Upload
vuongtu
View
252
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA
BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di
PT Pahala Kencana Kudus)
Skripsi Diajukan Guna Memehuni Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah
Oleh :
NAILIS SA’ADAH NIM : 2103002
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2008
Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed.
Beringin Timur RT/RW 1/IV
Tambakaji Ngaliyan Semarang
PERSETUJUAN PEMBINGBING
Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nailis Sa’adah
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah saudari:
Nama : Nailis Sa’adah
Nomor Induk : 2103002
Judul : Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara
Pengusaha Bus Dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana
Kudus)
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, 15 Januari 2008
Pembimbing I
Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed NIP. 150 240 104
DEPARTEMEN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG
Jl. Raya Ngaliyan Km. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. 7606405
PENGESAHAN
Skripsi Saudara:
Atas Nama : Nailis Sa’adah
NIM : 2103002
Jurusan : Mu’amalah
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang pada tanggal:
Semarang, 22 Januari 2008
Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana (S1) Tahun
Akademik 2008 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah.
Semarang, 22 Januari 2008
Ketua Sidang Sekretaris Sidang
Drs. Maksun, M.Ag. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. NIP. 150 263 040 NIP. 150 279 720 Penguji I Penguji II Dr. Imam Yahya, M.Ag. Drs. Wahab, M.M. NIP. 150 275 331 NIP. 150 299 492 Pembimbing I Pembimbing II Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed. Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum. NIP. 150 240 104 NIP. 150 279 720
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi
materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain
atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak
berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali
informasi yang terdapat dalam referensi yang
dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 10 Januari 2008
Deklarator,
Nailis Sa’adah
ABSTRAK
Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia harus saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas dalam hal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.
Kemudian dari bersosial dan bermasyarakat tersebut akan menimbulkan suatu interaksi untuk melakukan perbuatan hukum antar sesamanya. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya dalam literatur hukumIslam disebut Mu’amalat. Salah satu bentuk mu’amalat adalah Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus yang merupakan kajian dalam penulisan ini.
Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus dilakukan melalui akad yang disetujui antara pengusaha bus dengan serikat pekerja PT Pahala Kencana. Konsekuensi yang timbul dari adanya perjanjian ini adalah adanyahak dan kewajiban bagi masing-masing. Salah satu kewajiban pengusaha antara lain memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Kajian ini merupakan kajian lapangan, maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik metode dan wawancara dengan Kepala HRD dan beberapa Serikat Pekerja Pahala Kencana Kudus, serta dengan data-data dokumentasi yang berupa surat Perjanjian Kerja Bersama dan data-data penunjang lain. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hak kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja adalah sudah sesuai ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, hanya kepada-Nya seluruh
alam ini bersujud, juga karena izin-Nya penulia dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (Studi Kasus
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT Pahala Kencana Kudus). Untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang.
Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad
SAW yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang di jalan-
Nya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan
kelemahan baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya. Namun
akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini merupakan suatu keharusan bagi
penulis untuk mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:
Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang memberikan izin kepada penulis
untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
Bapak Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Bapak
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
Ibu Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed. dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
selaku pembimbing dan asisten pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan
pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada
penulis semasa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang.
Bapak Haryadi selaku Kepala HRD PT Pahala Kencana Kudus beserta
seluruh karyawan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
(Alm) Bapak dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan memberikan
dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh
keikhlasan dan segenap kasih sayangnya yang tidak terhingga.
Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan motivasi dan
bantuan demi penyelesaian skripsi ini.
Teman-temanku semua yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain jazakumullahu khairan
katsira kehadirat Ilahi Rabbi, semoga semua amal baik mereka memperoleh
balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga membawa berkah di
dunia dan akhirat, amin.
Penulis menyadari sepenuh hati dengan keterbatasan dan kemampuan,
bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan
dan kealpaan, sehingga hasilnya jauh dari sempurna.
Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik yang konstruktif dan saran
inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan
manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses perkembangan
pemikiran hukum Islam, amin..
Semarang, 10 Januari 2008
Penulis
MMOOTTTTOO
غرابسيدرآهااذاشـابال¤ ومـن طلب العلـوم بغير درس “Barang siapa mencari ilmu tanpa mau belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut ketika burung gagak sudah beruban”
يكون وراءه فرج قريب¤ عسـى الكرب الذي امسيت فيه “ (janganlah kamu putus asa), barangkali kesusahan yang kamu alami saat ini nanti akan membawa sebuah kebahagiaan yang nyata”
PERSEMBAHAN
Atas nama cinta dan kasih sayangMu Kupersembahkan karya ini teruntuk:
Almamaterku IAIN Walisongo Semarang,
(Alm) Bapak dan Ibundaku tercinta yang selalu mendo’akanku dan mencurahkan segala tenaga dan fikirannya.
Mbak ocid, yusrun, izdiy and falah yang selalu memotivasi dan membantu segala keperluanku dalam penyelesaian skripsi ini,
Segenap keluarga besarku yang selalu mendo’akan kesuksesan untukku,
My soulmate yang selalu memberi support dalam segala aktivitasku and selalu saying ma aku,
Lia, pur, etik and muniroh yang membantu and saling mensupport dalam menyelesaikan skripsi,
Temen-temen MUA 03 yang selalu mendukung yang tidak bisa kusebut satu persatu,
Temen-temen fasya laen yang ga bisa juga kusebut satu persatu namanya yang selalu baek ma aku and ngedo’akan aku,
Fitri and temen-temen kost J 30 Bpi yang selalu setia nemeni and mendukung aku,
Dan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................. i
Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii
Halaman Pengesahan.................................................................................... iii
Halaman Deklarasi ....................................................................................... iv
Halaman Abstrak .......................................................................................... v
Kata Pengantar ............................................................................................. vi
Halaman Motto ............................................................................................. ix
Halaman Persembahan................................................................................. x
Halaman Daftar Isi ....................................................................................... xi
Halaman Daftar Tabel .................................................................................. xiv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah...................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................ 7
C. Tujuan Penelitian ................................................................ 7
D. Telaah Pustaka .................................................................... 8
E. Metode Penelitian ............................................................... 13
F. Sistematika Penulisan Skripsi ............................................. 16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA
BERSAMA
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama .. 18
1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama............................ 18
2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama ...................... 21
B. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama................... 24
C. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Bersama............................. 26
D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama .................... 27
E. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ................ 28
F. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama................................ 30
G. Kewajiban Para Pihak ......................................................... 31
H. Berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama............................... 32
BAB III : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PT PAHALA KENCANA 2005-2007
A. Profil PT Pahala Kencana Kudus........................................ 33
1. Sejarah Berdiri PT Pahala Kencana ............................ 33
2. Pemegang Saham ........................................................ 32
3. Struktur Organisasi .................................................... 35
4. Relokasi Bangunan .................................................... 36
5. Pemasaran ................................................................... 38
B. Perjanjian Kerja Bersama.................................................... 40
1. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
PT Pahala Kencana 2005-2007 ..................................... 40
2. Isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala Kencana ........ 43
3. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama .. 45
4. Kesejahteraan Sosial Pekerja dan Keluarganya............ 45
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala
Kencana 2005 – 2007 ......................................................... 47
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS
DENGAN SERIKAT PEKERJA DI PT PAHALA
KENCANA KUDUS
A. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Antara
Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja di PT Pahala
Kencana Kudus ................................................................... 62
B. Analisis Terhadap Isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala
Kencana............................................................................... 66
C. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di
PT Pahala Kencana Kudus .................................................. 70
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................ 75
B. Saran-Saran ......................................................................... 76
C. Penutup ............................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Pemegang Saham PT Pahala Kencana...................................................... 35
2. Prosentase Iuran Program Jamsostek ....................................................... 59
3. Perhitungan Iuran Jamsostek ................................................................... 59
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan
sesamanya, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap individu
memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya.
Untuk memnuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu
sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi
saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.1
Manusia yang mau bekerja2 terutama yang telah mencapai usia kerja,
adalah manusia yang tahu akan tanggung jawab bagi kelangsungan dan
perkembangan hidupnya, bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah,
melainkan harus pula didasari I’tikad baik bahwa dengan jasa-jasa yang
1Soerjono Soekanto, Sosiologi (suatu Pengantar), Jakarta: Radja Grafindo Persada,
Cet.ke-38, 2005, hlm. 57. 2 Bekerja ditinjau dari segi kepentingan individu adalah pengerahan tenaga dan fikiran
seseorang dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya.
Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat, bekerja adalah pengerahan tenaga dan fikiran seseorang dalam lingkungan masyarakat, untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan disuguhkan kepada masyarakat guna mencukupi sesuatu kebutuhan para anggota masyarakat, dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan guna kepentingan kelangungan hidupnya. Dengan demikian para anggota masyarakatakan terpenuhi kebutuhannya dan yang bersangkutanpun demikian pula sama halnya.
Ditinjau dari segi spiritual, bekerja adalah hak-hak dan kewajiban seseorang dalam memuliakan serta mengabdi kepada Tuhan YME dengan bersungguh-sungguh penuh ketekunan untuk memperoleh ridho-Nya. Baca G. Kartasapoetra dalam Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-4, 1994, hlm. 15.
Dalam Pernyataan Cairo mengenai HAM (1990) Pasal 13 bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Baca Baharuddin Lopa dalam Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yassa, 1996, hlm. 208.
dijualnya itu dapat pula merupakan sumbangan untuk turut melancarkan
usaha dan kegiatan dalam pengembangan masyarakat.3
Dalam konsep ekonomi Islam, Islam mengangkat nilai tenaga kerja4
dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai
penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang
menjadi keperluan manusia, maupun hal-hal yang bersifat ibadah semata-
mata kepada Allah.5 Hal ini dijelaskan Allah dalam Firman-Nya surat At-
Taubah ayat 105.
“Artinya : Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang Ghaib dan yang Nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah: 105)6
Surat At-Taubah ini menegaskan juga bahwa setiap pekerjaaan itu
harus dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus yang benar dan bermanfaat.
3 R.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-4,
1994, hlm. 13. 4 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Baca UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut Sendjung H. Manulang dalam Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 3, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan yang lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktisnya dapat dikatakan tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja.
5 Maryam Batubara, Perburuhan ditinjau dari Perspektif Islam dalam Menyikapi Problema Perburuhan di Indonesia, dalam Majalah Ekonomi Syari’ah, Vol. 5, no. 6-2006/1427 H, hlm. 43.
6 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 298.
Oleh karena itu, suatau pekerjaan harus dikerjakan sebaik mungkin dengan
penuh tanggung jawab.
Di sisi lain, Allah tidak memaksa manusia untuk bekerja di luar
kemampuannya, melainkan sesuai kesanggupanya. Hal ini dijelaskan oleh
Allah dalam Firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :
“Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…” (QS Al-Baqarah: 286)7
Dengan adanya bersosial dan bermasyarakat tersebut akan
menimbulkan suatu interaksi atau hubungan untuk melakukn suatu perbuatan
hukum8 antar sesamanya. Hubungan manusia satu dengan manusia yang
lainnya dalam literature hukum Islam disebut Mu’amalat.9 Adapun hukum
yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut
hukum mu’amalat.
Dalam hukum Islam, mu’amalat dapat dipahami sebagai hukum
perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.10
7 Departemen Agama, Op.Cit. hlm. 72. 8 Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja
untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Baca Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 1996, hlm. 1.
9 Mu’amalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dengan kata lain, mu’amalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu’amalah adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesame manusia, sedang ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Baca Ghufron A. mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.
10 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.
Hukum kebendaan mencakup pembahasan mengenai harta (al-mal), hak (al-
huquq), dan tentang hak milik (al-milkiyah). Sedangkan mengenai hukum
perikatan mencakup hal-hal yang meliputi perjanjian-perjanjian (aqad).11
Salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka pemenuhan
kebutuhannya adalah melakukan perjanjian kerja dengan tujuan bahwa
keduanya akan saling memberikan keuntungan. Perjanjian kerja menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1601 a, adalah
perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk
dibawah perintah yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu,
melakukan pekerjaan dengan menerima upah.12 Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomr 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Salah satu perusahaan yang melakukan perjanjian kerja adalah PT
Pahala Kencana Kudus. PT Pahala Kencana Kudus adalah perusahaan yang
bergerak dibidang angkutan atau jasa transportasi yang berbadan hukum
yang pada pengelolaannya terjadi kerja sama atau perikatan antara pengusaha
dengan Serikat Pekerja Pahala Kencana (SPPK). Kerja sama ini berpegang
pada surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat segala ketentuan-
ketentuan yang berlaku dan harus dipenuhi para pihak yang bersangkutan.
