Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI GIZI
DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2013
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
SKRIPSI
OLEH :
MOCHAMAD IQBAL NURMANSYAH
NIM : 109101000052
PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434 H
2013 M
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI GIZI
DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SELATAN TAHUN 2013
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
SKRIPSI
OLEH :
MOCHAMAD IQBAL NURMANSYAH
NIM : 109101000052
PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434 H
2013 M
ii
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Skripsi, Maret 2013
Mochamad Iqbal Nurmansyah, NIM : 109101000052
Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Gizi Di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan Tahun 2013
110 + xvii halaman, 5 bagan, 2 gambar,15 tabel, 8 lampiran
ABSTRAK
Informasi merupakan aspek penting yang harus tersedia untuk dapat membuat
keputusan dengan baik. Untuk menyediakan informasi dengan baik dibutuhkan
sistem informasi. Sistem informasi gizi merupakan sistem informasi yang
menyediakan informasi mengenai pembinaan gizi. Pelaksanaan pengelolaan sistem
informasi gizi masih mengalami permasalahan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi
gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen untuk
mengetahui pelaksanaan, masalah dan solusi dalam setiap komponen yaitu input,
proses dan output sistem informasi gizi melalui alat penilaian, health metric network,
yang dikeluarkan oleh WHO. Penelitian dilakukan selama Januari sampai Maret
2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada kebijakan serta pelatihan
mengenai surveilans gizi di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan pemantauandilakukan
berdasarkan pedoman pembinaan wilayah yang dikeluarkan oleh Dinkes Tangsel.
Sarana sudah mencukupi namun belum ada upaya perawatannya. Terdapat enam
indikator dalam pembinaan gizi yang sudah mengacu pada MDG’s. Terdapat
pengelompokan data dan juga kamus untuk menginterpretasikan data yang tersedia.
Pelaporan dilakukan setiap bulan mulai dari posyandu, bidan desa, puskesmas hingga
Dinas Kesehatan. Grafik dan peta sudah digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan untuk menyajikan data. Data yang tersedia juga sudah digunakan
untuk monitoring dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembinaan gizi baik di
tingkat posyandu, puskesmas maupun dinas kesehatan. Secara umum, berdasarkan
alat penilaian yang dikeluarkan oleh WHO, skor pelaksanaan sistem informasi gizi di
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bernilai dua yang artinya sudah mencukupi
atau memadai.
Daftar bacaan: (1974-2013)
iii
FACULTY MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
INTENTION HEALTH CARE MANAGEMENT
Thesis, March 2013
Mochamad Iqbal Nurmansyah, NIM : 109101000052
Analysis Implementation Nutrition Information System In Tangerang Selatan
Years 2013
110 + xvii page, 5 chart, 2 image,15 table, 8 attachment
ABSTRACT
Information is important aspect which has to available for good decisions. To
provide good information needs information system. Nutrition Information System is
information system that providing information about nutrition development.
Management of nutrition information system has problem at South Tangerang health
department. The purpose of the research is analysis implementation nutrition
information system in Tangerang Selatan. Research use qualitative method with deep
interview, observation and study document to knows about implementation, problem
and solution in each component input, process and output nutrition information
system through Health Metric Network. Interview is being during January until
March 2013. Result shows that regulation which managing surveilance is not
adequate. Training for nutrition information system management has not been done.
Monitoring activity has been done based on guideline guidance area. Facility is
enough but no treatment. There are a six indicators that refer to MDG’s. There are a
data grouping and dictionary to interpretation data which available. Reporting is done
every month from posyandu, midwife, puskesmas until health department. Graphics
and map has been used with Health Department for present data. Data use for
monitoring and making decision in nutrition activity development in posyandu level,
puskesmas nor Health Department. Generally, based on HMN tools, nutrition
information system has a score 1,8 that means not adequate.
References: (1974-2013)
iv
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI GIZI DI DINAS
KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
Oleh
Mochamad Iqbal Nurmansyah
NIM: 109101000052
PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434 H/2013 M
v
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Gizi di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah diajukan dalam siding ujian skripsi Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
pada 24 April 2013. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM.) pada Program Studi Kesehatan
Masyarakat.
Jakarta, 24 April 2013
Sidang Ujian Skripsi
vi
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, April 2013
Mochamad Iqbal Nurmansyah
vii
RIWAYAT HIDUP
Nama : Mochamad Iqbal Nurmansyah
TTL : Cirebon, 15 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 21 tahun
No. Hp : +6285719794645
Alamat : Jl. Gn. Galunggung III, D. 25, No. 80, Perumnas – Cirebon 15412
E-mail : [email protected]
Riwayat Pendidikan:
1. TK Tunas Ciremai Giri Cirebon : 1995 - 1997
2. SDN Galunggung : 1997 - 2003
3. SMPN 6 Cirebon : 2003 - 2006
4. SMF Muhammadiyah Cirebon : 2006 - 2009
5. S1 Kesehatan Masyarakat : 2009 - sekarang
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kepada Illahi Rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat
kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada nabi
Muhammad SAW. Dengan memanjatkan rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Gizi Di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013”. Penyusunan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang
yang luar biasa.
2. Bapak Prof. DR. (HC) dr. MK Tadjuddin, Sp. And, selaku Dekan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Febrianti, M.si, selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
4. Ibu Riastuti Kusumawardani, MKM dan Ibu Catur Rosidati, MKM selaku
pembimbing skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya
Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah membantu dalam kelancaran
penelitian hingga penyelesaian masa studi.
6. Bapak H. Dadang, S.Ip, M.Epid selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Kota
Tangerang Selatan.
7. Informan Bu Ida selaku Kepala Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat, Ibu Thea dan
Ibu Ari selaku Tenaga Pelaksana Gizi di Puskesmas Jurang Mangu dan Kampung
Sawah dan Kader Posyandu.
8. Teman-teman kesehatan masyarakat UIN Jakarta angkatan 2009 yang makin kece
badai dan selalu bersemangat untuk menyelesaikan studinya
ix
9. Terima kasih secara khusus kepada Badra Al- Aufa yang telah menemani
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisannya tepat waktu.
10. Terima kasih kepada teman-teman dershane Anda bey, Takdir bey, Akrom bey,
Sena bey, Usep bey, Jefri bey, Dede bey, Samiun bey, Andik bey, Erdem bey dan
abiler lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu
Penulis sadar bahwa dalam penulisan skirpsi ini masih terdapat banyak
kekurangan sehingga penulis sangat menerima setiap kritik dan saran yang
diberikan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga tulisan yang sedikit ini dapat
bermanfaat dengan menambah khazanah keilmuan Kesehatan Masyarakat.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Ciputat, April 2013
Penulis
x
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ................................................................................... i
ABSTRAK ............................................................................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................... iv
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... v
RIWAYAT HIDUP ................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................ vii
DAFTAR ISI ............................................................................................... ix
DAFTAR BAGAN ...................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xv
DAFTAR TABEL ...................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xvii
DAFTAR ISTILAH ................................................................................... xviii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ..................................................................... 3
1.3.Pertanyaan Penelitian ................................................................. 5
1.4. Tujuan
1.4.1 Tujuan Umum ................................................................... 5
1.4.2. Tujuan Khusus ................................................................. 5
1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Bagi Kementerian Kesehatan .......................................... 6
1.5.2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten ................................... 6
1.5.3. Bagi Peneliti Lain............................................................ 7
1.5.4. Program Studi Kesehatan Masyarakat ............................ 7
1.6.Ruang Lingkup .......................................................................... 7
xi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.2 Manajemen dan Informasi Kesehatan ........................................ 8
2.2.1 Pengertian Manajemen dan Informasi Kesehatan ....... 8
2.2.2 Tujuan Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan 8
2.1 Sistem Informasi 9
2.1.1. Dasar-Dasar Informasi dan Sistem Informasi 9
2.1.1.1 Definisi Data dan Informasi 9
2.1.1.2 Kualitas Informasi 9
2.1.2. Dasar Sistem Informasi 10
2.1.2.1. Definisi Sistem 10
2.1.2.2 Definisi Sistem Informasi 11
2.1.2.3 Jenis Sistem Informasi 12
2.1.3 Sistem Informasi Manajemen ..................................... 13
2.1.3.1 Fungsi Sistem Informasi Manajemen ............ 13
2.1.3.2 Komponen Sistem Informasi Manajemen ..... 14
2.1.3.3 Tipe Keputusan dan Informasi Manajemen .... 15
2.3 Sistem Informasi Gizi ................................................................ 16
2.3.1 Definisi Sistem Informasi Gizi .................................... 16
2.3.2 Tujuan Sistem Informasi Gizi ..................................... 16
2.4 Surveilans Gizi ........................................................................... 17
2.4.1 Pengertian Surveilans Gizi .......................................... 17
2.4.2 Tujuan Surveilans Gizi ................................................ 17
2.4.3 Pendanaan Surveilans di Tingkat Kabupaten/Kota ...... 17
2.5 Hubungan Sistem Informasi Gizi Dengan Surveilans Gizi......... 19
xii
2.5.1 Indikator Surveilans Gizi yang Dilaporkan Melalui Sistem
Informasi Gizi ...................................................................... 19
2.5.2 Pemanfaatan Informasi Berdasarkan Indikator Dalam Sistem
Informasi Gizi ...................................................................... 20
2.6 Matriks Jaringan Kesehatan ....................................................... 23
2.7 Kerangka Teori ........................................................................... 27
BAB III KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH
3.1. Kerangka Pikir .......................................................................... 28
3.2 Definisi Istilah .......................................................................... 30
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Jenis Penelitian ..................................................................... 32
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.................................................... 32
4.3 Informan Penelitian.................................................................. 32
4.4. Instrumen Penelitian ................................................................ 33
4.5 Sumber Data ............................................................................. 33
4.6 Metode Pengumpulan Data ..................................................... 36
4.7 Validasi Data ........................................................................... 40
4.8 Pengolahan Data ..................................................................... 43
4.9 Penyajian Data ........................................................................ 44
4.10 Analisis Data ......................................................................... 44
BAB V HASIL
5.1 Gambaran Umum Informan Penelitian................................... 45
5.2 Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan................... 46
5.2.1 Visi dan Misi 46
xiii
5.2.2 Keadaan Umum Wilayah 47
5.2.3 Kependudukan 48
5.2.4 Sarana Kesehatan 48
5.2.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan 49
5.2.6 Gambaran Umum Seksi Gizi 50
5.3Ruang Lingkup Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 53
5.4 Gambaran Input Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 56
5.5 Gambaran Proses Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 66
5.4.1 Indikator 66
5.4.2 Sumber Data 68
5.4.3 Manajemen Data 71
5.6 Gambaran Output Sistem Informasi GIzi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 75
5.5.1 Produk Informasi 75
5.5.2 Diseminasi dan Penggunaan Informasi 79
5.7 Skor Rata-Rata Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Alat Penilaian WHO 85
BAB VI PEMBAHASAN
6.1 Keterbatasan Penelitian 87
6.2 Karakteristik Informan 87
xiv
6.3 Gambaran Input Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 88
6.4 Gambaran Proses Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 93
6.4.1 Indikator 93
6.4.2 Sumber Data 95
6.4.3 Manajemen Data 96
6.5 Gambaran Output Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan 99
6.5.1 Produk Informasi 99
6.5.2 Diseminasi dan Penggunaan Informasi 102
6.6 Gambaran Maslah dan Solusi Alternatif Sistem Informasi Gizi
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 104
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan 108
7.2 Saran 109
7.2.1 Bagi Kementrian Kesehatan 109
7.2.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 110
7.2.3 Bagi Puskesmas 110
7.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 111
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xv
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Kerangka Teori 27
Bagan 3.1 Kerangka Pikir Sistem Informasi Gizi 29
Bagan 5.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 49
Bagan 5.2 Alur Pelaporn Kinerja Pembinaan Gizi 80
Bagan 6.1 Alur Pelaporan dan Umpan Balik Serta Koordinasi Pelaporan
Kegiatan Pembinaan Gizi 101
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 5.1 Interface Laporan Bulanan Sistem Informasi Gizi 55
Gambar 5.2 Interface Beranda Sistem Informasi Gizi 55
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Sumber Perolehan Data Berdasarkan Informan 33
Tabel 4.2 Sumber Perolehan Data Berdasarkan Metode Pengumpulan 37
Tabel 4.3 Validasi Data 40
Tabel 5.1 Karakteristik Informan 46
Tabel 5.2 Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Tangsel 48
Tabel 5.3 Penilaian Sumber Daya- Kebijakan dan Koordinasi 60
Tabel 5.4 Penilaian Sumber Daya- Dana dan Tenaga Pelaksana 63
Tabel 5.5 Penilaian Sumber Daya- Sarana 65
Tabel 5.6 Penilaian Indikator 68
Tabel 5.7 Penilaian Sumber Data-Surveilans Gizi 71
Tabel 5.8 Penilaian Manajemen Data 74
Tabel 5.9 Penilaian Produk Sistem Informasi– Kualitas Data 79
Tabel 5.10 Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi-
Kebutuhan dan Analisis 81
Tabel 5.11 Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi-
Advokasi, Implementasi dan Aksi 83
Tabel 5.12 Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi-
Perencanaan, Pengaturan Prioritas, Alokasi Sumber Daya 84
Tabel 5.13 Skor Kumulatif Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan 86
Kota Tangerang Selatan
Tabel 6.1 Masalah dan Solusi Alternatif Sistem Informasi Gizi
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 105
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mendalam
Lampiran 3 Pedoman Observasi
Lampiran 4 Alat Penilaian Sistem Informasi Kesehatan (Tools Assessment
HMN)
Lampiran 5 Form Pengisian Kegiatan Pembinaan Gizi di Tingkat
Puskesmas dan Posyandu
Lampiran 6 Daftar Tilik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Lampiran 7 Penyajian data di Tingkat Dinas Kesehatan
Lampiran 8 Gambar Dokumentasi
xix
DAFTAR ISTILAH
ASI Air Susu Ibu
ATK Alat Tulis Kantor
BB Berat Badan
Dinkes Dinas Kesehatan
HMN Health Metric Network
ICT Information and Communications Technology
KIA Kesehatan Ibu dan Anak
KMS Kartu Menuju Sehat
MDG’s Millenium Development Goals
MP-ASI Makanan Pendamping Air Susu Ibu
PMT Pemberian Makanan Tambahan
Saryankes Sarana Yayasan Kesehatan
SIGIZI Sistem Informasi Gizi
SKD Sistem Kesehatan Daerah
Tangsel Tangerang Selatan
TB Tinggi Badan
TPG Tenaga Pelaksana Gizi
TTD Tablet Tambah Darah
WHO World Health Organization
WUS Wanita Usia Subur
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Informasi menjadi sebuah hal yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan.
Sebuah keputusan yang baik bukan diambil secara sembarangan namun harus didasarkan
pada data yang terkumpul secara sistematis, terolah dengan baik dan tersimpan secara
teratur sehingga data tersebut bersifat aktual dan reliabel (Siagian, 1974). Hal tersebut
juga berlaku dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, informasi kesehatan
berfungsi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, informasi juga berfungsi untuk
mengidentifikasi masalah, kebutuhan, kemajuan dan evaluasi dampak dari sebuah
intervensi (WHO, 2008).
Ketersediaan informasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem
informasi kesehatan. Di Indonesia, sistem informasi kesehatan dapat ditemukan dalam
berbagai bidang seperti bidang gizi, kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan dan
sebagainya. Sistem informasi kesehatan juga terbagi menjadi beberapa tingkatan seperti
tingkat pelayanan kesehatan dasar, kabupaten/kota dan nasional. Mengingat pentingnya
sebuah sistem informasi maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah
mengeluarkan sebuah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa subsistem
manajemen dan informasi kesehatan dibentuk dengan tujuan agar terwujudnya kebijakan
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional,
terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna berdaya guna,
dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan
2
untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (SKN, 2009).
Sistem informasi gizi merupakan salah satu sistem informasi tingkat nasional yang
dikelola oleh Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pelaksanaan surveilans melalui sistem tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2011.
Sistem tersebut dibuat untuk dapat menyediakan berbagai data mengenai kegiatan
pembinaan gizi seperti penimbangan balita di posyandu (D/S), data kasus gizi buruk, data
cakupan pemberian tablet Fe pada ibu hamil, data cakupan konsumsi garam beriodium,
data cakupan pemberian vitamin A dan data cakupan ASI eksklusif. Informasi yang
tersedia dari sistem tersebut sangat membantu para pengambil keputusan untuk dapat
berkoordinasi dengan daerah, meningkatkan kinerja pelaksana dan program serta sebagai
bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan (Direktorat Bina Gizi, 2013).
Status gizi anak Indonesia, belum mencapai kondisi yang diharapkan. Berdasarkan
data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, prevalensi balita kurang gizi secara
nasional adalah sebebesar 17,9% dan 4,9% diantaranya memiliki status gizi buruk.
Sedangkan balita pendek atau stunting secara nasional berjumlah 35,6%. Dalam
pemberian ASI eksklusif secara keseluruhan pada umur 0-1 bulan, 2-3 bulan dan 4-5
bulan berturut-turut adalah 45,5%, 38,3% dan 31,0% (Riskesdas, 2010). Oleh karena itu,
penyelenggaraan sistem informasi kesehatan gizi dirasa sangat penting untuk dapat
menyediakan data dan informasi, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang
tepat dalam menangani permasalahan gizi di Indonesia.
Dalam penyediaan data dan informasi mengenai status gizi tidak dapat dilakukan
secara parsial, oleh karena itu Pemerintah Pusat yang perlu melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelayanan Kesehatan seperti
puksesmas dan posyandu. Pada dasarnya, pemerintah pusat hanya menghimpun data
3
mengenai status gizi yang dimasukkan oleh pemerintah daerah dimana sebelumnya
pemerintah daerah juga menghimpun data status gizi dari pelayanan kesehatan yang ada
diwilayahnya.
Hingga saat ini, ketersediaan data dalam website sistem informasi gizi dirasa masih
kurang optimal. Hal tersebut ditunjukan dengan tidak tersedianya data bulan Agustus
2012 mengenai cakupan pemberian vitamin A, cakupan penggunaan garam beriodium
dan pemberian ASI eksklusif pada beberapa daerah di Provinsi Banten seperti
Pandeglang, Serang dan Tangerang Selatan. Informasi yang tidak aktual menjadi sebuah
permasalahan yang dapat menyebabkan informasi tidak berkualitas sehingga berdampak
pada sulitnya pengambilan keputusan berbasis fakta oleh Pemerintah.
Tidak tersedianya informasi kegiatan pembinaan gizi di Kota Tangerang Selatan
menjadi sebuah permasalahan yang harus diketahui secara lebih mendalam. Bila
dikaitkan dengan kondisi gizi masyarakat di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan data
yang diperoleh dari SIGIZI, jumlah penderita gizi buruk di Kota Tangerang Selatan tahun
2012 dari bulan Januari hingga Juli 2012 mengalami peningkatan.
Menurut World Health Organization (WHO), dalam bukunya yang berjudul
Framework and Standards for Country Health Information Systems, komponen dan
standar yang akan mempengaruhi kinerja dari sistem informasi kesehatan diantaranya
adalah sumber daya sistem informasi kesehatan, indikator, sumber data, manajemen data,
produk informasi, diseminasi dan penggunaan data (WHO, 2008). Oleh karena itu,
peneliti akan meneliti pelaksanaan sistem informasi gizi pada Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan. Penelitian dilakukan berdasarkan kerangka teori yang dibuat oleh
WHO melalui berbagai penyesuaian.
4
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan website sistem informasi gizi Direktorat Bina Gizi Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, pada bulan Januari 2013, tidak tersedia data bulan
Agustus tahun 2012 mengenai cakupan pemberian vitamin A, pemberian ASI eksklusif
dan cakupan penggunaan garam beriodium di Kota Tangerang Selatan. Data tersebut
termasuk data yang harus dilaporkan setiap enam bulan. Berdasarkan kesepakatan antara
pemerintah pusat dan daerah, data enam bulanan tersebut seharusnya telah dilaporkan
kepada Pemerintah Pusat setiap tanggal 10 bulan selanjutnya. Bila dilihat secara trend,
kinerja pelaporan data terjadi penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Sistem Informasi Gizi
(SIGIZI) dimana data cakupan pemberian vitamin A dan cakupan pemberian ASI
eksklusif pada bulan Februari tahun 2012 tersedia, namun data pada bulan Agustus 2012
data tersebut tidak tersedia.
Dalam sudut pandang manajemen, ketidaktersediaan data pada tahun sebelumnya,
di awal tahun berjalan berpengaruh pada penyusunan program pembinaan gizi yang
dilakukan para pembuat program baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Hal tersebut
dikarenakan terdapat pembuatan program oleh Pemerintah Daerah dilakukan setiap awal
tahun. Tidak tersedianya informasi dalam merencanakan dapat mengakibatkan kesalahan
dalam membuat program atau kegiatan karena tidak menggunakan konsep evidence based
atau berbasis fakta.
Kota Tangerang Selatan sebenarnya bukan termasuk daerah perbatasan ataupun
daerah tertinggal. Hal tersebut dapat terlihat dari letak geografis Kota Tangerang Selatan
yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sehingga akses terhadap jaringan internet
maupun teknologi penunjang lainnya sangatlah mudah. Oleh karena itu, tidak
dimanfaatkannya pelaporan melalui sistem informasi gizi sebagai media pelaporan
menjadi sebuah masalah yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Atas dasar tersebut,
5
peneliti ingin mengetahui gambaran pelaksanaan dan masalah yang dialami dalam
kegiatan pelaporan kinerja pembinaan gizi masyarakat melalui sistem informasi gizi di
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
1.3 Pertanyaan Penelitian
Bagaimana gambaran pelaksanaan sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan pada tahun 2013?
1.4 Tujuan
1.4.1 Tujuan Umum
Diketahuinya gambaran pelaksanaan dan masalah yang terjadi pada
pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja pembinaan gizi masyarakat melalui sistem
informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013.
1.4.2 Tujuan Khusus
1.4.2.1 Diketahuinya ruang lingkup sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
1.4.2.2 Diketahuinya gambaran input sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan.
1.4.2.3 Diketahuinya gambaran proses sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan
Kota Tangearang Selatan.
1.4.2.4 Diketahuinya gambaran output sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan.
1.4.2.5 Diketahuinya masalah pada setiap komponen sistem informasi gizi di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
6
1.4.2.6 Diketahuinya alternatif solusi dalam menangani masalah pada setiap
komponen sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan.
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi Kementerian Kesehatan
1.5.1.1 Mengetahui gambaran kinerja pelaksanaan pelaporan kegiatan pembinaan
gizi masyarakat melalui sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
1.5.1.2 Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan kinerja
pembinaan gizi masyarakat melalui sistem informasi gizi di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
1.5.1.3 Mendapatkan solusi dalam menangani kendala pelaporan kinerja
pembinaan gizi masyarakat melalui sistem informasi gizi di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan sehingga dapat meningkatkan
pelaksanaan pelaporan untuk tingkat nasional.
