit listrik yang masih berada dalam tahap konstruksi sehingga tidak ada

pendapatan yang dihasilkan selama 2012. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

KAP ASR percaya bahwa total aset merupakan benchmark yang paling

representatif.

KAP ASR menerapkan rule of thumb sebesar 1% dengan dasar bahwa PT XYZ

telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank untuk membiayai proyek yang

dijalani dan informasi yang ada di laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh

shareholder dari PT XYZ saja.

Dalam menentukan PM dan SUM, landasan dari KAP ASR adalah fakta

bahwasanya resiko audit PT XYZ terbilang rendah dan penyesuaian atau

adjustment yang kemungkinan muncul berjumlah sedikit. Hal ini tak lepas dari

kondisi PT XYZ yang masih dalam tahap perkembangan dan sebagian besar

transaksi yang terjadi selama 2012 diekspektasikan berkaitan dengan konstruksi

pembangkit listrik yang sedang berjalan.

4.2.2 Prosedur Audit Aset Tetap PT XYZ

Aset tetap pada umumnya mempunyai nilai saldo yang besar dan berpengaruh

signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Terlebih lagi dalam kasus PT

XYZ, pembangunan pembangkit listrik yang merupakan operasi inti perusahaan

diklasifikasikan sebagai aset konstruksi yang termasuk dalam aset tidak lancar

yang prosedur auditnya mengikuti prosedur audit aset tetap.

Prosedur audit aset tetap dapat terbilang kompleks dimana auditor tidak hanya

memastikan nilai aset tetap yang tercatat oleh klien itu benar dan tersaji secara

wajar melainkan juga harus menguji nilai beban penyusutan dan akumulasi

penyusutan apakah telah dihitung secara akurat oleh klien mengingat hal tersebut

akan berpengaruh terhadap nilai buku aset tetap.

KAP ASR membuat proses audit yang sedemikian rupa guna mencapai tujuan-

tujuan audit untuk aset tetap tersebut. Berikut dapat dilihat dalam gambar proses

audit untuk aset tetap yang umumnya dijalankan oleh KAP ASR.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 54: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

41

Universitas Indonesia

Gambar 4.3: Prosedur Audit Aset Tetap KAP ASR

Sumber: Data Olahan

Mendapatkan nilai

rekonsiliasi atas suatu

akun

- Memisahkan saldo-saldo terkait akun yang ada di jurnal umum

- Bandingkan dengan angka tahun sebelumnya - Uji keakuratan perhitungan klien - Memeriksa kemungkinan terjadinya penghilangan atas

suatu saldo

Mendokumentasikan

penambahan aset tetap

yang signifikan

- Memeriksa dokumen pendukung - Mengevaluasi apakah penambahan aset harus dibebankan

atau dikapitalisasi - Memastikan nilai penambahan yang dicatat klien akurat - Memastikan otorisasi atas penambahan aset tetap

Mendokumentasikan

pelepasan aset tetap

yang signifikan

- Memeriksa dokumen pendukung - Memeriksa keakuratan akumulasi penyusutan yang diakui

saat pelepasan - Memeriksa keakuratan untung/rugi yang diakui - Memeriksa harga jual yang dipakai - Memastikan otorisasi atas pelepasan aset tetap

Menghitung kembali

beban penyusutan

atas aset tetap

- Mengevaluasi umur ekonomis yang ditetapkan oleh klien - Menghitung ulang nilai beban penyusutan sesuai dengan

pengklasifikasian aset klien - Mengevaluasi jika terdapat perbedaan perhitungan

Memeriksa perjanjian

sewa guna klien

- Mengevaluasi perjanjian sewa guna usaha yang dimiliki klien

- Memastikan sewa guna usaha tersebut diakui sebagai beban atau dikapitalisasi

Mengidentifikasi aset yang

dijaminkan atau aset yang

disewagunakan ke pihak

lain

- Mengkaji ulang semua perjanjian hukum, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya

- Diskusi dengan pihak manajemen dan mengkaji ulang perjanjian fasilitas kredit

Mengevaluasi

kebijakan akuntansi

yang diterapkan

perusahaan

- Memastikan kebijakan akuntansi yang diterapkan adalah kebijakan terbaru

- Mengevaluasi kewajaran kebijakan tersebut - Memastikan kebijakan tersebut sesuai PSAK - Memastikan kebijakan diterapkan dalam kinerja

bisnis

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 55: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

42

Universitas Indonesia

Gambar 4.2 menunjukkan prosedur audit aset tetap pada umumnya dalam KAP

ASR. Sehubungan dengan kasus penerapan ISAK 16 di PT XYZ, seperti yang

diketahui bahwasannya hingga saat ini pembangkit tenaga listrik dalam Power

Purchase Agreement dengan PLN masih berada dalam tahap konstruksi. Dalam

pencatatannya, PT XYZ masih mengakui pembangunan tersebut dalam aset

konstruksi atau aset dalam penyelesaian (Construction in Progress). Prosedur

audit untuk aset konstruksi sama seperti prosedur audit untuk aset tetap pada

umumnya.

Tabel 4.2: Prosedur audit aset tetap KAP ASR berdasarkan audit objective

Sumber: Data olahan

Tabel 4.2 menunjukkan prosedur audit aset tetap KAP ASR berdasarkan audit

objective. Prosedur tersebut, sama dengan yang tertera pada gambar 4.2 adalah

prosedur audit aset tetap pada umumnya. Sehubungan dengan penerapan ISAK 16

dan kondisi kemajuan proyek PT XYZ yang masih dalam tahap konstruksi

Completeness Accuracy Existence Classification Cut-off Right and Obligation

Memisahkan saldo-saldo terkait akun yang ada di

jurnal umuma

Bandingkan dengan angka tahun sebelumnya

Uji keakuratan perhitungan klien a

Memeriksa kemungkinan terjadinya penghilangan

atas suatu saldoa a

Memeriksa dokumen pendukung a a

Mengevaluasi apakah penambahan aset harus

dibebankan atau dikapitalisasia

Memastikan nilai penambahan yang dicatat klien

akurata

Memastikan otorisasi atas penambahan aset tetap a a

Memeriksa dokumen pendukung a a

Memeriksa keakuratan akumulasi penyusutan yang

diakui saat pelepasana

Memeriksa keakuratan untung/rugi yang diakui a

Memeriksa harga jual yang dipakai a

Memastikan otorisasi atas pelepasan aset tetap a

Mengevaluasi umur ekonomis yang ditetapkan oleh

kliena

Menghitung ulang nilai beban penyusutan sesuai

dengan pengklasifikasian aset kliena

Mengevaluasi jika terdapat perbedaan perhitungan a

Mengevaluasi perjanjian sewa guna usaha yang

dimiliki kliena a

Memastikan sewa guna usaha tersebut diakui

sebagai beban atau dikapitalisasia a

Mengkaji ulang semua perjanjian hukum, kontrak,

dan dokumen pendukung lainnyaa

a

Diskusi dengan pihak manajemen dan mengkaji

ulang perjanjian fasilitas kredita

a

Memastikan kebijakan akuntansi yang diterapkan

adalah kebijakan terbarua a

Mengevaluasi kewajaran kebijakan tersebut a a

Memastikan kebijakan tersebut sesuai PSAK a a

Memastikan kebijakan diterapkan dalam kinerja

bisnisa a

NO PROSEDUR DETAIL

Mendapatkan nilai rekonsiliasi

atas suatu akun1

Audit Objectives

Mendokumentasikan

penambahan aset tetap yang

signifikan

2

Mendokumentasikan

pelepasan aset tetap yang

signifikan

3

Menghitung kembali beban

penyusutan atas aset tetap4

Memeriksa perjanjian sewa

guna klien5

Mengidentifikasi aset yang

dijaminkan atau aset yang

disewagunakan ke pihak lain

6

Mengevaluasi kebijakan

akuntansi yang diterapkan

perusahaan

7

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 56: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

43

Universitas Indonesia

pembangkit listrik, secara garis besar prosedur audit yang dilakukan oleh KAP

ASR untuk memastikan kewajaran saldo aset dalam penyesuaian adalah semua

prosedur di tabel 4.1 kecuali nomor 4 dan 6. Hal ini terjadi mengingat tidak ada

pelepasan aset dalam penyelesaian dalam tahun 2012 maupun beban penyusutan

dikarenakan pembangkit listrik masih berada dalam tahap konstruksi.

Pada umumnya, perhitungan aset finansial ini dapat dilakukan dengan 2 cara;

dengan memakai konsultan atau perhitungan manajemen secara independen.

Dalam kasus PT XYZ, perhitungan untuk aset keuangan yang timbul akibat ISAK

16 memakai perhitungan yang dibuat oleh KAP ASR. Pada awalnya, pihak

manajemen berencana untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau konsultan luar

dalam pembuatan perhitungan. Namun karena adanya kendala waktu yang

berhubungan dengan deadline keluarnya laporan keuangan audit PT XYZ, pihak

manajemen memutuskan untuk memamakai perhitungan dari KAP ASR.

4.3 Isu Akuntansi Terkait Penerapan ISAK 16

Dalam penerapan ISAK 16 pada kasus PT XYZ, muncul berbagai isu akuntansi.

Dalam pembahasan dalam bab ini, penulis akan membagi pembahasan isu

akuntansi yang timbul ke dalam 4 bagian; Recognition (Pengakuan), Measurement

(Pengukuran), Presentation (Penyajian), dan Disclosure (Pengungkapan).

4.3.1 Recognition (Pengakuan)

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, operator dalam perjanjian konsesi jasa

tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap karena perjanjian konsesi jasa

tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan

infrastruktur. Operator hanya memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur

untuk menyediakan layanan publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai

dengan persyaratan yang diatur dalam kontrak sebagaimana diterangkan dalam

paragraf 11 ISAK 16.