11 Perjanjian secara etimologis adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam bahasa arab perjanjian diistilahkan dengan aqad. Baca Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 1.
12 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Jakarta: Pradnya paramitha, Cet.ke-32, 2001, hlm. 391.
Konsekuensi dari adanya perjanjian kerja bersama ini adalah adanya hak dan
kewajiban bagi para pihak.
Serikat Pekerja Pahala Kencana (SPPK) yang di dalamnya mencakup
kru bus akan memperoleh hak dan kewajibannya. Salah satu hak dari adanya
perjanjian kerja bersama tersebut adalah hak jaminan sosial bagi mereka.
Dalam melaksanakan pekerjaannya dibidang jasa, kru bus akan
menghadapi berbagai ketidakpastian, baik ketidakpastian yang bersifat
spekulasi maupun ketidakpastian yang bersifat murni. Ketidakpastian murni
(pure risk) ini misalnya adalah kematian. Sedangkan ketidakpastian spekulasi
(speculative risk) misalnya terjadi kecelakaan dalam hubungan kerja atau
sedang dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini kecelakaan yang menimpa
kru bus adalah kecelakaan yang bias menimbulkan cacat total atau cacat
sebagian bagi yang mengalami kecelakaan. Jika hal ini terjadi, maka dapat
membawa kerugian bagi mereka, karena secara tidak langsung akan
mengurangi penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh
Karena itu, adanya ketidakpastian tersebut perlu ada pengelolaan yang baik.
Peneglolaan tersebut dapat dikelola melalui bentuk perlindungan sosial.
Dalam hal ini, pengusaha PT Pahala Kencana dapat mengajukan kepesertaan
untuk menjadi anggota dari badan perlindungan sosial yaitu PT Jamsostek
untuk melindungi hak-hak para pekerja. Adapun syarat bagi pengusaha atau
suatu perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan
sosial tenaga kerja adalah setiap perusahaan dibatasi dengan ketentuan bahwa
hanya pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau
lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,00 sebulan (PP No.
14 tahun 1993 Pasal 2 ayat 3).13
Sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan
Jamsostek bagi perusahaan yang diwajibkan, bila telah diberikan peringatan
tetapi tidak melaksanakan kewajibannya adalah dikenakan sanksi
administrative yaitu pencabutan ijin usaha (Pasal 47 huruf a PP No. 14 tahun
1993).14 Selain sanksi administrative, terdapat sanksi kurungan atas
pelanggaran dari kewajiban menyelenggarakan jamsostek selama-lamanya 6
(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 dan hal ini
telah disebutkan dalam UU No. 3 tahun 1992 Pasal 29 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.
Oleh karena itu, maksud dan tujuan Badan Penyelenggara Program
Jamsostek adalah menyelenggarakan jaminan terhadap tenaga kerja dalam
hal jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja.15
Maka dari adanya kesepakatan yang terjadi antara pengusaha bus
dengan serikat pekerja di PT Pahala Kencana Kudus yang melahirkan adanya
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perlu adanya upaya peningkatan
perlindungan terhadap tenaga kerja dengan semakin meningkatnya peranan
tenaga kerja dalam perkembangan perusahaan yang dapat mengakibatkan
13 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004,
hlm. 128. 14 Ibid, hlm. 129. 15 Kesejahteraan tenaga kerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang aman dan sehat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja. Baca UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan tenaga kerja. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan oleh perusahaan
dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Bertumpu pada deskripsi di atas, maka penulis tertarik untuk
mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan
konsekuensi dari adanya perjanjian kerja bersama terkait dengan jaminan
sosial tenaga kerja dengan judul “Analisis Pelaksanaan Perajanjian Kerja
Bersama Antara Pengusaha Bus Dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)
B. Perumusan Masalah
Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka penulis memutuskn
pokok permasalahnnya sebagai berikut:
1. Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana
antara pengusaha bus dengan serikat pekerja Pahala Kencana Kudus
dibuat?
2. Apa saja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT
Pahala Kencana Kudus?
3. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala
Kencana Kudus?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana proses Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
di PT Pahala Kencana Kudus antara pengusaha bus dengan serikat
pekerja Pahala Kencana dibuat.
2. Untuk mengetahui apa saja yang diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) di PT Pahala Kencana Kudus.
D. Telaah Pustaka
Dalam membahas masalah ini, penulis melakukan penelaahan
terhadap berbagai karya ilmuwan untuk mengetahui lebih dalam mengenai
persoalan yang penulis kaji. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kerja
antara majikan dengan buruh tidak dilarang dalam Islam asalkan tidak
bertentangan dengan hukum Islam dan norma-norma yang berlaku.
Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan
berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya
kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerj itu
sendiri, melainkan bagi keluarga tenaga kerja dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara
termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh
penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain
kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.
Fungsi dari adanya telaah pustaka adalah sebagai bahan perbandingan
apakah masalah yang akan dibahas sudah ada yang membahas atau belum,
dan sebagai bahan masukan untuk permasalahan yang akan kita kaji. Oleh
karena itu, penulis menulis skripsi ini tidak lepas dari pada penelaahan buku-
buku maupun karya yang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan
yang akan penulis kaji. Oleh karena itu, penulis akan menelaah beberapa
karya ilmuwan, diantaranya yaitu:
Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dikaji sebelumnya
berkitan dengan masalah perjanjian kerja, walaupun tidak secara spesifik
mengkaji perjanjian kerja antara pengusaha bus dengan serikat pekerjanya di
PT Pahala Kencana Kudus antara lain sebagai berikut: skripsi yang ditulis
oleh Siti Rokhayati dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sopir Taksi dengan Pengusaha Taksi (studi di
Koperasi Taksi PATAGA Yogyakarta)” yang membahas tentang hak dan
kewajiban antara pengusaha taksi dengan sopir taksi. Pengusaha taksi di sini
adalah badan hukum yang berbentuk Koperasi Taksi PATAGA. Hak dan
kewajiban yang terbentuk adalah sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian
kerja antara pengusaha taksi dengan sopir taksi PATAGA Yogyakarta telah
sesuai dengan hukum Islam, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun-
rukunnya, sehingga tercipta keadilan antara pengusaha taksi dengan sopir
taksi. Kemudian mengenai penanggungan resiko terhadap kerusakan yang
dibebankan kepada pihak sopir adalah boleh, karena masalah penanggungan
kerusakan atau resiko di dalam koperasi taksi PATAGA Yogyakarta telah
disepakati pada waktu aqad, dan hal tersebut menurut hukum Islam adalah
boleh.16
Skripsi yang ditulis oleh Moh. Arifin dengan judul “ Anlisis Hukum
Islam Terhadap Perjanjian Franchise (studi kasus Rumah Makan Wong Solo
di Semarang)” membahas tentang tidak adanya perjanjian kerja yang tertulis
antara pemilik Rumah Makan Wong Solo dengan pemilik Rumah Makan
Wong Solo Outlet Semarang dimana hal tersebut dapat membuat status
hukum dari perjanjian kerja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum. Perjanjian tersebut terjadi karena sikap saling percaya satu
sama lain. Jika dipandang dari sisi hukum positif yang berlaku hal tersebut
tidaklah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun secara hukum Islam
perjanjian yang terjadi adalah sah dan boleh karena didasari sikap saling
ridho dan percaya.17
“Perjanjian Kerja” karangan F. X. Djumialdji di dalamnya membahas
mengenai rambu-rambu bagaimana perjanjian kerj itu bias saling
menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Dalam buku tersebut juga
dijelaskan secara lengkap perihal perjanjian kerja bersama, hak dan
kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja. Buku ini terdiri dari sembilan
bab. Bab yang menjelaskan kewajiban bagi para pihak yaitu pada bab 5
(lima) dan 6 (enam). Kemudian pada bab 9 (sembilan) adalah menerangkan
16 Siti Rokhayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sopir
Taksi dengan Pengusaha Taksi (studi di Koperasi Taksi PATAGA Yogyakarta)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
17Moh. Arifin, “ Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Franchise (studi Kasus Rumah Makan Wong Solo di Semarang)”, skripsi tidak diterbitkan Semarang: Fakultas IAIN Walisongo, 2006.
tentang perjanjian kerja bersama. Bab ini menjelaskan pengertian perjanjian
kerja bersama, syarat-syaratnya, fungsi dan manfaat, para pihak dalm
perjanjian kerja bersama, tata cara pembuatan dan hal-hal yang berkaitan
dengan perjanjian kerja bersama.
“Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja” karangan Djumadi banyak
menyinggung persoalan mengenai perburuhan terutama lebih menjelaskan
seputar masalah perjanjian kerja, mulai dari pengertian, syarat, asas-asas
perjanjian kerja dan perkembangan hukum perjanjian kerja pada umumnya.
Buku ini terdiri dari 6 (enam) bab.
Buku yang berjudul “Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang
Asuransi Jaminan Sosial” karangan Dr. Sentosa Sembiring yang membahas
mengenai berbagai undang-undang terkait dengan jaminan sosial tenaga
kerja. Undang-Undang tersebut antara lain UU No.3 tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nasional (UUSJSN), PP No. 14 tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
Peraturan Pemerintah yang lain yang mengatur tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukannya adalah UU
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, disamping
berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan
dibidang ketenagakerjaan saat ini.
Di Indonesia pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini
mengacu pada peraturan yang diberlakukan. Konsekuensi pemerintah dalam
penentuan jaminan sosial tenaga kerja ini harus menekankan pada
perlindungan tenaga kerja yang relative mempunyai kedudukan yang lebih
lemah.
Pengusaha berkewajiban memberikan ganti kerugian terhadap tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, ganti kerugian
kesehatan dan keamanan kerja bagi tenaga kerja yang diakibatkan dari
adanya pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh tenaga kerja. Selain ganti
rugi kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja bagi tenaga kerja,
perusahaan juga wajib memberikan tunjangan kematian bagi keluarga yang
ditinggalkan dan memberikan tunjangan hari tua bagi tenaga kerja.
Kesemuanya itu merupakan hak-hak bagi tenaga kerja yang tercakup dalam
program jaminan sosial tenaga kerja.
Karya-karya yang penulis paparkan di atas akan berbeda dengan
skripsi yang penulis akan kaji, yang berjudul “Analisis Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja
(Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)”.
Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji apa isi perjanjian kerja
bersamaitu dan bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama di PT
Pahala Kencana Kudus.
E. Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian,
antara lain:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)18 yaitu
penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang
terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun
langsung pada objek penelitian untuk megumpulkan data dan berbagai
informasi. Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan dari jaminan
sosial tenaga kerja sebagai konsekuensi adanya perjanjian kerja bersama
di PT Pahala Kencana Kudus.
2. Sumber Data
Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang
menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.
Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber
data sekunder.
a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media
perantara).19 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa
opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Penelitian
dengan menggunakan data primer ini dapat memperoleh data sesuai
yang diinginkan. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua
18 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gadjahmada
University Press, hlm. 24. 19Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi dan Manejemen, Yogyakarta:
BPFE, 1999, hlm. 147.
metode, yaitu: metode survei dan metode observasi. Metode survei
ini dapat dilakukan antara lain dengan metode wawancara. Dalam
penelitian ini, data primer iperoleh dengan wawancara dengan kepala
HRD PT Pahala Kencana Kudus.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara.20 Pada umumnya, data
sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitannya dengan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data sekunder ini dapat
berupa buku, majalah atau bulletin, internet dan lain sebagainya. Atau
dengan kata lain, data sekunder ini berupa data dokumenter.21
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu:
pengumpulan data primer dan pengumpilan data sekunder.
Data ini diperoleh dengan menggunakan:
a. Wawancara
Yaitu suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang
atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada
suatu masalah tertentu.22 Wawancara juga dapat diartikan sebagai
20Nur Indriantoro, Op.Cit. Hlm. 147. 21Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogayakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 1998,
hlm. 91. 22 Kartini Kartono, Metodologi Reseach Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara.23
Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar
wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan secara terbuka,
artinya informan diberikan keluasan untuk menjawab tanpa harus
dibatasi dengan jawaban yang sudah tersedia.