1.5.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
1.5.2.1 Mengetahui gambaran pelaksanaan pelaporan kegiatan pembinaan gizi
masyarakat melalui sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
1.5.2.2 Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan dalam pelaksanaan pelaporan kinerja gizi masyarakat melalui
sistem informasi gizi.
7
1.5.2.3 Mendapatkan masukan dan solusi dalam menangani kendala pelaporan
kegiatan pembinaan gizi masyarakat melalui sistem informasi gizi.
1.5.3 Bagi Peneliti Lain
Sebagai bahan referensi yang dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan
oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan
sistem informasi gizi.
1.5.4 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
1.5.4.1 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan
dosen mengenai sistem informasi gizi.
1.5.4.2 Terbentuknya kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
dengan Program Studi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
1.6 Ruang Lingkup
Data kegiatan pembinaan gizi Kota Tangerang Selatan yang tidak tersedia di
sistem informasi gizi menjadi sebuah permasalahan yang harus diketahui secara lebih
mendalam akar permasalahannya. Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian yang
berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan melihat gambaran ruang lingkup,
input, proses dan output dalam pelaporan melalui sistem informasi gizi yang terdapat di
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa
Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan telaah dokumen. Waktu
penelitian adalah bulan Januari – April 2013.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Manajemen dan Informasi Kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 2009)
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa informasi dapat berguna
dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Urgensi tersebut dirasakan oleh
pemerintah Indonesia sehingga pemerintah memasukan subsistem manajemen dan
informasi kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009.
2.1.1 Pengertian Manajemen dan Informasi Kesehatan (Departemen
Kesehatan RI, 2009)
Berdasarkan SKN tahun 2009, Subsistem manajemen dan informasi
kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan yang menghimpun
berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan
hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung
subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
2.1.2 Tujuan Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan (Departemen
Kesehatan RI, 2009)
Subsistem tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kebijakan
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional,
terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna,
berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan
sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
9
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
2.2 Sistem Informasi
2.2.1 Dasar-Dasar Informasi dan Sistem Informasi
2.2.1.1 Definisi Data dan Informasi
Sampai saat ini, masih sering ditemukan adanya ambiguitas antara
data dan informasi. Secara etimologis data berasal dari bentuk jamak
datum yang dalam bahasa latin diartikan sebagai pernyataan atau nilai
dari suatu kenyataan. Secara umum, Faried Irmansyah mendefinisikan
data sebagai nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu obyek dan
peristiwa. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat
dalam mengambil keputusan saat ini dan kemudian. Berdasarkan definisi
yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa
informasi merupakan data yang sebelumnya telah diolah sehingga
menghasilkan sesuatu yang berfungsi bagi penerimanya (Putra dan
Subyakto, 2006).
2.2.1.2 Kualitas Informasi
Terdapatnya sebuah infomasi belum dapat menentukan sebuah
keberhasilan khsusunya dalam pengambilan keputusan. Informasi yang
baik meliputi bebapa kriteria, diantaranya adalah (Putra dan Subyakto,
2006):
10
a. Akurasi, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak
menyesatkan bagi penerima informasi.
b. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya
sehingga keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat.
c. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima.
d. Ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang
lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan
sebagian besar informasi.
e. Aksesibilitas, informasi yang digunakan mudah dan cepat
penelusurannya.
2.2.2 Dasar Sistem Informasi
Untuk dapat menghasilkan informasi yang baik dibutuhkan sebuah sistem
informasi yang baik sehingga dapat mengolah data menjadi informasi dengan
benar. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sistem informasi dan jenis-
jenisnya.
2.2.2.1 Definisi Sistem
Definisi sistem dapat dilihat dari dua cara yaitu secara prosedural
dan secara komponen. Secara prosedur, sistem dapat diartikan sebagai
suatu jaringan kerja dari suatu prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan secara
11
komponen, yang dimaksud dengan sebuah sistem adalah kumpulan dari
elemen-elemen yang saling berinteraksi mencapai suatu tujuan tertentu
(Putra dan Subyakto, 2006). Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa sistem merupakan kumpulan yang terstruktur baik secara
prosedur maupun secara komponen yang saling berhubungan untuk
mencapai suatu tujuan.
Penerapan konsep sebuah sistem dapat terlihat dalam berbagai
bidang seperti sistem pencernaan manusia, sistem peredaran darah
hingga sistem informasi. Sistem informasi menjadi salah satu bidang
yang diperlukan khususnya bagi para pengambil keputusan. Hal
tersebut dikarenakan informasi menjadi hal yang dibutuhkan untuk
dapat mengambil keputusan dengan baik. Informasi yang baik
dihasilkan oleh sistem informasi yang baik dan benar.
2.2.2.2 Definisi Sistem Informasi
Telah diuraikan sebelumnya bahwa para pengambil keputusan
membutuhkan sebuah informasi yang baik untuk dapat membuat
sebuah keputusan yang baik pula. Oleh karena itu dibentuklah sebuah
sistem informasi yang bertujuan untu memasok informasi yang
diperlukan bagi para pengambil keputusan. Definisi dari sistem
informasi sendiri adalah sebagai proses komunikasi dimana informasi
dicatat, disimpan dan disebarkan untuk memperoleh keputusan-
keputusan didalam perencanaan, operasi dan pengendalian. (Putra dan
12
Subyakto, 2006). Bila ditinjau lebih jauh lagi, penggunaan sistem
informasi dapat terbagi menjadi beberapa macam dengan tujuan yang
berbeda tergantung pada kebutuhan.
2.2.2.3 Jenis Sistem Informasi
Sistem informasi terbagi menjadi tujuh diantaranya adalah
(Kendall, 2007):
a. Transaction Processing Systems (TPS) adalah sistem informasi
yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-
data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar
gaji dan inventarisasi.
b. Office Automtation Systems (OAS) merupakan sistem yang
biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru melainkan hanya
mendukung pekerja data, yagn biasanya tidak menciptakan
pengetahuan baru melainkan hanya menganalisis informasi
sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau
memanipulasinya dengan cara-cara tertentu sebelum membaginya
atau menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan
kadang-kadang diluar itu.
c. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem informasi
yang sudah terkomputerisasi yang bekerja karena adanya interaksi
antar manusia dan komputer. SIM digunakan untuk menghasilkan
informasi yang digunakan untuk membuat keputusan.
13
d. Decision Support Systems (DSS) merupakan sistem informasi yang
hampir sama dengan SIM yang memiliki basis data namun DSS
lebih menekankan pada fungsi mendukung pembuatan keputusan di
seluruh tahapan-tahapannya.
e. Sistem Ahli dan Kecerdasan Buatan merupakan sebuah sistem yang
secara efektif menangkap dan menggunakan pengetahuan seorang
ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam suatu
organisasi.
2.2.3 Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menggunakan
komputer sebadai dasar untuk menghasilkan informasi. SIM adalah salah satu
sumber daya organisasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajer
dalam organisasi tersebut.
2.2.3.1 Fungsi Sistem Informasi Manajemen
Berikut ini beberapa fungsi SIM dalam sebuah organisasi
(Aditama, 2003):
a. SIM akan mempercepat dan meningkatkan akurasi transaksi karena
semuanya terekam dan terkomunikasikan antar berbagai unit.
b. SIM dapat menyajikan data mutakhir yang ada dan
membandingkannya dengan ekspetasi/rencana/standar.
c. SIM dapat merekam data yang besar sehingga memungkinkan
pemahaman yang menyeluruh untuk penyesuaian bila diperlukan.
14
2.2.3.2 Komponen Sistem Informasi Manajemen
Berikut ini akan dijelaskan komponen sistem informasi manajemen
(Putra dan Subyakto, 2006):
a. Blok masukan merupakan metode dan media untuk menangkap
data yang akan dimasukan.
b. Blok model terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model
matematik yang berfungsi memanipulasi data.
c. Blok keluaran merupakan keluaran dokumen dan informasi yang
berkualitas.
d. Blok teknologi untuk menerima input, menjalankan model,
menyimpan dan mengakses data, mengasilkan dan mengirimkan
keluaran serta membantu pengedalian dari sistem secara
keseluruhan.
e. Blok basis data merupakan kumpulan data yang berhubungan satu
dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras dan
termanipulasi di perangkat lunak.
f. Blok kendali merupakan pengedalian masalah yang berfungsi
mencegah dan menangani kesalahan/kegagalan sistem.
15
2.2.3.3 Tipe Keputusan dan Informasi Manajemen
Keputusan manajemen dapat diklasifikasian ke dalam tiga jenis
(Sutabri, 2005) :
a. Keputusan tidak terstruktur
Keputusan ini bersifat tidak terjadi berulang-ulang dan
tidak selalu terjadi. Keputusan ini dilakukan oleh manajemen
tingkat atas (top manger). Informasi pengambilan keputusan tidak
terstruktur tidak mudah didapat, tidak mudah tersedia dan biasanya
berasal dari lingkungan luar organisasi.
b. Keputusan semi terstrutur
Keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang
dapat diprogram. Keputusan tersebut masih membutuhkan
pertimbangan dari pengambil keputusan. Keputusan seperti ini
sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-pertimbangan
dari pengambil keputusan.
c. Keputusan terstruktur
Keputusan yang dapat diprogram atau terstruktur adalah
keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan dan proesdur.
Keputusan ini rutin dan berulang. Setiap organisasi mempunyai
kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan
keputusan dalam situasi yang berulang dengan membatasi dan
menghilangkan alternatif-alternatif.
16
2.3 Sistem Informasi Gizi
2.3.1 Definisi Sistem Informasi Gizi
Sistem informasi gizi adalah sistem pelaporan secara online melalui
website SIGIZI dimana merupakan bentuk fasilitas yang disediakan agar
pelaporan dari kabupaten dan kota dapat dilakukan dengan cepat, sehingga
prioritas pembinaan teknis dalam hal penanggulangan masalah gizi dapat
dipetakan (Kemenkes, 2012a).
2.3.2 Tujuan Sistem Informasi Gizi
Tujuan dari penyelenggaraan sistem informasi gizi adalah (Kementerian
Kesehatan, 2012a):
1. Menjalin kesinambungan informasi dan pelaporan tentang pelaksanaan
kinerja pembinaan gizi masyarakat antara daerah dan pusat.
2. Menyediakan informasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kinerja
pembinaan gizi masyarakat bagi para pengambil keputusan secara cepat
dan mudah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut.
3. Menyediakan data dan informasi kinerja pembinaan gizi secara berkala,
bulanan maupun tahunan yang dapat dijadikan acuan untuk pemantauan
dan evaluasi berkala serta tindak lanjutnya.
4. Meningkatkan kinerja pelaksana dan penanggungjawab pengelola
program gizi di daerah melalui perbandingan gambaran informasi antar
wilayah propinsi maupun kabupaten/kota.
17
2.4 Surveilans Gizi
2.4.1 Pengertian Surveilans Gizi
Surveilans gizi adalah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan
diseminasi informasi hasil pengolahan data secara terus menerus dan teratur
tentang indikator yang terkait dengan kinerja pembinaan gizi masyarakat
(Kementerian Kesehatan, 2012b).
2.4.2 Tujuan Surveilans Gizi
Tujuan diadakannya surveilans gizi adalah memberikan gambaran
perubahan pencapaian kinerja pembinaan gizi masyarakat dan indikator
khusus lain yang diperlukan secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan
dalam rangka pengambilan tindakan segera, perencanaan jangka pendek dan
menengah serta perumusan kebijakan (Kementerian Kesehatan, 2012b).
2.4.3 Pendanaan Surveilans di Tingkat Kabupaten/Kota
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem inforamasi gizi
merupakan bagian yang saling bersinggungan dengan surveilans gizi. Oleh
karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan sumber pendanaan surveilans gizi
pada tingkat kabupaten/kota dimana dana tersebut juga dapat digunakan dalam
pengelolaan sistem informasi gizi.
Secara yuridis, pengelolaan pendanaan surveilans di tingkat
Kabupaten/Kota telah diatur dalam berbagai Keputusan Menteri Kesehatan
(Kepmenkes) seperti Kepmenkes nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi
18
Kesehatan. Dalam Kepmenkes tersebut disebutkan bahwa biaya
penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan terdiri sumber
dana APBN, APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi, Bantuan Luar Negeri,
Bantuan Nasional dan Daerah, dan swadaya masyarakat.
APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
diatur dalam Kepmenkes Nomor 008/MENKES/SK/1/2012 tentang Alokasi
Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2012. Dalam peraturan tersebut alokasi dana dekonsentrasi dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah yang utamanya ditujukan untuk:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kesehatan
b. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
c. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
d. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
e. Prgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
19
2.5 Hubungan Sistem Informasi Gizi Dengan Surveilans Gizi
Dalam Kepemenkes Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem surveilans Epidemiologi Kesehatan dijelaskan
bahwa surveilans merupakan subsistem dari Sistem Informasi Kesehatan
Nasional dimana surveilans mempunyai fungsi yang strategis sebagai intelijen
penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang mampu berkontribusi
mewujudkan Indonesia Sehat dalam rangka ketahanan nasional. Dalam Sistem
Kesehatan Nasional tahun 2009 juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan
informasi kesehatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data,
manajemen informasi kesehatan, pengembangan dan penelitian kesehatan serta
penerapan pengetahuan dan teknologi kesehatan dilakukan melalui dukungan
pendayagunaan teknologi, data dari fasilitas kesehatan seperti Riskesdas dan
surveilans serta pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu.
WHO dalam bukunya juga menjelaskan bahwa komponen kunci dalam
sistem informasi kesehatan adalah surveilans dimana surveilans memiliki fokus
utama untuk menemukan masalah dan menyediakan tindakan yang berbasis
waktu. Epidemiologi menghasilkan informasi yang berhubungan tindakan
kesehatan masyarakat. Adanya kebutuhan dalam informasi dan tindakan yang
tepat waktu dan kebutuhan untuk menghubungkan informasi dengan tanggung
jawab dalam pengendalian penyakit memaksakan adanya persyaratan tambahan
pada sistem informasi kesehatan (WHO, 2008).
20
2.5.1 Indikator Surveilans Gizi yang Dilaporkan Melalui Sistem Informasi Gizi
(Kementerian Kesehatan, 2012b)
Indikator surveilans yang dilaporkan melalui sistem informasi gizi,
adalah:
1. Cakupan balita gizi buruk ditangani/dirawat
Jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat
jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dibagi jumlah kasus
balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu dikali 100%.
2. Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S)
Jumlah balita yang ditimbang di seluruh Posyandu yang melapor
di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi balita yang
berasal dari seluruh Posyandu yang melapor di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu dikali 100%.
3. Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
Jumlah bayi 0–6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau
cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral, berdasarkan recall 24 jam
dibagi jumlah seluruh bayi umur 0 – 6 bulan yang datang dan tercatat
dalam register pencatatan/KMS di wilayah tertentu dikali 100%.
21
4. Cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium
Jumlah desa/kelurahan dengan garam baik dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan yang diperiksa di satu wilayah tertentu dikali 100%.
5. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A
Jumlah bayi 6-11 bulan ditambah jumlah balita 12-59 bulan yang
mendapat 1 (satu) kapsul vitamin A pada periode 6 (enam) bulan dibagi
jumlah seluruh balita 6-59 bulan yang ada di satu wilayah kabupaten/kota
dalam periode 6 (enam) bulan yang didistribusikan setiap Februari dan
Agustus dikali 100%.
6. Cakupan ibu hamil mendapat Fe 90 tablet
Jumlah ibu hamil yang mendapat 90 TTD atau tablet Fe dibagi
jumlah seluruh ibu hamil yang ada di satu wilayah tertentu dikali 100%.
2.5.2 Pemanfaatan Informasi Berdasarkan Indikator Dalam Sistem Informasi
Gizi (Kementerian Kesehatan 2012b)
Informasi yang diperoleh dari sistem informasi gizi akan dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan dalam membuat tindakan segera, perencanaan
jangka pendek, menengah dan panjang serta perumusan kebijakan di tingkat
kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Berikut tindak lanjut yang perlu dilakukan
dalam merespon pencapaian indikator:
1. Kasus gizi buruk
a. Melakukan konfirmasi laporan kasus gizi buruk
22
b. Menyiapkan Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan
tatalaksana gizi buruk.
c. Meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dan rumah sakit dalam
melakukan surveilans gizi.
d. Memberikan PMT pemulihan untuk balita gizi buruk rawat jalan dan
pasca rawat inap.
e. Melakukan pemantauan kasus yang lebih intensif pada daerah dengan
risiko tinggi terjadinya kasus gizi buruk.
f. Melakukan penyelidikan kasus bersama dengan lintas program dan
lintas sektor terkait.
2. Cakupan ASI Eksklusif 0-6 bulan rendah
a. Meningkatkan promosi dan advokasi tentang Peningkatan Pemberian
Air Susu Ibu (PP ASI).
b. Meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dan rumah sakit dalam
melakukan konseling ASI.
c. Membina puskesmas untuk memberdayakan konselor dan motivator ASI
yang telah dilatih.
3. Banyak ditemukan rumah tangga yang belum mengkonsumsi garam
beryodium
a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kota untuk melakukan operasi pasar garam beriodium.
23
b. Melakukan promosi/kampanye peningkatan penggunaan garam
beriodium.
4. Cakupan distribusi vitamin A rendah
a. Bila ketersediaan kapsul vitamin A di puskesmas tidak mencukupi maka
perlu mengirim kapsul vitamin A ke puskesmas.
b. Bila kapsul vitamin A masih tersedia, maka perlu meminta Puskesmas
untuk melakukan sweeping.
c. Melakukan pembinaan kepada puskesmas dengan cakupan rendah.
5. Cakupan distribusi TTD (Fe3) rendah
a. Bila ketersediaan TTD di puskesmas dan bidan di desa tidak mencukupi
maka perlu mengirim TTD ke puskesmas.
b. Bila TTD masih tersedia, maka perlu meminta Puskesmas untuk
melakukan peningkatan integrasi dengan program KIA khususnya
kegiatan Ante Natal Care (ANC).
c. Melakukan pembinaan kepada puskesmas dengan cakupan rendah.
6. Hasil analisis menunjukan D/S rendah atau cenderung menurun
a. Melakukan koordinasi dengan Camat dan PKK tingkat kecamatan untuk
menggerakan masyarakat datang ke posyandu.
b. Memanfaatkan kegiatan pada forum-forum yang ada di desa, yang
bertujuan untuk menggerakan masyarakat datang ke posyandu.
c. Melakukan promosi tentang manfaat kegiatan di posyandu.
24
2.6 Matriks Jaringan Kesehatan
HMN merupakan upaya pertama untuk mengembangkan penyatuan kerangka
yang memfasilitasi efisiensi koordinasi dan aksi bersama dari semua subsistem
dalam sistem informasi kesehatan. HMN akan mencapai tiga tujuan yaitu:
1. Untuk mengembangkan harmonisasi dari kerangka HMN untuk
mengembangkan sistem informasi kesehatan dari sebuah Negara.
2. Untuk mendukung Negara berkembang dalam mengadaptasi dan
mengaplikasikan rekomendasi dan standar yang terkandung dalam
kerangka HMN untuk meningkatkan sistem informasi kesehatan dan
menyediakan dukungan teknis dan sebagai percepatan dalam
pengamanan pendanaan sampai akhir.
3. Untuk meningkatkan kualitas, nilai dan kegunaan dari informasi
kesehatan dengan mengembangkan kebijakan dan menawarkan insentif
untuk meningkatkan penyebaran dan penggunaan data dengan
konsentrasi pada tingkat lokal, regional dan global.
Bagian dari kerangka HMN menggambarkan enam komponen sistem informasi
kesehatan dan setiap standar yang dibutuhkan. Nilai yang jelas mendefinisikan
bagaimana peraturan sistem informasi kesehatan dan bagaimana komponen dalam
sistem tersebut berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk dapat
menghasilkan informasi yang lebih baik untuk kesehatan yang lebih baik. Dalam
enam komponen itu, sistem informasi kesehatan terbagi lagi menjadi input, proses
dan output. Input menunjukan pada sumber daya dimana proses berhubungan pada
25
bagaimana indikator dan sumber data dipilih dan dikumpulkan dan mengelola.
Output berhubungan dengan produksi, diseminasi dan penggunaan informasi.
Berikut ini adalah enam komponen dari sistem informasi kesehatan:
Input
1. Sumber daya sistem informasi kesehatan – dalam hal ini termasuk undang-
undang, peraturan dan kerangka kerja perencanaan yang diperlukan untuk
memastikan informasi kesehatan yang berfungsi secara menyeluruh, dan
sumber daya yang merupakan prasyarat untuk suatu sistem sehingga sistem
dapat berfungsi. Sumber daya tersebut meliputi personil, pembiayaan, dukungan
logistik, informasi dan teknologi komunikasi (ICT), dan mekanisme koordinasi
di dalam dan antar enam komponen.
Proses
2. Indikator – merupakan basis dari perencanaan dan strategi informasi kesehatan.
Indikator meliputi pengaruh dari kesehatan, input sistem kesehatan, output dan
dampak dan status kesehatan.
3. Sumber data - terbagi menjadi dua kategori utama: (1) data berbasis populasi
(sensus, pencatatan sipil, dan survei populasi) dan (2) data berbasis lembaga
(catatan individu, catatan layanan dan catatan sumber daya). Perlu dicatat bahwa
sejumlah pendekatan pengumpulan data dan sumber lainnya ada yang tidak
cocok dengan salah satu kategori utama di atas, tetapi dapat memberikan
informasi penting yang mungkin tidak tersedia di tempat lain. Dalam hal ini
26
termasuk survei kesehatan, penelitian, dan informasi yang dihasilkan oleh
organisasi berbasis masyarakat.
4. Manajemen data - ini mencakup semua aspek penanganan data dari
pengumpulan, penyimpanan, jaminan kualitas dan aliran, untuk pengolahan,
kompilasi dan analisis. Persyaratan spesifik ditentukan untuk periodesitas dan
ketepatan waktu seperti dalam kasus surveilans penyakit.
Output
5. Produk informasi - data harus diubah menjadi informasi yang akan menjadi
bukti dasar dan pengetahuan untuk membentuk aksi kesehatan.
6. Penyebaran dan penggunaan - nilai informasi kesehatan dapat mempermudah
para pengambil keputusan dalam membuat kebijakan.