Dalam ISAK 16 paragraf 13 dijelaskan bahwasanya dalam mengakui dan

mengukur pendapatan yang timbul akibat ISAK 16, dalam kasus ini adalah

pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan, operator menggunakan aturan

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 57: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

44

Universitas Indonesia

sesuai dengan PSAK 34: Akuntansi Kontrak Konstruksi dan PSAK 23 (revisi

2010): Pendapatan. Jika operator melakukan lebih dari satu jasa (jasa

pembangunan atau peningkatan kemampuan dan jasa operasi) dalam satu kontrak,

imbalan yang diterima atau piutang harus dialokasikan dengan mengacu pada nilai

wajar relatif dari jasa yang diberikan apabila jumlahnya dapat diidentifikasikan

secara terpisah.

PSAK 34 paragraf 22-35 mengatur pengakuan pendapatan dan beban kontrak.

PSAK 34 mengakui pendapatan dan beban dengan mengacu pada persentase

penyelesaian kontrak atau sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian.

Metode ini menghubungkan pendapatan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam

tahap penyelesaian sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat

diatribusikan secara proporsional. Sesuai dengan paragraf 22 PSAK 34,

pendapatan dan beban diakui pada tanggal akhir periode pelaporan.

PSAK 23 paragraf 23 menyebutkan bahwa tingkat penyelesaian transaksi dapat

ditentukan dengan berbagai metode. Entitas menggunakan metode yang dapat

mengukur dengan andal jasa yang diberikan. Metode tersebut meliputi

1. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan.

2. Jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total

jasa yang harus dilakukan.

3. Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total

biaya transaksi.

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang

menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan bunga diakui dengan

menggunakan metode suku bunga efektif seeperti yang dijelaskan dalam PSAK

55.

Dalam kasus PT XYZ, sesuai dengan kontrak PT XYZ termasuk operator yang

melakukan lebih dari satu jasa dimana PT XYZ bertanggung jawab untuk

membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik. Hal ini menyebabkan PT

XYZ harus mengalokasikan pendapatan dan biaya secara terpisah. Ini telah

dilaksanakan sebagaimana terlihat dalam laporan keuangan PT XYZ yang

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 58: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

45

Universitas Indonesia

mengakui pendapatan terpisah untuk pendapatan konstruksi dan pendapatan

keuangan.

Pengakuan pendapatan dan beban telah diakui pada tanggal akhir periode

pelaporan seperti diatur dalam PSAK 34 paragraf 22. Perhitungan pendapatan

keuangan juga telah menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana diatur

dalam PSAK 23. Rincian perhitungan dapat dilihat di tabel.

4.3.2 Measurement (Pengukuran)

Terkait dengan penerapan ISAK 16, PT XYZ akan mengakui adanya pendapatan

konstruksi dan aset keuangan. Perhitungan pendapatan konstruksi dihitung dari

tahun 2011 dimana pendapatan konstruksi terbentuk dari penambahan biaya

konstruksi yang terdiri dari beban yang ditangguhkan dan construction in

progress serta margin dari pendapatan konstruksi itu sendiri. Pihak manajemen

PT XYZ menetapkan margin konstruksi sebesar 5% berdasarkan estimasi pasar

atas proyek yang serupa. Berikut adalah perhitungan pendapatan konstruksi untuk

tahun 2011.

Tabel 4.3: Perhitungan pendapatan konstruksi PT XYZ tahun 2011

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Jumlah Beban yang ditangguhkan berasal dari saldo awal beban ditangguhkan

pada tahun 2011 yang berjumlah sebesar 807.924 USD. Saldo akhir beban

ditangguhkan di 2011 adalah 1.853.750 USD yang berarti terjadi penambahan

sebesar 1.045.825 USD. Penambahan tersebut kemudian dibagi 12 untuk

mendapatkan rata-rata penambahan beban ditangguhkan per bulan untuk tahun

Beban yang ditangguhkan CIPBiaya Pembiayaan (Beban tangguhan)

Biaya Pembiayaan (CIP)

Januari - - - - 5% - Februari - - - - 5% - Maret - - - - 5% - April - - - - 5% - Mei - - - - 5% - Juni - - - - 5% - Juli - - - - 5% - Agustus - - - - 5% - September 1.592.293 - 85.276 - 5% 1.582.368 Oktober 87.152 - - - 5% 91.510 November 87.152 3.193 6.456 3.193 5% 84.731 Desember 87.152 4.052.719 - 91.626 5% 4.346.865 Total 1.853.750 4.055.912 6.105.473

Margin Pendapatan konstruksi

Penambahan biaya konstruksi

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 59: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

46

Universitas Indonesia

2011 yang berjumlah 87.152,11 USD. Perhitungan baru dimulai di bulan

September mengingat proses konstruksi baru berjalan di bulan September 2011.

Saldo Beban yang ditangguhkan di bulan September berasal dari saldo awal di

2011 sebesar 807.924 USD ditambahkan dengan penambahan per bulan sebesar

87.152,11 USD sebanyak 9 (sembilan) kali. Saldo di bulan berikutnya merupakan

penambahan per bulan dari Beban yang ditangguhkan.

Beban ditangguhkan adalah biaya-biaya yang terjadi dan terkait secara langsung

untuk persiapan proyek pembangunan pembangkit listrik ditangguhkan dan mulai

diamortisasi pada tanggal penyelesaian konstruksi dengan menggunakan metode

garis lurus sepanjang masa perjanjian listrik dengan PLN. Beban ditangguhkan ini

meliputi konsultasi jasa teknis, pembebasan lahan, biaya perjanjian kredit, legal

dan notaris atas perjanjian kredit, maupun beban keuangan. Terkait dengan

pengaplikasian ISAK 16, beban ditangguhkan akan diklasifikasikan sebagai harga

pokok penjualan dari pendapatan yang timbul akibat ISAK 16 sehingga akan

muncul penyesuaian untuk menghapus beban ditangguhkan.

Meskipun commencement date dimulai pada September 2011, transaksi terkait

konstruksi pembangkit listrik baru dimulai pada bulan November 2011 sehingga

dari Januari hingga Oktober 2011, komponen CIP pada perhitungan pendapatan

konstruksi masih nol. Berikut adalah bagian dari buku besar yang berisi jurnal

terkait CIP pada tahun 2011.

Tabel 4.4: Buku besar terkait CIP PT XYZ tahun 2011

No Tgl No Jurnal Nama Saldo CCY Original Ccy Kurs USD

1 28-Okt-11 BNI - 0344 PT. Adhi Realty 25.000.000 IDR 25.000.000 8.828 2.832

2 28-Okt-11 BNI - 0345 PT. Adhi Realty 1.269.100.000 IDR 1.244.100.000 8.828 140.927

3 28-Okt-11 BNI - 0345 PT. Adhi Realty 1.393.510.000 IDR 124.410.000 8.828 14.093

1 15-Nop-11 BNI - 0368 Adhi Realty 4.271.410.000 IDR 2.877.900.000 8.995 319.944

2 15-Nop-11 BNI - 0368 Adhi Realty 4.561.700.000 IDR 290.290.000 8.995 32.272

23 30-Nop-11 BJ 0185 Bank BNI 4.570.483.585 USD 958 9.170 958

24 30-Nop-11 BJ 0186 Bank BNI 4.590.978.618 USD 2.235 9.170 2.235

1 23-Des-11 BJ 0185 Bank BNI 4.592.808.532 USD 200 9.170 200

2 31-Des-11 BJ 0186 Bank BNI 4.648.576.995 USD 6.186 9.015 6.186

3 29-Des-11 BNI-151- 0004 CNEEC 37.621.512.733 IDR 32.972.935.738 9.160 3.599.665

4 29-Des-11 BNI-151- 0004 CNEEC 39.599.888.877 IDR 1.978.376.144 9.160 215.980

5 15-Des-11 BNI - 0058 Bank BNI 40.308.403.679 USD 77.560 9.135 77.560

6 31-Des-11 BJ 0212 Divisi KPS QQ Kelompok SDF 40.366.258.483 USD 6.386 9.060 6.386

7 23-Des-11 BNI - 0422 Pemda DKI/BPHTB 40.604.372.733 IDR 238.114.250 9.015 26.413

8 31-Des-11 BJ 0215 Bank BNI 40.616.109.240 USD 1.294 9.068 1.294

9 31-Des-11 BJ 0217 PT Studio Dwi Tri Matra Consultant 41.091.849.240 IDR 475.740.000 9.068 52.464

31-Des-11 REKLAS AUDIT CNEEC 42.410.766.669 IDR 1.318.917.430 9.068 145.447

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 60: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

47

Universitas Indonesia

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Angka CIP untuk bulan November bersumber dari transaksi Bank BNI tanggal 30

November 2011 sebesar 958 USD dan 2.235 USD. Transaksi ini merupakan

pembebanan bunga pinjaman 70% atas penarikan I USD 1.064.290,00 dan

pembebanan bunga pinjaman 30% atas penarikan I USD 1.064.290,00 yang

berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik. Transaksi

tanggal 28 Oktober 2011 hingga 15 November 2011 dengan PT Adhi Realty tidak

masuk ke perhitungan CIP karena merupakan transaksi penyewaan gedung dan

tidak berhubungan dengan proyek pembangunan pembangkit listrik.

Untuk bulan Desember 2011, angka CIP berasal dari transaksi dengan Bank BNI

sejumlah 200 USD dan 6.185 USD yang terkait dengan koreksi pembebanan

bunga pinjaman bulan November 2011 atas penarikan I USD 1.064.290,00 dan

pembebanan bunga pinjaman bulan Desember 2011 atas penarikan I USD

1.064.290,00. serta transaksi dengan CNEEC terkait kontrak EPC yang terdiri dari

pembayaran invoice No : CNEEC-B-PCIC-IDR-01-006 Tgl 15 Des 2011

( Progres payment For Civil Work - Site Preparation And Acces Road) serta PPn

10% Atas Invoice No : CNEEC-B-PCIC-IDR-01-006 Tgl 15 Des 2011 ( Progres

payment For Civil Work - Site Preparation And Acces Road) yang dibayarkan

tanggal 29 Desember 2011 yang masing-masingnya berjumlah 3.599.665 USD

dan 215.980 USD dan juga transaksi dengan Bank BNI untuk biaya penerbitan

LC sebesar 77.560 USD dan koreksi pembayaran biaya provisi sebesar 0,6% atas

penarikan kredit pertama dari biaya ditangguhkan ke Aktiva Dalam Penyelesaian

sebesar 6.385 USD ditambah dengan pembebanan bunga pinjaman bulan

Desember 2011 atas penarikan I USD 2.300.937,47 dan reklasifikasi audit terkait

PPN atas uang muka yang menjadi progress masing-masing sebesar 1.294 USD

dan 145.447 USD.

Biaya pembiayaan harus dikurangi karena dikapitalisasi di laba rugi tahun

berjalan. Detail biaya pembiayaan untuk biaya yang ditangguhkan di tahun 2011

adalah sebagai berikut:

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 61: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

48

Universitas Indonesia

Tabel 4.5: Biaya pembiayaan untuk biaya ditangguhkan tahun 2011

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Sedangkan detail biaya pembiayaan untuk CIP di tahun 2011 adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.6: Biaya pembiayaan untuk CIP tahun 2011

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Pendapatan konstruksi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(Biaya Ditangguhkan + CIP – Biaya pembiayaan) * (1 + Margin)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa total pendapatan konstruksi yang diakui di

tahun 2011 adalah sebesar 6.105.473 USD.

Pada tahun 2011, perhitungan untuk aset keuangan dihitung dengan

memperhatikan berbagai komponen seperti saldo awal aset keuangan,

penambahan aset keuangan, dan tingkat pendapatan keuangan. Perhitungan untuk

aset keuangan di tahun 2011 dapat dilihat di tabel berikut.

Date Rp Rate USD

14/09/2011 100.000.000 8.730 11.455

19/09/2011 650.000.000 8.805 73.822

04/11/2011 57.854.804 8.962 6.456

Bulan No Jurnal Nama Keterangan Klasifikasi USD

11-11 BJ 0185 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman 30% Atas Penarikan I USD 1.064.290,00 Bunga Kredit 957,86

11-11 BJ 0186 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman 70% Atas Penarikan I USD 1.064.290,00 Bunga Kredit 2.235,01

12-11 BJ 0185 Bank BNI Koreksi Pembebanan Bunga Pinjaman Bulan November 2011 Atas

Penarikan I USD 1.064.290,00

Bunga Kredit 199,55

12-11 BJ 0186 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Bulan Desember 2011 Atas Penarikan I USD

1.064.290,00

Bunga Kredit 6.186,19

12-11 BNI - 0058 Bank BNI Pembayaran Biaya Penerbitan LC Sebesar USD 62,040,367 Sesuai Srt BPI No.

060/03-BPI/SRT/XII/2011 Tanggal 2 Des 2011

Provisi 77.560,46

12-11 BJ 0212 Divisi KPS QQ Kelompok SDF Koreksi Pembayaran Biaya Propisi Sebesar 0,6% Atas Penarikan Kredit

Pertama Dari Biaya Ditangguhkan Ke ADP

Provisi 6.385,74

12-11 BJ 0215 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Bulan Desember 2011 Atas Penarikan I USD

2.300.937,47

Bunga Kredit 1.294,28

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 62: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

49

Universitas Indonesia

Tabel 4.7: Perhitungan aset keuangan PT XYZ tahun 2011

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Saldo awal Aset Keuangan didapat dari saldo akhir aset keuangan di bulan

sebelumnya. Penambahan aset keuangan berasal dari pendapatan konstruksi yang

ada di bulan yang sama. Rate pendapatan didapat dari rumus:

((1 + Effective Interest Rate)1/12

– 1) * 12

Suku bunga efektif yang digunakan adalah 13,80% dan telah diperiksa oleh KAP

ASR melalui goalseek untuk memastikan ketepatannya. Pendapatan keuangan

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

[({A + (A + B)} / 2) * C] / 12

A = Saldo awal aset keuangan

B = Penambahan aset keuangan

C = Rate Pendapatan keuangan

Saldo akhir dari aset keuangan merupakan jumlah dari saldo awal aset keuangan,

penambahan aset keuangan, dan pendapatan keuangan. Dari tabel di atas dapat

dilihat bahwasanya pendapatan keuangan yang diakui oleh PT XYZ di tahun 2011

adalah sebesar 88.231 USD.

Pada tahun 2011, jurnal penyesuaian terkait dengan penerapan ISAK 16 adalah

sebagai berikut:

Januari - - 12,99% - 0 Februari - - 12,99% - 0 Maret - - 12,99% - 0 April - - 12,99% - 0 Mei - - 12,99% - 0 Juni - - 12,99% - 0 Juli - - 12,99% - 0 Agustus - - 12,99% - 0 September - 1.582.368 12,99% 8.568 1.590.936 Oktober 1.590.936 91.510 12,99% 17.724 1.700.169 November 1.700.169 84.731 12,99% 18.870 1.803.771 Desember 1.803.771 4.346.865 12,99% 43.070 6.193.705 Total 5.094.876 6.105.474 88.231

Saldo akhir aset keuangan

Saldo awal aset keuangan Penambahan aset

Rate pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 63: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

50

Universitas Indonesia

Secara total, penerimaan PT XYZ di tahun 2011 dari ISAK 16 adalah sebesar

6.193.705 USD dengan rincian pendapatan konstruksi sebesar 6.105.145 USD dan

88.231 USD dari pendapatan keuangan. HPP didapat dari penjumlahan CIP

sebesar 4.055.912 USD dan biaya yang ditangguhkan sebesar 1.853.750 USD

setelah dikurangi dengan beban keuangan untuk CIP dan beban yang

ditangguhkan masing-masing sebesar 94.819 USD dan 91.732 USD.

Untuk tahun 2012, perhitungan pendapatan konstruksi dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 4.8: Perhitungan pendapatan konstruksi PT XYZ tahun 2012

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Beban yang ditangguhkan pada tahun 2012 berasal dari penambahan beban

ditangguhkan pada tahun 2012 sebesar 2.720.042 USD dimana saldo awal beban

ditangguhkan di 2012 adalah nol hasil dari audit adjustment yang dibuat KAP

Aset keuangan dari jasa konsesi 6.105.474

Pendapatan konstruksi (6.105.474)

Aset keuangan dari jasa konsesi 88.231 Pendapatan keuangan (88.231)

HPP 5.723.111

ADP (3.961.093)

Biaya yang ditangguhkan (1.762.018)

Beban keuangan 186.551 Biaya yang ditangguhkan (91.732) ADP (94.819)

Beban yang ditangguhkan

CIP Biaya Pembiayaan (Beban tangguhan)

Biaya Pembiayaan (CIP)

Januari 226.670 10 - 10 5% 238.004 Februari 226.670 35.990 - 37.180 5% 236.754 Maret 226.670 10.042 - 8.852 5% 239.253 April 226.670 20.895.210 - 215.088 5% 21.952.132 Mei 226.670 19.640.649 - 222.622 5% 20.626.932 Juni 226.670 230.588 - 226.337 5% 242.467 Juli 226.670 186.213 - 174.944 5% 249.836 Agustus 226.670 14.184.374 - 295.210 5% 14.821.626 September 226.670 290.560 - 228.580 5% 303.083 Oktober 226.670 6.665.560 67.814 280.041 5% 6.871.594 November 226.670 16.438.707 10.406 363.959 5% 17.105.563 Desember 226.670 10.943.197 - 318.137 5% 11.394.317 Total 2.720.043 89.521.100 78.220 2.370.960 94.281.561

Penambahan biaya konstruksiMargin Pendapatan konstruksi

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 64: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

51

Universitas Indonesia

ASR terkait dengan penerapan ISAK 16. Penambahan saldo beban ditangguhkan

di 2012 sebesar 2.720.042 USD dibagi dengan jumlah bulan (12) untuk

mendapatkan rata-rata penambahan beban ditangguhkan per bulan yaitu 226.670

USD.

Untuk CIP, angka didapatkan dari transaksi yang terangkum di buku besar yang

terkait dengan konstruksi pembangunan pembangkit listrik (lampiran). Detail

biaya pembiayaan untuk beban tangguhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9: Biaya pembiayaan untuk biaya ditangguhkan tahun 2012

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Detail biaya pembiayaan untuk CIP di tahun 2012 dapat dilihat di lampiran 2.

Pendapatan konstruksi dihitung dengan cara yang sama seperti tahun 2011. Pada

tahun 2012, jumlah pendapatan konstruksi yang diakui adalah sebesar 94.281.561

USD.

Perhitungan aset keuangan di tahun 2012 menggunakan formula yang sama

seperti di tahun 2011. Rincian perhitungan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.10: Perhitungan aset keuangan PT XYZ tahun 2012

Sumber: Dokumentasi KAP ASR, telah diolah kembali

Date Rp Rate USD

04/10/2012 650000000 9585 67.814

29/11/2012 100000000 9610 10405,82726

Januari 6.193.705 238.004 12,99% 68.361 6.500.070 Februari 6.500.070 236.754 12,99% 71.672 6.808.496 Maret 6.808.496 239.253 12,99% 75.025 7.122.775 April 7.122.775 21.952.132 12,99% 195.995 29.270.901 Mei 29.270.901 20.626.932 12,99% 428.664 50.326.497 Juni 50.326.498 242.467 12,99% 546.305 51.115.270 Juli 51.115.270 249.836 12,99% 554.886 51.919.993 Agustus 51.919.992 14.821.626 12,99% 642.501 67.384.119 September 67.384.119 303.083 12,99% 731.352 68.418.554 Oktober 68.418.553 6.871.594 12,99% 778.120 76.068.267 November 76.068.266 17.105.563 12,99% 916.372 94.090.201 Desember 94.090.201 11.394.317 12,99% 1.080.610 106.565.127 Total 515.218.846 94.281.561 6.089.861

Saldo awal aset keuangan

Penambahan aset

Rate pendapatan keuangan Pendapatan keuangan

Saldo akhir aset keuangan

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 65: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

52

Universitas Indonesia

Saldo awal aset keuangan di Januari 2012 menggunakan saldo akhir aset

keuangan di Desember 2011. Dapat dilihat dalam tabel bahwasanya di tahun 2012

pendapatan keuangan yang diakui oleh PT XYZ adalah sebesar 6.089.861 USD.

Pada tahun 2012, jurnal penyesuaian terkait dengan penerapan ISAK 16 adalah

sebagai berikut:

Secara total, penerimaan PT XYZ di tahun 2012 dari ISAK 16 adalah sebesar

100.371.422 USD dengan rincian pendapatan konstruksi sebesar 94.281.560 USD

dan 6.089.861 USD dari pendapatan keuangan. HPP didapat dari penjumlahan

CIP sebesar 87.150.139 USD dan biaya yang ditangguhkan sebesar 2.641.823

USD setelah dikurangi beban keuangan sebesar masing-masing 2.370.962 USD

dan 78.220 USD.

4.3.3 Presentation (Penyajian)

Berlakunya ISAK 16 pada PT XYZ berdampak pada perubahan laporan keuangan.

Perubahan ini mengambil tempat baik di balance sheet maupun income statement.

Seperti diketahui, sebelum adopsi ISAK 16 PT XYZ mencatat pembangunan

infrastruktur sebagai aset tetap dengan kategori aset dalam penyelesaian atau

construction in progress. ISAK 16 telah diaplikasikan secara restrospektif.

Pengaplikasian retrospektif ini sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan di paragraf 14. Pengaplikasian

ISAK 16 telah menyebabkan penyajian kembali laporan keuangan Perusahaan

tahun 2011.

Jurnal

Aset keuangan dari jasa konsesi 94.281.560

Pendapatan konstruksi (94.281.560)

Aset keuangan dari jasa konsesi 6.089.861 Pendapatan keuangan (6.089.861)

Uang muka pihak ke III 580.238

Hutang lainnya 870.359

ADP (1.450.597)

Beban keuangan 2.449.182 Biaya yang ditangguhkan (78.220) ADP (2.370.962)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 66: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

53

Universitas Indonesia

Mengingat perjanjian PPA antara PT XYZ dengan PLN masih memasuki tahap

konstruksi, maka pembangunan pembangkit listrik selaku infrastruktur dalam

perjanjian PPA tidak semestinya dicatat sebagai construction in progress

melainkan dicatat sebagai pendapatan konstruksi. Berikut gambaran laporan posisi

keuangan dan laporan pendapatan komprehensif PT XYZ sebelum dan sesudah

penerapan ISAK 16. Angka yang tersaji dinyatakan dalam dolar AS dalam nilai

penuh.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 67: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

54

Universitas Indonesia

Gambar 4.4: Laporan Posisi Keuangan PT XYZ 31 Desember 2011 sebelum

dan sesudah penerapan ISAK 16

Sumber: Dokumentasi audit KAP ASR, Telah diolah kembali, 2012

Laporan Posisi Keuangan

PT XYZ

(dinyatakan dalam Dollar AS)

Sebelum ISAK 16 Setelah ISAK 16

Nama Akun 31 December 2011 31 December 2011

Kas dan setara kas 22.838.595 22.838.595

Uang muka lancar - 2.070.747

Aset lancar lainnya 37.085.862 97.891

Jumlah Aset Lancar 59.924.457 25.007.233

Uang muka, tidak lancar - 34.917.223

Harga perolehan aset tetap 313.735 313.735

Akumulasi penyusutan 44.945 44.945

Aset tetap (nilai bersih) 268.790 268.790

Aset dalam penyelesaian 4.644.857 588.945

Beban Ditangguhkan 1.853.750 -

Aset keuangan dari jasa konsesi - 6.193.705

Bank Garansi 4.521.394 4.521.395

Aset keuangan tidak lancar lainnya 8.756 8.756

Jumlah aset tidak lancar 11.297.546 46.498.814

Jumlah aset 71.222.003 71.506.046

Hutang lainnya 255.201 52.464

Biaya yang masih harus dibayar 58.091 260.828

Hutang pajak 131.700 131.700

Bunga Atas Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo 388 388

Liabilitas jangka pendek 445.380 445.380

Bunga Atas Pinjaman Jangka Panjang 7.611 7.611

Hutang Pokok Pinjaman Jangka Panjang 3.365.227 3.365.227

Liabilitas pajak tangguhan - 71.011

Liabilitas jangka panjang 3.372.838 3.443.849

Modal saham ditempatkan dan disetor 22.601.074 22.601.074

Setoran modal lainnya 47.709.844 47.709.844

Laba (Rugi) Tahun Lalu (1.840.626) (1.840.626)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (666.308) (853.475)

Jumlah ekuitas 67.803.984 67.616.817

Jumlah liabilitas dan ekuitas 71.622.202 71.506.046

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 68: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

55

Universitas Indonesia

Gambar 4.5: Laporan Pendapatan Komprehensif PT XYZ 31 Desember 2011

sebelum dan sesudah penerapan ISAK 16

Sumber: Dokumentasi audit KAP ASR, Telah diolah kembali, 2012.

Dapat dilihat pada gambar kondisi laporan posisi keuangan dan laporan

pendapatan komprehensif PT XYZ di tahun 2011 sebelum dan sesudah penerapan

ISAK 16. Pada bagian laporan posisi keuangan sebelum penerapan ISAK 16

terlihat PT XYZ masih mencatat pembangunan pembangkit listrik selaku

infrastruktur pada perjanjian PPA sebagai aset dalam penyelesaian senilai

4.644.857 USD.

Bila dilihat ke laporan pendapatan komprehensif, PT XYZ tidak mencatat

pendapatan mengingat jenis operasi bisnis PT XYZ yang bergerak di industri

penyedia tenaga listrik dimana pendapatan utama dan satu-satunya perusahaan

bersumber dari tenaga listrik yang dijual.

Hingga tahun 2012 berakhir, perjanjian PPA dengan PLN masih memasuki tahap

konstruksi yang berarti belum ada tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit

listrik PT XYZ yang kemudian dijual ke PLN sehingga tidak ada pendapatan yang

dicatat oleh PT XYZ.

Laporan Pendapatan Komprehensif

PT XYZ

31 December 2011

(dinyatakan dalam Dollar AS)

Sebelum ISAK 16 Setelah ISAK 16

31 December 2011 31 December 2011

Pendapatan - 6.193.705

Harga Pokok Penjualan - 5.723.111

Laba kotor - 470.594

Beban umum dan administrasi 1.478.597 1.478.597

laba/(rugi) selisih kurs - 400.199

Beban bunga - 186.551

Pendapatan bunga (853.662) (1.067.078)

Lain-lain 41.374 41.374

Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (666.308) (569.049)

Pajak Penghasilan - 284.426

Laba/(rugi) komprehensif lainnya - -

Laba komprehensif (666.308) (853.475)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 69: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

56

Universitas Indonesia

Dengan berlakunya ISAK 16 pada 1 Januari 2012, PT XYZ akan mencatat

pembangunan pembangkit listrik sebagai pendapatan konstruksi dengan

berdasarkan hitungan dari KAP ASR serta mencatat aset keuangan dari PLN di

sisi aset seperti terlihat di laporan posisi keuangan setelah penerapan ISAK 16.

Perlu dicermati bahwa sebelum ISAK 16, laporan posisi keuangan PT XYZ tidak

balance dengan selisih saldo sebesar 400.199 USD. Hal ini disebabkan selisih

kurs yang digunakan oleh KAP ASR dan PT XYZ dalam proses translate saldo di

laporan keuangan. Selisih ini kemudian akan dibuang ke laba/(rugi) selisih kurs di

laporan pendapatan komprehensif.

Aset lancar lainnya mengalami perbedaan akibat reklasifikasi audit dimana saldo

sebesar 36.987.971 USD direklasifikasi sebagai uang muka yang terbagi menjadi

uang muka lancar dan tidak lancar. Reklasifikasi ini tidak berhubungan dengan

ISAK 16. Jurnal penyesuaian untuk ISAK 16 pada 2011 sebagaimana telah

dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan dan laporan pendapatan komprehensif di tahun 2012

sebelum dan sesudah penerapan ISAK 16 adalah sebagai berikut.

Aset keuangan dari jasa konsesi 6.105.474

Pendapatan konstruksi (6.105.474)

Aset keuangan dari jasa konsesi 88.231 Pendapatan keuangan (88.231)

HPP 5.723.111

ADP (3.961.093)

Biaya yang ditangguhkan (1.762.018)

Beban keuangan 186.551 Biaya yang ditangguhkan (91.732) ADP (94.819)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 70: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

57

Universitas Indonesia

Gambar 4.6: Laporan Posisi Keuangan PT XYZ 31 Desember 2012 sebelum

dan sesudah penerapan ISAK 16

Sumber: Dokumentasi audit KAP ASR, Telah diolah kembali, 2012

Laporan Posisi Keuangan

PT XYZ

(dinyatakan dalam Dollar AS)

Sebelum ISAK 16 Setelah ISAK 16

Nama Akun 31 December 2012 31 December 2012

Kas dan setara kas 41.933.117 41.933.109

Uang muka lancar - 6.888.528

Aset lancar lainnya 116.119 116.119

Jumlah Aset Lancar 42.049.236 48.937.756

Uang muka, tidak lancar 34.610.846 28.303.990

Harga perolehan aset tetap 1.105.650 1.111.583

Akumulasi penyusutan 92.027 92.027

Aset tetap (nilai bersih) 1.013.623 1.019.556

Aset dalam penyelesaian 90.971.698 -

Beban Ditangguhkan 2.720.043 -

Aset keuangan dari jasa konsesi 6.193.705 106.565.127

Bank Garansi 4.239.917 4.239.917

Aset keuangan tidak lancar lainnya - -

Jumlah aset tidak lancar 139.749.833 140.128.590

Jumlah aset 181.799.069 189.066.345

Hutang lainnya 4.933.394 1

Biaya yang masih harus dibayar 43.009 4.106.043

Hutang pajak 360.148 360.148

Bunga Atas Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo 2.003 2.003

Liabilitas jangka pendek 5.338.554 4.468.195

Bunga Atas Pinjaman Jangka Panjang 1.309.942 1.309.942

Hutang Pokok Pinjaman Jangka Panjang 80.334.780 80.334.780

Liabilitas pajak tangguhan 71.011 2.103.580

Liabilitas jangka panjang 81.715.733 83.748.302

Modal saham ditempatkan dan disetor 101.169.445 101.169.445

Setoran modal lainnya - -

Laba (Rugi) Tahun Lalu (2.694.101) (2.694.101)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (675.120) 2.374.505

Jumlah ekuitas 97.800.224 100.849.849

Jumlah liabilitas dan ekuitas 184.854.511 189.066.345

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 71: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

58

Universitas Indonesia

Gambar 4.7: Laporan Pendapatan Komprehensif PT XYZ 31 Desember 2012

sebelum dan sesudah penerapan ISAK 16

Sumber: Dokumentasi audit KAP ASR, Telah diolah kembali, 2012.

Dari gambar diatas dapat dilihat kondisi laporan posisi keuangan dan laporan

pendapatan komprehensif PT XYZ di tahun 2012 sebelum dan sesudah penerapan

ISAK 16. Pada bagian laporan posisi keuangan sebelum penerapan ISAK 16

terlihat PT XYZ masih mencatat pembangunan pembangkit listrik selaku

infrastruktur pada perjanjian PPA sebagai aset dalam penyelesaian senilai

90.971.698 USD. Serupa dengan laporan di tahun 2011, PT XYZ tidak mencatat

pendapatan di laporan pendapatan komprehensif sebelum penerapan ISAK 16.

Saldo aset keuangan dari konsesi jasa merupakan bawaan dari laporan posisi

keuangan tahun 2011 setelah penerapan ISAK 16.

Sama dengan laporan posisi keuangan di 2011, laporan posisi keuangan di tahun

2012 tidak balance akibat selisih penggunaan kurs antara KAP ASR dan PT XYZ.

Selisih di 2012 adalah sebesar 3.055.441 USD dan akan dibuang ke laba/(rugi)

selisih kurs.

Laporan Pendapatan Komprehensif

PT XYZ

31 December 2012

(dinyatakan dalam Dollar AS)

Sebelum ISAK 16 Setelah ISAK 16

31 December 2012 31 December 2012

Pendapatan - 100.371.422

Harga Pokok Penjualan - 89.791.962

Laba kotor - 10.579.460

Beban umum dan administrasi 2.300.901 2.294.968

laba/(rugi) selisih kurs - 3.054.008

Beban bunga - 2.449.182

Pendapatan bunga (1.767.962) (2.209.954)

Lain-lain 142.181 142.191

Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (675.120) 4.849.065

Pajak Penghasilan - 2.474.560

Laba/(rugi) komprehensif lainnya - -

Laba komprehensif (675.120) 2.374.505

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 72: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

59

Universitas Indonesia

Terdapat berbagai perbedaan antara laporan keuangan sebelum dan sesudah

penerapan ISAK 16. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh penyesuaian baik yang

berhubungan dengan ISAK 16 ataupun tidak. Perbedaan yang disebabkan oleh

penyesuaian akibat penerapan ISAK 16 merupakan akibat dari jurnal penyesuaian

untuk ISAK 16 pada 2012 yang telah dibahas sebelumnya. Jurnal penyesuaian

tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.4 Disclosure (Pengungkapan)

Terkait dengan perjanjian konsesi jasa, pengungkapan diatur dalam ISAK 22

“Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. ISAK 22 mengatur informasi apa yang

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dari operator dan pemberi

konsesi.

Pada setiap periode, operator dan pemberi konsesi mengungkapkan hal berikut:

a. Gambaran perjanjian

b. Persyaratan signifikan dari perjanjian yang dapat mempengaruhi jumlah,

waktu, dan kepastian arus kas masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal

penentuan ulang harga dan dasar penentuan ulang harga atau negosiasi

ulang)

c. Sifat dan tingkatan (misalnya jumlah, jangka waktu atau nilai yang sesuai)

dari:

a. Hak menggunakan aset tertentu

Jurnal

Aset keuangan dari jasa konsesi 94.281.560

Pendapatan konstruksi (94.281.560)

Aset keuangan dari jasa konsesi 6.089.861 Pendapatan keuangan (6.089.861)

Uang muka pihak ke III 580.238

Hutang lainnya 870.359

ADP (1.450.597)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 73: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

60

Universitas Indonesia

b. Kewajiban untuk memberikan jasa atau hak yang diharapkan dalam

penyediaan jasa

c. Kewajiban untuk memperoleh atau membangun aset tetap

d. Kewajiban untuk memberikan atau hak untuk menerima aset tertentu

pada akhir masa konsesi

e. Opsi pembaharuan dan penghentian

f. Hak dan kewajiban lain

d. Perubahan dalam perjanjian yang terjadi selama periode berjalan

e. Pengklasifikasian perjanjian konsesi jasa

Operator mengungkapkan jumlah pendapatan dan laba atau rugi yang diakui

selama periode atas pertukaran jasa konstruksi dengan aset keuangan atau aset

takberwujud. Pada laporan keuangan PT XYZ, pengungkapan berdasarkan ISAK

22 ditunjukkan di tabel 4.11. Catatan 1.b dari laporan audit PY XYZ dapat dilihat

di lampiran.

Tabel 4.11: Pengungkapan berdasarkan ISAK 22 di laporan audit PT XYZ

Sumber: Data olahan

4.4 Isu Perpajakan Terkait Penerapan ISAK 16

Penerapan ISAK 16 menyebabkan PT XYZ mengakui pendapatan di tahun 2011

dan 2012 yang bersumber dari pendapatan konstruksi dan keuangan seperti telah

Laporan Audit PT XYZ

Catatan 1.b

Catatan 1.b

Hak menggunakan aset tertentu Catatan 1.b

Kewajiban untuk memberikan jasa atau hak yang diharapkan dalam penyediaan jasa Catatan 1.b

Kewajiban untuk memperoleh atau membangun aset tetap Catatan 1.b

Kewajiban untuk memberikan atau hak untuk menerima aset tertentu pada akhir

masa konsesi Catatan 1.b

Opsi pembaharuan dan penghentian -

Hak dan kewajiban lain Catatan 1.b

Catatan 1.b

Catatan 1.b

Gambaran perjanjian

Persyaratan signifikan dari perjanjian yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan

kepastian arus kas masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga

dan dasar penentuan ulang harga atau negosiasi ulang)

Sifat dan tingkatan

Perubahan dalam perjanjian yang terjadi selama periode berjalan

Pengklasifikasian perjanjian konsesi jasa

ISAK 22

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 74: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

61

Universitas Indonesia

dijabarkan di laporan keuangan komprehensif di gambar 4.5 dan 4.7 Seperti yang

dapat dilihat di gambar tersebut, pengaukuan pendapatan tersebut berdampak pada

timbulnya pajak penghasilan di tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing

berjumlah 284.426 USD dan 2.474.560 USD.

Hal ini juga berdampak pada timbulnya liabilitas pajak tangguhan di tahun 2011

dan 2012 masing-masing sebesar 71.011 USD dan 2.032.569 USD. Jurnal

penyesuaian terkait pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Sedangkan jurnal penyesuaian terkait pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.8 menunjukkan proses perhitungan kompensasi rugi pajak akhir tahun.

Perbedaan antara piutang dari perjanjian konsesi jasa dengan aset tetap dalam

penyelesaian fiskal pada perhitungan bersumber dari selisih penerimaan akibat

ISAK 16 dengan HPP. Biaya yang tidak dapat dikurangkan bersumber dari biaya

jamuan rapat, hiburan, dan publikasi serta tunjangan Pph 21.

Pajak final pendapatan giro dan deposito 213.416 Kas (213.416)

Beban pajak tangguhan 71.011 Liabilitas pajak tangguhan (71.011)

Pajak final pendapatan giro dan deposito 441.991 Kas (441.991)

Beban pajak tangguhan 2.032.569 Liabilitas pajak tangguhan (2.032.569)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 75: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

62

Universitas Indonesia

Gambar 4.8: Perhitungan kompensasi rugi pajak PT XYZ

Sumber: Laporan audit PT XYZ, Telah diolah kembali, 2012

Kompensasi rugi pajak ditunjukkan secara detail di tabel 4.12. Pada tahun 2011,

perhitungan. Pada perhitungan di tahun 2011, kompensasi rugi pajak yang

digunakan adalah dari tahun 2007 hingga 2010 dengan menggunakan rate 9.068

dan pada 2012 menggunakan kompensasi rugi pajak dari tahun 2008 hingga 2011

dengan rate 9.670.

Tabel 4.12: Kompensasi rugi pajak PT XYZ

2012 2011

Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan 4.849.065 (569.049)

Perbedaan waktu:

Perbedaan antara piutang dari perjanjian konsesi

jasa dengan aset tetap dalam penyelesaian fiskal (10.579.460) (470.594)

Beban bunga 2.449.182 186.551

(8.130.278) (284.043)

Perbedaan tetap:

Biaya yang tidak dapat dikurangkan 267.824 143.768

Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final (2.209.954) (1.067.078)

Selisih karena pengukuran kembali laporan

keuangan 1.372.232 583.676

(569.898) (339.634)

Rugi pajak - tahun berjalan (3.851.111) (1.192.726)

Kompensasi rugi pajak - awal tahun (4.925.139) (4.887.472)

Kompensasi rugi pajak akhir tahun (8.776.250) (6.080.198)

2007 (7.508.233.089)

2008 (3.669.073.015)

2009 (17.237.483.701)

2010 (15.903.898.142)

2011 (10.815.642.153)

Tahun Jumlah (IDR)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 76: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

63

Universitas Indonesia

Sumber: Laporan audit PT XYZ, Telah diolah kembali, 2012

Perhitungan beban pajak penghasilan PT XYZ di tahun 2012 dan 2011 dapat

dilihat di gambar 4.9.

Gambar 4.9: Perhitungan beban pajak penghasilan PT XYZ

Sumber: Laporan audit PT XYZ, Telah diolah kembali, 2012

Besarnya komponen di perbedaan tetap dalam perhitungan merupakan 25% dari

besarnya komponen di perbedaan tetap di gambar 4.8. PT XYZ tidak mengakui

aset tangguhan pajak karena kecil kemungkinan PT XYZ dapat memanfaatkan

aset pajak tangguhan di masa yang akan datang. Tidak ada perbedaan perlakuan

pajak terkait pendapatan yang timbul akibat ISAK 16 maupun pendapatan biasa.

Dapat disimpulkan bahwasanya isu perpajakan terkait dengan penerapan ISAK 16

bagi PT XYZ adalah timbulnya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak

tangguhan akibat pengakuan pendapatan.

2012 2011

Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan 4.849.065 (569.049)

Pajak dihitung pada tarif 25% 1.212.266 (142.262)

Perbedaan tetap:

Biaya yang tidak dapat dikurangkan 66.956 35.942

Pendapatan bunga yg dikenakan pajak final (552.489) (266.770)

Selisih karena pengukuran kembali laporan

keuangan 343.058 145.919

Aset pajak tangguhan yang tidak dapat diakui 962.778 298.182

Beban pajak penghasilan 2.032.569 71.011

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 77: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

64 Universitas Indonesia

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

ISAK 16 merupakan peraturan atau standar yang masih terbilang baru.

Mengadopsi dari IFRIC 12, ISAK 16 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Dalam kasus PT XYZ, perjanjian PPA antara PT XYZ dengan PLN masuk ke

dalam ruang lingkup ISAK 16.

Pengambilan keputusan manajemen beserta auditor untuk menerapkan ISAK 16

dalam kasus PT XYZ didasari oleh alasan sebagaimana tertera berikut:

- PLN selaku pemberi konsesi jasa mengatur jenis jasa apa yang harus

disediakan oleh PT XYZ selaku operator, kepada siapa jasa tersebut dijual,

dan berapa harga jual jasa tersebut.

- PLN selaku pemberi konsesi jasa memiliki kontrol atas residu signifikan

dari infrastruktur perjanjian konsesi jasa di masa akhir perjanjian.

- Infrastruktur dalam perjanjian konsesi jasa dibangun melalui pihak ketiga

dengan memiliki masa manfaat sama dengan masa perjanjian konsesi jasa.

Dalam pelaksaanaan auditnya, KAP ASR selaku auditor eksternal dari PT XYZ

melakukan prosedur audit terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ sama dengan

prosedur audit yang dipakai untuk aset tetap pada umumnya dalam rangka

memastikan kewajaran nilai aktiva dalam penyelesaian yang digunakan sebagai

tolak ukur pengakuan pendapatan konstruksi akibat penerapan ISAK 16 yang

menggunakan metode persentase penyelesaian sesuai PSAK 34.

Terkait dengan pengakuan (recognition) dalam ISAK 16 PT XYZ mengakui

pendapatan dan biaya terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, sesuai

dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi", sedangkan Perusahaan

mengakui pendapatan atas operasi dan pemeliharaan sesuai dengan PSAK 23

(Revisi 2010), "Pendapatan". Untuk pengukuran (measurement) PT XYZ

mengukur pendapatan konstruksi dengan menggunakan metode persentase

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 78: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

65

Universitas Indonesia

penyelesaian yang mengacu pada aset dalam penyelesaian dan mengukur

pendapatan keuangan dengan metode suku bunga efektif.

Dalam hal penyajian (presentation), penerapan ISAK 16 menyebabkan perubahan

pada laporan keuangan. Penerapan ini bersifat retrospektif yang menyebabkan

perubahan di laporan keuangan tahun 2011. Penerapan ISAK 16 menyebabkan

munculnya pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan serta aset keuangan

dari konsesi jasa dan menghilangkan/menurunkan nilai saldo akun aset dalam

penyelesaian dan beban yang ditangguhkan di laporan keuangan PT XYZ. Terkait

dengan pengungkapan (disclosure) diatur dengan jelas sesuai dengan ISAK 22

“Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Isu perpajakan yang ditimbulkan oleh

penerapan ISAK 16 di PT XYZ adalah timbulnya beban pajak penghasilan dan

liabilitas pajak tangguhan.

5.2 Saran

ISAK 16 hanya mengatur pencatatan konsesi jasa dari pihak penerima konsesi

jasa namun tidak mengatur bagaimana pencatatan di pihak pemberi konsesi jasa.

Penulis berpendapat bahwa sebaiknya perlu ada aturan yang mengatur pencatatan

konsesi jasa dari pihak pemberi konsesi untuk mencegah inkonsistensian

pencatatan mengingat tidak tertutup kemungkinan satu perusahaan untuk menjadi

pemberi konsesi jasa maupun penerima konsesi jasa lain dalam sebuah

kesempatan.

5.2.1 Saran untuk PT XYZ

Setelah terlibat dalam sebagian proses audit PT XYZ, berikut ini adalah saran

yang bisa penulis berikan:

- Memperbaiki sistem dokumentasi agar dokumen dokumen yang

dibutuhkan dalam proses audit menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk

diakses.

- Rutin berkonsultasi dengan pihak auditor eksternal. Proses keputusan

penerapan ISAK 16 memakan waktu yang cukup banyak akibat kurangnya

komunikasi dari pihak manajemen dengan pihak auditor eksternal

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 79: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

66

Universitas Indonesia

sehingga proses penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit menjadi

lambat.

- Memiliki lebih dari satu konsultan dalam menghitung nilai aset finansial

agar mendapat gambaran yang lebih komprehensif terkait nilai wajar aset

finansial yang timbul akibat perjanjian PPA dengan PLN

5.2.2 Saran untuk KAP ASR

Setelah terlibat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam proses audit KAP ASR,

berikut ini adalah saran yang bisa penulis berikan:

- Memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada anak magang. Hal ini

bertujuan agar proses kerja tim tidak terhambat dan menjadi lebih efektif

dan efisien bilamana anak magang mendapat pelatihan terlebih dahulu

sebelum langsung turun ke lapangan dan turut serta dalam proses audit.

Pelatihan singkat sebaiknya diberikan di awal periode anak magang

menjalani program magang itu sendiri. Hal ini disebabkan tanggung jawab

yang dibebankan ke anak magang tidak berbeda jauh dengan tanggung

jawab yang dibebankan ke junior auditor.

- Memberi studi literatur yang cukup kepada anak magang agar dapat

memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait isu yang ada

dalam technical consultation.

- Dalam menerima klien, KAP ASR harus turut mempertimbangkan

workload dari tim auditor yang ada agar tidak terjadi excessive workload

yang mana dapat mempengaruhi kualitas laporan audit yang dikeluarkan.

- Membuat planning atau perencanaan audit yang terperinci agar proses adit

berjalan lancar, tidak overlapping antar auditor, proses audit berjalan

efisien baik dari segi biaya maupun waktu.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 80: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

67 Universitas Indonesia

DAFTAR REFERENSI

Ikatan Akuntan Indonesia. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 16 –

Perjanjian Konsesi Jasa. Jakarta. IAI. 2012

Ikatan Akuntan Indonesia. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 22 –

Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan. Jakarta. IAI. 2012

Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34

(revisi 2010) – Kontrak Konstruksi. Jakarta. IAI. 2012

Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23

(revisi 2009) – Pendapatan. Jakarta. IAI. 2012

Oberman, Raoul, & Dobbs, Richard (2012). The archipelago economy:

Unleashing Indonesia's potential. September, 2012.

http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. (2009).

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 81: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

68

Universitas Indonesia

No Tgl No Jurnal Nama Keterangan Klasifikasi Dr Cr CCY Kurs USD

34 23-Mar-12 BJ 0090 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang s/d 23 Maret 2012 Atas Penarikan 2,300,937 ( 6,002,95 X Rp 9.173,00 ) Bunga Kredit 55.065.060,35 USD 9.173,00 6.002,95

35 23-Mar-12 BJ 0092 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek s/d 23 Maret 2012 Atas Penarikan 2,300,937 Bunga Kredit 23.599.285,37 USD 9.173,00 2.572,69

36 23-Mar-12 BJ 0094 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang S/D 23 Maret 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 1.543.880,60 USD 9.173,00 168,31

37 23-Mar-12 BJ 0096 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek s/d 23 Maret 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 661.663,11 USD 9.173,00 72,13

38 23-Mar-12 BJ 0097 Bank BNI Pembebanan Bunga KI IDC Atas Hutang Jangka Panjang Atas Penarikan USD 1,064,290 Bulan Des 2011 Bunga Kredit 102.602,00 USD 9.173,00 11,19

39 23-Mar-12 BJ 0100 Bank BNI Pembebanan Bunga KI IDC Atas Hutang Jangka Panjang Atas Penarikan USD 1,064,290 Bulan 23 Maret 2012 Bunga Kredit 229.231,29 USD 9.173,00 24,99

47 11-Apr-12 BNI-507-020 Divisi KPS QQ Kelompok SDF Pembayaran Biaya Propisi Atas Penarikan Kredit Sesuai Surat BNI No : BIN/1.5/1359 tgl 11 April 2012 Provisi 1.270.160.725,40 USD 9.170,00 138.512,62

48 12-Apr-12 BNI-507-021 Bank BNI Pembayaran Biaya Propisi Atas Penerbitan LC No : ILDKB00558S12 Tanggal 12 April 2012 Provisi 237.215.155,95 USD 9.173,00 25.860,15

49 12-Apr-12 BNI-507-022 Bank BNI Pembayaran Biaya Propisi Atas Penerbitan LC No : ILDKB00563S12 Tanggal 12 April 2012 Provisi 237.215.155,95 USD 9.173,00 25.860,15

50 12-Apr-12 BNI-507-023 Bank BNI Pembayaran Biaya Propisi Atas Penerbitan LC No : ILDKB00566S12 Tanggal 12 April 2012 Provisi 35.600.963,38 USD 9.173,00 3.881,06

52 30-Apr-12 BJ 0130 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang 24 s/d 31 Maret 2012 Atas Penarikan 1.064.290 ( 948,14 X 9,180,00 ) Bunga Kredit 8.703.929,65 USD 9.180,00 948,14

53 30-Apr-12 BJ 0132 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang Bulan April 2012 Atas Penarikan 1.064.290 ( 3,555,53 X 9,190,00 ) Bunga Kredit 32.675.291,45 USD 9.190,00 3.555,53

55 30-Apr-12 BJ 0134 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek 24 s/d 31 Maret 2012 Atas Penarikan 1.064.290 ( 406,35 X 9,180,00 ) Bunga Kredit 3.730.255,56 USD 9.180,00 406,35

56 30-Apr-12 BJ 0136 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek Bulan April 2012 Atas Penarikan 1.064.290 ( 1,523,80 X 9,190,00 ) Bunga Kredit 14.003.696,34 USD 9.190,00 1.523,80

58 30-Apr-12 BJ 0138 Bank BNI Pembebanan Bunga KI IDC Atas Hutang Jangka Panjang Atas Penarikan USD 1,064,290 Bulan 24 s/d 31 Maret 2012 Bunga Kredit 195.400,51 USD 9.180,00 21,29

59 30-Apr-12 BJ 0140 Bank BNI Pembebanan Bunga KI IDC Atas Hutang Jangka Panjang Atas Penarikan USD 1,064,290 Bulan April 2012 Bunga Kredit 733.550,13 USD 9.190,00 79,82

61 30-Apr-12 BJ 0142 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang 24 s/d 31 Maret 2012 Atas Penarikan 2,300,937 (2,049,83 X Rp 9.180,00) Bunga Kredit 18.817.425,59 USD 9.180,00 2.049,83

62 30-Apr-12 BJ 0144 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang Bulan April 2012 Atas Penarikan 2,300,937 ( 7,686,86 X Rp 9.190,00 ) Bunga Kredit 70.642.214,54 USD 9.190,00 7.686,86

64 30-Apr-12 BJ 0146 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek 24 s/d 31 Maret 2012 Atas Penarikan 2,300,937 ( 878,50 X 9,180,00 ) Bunga Kredit 8.064.610,97 USD 9.180,00 878,50

65 30-Apr-12 BJ 0148 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek Bulan April 2012 Atas Penarikan 2,300,937 ( 3,294,37 X 9,190,00 ) Bunga Kredit 30.275.234,80 USD 9.190,00 3.294,37

66 30-Apr-12 BJ 0149 Bank BNI Pembebanan Bunga KI IDC Periode 23 Maret s/d 31 Maret 2012 Atas penarikan 2,300,937,00 Bunga Kredit 263.673,32 USD 9.180,00 28,72

67 30-Apr-12 BJ 0151 Bank BNI Pembebanan Bunga KI IDC Periode April 2012 Atas penarikan 2,300,937,00 Bunga Kredit 989.852,05 USD 9.190,00 107,71

69 30-Apr-12 BJ 0153 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang 24 S/D 31 Maret 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 527.591,37 USD 9.180,00 57,47

70 30-Apr-12 BJ 0155 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Panjang Bulan April 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 1.980.622,84 USD 9.190,00 215,52

72 30-Apr-12 BJ 0157 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Jangka Pendek 24 s/d 31 Maret 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 226.110,59 USD 9.180,00 24,63

73 30-Apr-12 BJ 0159 Bank BNI Pembebanan Bunga Pinjaman Bulan April 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 848.838,36 USD 9.190,00 92,37

74 30-Apr-12 BJ 0160 Bank BNI Pembebanan Bunga IDC Atas Bunga Jangka Panjang Periode 23 Mrt s/d 31 Mrt 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 Bunga Kredit 6.668,47 USD 9.180,00 0,73

75 30-Apr-12 BJ 0162 Bank BNI Pembebanan Bunga IDC Atas Bunga Jangka Panjang Periode Bulan April 2012 Atas Penarikan USD 64,512,27 (USD 2,72) Bunga Kredit 25.034,02 USD 9.190,00 2,72

78 30-Apr-12 BJ 0183 Bank BNI Penarikan LC Tahap II Sebesar 20,680,122,00 Tanggal 11 April 2012 CNEEC 190.050.321.180,00 USD 9.170,00 20.680.122,00

Lampiran 1: Buku besar terkait CIP PT XYZ 2012

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 82: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

69

Universitas Indonesia

Lampiran 1: Buku besar terkait CIP PT XYZ 2012 (lanjutan)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 83: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

70

Universitas Indonesia

Lampiran 1: Buku besar terkait CIP PT XYZ 2012 (lanjutan)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 84: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

71

Universitas Indonesia

Lampiran 1: Buku besar terkait CIP PT XYZ 2012 (lanjutan)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 85: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

72

Universitas Indonesia

Lampiran 2: Biaya pembiayaan untuk CIP PT XYZ 2012

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 86: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

73

Universitas Indonesia

Lampiran 2: Biaya pembiayaan untuk CIP PT XYZ 2012 (lanjutan)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 87: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

74

Universitas Indonesia

Lampiran 2: Biaya pembiayaan untuk CIP PT XYZ 2012 (lanjutan)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 88: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

75

Universitas Indonesia

Lampiran 2: Biaya pembiayaan untuk CIP PT XYZ 2012 (lanjutan)

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 89: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

76

Universitas Indonesia

Lampiran 3: Consultation Memo KAP ASR

PT XYZ

Consultation Memo

Client Details

Client name : PT XYZ

Local charge code : 00000000

Engagement leader : XXXX

Engagement manager : XXXX

Reporting type : Technical Consultation

Is this an SEC registrant? : No

Is this an Assurance client? : Yes

Is this client listed on IDX? : No

Section 1

Issue Summary

Implication of the implementation of ISAK 16 on XYZ consession

Section 2

Background facts and circumtances

PT XYZ (“XYZ”) is a company which owned by PT XXX, PT YYY, and PT ZZZ. The Company is established in

order to organize the construction, operation, and maintenance of Banjarsari Power Plant 2 x 100 MW to

generate electricity power for PLNt. The Company has entered into a Power Purchase Agreement (“PPA”) with

PLN to sell electric power for a 30-year period from the power plant commercial operation date.

The Power Purchase Agreement stated that1:

1. From and after the Commercial Operation Date until the termination of this Agreement, XYZ shall make

available to PLN, and PLN shall purchase from XYZ the Net Dependable Capacity2 and Net Electrical

Output of the Plant3 stated in the PPA.

2. At any time after the financing date4 through the end of the term, PLN may exercise an option to

purchase all of XYZ’s right, title and interest in the project, including XYZ’s title and interest in and

rights and obligations under the project documents. PLN shall give XYZ not less than 180 days written

notice of its decision to exercise this option. XYZ's right, title, and interest in the Project and the Project

Documents shall be transferred to PLN.

3. PLN agreed to purchase any produced electricity power at 100% of Capital Cost Recovery Charge Rate

(electricity power output that available for sale). The term is specified as “take or pay” agreement.

Section 3

Consultation issues:

1. Accounting standards that may best be applied (ISAK 16 or ISAK 8)

2. If the arrangement falls under ISAK 16, how the Company should classify its assets? Financial assets or

intangible assets?

1 Point 1: PPA Art 8 paragraph c; point 2 Point 2: PPA Art 18; Point 3: PPA Amendment date 16 January 2007 Clause II

2 Net Dependable Capacity: shall mean the net dependable capacity of the first unit to be commissioned until both Units

have been commissioned and ii) thereafter, the net dependable capacity of the Plant, as determined by the Net Dependable Capacity Test in accordance with Regulation of the Minister of Mines and Energy No. 02.P/03/M.PE/1993. 3 Net Electrical Output: Net energy delivered by Seller to PLN at the interconnection point

4 Financing date: date when the preparation of EPC Contract, the financing arrangement, the design, engineering and

supply construction, the government authorization, and non exclusive easement have been fulfilled by contractor.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 90: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

77

Universitas Indonesia

Section 4

Engagement teams preliminary view and justification

The engagement team considers ISAK 16 to be the most appropriate standard for PT XYZ Financial Statements

due to the following reason:

a. The arrangement between operator (PLN) and the private sector (PT XYZ) is clearly defined in ISAK 16

b. The accounting treatment of infrastructures which the significant residual interest is controlled by PLN

through purchase option in PPA is in line with ISAK 16

c. Based on “take or pay agreement” between XYZ and PLN, the engagement team considers that the

infrastructures should be presented as financial assets.

Section 5

Technical Reference and Analysis

ISAK 8 stated that the interpretation does not apply to arrangements that are public to private service concession

arrangements within the scope of ISAK 16. Therefore, we perform assessment whether the Power Purchase

Agreements between XYZ and PLN can be defined as public to private service concession arrangements.

a. ISAK 8 or ISAK 16?

As mentioned in ISAK 16 Par 4, this interpretation provides accounting guidance for operator upon

concession agreement for public service to private entity.

ISAK 16 – Par 5 specifies that infrastructure is within the scope of the Interpretation when the following

conditions apply:

a) The grantor controls or regulates what service the operator must provide with the infrastructure, to

whom it must provide them, and at what price; and

b) The grantor controls – through ownership, beneficial entitlement or otherwise – any significant

residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

To define the conditions above, we refer to GR No 25 Year 2009 on Public Services and application

guidance of ISAK 16 paragraph PA02, PA03, and PA04 as follow:

1. Explanation Appendices of GR No 25 Year 2009 for art 3 point b stated that

“The examples of public goods which resulted from Stated Owned Enterprise activities or

Regional Owned Enterprise who received the delegation of task to provide public services

includes: electricity provides by PT PLN and water provided by PDAM”. Therefore, we are on the opinion that electricity concession supply with PLN can be categorised as

concession agreement for public service to private entity.

2. ISAK 16 application guidance PA02 stated that:

“The control or regulation referred to in condition (a) could be by contract or otherwise (such as

through a regulator), and includes circumstances in which the grantor buys all of the output as

well as those in which some or all of the output is bought by other users. In applying this

condition, the grantor and any related parties shall be considered together. If the grantor is a

public sector entity, the public sector as a whole, together with any regulators acting in the public

interest, shall be regarded as related to the grantor for the purposes of this Interpretation.” Based on our understanding on the Company Power Purchase Agreement, we are on the opinion that the

concession meet criteria mentioned in PA02. The control or regulation referred to in condition (a) are

formed in the Power Purchase Agreement between XYZ and PLN and includes circumstances in which

the grantor buys 80% output. The remaining outputs is used for reserve capacity (9% ) and 11% used for

own needs.

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 91: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

78

Universitas Indonesia

Section 5 (continued)

Technical Reference and Analysis (continued)

a. ISAK 8 or ISAK 16? (continued)

3. ISAK 16 application guidance PA03 stated that:

“For the purpose of condition (a), the grantor does not need to have complete control of the price:

it is sufficient for the price to be regulated by the grantor, contract or regulator, for example by a

capping mechanism. However, the condition shall be applied to the substance of the agreement.

Non-substantive features, such as a cap that will apply only in remote circumstances, shall be

ignored. Conversely, if for example, a contract purports to give the operator freedom to set prices,

but any excess profit is returned to the grantor, the operator's return is capped and the price

element of the control test is met.” The Appendix G of PPA stated that the grantor (PLN) regulates the prices even though the price is still

can be adjusted due several macro economics factors (e.g. coal prices, Indonesian Consumer Price

Index). However the price adjustment shall be applied to the substance of the agreement.

4. ISAK 16 application guidance PA04 stated that:

“For the purpose of condition (b), the grantor's control over any significant residual interest

should both restrict the operator's practical ability to sell or pledge the infrastructure and give

the grantor a continuing right of use throughout the period of the arrangement. The residual

interest in the infrastructure is the estimated current value of the infrastructure as if it were

already of the age and in the condition expected at the end of the period of the arrangement.”

The PPA stated that PLN has right to exercise an option to purchase all of Seller’s right, title, and interest

in the Project, including Seller’s title and interest in and rights and obligations under the Project

Documents, for the price set forth in Section 2.2. of Appendix F. In such event, PLN shall give Seller not

less than 180 days written notice of its decision to exercise this option. Seller's right, title, and interest in

the Project and the Project Documents shall be transferred to PLN. We are on the opinion that the

purchase option right met criteria stated in PA04 since the purchase option right restrict the operator’s

practical ability to sell or pledge the infrastructure and give the grantor a continuing right of use

throughout the period of the arrangement.

Based on above we conclude that XYZ concession is falls under ISAK 16.

b. Financial assets or Intangible assets

Paragraph 11 of IFAS 50 Financial Instruments: Presentation defines financial assets as a financial asset

to include 'a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity'.

The ISAK 165 stated that the operator recognizes financial assets if they have a contractual right to receive

cash for the construction services if the grantor contractually guarantees the operator's cash flows. The ISAK

noted that the operator has an unconditional right to receive cash to the extent that the grantor bears the risk

(demand risk) that the cash flows generated by the users of the public service will not be sufficient to recover

the operator's investment.

We are on the opinion that the assets related to the public concession should be classified as financial assets

based on Amendment to PPA Date 16th January 2007 Clause II paragraph 1 which stated that PLN agreed to

purchase any produced electricity power at 100% of Capital Cost Recovery Charge Rate (electricity power

output that available for sale). The term is specified as “take or pay”. We believe that the “take or pay”

agreements fulfill the definition of “contractual right to receive cash for the construction services” as stated

in the ISAK 16 above.

5 Paragraph 16

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 92: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

79

Universitas Indonesia

c. Ilustration Example

Requirements from PPA

The terms of the Power Purchase Agreement require an operator to construct a Power Plant – completing

construction within 4 years and maintain and operate the power plant to a specified standard for 30 years.

The terms of arrangements require the grantor (PLN) to pay the operator xx per year in years 1 – 30, started

from its commencing date for making the electricity available to PLN.

For the purpose of this illustration, it is assumed that all cash flow take place at the end of the year.

Description Year IDR Construction services 2011 42 2012 510 2013 2332 Operation cost 2014 - 2049 46 Maintenance cost n/a n/a

Contract Revenue

The operator recognises contract revenue and costs in accordance with IFAS 34 Construction Contracts and

IFAS 23 Revenue. The costs of each activity– construction, operation and resurfacing–are recognised as

expenses by reference to the stage of completion of that activity. Contract revenue–the fair value of the

amount due from the grantor for the activity undertaken–is recognised at the same time.

Description Fair value Construction services fee Forecast cost + 23% Operation services fee Forecast cost + xx% Effective interest rate

In year 2011 the construction cost of IDR42, construction revenue of IDR 51.6 and hence the construction

profits of 9.6 are recognized in profit and loss.

Financial Assets

The amounts due from the grantor meet the definition of a receivable in IFAS 55 Financial Instruments:

Recognition and Measurement. The receivable is measured initially at fair value. It is subsequently measured

at amortised cost, ie the amount initially recognised plus the cumulative interest on that amount calculated

using the effective interest method minus repayments.

Description IDR Amount due for construction in year 2011 51.6 Effective interest rate in year 2011 on receivable at the end of the year (6% x 51.6) 3.1 Amount due for construction in year 2012 627.3 Receivable in the end of year 2012 682.0 Effective interest rate in year 2012 on receivable at the end of the year (6% x 682) 40.9 Amount due for construction in year 2013 2868.3 Receivable in the end of year 2013 3591.3 Effective interest rate in year 2013 on receivable at the end of the year (6% x 3591)

215.4

Amount due for operation in year 2014 xx Cash receipt from operation in year 2014 (860) Receivable in the end of year 2014 2946 + xx

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013

Page 93: ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350962-TA-Sholahuddin Alrahmani.pdf · universitas indonesia. analisis penerapan interpretasi

80

Universitas Indonesia

Lampiran 4: Catatan 1.b Laporan Audit PT XYZ 2012

b. Power Purchase Agreement (“PPA”)

Pada tanggal 16 Januari 2007, Perusahaan menandatangani PPA dengan PT Perusahaan

Listrik Negara (“PLN”). Perusahaan bertanggungjawab untuk memasok tenaga listrik

kepada PLN yang dihasilkan melalui fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”)

Banjarsari.

Renegosiasi penyesuaian tarif jual beli listrik PPA telah dimulai pada bulan Maret 2010.

Tarif jual beli listrik PPA baru telah disepakati bersama PLN dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga amandemen PPA

telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2011 dimana periode komitmen pembelian

listrik berubah hingga tahun 2044 (30 tahun sejak mulai beroperasi di tahun 2014).

Komitmen yang terdapat dalam PPA adalah sebagai

berikut:

i. Tarif listrik terdiri dari empat komponen, yaitu pembayaran atas kapasitas (capacity

payment atau capital cost recovery) yang berfungsi untuk memulihkan semua biaya

tetap dan pajak, termasuk kewajiban utang perusahaan dan pengembalian atas

kontribusi modal; pembayaran atas energi (energy payment) yang berfungsi untuk

memulihkan biaya bahan bakar; pembayaran atas biaya operasional (operation and

maintenance payment); serta pengembalian modal atas pembangunan fasilitas

tambahan. Tarif listrik tersebut dinyatakan dalam mata uang IDR dengan beberapa

penyesuaian terhadap nilai tukar Dolar Amerika Serikat (“USD”) yang berlaku pada

saat periode pembayaran.

ii. Setelah pembangunan PLTU selesai dilakukan, Perusahaan dipersyaratkan untuk

membuat perjanjian dengan pihak asuransi yang kompeten untuk mengasuransikan

peralatan atau komponen vital PLTU setelah melalui penilaian pihak ke 3 (loss

adjuster) yang menilai komponen apa saja yang harus diasuransikan sehingga

kepastian keberlangsunganPLTUakan terjamin. Kewajiban lainnya yang

dipersyaratkan dalam PPA adalah melakukan pemeliharaan alat dengan cara dan

tenaga yang tepat serta sesuai dengan kaidah terbaik dalam pemeliharaan PLTU

sehingga kepastian keberlangsungan operasi PLTU akan terjamin selama masa

perjanjian PPA. Ini termasuk melakukan overhaul ringan, overhaul besar dan

pemeliharaan rutin lainnya.

iii. Perusahaan harus membayarkan performance security dalam bentuk bank garansi

senilai Rp 41.000.000.000 yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. Sampai dengan tanggal pelaporan ini, bank garansi tersebut telah

diperpanjang hingga tahun 2014 sesuai masa konstruksi. Perusahaan telah melakukan

komitmen ini.

iv. PLN memiliki opsi untuk membeli hak, title, dan kepemilikan Perusahaan atas

pembangkit listrik dengan nilai penyelesaian berdasarkan pada formula yang telah

diatur dalam PPA.

Sampai dengan tahun 2012, Perusahaan telah melakukan amandemen kontrak

Engineering, Procurement and Construction (“EPC”) PLTU, amandemen kontrak jasa

teknis/pengawas, menandatangani perjanjian kredit, sehingga proyek pembangunan

PLTU Banjarsari telah dimulai, dengan financing date ditetapkan pada tanggal 15

Desember 2011 sehingga diperkirakan commercial operation date PLTU Banjarsari

dapat dicapai pada bulan November 2014 (36 bulan masa konstruksi).

Analisis penerapan ...,Sholahudin Alrahmani, FE UI, 2013