ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR …

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


i

ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DALAM PERSPEKTIF PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF DI TINGKAT ANTAR DESA PASCA

DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Arini Al Haq

NIM. E0014040

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2018



ii



iii



iv



v

ABSTRAK

Sistem Village Driven Development yang dianut oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa) menjadi suatu bentuk

pembaharuan hukum yang menguntungkan Desa dalam hal pelaksanaan

optimalisasi otonomi desa, salah satunya terkait kerjasama desa. Penelitian hukum

ini akan mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait konstruksi hukum

pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai lembaga desa yang

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator partisipasi masyarakat desa

sekaligus eksekutor dari suatu kerjasama desa pasca diundangkannya Undang-

Undang Desa. Penjelasan teknis pembentukan BKAD kemudian diatur lebih

lanjut dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama

Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif

yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi

tekstual untuk menelaah lebih lanjut keharmonisan berbagai peraturan perundang-

undangan dengan beberapa produk hukum terkait pembentukan BKAD pasca

diundangkannya Undang-Undang Desa. Teknis analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir

deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, konstruksi hukum

BKAD telah dibentuk berdasarkan asas subsidairitas-partisipatif dengan

berprinsip keadilan gender demi mencapai tujuan pembangunan partisipatif di

tingkat antar desa. Namun secara teknis, regulasi tentang BKAD belum mampu

mengakomodir bentuk kerjasama multipihak yang dapat dilaksanakan oleh Desa.

Oleh karena itu perlu penyempurnaan hukum lebih lanjut terkait sinergisitas

persepsi hukum pelaksanaan kerjasama antar desa antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Otonomi Desa, Kerjasama Desa, BKAD, Pembangunan

Partisipatif



vi

ABSTRACT

The Village Driven Development system adopted by Law Number 6 of

2014 on Village (Village Law) becomes a legal reform supporting the Villages

especially for optimizing their village autonomy, which is related to village

cooperation. This legal research will describe and examine the issues that related

to the legal construction of Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) as a

village institution which has the main function as facilitator of village community

participation as well as the executor of a village cooperation based on the Village

Law. The explanation for the establishment of BKAD is strengthened through the

Minister of Domestic Affairs Regulation Number 96 of 2017 of Village

Cooperation Procedures in the Field of Village Government.

This research is a normative legal research which is prescriptive. The

approach used by the author is the statute approach and conceptual approach. The

research materials used in this legal research is primary legal materials and

secondary legal materials. Techniques of collecting data used were document

study and some legal products related to the establishment of BKAD based on

Village Law which has been harmonied by the author. Technique of analyzing

data used in thes research was syllogism method with deductive mindset.

The results showed that normatively, the legal construction of BKAD has

been established based on the subsidaires-participatory principle and gender

principle in order to achieve participatory development objectives at the inter-

village level. However, technically, the regulation of BKAD has not been able to

accommodate the form of multi-stakeholder cooperation that can be implemented

by the villages. Therefore, it is necessary to improve and complement the law as

the efforts of sinergyze the legal perception of inter-village cooperation between

Central Government and Village Government.

Keywords: Village Autonomy, Village Cooperation, BKAD, Participatory

Development



vii

MOTTO

Setiap ilmu akan melahirkan kebaikan, sedangkan setiap

kebodohan hanya akan melahirkan kemaksiatan.

Dan sebaik-baik manusia adalah dia yang selalu melingkar

dalam kebaikan dan menebar manfaat kepada yang lainnya.



viii

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, serta

hidayah-Nya dan senantiasa memberikan bimbingan yang

terbaik dalam setiap fase kehidupan saya;

2. Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik dalam

hidup saya;

3. Orang-orang yang senantiasa mendoakan dan saya cintai,

kedua orangtua saya, Nangim Ibnu Qoyyim dan Kun

Budiyati; saudara-saudara saya, Mu’tashim Billah Ibnu

Qoyyim, Wardatun Na’im Ibnu Qoyyim, dan Ubaidillah Al

Masyariqi; serta keponakan tercinta Azkiya, Ara, Hasbiy,

dan Nafaa;



ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dituangkan dalam

Penulisan Hukum (Skripsi) dari segala yang kami peroleh dengan judul

“ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DALAM PERSPEKTIF PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF DI TINGKAT ANTAR DESA PASCA

DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA”.