Peningkatan kualitas sistem informasi di sebuah Negara menjadi sebuah hal yang
dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang baik. Oleh karena itu WHO
membuat sebuah kerangka atau fase untuk dapat meningkatkan sistem informasi di
sebuah Negara. Berikut ini fase dalam pengingkatan fase sistem informasi di sebuah
Negara:
1. Fase 1 – kepemimpinan, koordinasi dan penilaian merupakan langkah pertama
dalam melaksanakan penguatan sistem informasi kesehatan melalui menjamin
keterlibatan dan mendukung oleh berbagai stakeholders. Proses penilaian
memeberikan kesempatan kepada stakeholder untuk berkolaborasi antar disiplin
27
dalam memberikan pemahaman bersama pada konsep, keuntungan dan kapasitas
khusus pada sistem informasi kesehatan di sebuah Negara.
2. Fase 2 – membuat prioritas dan rencana. Membangun alat perncanaan dengan
melibatkan stakeholder yang mempunyai visi untuk membuat perencanaan dan
keputusan berbasis fakta.
3. Fase 3 – Implementasi dari kegiatan penguatan sistem informasi kesehatan
termasuk membahas kemampuan teknologi informasi dalam kebijakan, sumber
daya manusia dan proses yang membuat akses dapat ditindaklanjuti dalam sistem
informasi kesehatan sebuah Negara.
Dari ketiga fase tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ingin
meningkatkan sistem informasi kesehatan di sebuah Negara maka harus
dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap sistem informasi kesehatan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam tindakan selanjutnya.
2.7 Kerangka Teori
WHO telah mengeluarkan sebuah kerangka teori sebagai pedoman khususnya
bagi Negara berkembang untuk dapat meningktkan pelaksanaan sistem informasi
kesehatan. Dalam kerangka tersebut, sistem informasi memiliki enam komponen
diantaranya adalah sumber daya, indikator, manajemen data, sumber data, produk
informasi dan disemnasi dan penggunaan informasi. Untuk dapat meningkatkan
kinerja sistem informasi maka harus melewati beberapa proses diantaranya adalah
Kepemimpinan, Koordinasi dan Penilaian ; Penetapan Prioritas dan Perencanaan dan
28
Komponen dan Standar Sistem Informasi Kesehatan
Sumber Daya
Indikator
Sumber Data
Manajemen Data
Produk Informasi
Diseminasi dan Penggunaan Informasi
Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
Prinsip
Proses : (a) Kepemimpinan, Koordinasi dan Penilaian ; (b)
Penetapan Prioritas dan Perencanaan ; (c) Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan
Peralatan
Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan. Kerangka teori secara detail dapat dilihat
pada Bagan 2. 2.
Bagan 2.1
Kerangka Teori
Sumber : World Health Organization. Framework and Standards for Country Health
Information Systems. Geneva, World Health Organization, 2008.
Tujuan Health Metrics Network
Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas,
kualitas, dan penggunaan informasi
kesehatan untuk pengambilan keputusan di
tingkat negara dan global.
28
BAB III
KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI ISTILAH
3.1 Kerangka Pikir
Untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis implementasi sistem
informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maka disusunlah
sebuah kerangka pikir.
Kerangka pikir disusun sesuai dengan kerangka Health Metric Network yang
dikeluarkan oleh WHO. Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat, sistem
informasi gizi disusun atas beberapa komponen seperti sumber daya yang
tergolong komponen input. Indikator, sumber data dan manajemen data
tergolong pada komponen proses. Sedangkan produk informasi dan penyebaran
penggunaan informasi termasuk dalam komponen output. Penilaian komponen
dilakukan pada pelaksanaan sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dengan menggunakan instrumen penilaian Health Metric
Network (HMN) yang juga dikeluarkan oleh WHO. Dalam melakukan penilaian,
peneliti melakukan beberapa penyesuaian terhadap instrumen penilaian. Hal
tersebut dikarenakan instrumen yang dikeluarkan oleh WHO digunakan untuk
tingkat nasional sedangkan penilaian dilakukan pada tingkat daerah atau wilayah.
Dalam kerangka pikir dapat dilihat bahwa komponen sumber daya
mempengaruhi komponen lain seperti indikator, sumber data, manajemen data,
produk informasi dan diseminasi dan penggunaan informasi. Untuk memperjelas
kerangka berpikir maka dibuatlah bagan kerangka berpikir yang dapat dilihat
dalam bagan 3. 1.
29
Sumber Daya
Indikator
Sumber
Data
Manajemen
Data
Produk
Informasi
Diseminasi
dan
Penggunaan
Informasi
Bagan 3.1
Kerangka Pikir Sistem Informasi Gizi
30
3.2 Definisi Istilah
1. Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan (Input)
Sumber daya sistem informasi kesehatan terdiri dari kebijakan, peraturan dan
kerangka perencanaan kerja yang diperlukan untuk memastikan sistem informasi
kesehatan berfungsi sepenuhnya, Sumber daya merupakan prasyarat untuk
berfungsinya sebuah sistem. Sumber daya meliputi personil, pendanaan, dukungan
logistik, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mekanisme koordinasi
dalam dan diantara enam komponen tersebut. (WHO, 2008)
Sumber daya terdiri dari:
a. Kebijakan adalah seperangkat aturan yang dibuat Pemerintah Daerah Kota
Tangerang Selatan untuk melegalisasi pelaksanaan pengelolaan sistem
informasi gizi di Kota Tangerang Selatan.
b. Personil yaitu tenaga pelaksana yang melakukan pelaporan kinerja pembinaan
gizi masyarakat melalui website sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
c. Dana yaitu anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan sistem informasi gizi
di tingkat dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam pemenuhan sarana
penunjang untuk pelaksanaan pelaporan melalui sistem informasi gizi.
d. Sarana yaitu alat yang terkait dalam pelaksanaan sistem informasi gizi di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
2. Indikator (Proses)
Proses penilaian indikator pada sistem informasi gizi.
31
3. Sumber Data (Proses)
Sumber data merupakan informasi kesehatan yang akan diperoleh baik data
berbasis populasi maupun data berbasis institusi di wilayah administratif Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
4. Manajemen Data (Proses)
Sekumpulan prosedur untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan
mendistribusikan data sistem informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan.
5. Produk Informasi (Output)
Informasi merupakan produk dari pengolahan data yang akan menjadi basis fakta
dan pengetahuan untuk pengambilan tindakan kesehatan dimana informasi tersebut
didapat dari sistem informasi gizi.
6. Diseminasi dan penggunaan informasi (Output)
Diseminasi merupakan penyebarluasan informasi yang dihasilkan dari sistem
informasi gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Penggunaan informasi yaitu pemanfaatan hasil informasi yang terdapat dihasilkan
dari sistem informasi gizi dalam rangka pengambilan keputusan untuk menentukan
kebijakan strategis di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
32
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal
tersebut dilakukan karena peneliti ingin melihat gambaran pelaksanaan sistem
informasi gizi secara menyeluruh dan mendalam.
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan dimulai sejak
bulan Januari – April 2013.
4.3 Informan Penelitian
Pemilihan informan ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive
sampling. Atas dasar tersebut, yang termasuk informan dalam penelitan ini
adalah staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tenaga Pelaksana Gizi
(TPG) di puskesmas, kader posyandu dan staf SDK dan informasi kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Pemilihan informan tersebut
dikarenakan pihak-pihak yang telah disebutkan adalah pihak yang terlibat dan
atau bertanggung jawab dalam pelaporan kegiatan pembinaan gizi yang
dilaporkan melalui sistem informasi gizi.
33
4.4 Instrumen Penelitian
Pada tahap pengumpulan data, instrument penelitian menggunakan
pedoman wawancara semi terstruktur yang tergolong dalam bagian wawancara
mendalam untuk mewawancarai informan terkait dengan pelaksanaan sistem
informasi gizi. Instrumen penelitian lain dalam pengumpulan data adalah
pedoman observasi dan panduan telaah dokumen. Selain itu, peneliti juga
menggunakan alat bantu berupa alat tulis, kamera dan perekam suara agar
dapat memperkuat akurasi data. Dalam tahap analisis, penulis menggunakan
instrumen HMN tools agar dapat memberikan skor pada sistem informasi gizi.
4.5 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini yaitu :
1. Data primer yaitu hasil wawncara, hasil telaah dokumen dan hasil observasi.
2. Data sekunder yaitu profil Dinas Kesehatan.
Tabel 4. 1
Sumber Perolehan Data Berdasarkan Informan
Komponen SI Gizi
Berdasrkan HMN
Pengelola
Gizi Dinas
Kesehatan
Kota
Tenaga
Pelaksana
Gizi
Puskesmas
Kader
Posyandu
Sum
ber
Day
a
Regulasi up to date √ √
Kegiatan
pemantauan rutin √ √ √
Kebijakan
melakukan
pertemuan
√ √
34
Ada unit fungsional √ √
Pelatihan/kapasitasi √ √ √
Anggaran √ √
Formulir, kertas,
pensil dan
perlengkapan lain
untuk mencatat
kinerja
√ √ √
Formulir, kertas,
pensil dan
perlengkapan lain
untuk mencatat
kinerja
√ √ √
Tersedianya
komputer √ √
Peralatan TI
(Telpon, internet) √ √
Pemeliharaan
peralatan √ √
Indik
ator
Indikator inti √ √ √
Indikator mengacu
pada MDG √ √ √
Pelaporan indikator √ √ √
Sum
ber
Dat
a
Surveilans
representatif dalam
mengukur
pelayanan
kesehatan ibu dan
anak
√ √ √
Surveilans
representatif dalam
mengukur kematian
√ √ √
Pengelompokan
data pada usia dan
jenis kelamin
√ √ √
35
Pertemuan rencana
tahunan untuk
mengkoordinasikan
variabel
√ √
Man
ajem
en D
ata
Prosedur tertulis √ √
Pelaporan bersifat
user-friendly √ √
Gudang data pada
tingkat dinas
kesehatan
√ √ √
Terdapat kamus √ √ √
Terdapat kode
khusus dalam
mengolah data
√ √
Pro
duk I
nfo
rmas
i
Kelengkapan dan
konsistensi √ √ √
Dilaporkan setiap
bulan √ √ √
Waktu pengukuran √ √
Data cakupan
menjadi dasar
perkiraan
√
Pemisahan estimasi
data √ √
Dis
emin
asi
dan
pen
ggun
aan
info
rmas
i
Pembuat meminta
laporan √ √ √
Adanya grafik
dalam penyajian
data
√ √ √
Adanya peta dalam
penyajian data √ √ √
Penggunaan
informasi √ √ √
36
Adasnya program
advokasi √ √ √
Informasi
digunakan dalam
perencanaan
√ √ √
Alokasi sumber
daya √ √
4.6 Metode Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data Dengan Dokumen
Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan
sistem informasi gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
2. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati langsung semua komponen
sistem informasi gizi yang terdapat di dinas kesehatan Kota Tangerang
Selatan.
3. Wawancara semiterstruktur
Wawancara akan dilakukan kepada informan yang meliputi staf gizi
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, tenaga pelaksana gizi di
puskesmas, bidan dan kader posyandu. Informasi yang ingin didapatkan
adalah mengenai komponen sistem informasi gizi dan pelaksanaan pelaporan
37
kinerja pembinaan gizi masyarakat dalam sistem informasi gizi Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Tabel 4. 2
Sumber Perolehan Data Berdasarkan Metode Pengumpulan Data
Komponen SI Gizi Berdasrkan HMN Wawancara Observasi Studi
dokumen
Sum
ber
Day
a
Regulasi up to date √ √
Kegiatan
pemantauan rutin √
Kebijakan
melakukan
pertemuan
√ √
Ada unit fungsional √
Pelatihan/kapasitasi √
Anggaran √
Formulir, kertas,
pensil dan
perlengkapan lain
untuk mencatat
kinerja
√ √
Formulir, kertas,
pensil dan
perlengkapan lain
untuk mencatat
kinerja
√ √
Tersedianya
komputer √ √
Peralatan TI
(Telpon, internet) √ √
38
Pemeliharaan
peralatan √
Indik
ator
Indikator inti √ √
Indikator mengacu
pada MDG √ √
Pelaporan indikator
√ √ S
um
ber
Dat
a
Surveilans
representatif dalam
mengukur kegiatan
pembinaan gizi
√ √
Terdapat surveilans
yang representatif
dalam perkiraan
mengenai kematian
akibat gizi buruk.
√ √
Pengelompokan
data pada usia dan
jenis kelamin
√ √
Pertemuan rencana
tahunan untuk
mengkoordinasikan
variabel
√
Man
ajem
en D
ata
Prosedur tertulis √ √
Pelaporan bersifat
user-friendly √ √
Gudang data pada
tingkat dinas
kesehatan
√
Terdapat kamus √ √
Terdapat kode
khusus dalam
mengolah data
√
39
Pro
duk I
nfo
rmas
i
Kelengkapan dan
konsistensi √ √
Dilaporkan setiap
bulan √
Waktu pengukuran √
Data cakupan
menjadi dasar
perkiraan
√
Pemisahan estimasi
data √ √
Dis
emin
asi
dan
pen
ggun
aan
Info
rmas
i
Pembuat meminta
laporan √
Adanya grafik
dalam penyajian
data
√ √
Adanya peta dalam
penyajian data √ √
Penggunaan
informasi √
Adasnya program
advokasi √
Informasi
digunakan dalam
perencanaan
√
Alokasi sumber
daya √
40
4.7 Validasi Data
Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai
teknik pengumpulan data dan sumer data yang telah ada (Sugiyono, 2010).
Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
1. Triangulasi sumber, didapat dari staf gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan, tenaga pelaksana gizi puskesmas dan kader posyandu.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan wawancara semiterstruktur,
observasi dan telaah dokumen.
Poin pertanyaan yang akan triangulasi dapat dilihat padaTabel 4.1.
Tabel 4. 3
Validasi Data
Komponen SI Gizi Berdasrkan
HMN
Validasi
Sumber
Validasi
Teknik
Sum
ber
Day
a
Regulasi up to date √ √
Kegiatan
pemantauan rutin √
Kebijakan
melakukan
pertemuan
√ √
Ada unit fungsional √
Pelatihan/kapasitasi √
Anggaran √
Formulir, kertas,
pensil dan √ √
41
perlengkapan lain
untuk mencatat
kinerja
Formulir, kertas,
pensil dan
perlengkapan lain
untuk mencatat
kinerja
√ √
Tersedianya
komputer √ √
Peralatan TI
(Telpon, internet) √ √
Pemeliharaan
peralatan √
Indik
ator
Indikator inti √ √
Indikator mengacu
pada MDG √ √
Pelaporan indikator √ √
Sum
ber
Dat
a
Surveilans
representatif dalam
mengukur
pelayanan
kesehatan ibu dan
anak
√ √
Surveilans
representatif dalam
mengukur kematian
√ √
Pengelompokan
data pada usia dan
jenis kelamin
√ √
Pertemuan rencana
tahunan untuk
mengkoordinasikan
variabel √
42
Man
ajem
en D
ata
Prosedur tertulis √ √
Pelaporan bersifat
user-friendly √ √
Gudang data pada
tingkat dinas
kesehatan
√
Terdapat kamus √ √
Terdapat kode
khusus dalam
mengolah data
√
Pro
duk I
nfo
rmas
i
Kelengkapan dan
konsistensi √ √
Dilaporkan setiap
bulan √
Waktu pengukuran √ √
Data cakupan
menjadi dasar
perkiraan
Pemisahan estimasi
data √ √
Dis
emin
asi
dan
Pen
ggunaa
n I
nfo
rmas
i
Pembuat meminta
laporan √
Adanya grafik
dalam penyajian
data
√ √
Adanya peta dalam
penyajian data √ √
Penggunaan
informasi √
Adasnya program
advokasi √ √
Informasi
digunakan dalam √ √
43
perencanaan
Alokasi sumber
daya √ √
4.8 Pengolahan Data
Tahap pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mencatat kembali hasil observasi, telaah dokumen dan pewawancara.
Pencatatan observasi dilakukan dengan mencatat hasil observasi pada
lembar observasi. Telaah dokumen dilakukan sesuai sesuai dengan
panduan telaah dokumen (terlampir). Pencatatan kembali dilakukan untuk
meringkas hasil wawancara dan menemukan inti pembicaraan atau data
yang diperlukan.
2. Melakukan kategorisasi data berdasarkan komponen sistem informasi
gizi. Dalam hal ini, komponen sistem informasi gizi terbagi menjadi tiga
yaitu sumber daya tergolong dalam input; indikator, sumber data dan
manajemen data yang tergolong dalam proses serta produk informasi,
penggunaan dan diseminasi informasi yang tergolong output.
3. Menyimpulkan gambaran sistem informasi gizi berdasarkan hasil
penilaian. Penyimpulan dilakukan berbarengan dengan memberikan
penilaian terhadap setiap komponen sistem informasi gizi berdasarkan
alat penilaian yang dikeluarkan oleh WHO.
44
4.9 Penyajian Data
Data disajikan dalam bentuk tabel dan naratif sesuai kerangka pikir.
4.10 Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis
interpretasi. Setelah memberikan interpretasi, selanjutnya peneliti
mengelompokan hasil sesuai dengan konsep assessing national health
insformation system dengan menggunakan tools assessing national health
insformation system berdasarkan teori HMN (WHO, 2008). Dalam
penilaian, skor tertinggi (3) diberikan untuk komponen yang dianggap
sangat memadai dibandingkan dengan standar seperti yang didefinisikan
oleh kerangka HMN, skor (2) diberikan kepada komponen yang
memadai, skor (1) artinya terdapat komponen namun tidak memadai dan
Skor terendah (0) diberikan ketika situasi dianggap tidak memadai sama
sekali dalam hal memenuhi standar. Total skor untuk setiap kategori
dikumpulkan dan dibandingkan dengan skor maksimum yang mungkin
untuk menghasilkan peringkat persentase. Untuk dapat meliah tabel
penilaian dapat dilihat pada bagian lampiran.
45
BAB V
HASIL
5.1. Gambaran Umum Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan sistem informasi gizi diantaranya adalah Kepala Seksi Perbaikan
Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Staf SDK dan
Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tenaga
Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas dan Kader Posyandu. Berikut adalah gambaran
dari setiap informan:
a. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (InformanA)
Informan merupakan Kepala Seksi Gizi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan. Informan memiliki latar belakang pendidikan ilmu
kesehatan masyarakat. Informan merupakan pihak yang bertanggung
jawab dalam analisis data kinerja pembinaan gizi masyarakat dan
pelaksanaan program gizi.
b. Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas (Informan B dan Informan C)
Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu tenaga
pelaksana gizi dari puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Informan berasal dari Puskesmas
Jurnang Mangu dan Puskesmas Kampung Sawah. Tenaga Pelaksana Gizi
merupakan pihak yang melakukan rekap data yang berasal dari posyandu
dan akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan.
46
c. Kader Posyandu (Informan D dan Informan E)
Informan D dan E adalah kader psyandu yang berada di wilayah
kerja Puskesmas Kampung Sawah dan Puskesmas Jurang Mangu. Kader
posyandu merupakan pihak yang melakukan pencatatan data pembinaan
gizi masyarakat.
d. Staf Seksi SDK dan Sistem Informasi Kesehatan
Informan merupakan Staf Seksi SDK dan Sistem Informasi
Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Informan
merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bank data.
Ringkasan karakteristik informan dapat dilihat pada tabel 5.1.
Tabel 5.1
Karakteristik Informan
No. Informan Jabatan
1 Informan A Kepala Seksi Gizi
2 Informan B Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Kampung Sawah
3 Informan C Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Jurang Mangu
4 Informan D Kader Posyandu
5. Informan E Kader Posyandu
6. Informan F Staf Seksi SDK dan Sistem Informasi Kesehatan
5.2. Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Dinas Kesehatan, 2010)
5.2.1. Visi dan Misi
A. Visi
Visi Dinas Kesehatan Kota Tangearang Selatan adalah “Pembangunan
berwawasan Kesehatan menuju Kota Tangerang Selatan Sehat 2015”.
47
B. Misi
Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan Pemberdayaan
Kesehatan Individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya
Meningkatkan kemitraan dengan seluruh pelaku di bidang kesehatan
5.2.2. Keadaan Umum Wilayah
Wilayah Kota Tangerang Selatan terletak pada batas astronomis 1050
1’11’’-1060 7’12’’BT dan 50 7’50’’-70 1’1’’ LS, mempunyai posisi strategis
pada lintas perdagangan internasional dan nasional. Temperatur didaerah
pantai dan perbukitan berkisar antara 220 C dan 320 C, sedangkan suhu
dipegunungan dengan ketinggian antara 400 -1.350 M dapat mencapai antara
180 C- 290 C. Adapun wilayah perbatasan Kota Tangerang Selatan adalah
sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan kota Tangerang
Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
48
Nama Kecamatan berserta jumlah kelurahan yang ada dalam
wilayahnya dapat dilihat pada tabel 5.2.
Tabel 5.2
Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Tangerang Selatan
Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan
Kecamatan Serpong 9
Kecamatan Serpong Utara 7
Kecamatan Setu 6
Kecamatan Pamulang 8
Kecamatan Ciputat 8
Kecamatan Ciputat Timur 6
Kecamatan Pondok Aren 10
5.2.3. Kependudukan (Dinas Kesehatan, 2013)
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Pada tahun
2013, jumlah balita di Kota Tangerang Selatan mencapai 131.825 balita.
5.2.4. Sarana Kesehatan (Dinas Kesehatan, 2013)
Jumlah Puskesmas di Kota Tangerang Selatan berjumlah 25
puskesmas. Jumlah Posyandu yang berada di Kota Tangerang Selatan
berjumlah 706. Jumlah kader di Kota Tangerang Selatan berjumlah 4989
dan jumlah Tenaga Pelaksana Gizi di tingkat Puskesmas berjumlah 25
orang.
49
5.2.5. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Bagan 5. 1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2013
Merujuk pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan, seksi gizi merupakan seksi yang berada dibawah bidang kesehatan keluarga.
Dalam struktur juga digambarkan bahwa seksi gizi dapat berkoordinasi dengan seksi
kesehatan ibu dan anak, seksi remaja dan lansia.
50
5.2.6. Gambaran Umum Seksi Gizi (Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan, 2012)
Seksi perbaikan gizi masyarakat mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan
pengendalian kegiatan peningkatan gizi masyarakat. Dalam tugasnya secara
rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Perencanaan program perbaikan gizi dari hasil analisis.
b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait
program perbaikan gizi.
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Selain tugas diatas, seksi gizi juga mempunyai beberapa fungsi
diantaranya yaitu:
a. Perencanaan program perbaikan gizi dari hasil analisis dan penyiapan
bahan untuk peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan gizi
masyarakat.
b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penyiapan
bahan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, peningkatan gizi
masyarakat.
51
c. Pelaksanaan kegiatan kebutuhan dan penyiapan bahan untuk
meningkatkan status gizi masyarakat, peningkatan gizi masyarakat.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait
kebutuhan dan penyiapan bahan untuk peningkatkan status gizi
masyarakat, peningkatan gizi masyarakat.
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
f. Pelaksanasan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Sumber daya manusia (SDM) yang ada di bagian gizi terdiri dari
Kepala Seksi Gizi dan Staf Gizi, dengan rincian sebagai berikut:
Tugas dari kepala seksi gizi meliputi pengumpulan data, pengolahan
data, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan
operasional pembinaan pengaturan gizi masyarakat. Adapun rincian dari
tugas kepala seksi adalah sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja seksi gizi
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf
gizi
c. Monitoring dan mengevaluasi hasil kerja staf gizi
d. Menyusun kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pengaturan gizi masyarakat.
52
e. Mempelajari data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan
pengaturan gizi masyarakat.
f. Mengonsep dan memberikan paraf naskah dinas sesuai dengan bidang
tugas dan kewenangannya.
g. Menyimpan arsip seksi gizi.
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Staf Gizi terdiri dari:
Tugas dari staf gizi meliputi pelaksanaan program gizi serta
pemantauan kegiatan di Puskesmas serta menerima laporan dari
Puskesmas. Adapun tugas dari masing-masing staf gizi meliputi:
a. Melaksanakan program kerja seksi gizi
b. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja Puskesmas.
c. Mengoreksi bahan/ data dari laporan tenaga pelaksana gizi
Puskesmas.
d. Mempelajari data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan
pengaturan gizi masyarakat
e. Mengawasi pendistribusian dalam pemberian makanan tambahan,
Vitamin A, dan, tablet Fe dan alat-alat program perbaikan gizi.
53
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Melihat tugas dari Seksi Gizi, maka terdapat tugas yang berkaitan
dengan surveilans gizi seperti tugas pelaksanaan pengumpulan,
pengolahan, pengansalisisan data dan penyiapan bahan untuk
meningkatkan status gizi masyarakat, peningkatan gizi masyarakat dan
monitoring serta evaluasi kegiatan pembinaan gizi masyarakat.
Dalam menjalankan program gizi di wilayah Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan, kepala Seksi Gizi dan Staf Gizi dibantu oleh Tenaga
Pelaksana Gizi. Tenaga Pelaksana Gizi tersebar di Puskesmas dengan
latar belakang pendidikan gizi dan bidan. Dari Tenaga Pelaksana Gizi
tersebut, tidak semuanya berlatar belakang gizi. Sehingga ini salah satu
kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program gizi.
Selain TPG, ada 54 bidan desa dan para kader posyandu yang ikut
serta dalam kegiatan program perbaikan gizi. Para kader ini merupakan
ujung tombak keberhasilan suatu program. Karena kader disini sebagai
penggerak dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Posyandu.
5.3.Ruang Lingkup Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan
Sistem informasi gizi (SIGIZI) merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk
menunjang pelaksanaan surveilans gizi. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui situs
54
http://gizi.depkes.go.id/sigizi/go/. Interface beranda dan laporan bulanan SIGIZI
dapat dilihat pada gambar 5.1 dan 5.2. Berdasarkan wawancara, terdapat enam
indikator yang diukur pada sistem informasi gizi yaitu cakupan D/S, cakupan
pemberian tablet Fe pada ibu hamil, cakupan pemberian Vitamin A, cakupan
pemberian ASI eksklusif, jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan dan
cakupan penggunaan garam beriodium. Alur pelaporan, dalam melaporkan keenam
indikator tersebut, yang dilaksanakan pada sistem informasi gizi sesuai dengan alur
surveilans yaitu mulai dari tingkat posyandu yang melapor kepada bidan desa,
selanjutnya bidan desa merekap data posyandu dan memberikan kepada puskesmas
yang selanjutnya diberikan kepada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan selanjutnya
melaporkan data kinerja pembinaan gizi kepada Direktorat Bina Gizi melalui
aplikasi sistem informasi gizi. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan, jumlah Puskesmas yang berada di Kota Tangerang Selatan berjumlah 25
puskesmas. Jumlah posyandu di Kota Tangerang Selatan berjumlah 706 posyandu.
Jumlah kader di Kota Tangerang Selatan berjumlah 4989 dan jumlah Tenaga
Pelaksana Gizi di tingkat Puskesmas berjumlah 25 puskesmas.
55
Gambar 5.1
Interface Laporan Bulanan Sistem Informasi Gizi
Sumber: Website Sistem Informasi Gizi, 2013
Gambar 5.2
Interface Beranda Sistem Informasi Gizi
Sumber: Website Sistem Informasi Gizi, 2013
56
5.4.Gambaran Input Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan
Gambaran input pada sistem informasi gizi meliputi sumber daya yang
digunakan dalam pelaksanaan pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui sistem
informasi gizi. Sumber daya tersebut terdiri dari kebijakan dan koordinasi, dana,
tenaga pelaksana dan sarana. Kebijakan dan koordinasi akan dinilai dalam tiga aspek
yaitu kebijakan, pemantauan rutin dan pertemuan rutin. Berdasarkan wawancara
terhadap informan, belum ada kebijakan di Kota Tangerang Selatan yang secara
khusus mengatur pengelolaan sistem informasi gizi. Berdasarkan wawancara
mengenai kebijakan yang mengatur pengelolaan sistem informasi gizi adalah sebagai
berikut:
“….Kita baru ada perda tentang sistem kesehatan kota dan sedang berproses
untuk membuat perwal-perwal…” (Informan A)
“…Ada peraturan pengumpulan tanggal 5…” (Informan B)
“….Ada peraturan by email pake instruksi…” (Informan C)
Berdasarkan telaah dokumen, peraturan mengenai sistem kesehatan daerah, pada
dasarnya sudah diatur mengenai sistem informasi oleh Unit Kesehatan Masyarakat di
tingkat Kecamatan. Seperti Sistem Kesehatan Nasional, SKD Kota Tangerang
Selatan juga mengatur pengelolaan data dan informasi kesehatan yang digunakan
untuk pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dalam kebijakan tersebut juga
diatur mengenai keakuratan serta pengumpulan data dalam bidang kesehatan dan
non kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan. Hingga saat ini, peraturan atau
pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan pembinaan gizi
57
melalui sistem informasi gizi didasarkan pada petunjuk surveilans gizi yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan kerangka penilaian WHO, penilaian terhadap unsur kebijakan
mengenai kerangka regulasi up-to-date dinilai ada tetapi kurang memadai. Hal
tersebut dikarenakan peraturan yang mengatur pengumpulan data melalui sistem
informasi gizi sudah ada namun kurang mengikat atau memaksa.
Aspek lain dalam sumber daya yaitu kebijakan mengenai pemantauan rutin.
Kegiatan pemantauan rutin dilakukan berdasarkan pedoman pembinaan wilayah
yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut
berfungsi untuk melakukan pemantauan, penyeliaan dan evaluasi program
puskesmas di wilayah kerja binaannya. Berdasrkan daftar tilik monitoring dan
evaluasi program perbaikan gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
(terlampir), monitoring yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
mencakup data dasar seperti sasaran Vitamin A, sasaran Bumil, jumlah posyandu,
jumlah kader posyandu dan sasaran Fe-1/Fe-3, pencatatan pelaporan, hasil kegiatan,
penyajian data, PMT, ketenagaan, ruang pelayanan, sarana dan penyebarluasan
informasi.
Pemantauan di tingkat posyandu dilakukan oleh bidan desa di setiap puskesmas
sesuai wilayah kerjanya. Berdasarkan wawancara, berikut jawaban informan
mengenai pemantauan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan:
“…..Kita kembangkan sistem bina wilayah, berjalan karena terkait dengan
kinerja kita.” (Informan A)
“…Ada pemantauan setiap dua atau tiga bulan sekali…” (Informan B)
58
“….Ada staf Dinas Kesehatan kesini..” (Informan C)
“…..Kan setiap kelurahan ada bidan desa yang memantau…” (Informan E)
Kegiatan pemantauan rutin di Kota Tangerang Selatan sudah diatur dalam
pedoman pembinaan wilayah serta dilakukan secara teratur. Berdasarkan alat
penilaian WHO, aspek tersebut dinilai sangat memadai.
Dalam kegiatan pertemuan rutin, kegiatan tersebut tidak dituangkan dalam
kebijakan tertulis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga
menginstruksikan untuk mengurangi intensitas pertemuan antara Dinas Kesehatan
dan Puskesmas. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tugas setiap staf Dinas
Kesehatan maupun Puskesmas sehingga apabila dilakukan banyak pertemuan akan
mengganggu para staf dalam melakukan tugasnya. Pertemuan hanya dilakukan
rutinan pada awal tahun untuk sosialisasi perencanaan program, triwulanan untuk
evaluasi serta di akhir tahun untuk evaluasi program. Dalam kaitannya dengan
surveilans, perencanaan dan evaluasi juga membahas mengenai standar dalam
pengumpulan data, kecenderungan data, pelaporan dan kegiatan apa yang harus
dilakukan pada kader dan petugas puskesmas. Berikut hasil wawancara mengenai
pertemuan rutin:
“……Pertemuan rutin dibatesin karena SDM terbatas dan volume tinggi jadi on
the job training…, standarnya mulai dari lihat data kecenderungannya kemana
untuk menandakan masalah terus apa yang harus dilakukan serta pelaporan
kemana dan kegiatan seperti apa dari tingkat kader, puskesmas….” (Informan
A)
“…..Paling rapat rutin…..” (Informan B)
59
“……Pertemuan paling rakordes, klo diakhir monev, perencanaan diawal tahun
terus klo setiap ada kegiatan, tidak ada peraturan karena hanya rutinan…”
(Informan C)
Dalam hal pertemuan rutin, tidak ada kebijakan secara tertulis namun
pertemuan sudah menjadi agenda tahunan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Berdasarakan alat penilaian WHO, karena belum adanya peraturan mengenai
pertemuan rutin, maka aspek ini dinilai ada tetapi kurang memadai.
Berdasarkan kerangka penilaian WHO, penilaian terhadap unsur
kebijakan mengenai kerangka regulasi up-to-date mendapat nilai satu karena ada
tetapi kurang adekuat. Sedangkan kegiatan pemantauan rutin mendapat nilai tiga
atau sudah sangat memadai karena sudah adanya peraturan dan sudah dilakukan
secara baik. Sedangkan dalam hal pertemuan, tidak ada kebijakan secara tertulis
namun sudah menjadi kegiatan rutin tahunan saja sehingga hal tersebut dianggap
ada tetapi kurang memadai dan diberi nilai satu. Penilaian kebijakan dan
koordinasi berdasarkan kerangka WHO dapat dilihat pada tabel 5. 2.
60
Tabel 5. 3
Penilaian Sumber Daya – Kebijakan dan Koordinasi
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota
memiliki regulasi yang
up-to-date berisi
kerangka kerja untuk
sistem informasi gizi
√ 1
2 Ada kegiatan rutin untuk
pemantauan kinerja
sistem informasi gizi
dari berbagai subsistem,
mulai dari dinas
kesehatan sampai ke
puskesmas
√
3
3 Terdapat kebijakan
resmi untuk melakukan
pertemuan di tingkat
daerah dan kecamatan
untuk meninjau
pelaksanaan sistem
informasi gizi
√
1
Total Skor Rata-rata 1, 7
Unsur sumber daya lain yang dinilai adalah dana dan tenaga pelaksana.
Penilaian dilakukan untuk mengetahui unit fungsional, kegiatan pelatihan dan
anggaran yang diperuntukan dalam pelaksanaan sistem informasi gizi. Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Puskesmas yang berada di wilayah
kerjanya belum mempunyai unit fungsional yang secara khusus bertanggung
jawab dalam pengelolaan sistem informasi gizi. Kegiatan pengelolaan sistem
61
informasi gizi hanya menjadi salah satu Tupoksi dari Seksi Pembinaan Gizi
Masyarakat. Berikut hasil wawancara mengenai unit kerja pengelolaan sistem
informasi:
“…..Hanya tupoksi saja dan bukan berupa unit…” (Informan A)
“…..Saya yang mengurusnya…..” (Informan B)
“…..Yang bertanggung jawab Ibu sendiri…..” (Informan C)
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan belum memiliki unit fungsional
yang menangani secara khusus mengenai sistem informasi gizi. Berdasarkan
kerangka penilaian WHO, maka aspek ini dinilai tidak adekuat sama sekali.
Pelatihan mengenai pengelolaan sistem informasi gizi belum pernah
dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Kebanyakan petugas
mempelajari secara mandiri dan mempelajari dari petugas yang bertanggung
jawab sebelumnya. Karena mempelajari secara mandiri maka membutuhakan
waktu untuk mempelajarinya. Berikut hasil wawancara mengenai pelatihan
pengelolaan sistem informasi gizi:
“…..Belum pernah. Oh kita ga pelatihan, otodidak belajar sendiri ga pernah
dilatih…..” (Informan A)
“…..Ada pelatihan tatalaksana gizi buruk…..” (Informan B)
“…..Ya emang udah disitu bejalar sendiri, otomatis udah tahu, yak kan di
kuliah juga udah belajar…” (Informan C)
“…..Pernah yang ngadain dinkes pelatihan PBHS eh PHBS tentang yang
sepuluh…..” (Informan D)
62
“…..Kita ga dikasih pelatihan sih mungkin karena waktunya kurang ya…..”
(Informan E)
Pelatihan mengenai sistem informasi gizi belum pernah dilakukan di tingkat
Kota Tangerang Selatan. Aspek tersebut dinilai tidak adekuat sama sekali.
Anggaran dana untuk pengelolaan SIGIZI berasal dari APBD dan dana
operasional puskesmas. Berikut hasil wawancara mengenai anggaran
pengelolaan sistem informasi gizi:
“…..Kita dari APBD, klo dari APBN belum pernah dapet. Lebih banyak
ke transportnya, transport pelacakan dan paling biaya administrasi
seperti ATK gitu-gitu...tidak ada dana pelatihan…dana perawatan juga
tidak ” (Informan A)
“…..Dana dari Dinas dan BOK untuk transport…..” (Informan B)
“…..Anggaran tidak ada untuk pencatatan pake biaya operasional…..”
(Informan C)
Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan sistem informasi gizi dinilai
ada tetapi kurang memadai karena tidak ada anggaran dalam pelatihan sehingga
tidak cukup mendukung dalam berfungsinya sistem. Dana tersebut hanya
digunakan untuk transportasi dan pengadaan ATK dan tidak ada perawatan,
pelatihan dan operasional lain.
Dikarenakan tidak ada unit fungsional yang secara khusus menangani
pengelolaan sistem informasi gizi maka unsur tersebut dinilai nol atau tidak
adekuat sama sekali. Dalam hal kapasitasi atau pelatihan mengenai pengelolaan
63
sistem informasi gizi juga dinilai tidak adekuat sama sekali dan mendapatkan
nilai nol. Anggaran untuk sistem informasi gizi dinilai ada tetapi kurang
memadai dan mendapatkan nilai satu. Penilaian terhadap aspek dana dan tenaga
pelaksana dapat dilihat pada tabel 5. 4.
Tabel 5. 4
Penilaian Sumber Daya – Dana dan Tenaga Pelaksana
No
. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Ada sebuah unit
fungsional, yang
bertanggung jawab untuk
administrasi sistem
informasi gizi,
manajemen, analisis,
diseminasi dan
penggunaan informasi di
tingkat daerah
√ 0
2 Ada aktivitas kapasitasi
tenaga di tingkat
kabupaten/kota dan
puskesmas
√ 0
3 Ada anggaran khusus
dalam anggaran daerah
yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan sistem
informasi gizi
√
1
Total Skor Rata-rata 0, 3
Sarana menjadi penunjang dalam pelaksanaan pencatatan melalui sistem
informasi. Sarana yang mencakup formulir, ATK dan peralatan Informasi
Teknologi yang mencakup komputer dan jaringan internet beserta pemeliharaan
64
terhadap sarana tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara, ketersediaan
formulir dan ATK di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Puskesmas dan
Posyandu selalu tersedia. Tidak hanya itu, sarana seperti komputer dan jaringan
internet di Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga sudah tersedia. Namun, adanya
sarana tersebut belum ditunjang dengan anggaran pemeliharan secara khusus.
Berikut hasil wawancara mengenai ketersediaan sarana:
“…..Komputer memadai lah, satu orang satu. Jaringan internet ada.
Tidak ada dana khusus, perawatan hanya insidentil namun tidak
memerulukan biaya besar….” (Informan A)
“…..Ada, komputer dinas….” (Informan B)
“…..Ada, tapi bermasalah pada printernya kan kita ga punya IT, jadi
maintenancenya kurang di komputer. Klo dana khusus periodik, harus
pengajuan dulu, jadi kita pake dana talangan ….” (Informan C)
“…..Ya ada sih….” (Informan D)
“…..Alhamdulillah ga kekurangan ….” (Informan E)
Penilaian terhadap sarana seperti ATK, formulir dinilai sudah sangat
memadai karena selalu tersedia untuk mencatat kinerja pembinaan gizi. Peralatan
lain yang dinilai adalah komputer. Komputer juga sudah tersedia di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Puskesmas. Aspek tersebut juga dinilai
sudah sangat memadai. Aspek lain yang dinilai adalah jaringan internet. Jaringan
internet sudah tersedia baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas
sehingga aspek tersebut dinilai sudah sangat memadai. Namun dalam hal
perawatan dinilai masih tidak adekuat sama sekali karena tidak adanya anggaran
65
khusus dan tenaga khusus dalam perawatan peralatan yang digunakan dalam
pelaporan melalui sistem informasi gizi. Penilaian sarana dapat dilihat pada tabel
5.5.
Tabel 5. 5
Penilaian Sumber Daya – Sarana
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Formulir, kertas, pensil
dan perlengkapan
lainnya yang dibutuhkan
untuk mencatat kinerja
pembinaan gizi
masyarakat dan
informasi yang tersedia
√
3
2 Tersedianya komputer
di tingkat dinas
kesehatan kota dan
puskesmas untuk
pelaksanaan sistem
informasi gizi
√
3
3 Peralatan TI (telpon,
koneksi internet dan e-
mail ) tersedia di dinas
kesehatan
kabupaten/kota dan
puskesmas untuk
pelaksanaan sistem
informasi gizi
√
3
4 Dukungan untuk
pemeliharaan peralatan
ICT tersedia di tingkat
dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
puskesmas
√
0
Total Skor Rata-rata 2,2
66
5.5. Gambaran Proses Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan
5.4.1. Indikator
Indikator merupakan salah satu komponen yang dinilai dari sistem
informasi gizi. Dalam sistem informasi gizi, masih terdapat variabel yang tidak
diidentifikasi hingga tingkat puskesmas dan posyandu. Hal tersebut dikarenakan
adanya perubahan pengukuran indikator pada SIGIZI. Atas dasar tersebut,
penilaian mengenai poin satu dalam aspek indikator dinilai sudah memadai
karena beberapa indikator telah diidentifikasi hingga tingkat puskesmas maupun
posyandu.
Indikator pada SIGIZI dinilai sudah mengacu pada Millenium
Development Goals (MDG’s) karena indikator yang diukur berkaitan dengan
penekanan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu sebagai tujuai
nomor empat dan lima dalam MDG’s. Atas dasar tersebut, pada poin dua
penilaian indikator, indikator dinilai sudah memadai karena beberapa indikator
sudah sesuai dengan MDG’s.
Dalam hal pelaporan, kegiatan tersebut belum dilakukan secara teratur.
Hal terebut dikarenakan kurangnya tenaga yang tersedia terutama pada bidan
desa. Sehingga aspek tersebut dinilai ada tetapi kurang memadai karena
pelaporan tidak dilakukan secara teratur.
Berikut hasil wawancara mengenai indikator yang berada di sistem
informasi gizi:
67
“…..Ngikutin indikator nasional seperti ASI eksklusif, Fe, pelaporan
LB3, keterlambatan karena mereka bilang sudah dikirim tapi ga
ada….Ada perubahan-perubahan, kalo ada yang gak sesuai gak usah
kita isi…..” (Informan A)
“….SKDN, BGM, 2T, Gizi kurang, Gizi buruk, MP asi gakin, asi
eksklusif, Vitamin A…” (Informan B)
“…..Indikator yang dilaporkan itu jumlah sasaran balita SKDN, BGM,
2T, vitamin A, MP ASI, PMT, yang PMT pemulihan 3 bulanan, PMT
penyuluhan tidak ada pelaporan….Klo SKDN F5 Posyandu, setiap data
ada formatnya masing-masing…..Kalo gizi buruk ada bgm ….Asi eks feb-
agt nyebar form… Di kadernya telat ngumpulin..kita dengan kata-kata
halus….”(Informan C)
“….Yang dicatet paling berat badan, tinggi badan, vitamin A, fe ibu
hamil – nifas, ASI eksklusif iya, tapi garem engga….Ada F1 ibu hamil,
F2 bayi, F3 balita, F4 , F5 rangkuman…Harusnya ngitung rame-rame,
karena faktor usia jadi ga cepet ngitungnya….”(Informan D)
“…….Fe, pokoknya yang ada di kertas lah ibu hamil, ibu menyusui,
resiko tinggi… Kita ga punya puskesmas di jurang mangu barat jadi
bidan desa ngurusin satu kelurahan… Jurang mangu barat 26 posyandu
dan bidan desanya 1 kelurahan satu….” (Informan E)
Berdasarkan alat penilaian WHO, penilaian terhadap indikator yang
sudah diidentifikasi hingga tingkat posyandu dan mengacu terhadap MDG’s
dinilai sudah cukup memadai karena sudah mengacu pada MDG’s namun dalam
68
hal pelaporan dinilai ada tapi kurang memadai karena masih adanya
keterlambatan pelaporan oleh puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Penilaian
dapat dilihat pada tabel 5.6.
Tabel 5. 6
Penilaian Indikator
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Indikator inti minimum
Nasional telah
diidentifikasi untuk
tingkat daerah, meliputi
semua kategori indikator
kinerja pembinaan gizi
√ 2
2 Indikator yang terdapat
dalam sistem informasi
gizi mengacu pada
indikator MDG’s
(Millenium Development
Goals)
√ 2
3 Pelaporan indikator
terjadi secara teratur
√ 1
Total Skor Rata-rata 1, 7
5.4.2. Sumber Data
Penilaian sumber data dihasilkan dari telaah dokumen dan wawancara
mengenai data yang tersedia dan kegiatan pertemuan. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, pada posyandu terdapat pengukuran perkembangan anak
dan pembinaan gizi pada anak serta ibu. Data yang diukur pada kegiatan
posyandu adalah cakupan D/S, Pemberian Vitamin A, ASI eksklusif, pemberian
tablet Fe dan pelaporan kasus gizi buruk dan penggunaan garam beriodium yang
69
diambil setiap satu tahun sekali. Berdasarkan telaah dokumen juga ditemukan
bahwa sistem informasi gizi mengukur enam indikator yang mencakup cakupan
D/S, cakupan pemberian vitamin A, cakupan pemberian ASI Eksklusif, cakupan
pemberian tablet Fe, cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan serta cakupan
penggunaan garam beriodium sehingga sistem informasi gizi dinilai sangat
memadai karena dapat mengukur kegiatan pembinaan gizi.