Metode ini penulis gunakan dalam melaksanakan wawancara
dengan kepala HRD PT Pahala Kencana dan beberapa Serikat Pekerja
Pahala Kencana Kudus.
b. Dokumentasi
Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungnnya
dengan masalah yang hendak penulis kaji yang berupa catatan,
notulen rapat, surat perjanjian kerja bersama dan lain sebagainya.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa
dokumentasi di PT Pahala Kencana Kudus.
4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data yang terkumpul ini, penulis
menggunakan metode deskriptif analitis. Proses analisis dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu
wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu
data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal
yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang
23 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 132.
benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas. Deskriptif
analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan dalam perjnjian
kerja bersama, dalam hal ini difokuskan pada bagaimana proses
pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara pengusaha bus dengan
serikat pekerja PT Pahala Kencana Kudus, kemudian disesuaikan dengan
perjanjian kerja yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja
bersama maupun dalam hukum perjanjian yang dimuat dalam hukum
perdata. Analisis ini akan digunakan dalam bab IV.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi
pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri dari sub bab dengan
maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas di
dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah.
Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Yang berisikan latar belakng masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan skripsi.
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA
BERSAMA
Yang berisikan pengertian perjanjian kerja bersama dan dasar
Hukumnya, fungsi dan manfaat perjanjian kerja bersama, syarat-
syarat perjanjian kerja bersama, pihak-pihaknya, tata cara
pembuatan perjanjian kerja bersama, pendaftaran, kewajiban
para pihak dan berakhirnya perjanjian kerja bersama.
BAB III : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PAHALA KENCANA 2005-2007
Yang berisikan profil PT Pahala Kencana Kudus, perjanjian
Kerja bersama, isi perjanjian kerja bersama dan pelaksanaan
Perjanjian kerja bersama Pahala Kencana.
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN
SERIKAT PEKERJA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS
Yang berisikan analisis pelaksanaan perjanjian kerja ber
Pengusaha bus dengan serikat pekerja di PT Pahala Kencana
Kudus, analisis terhadap isi perjanjian kerja bersama dan
Analisis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja bersama di PT
Pahala Kencana Kudus.
BAB V : PENUTUP
Yang berisikan kesimpulan, saran, dan kata penutup.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA
A. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama dan Dasar Hukumnya
1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian yang dalam bahasa arabnya diistilahkan dengan akad
atau kontrak secara etimologi dapat diartikan sebagai persetujuan yang
tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang
masing-masing pihak berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam
persetujuan itu. Sedangkan makna kerja adalah perbuatan melakukan
sesuatu, sesuatu yang dilakukan atau diperbuat, sesuatu yang dilakukan
untuk mencari nafkah.24
Perjanjian kerja secara terminologi dapat diartikan sebagai
persetujuan dua pihak atau lebih yang mengadakan kesepakatan baik
secara lisan maupun secara tertulis dimana masing-masing pihak berjanji
akan melakukan apa yang sudah disepakati bersama itu.
Dati dua definisi dia atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
kerja adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa
orang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu.
Dengan kata lain, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat
sahnya perjnajian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu
sebab yang halal, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebab
halal yang dimaksud adalah isi dari perjanjian kerja itu sendiri. Maksudnya
24 Wjs. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985,
hlm. 402.
adalah isi perjanjian tersebut tidaka boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan
dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan dipenuhinya
empat syarat sahnya perjanjian kerja tersebut, maka suatu perjanjian
menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang
membuatnya. Dalam aturan hukum, kalau suatu perbuatan hukum itu
mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan
perbuatan hukum. Perjanjian yang diadakan dan dibuat oleh para pihak
juga termasuk dalam perbuatan hukum.
Berhubungan dengan apa yang telah diperjanjikan, masing-masing
pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka
perjanjikan.25 Sebagimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat
1, yaitu:
“Artinya: hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS
Al-Maidah: 1)26
Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan
Pasal 1 angka21 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomr: KEP-48/MEN/IV/2004 disebutkan bahwa Perjanjian Kerja
Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang
25 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 1996, hlm. 2.
26 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 156.
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan
dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Jadi, dalam pembuatan perjanjian kerja bersama selalu ada
kolektivitas di pihak pekerja atau buruh. Maksud semula mengadakan
perjanjian kerja bersama selalu ada kolektivitas adalah untuk
mempengaruhi syarat-syarat kerja dengan alat serikat pekerja. Dengan kata
lain, perjanjian kerja bersama berkaitan dengan pergerakan serikat pekerja
atau serikat buruh.27
Di dalam perjanjian kerja bersama, pekerja atau buruh berada di
pihak yang lemah sedangkan pengusaha memiliki wewenang untuk
memimpin atau memberi perintah. Akibatnya, segala sesuatu pengusaha
yang menentukan. Dalam hal pekerja ingin memperbaiki nasibnya ke
tingkat hidup yang lebih baik, harus disalurkan melalui serikat pekerja atau
serikat buruh.
Bagi pengusaha tidak harus berbentuk kolektivitas, tetapi dapat
berbentuk pengusaha orang perorangan atau beberapa pengusaha. Jika
berbentuk kolektivitas, maka berbentuk badan hukum.
2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama
Adapun dasar hukum perjanjian kerja bersama dapat dilihat dari
Al-Qur’an maupun dalam As-Sunnah28
27 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 72. 28 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 52.
a. Al-Qur’an
1) Surat Al-Qashash ayat 26
“Artinya: berkatalah salah seorang dari (kedua gadis itu), wahai
ayahku! Terimalah ia sebagi pekerja upahan, sebaiknya yang diterima bekerja adalah orang yang kuat yang bisa dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)29
Dari ayat di atas, menunujkkan bahwa sebaiknyadalam
memberikan pekerjaan kepada orang, maka orang tersebut
haruslah orang yang dapat dipercaya sehingga apabila orang
tersebut dipercaya dalam membuat kesepakatan perjanjian kerja,
maka orang tersebut sudahlah pantas dan telah memenuhi kriteria
dalam membuat kesepakatan, yaitu termasuk dalam orang yang
cakap.
2) Surat Az-Zukhruf ayat 32
“Artinya: apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
29 Departemen Agama, Op.Cit, hlm. 613.
mempergunakan sebagian yang lain...” (QS Az-Zukhruf : 32)30
Ayat di atas menerangkan bahwa orang yang dianggap
mampu membayar upah untuk melaksanakan pekerjaan darinya,
maka orang tersebut sebaiknya memberikan pekerjaan kepada
yang membutuhkan.
b. As-Sunnah
1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابـوبـكررجالمن استـأجررس الديل هـاديا خر يـتاوهوعلى دين آفارقريش فدفعااليه بنـي
ووعدا ه غار ثوربعد ثالث ليال فـاتاهما راحلتـيهمارواه (فاخذبهم طريق الساحل يهماصبح ثالثبراحلت
)البخارى“Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar R.A. pernah menyewa
seorang laki-laki dari kalangan Bani Dail sebagi penunjuk jalan karena keahliannya, padahal ia pemeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kedua kendaraannya kepada laki0laki itu dan keduanya akan menjanjikannnya menunggunya di Gua Tsaur sesudah tiga malam. Maka laki-laki itu datang membawa dua ekor kendaraannya pada pagi hari malam yang ketiga. Lalu laki-laki itu membawa mereka melalui jalan pantai.” (HR Bukhori)31
Al-Khirrit adalah orang yang mahir dalam mengetahui
jalan-jalan. Nama orang tersebut adalah Abdullah Ibnu Uraiqith, ia
adalah seorang yang masih kafir tapi karena kemahirannya dalam
mengetahui jalan-jalan yang menuju ke Madinah, maka Nabi dan
30 Departemen Agama, Op.Cit., hlm. 798. 31 Imam Bukhori Al-Ja’fiyyi, Shahih Bukhori Juz 3 hadits nomor2264, Beirut: Darul
Kutub Al-‘Ilmiyah, hlm. 68.
Abu Bakar menyewanya agar membawa keduanya ke Madinah.
Lalu keduanya memberikan dua ekor kendaraan mereka kepada
laki-laki tersebut dan menjanjikannya akan bertemu di Gua Tsaur
Tiga malam dan laki-laki tersebut menepati janjinya lalu berangkat
bersama keduanya ke Madinah.32
2) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن ابن عمررضي اهللا عنهماقالرواه ابن (عليه وسلم اعطوا االجير اجره قبل ان يجف عرقه
)ماجه
“Artinya: dari Ibnu ‘Umar R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR Ibnu Majah)33
Hadits di atas memberi perintah kepada seseorang yang
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang
diperintahnya agar memberikan upah yang menjadi haknya.
Sedangkan dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia
mengenai perjanjian kerja bersama ini adalah sebagai berikut:34
a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan
32 Syekh Manshur Ali Nashif, Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW jilid 2,
Bandung: Sinar baru Algensindo, 1993, hlm. 657. 33 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram haidts nomor 937, Surabaya: Darul ‘Ilm,
hlm. 934. 34 F.X. Djujmialdji, Op.Cit., hlm. 71.
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja atau Serikat Buruh.
B. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama35
Adapun fungsi perjanjian kerja bersama adalah sebagai berikut:
1. Memudahkan pekerja atau buruh untuk membuat perjanjian kerja.
Sebelum ada lembaga perjanjian kerja bersama, pekerja pada
waktu membuat perjanjian kerja harus merumuskan dan menentukan
sendiri hak dan kewajibannya dengan pengusaha. Dengan adanya lembag
perjanjian kerja bersama yang merupakan pedoman dan aturan yang
menjadi induk mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang
menyangkut kedudukan hukum pekerja sebagai anggota serikat pekerja ,
maka pekerja akan mudah dalam membuat perjanjian kerja meskipun
sederhana, karena kedudukan hukumnya telah terjamin dalam hubungan
kerja yang ditimbulakan oleh perjanjian kerja.
Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa, pekerja pada umumnya
buta akan hukum untuk membuat perjanjian kerja, sehingga dengan
adanay perjanjian kerja bersama, kedudukan pekerja secara yuridis dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, menjadi tugas serikat pekerja
bahkan kalau diperlukan dengan bantuan ahli hukum untuk merumuskan
kedudukan hukum pekerja sebagai anggota serikat pekerja dia dalam
perjanjian kerja bersama antara pengusaha.
35 Ibid.
2. Sebagai jalan keluar atau way out dalam hal perundang-undangan
Ketenagakerjaan belum mengatur hal-hal yang baru atau menunjukkan
kelemahan di bidang tertentu. Seperti diketahui, bahwa perundang-
undangan Ketenagakerjaan belum mengatur selengkapnya atau kalau
sudah mengatur secara lengkap, ternyata terbelakng dari kemajuan
masyarakat. Dengan demikian, adanya perjanjian kerja bersama dapat
melengkapi atau mengaturnya.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja demi
kelangsungan usaha bagi perusahaan.
4. Merupakan partisipasi pekerja dalam penentuan atau pembuatan
kebijaksanan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan.
Adapun manfaat perjanjian kerja bersama adalah:
1. Para pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Meminimalkan perselisihan industrial sehingga dapat menjamin
kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha.
3. Tercipta ketenangan kerja dan memotivasi pekerja untuk lebih
produktif.
4. Pengusaha dapat menyusun rencana-rencana pengembangan
perusahaan selama masa berlakunya perjanjian kerja bersama.
5. Dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam
perusahaan.
C. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Bersama
1. Syarat Formil
Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf
latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja
bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, perjanjian
kerja bersama harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah (sworn translator) dan terjemhan tersebut sudah
memenuhi ketentuan.36
Dalam hal perjanjian dibuat dengan menggunakan bahasa
Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lain, kemudian terjadi
perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama
yang menggunakan bahasa Indonesia.
Adapun syarat-syarat perjanjian kerja bersama adalah memuat:37
a. Identitas serikat pekerja atau seriakt buruh,
b. Identitas pengusaha,
c. Nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota,
d. Hak dan kewajiban pengusaha,
e. Hak dan kewajiban serikat pekerjaatau serikat buruh,
f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama,
dan
g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
36 Ibid, hlm.73. 37 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 21.
Apabila perjanjian kerja bersama ditanda tangani oleh wakilnya,
maka harus ada surat kuasa khusus yang dilampirkan pada perjanjian kerja
bersama.
2. Syarat Materiil
Adapun isi perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, kualitas
dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka yang bertentangan tersebut batal
demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, tidak seluruh isi perjanjian kerja
bersama batal demi hukum, namun yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan saja yang batal demi hukum.38
D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
Seperti pada definisi pada perjanjian kerja bersama pada penjelasan di
atas, bahwa perjanjian kerja bersama dibuat antara pengusaha dengan serikat
pekerja. Dari definisi tersebut, maka perjanjian kerja bersama dibuat oleh:
1. Serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
atau Serikat Buruh, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi
yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun
38 F.X. Djumialdji, Op.Cit. hlm. 74.
di luar perusahaan yang bersifat terbuka, bebas, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja
dan keluarganya.
Adapun yang dapat membuat perjanjian kerja bersama adalah serikat
pekerja di perusahaan, yaitu serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja di
satu perusahaan atau beberapa perusahaan.
2. Pengusaha
Yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang perseorangan,
persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri atau bukan milik sendiri atau yang berada di luar Indonesia.
E. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian kerja bersama yang merupakan perundingan antara
pengusaha dengan serikat pekerja dalam pembuatannya harus didasarkan
dengan i’tikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak yang dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat. Adapun lamanya perundingan untuk
membuat perjanjian kerja bersama ditetapkan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.
Mengenai tempat perundingan untuk membuat perjanjian kerja bersama
dapat dipilih, yaitu:
1. Di kantor perusahaan,
2. Di kantor serikat pekerja, atau
3. Di tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Biaya dalam rangka perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama
menjadi beban pengusaha kecuali disepakati bersama kedua belah pihak.
Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dimulai dengan
menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:39
1. Tujuan membuat tata tertib,
2. Susunan tim perundingan,
3. Materi perundingan,
4. Tempat perundingan,
5. Tata cara perundingan,
6. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan,
7. Sahnya perundingan, dan
8. Biaya perundingan.
Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama belum
sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam tata tertib, maka kedua
belah pihak dapat menjadual kembali perundingan paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah perundingan gagal.
Dan apabila terjadi ketidaksepakatan perundingan, maka salah satu
pihak atau kedua belah pihak dapat melaporkan kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Penyelesaian oleh
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan apabila
penyelesaian pada instansi yang dilakukan melalui mediasi dan para pihak
39 F.X. Djumialdji, Op.Cit. hlm. 78.
atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka atas
kesepakatan kedua belah pihak, mediator dapat melaporkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan.
F. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Maksud dari adanya pendaftaran perjanjian kerja bersama adalah:40
1. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja
yang dilaksanakan di perusahaan, dan
2. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan
perjanjian kerja bersama.
Sedangkan pendaftaran perjanjian kerja bersama dilakukan oleh:
1. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten atau Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1
(satu) wilayah Kabupaten atau Kota,
2. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di
Provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)
Kabupaten atau Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial untuk perusahaan
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Provinsi.
Adapun prosedur pendaftaran perjanjian kerja bersama adalah sebagai
berikut:41
1. Nama dan alamat perusahaan,
40 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 26.
41 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 27.
2. Nama pimpinan perusahaan,
3. Wilayah operasi perusahaan,
4. Status permodalan perusahaan,
5. Jenis usaha,
6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin,
7. Status hubungan kerja,
8. Upah tertinggi dan terendah,
9. Nama dan alamat serikat pekerja,
10. Nomor pencatatan serikat pekerja,
11. Jumlah anggota serikat pekerja,
12. Masa berlakunya perjanjian kerja bersama,
13. Pendaftaran perjanjian kerja bersama yang keberapa (dalam hal
perpanjangan atau pembaharuan).
G. Kewajiban para pihak
1. Kewajiban Serikat Pekerja42
a. Membela dan melindungi anggota dari pelanggaran hak-hak dan
memperjuangkan kepentingannya,
b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan
keluarganya,
c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Kewajiban Pengusaha
42 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
Pasal 27.
a. Membayar upah,
b. Memberi waktu istirahat dan libur resmi,
c. Memberikan perlindungan,
d. Bertindak sebagai pengusaha yang baik.
H. Berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama
Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama,43
1. Adanya putusan pengadilan atau putusan dan penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
2. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja,
3. Pekerja meninggal dunia.
43 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61.
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT PAHALA
KENCANA KUDUS
A. Profil PT Pahala Kencana Kudus
1. Sejarah Berdiri PT Pahala Kencana
Perusahaan PT Pahala Kencana didirikan pada tahun 1972 dengan
Nama CV Pahala Kencana. Kemudian pada tanggal 2 November 1976
berubah menjadi perseroan dengan nama PT Pahala Kencana dengan
pengelolaan manajemen yang lebih profesional. Perseroan bergerak dalam
bidang jasa transportasi yaitu jasa pengangkutan bus umum, jasa titipan,
persewaan angkutan mobil dan bus angkutan pariwisata. Di samping itu,
perseroan ini juga menjalankan usaha perbengkelan dan karoseri
kendaraan bermotor. Didukung dengan manajemen dan staf yang
memadahi serta mengetahui seluk beluk usaha perbengkelan tersebut,
perseroan termasuk dalam kelompok besar di bidang usaha pengangkutan
umum yang beroperasi pada malam hari. Prestasi ini dapat dicapai karena
perusahaan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kenyamanan
penumpang. Perseroan yakin dapat menjamin bahwa pelanggan mereka
dapat pelayanan yang baik secara kontinyu.44
Perubahan dari CV menjadi Perseroan Terbatas ini dikukuhkan
dengan akta pendirian No. 2 tanggal 2 November 1976 dari Notaris
S.T. Soetanto, S.H. di Jakarta kemudian dikukuhkan dalam Tambahan
44 Dokumen PT Pahala Kencana Kudus. Buku Gambaran Umum Perusahaan PT Pahala
Kencana Kudus. Hlm. 1.
Berita Negara RI No. 53 tanggal 3 Juli 1987. Pada awal berdiri,
perusahaan hanya mempunyai dua kendaraan bus dengan merk “Ford” dan
beroperasi pada rute Kudus - Surabaya (siang hari). Kemudian dalam
perkembangannya sampai sekarang ini, perusahaan hanya mengoperasikan
usaha pada malam hari dengan pertimbangan pangsa pasar yang
membutuhkan pengangkutan umum jarak jauh yang cenderung pada
malam hari. Seiring dengan perkembangannya, pada akhir tahun 1975
perusahaan dapat menambah jumlah armada menjadi 12 unit. Awal tahun
1976 sebagian bus sudah diperbahrui dan diganti. Dan saat itu pula merk
armada diganti menjadi “Mercedez Benz” yang dinilai lebih baru dari
“Ford”. Hal ini dirasa sangat tepat untuk mengantisipasi pesaing yang
ada.
Seiring dengan kemajuannya, akta pendirian perseroan telah
mengalami perubahan dan data yang terakhir dengan akta pendirian No. 73
tanggal 25 November 1991 dari Notaris Benyamin Kusuma, S.H. di
Kudus.
2. Pemegang Saham
Oleh karena bentuk perusahaan jasa transportasi ini berbentuk
Perseroan Terbatas, pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan
saham terbanyak pada perusahaan sebagaimana tabel berikut:
Tabel: 1
Pemegang Saham PT Pahala Kencana
Nama Pemegang Saham Istimewa Lembar
Biasa Lembar
Total Rp (000)
%
Tn. Hendro Tedjokusumo 90 14.000 1.422.500 71,125
Ny. Christine Hendranata 40 2.500 260.000 18,00
Nn. Dewi Tresnawati, S.E. 20 1.000 105.000 5,25
Tn. Bambang Triyoso, S.E. 20 1.000 105.000 5,25
Tn. Ir. Sandy Rizal 20 1.000 105.000 5,25
Tn. Tedjo Purnomo 10 2.500 0,125
Jumlah 200 19.500 2.000.000 100 Sumber: dokumen PT Pahala Kencana Kudus
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tn. Hendro Tedjokusumo
adalah pemegang terbesar di PT Pahala Kencana, sekarang ia memegang
peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai Komisaris Utama.
Struktur Organisasi
Bentuk dari struktur organisasi perusahaan adalah Organisasi
Lini / Garis. Artinya bahwa setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan
tertentu yang masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada atasan itu dan tidak seorangpun dalam organisasi ini
mempunyai atasan lebih dari satu.
Pimpinan tertinggi dipegang oleh Dewan Komisaris yang
dipimpin oleh seorang Komisaris Utama yang mempunyai fungsi
sebagai penentu kebijakan atau putusan perusahaan bagi jalannya
perusahaan, pemberi nasihat-nasihat yang dibutuhkan untuk direksi dan
melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan kemudian di
bawah dewan komisaris terhadap Direktur Utama dibantu Direktur I dan
Direktur II yang mempunyai tugas menentukan dan membuat strategi
perusahaan baik di bidang operasi perusahaan maupun bidang
keuangan. Masing-masing direksi tersebut dibantu kepala bagian.
Adapun struktur organisasi di Kantor cabang Kudus adalah :
Sumber : Wawancara dengan kepala HRD Pahala Kencana Kudus Bapak Hariyadi tanggal 27 November 2007
3. Relokasi Bangunan
Pada awalnya perusahaan yang berkantor pusat di Kudus
tepatnya di jalan AKBP. R. Agil Kusumadya Km. 4 Kudus dimana
tugas kantor pusat tersebut mengatur rute-rute perjalanan semua bus
yang dimiliki oleh perusahaan. Seiring dengan perkembangannya,
perusahaan memerlukan penambahan dana dari bank yang ditunjuk
untuk memproyeksikan pemindahan kantor pusat dari Kudus ke Jakarta
yaitu dengan membuat bangunan baru yang terletak di pinggiran kota
Jakarta yang beralamatkan di Kompl. Gading Bukit Indah Blok C No. 1
Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Permai Jakarta.
Keuntungan dari pemindahan Kantor pusat ke Jakarta ini adalah:
a. Perusahaan dapat mengkoordinasi rute-rute perjalanan di Kota besar
dengan adanya informasi yang akurat.
b. Adanya kontrol yang baik terhadap pengawasan produksi dan
perbaikan bus.
c. Penghematan tenaga kerja dan waktu.
d. Penghematan biaya operasi dan administrasi.
e. Pangsa pasar yang lebih besar di Jakarta.
f. Adanya tenaga yang profesional di Kota besar yang dapat
mengembangkan staf perusahaan yang lebih baik.
Kantor pusat PT Pahala Kencana di Jakarta mempunyai cabang-
cabang yaitu:
a. Cabang Jakarta dengan 9 agen tunggal.
b. Cabang Semarang atau Jawa Tengah dengan 11 agen tunggal.
c. Cabang Surabaya.
d. Cabang Malang (Jawa Timur) dengan 150 agen umum.
Adapun bangunan pusat di Kudus sebelum pindah ke Jakarta
adalah seluas ± 3000 m2 terdiri atas dua lantai yaitu pos penjagaan dekat
pintu masuk. Kemudian dalam bangunan utama terdiri dari bagian
tiketing dan resepsionis, ruang musholla, toilet, ruang pemaketan
barang, di belakang ruang paket adalah ruang keuangan, kemudian
ruang personalia dan bagian paling belakang dari kantor adalah ruang
workshop yang terdiri dari gudang, bengkel dan servis.45
4. Pemasaran
Adanya pangsa pasar yang cukup kompetitif dalam persaingan,
PT Pahala Kencana mempunyai pangsa pasar tersendiri yaitu kelas
menengah ke atas, di mana pangsa pasar pesaingnya hanya dua yaitu
perusahaan angkutan bus “LORENA” dan perusahaan angkutan bus
“KRAMAT JATI”, maka Pahala Kencana telah menambah armada
untuk mengantisipasi pesaing juga melihat keadaan pasar yang ada yang
mana setiap tahun ada penambahan konsumen dan keadaan ekonomi
masyarakat yang meningkat yang tentunya konsumen menginginkan
suatu angkutan yang lebih baik dengan fasilitas yang baik pula.
Dalam hal pemasaran, perusahaan mempunyai strategi
pemasaran tersendiri yaitu jasa shopping. Jasa shopping ini adalah jasa
konsumen yang dipilih atau dibeli oleh masyarakat sesudah
mengadakan perbandingan kualitas, harga dan reputasi. Strategi jasa
shopping ini dilakukan dengan penjagaan mutu pelayanan dan usaha-
45 Wawancara dengan Kepala HRD Pahala Kencana Kudus Bapak Haryadi tanggal 27
November 2007.
usaha promosi. Adapun strategi pemasaran yang lebih mendasar adalah
sebagai berikut:46
a. Memperbanyak armada
b. Penambahan bus baru
Alasan perusahaan melakukan penambahan bus baru adalah
untuk mengkover adanya gejolak ekonomi yang akan terjadi. Di
samping itu juga untuk memenuhi rute-rute baru. Oleh karena itu,
perusahaan mempunyai strategi untuk investasi bus baru, sebab harga
bus dari tahun ke tahun terus naik.
a. Adanya kelas super eksekutif
b. Adanya makan prasmanan.
Sampai saat ini Kantor cabang Kudus menjalankan 13 unit
armada setiap harinya. Di Kantor cabang Kudus ini hanya melayani
transportasi Antar Kota Antar Propinsi. Sedangkan yang melayani
transportasi antar Kota hanya dilayani di Jakarta. Rute yang dilayani
adalah Kudus – Jakarta dan Kudus – Bogor dengan harga tiket yang
bervariasi yaitu untuk rute Kudus – Jakarta dengan harga tiket Rp
120.000,00 ke tujuan Rawamangun dan Lebak Bulus. Sedangkan tiket
dengan harga Rp 180.000,00 adalah tujuan ke Pulo Gadung dan
Cikarang. Kemudian untuk Kudus – Bogor, tiketnya sebesar Rp
150.000,00.47
46 Dokumen perusahaan Pahala Kencana. Op Cit. hlm. 28. 47 Wawncara dengan Kepala HRD Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 pukul
14.00-15.30 WIB di Kantor Pahala Kencana Kudus.
Jumlah kru bus yang dipekerjakan di kantor cabang Kudus ini
adalah 115 awak bus dengan perincian, sopir bus sebanyak 74 orang dan
kenek sebanyak 41 orang. Dalam kru bus AKAP ini hanya dikenal
istilah sopir dan kenek serta sopir cadangan, tidak ada istilah kondektur
karena hanya melayani transportasi pada malam hari. Armada yang
ditawarkan kepada konsumen ada 3 (tiga) jenis kelas yaitu kelas regular
dengan 36 kursi, kelas eksekutif dengan 32 kursi dan kelas super
ekekutif dengan 19 kursi.48
B. Perjanjian Kerja Bersama
1. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005–2007
Adanya perjanjian kerja dalam suatu perusahaan dibuat karena
bertujuan untuk mengatur segala tata tertib dan hal-hal yang berkaitan
dengan perusahaan itu sendiri. Demikian juga dengan perusahaan PT
Pahala Kencana, perusahaan tersebut juga membuat surat perjanjian kerja
yang telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja. Dalam hal ini
surat perjanjian kerja tersebut dikenal dengan surat Perjanjian Kerja
Bersama Pahala Kencana 2005-2007.
Dalam Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara
pengusaha dengan serikat kerja Pahala Kencana, mempunyai tujuan utama
yaitu agar terwujud suatu Hubungan Industrial yang harmonis, mantap dan
bertanggung jawab antara pengusaha dan para pekerja yang dijiwai oleh
nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.
48 Ibid.
Di samping itu, perjanjian dalam suatu perusahaan dibuat adalah
untuk memberi batasan ruang gerak bagi pengusaha agar tidak berlaku
sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Oleh karena itu, isi dari
Perjanjian Kerja Bersama ini, secara tegas menentukan syarat-syarat kerja,
jaminan sosial, hak dan kewajiban pengusaha, serikat pekerja dan para
pekerja. Hal tersebut selaras dengan misi pengusaha yaitu meningkatkan
mutu hidup dan tingkat kehidupan pekerja, serta meningkatkan mutu
pelayanan kepada pelanggan dan para pemegang saham.
Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana ini,
diyakini bahwa pengusaha bersama-sama dengan serikat pekerja beserta
seluruh pekerja dari segala lapisan, akan berupaya dengan sungguh-
sungguh meningkatkan mutu pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila
dalam lingkungan perusahaan dalam segala bentuknya agar tercapai
peningkatan produktivitas dan efisiensi yang pada nantinya akan
meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perjanjian Kerja Bersama
dirumuskan dengan berlandaskan sikap saling menghomati dan saling
mempercayai satu sama lain yang merupakan satu-satunya pedoman yang
dianut oleh seluruh pekerja agar terhindar dari kesalahpahaman dan
tercapai misi bersama antara pekerja dan perusahaan.
Adapun pihak-pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja
Bersama Pahala Kencana yang ditandatangani oleh masing-masing Dewan
Pimpinan Wilayah di Jakarta pada tanggal 27-28 Juli 2005 adalah:49
49 Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. Hlm. 45
Pimpinan Perusahaan : Bambang T. Tedjokusumo
Manajemen : Mujianto
Ika Kuswardhani
Bambang Dwi Winanto
DPP-SPPK : Budi Sumadiyo
Rafi Simanjuntak
Yohanes Mulyono
M. Hartowo
Sigit Haryono
Sondang Sitompul
Misran Efendi
Bambang Suhandoyono
Nanang Iskandar
Eko Hery Kiswanto
DPW-SPPK Jakarta : Samsul Arifin
Didi Z.A.
A. Efendi
M. Rofiq
Sukiswanto
Johana Tri K.
Gentur
Busri
Alimin
Heri Sarwono
DPW-SPPK Kudus : Haryadi
Moh. Rondhi A.R.
Darto
Tukul M. Kabul
DPW-SPPK Malang : Kanisius Nanggang
Kasiyanto
Miftahul Ansori
Moh. Ansori Setiawan
Moderator : Arief Army
2. Isi Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana
Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya,
bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara
pengusaha dengan serikat pekerja adalah memuat tentang tentang syarat-
syarat kerja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua
belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan
pertama dalam hal terjadi perselisihan. Adapun isi Perjanjian Kerja
Bersama Pahala Kencana diantaranya sebagai berikut:
a. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana
Telah menjadi kesepakatan antara pengusaha dan serikat
pekerja bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini terbatas ruang lingkupnya
dan hanya berlaku terhadap hal-hal yang umum saja.
Mengenai adanya peraturan tambahan yang bersifat lokal,
sepanjang tidak bertentangan dengan isi dari Perjanjian Kerja
Bersama, maka dapat diadakan antara Wakil Pengusaha dan Serikat
Pekerja setempat. Perjanjian Kerja Bersama ini hanya berlaku untuk
pekerja tetap dan kru bus. Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja
Bersama ini, Pengusaha, Serikat Pekerja beserta anggotanya secara
sadar, beri’tikad baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan isi
Perjanjian Kerja Bersama ini. Selain itu Pengusaha dan Serikat Pekerja
tidak akan mengajukan perubahan yang menambah ataupun
mengurangi isi Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati,
kecuali Peraturan Pemerintah (PP) menentukan lain.50
b. Hubungan Serikat Pekerja dengan Pengusaha
Hubungan yang terjalin antara pengusaha dengan serikat
pekerja dalam perusahaan adalah sebagai berikut:
1) Dalam rangka mengembangkan fungsi pertemuan Bipartit sebagai
suatu wadah kerja sama yang bersifat konsultatif dan komunikatif,
maka pelaksanaanya diatur pada pertemuan Bipartit yang
diselenggarakan antara wakil pengusaha dengan serikat pekerja.
2) Pertemuan Bipartit akan diadakan berdasarkan kebutuhan yang
diminta oleh perusahaan maupun serikat pekerja.
3) Dalam hal perbedaan pendapat dan tidak dapat dipecahkan, maka
masalah yang menjadi permasalahan itu dapat diteruskan kepada
50 Wawancara dengan Kepala HRD Pahala Kencana Kudus bapak Haryadi pada tanggal
27 November 2007 di Kantor Pahala Kencana Kudus.
instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja
setempat.
4) Masing-masing bertekad untuk menciptakan hubungan yang
harmonis diantara pekerja dengan pengusaha.
c. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama
Adapun jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini
adalah selama 2 (dua) tahun yaitu mulai 01 agustus 2005 sampai
tanggal 31 Juli 2007 dan mengikat bagi kedua belah pihak. Selain itu
Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang dengan waktu
perpanjangan 1 (satu) tahun dan hanya dilakukan satu kali
perpanjangan.
d. Kesejahteraan Sosial Pekerja dan Keluarganya
Kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak dari pekerja
yang harus diberikan oleh pengusaha. Kesejahteraan sosial ini tidak
hanya berlaku pada tenaga kerja dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku. Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam surat Perjanjian
Kerja Bersama ini adalah sebagai berikut:
1) Jaminan Sosial
Program jaminan sosial yang diberikan pengusaha kepada tenaga
kerjanya adalah jaminan sosial yang meliputi jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan
yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk pengikutsertaan
dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang
didaftarkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara. Jaminan
sosial yang diberikan pengusaha kepada tenaga kerja dalam rangka
meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga memberikan
rasa kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Jaminan sosial
tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja melainkan juga keluarga
tenaga kerja.
2) Bantuan Kelahiran
Untuk bantuan kelahiran diberikan pengusaha bagi pekerja wanita
dan istri dari tenaga kerja dengan ketentuan hanya terbatas sampai
dengan anak ke-3 sesuai dengan kartu keluarga yang terdaftar di
perusahaan. Bantuan kelahiran ini hanya diberikan bagi pekerja
yang sudah melampaui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan
kerja. Adapun besar bantuan tersebut adalah:
a) Pekerja tetap : Rp 350.000,00
b) Istri pekerja tetap : Rp 300.000,00
c) Istri kru bus : Rp 300.000,00.51
3) Bantuan Duka Cita
Selain bantuan kelahiran, pengusaha juga memberikan
kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya yaitu
berupa bantuan duka cita. Akan tetapi bantuan duka cita ini lebih
dikhususkan untuk diberikan kepada ahli waris dari tenaga kerja
yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun bukan
51 Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. Hlm. 34.
karena kecelakaan kerja yang besarnya telah ditentukan oleh
perusahaan yaitu sebesar Rp 350.000,00. Yang dimaksud oleh
perusahaan dengan keluarga pekerja disini adalah istri atau suami
dan anak yang sah.52
4) Bantuan Suka Cita
Sama dengan halnya dengan pemberian kesejahteraan sosial di
atas, pengusaha juga memberikan bantuan suka cita kepada tenaga
kerja yang sudah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan kerja.
Bantuan suka cita ini diberikan kepada tenaga kerja yang baru
menikah dengan bantuan sebesar Rp 350.000,00. namun bila
terjadi pernikahan antar sesame pekerja di perusahaan PT Pahala
Kencana berikut cabang-cabangnya, maka bantuan suka cita ini
hanya diberikan kepada salah satu pekerja saja.
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005-2007
Adapun pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana di
lingkungan perusahaan itu sendiri penulis bahas dari waktu kerja, sistem
pengupahan yang dijalankan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan
pelaksanaan program jamsostek di lingkungan perusahaan, sebagai berikut:
1. Waktu Kerja
a. Waktu Kerja Pekerja Tetap
Adapun waktu kerja bagi pekerja tetap adalah 8 (delapan) jam
sehari sudah termasuk jam istirahat. Hari istirahat mingguan diatur
oleh Kepala Bagian masing-masing. Dengan demikian hari istirahat
52 Ibid.
mingguan tidak harus jatuh pada hari minggu. Apabila ada kelebihan
waktu kerja yang dibutuhkan, maka akan diberikan kompensasi dan
diatur secara sendiri oleh perusahaan.
b. Waktu Kerja Kru Bus AKAP
Waktu kerja kru bus AKAP adalah tidak teratur. Akan tetapi setiap
pekerja harus memberitahukan atasan dan mengisi formulir Hari Kerja
sewaktu tiba atau hari kedatangan dari perjalanan setiap Pulang Pergi.
Seperti pada pekerja tetap, apabila waktu kerja kru bus di luar
kewajaran karena macet atau apapun, maka kru bus akan mendapat
kompensasi yang diatur tersendiri oleh perusahaan.
2. Sistem Pengupahan
Sistem pengupahan atau penggajian dalam perusahaan ini adalah
diberikan kepada pekerja tetap, pekerja harian dan kru bus AKAP karena
cabang Kudus ini hanya melayani transportasi Antar Kota Antar Propinsi:
a. Pekerja Tetap
Sistem pengupahan atau penggajian pekerja dilakukan dengan
mempertimbangkan:
1) Jenis pekerjaan.
2) Tanggung jawab pekerjaan.
3) Keahlian yang dimiliki.
4) Pengalaman kerja.53
53 Surat Perjanjian Kerja Bersama. Hlm. 28.
Dalam menentukan upah pekerja tetap, perusahaan minimal
berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang
Upah Minimum Propinsi yang berlaku dan komponen upah masing-
masing pekerja tetap yang dituangkan dalam perjanjian kerja.
Upah atau gaji pekerja tetap akan diberikan apabila pekerja
tersebut telah melakukan pekerjaannya dan dibayarkan pada setiap
akhir bulan minimal dengan standar UMK yaitu sebesar Rp
650.000,00.
b. Kru bus AKAP
Adapun sistem pengupahan yang diterapkan di Kantor cabang
Kudus ini bagi kru bus AKAP adalah:54
1) Bagi Sopir tujuan Kudus – Jakarta
a) Untuk masa 0 – 3 bulan, uang PP adalah Rp 60.000,00.
b) Untuk masa 3 bulan – 3 tahun, uang PP adalah Rp 65.000,00.
c) Untuk masa 3 tahun lebih, uang PP adalah Rp 70.000,00.
d) Bagi Sopir tujuan Kudus – Bogor
(1) Untuk masa 0 – 3 bulan, uang PP adalah Rp 65.000,00.
(2) Untuk masa 3 bulan – 3 tahun, uang PP adalah Rp
70.000,00.
(3) Untuk masa 3 tahun lebih, uang PP adalah Rp 75.000,00.
e) Bagi Kenek
54 Wawancara dengan Kepala HRD Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 pukul
14.00-15.30 WIB di kantor cabang Pahala Kencana Kudus.
Uang PP yang diberikan bagi kenek adalah sebesar 50%
dari uang PP sopir.
Adapun pengupahan bagi pekerja harian akan ditentukan
sendiri oleh perusahaan. Dalam hal wajihb setor, pengemudi tidaka ada
kewajiban wajib setor, karena kewajiban hanya dibebankan kepada
tiap-tiap agen.55
c. Hak dan Kewajiban Bagi Pengusaha dan Serikat Pekerja
Dengan memperhatikan hal-hal yang secara jelas diatur dalam
Perjanjian Kerja Bersama beserta Peraturan Pemerintah yang berlaku,
maka telah disepakati hak dan Kewajiban Pengusaha dan Serikat
Pekerja.
d. Hak Pengusaha
1) Pengawasan terhadap operasional perusahaan.
2) Pengelolaan perusahaan.
3) Penanganan jalannya operasional perusahaan dan para pekerja.
4) Memberi perintah.
5) Menerima hasil pekerjaan.
e. Kewajiban Pengusaha
1) Membayar upah.
2) Mengikutsertakan pekerja dalam program jamsostek (jaminan
sosial tenaga kerja).
3) Memberi pekerjaan.
55 Ibid.
4) Bertindak sebagai pengusah yang baik.
5) Memberi waktu istirahat dan hari libur resmi.
f. Hak Serikat Pekerja
1) Menyalurkan aspirasi kolektif anggotanya dalam upaya
perlindungan dan keselamatan kerja serta peningkatan
kesejahteraan pekerja.
2) Sebagai penasihat bagi anggotanya yang memerlukan di bidang
ketenagakerjaan.
3) Sebagai motivator dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja
dan partisipasi pekerja.
4) Sebagai unsur pemantap ketenangan usaha dan ketenangan bekerja
di perusahaan.
5) Berhak memperoleh upah yang layak.
6) Berhak memperoleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.
7) Berhak memperoleh tunjangan-tunjangan.
g. Kewajiban Serikat Pekerja
1) Melindungi dan membela hak-hak anggotanya dari pelanggaran-
pelanggaran hak serta memperjuangkan kepentingan anggota-
anggotanya.
2) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan
keluarganya.
3) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya
sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART).
3. Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Serikat Pekerja
Resiko56 merupakan salah satu kata yang tidak dikehendaki oleh
setiap orang. Secara sadar atau tidak, dalam kehidupan manusia pasti akan
menghadapi resiko. Akan tetapi seberapa besar resiko yang akan dihadapi
oleh orang yang bersangkutan tergantung dari aktivitas yang dilakukan.
Demikian juga dalam bidang usaha, hampir semua dapat dipastikan tidak
ada usaha yang bebas dari resiko, misalnya saja terjadi kebakaran pada
tempat usaha, pengelola usaha atau karyawan mendapatkan kecelakaan
atau meninggal dunia, dan lain-lain. Apabila hal ini terjadi, maka akan
membawa dampak yang cukup besar apalagi yang terkena musibah
tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarga. Dengan mencermati
resiko yang dapat datang setiap saat, maka perlu adanya pengelolaan yang
baik. Dalam hubungan kerja, apabila resiko tersebut muncul tidaklah perlu
khawatir, sebab segala kerugian dapat ditanggung oleh pihak pengelola
resiko yang pada umumnya berbentuk badan usaha.
Resiko erat kaitannya dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini
menyiratkan arti dari istilah jaminan di samping mempunyai arti
56 Resiko adalah kondisi dimana ada kemungkinan arus deviasi dari hasil yang diinginkan,
diharapkan atau yang dinantikan. Dalam kaitannya dengan suatu bisnis, resiko dapat didefinisikan sebagai kemnungkinan kerugian yang berhubungan dengan aset-aset dan potensial pendapatan dari perusahaan. Aset disini berarti tidak hanya inventaris dan perlengkapan, tapi juga faktor-faktor lain seperti para pegawai atau tenaga kerja dan reputasinya. Baca Justin G. longenecker. Kewirausahaan manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat. 2001. hlm. 675.
ketidakterjaminan dan ancaman.57 Adanya ketidakterjaminan dan
ketidakpastian tersebut diberikan suatu bentuk perlindungan,
pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang diselenggarakan dalam
bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan
berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong.
Kemudian istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sendiri adalah
suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan
meninggal dunia.58
Sebagai program publik, JAMSOSTEK memberkan hak dan
memberikan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan
tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992, berupa
santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah
tertib administrasi dan membayar iuran.59
Pada dasarnya jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu
hak bagi tenaga kerja sebagai imbalan dari sebagian atau seluruh
penghasilan yang telah hilang. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan yang bersifat sosial. Sehingga pada dasarnya, jaminan sosial
57 Anne Friday Safaria, Dadi Suhanda, dkk. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal
Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan AKATIGA. 2003. hlm. 17. 58 Sentosa Sembiring. Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan
Sosial disertai Peraturan Per-Undang-Undangan yang terkait. Bandung: Nuansa Aulia. 2006. hlm. 62.
59 Brosur PT JAMSOSTEK
sebagai aktualisasi bentuk perlindungan tenaga kerja di mana perlindungan
adalah salah satu hak asasi setiap manusia yang bekerja. Hak asasi tersebut
dapat diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok yang meliputi hak hidup
dan hak untuk mendapatkan perlindungan.
Dalam hal ini badan penyelanggara yang dipercayakan PT Pahala
Kencana Kudus untuk program Jamsostek bagi tenaga kerjanya adalah PT
Jamsostek yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 368 Kudus.
Program Jamsostek yang dijalankan meliputi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Sudah menjadi ketetapan PT Pahala Kencana, bahwa setiap
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja, maka
tenaga kerja tersebut akan mendapat ganti kerugian sebagai berikut:60
1) Biaya Transportasi (maksimum) adalah Rp 150.000,00.
2) Untuk Biaya Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah
a) 4 (empat) bulan I (pertama) 100% * upah sebulan
b) 4 (empat) bulan II (kedua) 75% * upah sebulan
c) Selanjutnya 50% * upah sebulan
3) Untuk biaya pengobatan dan perawatan maksimum, tenaga kerja
akan mendapat ganti Rp 8.000.000,00.61
4) Untuk santunan cacat
a) Sebagian-Tetap %tabel62 * 70 bulan upah
60 www.jamsostek.go.id. 61 Wawncara dengan Kepala HRD Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 di Kantor
Pahala Kencana Kudus. 62 Tabel dapat dilihat pada halaman lampiran
b) Total-Tetap
(1) Sekaligus 70% * 70 bulan upah
(2) Santunan Berkala (2 tahun) Rp 200.000,00/bulan
(3) Kurang fungsi %kurang fungsi * %tabel * 70 bulan
upah
5) Santunan Kematian
a) Sekaligus 60% * 70 bulan upah
b) Berkala (2tahun) Rp 200.000,00/bulan
c) Biaya Pemakaman Rp 1.500.000,00.
Untuk memperoleh santunan jaminan kecelakaan kerja tersebut
terlebih dahulu pengusaha dalam hal ini adalah wakil dari perusahaan
yaitu Kepala HRD (bapak Hariyadi) wajib mengisi form
JAMSOSTEK 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada
Depnakertrans atau Disnakertrans dan PT Jamsostek tidak lebih dari 2
x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan disertai dengan foto
kopi kartu peserta dan surat keterangan dokter. Kemudian setelah
tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter
yang merawat, perusahaan yang diwakili oleh Kepala HRD wajib pula
mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim ke
Depnakertrans/Disnakertrans serta PT Jamsostek tidak lebih dari 2 x
24 jam sejak tenaga kerja dinyatakn sembuh / meninggal dunia.
Selanjutnya PT Jamsostek akan menghitung dan membayar santunan
dang anti rugi kecelakaan kerja yang menjadi tenaga kerja atau ahli
waris.63 Adapun mengenai kecelakaan kerja yang ditimpa oleh
penumpang ketika terjadi kecelakaan adalah ditanggung oleh Jasa
Raharja dan bukan menjadi kewajiban dari Jamsostek.64
b. Jaminan Hari Tua (JHT)
Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan
sistemTabungan Hari Tua yang iurannya ditanggung pengusaha dan
tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebagai iuran yang
terkumpul ditambah hasil pengembangan. Jaminan Hari Tua akan
dikembalikan atau dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah
dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
1) Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau cacat total
tetap.
2) Mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) setelah menjadi
peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 6
bulan.
3) Pergi ke luar negeri tidak kembali lagi atau menjadi PNS atau TNI
atau POLRI.
Untuk memperoleh Jaminan Hari Tua ini, tenaga kerja harus
mengisi dan menyampaikan form Jamsostek 5 kepada Kantor
Jamsostek disertai kartu peserta Jamsostek asli dan kartu identitas diri.
Sedangkan untuk tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri
dengan Surat Keterangan Dokter. Untuk tenaga kerja yang
63 Ibid. 64 Wawancara dengan Kepala HRD Pahala Kencana Kudus Bapak Haryadi pada tanggal
27 November 2007 di kantor.
meninggalkan wilayah RI dilampiri dengan surat pernyataan tidak
bekerja lagi di Indonesia disertai foto kopi paspor dan visa. Sedangkan
untuk tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun
dilampiri dengan surat keterangan kematian dan foto kopi kartu
keluarga. Kemudian bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja sebelum
usia 55 tahun dan telah memenuhi masa kepesertaan minimal 5 dengan
masa tunggu 6 bulan dilampiri dengan surat keterangan berhenti
bekerja dari perusahaan dan surat pernyataan belum bekerja lagi.
c. Jaminan Kematian (JK)
Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja
dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja
sebagai tambahan bagi Jaminna Hari Tua yang jumlahnya yang
jumlahnya belum optimal.
Perusahaan PT Pahala Kencana Kudus memberikan santunan
kematian kepada ahli waris tenaga kerja yaitu sebesar Rp 350.000,00.65
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja
dan keluarga maksimum dengan 3 (tiga) orang anak. PT Pahala
Kencana dalam memberikan program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan ini yaitu berupa pelayanan medis yang terdiri dari rawat
jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap,
pemeriksaan kehamilan dan persalinan dengan biaya persalinan
65 Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. hlm. 34.
sebesar Rp 400.000,00 per anak, penunjang diagnostic, pelayanan
khusus, dan gawat darurat.
Pelayanan khusus untuk penggantian biaya:
Kacamata Rp 150.000,00 prothese atau alat Bantu dengar Rp
300.000,00.
Prothese gigi Rp 250.000,00, prothese tangan Rp 350.000,00 dan
prothese kaki Rp 500.000,00.
Cara perolehan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah untuk
rawat jalan tingkat pertama berupa pemeriksaan dan berobat jalan pada
balai pengobatan umum atau gigi yang dipilih dengan menunjukkan
Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) yang masih berlaku dan
perusahaan masih membayar iurannya.
Kemudian untuk rawat jalan tingkat lanjutan adalah diperoleh
setelah ada rujukan dari perawatan tingkat pertama. Pelayanan tingkat
lanjutan ini berupa rawat inap dan tindakan medis yang diperlukan.
Untuk pengambilan obat atau kacamata dapat dilakukan pada apotek
atau optic yang ditunjuk oleh PT Jamsostek berdasarkan rujukan resep
dokter spesialis yang ditunjuk.
Tabel : 2
Prosentase Iuran Program Jamsostek
Iuran Program JAMSOSTEK (% Upah Bulanan) IURAN
PROGRAM JAMSOSTEK Tanggungan Pengusaha
Tanggungan Tenaga Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 – 1,74
(5 tarif) -
Jaminan Kematian (JK) 0,30 -
Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70 2,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3,00 (Lajang) 6,00 (Keluarga)
- -
Sumber data diperoleh dari: brosur PT Jamsostek
Tabel : 3
Perhitungan Iuran Program Jamsostek
Besarnya Iuran Jumlah
JKK JPK (lajang)
JPK (kel) JHT Upah
(000)
Dasar Upah (000) 1,27% 3% 6% 3,7% 2%
Lajang Kel.
500-699 600 7.620 18.000 36.000 22.200 12.000 59.820 77.820
700-899 800 10.160 24.000 48.000 29.600 16.000 79.760 103.760
900-1.199 1.050 13.335 30.000 60.000 38.850 21.000 103.185 133.185 1.200-1.499 1.350 17.145 40.500 81.000 49.950 27.000 134.595 175.095
1.500-1.899 1.700 21.590 51.000 102.000 62.900 34.000 169.490 220.490
1.900-2.499 2.200 27.490 66.000 132.000 81.400 44.000 218.890 284.890
Sumber: hasil wawancara dengan kepala HRD Pahala Kencana, Bapak Haryadi di kantor Pahala Kencana Kudus.
Perhitungan iuran jamsostek menggunakan pada upah dasar dari
tenaga kerja sesuai dengan jabatannya karena bentuk ganti rugi yang
diberikan adalah berupa santunan yang wujudnya berupa uang.
Apabila pekerja dengan dasar upah Rp 600.000,00 maka untuk setiap
program jamsostek, pengusah mengeluarkan prosentase yang berbeda-
beda dari setiap program jamsostek. Seperti yang terlihat pada tabel di
atas, maka untuk program JKK, pengusaha mengeluarkan Rp 7.620,00
untuk setiap pekerja per bulannya. Begitu pun dengan program-
program lainnya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.
Seperti contoh, untuk perhitungan upah tenaga kerja yang
distandarkan UMK yaitu Rp 650.000,00 per bulannya, maka
pengusaha akan mengeluarkan iuran JKK sebesar Rp 8.255,00, iuran
JHT sebesar Rp 37.050,00, dan iuran JPK (lajang) adalah Rp
19.500,00 serta iuran JPK (kel) adalah Rp 39.000,00 per pekerja per
bulannya. Jadi pengusaha mengeluarkan uang iuran jamsostek setiap
bulannya untuk seorang pekerja yang masih lajang adalah Rp
64.805,00. Sedangkan untuk pekerja yang sudah berkeluarga adalah
Rp 84.305,00.
Sedangkan untuk jumlah santunan yang akan diterima oleh
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja,66 seperti
pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu PP No. 14 tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, maka contoh perolehan
santunan yang akan diterima oleh pekerja sebagai ganti rugi atas
kecelakaan kerja yang menimpa saat bekerja yang distandarkan pada
UMK adalah:
66 Wawancara dengan Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 jam 14.00-15.30 WIB
di Kantor Pahala Kencana cabang Kudus.
Contoh perhitungan santunan JKK yang meninggal dan
diberikan sekaligus kepada tenaga kerja sebagai berikut:
= 60% * 70 (Rp 650.000,00)
= 60 % * Rp 45.500.000,00
= Rp 27.300.000,00.
BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARAPENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA DI PT
PAHALA KENCANA KUDUS
A. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus
Dengan Serikat Pekerja PT Pahala Kencana Kudus
Sebelum penulis menganalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan
Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus, ada baiknya kita
lihat kembali duduk permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu
mengenai bagaimana perjanjian kerja ini dibuat, apa isi perjanjian kerja ini
dan bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama ini.
Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian kerja bersama telah
diatur dalam Bab XI bagian ketiga Undang-Undang No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja bersama dalam UU No.13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ini telah mencabut berlakunya UU No. 21
tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.
Ketentuan perjanjian kerja bersama lebih sesuai dengan keadaaan sekarang
karena sudah mengatur lebih dari 1 (satu) serikat pekerja pada 1 (satu)
perusahaan, sedangkan perjanjian perburuhan belum mengatur lebih dari 1
(satu) serikat pekerja pada 1 (satu) perusahaan.67
67 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 68.
Disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No: KEP-48/MEN/IV/2004, Perjanjian Kerja Bersama adalah
perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau
serikat buruh yang tercatat pada instasi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.68 Dalam
hal ini Serikat Pekerja Pahala Kencana telah tercatat secara resmi pada Suku
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur dengan No.
226/SPPK/BW/II/2001.
Sedangkan dalam Pasal 1601 n ayat 2 Burgelijk Wetboek (BW)
disebutkan bahwa yang dinamakan Persetujuan Perburuhan Kolektif adalah
suatu peraturan yang dibuat oleh seorang majikan atau lebih maupun suatu
perkumpulan majikan atau lebih yang berbentuk badan hukum disatu pihak
dan suatu perkumpulan buruh atau lebih yang berbentuk badan hukum
tentang syarat-syarat pekerjaan yang harus diindahkan sewaktu membuat
persetujuan perburuhan.
Dengan adanya UU No. 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan,
maka Pasal 1601 n ayat 2 KUH Perdata (BW) dianggap tidak berlaku lagi.
Kemudian pada tahun 1985 Perjanjian Perburuhan diubah namanya menjadi
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), namun isinya sama dengan UU No. 21
tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Dan dengan adanya UU No. 13
68 Ibid, hlm. 72.
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka UU No. 21 tahun 1954 tentang
Perjanjian Perburuhan tidak berlaku lagi.
Adapun dasar hukum dari pembuatan perjanjian kerja bersama ini
mengacu pada:69
1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-
48/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara Pembuatan
dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama.
3. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat
Buruh.
Jadi dalam pembuatan perjanjian kerja bersama di pihak pekerja atau
buruh selalu ada kolektivitas. Maksud semula mengadakan perjanjian kerja
bersama secara kolektivitras adalah untuk mempengaruhi syarat-syarat kerja
dengan alat serikat pekerja atau buruh. Dengan demikian, adanya perjanjian
kerja bersama berkaitan dengan pergerakan serikat pekerja.
Sedangkan jika dipandang dari sudut hokum Islam, kesepakatan
perjanjian kerja bersama didasarkan pada rasa saling rela diantara para pihak
yang bersepakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:
النساء (عن تراض منكم ...
“Artinya: ...dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS An-Nisa : 29)
69 Ibid, hlm. 71.
Di dalam perjanjian kerja, pekerja berada di pihak yang lemah,
sedangkan pengusaha memiliki wewenang untuk memerintah. Akibatnya,
seluruh kegiatan yang berada di lingkungan perusahaan, pengusahalah yang
menentukan. Oleh Karena itu, dengan adanya Perjanjian Kerja BERSAMA
yang merupakan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja dalam
hal pekerja ingin merubah atau memperbaiki nasibnya ke tingkat hidup yang
lebih baik, harus disalurkan melalui serikat pekerja.
Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ini harus memuat:70
1. Nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja.
2. Nama, tempat kedudukan serta alamat pengusaha.
3. Nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada intansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.
4. Hak dan kewajiban pengusaha.
5. Hak dan kewajiban serikat pekerja.
6. Jangka waktu dan tanggal berlaku perjanjian kerja bersama.
7. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana yang dapat dilihat
dalam halaman lampiran, telah disebutkan mengenai identitas dari serikat
pekerja, identitas dari pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
bersama dan tanda tangan para pihak dalam pembuatan perjanjian kerja
bersama. Akan tetapi dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak
tidak disebutkan secara jelas. Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala
70 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 21.
Kencana, hanya disebutkan mengenai hak dari serikat pekerja saja. Tidak
disebutkan mengenai kewajiban dari serikat pekerja serta hak dan kewajiban
pengusaha. Kemudian mengenai pihak-pihak yang menandatangani
perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana adalah antara pengusaha
dengan Serikat Pekerja Pahala Kencana yang telah tercatat secara resmi pada
Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk. Dan mengenai tempat pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama adalah di Kantor PT Pahala Kencana yang
beralamatkan di Kompl. Gading Bukit Indah Blok C No.1 Jl. Bukit Gading
Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara.
Dengan demikian, pembuatan perjanjian kerja bersama yang
dilakukan oleh PT Pahala Kencana sudah sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia.
B. Analisis Terhadap Isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala Kencana
Pada Bab 3 (tiga) sebelumnya, telah disebutkan bahwa isi dari
perjanjian kerja bersama meliputi ruang lingkup perjanjian kerja bersama,
hubungan serikat pekerja dengan pengusaha PT Pahala Kencana, jangka
waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama dan kesejahteraan sosial bagi
pekerja dan keluarganya. Dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara
rinci mengenai bagaimana bentuk dan isi dari perjanjian kerja bersama. Akan
tetapi Undang-Undang menyebutkan bahwa isi perjanjian kerja bersama
adalah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan isi
perjanjian kerja bersama tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dimana kesepakatan pembuatannya
adalah berdasar i’tikad yang baik untuk mencapai kesepakatan. Maksud dari
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang disini adalah bahwa
perjanjian kerja bersama yang dibuat kualitas dan kuantitas dari isi perjanjian
kerja tersebut tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.
Adapun mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama
di PT Pahala Kencana ini adalah selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tanggal 01
Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 dan sampai sekarang
masih diberlakukan perjanjian kerja bersama ini dalam perusahaan dengan
perpanjangan satu kali selama 1 (satu) tahun ke depan. Dan selama kurun
waktu tersebut, di PT Pahala Kencana tidak terdapat perubahan-perubahan
mengenai isi dari perjanjian kerja bersama tersebut. Berhubungan dengan hal
ini, Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana yang disepakati telah sesuai
dengan Pasal 123 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kemudian dalam hal kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja dalam
hubungan kerja atau di luar hubungan kerja wajib diberikan dan diperhatikan
oleh pengusaha dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan
rasa aman serta kenyamanan bekerja bagi tenaga kerja. Hal ini dapat
meningkatkan produktivitas kerja bagi tenaga kerja. Namun perlu juga
diperhatikan oleh pengusaha bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berlaku
bagi tenaga kerja saja, melainkan berlaku juga bgi keluarga tenaga kerja
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang
harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian
atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial
seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.
Sistem kesejahteraan yang telah diberlakukan oleh pengusaha PT
Pahala Kencana meliputi jaminan sosial, bantuan kelahiran, bantuan suka cita
dan bantuan duka cita. Jaminan sosial yang diberikan pengusaha kepada
tenaga kerja adalah dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang berupa
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan
pemeliharaan kesehatan. Dalam Pasal 99 UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam hal ini PT Pahala Kencana
telah memberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dimana pengusaha memberikan kesejahteraan tidak hanya bagi
tenaga kerja saja, melainkan juga kepada kelurga dari tenaga kerja. Dan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan ini,
pengusaha telah bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial
tenaga kerja yang telah ditunjuk yaitu PT Jamsostek.
Jika dilihat dalam hukum Islam, kesejahteraan yang diberikan oleh
pengusaha kepada tenaga kerja adalah salah satu bentuk kewaspadaan
terhadap segala resiko yang mungkin dapat menimpa tenaga kerja setiap saat.
Dalam hal ini ada sebuah hadits yang terkait, yaitu hadits tentang
menghindari resiko
اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي مالك بن انس عن توآل او اعقلها : قال ؟ اتوآل او اعقلها وسلم عليه
)الترمذي رواه(
"Artinya : Dari Anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah
tentang (untanya) : Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya
bertaawakal pada Allah? " Bersabda Rasulullah : pertama ikatlah
itu, kemudian bertawakallah pada Allah" (HR Turmudzi)71
Hadits riwayat turmudzi di atas, merupakan salah satu tuntunan
Rasulullah agar selalu bersiakp waspada terhadap kerugian atau musibah
yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya atau tawakal
kepada Allah SWT. Hadits di atas secara implisit mengandung nilai agar kita
selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian bagi diri kita, baik
berbentuk kerugian materi atau kerugian yang berkaitan langsung dengan diri
manusia atau jiwa. Pada dasarnya program jaminan sosial adalah
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bersangkutan.
Perlindunag disini dimaksud dalam rangka menghindari resiko yang
mungkin akan terjadi sehingga dapat diminimalisasi serendah mungkin.
Resiko tersebut akan terasa ringan jika antara pengusaha dengan tenaga kerja
mengadakan kesepakatan untuk mengikutsertakan diri dalam program
jaminan sosial tenaga kerja.
Dengan demikian, sekali lagi mengenai pembuatan dan isi dari
perjanjian kerja bersama tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
yaitu yang mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-
48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan
71 Sunan at-Turmudzi, Kitab Al Sifat Al Qiyanah Wa Ar Rakaik Al Wara, Bab 60 No.
2517, hlm. 668.
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama.
C. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT
PAHALA KENCANA KUDUS
Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bertindak sebaik
mungkin dalam setiap amal perbuatan dan hendaknya kita menjadi manusia
yang dapat berguna bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang
paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain.
Agama Islam mengatur sedemikian rupa terhadap tatanan hidup
pemeluknya, bahkan tidak hanya itu, Islam adalah sebagai agama yang
rahmatal lil ‘alamin. Islam memberi penerangan kepada sesama manusia
tanpa pandang bulu, apakah ia tua atau muda, dari penjuru dunia manapun,
bahkan ia dilahirkan dalam komunitas yang menolak Islam sekalipun, Islam
tetap sebagai agama yang memberi rahmat kepada sekalian alam. Namun
hanya orang yang mau beriman dan berserah diri kepada-Nyalah uang akan
selamat kelak dihari kiamat.
Di dunia ini Islam memberikan ruang gerak yang sama dalam hal
bermu’malah dan tidak memaksakan kepada siapapun untuk mengadopsi
hukum Islam, artinya dalam bermu’malah orang bebas memilih cara apa saja
asal tidak melanggar hak orang lain, akan tetapi umat Islam harus bisa
mengadopsi dan membedakan tatanan hukum yang bersumber dari Al-
Qur’an dan Hadits karena pada hakikatnya, hanya orang yang bersih hatinya
dan mau merefleksi diri (muhasabah) bisa menerima Islam dengan utuh
meski ia tidak mau masuk Islam.
Dalam hal mu’malah Islam memeberikan anjuran bahkan perintah
untuk berbuat adil dan memnuhi janji (aqad) kepada siapapun termasuk
kepada non muslim sepanjang janji tersebut tidak melanggar ketentuan
agama. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (QS
Al-Maidah: 1).72
Ayat tersebut di atas menyiratkan kepada kita untuk memnuhi akad
dalam arti perjanjian yang mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan
perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, bukan saja
orang yang seiman saja, akan tetapi kepada siapa saja yang kita pernah
melakukan akad kepadanya termasuk janji kepada non muslim, selama janji
itu tidak melanggar ketentuan agama.
Adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan adalah untuk
menciptakan suasana keadilan. Tujuan dari perintah berbuat adil adalah
untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling memberikan manfaat,
mengambil manfaat dan menguatkan tali silaturrahim diantara manusia.
Perjanjian Kerja Bersama yang diselenggarakan oleh PT Pahala
Kencana Kudus membuat status hukum hubungan kerja yang tercipta dan
status hukum dari perjanjian tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara
72 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1997, hlm. 156.
hukum. Artinya apabila dikemudian hari terjadi peristiwa-peristiwa yang
menyimpang dari perjanjian kerja bersama itu, maka akan ada sanksi yang
tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut yang telah diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesejahteraan sosial bagi pekerja merupakan salah satu hak yang
haru diberikan oleh pengusaha atau majikan. Kesejahteraan pekerja sesuai
dengan Pasal 1 angka 31 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani atau
rohani, baik di dalam atau di luar hubungan kerja yang aman dan sehat yang
secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas di
lingkungan kerja. Kesejahteraan sosial bagi pekerja ini berupa jaminan sosial
tenaga kerja.
Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, bahwa jaminan sosial
tenaga kerja di PT Pahala Kencana Kudus yang diselenggarakan oleh
pengusaha PT Pahala Kencana adalah meliputi jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk jaminan
kematian, PT Pahala Kencana telah sepakat mengadakan sendiri jaminan
kematian yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama dan telah
menentukan besar santunan kematian atau duka cita sebesar Rp 350.000,00.73
Jaminan sosial tenaga kerja telah diatur dalam UU No. 3 tahun 1992
tentang Jaminan Soaial Tenaga Kerja dan Peraturan-Peraturan Pemerintah
yang terkait. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 tahun 1992 tentang
73 Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana, hlm. 34.
Jamsostek dan Pasal 2 ayat 3 PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT Pahla Kencana telah
menyerahkan pengelolaannya kepada PT Jamsostek. Hal tersebut telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut
merupakan salah satu kewajiban bagi pengusaha dalam rangka meningkatkan
taraf hiup tenaga kerja dan keluarganya, walaupun penyelenggaraan program
jamsostek tidak sepenuhnya diikutkan oleh pengusaha sesuai dengan PP
yang berlaku. Ini dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan dari
pengembangan perusahaan mengingat perusahaan ini adalah perusahaan
yang tidak bergerak dalam bidang produksi.74
Dalam Pasal 1 ayat 4 PP No. 14 tahun 1993 disebutkan bahwa dalam
hal perusahaan telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan
kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket
jaminan kesehatan dasar menurut PP ini, tidak ada kewajiban bagi pengusaha
mengikuti paket program jaminan pemeliharaan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Hal ini dapat penulis analogikan
bahwa apabila suatu perusahaan mengikuti program jamsostek yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk, dan perusahaan
tersebut telah meneyelenggarakan sendiri salah satu dari program jamsostek,
maka perusahaan tersebut dapat mengikuti program jamsostek lain yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Hal inilah yang dilakukan oleh
74 Wawancara dengan kepala HRD Pahala Kencana Kudus, Bapak Haryadi pada tanggal
27 Nopember 2007 di kantor Pahala Kencana Kudus.
perusahaan dengan tidak mengikuti salah satu dari program jamsostek yaitu
tidak mengikuti program Jaminan Kematian.
Jadi jelaslah disini bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati
antara pengusaha dengan serikat pekerja PT Pahala Kencana Kudus adalah
sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang mengaturnya
yaitu yang bersandar pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 1, walaupun
secara spesifik belum diatur dan bersumber pada hukum positif Indonesia
yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama dan UU No. 21 tahun 2000 tentang Seriakat
Pekerja atau Serikat Buruh.75
75 F. X. Djumialdji, Op.Cit., hlm. 71.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah
menagadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Analisis
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha Bus dengan Serikat
Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana
Kudus)”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus adalah perjanjian
yang disepakati antara pengusaha dengan serikat pekerja Pahala Kencana
dimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut adalah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga
mengacu pada peraturan pemerintah yang lainnya dan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP/MEN/IV/ 2004 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
2. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama meliputi hak
dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat-syarat kerja yang
mencakup dalam hubungan kerja.
3. Adapun pelaksanaan program Jamsostek sepenuhnya diserahkan kepada
Badan Penyelenggara yang ditunjuk yaitu PT Jamsostek setempat. Dalam
perspektif hukum positif di Indonesia, pengusaha diwajibkan
mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja
dimana pengusaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam mengikuti
program jamsostek yang bersandar pada UU No. 3 tahun 1992 tentang
Jamsostek dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku.
B. Saran-Saran
1. Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005-2007 ini agar
lebih dijelasakan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-
masing pihak agar dapat lebih jelas dilaksanakan oleh masing-masing
pihak.
2. Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana ini agar segera dilakukan
perevisian lagi terhadap isi dari perjanjian kerja tersebut mengingat
jangka waktu yang akan segera berakhir.
3. PT Pahala Kencana cabang Kudus agar terus meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia yang ada dengan adanya kepatuhan dalam
memenuhi waktu kerja.
4. Hendaknya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif
dalam rangka persaingan yang sehat dengan perusahaan yang bergerak
dalam bidang yang sama.
C. Penutup
Teriring rasa syukur alhamdulillah yang tak terhingga kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dengan segala
daya dan upaya semaksimal mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini.
Apa yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini hanyalah
merupakan sebagian dari ilmu Allah Yang Maha Mengetahui, bagikan setitik
air yang tertuang dalam samudera, itupun tidak lepas dari kekurangan dan
kesalahan. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat
penulis harapkan.
Namun tidak kurang harapan penulis, mudah-mudahan melalui
penulisan ini dapat diambil manfaatnya oleh pembaca, dapat kita jadikan ke
rah yang lebih baik dalam melangkah.
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita semua, Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Agama, Departemen. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra. 1992.
Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram hadits nomor 937. Surabaya: Darul
‘Ilm.
Al-Ja’fiyyi, Imam Bukhori. Shahih Bukhori Juz 3 hadits nomor2264. Beirut:
Darul Kutub Al-‘Ilmiyah.
Arifin, Moh. Semarang: Fakultas IAIN Walisongo, 2006.
At-Turmudzi, Sunan. Kitab Al Sifat Al Qiyanah Wa Ar Rakaik Al Wara. Bab 60
No. 2517.
Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.ke-1.
1998.
Batubara, Maryam. Perburuhan ditinjau dari Perspektif Islam dalam Menyikapi
Problema Perburuhan di Indonesia. dalam Majalah Ekonomi Syari’ah.
Vol. 5, no. 6-2006/1427 H.
Brosur PT JAMSOSTEK
Djumialdji, F.X. Perjanjian Kerja. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
Dokumen PT Pahala Kencana Kudus. Buku Gambaran Umum Perusahaan PT
Pahala Kencana Kudus.
Indriantoro, Nur. Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi dan Manejemen.
Yogyakarta: BPFE. 1999.
Kartasapoetra, R.G. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Cet.ke-4. 1994.
Kartono, Kartini. Metodologi Reseach Sosial. Bandung: Mandar Maju. 1990.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-
48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama.
Longenecker, Justin G. Kewirausahaan manajemen Usaha Kecil. Jakarta:
Salemba Empat. 2001.
Lopa, Baharuddin. Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti
Prima Yassa. 1996.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
Manulang, Sendjung H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
Jakarta: Rineka Cipta. 2001
Mas’adi, Ghufron A. Fiqh Mu’amalah Kontekstual. Jakarta: Radja Grafindo
Persada. 2002.
Nashif, Syekh Manshur Ali. Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW jilid
2. Bandung: Sinar baru Algensindo. 1993.
Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta:
Gadjahmada University Press.
Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika,
Cet.ke-2. 1996.
Poerwadarminto, Wjs. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
1985.
Rokhayati, Siti. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
Safaria, Anne Friday. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan
dan Prospek. Bandung: Yayasan AKATIGA. 2003.
Sembiring, Sentosa. Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi
Jaminan Sosial disertai Peraturan Per-Undang-Undangan yang terkait.
Bandung: Nuansa Aulia. 2006.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi (suatu Pengantar). Jakarta: Radja Grafindo
Persada. Cet.ke-38. 2005.
Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jakarta: Pradnya
paramitha. Cet.ke-32. 2001.
Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana.
Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
www.jamsostek.go.id.
TABEL PRESENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP
SEBAGIAN DAN CACAT LAINNYA
No. Macam Cacat Tetap Sebagian % X Upah
1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku bawah 35
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30
5. Tangan kanan dari atau dari atas siku pergelangan ke bawah 32
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50
10. Sebelah kaki dari amata kaki ke bawah 25
11. Kedua belah mata 70
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35
13. Pendengaran pada kedua belah telinga 40
14. Pendengaran pada sebelah telinga 20
15. Ibu jari tangan kanan 15
16. Ibu jari tangan kiri 12
17. Telunjuk tangan kanan 9
18. Telunjuk tangan kiri 7
19. Cacat hilangnya cuping hidung 30
20. Perforasi sekat rongga hidung 15
21. Kehilangan daya penciuman 10
22. Hilangnya kemampuan kerja fisik
• 50% - 70% 40
• 25% -50% 20
• 10% - 25% 5
23. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70
24. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
7
25. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan (3% ef. Peng. Terbaik) + % ef. Peng. Terburuk. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
7
26. Kehilangan penglihatan warna 10
27. Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7