Penulisan hukum ini membahas tentang konstruksi hukum pembentukan

Badan Kerjasama Antar Desa beserta implikasinya terhadap pembangunan

partisipatif masyarakat desa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis menyadari bahwasanya ada banyak kendala

selama proses penelitian yang menyebabkan hasil penelitian pada penulisan

hukum ini tidak sempurna, oleh karena itu Penulis dengan besar hati akan

menerima kritik dan saran yang membangun guna memperkaya pengetahuan

Penulis di kemudian hari.

Rasa syukur yang Penulis panjatkan atas terselesaikannya penulisan hukum

ini tidak lepas dari pemberian motivasi, dukungan, dan bantuan dari berbagai

pihak, maka dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya;

2. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus sebagai Pembimbing

Skripsi yang telah memberi bimbingan dan arahannya dalam proses

penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini;

3. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang

dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya telah meluangkan waktu untuk

membimbing dan memberikan saran-saran yang bermanfaat hingga

terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini;

http://si.uns.ac.id/profil/?id=616&nip=198312062008121003&kode=$kode



x

4. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang

telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama menempuh studi di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;

5. Seluruh civitas akademika dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret;

6. Ayahanda tercinta Drs. H. Nangim Ibnu Qoyyim, S.H., M.H., dan Ibunda

tercinta Kun Budiyati, BA., serta segenap keluarga yang senantiasa

memanjatkan doa-doa terbaiknya dan menjadi sumber semangat terbesar

bagi Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

7. Teman-teman yang pernah berjuang bersama dalam tim, baik pada tahap

pemberkasan ataupun final perlombaan: Mas Alan, Mba Kunti, Hanna,

Datik, Mba Enty, Mba Resti Fao, Tama, Embun, Detika, Churin, Usep, Mba

Oce, Mas Argadhia Aditama, Mas Yohanes, Joshua Samosir, Mba Uma,

Srikandi, Rofi, Hendrik, Mas Ivan, Mas Atta, dan Mas Arkan;

8. Keluarga besar Forum Silaturrahim Mahasiswa Muslim (FOSMI) FH UNS

dan AAI FH UNS untuk Kepengurusan Periode 2016-2017, dan 2017-2018,

serta adik-adik di kepengurusan 2018-2019;

9. Keluarga besar KSP Principium untuk Kepengurusan Periode 2015-2016,

serta adik-adik di kepengurusan tahun 2016 sampai saat ini;

10. Keluarga besar Komunitas Debat Fakultas Hukum untuk Kepengurusan

Periode 2015-2016, dan 2016-2017, serta adik-adik di kepengurusan tahun

2017-2018;

11. Keluarga besar RAMAGATA (Persaudaraan Mahasiswa Purbalingga-

Surakarta);

12. Keluarga Pak Sukamto dan Ibu Nur beserta Tim KKN UNS untuk Desa

Cekel, Grobogan Periode Juli-Agustus 2017 : Ilma, Sovia, Sovi, Zaqqi

Deasbella, Angga, Anggar, Rossy, dan Rudy;

13. Sahabat-sahabat terbaik saya: Zizah, Fiola, Nina, Larasati, Dina, Desy,

Ratna, Novy, Elyana, Mela, Hanum, Srikandi, Dhian, Fella, Andani, Theo,

Khusnul, Inggar, Mba Desy, Adriana, Debby, Tiwi, Vernanda, Febry, Elsa,



xi

Ni’mah, Romla, Eva, Adhya, dan Ara yang senantiasa membersamai dan

memotivasi Penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum ini;

14. Teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu

mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis selama penyusunan

penulisan hukum ini.

Demikian pengantar ini saya sampaikan. Saran dan kritik yang membangun

sangat Penulis harapkan, sehingga besar harapan Penulis bahwa skripsi ini dapat

bermanfat bagi semua pihak dan dapat menjadi bentuk kontribusi Penulis kepada

masyarakat secara luas.