Dalam hal memproyeksikan kematian ibu dan anak, dilakukan oleh seksi
kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan wawancara, kematian ibu dan anak
dilaporkan melalui laporan puskesmas, rumah sakit dan saryankes swasta. Angka
kematian yang dibutuhkan oleh seksi gizi hanya terkait dengan kematian akibat
gizi buruk. Berikut hasil wawancara mengenai cara dalam memproyeksikan
kematian:
“…..Kematian anak di seksi KIA mengetahui laporan puskesmas, rumah
sakit dan saryankes swasta, gizi butuh kematian akibat gizi buruk
saja…”(InformanA)
Dikarenakan sistem informasi gizi telah dapat mengukur kematian akibat
gizi buruk maka aspek tersebut dinilai sangat memadai berdasarkan kerangka
penilaian WHO.
Pertemuan rencana tahunan juga dilakukan untuk merencanakan waktu
pengumpulan data. Berikut adalah hasil wawancara mengenai waktu
pengumpulan data:
“…….Kita ada kesepakatan ngumpulin laporan…(Informan A)
70
“…….perencanaan diawal tahun terus klo setiap ada kegiatan, tidak ada
peraturan karena hanya rutinan..” (Informan B)
Dalam aspek pertemuan dinilai sudah cukup memadai karena sudah dapat
mengkoordinasikan waktu pengumpulan serta membahas indikator kegiatan
pembinaan gizi.
Data yang tersedia dalam sistem informasi gizi telah menggambarkan
atau telah representatif menggambarkan hasil kegiatan pembinaan gizi atau
sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal tersebut dinilai telah sangat memadai.
Sistem informasi gizi juga telah menggambarkan kematian balita akibat gizi
buruk. Oleh karena itu, sistem informasi tersebut dinilai sangat memadai.
Perencanaan juga sudah dilakukan di awal tahun untuk mengkoordinasikan
indikator yang diukur sehingga aspek tersebut dinilai memadai. Penilaian
mengenai sumber data dapat dilihat pada tabel 5.7.
71
Tabel 5. 7
Penlaian Sumber Data: Surveilans Gizi
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama
sekali
Skor
3 2 1 0
1 Terdapat surveilans
yang representatif dalam
mengukur kegiatan
pembinaan gizi
√
3
2 Terdapat surveilans
yang representatif dalam
perkiraan mengenai
kematian akibat gizi
buruk.
√
3
3 Ada pertemuan dan
rencana tahunan untuk
mengkoordinasikan
waktu, variabel yang
diukur dari daerah
√
2
Total Skor Rata-rata 2,7
5.4.3. Manajemen Data
Dalam manajemen data, dilakukan penilaian terhadap prosedur
pengelolaan data, gudang data, kamus dan kode khusus dalam sistem informasi
gizi. Prosedur yang tersedia dalam pengelolaan sistem informasi gizi masih
mengacu pada survelians gizi. Namun pedoman tersebut hanya terdapat pada
tingkat Dinas Kesehatan dan pihak puskesmas tidak mengetahui pedoman
tersebut. Berikut adalah hasil wawancara mengenai prosedur pengelolaan sistem
informasi gizi:
72
“….Prosedur engga ada peraturan mengikat, kita punya disiplin ilmu,
pengalaman, ya kita analisa lalu kita kerucutkan..sesuai dengan
surveilans lah…”(Informan A)
“…..langsung dikasih tahu…”(Informan B)
“…Prosedur ada klo pas sosialisasi aja, tapi bukan prosedur baku,
otomatis udah tahu….”(Informan C)
Prosedur dalam sistem informasi gizi menggunakan prosedur surveilans.
Hal tersebut dinilai sudah memadai.
Data pada sistem informasi gizi bersifat user friendly karena dapat
diakses oleh semua pihak. User friendly juga ditandai dengan mudahnya
penggunaan sistem informasi gizi oleh user atau pengguna yang memiliki kode
khusus di sistem informasi gizi. User mempunyai otoritas untuk mengubah serta
menambah data pada sistem informasi gizi. Hasil wawancara menunjukan bahwa
user SIGIZI di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan hanya staf Dinas
Kesehatan dan staf puskesmas tidak diberikan otoritas untuk menjadi user
SIGIZI. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya sosilisasi sampai tingkat
puskesmas sehingga pengisian baru di tingkat Dinas Kesehatan.
“….Dinkes yang input data ke SIGIZI… Emang enaknya sama puskesmas
tapi kalo ada perubahan tunggu waktu tahun depan untuk
mensosialisasikan…”(Informan A)
“….Dalam hal input data tergolong mudahlah…”(Informan A)
Dalam aspek user friendly dinilai ada tetapi kurang memadai. Hal
tersebut dikarenakan penggunaan pelaporan sistem informasi gizi hanya
73
digunakan pada tingkat Dinas Kesehatan dan tidak digunakan oleh puskesmas
dalam hal memasukan data.
Di Tingkat Dinas Kesehatan, sudah terdapat bank data yang berfungsi
untuk menyimpan data. Bank data dikelola oleh enam orang staf. Fasilitas yang
dimiliki oleh bank data adalah dua buah komputer. Bank data melakukan backup
data setiap satu bulan dimana data di backup kepada seksi yang ada di Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan jenis datanya dan backup data
pada sebuah komputer. Berikut hasil wawancara mengenai bank data:
“…data disimpan dalam bentuk soft copy kecuali form tb ada hard dan
soft copy, data dibackup setiap bulan yang dibackup di setiap seksi dan
satu komputer, belum pernah ada penghapusan data disini semenjak
Desember 2012 dan komputer masih cukup…(Informan F)
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah memiliki bank data yang
dapat diakses semua kalangan sehingga aspek tersebut dinilai sudah memadai.
Kamus data juga sudah terdapat pada pedoman surveilans sehingga berdasarkan
alat penilaian WHO, aspek tersebut dinilai sudah memadai.
Sistem infromasi gizi juga sudah dilengkapi kode khusus dalam tabel
penggabungan data. Berikut hasil wawancara mengenai kode khusus di sistem
informasi gizi:
“…Pelaporan LB3 masuknya ke seksi lain itu SIK, dibawah bidang
sarana dan prasana…Ada kode khusus….”(Informan A)
Berdasarkan data yang didapatkan, seperangkat prosedur dianggap
memadai dan diberikan nilai dua. Data yang dapat dilihat oleh semua pihak atau
74
user friendly dinilai satu atau ada tetapi kurang memadai karena puskesmas tidak
bisa menggunakan sistem informasi gizi. Kamus data terdapat pada pedoman
surveilans gizi sehingga aspek tersebut dinilai memadai. Dalam sistem informasi
gizi juga terdapat kode khusus bagi pengguna di tingkat Dinas Kesehatan yang
memiliki otoritas khusus sehingga aspek tersebut dinilai memadai.
Tabel 5. 8
Penilaian Manajemen Data
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama
sekali
Skor
3 2 1 0
1 Ada seperangkat
prosedur tertulis untuk
pengelolaan data
termasuk pengumpulan
data, penyimpanan, dan
analisis
√
2
2 Unit sistem informasi
gizi di tingkat kabupaten
menjalankan data yang
terintegrasi yang berisi
data dari seluruh
populasi dan sumber
data dan memiliki
utilitas yang user-
friendly yaitu pelaporan
dapat diakses
kepada khalayak
berbagai pengguna
√ 1
3 Pada tingkat daerah, ada
gudang data yang setara
dengan Nasional dan
memiliki utilitas
pelaporan yang dapat
diakses untuk berbagai
pengguna
√
2
4 Terdapat kamus yang
75
menyediakan definisi
yang komprehensif
tentang data. Definisi ini
meliputi informasi di
bidang-bidang berikut:
(1) penggunaan data
dalam indikator; (2)
spesifikasi metode
pengumpulan yang
digunakan; (3)
periodisitas
√ 2
5 Kode pengenal khusus
tersedia untuk
kabupaten untuk
memfasilitasi
penggabungan dari
beberapa database dari
sumber yang berbeda
√ 2
Total Skor Rata-rata 1,8
5.6.Gambaran Output Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan
5.5.1. Produk Informasi
Pada komponen produk informasi akan dinilai unsur seperti konsistensi
data, intensitas pelaporan, intensitas pengukuran dan karakteristik pada
informasi. Konsistensi data digambarkan melalui data yang dikumpulkan dalam
SIGIZI. Berdasarkan wawancara, variabel pada SIGIZI telah mengalami
beberapa kali perubahan sejak pertama kali dibuat. Hal tersebut menyebabkan
adanya beberapa data yang tidak terisi karena data tersebut tidak dikumpulkan
pada tingkat Dinas Kesehatan.
“…..Ada perubahan-perubahan, kalo ada yang gak sesuai gak usah kita
isi…..”(Informan A)
76
Dengan adanya tidak konsistensi data yang dilaporkan maka aspek
tersebut dinilai ada tetapi kurang memadai. Alur pelaporan informasi kegiatan
pembinaan gizi dilalui melalui beberapa tahap. Pertama, data diambil di tingkat
posyandu untuk data SKDN, vitamin A, pemberian tablet Fe, kasus gizi kurang
dan ASI eksklusif. Kedua, data diberikan kepada bidan desa namun khusus untuk
data penggunaan garam beriodium langsung diambil oleh bidan desa. Ketiga,
data direkap oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas. Terkahir, data
diberikan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Bagan pengiriman
laporan dapat dilihat pada bagan 5.1.
Bagan 5. 1
Alur Pelaporan Kinerja Pembinaan Gizi
Sumber: Data Primer, hasil olah wawancara
Dalam pelaporan, terdapat pelaporan bulanan dan semesteran, pelaporan
bulanan mencakup data penimbangan balita, balita gizi kurang dan pemberian
Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Selatan
Puskesmas
Bidan Desa
Posyandu
77
tablet Fe. Sedangkan data semesteran mencakup pemberian vitamin A dan
pemberian ASI eksklusif. Sedangkan data yang diambil satu tahun sekali yaitu
pemberian garam beriodium. Berikut hasil wawancara mengenai pengambilan
data:
“..pelporan ada bulanan, ada semesteran…posyandu sebulan
sekali..”(Informan A)
“…pelaporan tiap bulan…”(Informan B)
“…ada pelaporan bulanan, kalo PMT biasanya tiga bulanan, garam
beriodium dua kali setahun, ASI eksklusif itu februari-agustus, klo Fe
cuma pengadaan..”(Informan C)
“…Kita kan nimbang awal bulan, terus kita bikin laporan yang lain juga
kan belum dikumpul akhir bulan…”(Informan D)
“…sebulan sekali, mengumpulkan laporan pas rakor akhir
bulan…”(Informan E)
Pelaporan dinilai ada tetapi kurang memadai karena berdasarkan
wawancara dan observasi, pelaporan dari posyandu dan puskesmas ke Dinas
Kesehatan sudah teratur namun berdasarkan observasi, Dinas Kesehatan tidak
melaporkan data secara teratur melalui SIGIZI. Pengukuran juga dilakukan
setiap satu bulan sekali atau sesuai dengan jadwal posyandu sehingga aspek
tersebut dinilai sangat memadai.
“…denominator pake proyeksi dari data BPS…”(Informan A)
Data cakupan yang paling baru sudah digunakan dalam memproyeksi
jumlah balita sehingga aspek tersebut dinilai sangat memadai.
78
“….data dibagi pekerjaan, pendidikan orang tua bagi gizi buruk kalo
posyandu biasa engga..”(Informan A)
Pemisahan data berdasarkan karakteristik sudah dilakukan sesuai
kebutuhan sehingga aspek tersebut dinilai sangat memadai.
Penilaian terhadap unsur konsistensi dinilai ada tapi kurang memadai.
Hal tersebut karena vaiabel yang ada pada SIGIZI terus mengalami perubahan
oleh Kementrian Kesehatan. Pelaporan juga dinilai sudah memadai karena
pelaporan dilakukan sebulan satu kali. Pengumpulan data dilakukan pada kurun
waktu bulanan, triwulanan dan semesteran. Hal tersebut dinilai sangat memadai
karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada. Data cakupan dari
BPS mengenai jumlah balita juga menjadi dasar proyeksi sehingga penilaian
terhadap cakupan dinilai sangat memadai. Kebanyakan data yang dikumpulkan
dikategorikan berdasar usia dan jenis kelamin seperti data pemberian vitamin A
dan data penimbangan sedangkan untuk data kasus gizi buruk akan ditelisik
karakteristik ekonomi keluarga dan wilayahnya. Pada kategorisasi data dinilai
sudah cukup memadai karena sesuai kebutuhan data yang diperlukan terutama
untuk kasus gizi buruk.
79
Tabel 5. 9
Penliaian Produk Informasi – Kualitas Data
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Secara sistematis
ditinjau pada setiap
tingkat untuk
kelengkapan dan
konsistensi terhadap
data yang dilaporkan
melalui sistem informasi
gizi.
√
1
2 Dilaporkan setiap bulan √ 2
3 Diukur setiap bulan √ 3
4 Data cakupan yang
paling baru menjadi
dasar perkiraan
√ 3
5 Estimasi data dipisahkan
oleh: (1) karakteristik
demografis (misalnya,
usia); (2) status sosial
ekonomi (misalnya,
pendapatan, pekerjaan,
pendidikan); dan (3)
wilayah (misalnya,
urban/rural, utama
geografis atau wilayah
administratif)
√
3
Total Skor Rata-rata 2,4
5.5.2. Diseminasi Dan Penggunaan Informasi
Salah satu aspek dari diseminasi dan penggunaan informasi adalah aspek
kebutuhan dan analisis. Dalam aspek kebutuhan dan analisis akan dinilai unsur
seperti perolehan informasi, penyajian data, dan penyajian data melalui peta.
Pada unsur perolehan informasi secara tepat waktu, relevan dan akurat dinilai
80
memadai. Dalam hal ketepatan waktu, ketersediaan informasi sudah cukup
memadai karena informasi sudah tersedia pada saat perencanaan dan tindakan
langsung. Informasi dibutuhkan dalam perencanaan tahunan sehingga dapat
dibuat prioritas kegiatan. Sedangkan data yang dibutuhkan untuk tindakan
langsung adalah data balita kasus gizi butuk. Berikut wawancara mengenai
ketepatan waktu pelaporan:
“….laporan tahunan kompilasi dari bulanan udah baku…ada laporan
bulanan lb3 dan laporan kasus gizi buruk yang dilaporkan segera…”
(informan A)
“….Tiap bulan kita dikirim, ya kadang kita ngejar-ngejar juga ke
SIK…Evalusai bulanan dengan kepala puskesmas minimal satu bulan
sekali ketemu dengan kepala puskesmas….” (Informan A)
Dalam hal relevansi data, masih terdapat data yang dibutuhkan namun
tidak diperoleh melalui sistem informasi gizi yaitu data wanita hamil yang
terkena anemia sehingga seksi gizi berkoordinasi dengan seksi lain. Berikut
wawancara mengenai relevansi data:
“….kita lihat data ibu hamil yang terkena anemia untuk kegiatan
pemberian tablet Fe…(Informan A).”
Selanjutnya dalam hal akurasi data, data sudah dinilai cukup akurat dalam
melihat kejadian yang sebenarnya karena cakupan D/S sudah tinggi sehingga
dapat dijadikan acuan dalam proyeksi. Sedangkan berdasarkan observasi, dalam
menangani data kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan melakukan validasi data
tersebut dengan mengunjungi tempat terjadinya kasus tersebut.
81
“….Cakupan D/S kita tinggi jadi gak ada masalah….”
Penyajian data menggunakan grafik yang mudah dipahami
(terlampir) telah digunakan mulai dari tingkat puskesmas dan Dinas Kesehatan
sehingga aspek tersebut dinilai sangat memadai. Sedangkan pemetaan data
digunakan hanya pada tingkat Dinas Kesehatan sehingga unsur penyajian data
melalui peta dinilai ada tetapi kurang memadai. Tabel penilaian kebutuhan dan
analisis informasi dapat dilihat pada tabel 5.10.
Tabel 5. 10
Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi – Kebutuhan dan Analisis
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Pembuat program gizi
di dinas kesehatan
meminta data secara
lengkap, tepat waktu,
akurat, relevan
memperoleh informasi
gizi
√
2
2 Grafik digunakan untuk
menampilkan informasi
yang uptodate dan
mudah dipahami di
dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
puskesmas
√ 3
3 Peta digunakan untuk
untuk menampilkan
informasi yang uptodate
dan mudah dipahami di
dinas kesehatan
kabupaten/kota
√ 1
Total Skor Rata-rata 2
82
Aspek lain dalam diseminasi dan penggunaan informasi adalah advokasi,
impelementasi dan aksi. Pada aspek tersebut akan dinilai penggunaan informasi sesuai
otoritas pada setiap tingkat pelayanan kesehatan. Penggunaan informasi pembinaan gizi
digunakan pada setiap tingkat untuk memantau dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi di
wilayah kerjanya. Informasi juga sudah digunakan untuk mempengaruhi perilaku
kelompok rentan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak posyandu, apabila posyandu
mengalami penurunan angka kunjungan maka pihak posyandu akan melakukan beberapa
tindakan seperti mengajak ibu-ibu di wilayahnya secara lebih intensif hingga
mengadakan penimbangan keliling dan pemberian vitamin A secara door to door.
Berikut hasil wawancara mengenai penggunaan informasi kegiatan pembinaan gizi:
“….Data untuk monitoring, evaluasi dan perencanaan yang evidence based,
pelacakan kasus gizi buruk, kita melakukan validasi, kalau cakupan tidak
mencapai target, puskesmas harus melakukan sweeping…”(Informan A)
“…evaluasi pada rapat koordinasi bersama posyandu…”(Informan B)
“…untuk penyebaran informasi kasus apa dicari masalahnya apa,,terutama
untuk kemajuan posyandu ya…,data dibahas intern,, lewat rakorkel dengan
orang kader, lewat lokbul dengan bidan desa dan dibahas dalam lokbul,
masalah-masalah yang ada…”(Informan C)
“….Iya, saya sambil jalan sambil kasih tau besok timbang ya bu, diumumin juga,
terus kalo ada gizi kurang dikasih tau ke ibunya…”(Informan D)
“….Datanya dipakai untuk dipantau jadi kita tahu apa yang kita lakuin klo kita
ga bisa pake bantuan puskesmas deh, Misalnya kita bagi vitamin A, kan kita
punya catetan jadi yang belum dateng kita datengin…” (Informan E)
83
Dalam penilaian penggunaan monitoring dan evaluasi secara periodik dinilai
sudah sangat memadai. Karena data yang ada digunakan untuk pemantauan yang
dilakukan dengan diskusi pada pertemuan bulanan di setiap tingakatan pelayanan
kesehatan. Sedangkan untuk unsur advokasi dinilai cukup memadai karena sudah ada
tindakan dari Dinas Kesehatan dan posyandu dalam menyikapi kasus gizi buruk.
Tabel 5. 11
Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi –
Advokasi, Implementasi dan Aksi
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Dinas kesehatan
menggunakan informasi
gizi untuk manajemen
pelayanan kesehatan,
monitoring dan evaluasi
secara periodic
√ 3
2 Informasi gizi ini
digunakan untuk
mengadvokasi adopsi
perilaku berisiko rendah
oleh kelompok rentan
√ 2
Total Skor Rata-rata 2,5
Aspek terakhir yang dinilai pada diseminasi dan penggunaan informasi adalah
pengaturan prioritas dan alokasi sumber daya. Di tingkat Dinas Kesehatan, data yang
ada sudah digunakan untuk alokasi sumber daya. Penggunaan informasi di tingkat Dinas
Kesehatan untuk perencanaan dinilai sudah memadai. Berikut hasil wawancara
mengenai penggunaan informasi dalam alokasi sumber daya:
84
“….Data untuk monitoring, evaluasi dan perencanaan yang evidence based,
kalau cakupan tidak mencapai target, puskesmas harus melakukan sweeping, klo
dana kasus gizi buruk, pasti dana dialokasikan lebih tinggi…”(Informan A)
“….prioritas kegiatan kita dua yaitu penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil
mendapatkan tablet Fe karena keduanya tidak mencapai target…”(Informan A)
Informasi mengenai kegiatan pembinaan gizi telah digunakan oleh Dinas
Kesehatan untuk membuat evaluasi dan perencanaan yang berbasis evidence based
sehingga aspek tersebut dinilai memadai. Informasi juga telah digunakan untuk
membuat prioritas kegiatan sehingga aspek tersebut juga dinilai memadai.
Tabel 5. 12
Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi – Perencanaan,
Pengaturan Prioritas dan Alokasi Sumber Daya
No. Item
Sangat
Memadai Memadai
Ada tetapi
kurang
memadai
Tidak
adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Terdapat informasi yang
terbukti digunakan
dalam perencanaan dan
proses alokasi sumber
daya (misalnya, untuk
rencana tahunan
pembangunan yang
terpadu, jangka
menengah, kerangka
pengeluaran rencana
strategis jangka panjang
)
√
2
2 Informasi secara luas
digunakan oleh dinas
kesehatan untuk
mengatur alokasi
sumber daya dalam
proses anggaran tahunan
√
2
Total Skor Rata-rata 2
85
5.7.Skor Rata-Rata Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Berdasarkan Alat Penilaian WHO
Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka skor rata-rata Sistem
Informasi Gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah dua. Skor
tersebut menunjukan sistem informasi sudah memadai. Namun terdapat skor
yang masih rendah yaitu dana dan tenaga pelaksana dengan skor 1,7, indikator
1,7 dan kebijakan koordinasi dengan skor 0,7. Rincian skor dapat dilihat pada
tabel 5.12.
86
Tabel 5.13.
Skor Kumulatif Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
No. Nama Unsur Skor
1. Sumber Daya 1, 4
2. Indikator 1, 7
3. Sumber Data 2, 7
4. Manajemen Data 1,8
5. Produk Informasi 2, 4
6. Diseminasi dan Penggunaan Informasi 2, 1
Total Skor Rata-Rata 2
87
BAB VI
PEMBAHASAN
6.1 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Situasi ramai pada saat wawancara terhadap informan menyebabkan suasana
pengambilan data kurang kondusif sehingga dapat mempengaruhi kejelasan
informasi yang diberikan informan.
2. Data yang didapatkan melalui wawancara dapat dipengaruhi oleh kejujuran
dan motivasi informan.
6.2 Ruang Lingkup Sistem Informasi Gizi
Ruang lingkup sistem informasi gizi telah mengakomodir pelaksanaan
surveilans gizi sehingga pelaporan dapat dilaksanakan lebih cepat dari
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sistem informasi gizi termasuk
dalam sistem informasi manajemen dimana fungsi dari sistem informasi
manajemen adalah untuk membandingkan kinerja dengan target atau harapan
dari sebuah organisasi (Sutabri, 2005). Berdasarkan petunjuk pelaksanaan
penggunaan sistem informasi gizi, salah satu tujuan sistem informasi gizi
adalah untuk menyediaan informasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kinerja
pembinaan gizi masyarakat. Atas dasar tersebut, sistem informasi gizi dinilai
sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam memantau, mengevaluasi
serta merencanakan kegiatan pembinaan gizi masyarakat di KotaTangerang
Selatan maupun tingkat Nasional.
88
Apabila tidak ada sistem informasi gizi maka dapat dipastikan data
yang dilaporkan dari posyandu, puskesmas maupun tingkat Dinas Kesehatan
akan memakan waktu yang cukup lama mengingat kondisi geografis
Indonesia yang berstruktur kepulauan dan sangat luas.
Dalam pelaksanaannya, pelaporan melalui SIGIZI dirasa belum cukup
optimal. Hal tersebut ditujukan dari masih adanya data yang tidak tersedia.
Saat ini, data semesteran bulan Agusutus 2012 mengenai cakupan pemberian
Vitamin A, cakupan pemberian ASI eksklusif serta cakupan penggunaan
garam beriodium belum tersedia. Hal tersebut menandakan masih adanya
masalah di berbagai bidang sehingga menghambat pelaporan kinerja
pembinaan gizi melalui SIGIZI.
6.3 Input Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Gambaran input dalam penelitian ini melingkupi beberapa unsur seperti
sumber daya manusia, peralatan, sarana, kebijakan dan metode yang dibutuhkan
dalam pengelolaan sistem informasi gizi. Kebijakan mengenai pelaksanaan
sistem informasi gizi di tingkat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan belum
tersedia.
Hingga saat ini, pelaksanaan pelaporan melalui sistem informasi gizi diatur
dan berpedoman pada surveilans gizi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.
Dalam pedoman itu diatur ruang lingkup kegiatan surveilans gizi, sumber data,
instrumen pengumpulan data, pengumpul data, waktu pengumpulan data,
pengolahan data, mekanisme pelaporan, indikator yang diukur, penyajian
informasi, diseminasi informasi, pemanfaatan informasi hasil surveilans gizi
(Kementerian Kesehatan, 2012).
89
Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan pelaporan kegiatan
pembinaan gizi melalui sistem informasi belum dilakukan secara optimal. Hal
tersebut dikarenakan masih ada aspek lain yang belum diatur dalam pedoman
tersebut. Aspek yang belum diatur dalam pedoman tersebut dapat menimbulkan
masalah pada pelaksanaan pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui sistem
informasi gizi.
Masalah yang timbul dalam pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui SIGIZI
diantaranya adalah tidak adanya unit fungsional yang berfungsi mengelola,
menganalisis masalah sistem informasi gizi; tidak adanya pelatihan mengenai
pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui SIGIZI; tidak adanya pembagian
anggaran yang khusus dalam pengelolaan SIGIZI; tidak adanya pembiayaan
maupun tenaga untuk perawatan peralatan yang menunjang pelaksanaan
pelaporan melalui SIGIZI; kinerja pelaporan yang menurun; waktu pelaporan
yang belum diatur secara spesifik; penggunaan informasi yang diatur hingga
seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, disamping pedoman yang sudah ada, pemerintah perlu
berkomitmen untuk membuat sebuah kebijakan yang melengkapi pedoman
surveilans yang sudah ada sehingga pelaporan kegiatan pembinaan gizi dapat
dilakukan secara optimal. Perlunya komitmen dari pemerintah daerah baik
DPRD, Walikota maupun Dinas Kesehatan untuk bisa turut serta melaporkan
setiap kegiatannya melalui sistem informasi gizi.
Tidak adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur sistem informasi dapat
menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan data, pertukaran data, kualitas
dan penyebaran informasi. Hal tersebut seperti yang disebutkan oleh WHO.
WHO dalam bukunya yang berjudul Framework and Standards For Country
90
Health Information Systems menyatakan bahwa kebijakan dan legalitas pada
sistem informasi sangat penting untuk memungkinkan adanya mekanisme
pengukuran ketersediaan data, pertukaran, kualitas dan penyebaran informasi
(WHO, 2008).
Selain adanya kebijakan yang komperhensif, diperlukan juga adanya
komitmen dari pemerintah daerah baik Dinas Kesehatan maupun DPRD
setempat khususnya dalam melaporkan data kegiatan pembinaan gizi kepada
Pemerintah Pusat. Hal tersebut berkaitan dengan adanya konsep desentralisasi
kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah dalam pasal 13 ayat satu disebutkan bahwa penanganan bidang
kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah provinsi.
Adanya kebijakan otonomi daerah masih menjadi simpang siur khususnya
dalam bidang kesehatan. Bila ditinjau secara usia, kebijakan desentralisasi di
Indonesia masih tergolong muda sehingga masih perlu penyempurnaan dalam
hal regulasi dan pemahaman yang komperhensif pada pemerintah daerah
maupun pusat. Keberhasilan sebuah program pemerintah pusat maupun daerah
sangat tergantung pada dukungan kepala Dinas Kesehatan di sebuah daerah.
Faktor leadership menjadi penentu dalam keberhasilan program kesehatan.
Dibutuhkan komitmen serta inisiatif tinggi dari kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota sehingga dapat mendukung dan mensukseskan Program
Pemerintah Pusat (Trisnantoro, 2009)
Dalam kegiatan pemantauan rutin, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
telah memiliki Standar Operasional Prosedur Pembinaan Wilayah. Tugas pokok
91
pembinaan wilayah adalah untuk melaksanakan penyeliaan, pemantauan dan
evaluasi kesehatan di wilayah kerjanya terhadap aspek klinik dan manajemen
program puskesmas. Dalam bina wilayah, bidang-bidang dalam Dinas
Kesehatan seperti kesekretariatan, P2PL, kesehatan keluarga, pelayanan
kesehatan dan sumber daya kesehatan membina berbagai puskesmas di Kota
Tangerang Selatan. Pemantauan dilakukan secara periodik yaitu dua bulanan
dengan menggunakan daftar tilik monitoring dan evaluasi (terlampir). (Dinkes
Tangerang Selatan, 2010). Menurut Endah, dalam penelitiannya, adanya
supervisi dari kepala puskesmas berhubungan secara langsung terhadap kinerja
petugas gizi puskesmas di Kabupaten Karawang (Endah, 2008). Berdasarkan
penelitian tersebut, adanya pengawasan menjadi kegiatan yang positif dan
konstruktif dalam meningkatkan kinerja dari petugas gizi puskesmas di Kota
Tangerang Selatan.
Aspek lain dari kebijakan dan koordinasi adalah adanya kebijakan resmi
untuk melakukan pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara, pertemuan rutin
yang dilakukan menyebabkan tidak adanya kebijakan secara resmi dalam
pertemuan antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas maupun Puskesmas
dengan kader posyandu. Hal lain yang melatarbelakangi tidak adanya kebijakan
pertemuan rutin adalah volume kerja yang tinggi para petugas kesehatan baik di
tingkat Dinas Kesehatan maupun tingkat puskesmas sehingga lebih optimal
untuk dilakukan pertemuan saat bekerja.
Pengelolaan sistem informasi gizi dilakukan oleh staf gizi Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan dan bukan dilakukan oleh unit khusus yang bertugas
khusus untuk administrasi, manajemen, analisis, diseminasi dan penggunaan
informasi. Menurut WHO, dalam bukunya dikatakan bahwa unit yang dibentuk
92
secara khusus untuk sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi hambatan yang
melemahkan kebijakan atau menghambat pelaksanaan pengembangan sistem
informasi. Unit juga dapat berfungsi untuk menemukan kendala dalam hirarki
pelaporan atau hubungan antara unit yang berbeda (WHO, 2008)
Hasil penelitian menunjukan bahwa belum pernah diadakannya pelatihan
secara khusus mengenai pengelolaan sistem informasi gizi. Pengetahuan
mengenai pengelolaan sistem informasi gizi diperoleh melalui belajar secara
mandiri atau otodidak atau diajarkan oleh petugas sebelumnya. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan pada petugas gizi puskesmas di Kabupaten
Karawang menunjukan bahwa adanya hubungan secara positif antara pelatihan
dan kinerja (Purwanti, 2008). WHO juga menyatakan bahwa peningkatan sistem
informasi kesehatan juga membutuhkan perhatian pada pemberian pelatihan,
penyebaran, remunerasi dan pengembangan karir pada semua tingkat pelayanan
kesehatan (WHO, 2008). Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan mengenai
pengelolaan sistem informasi gizi sangat penting untuk dilakukan.
Unsur lain dalam input adalah sarana. Sarana yang dibutuhkan dalam
pengelolaan sistem informasi gizi adalah formulir, kertas, ATK, komputer,
jaringan serta pemeliharaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa
ketersediaan sarana dalam pengelolaan sistem informasi gizi di wilayah
administrasi Kota Tangerang Selatan sudah cukup memadai sehingga dapat
meningkatkan kinerja dari pada pengelolaan sistem informasi gizi. Pernyataan
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudikno yang
menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja TPG puskesmas di
Kabupaten Kebumen dalam penanggulangan balita gizi buruk adalah sarana
yang tersedia di tingkat puskesmas maupun posyandu (Sudikno, 2007). Menurut
93
WHO, sarana teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh pada
ketersediaan, kualitas, penyebaran dan penggunan data kesehatan (WHO, 2008).
Namun dalam hal perawatan sarana dalam pengelolaan sistem informasi gizi
di tingkat puskesmas maupun Dinas Kesehatan, belum tersedia dana maupun
tenaga untuk melakukan perawatan sarana. Sutabri dalam bukunya mengatakan
bahwa salah satu fungsi utama sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem
informasi adalah untuk melakukan pemliharaan, perubahan dan perbaikan atas
program yang ada. Dari segi biaya, di tingkat puskesmas, perawatan masih
menggunakan biaya operasional. Menurut Sutabri, biaya dalam pengelolaan
sistem informasi dapat terbagi menjadi biaya perangkat keras, biaya analisis,
perancanganan dan pelaksanaan sistem, biaya untuk tempat dan faktor
lingkungan, biaya perubahan dan biaya operasi (Sutabri, 2005)
6.4 Proses Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
6.4.1. Indikator
Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator nasional pembinaan gizi
sudah diidentifikasi hingga tingkat posyandu. Indikator pembinaan gizi yang
dilaporkan melalui sistem informasi gizi meliputi penimbangan balita, balita
gizi buruk mendapat perawatan, balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin
A, bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif, ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
dan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium.
Indikator tersebut mengacu pada Rencana Aksi Pembinaan Gizi
Masyarakat 2010-2014 dimana rencana tersebut juga mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang
kesehatan 2010-2014. Dalam RPJMN, ditetapkan sasaran untuk menurunkan
prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 15% dan menurunkan
94
prevalensi balita pendek menjadi setinggi-tingginya 32% (Kementerian
Kesehatan, 2010). Hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan WHO yang
menyatakan bahwa indikator harus sesuai dan berkaitan dengarn rencana
strategis di suatu Negara (WHO, 2008). Namun, berdasarkan review
pelaksanaan surveilans gizi yang diselenggarakan oleh Kemenetrian
Kesehatan RI, Permasalahan yang masih terjadi pada indikator adalah tidak
samanya indikator dengan format laporan yang ada di tingkat puskesmas
(LB3) (Dinas Kesehatan Bogor, 2013). Kondisi tersebut menyebabkan
adanya data yang kosong pada SIGIZI karena data yang diminta tidak
tersedia di tingkat Kabupaten/Kota.
Indikator tersebut juga sudah mengacu pada indikator satu, MDG’s .
Indikator MDG’s pertama yaitu menurunkan proporsi penduduk kelaparan
yang berkaitan dengan pengukuran status gizi balita, penggunaan garam
beriodium, dan pemberian vitamin A. Indikator keempat yaitu menurunkan
angka kematian anak yang berkaitan dengan pemberian ASI eksklusif.
Indikator lima yaitu meningkatkan kesehatan ibu yang berkaitan dengan
pemberian tablet Fe (Riskesdas, 2010).
Pelaporan pada sistem informasi gizi masih mengalami permasalahan.
Hasil penelitian menunjukan permasalahan terdapat pada bidan desa yang
merekap semua data dari posyandu. Di Kota Tangearang Selatan, masih
terdapat puskesmas yang membina dua kelurahan sehingga beban kerja
bidan desa masih dirasakan berat. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan
menyebutkan bahwa beban kerja memiliki hubungan positif terhadap kinerja
bidan desa di kabupaten Tasikmalaya (Wawan, 2007). Selain beban kerja,
untuk meningkatkan kinerja juga dibutuhkan sistem penghargaan yang
95
terstruktur jelas dan didasarkan pada kompetensi, masa kerja dan pendidikan
(Royani, 2010)
6.4.2. Sumber Data
Pelaporan pada sistem informasi gizi, pada tingkat posyandu sudah
mengelompokan data berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dalam format I
untuk balita dan format II untuk bayi pada posyandu sudah menggolongkan
usia dan jenis kelamin pada bayi dan balita yang ditimbang. Sedangkan pada
laporan bulanan (LB3) puskesmas tidak dipisahkan jenis kelamin pada
sasaran namun hanya terdapat pengelompokan bayi dan balita. Begitu juga di
tingkat Dinas Kesehatan, dalam laporan tahunan program pembinaan gizi
masyarakat terlihat bahwa tidak adanya pengelompokan berdasarkan jenis
kelamin pada pembinaan gizi masyarakat. Menurut Kendall, ketersediaan
data dalam sebuah sistem informasi dipengaruhi oleh kebutuhan data yang
digunakan para pembuat keputusan (Kendall, 2007). WHO juga menyatakan
bahwa informasi dibuat dari susunan sumber data dan jajaran yang luas
daripada stakeholder yang berbeda dalam menggunakan sumber data (WHO,
2008). Dalam hirarki pelayanan kesehatan mulai dari posyandu, puskesmas
hingga Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda
sehingga memungkinkan adanya kebutuhan data yang berbeda pula.
Sumber data yang didapat pada SIGIZI berasal dari populasi atau
lebih dikenal dengan sebutan population based. Menurut WHO, data yang
bersumber dari populasi menghasilkan data pada semua individu dalam
populasi dimana dapat mencakup total populasi, perwakilan atau sub populasi
(WHO, 2008). Data yang diperoleh pada SIGIZI disebut population based
karena data berasal dari kegiatan posyandu. Menurut Kemenkes, posyandu
96
merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes, 2011). Penggunaan konsep
population based membutuhkan tenaga yang lebih dibanding dengan
institutional based karena data pada institutional based berasal dari kegiatan
operasional institusi kesehatan dan tidak menggunakan tenaga tambahan.
Namun data yang ada pada population based lebih mencerminkan kondisi
dari sebuah populasi daripada institutional based.
Sumber data yang mengukur kematian balita tidak tersedia di dalam
SIGIZI. Hal tersebut dikarenakan penanganan kematian balita secara umum
sudah menjadi tugas bagian Kesehatan Ibu dan Anak dan bukan menjadi
tugas Bidang Pembinaan Gizi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara,
seksi pembinaan gizi seringkali berkoordinasi dengan seksi Kesehatan Ibu
dan Anak dalam hal perolehan data mengenai kematian balita.
6.4.3. Manajemen Data
Pedoman yang digunakan dalam proses manajemen data
menggunakan petunjuk pelaksanaan surveilans gizi. Namun dalam buku
tersebut tidak dijelaskan secara spesifik penggunaan dan operasionalisasi
sistem informasi gizi sehingga pengguna mempelajari sistem informasi gizi
secara mandiri untuk bisa mengoperasionalisasikannya. Saat ini, Direktorat
Bina Gizi telah membuat buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem
informasi gizi Capaian indikator kegiatan Pembinaan gizi. Buku terbaru
97
mengenai aplikasi SIGIZI diterbitkan oleh Direkotorat Bina Gizi, Kementrian
Kesehatan pada awal Maret 2013 seiring dengan adanya perombakan pada
sistem informasi gizi. Di tingkat puskesmas, pengelolaan data diketahui
melalui pemberitahuan langsung oleh petugas sebelumnya maupun dari Dinas
Kesehatan yang diberikan pada saat melakukan pertemuan. Menurut Sutabri,
prosedur merupakan salah satu komponen fisik untuk memandu dan
memberikan instruksi kepada pemakai, penyiapan masukan dan
pengoperasian (Sutabri, 2005).
Namun penelitian yang dilakukan oleh Suparman, menunjukan bahwa
terdapat hubungan negatif antara ketersediaan pedoman pelayanan gizi di
puskesmas dengan kinerja petugas gizi puskesmas. Hal tersebut disinyalir
karena petugas belum memanfaatkan penggunaan pedoman pelayanan gizi
dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung puskesmas (Suparman,
2004).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gizi Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dalam hal input data, SIGIZI termasuk
aplikasi yang mudah digunakan (user friendly). Hal tersebut dapat
memberikan kemudahan dalam memasukan data maupun melihat data
sehingga dapat menunjang kegiatan pencarian informasi untuk pengambilan
keputusan. Berdasarkan WHO, dengan adanya user friendly pada sebuah
sistem informasi maka diharapkan dapat mendukung dalam proses
pengambilan keputusan (WHO, 2008).
Dalam hal pengisian SIGIZI, hal tersebut dirasa masih belum optimal
dilakukan di Kota Tangerang Selatan mengingat Dinas Kesehatan masih
harus memasukan data kinerja pembinaan gizi puskesmas. Dibutuhkan
98
pemberian otoritas sebagai user oleh Dinkes Kota Tangsel, sosialisasi secara
lebih mendalam dan pelatihan untuk memasukan data SIGIZI bagi petugas
gizi puskesmas sehingga puskesmas dapat memasukan data secara mandiri.
Apabila puskesmas sudah dapat memasukan data SIGIZI secara mandiri,
diharapkan dapat meringankan beban kerja Dinas Kesehatan Kota Tangsel
dalam memasukan data SIGIZI. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa
masih sering terjadinya kerusakan pada SIGIZI sehingga menyulitkan
petugas untuk memasukan data kinerja pembinaan gizi ke SIGIZI.
Dinas Kesehatan Kota Tangearang Selatan juga sudah mempunyai
bank data sehingg data yang masuk dari pihak luar dilakukan dengan satu
pintu dan kamus data terdapat pada buku surveilans gizi. Sedangkan
password tersedia untuk bisa mengakses data dan pengolahan data di Sistem
Informasi Gizi.
Password berfungsi untuk membedakan otoritas pengguna sistem
informasi. Pihak yang diberikan password dapat mengakses dan mengolah
data di dalam sistem informasi gizi. Dengan begitu, data tidak bisa diubah
oleh seseorang yang tidak memiliki otoritas. Dalam pengelolaan sistem
informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, petugas yang
memiliki password dan diberikan otoritas untuk mengelola data SIGIZI hanya
pada staf gizi di tingkat Dinas Kesehatan dan tidak diberikan kepada petugas
gizi di tingkat puskesmas.
Berdasarkan wawancara, tidak diberikannya otoritas untuk
memasukan data SIGIZI kepada petugas gizi di tingkat puskesmas
dikarenakan belum adanya sosialisasi kepada petugas gizi sehingga petugas
gizi Puskesmas belum mengetahui cara memasukan data kinerja pembinaan
99
gizi melalui SIGIZI. Pada dasarnya, apabila petugas gizi puskesmas turut
membantu Dinas Kesehatan untuk memasukan data maka akan meringankan
pekerjaan Dinas Kesehatan dalam hal memasukan data sehingga petugas
lebih fokus serta memiliki waktu lebih dalam mengerjakan pekerjaan lainnya.
6.5 Gambaran Output Sistem Informasi Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan
6.5.1 Produk Informasi
Produk informasi SIGIZI terdiri dari beberapa variabel atau indikator.
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih adanya ketidak konsistenan
variabel yang diukur pada SIGIZI. Kondisi tersebut dapat menyebabkan
kekosongan data atau tidak diisinya variabel baru yang tidak diukur oleh
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Menurut WHO, konsistensi
informasi menunjukan kualitas informasi. Hal tersebut menunjukan bahwa
tidak konsistensinya informasi menunjukan informasi dinilai tidak berkualitas
(WHO, 2008). Produk informasi juga terdiri dari oleh alur pelaporan dan
umpan balik serta koordinasi pelaporan kegiatan pembinaan gizi dapat dilihat
pada bagan 6.1
100
Bagan 6.1
Alur Pelaporan dan Umpan Balik serta Koordinasi Pelaporan Kegiatan
Pembinaan Gizi
Sumber: Kemenkes, 2012
Hasil penelitian menunjukan bahwa data pelaporan kinerja pembinaan
gizi di Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan pedoman yang
dikeluarkan oleh Direktorat Bina Gizi, Kementrian Kesehatan RI. Dalam
pedoman tersebut digambarkan bahwa pelaporan diawali dari pengambilan
data oleh posyandu. Selanjutnya, data diberikan kepada bidan desa/kelurahan.
Setelah itu, bidan desa merekap data dari posyandu-posyandu yang ada dan
memberikannya ke puskesmas. Selanjutnya, petugas gizi di puskesmas
merekap data-data yang diberikan oleh bidan desa dan memberikannya ke
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya diinput ke Sistem
Informasi Gizi. Kendala yang terjadi pada alur pelaporan adalah masih
adanya puskesmas yang membawahi dua kelurahan sehingga bidan desa
masih merasakan beban yang terlau berat dalam melaksanakan kegiatannya.
101
Posyandu biasa mengadakan kegiatan pengukuran berat badan anak
maupun data lain pada setiap awal bulan. Sedangkan pengumpulan data
dilakukan setiap akhir bulan atau pada saat rakor. Data yang diukur meliputi
usia dan jenis kelamin. Data yang diambil secara lebih spesifik digunakan
untuk pelaporan kasus gizi kurang maupun gizi buruk. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Gizi Dinas Kesehatan Kota Tangsel, kasus gizi
buruk maupun gizi kurang perlu diketahui pendapatan serta pendidikan dari
orang tua sehingga para pengambil keputusan mengetahui akar permasalahan
yang melatarbelakangi terjadinya kasus gizi buruk.
Hasil penelitian menunjukan data yang mencakup usia, status sosial
ekonomi, pendapatan, pekerjaan orang tua dan wilayah hanya terdapat pada
data balita gizi buruk sedangkan data cakupan lain hanya mencakup
karakteristik wilayah. Data tersebut disesuaikan kebutuhan para pengambil
keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Berdasarkan wawancara, kasus
gizi buruk di Kota Tangerang Selatan saat ini masih menjadi sorotan
pemerintah karena kasus tersebut masih terjadi di Kota Tangerang Selatan.
Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data pendukung untuk bisa
mencari akar masalah dari setiap penderita kasus gizi buruk.
Pemisahan data yang lebih lengkap juga terjadi pada tingkat posyandu
dibandingkan dengan tingkat Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan. Di tingkat Posyandu, data dipisahkan menjadi lima
formulir yang mencakup nama hingga alamat pengunjung posyandu namun di
tingkat Puskesmas data dirangkum menjadi laporan bulanan yang hanya
mencakup angka cakupan dari berbagai kegiatan pembinaan gizi. Hal tersebut
102
sesuai dengan pernyataan Sutabri yang menyebutkan bahwa manajemen
tingkat bawah membuthkan informasi lebih rinci dan detil karena informasi
tersebut digunakan untuk pengendalian operasi (Sutabri, 2005). Posyandu
membutuhkan data yang lebih detil mengenai pengunjung posyandu untuk
memantau jumlah kunjungan sehingga apabila terdapat ibu hamil atau
menyusui yang tidak mengunjungi posyandu maka posyandu akan
mengunjungi ibu tersebut di rumahnya. Berbeda dengan Dinas Kesehatan
sebagai manajer tingkat atas yang hanya membutuhkan data cakupan kegiatan
pembinaan gizi karena Dinas Kesehatan tidak melakukan kunjungan secara
langsung kepada ibu yang mengunjungi posyandu namun Dinas Kesehatan
hanya membuat program untuk peningkatan kunjungan apabila terdapat
penurunan kunjungan di Posyandu.
6.5.2 Diseminasi dan Penggunaan Informasi
Diseminasi informasi dilakukan agar informasi yang telah dihasilkan dapat
digunakan para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Pembuat
program gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan secara teratur dan
tanpa diminta sudah memperoleh data mengenai kinerja pembinaan gizi dari
bank data atau SIK yang berada di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat, dalam pembuatan laporannya telah
membuat grafik untuk menyajikan informasi kinerja pembinaan gizi dalam
pembuatan laporan tahunannya (terlampir). Pemetaan penderita gizi kurang
dan gizi buruk juga sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan (terlampir). Menurut WHO, salah satu fungsi penting dalam sistem
103
informasi kesehatan adalah untuk menghubungkan produksi sehingga data
dapat digunakan (WHO, 2008).
Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang didapatkan juga digunakan
oleh setiap tingkat pelayanan kesehatan untuk memantau kondisi gizi di
daerahnya khususnya dalam hal keadaan gizi kurang dan gizi. Hal tersebut
sesuai dengan tujuan dari sistem informasi gizi yaitu untuk menyediakan
data dan informasi pembinaan gizi sebagai acuan untuk pemantauan dan
tindak lanjutnya (Kemenkes, 2013). Informasi gizi juga digunakan Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk merencanakan alokasi sumber daya
seperti apabila terdapat keluarga gizi buruk maka akan mendapat alokasi
sumber daya dalam kegiatan yang lebih diprioritaskan. Menurut WHO,
terdapat pengaruh antara ketersediaan data dengan keputusan yang baik
(WHO, 2008).
Menurut Sutabri, terdapat tiga jenis keputusan yaitu terstruktur, semi
terstruktur dan tidak terstruktur karena disesuaikan dengan kondisi serta
hirarki manajemen yang berbeda (Sutabri, 2005). Apabila dikaitkan dengan
pengambilan keputusan di tingkat Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu
maka jenis pengambilan keputusan memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis
keputusan yang diambil oleh Posyandu cenderung terstruktur. Dalam hal
penentuan kasus gizi buruk, posyandu hanya melihat berdasarkan data BGM
dan 2T dimana selanjutnya posyandu merujuk kasus tersebut ke Puskesmas.
Pada tingkat puskesmas, tenaga pelaksana gizi melakukan pemeriksaan
antropometri kembali untuk menentukan anak yang memiliki kasus gizi
buruk atau tidak. Keputusan tersebut tergolong terstruktur karena sudah ada
104
pedoman yang tetap untuk menentukan kasus gizi buruk dan tindakan
lanjutnya. Keputusan pada tingkat Dinas Kesehatan, dalam penanganan kasus
gizi buruk tergolong tidak terstruktur karena dibutukan analisis laporan yang
diberikan pusksesmas untuk mencari penyebab dan penentuan kasus gizi
buruk sebelum laporan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
Keputusan tidak terstruktur juga tercermin dari penentuan alokasi sumber
daya dan prioritas kegiatan pembinaan gizi di tingkat Dinas Kesehatan.
6.6 Gambaran Masalah dan Solusi Alternatif Sistem Informasi Gizi Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Mengacu pada kerangka penilaian HMN yang dikeluarkan oleh WHO maka
masalah serta solusi alternatif yang disediakan pada pengelolaan sistem
informasi gizi dapat dilihat pada tabel 6.1
Tabel 6.1
Masalah dan Solusi Alteratif Pengelolaan Sistem Informasi Gizi Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Masalah Solusi Alternatif
Belum adanya kebijakan resmi
mengenai pengelolaan sistem
informasi gizi di Tingkat Kota
Tangerang Selatan.
Meningkatkan komitmen dengan
cara memberikan rekomendasi
kebijakan kepada pembuat kebijakan
sehingga Walikota maupun Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan
membuat kebijakan mengenai sistem
informasi gizi di Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan
105
Belum adanya kapasitasi atau
pelatihan mengenai pelaksanaan
dan pengelolaan sistem informasi
gizi di Tingkat Kota Tangerang
Selatan.
Diperlukan pelatihan mengenai
pengelolaan sistem informasi gizi di
tingkat puskesmas sehingga dapat
meningkatkan kinerja puskesmas
dalam memasukan data kinerja
pembinaan gizi melalui SIGIZI.
Penyebaran buku petunjuk sebagai
pedoman pengisian sistem informasi
gizi kepada seluruh puskesmas yang
juga dapat meningkatkan kinerja
puskesmas dalam mengisi data
kinerja pembinaan gizi melalui
SIGIZI.
Pelaporan belum terjadi secara
teratur. Hal terebut dapat
dilatarbelakangi oleh beratnya
beban kerja bidan desa yang
bertugas merekap data.
Adanya penambahan petugas
kesehatan sehingga dapat
mengurangi beban kerja bidan yang
ada
Pemberian penghargaan kepada
bidan desa sehingga dapat
meningkatkan motivasi serta kinerja
bidan desa dalam bekerja.
106
Belum adanya upaya
pemeliharaan baik dari segi
pendanaan maupun sumber daya
manusia
Diperlukan adanya penambahan
tenaga yang memiliki komptensi
dibidang sistem informasi sehingga
dapat membantu pemeliharaan
peralatan di tinkat Dinas Kesehatan
maupun Puskesmas.
Diperlukan anggaran khusus
pemeliharaan peralatan yang juga
ditujukan untuk peningkatkan
pemeliharaan peralatan yang
digunakan pada pelaksanaan
pengelolaan sistem informasi gizi
Pengisian data hanya dilakukan di
tingkat Dinas Kesehatan
Adanya sosialisasi pengisian SIGIZI
kepada TPG Puskesmas sehingga
TPG mengetahui tatacara pengisian
data di SIGIZI
Adanya instruksi kewajiban mengisi
SIGIZI di tingkat puskesmas
sehingga puskesmas dapat mengisi
data di SIGIZI
Penyebaran pedoman mengenai
pelaksanaan pengelolaan sistem
107
informasi gizi di tingkat puskesmas.
Indikator yang berubah-ubah
pada sistem informasi gizi serta
sering terjadainya kerusakan pada
SIGIZI
Diperlukan advokasi kepada
Direktorat Bina Gizi untuk tidak
mengubah indikator secara
mendadak
Persiapan form ketika terjadi
perubahan indikator.
Penyeragaman Form pengisian
laporan kinerja pembinaan gizi.
Perbaikan sistem informasi gizi
sehingga tidak lagi terjadi
kerusakan pada SIGIZI
.
108
BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN
7.1.Simpulan
7.1.1.Sistem informasi gizi merupakan sistem informasi yang mempermudah
dalam pelaksanaan surveilans gizi. Sistem informasi gizi melingkupi data
puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kementrian Kesehatan. Alur pelaporan data berawal dari posyandu,
puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kementrian Kesehatan. Data yang dilaorkan mencakup enam
indikator yaitu cakupan balita ditimbang berat badannya, cakupan
pemberian tablet Fe pada ibu hamil, cakupan pemberian Vitamin A,
cakupan pemberian ASI eksklusif, jumlah balita gizi buruk yang
mendapat perawatan dan cakupan penggunaan garam beriodium.
7.1.2.Unsur input dalam sistem informasi gizi mencakup sumber daya. Unsur
Sumber daya memiliki nilai 1, 4 yang berarti ada tetapi kurang memadai.
7.1.3.Unsur proses pada sistem informasi gizi melingkupi indikator,
manajemen data dan sumber data. Komponen indikator memiliki nilai
1,7 yang berarti ada tetapi kurang memadai, komponen manajemen data
memiliki nilai 1,8 yang berarti ada tetapi kurang memadai dan sumber
data memiliki nilai 2,7 yang berarti juga sudah memadai.
7.1.4.Output pada sistem informasi gizi yaitu produk informasi dan diseminasi
serta penggunaan informasi. Produk informasi bernilai 2,4 yang berarti
sudah memadai. Sedangkan pada diseminasi dan penggunaan informasi
bernilai 2,1 yang berarti memadai.
109
7.1.5.Masalah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pengelolaan SIGIZI
di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah tidak adanya
kebijakan tingkat daerah yang mengatur sistem informasi gizi di tingkat
Kota Tangerang Selatan sebagai pendukung kebijakan pemerintah pusat.
7.1.6.Solusi yang dapat dilakukan adalah membuat kebijakan mengenai
pelaksanaan sistem informasi gizi di tingkat Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan.
7.2.Saran
7.2.1. Bagi Kementerian Kesehatan
7.2.1.1. Membuat kebijakan sistem informasi kesehatan maupun
sistem informasi gizi yang mengatur secara komperhensif
mengenai pelaksanaan pengelolaan sistem informasi gizi.
7.2.1.2. Memastikan bahwa pedoman yang dibuat oleh Kementrian
Kesehatan tersebar tidak hanya di Tingkat Dinas Kesehatan
Provinsi namun sampai tingkat Puskesmas dengan cara
melakukan pengawasan terhadap indikator input, proses dan
output dalam pelaksanaan pengelolaan SIGIZI.
7.2.1.3. Mengadakan pelatihan mengenai pelaksanaan sistem informasi
gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
7.2.1.4. Mempertahankan kegiatan penghargaan serta meningkatkan
kuantitas maupun kualitas penghargaan kepada Dinas
Kesehatan yang mengumpulkan data secara teratur.
7.2.1.5. Melakukan penyeragaman form pengisian SIGIZI di seluruh
Indonesia.
110
7.2.2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
7.2.2.1. Membuat kebijakan pelaksanaan sistem informasi gizi yang
mengatur sumber daya, indikator, manajemen data, produk
informasi dan diseminasi serta penggunaan informasi gizi.
7.2.2.2. Meningkatkan komitmen Dinas Kesehatan, DPRD maupun
Walikota untuk mensukseskan pelaporan kegiatan pembinaan
gizi kepada pemerintah pusat.
7.2.2.3. Memberikan penghargaan kepada puskesmas maupun bidan
desa yang melakukan pengumpulan data secara teratur pada
pelaksanaan surveilans gizi.
7.2.2.4. Menambah jumlah tenaga kesehatan yang akan membantu
kegiatan bidan desa dalam melakuakan bina wilayah.
7.2.2.5. Memberikan wewenang kepada petugas puskesmas untuk
memasukan data SIGIZI secara mandiri.
7.2.3. Bagi Puskesmas
7.2.3.1. Meningkatkan kinerja khususnya dalam hal memasukan data
pelaporan kinerja pembinaan gizi.
7.2.3.2. Memberikan penghargaan kepada posyandu yang memiliki
kinerja pelpoaran yang baik
7.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya
7.2.4.1. Melakukan penelitian dengan alat penilaian yang berbeda
sehingga didapatkan sudut pandang yang berbeda dalam
penilaian sistem informasi.
7.2.4.2. Melakukan penelitian di Dinas Kesehatan lain sehingga
didapatkan kondisi dan permasalahan mengenai pelaksanaan
111
pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui sistem informasi
gizi.
DAFTAR PUSTAKA
Aditama, Tjandra Yoga. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Edisi kedua. Jakarta: UI
Press. 2003
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar 2010.
Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2010
Bank Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013
Departemen Kesehatan RI. Sistem Kesehatan Nasional 2009. Jakarta: Departemen
Kesehatan RI. 2009. Artikel diakses dari
http://www.depkes.go.id/downloads/SKN%20final.pdf pada tanggal 25
April 2013
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Surveilans Gizi Dan Capaian Indikator
Kegiatan Pembinaan Gizi Di Kabupaten Bogor Tahun 2012. Materi
Review Pelaksanaan Surveilans Gizi tahun 2013
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Laporan Tahunan Gizi. Tangerang Selatan:
Seksi Gizi Dinkes Tangsel. 2012
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan. Tahun 2013. Artikel diakses dari http://dinkes-
tangsel.blogspot.com/p/tentang-dinkes.html pada 25 April 2013
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. SOP Pembinaan Wilayah. Tangerang Selatan:
Dinkes Tangsel
Kementerian Kesehatan. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gizi Capaian
Indikator Pembinaan Gizi. Tahun 2013
Kementerian Kesehatan. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gizi Capaian
Indikator Pembinaan Gizi. Tahun 2012a
Kementerian Kesehatan. Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi. Jakarta: Kementerian
Kesehatan. 2012b
Kendall dan Kendall. Analisis dan Perancangan Sistem. Versi Bahasa Indonesia. Edisi
Kelima. Jilid 1. Jakarta: Indeks. 2007
Purwanti, Endah dan Ayubi, Dian. Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Puskesmas
Dan Karakteristik Petugas Dengan Kinerja Petugas Gizi Puskesmas Di
Kabupaten Karawang Tahun 2007. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2008
Royani, Tesis. Hubungan Sistem Penghargaan Dengan Kinerja Perawat Dalam
Melaksanakan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Cilegon Banten. Juni. 2010
Sabarguna, Boy S. Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press. 2008
Siagian, Sondang P. Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan. Jakarta: P.T
Gunung Agung. 1974
Siswanto, Politik Dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Menuju Etika Berpolitik), Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 10 No. 04 Desember 2007 Halaman
159.165
Sudikno, dkk. Analisis Kinerja Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Dalam
Penanggulangan Balita Gizi Buruk. Gizi Indonesia. 2007
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta. 2010
Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi. 2005.
Suparman. Quality assurance pelayanan gizi di puskesmas Kota bandung. Gizi
Indonesia. Tahun 2004
Putra, Sopiansyah Jaya dan Subiyakto, A’ang. Pengantar Sistem Informasi. Jakarta: UIN
Jakarta Press. 2006
Trisnantoro, Laksono. Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007.
Artikel dapat diakses dari http://kebijakankesehatanindonesia.net/buku-
elektronik/434-pelaksanaan-desentralisasi-kesehatan-di-indonesia-2000-
2007.html diakses pada 16 mei 2013.
Utomo, Hardi, Kusmanto. Pengaruh Pengawasan Dan Pelayanan Terhadap Kinerja
Bagian Pemasaran (Studi Kasus Ksp Artha Prima). Jurnal Ilmiah Among
Makarti. Vol 2, No. 4. Tahun 2009
Wawan Setiawan. Tesis Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan kinerja bidan di
desa dalam Pertolongan persalinan Di kabupaten tasikmalaya. UNDIP.
2007
World Health Organization. Framework and Standards for Country Health Information
Systems. Second edition. Switzerland: World Health Organization. 2008
Pedoman Wawancara untuk Staf Gizi Dinas Kesehatan Kota
Petunjuk umum wawancara :
Pelaksanaan :
Identitas Informan :
Nama :
Umur :
Jabatan :
No. Kontak :
Keterangan Wawancara :
Hari/Tanggal :
Lamanya :
Pokok Bahasan :
A. Sumber Daya
1. Personil
Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem informasi
gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ?
Siapa yang menjadi tenaga pelaksana tersebut ?
Apakah tenaga pelaksana tersebut sebelumnya telah mendapatkan
pelatihan mengenai pelaksanaan sistem informasi gizi ?
Bagaimana mereka melaksanakan tugasnya?
Jelaskan bagaimana anda menjalankan tugas anda seebagai petugas
pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui sistem informasi gizi?
2. Dana
Dari mana saja anggaran surveilans gizi berasal ?
Dialokasikan kemana saja anggaran tersebut?
1. Ucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai.
2. Lakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama,
umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara.
4. Wawancara dilakukan oleh peneliti.
5. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.
6. Jelaskan bahwa tidak ada jawaban yang salah dan benar serta dijaga
kerahasiaannya, tetapi informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman,
harapan dan saran-saran yang berkaitan dengan topik wawancara.
7. Catat seluruh pembicaraan
8. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu.
Berapa besar anggaran yang ditujukan untuk pelaksanaan sistem
informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ?
Apakah anggaran tersebut mencukupi untuk pelaksanaan sistem
informasi gizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ?
3. Sarana
Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung
pelaksanaan sistem informasi gizi ?
Apa saja sarana yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan untuk mendukung kegiatan pelaporan tersebut?
Bagaimana dengan kebutuhan dan ketersediaan terhadap sarana
dalam mendukung pengelolaan sistem informasi gizi? Apakah sudah
memenuhi kebutuhan?
Apakah terdapat pelaksanaan perawatan terhadap sarana?jika ya,
bagaiamana perawatannya?
4. Kebijakan
Apakah ada kebijakan dari pemerintah berupa regulasi mengenai
pelaporan melalui system informasi gizi? Jika ada, dalam
peraturan tingkat apa dan nomor berapa?
Apakah ada kebijakan untuk pertemuan rutin?jika ada, bagaimana
pelaksanannya?
B. Indikator
Apa saja indikator yang terdapat dalam sistem informasi gizi?
C. Sumber Data
Apa saja data yang diperlukan untuk dilaporkan melalui website sistem
informasi gizi?
Berasal dari mana data yang dikumpulkan untuk dilaporkan melalui
website sistem informasi gizi? Bagaimana cara memperoleh data dari
tempat tersebut?
Apakah ada formulir tertentu yang dijadikan sebagai acuan dalam
pengisian data yang akan dilaporkan melalui website sistem informasi
gizi?
D. Manajemen Data
1. Pengumpulan Data
Apa saja data yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan untuk dilaporkan melalui sistem informasi gizi?
Apakah terdapat prosedur tertulisnya?
Berasal dari mana saja data yang diperlukan untuk dilaporkan melalui
sistem informasi gizi ?
Bagaimana mekanisme pengumpulan data tersebut berlangsung ?
Apakah ada kegiatan koordinasi yang dilakukan seksi gizi dengan
pihak puskesmas dalam kegiatan pelaporan kinerja pembinaan gizi
masyarakat?
Apakah ada kendala dalam pengumpulan data yang akan dilaporkan
melalui sistem informasi gizi ?
Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan dalam proses pengumpulan data yang akan
dilaporkan melalui sistem informasi gizi ?
Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi
pada saat pengumpulan data tersebut?
2. Penyimpanan Data
Bagaimana penyimpanan data tersebut?
Dalam bentuk apa data tersebut disimpan?
3. Pengolahan dan Analisis Data
Bagaimana cara pengolahan (entri, koding dll)? Apakah ada proses
tersebut yang dilakukan di tingkat dinas kesehatan?
Bagaimana cara analisis datanya, dalam bentuk apa? Dilakukan
analisis lebih lanjut atau tidak?
Apakah Dinas Kesehatan Kota melakukan analisis? Bagaimana
melakukan analisis data di Dinas Kesehatan Kota?
Bagaimana tindak lanjut langsung dari hasil analisis terhadap hasil
informasi yang diperoleh?
E. Produk Informasi
1. Laporan Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat
Bagaimana bentuk laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat yang
dilaporkan melalui sistem informasi gizi?
Dalam laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat, apa saja data yang
terdapat dalam laporan tersebut ?
Waktu pelaporan?
F. Diseminasi dan Penggunaan Informasi
Dalam bentuk apa diseminasi informasi disebarkan?
Siapa saja yang menjadi sasaran dalam informasi ini?
Apakah informasi yang diperoleh dari system informasi gizi berpengaruh
dalam pengambilan keputusan di tingkat Dinas Kesehatan?
Informasi apa saja yang digunakan dan dibutuhkan?
Bagaimana menggunakan informasi tersebut?
G. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan sebagai
langkah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi
gizi?
Apakah ada feedback dari tingkat kabupaten/kota? Jika ada, dalam
bentuk apa?
Pedoman Wawancara untuk TPG
Petunjuk umum wawancara :
Pelaksanaan :
Identitas Informan :
Nama :
Umur :
Jabatan :
No. Kontak :
Keterangan Wawancara :
Hari/Tanggal :
Lamanya :
Pokok Bahasan :
A. Sumber Daya
1. Personil
Apakah ada tenaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan sistem informasi gizi di Puskesmas?
Siapa yang menjadi tenaga pelaksana tersebut ?
Apakah tenaga pelaksana tersebut sebelumnya telah mendapatkan
pelatihan mengenai pelaksanaan sistem informasi gizi ?
1. Ucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai.
2. Lakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama,
umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara.
4. Wawancara dilakukan oleh peneliti.
5. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.
6. Jelaskan bahwa tidak ada jawaban yang salah dan benar serta dijaga
kerahasiaannya, tetapi informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman,
harapan dan saran-saran yang berkaitan dengan topik wawancara.
7. Catat seluruh pembicaraan
8. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu.
Bagaimana mereka melaksanakan tugasnya?
Jelaskan bagaimana anda menjalankan tugas anda seebagai petugas
pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui sistem informasi gizi?
2. Dana
Dari mana saja anggaran surveilans gizi berasal ?
Dialokasikan kemana saja anggaran tersebut?
Berapa besar anggaran yang ditujukan untuk pelaksanaan sistem
informasi gizi di Puskesmas ?
Apakah anggaran tersebut mencukupi untuk pelaksanaan sistem
informasi gizi di Puskesmas?
3. Sarana
Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung
pelaksanaan sistem informasi gizi ?
Apa saja sarana yang tersedia di Puskesmas untuk mendukung
kegiatan pelaporan tersebut?
Bagaimana dengan kebutuhan dan ketersediaan terhadap sarana
dalam mendukung pengelolaan sistem informasi gizi? Apakah sudah
memenuhi kebutuhan?
Apakah terdapat pelaksanaan perawatan terhadap sarana?jika ya,
bagaiamana perawatannya?
4. Kebijakan
Apakah ada kebijakan dari pemerintah berupa regulasi mengenai
pelaporan melalui system informasi gizi?
Apakah ada kebijakan untuk pertemuan rutin?jika ada, bagaimana
pelaksanannya?
B. Indikator
Apa saja indikator yang terdapat dalam sistem informasi gizi?
C. Sumber Data
Apa saja data yang diperlukan untuk dilaporkan melalui website sistem
informasi gizi?
Berasal dari mana data yang dikumpulkan untuk dilaporkan melalui
website sistem informasi gizi? Bagaimana cara memperoleh data dari
tempat tersebut?
Apakah ada formulir tertentu yang dijadikan sebagai acuan dalam
pengisian data yang akan dilaporkan melalui website sistem informasi
gizi?
D. Manajemen Data
1. Pengumpulan Data
Apa saja data yang diperlukan oleh Puskesmas untuk dilaporkan
melalui sistem informasi gizi?
Apakah terdapat prosedur tertulisnya?
Berasal dari mana saja data yang diperlukan untuk dilaporkan melalui
sistem informasi gizi ?
Bagaimana mekanisme pengumpulan data tersebut berlangsung ?
Apakah ada kegiatan koordinasi yang dilakukan seksi gizi dengan
pihak puskesmas dalam kegiatan pelaporan kinerja pembinaan gizi
masyarakat?
Apakah ada kendala dalam pengumpulan data yang akan dilaporkan
melalui sistem informasi gizi ?
Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Puskesmas dalam proses
pengumpulan data yang akan dilaporkan melalui sistem informasi gizi
?
Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi
pada saat pengumpulan data tersebut?
2. Penyimpanan Data
Bagaimana penyimpanan data tersebut?
Dalam bentuk apa data tersebut disimpan?
3. Pengolahan dan Analisis Data
Bagaimana cara pengolahan (entri, koding dll)? Apakah ada proses
tersebut yng dilakukan di tingkat dinas kesehatan?
Bagaimana cara analisis datanya, dalam bentuk apa? Dilakukan
analisis lebih lanjut atau tidak?
Bagaimana tindak lanjut langsung dari hasil analisis terhadap hasil
informasi yang diperoleh?
E. Produk Informasi
1. Laporan Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat
Bagaimana bentuk laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat yang
dilaporkan melalui sistem informasi gizi?
Dalam laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat, apa saja data yang
terdapat dalam laporan tersebut ?
Dalam laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat, terdapat beberapa
cakupan indikator program gizi, apa saja yang menjadi indikator
program gizi tersebut?
Waktu pelaporan?
F. Diseminasi dan Penggunaan Informasi
Dalam bentuk apa diseminasi informasi disebarkan?
Siapa saja yang menjadi sasaran dalam informasi ini?
Apakah informasi yang diperoleh dari system informasi gizi berpengaruh
dalam pengambilan keputusan di tingkat Puskesmas?
Informasi apa saja yang digunakan dan dibutuhkan?
Bagaimana menggunakan informasi tersebut?
G. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak Puskesmas sebagai langkah
dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi gizi?
Apakah ada feedback dari tingkat kabupaten/kota? Jika ada, dalam
bentuk apa?
Pedoman Wawancara untuk Kader
Petunjuk umum wawancara :
Pelaksanaan :
Identitas Informan :
Nama :
Umur :
Jabatan :
No. Kontak :
Keterangan Wawancara :
Hari/Tanggal :
Lamanya :
Pokok Bahasan :
1. Ucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai.
2. Lakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama,
umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan.
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara.
4. Wawancara dilakukan oleh peneliti.
5. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat.
6. Jelaskan bahwa tidak ada jawaban yang salah dan benar serta dijaga
kerahasiaannya, tetapi informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman,
harapan dan saran-saran yang berkaitan dengan topik wawancara.
7. Catat seluruh pembicaraan
8. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu.
A. Sumber Daya
1. Personil
Apakah ada tenaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan pembinaan gizi
masyarakat?
Siapa yang menjadi tenaga pelaksana tersebut ?
Apakah tenaga pelaksana tersebut sebelumnya telah mendapatkan
pelatihan mengenai pelaksanaan sistem informasi gizi ?
Bagaimana mereka melaksanakan tugasnya?
Jelaskan bagaimana anda menjalankan tugas anda seebagai petugas
pelaporan kinerja pembinaan gizi melalui sistem informasi gizi?
2. Sarana
Apa saja sarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan dan
pelaporan kegiatan pembinaan gizi masyarakat di Posyandu?
Apa saja sarana yang tersedia di Posyandu untuk mendukung kegiatan
tersebut?
Bagaimana dengan kebutuhan dan ketersediaan terhadap sarana
dalam mendukung pengelolaan sistem informasi gizi? Apakah sudah
memenuhi kebutuhan?
B. Indikator
Apa saja yang harus dilaporkan ke tingkat puskesmas?
C. Sumber Data
Apa saja data yang diperlukan untuk dilaporkan?
Berasal dari mana data yang dikumpulkan tersebut?
Apakah ada formulir tertentu yang dijadikan sebagai acuan dalam
pengisian data yang akan dilaporkan?
D. Manajemen Data
1. Pengumpulan Data
Apa saja data yang diperlukan oleh Kader untuk dilaporkan kepada
TPG?
Kegiatan apa saja yang dilakukan kader untuk mendapatkan data
tersebut?
Bagaimana mekanisme pengumpulan data tersebut berlangsung ?
Apakah ada kendala dalam pengumpulan data yang akan dilaporkan
kepada TPG ?
Apa saja kendala yang dihadapi oleh kader dalam proses
pengumpulan data yang akan dilaporkan kepada TPG?
Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi
pada saat pengumpulan data tersebut?
2. Penyimpanan Data
Bagaimana penyimpanan data tersebut?
Dalam bentuk apa data tersebut disimpan?
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kader dalam rangka kegiatan
pembinaan gizi masyarakat di posyandu?
E. Produk Informasi
1. Laporan Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat
Bagaimana bentuk laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat yang
dilaporkan kepada TPG?
Dalam laporan kinerja pembinaan gizi masyarakat, apa saja data yang
terdapat dalam laporan tersebut ?
Waktu pelaporan?
F. Diseminasi dan Penggunaan Informasi
Dalam bentuk apa informasi disebarkan?
Siapa saja yang menjadi sasaran dalam informasi ini?
Apakah informasi yang diperoleh berpengaruh dalam pengambilan
keputusan di tingkat posyandu?
Informasi apa saja yang digunakan dan dibutuhkan?
Bagaimana menggunakan informasi tersebut?
PANDUAN OBSERVASI
KOMPONEN SUMBER DAYA (SARANA)
Bag/Sub.Bag : ...........................................................
JENIS
BARANG
TIDAK ADA ADA KENDALA
JUMLAH JENIS/SPESIFIKASI
KOMPUTER
SOFTWARE
FORMULIR
LAINNYA
Alat Penilaian Sistem Informasi Gizi Berdasarkan Alat Penilaian Health Metric Network (WHO) Yang Disesuaikan
Penilaian Sumber Daya : Kebijakan dan Koordinasi
Item Sangat Memadai Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota memiliki
regulasi yang up-to-date berisi
kerangka kerja untuk sistem
informasi gizi
Regulasi
mencakup seluruh
aspek yang ada
(pencatatan vital,
penyakit yang
harus dilaporkan,
data swasta,
kerahasiaan dan
prinsip dasar
statistik) dan
bersifat memaksa
Regulasi
mencakup
beberapa
aspek
yang ada
dan
bersifat
memaksa
Regulasi ada tetapi
tidak memaksa
Tidak ada
regulasi
2 Ada kegiatan rutin untuk
pemantauan kinerja sistem
informasi gizi dari berbagai
subsistem, mulai dari dinas
kesehatan sampai ke puskesmas
Ya, dan diadakan
secara teratur
Ya, tapi
jarang
digunakan
Ya, tetapi tidak
pernah digunakan
Tidak ada
3 Terdapat kebijakan resmi untuk
melakukan pertemuan di tingkat
daerah dan kecamatan untuk
meninjau pelaksanaan sistem
informasi gizi
Ya, peraturan ada
dan
diimplementasikan
Ada, tetapi
pertemuan
tidak
dilakukan
secara
Kebijakan ada,
tetapi tidak
diimplementasikan,
tidak ada kebijakan
tetapi ada
Tidak ada
kebijakan
teratur pertemuan
Total Skor Rata-rata
Penilaian Sumber Daya : Dana dan Tenaga Pelaksana
Item Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Ada sebuah unit fungsional, yang
bertanggung jawab untuk administrasi
sistem informasi gizi, manajemen,
analisis, diseminasi dan penggunaan
informasi di tingkat daerah
Unit
berfungsi
dnegan
sumber
daya yang
cukup
Unit
berfungsi
tetapi
sumber
daya
kurang
Unit memiliki
fungsi yang
sangat terbatas
dalam kapasitas
dan kegiatan
Tidak ada unit
fungsional
2 Ada aktivitas kapasitasi tenaga di
tingkat kabupaten/kota dan puskesmas
Kapasitas
cukup yang
telah
dilakukan
sebagai
bagian
perencanaan
pemerintah
dalam
pengemban
gan SDM
Kapasitas
cukup
yang telah
dilakukan
namun
tergantung
dukungan
pihak
eksternal
Kapasitasi
terbatas
Tidak ada
kapasitasi
3 Ada anggaran khusus dalam anggaran
daerah yang diperuntukkan untuk
pelaksanaan sistem informasi gizi
Ya, terdapat
dana alokasi
untuk
Dana
alokasi
terbatas
Dana alokasi
terbatas dan tidak
cukup
Tidak ada dana
mendukung
secara kuat
dalam
berfungsiny
a sistem
namun
cukup
untuk
mendukun
g
berfungsin
ya sistem
mendukung
dalam
berfungsinya
sistem
Total Skor Rata-rata
Penilaian Sumber Daya: Sarana
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi
kurang memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Formulir, kertas, pensil dan
perlengkapan lainnya yang
dibutuhkan untuk mencatat
kinerja pembinaan gizi
masyarakat dan informasi yang
tersedia
Ya, Formulir,
kertas, pensil
dan
perlengkapan
lainnya selalu
tersedia untuk
mencatat
kinerja
pembinaan
gizi
masyarakat
Kadang stok
tidak tersedia
tetapi tidak
berpengaruh
pada kegiatan
Kadang stok
tidak tersedia dan
berpengaruh
terhadap kegiatan
Tidak
mempunyai
sarana
2 Tersedianya komputer di
tingkat dinas kesehatan kota
dan puskesmas untuk
pelaksanaan sistem informasi
gizi
Ya, tersedia
komputer di
dinkes dan
puskesmas
untuk tujuan
Tersedia lebih
dari 50%
untuk tujuan
tersebut
Hanya tersedia di
dinas kesehatan
kota
Tidak ada
komputer untuk
tujuan tersebut
tersebut
3 Peralatan TI (telpon, koneksi
internet dan e-mail ) tersedia di
dinas kesehatan kabupaten/kota
dan puskesmas untuk
pelaksanaan sistem informasi
gizi
Ya, terdapat
peralatan TI di
dinas
kesehatan
kabupaten/kota
dan seluruh
puskesmas
untuk
pelaksanaan SI
gizi
Ya, terdapat
peralatan TI di
dinas
kesehatan
kabupaten/kota
dan 50%
puskesmas
untuk
pelaksanaan SI
gizi
Ya, terdapat
peralatan TI di
dinas kesehatan
kabupaten/kota
dan kurang dari
50% untuk
pelaksanaan SI
gizi
Tidak ada bsis
ICT di
puskesmas dan
hanya di dinas
kesehatan
kabupaten/kota
4 Dukungan untuk pemeliharaan
peralatan ICT tersedia di
tingkat dinas kesehatan
kabupaten/kota dan puskesmas
Ya, terdapat
dukungan
pemeliharaan
di dinas
kesehatan dan
seluruh
puskesmas
Ya, terdapat
dukungan
pemeliharaan
di dinas
kesehatan dan
50%
puskesmas
Ya, terdapat
dukungan
pemeliharaan di
dinas kesehatan
dan kurang dari
50% puskesmas
Terdapat hanya
di tingkat dinas
kesehatan
kabupaten/kota
Total Skor Rata-rata
Penilaian Indikator Sistem Informasi Gizi
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi
kurang memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Indikator inti minimum Nasional
telah diidentifikasi untuk tingkat
daerah, meliputi semua kategori
Ya, Indikator
inti
minimum
Indikator inti
minimum
Nasional
Sedang
dilakukan
diskusi untuk
Tidak ada
proses inisiasi
dan tidak ada
indikator kinerja pembinaan gizi Nasional
telah
diidentifikasi
untuk tingkat
daerah,
meliputi
semua
kategori
indikator
kinerja
pembinaan
gizi
telah
diidentifikasi
untuk tingkat
daerah, tidak
meliputi
semua
kategori
indikator
kinerja
pembinaan
gizi
mengidentifikasi
indikator inti
identifikasi
data
2 Indikator yang terdapat dalam
sistem informasi gizi mengacu
pada indikator MDG’s (Millenium
Development Goals)
Ya, semua
indikator
mengacu
pada MDG
Tidak semua
namun 50%
sudah
termasuk
dalam MDG
Kurang dari
50% termasuk
dalam MDG
Tidak ada
kesesuian
indikator
dengan MDG
3 Pelaporan indikator terjadi secara
teratur
Pelaporan
secara
regular
Pelaporan
tidak regular
tapi komplit
atau
pelaporan
regular tapi
tidak komplit
Pelaporan tidak
regular dan tidak
komplit
Pelaporan
terbatas
Total Skor Rata-rata
Penilaian Sumber Data: Surveilans Gizi
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi
kurang memadai
Tidak
adekuat sama
Skor
sekali
3 2 1 0
1 Terdapat surveilans yang
representatif dalam mengukur
kegiatan pembinaan gizi
Ya Tidak
2 Terdapat surveilans yang
representatif dalam perkiraan
mengenai kematian akibat gizi
buruk.
90% or more
70-89%
50-69% Less than
50%
3 Ada pertemuan dan rencana tahunan
untuk mengkoordinasikan waktu,
variabel yang diukur dari daerah
Ya, terdapat
mekanisme
dan
perencanaan
koordinasi
untuk seluruh
indikator gizi
Koordinasi
dan rencana
koordinasi
jangka
panjang
untuk
,mengkoord
inasikan
beberapa
indikator
Terdapat
rencana tetapi
tidak komplit
dan atau grup
koordinasi tetapi
tidak efektif
Tidak ada
grup
koordinasi
dan tidak ada
rencana
jangka
panjang
Total Skor Rata-rata
Penilaian Manajemen Data
Item
Sangat Memadai Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Ada seperangkat prosedur Ya, tertulis Ya, Ya, tertulis Tidak adan
tertulis untuk pengelolaan data
termasuk pengumpulan data,
penyimpanan, dan analisis
prosedur
melingkupi
semua langkah
dalam
manajemen data
dan
implementasi
tertulis
seperangk
at
prosedur
manajeme
n data,
tetapi
hanya
sebagaian
diimpleme
ntasi
prosedur
manajemen tetapi
tidak
diimplementasikan
prosedur tertulis
2 Unit sistem informasi gizi di
tingkat kabupaten menjalankan
data yang terintegrasi yang
berisi data dari seluruh
populasi dan sumber data dan
memiliki utilitas yang user-
friendly yaitu pelaporan dapat
diakses
kepada khalayak berbagai
pengguna
Ya, terdapat data
yang dapat
diakses oleh
seluruh
pemerintahan
terkait dan
partner lain
Ya,
terdapat
data pada
tingkat
nasional
kesehatan
namun
kegunaan
pelaporan
terbatas
Ya, terdapat data
pada tingkat
nasional namun
tidak ada kegunaan
pelaporan
Tidak ada data
tersedia
3 Pada tingkat daerah, ada
gudang data yang setara
dengan Nasional dan memiliki
utilitas pelaporan yang dapat
diakses untuk berbagai
pengguna
Ya, terdapat
gudang data
pada tingkat
wilayah yang
dapat diakses
semua kalangan
termasuk
pengguna pada
puskesmas
Ya,
terdapat
data
nasional
tetapi
kegunaan
terbatas
Ya, terdapat data
pada tingkat
nasional tetapi
tidak ada kegunaan
Tidak ada data
tersedia
4 Terdapat kamus yang
menyediakan definisi yang
komprehensif tentang data.
Definisi ini meliputi informasi
di bidang-bidang berikut: (1)
penggunaan data dalam
indikator; (2) spesifikasi
metode pengumpulan yang
digunakan; (3) periodisitas
Ya, terdapat
kamus dengan
tiga kegunaan
Ya,
terdapat
kamus
dengan
dua
kegunaan
Ya, terdapat kamus
dengan satu
kegunaan
Tidak ada kamus
5 Kode pengenal khusus tersedia
untuk kabupaten untuk
memfasilitasi penggabungan
dari beberapa database dari
sumber yang berbeda
Terdapat kode
khusus yang
digunakan untuk
database yang
berbeda atau
terdapat tabel
untuk
menggabungkan
Terdapat
kode yang
digunakan
untuk
database
berbeda
dan kerja
dibutuhka
n untuk
harmonisa
si melalui
database
atau
membuat
tabel yang
menghubu
ngkan
untuk
menggabu
ng data
Terdapat kode
tetapi tidak cocok
diantara database
yang berbeda
Tidak tersedia
Total Skor Rata-rata
Penilaian Produk Informasi: Kualitas Data
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Secara sistematis ditinjau pada
setiap tingkat untuk kelengkapan
dan konsistensi terhadap data
yang dilaporkan melalui sistem
informasi gizi. Untuk
menghitung cakupan, dapat
diandalkan perkiraan populasi
yang tersedia
Tidak ada
perbedaan
secara besar
dalam
konsistensi dan
Beberapa
perbedaan
konsistensi
Banyak perbedaan
Tidak dapat
digunakan
2 Dilaporkan setiap bulan Ya, pada semua
tingkatan
Tidak
semua
tingkatan
melapor
setiap bulan
Tidak dilaporkan Tidak
dilaporkan
3 Beberapa kali diukur dalam satu
bulan
Ya Tidak
5 Data cakupan yang paling baru
menjadi dasar perkiraan
Berdasar
populasi
Sampel Lokal studi Tidak dapat
digunakan
6 Estimasi data dipisahkan oleh:
(1) karakteristik demografis
(misalnya, usia); (2) status sosial
ekonomi (misalnya, pendapatan,
pekerjaan, pendidikan); dan (3)
Ketiga criteria Dua criteria Satu criteria Tidak dapat
digunakan
wilayah (misalnya, urban/rural,
utama geografis atau wilayah
administratif)
Total Skor Rata-rata
Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Informasi: Kebutuhan dan Analisis
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Pembuat program gizi di dinas
kesehatan meminta data secara
lengkap, tepat waktu, akurat,
relevan memperoleh informasi
gizi
Ya Ya, tetapi
tidak
mempunyai
skil untuk
penilaian
Permintaan dari
pembuat program
secara khusus
untuk maksud
tertentu seperti
politis dan media
Permintaan tidak
berarti
2 Grafik digunakan untuk
menampilkan informasi yang
uptodate dan mudah dipahami di
dinas kesehatan kabupaten/kota
dan puskesmas
Ya, dinas
kesehatan dan
semua
puskesmas
Ya di dinas
kesehatan
tetapi tidak
semua
puskesmas
Hanya di dinas
kesehatan
Tidak ada grafik
3 Peta digunakan untuk untuk
menampilkan informasi yang
uptodate dan mudah dipahami di
dinas kesehatan kabupaten/kota
Ya, dinas
kesehatan dan
semua
puskesmas
Ya di dinas
kesehatan
tetapi tidak
semua
puskesmas
Hanya di dinas
kesehatan
Tidak ada grafik
Total Skor Rata-rata
Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Infomasi: Advokasi, implementasi dan Aksi
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Dinas kesehatan menggunakan
informasi gizi untuk manajemen
pelayanan kesehatan, monitoring
dan evaluasi secara periodik
Informasi
kesehatan
digunakan oleh
semua
pimpinan
semua tingkat
untuk
manajemen
pelkes,
monitoring dan
evaluasi
periodic
Informasi
kesehatan
digunakan
oleh dinas
kesehatan
tidak pada
tingkat
puskesmas
Semua keputusan
terpusat pada
tingkat dinas
kesehatan
Tidak digunakan
2 Informasi gizi ini digunakan untuk
mengadvokasi adopsi perilaku
berisiko rendah oleh kelompok
rentan
Indikator
digunakan
secara
sistematis dan
disesuaikan
untuk kelompok
beresiko dan
rentan
Beberapa
indikator
secara
teratur
digunakan
tetapi tidak
disesuaikan
untu
kelompok
rentan
Hanya digunakan
untuk keperluan
khusus
Tidak digunakan
Total Skor Rata-rata
Penilaian Diseminasi dan Penggunaan Infomasi: Perencanaan, Pengaturan Prioritas,Alokasi Sumber Daya
Item
Sangat
Memadai
Memadai Ada tetapi kurang
memadai
Tidak adekuat
sama sekali
Skor
3 2 1 0
1 Terdapat informasi yang terbukti
digunakan dalam perencanaan
dan proses alokasi sumber daya
(misalnya, untuk rencana tahunan
pembangunan yang terpadu,
jangka menengah, kerangka
pengeluaran rencana strategis
jangka panjang )
Ya, secara
sistematis
digunakan
dengan metode
dan target
sesuai diantara
kerangka
perencanan
yang berbeda
Kadang
digunakan
untuk tujuan
diagnostic untuk
menggambarkan
masalah atau
tantangan
kesehatan, tetapi
tidak sesuai
digunakan
untuk kerangka
perencanaan
yang berbeda
Informasi kesehatan
kadang digunakan
Tidak pernah
digunakan
2 Informasi secara luas digunakan
oleh dinas kesehatan untuk
mengatur alokasi sumber daya
dalam proses anggaran tahunan
Proposal
keuangan
dibuat
berdasarkan
informasi
Beberapa target
atau beberapa
proposal dibuat
berdasar
informasi
Sedikit target atau
beberapa proposal
dibuat berdasar
informasi
Tidak ada target
maupun proposal
dibuat berdasar
informasi
Total Skor Rata-rata