Surakarta, 30 April 2018

Penulis

Arini Al Haq



xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iii

PERNYATAAN ............................................................................................... iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

ABSTRACT ....................................................................................................... vi

MOTTO ........................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................ viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .......................................................................7

E. Metode Penelitian ........................................................................8

F. Sitematika Penulisan Hukum ....................................................... 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 14

A. Kerangka Teori ...... .................................................................... 14

1. Desa ……….. .................................................................... 14

2. Otonomi Desa .................................................................... 17

a. Konsep Otonomi Desa ................................................. 17

b. Kewenangan Otonomi Desa ......................................... 18

3. Pembangunan Desa ........................................................... 19

4. Pemerintahan Desa ............................................................ 21



xiii

a. Kepala Desa ................................................................ 23

b. Sekretaris Desa ........................................................... 24

c. Kepala Urusan ............................................................ 24

d. Kepala Seksi ............................................................... 25

e. Kepala Dusun ............................................................. 26

5. Kelembagaan Desa ............................................................ 26

a. Badan Permusyawaratan Desa .................................... 28

b. Lembaga Kemsyarakatan Desa .................................... 29

c. Lembaga Adat .............................................................. 30

d. Badan Usaha Milik Desa .............................................. 31

6. Kerjasama Desa ................................................................. 32

a. Kerjasama Antar Desa ................................................. 33

b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga .......................... 35

7. Pembangunan Partisipatif .................................................. 35

B. Kerangka Pemikiran ................................................................. 39

BAB III. PEMBAHASAN ............................................................................ 41

A. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan sebagai Payung

Hukum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ...................... 41

1. Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan Terkait ............................................................... 41

2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kerjasama Antar Desa ........................................................ 49

B. Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pasca

Diundangkannya Undang-Undang Desa .................................. 54

1. Konsep Kerjasama Desa Pasca Undang-Undang Desa ...... 54

2. Mekanisme Pembentukan BKAD Pasca Diundangkannya

Undang-Undang Desa ........................................................ 57

C. Konstruksi Hukum BKAD dalam Perspektif Pelaksanaan

Pembangunan Partisipatif di Tingkat Antar Desa Pasca

Diundangkannya Undang-Undang Desa .................................. 64



xiv

1. Konstruksi Hukum Pembentukan BKAD Pasca

Diundangkannya Undang-Undang Desa ............................ 64

2. Pembentukan BKAD dalam Perspektif Pelaksanaan

Pembangunan Partisipatif di Tingkat Antar Desa .............. 80

Bab IV. PENUTUP . ...................................................................................... 87

A. Simpulan ................................................................................... 87

B. Saran ......................................................................................... 88

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 94



xv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Kerangka regulasi Desa dan Kerjasama Desa di Indonesia

Gambar 2. Tahapan Kerjasama Antar Desa dan Skema Pembentukan BKAD

Gambar 3. Struktur Kelembagaan BKAD

Tabel 1. Perbedaan Konsep Membangun Desa dan Desa Membangun

Tabel 2. Kewenangan Desa menurut Permendagri No. 44 Tahun 2015

Tabel 3. Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa Berdasarkan

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa.

Tabel 4. Harmonisasi Antar Undang-Undang

Tabel 5. Harmonisasi Antar Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 6. Perbedaan Konsep Kerjasama Desa sebelum dan sesudah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

Tabel 7. Analisis Komparasi Konstruksi Pembentukan BKAD Sumbang

dan Sumalata

Tabel 8. Pasal-Pasal yang Mengakomodir Partisipasi Masyarakat dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 tahun 2015



xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Bersama Kepala Desa Banteran, Banjarsari Wetan,

Banjarsari Kulon, Datar, Karanggintung, Kedungmalang,

Tambaksogra, Kawungcarang, Kebanggan, Sumbang,

Karangcegak, Karangturi, Silado, Susukan, Ciberem Tentang

Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa Dalam Wilayah Kecamatan

Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Lampiran 2. Peraturan Bersama Kepala Desa Lelato, Tumba, Buloila, Kikia,

Puncak Mandiri, Kasia, Mebongo, Bulontio Barat, Bulontio

Timur, Pulohenti, Hutakalo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Antar Desa Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Dana

Bergulir, selanjutnya disebut dengan Permakades Sumalata

tentang PPDB

Lampiran 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama

Antar Desa (BKAD) Dana Bergulir Kecamatan Sumalata

Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Lampiran 4. Buku Persiapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Propinsi Sumatera Selatan Tentang Kerjasama Antar Desa dalam

Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah

(PISEW) Tahun 2017

Documents

ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR …