Upload
astawaan-wiratama
View
81
Download
14
Embed Size (px)
DESCRIPTION
jampersal
Citation preview
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
JAMINAN PERSALINAN
Ni Putu Novy Trisna Dewi 1020025002Made Dian Kusuma Dewi 1020025045I Dewa Ayu Yulita Astari 1020025052I.G.A. A. Putri Krismayanthi 1020025060I Putu Astawan 1020025062I Made Endra Priantono 1020025066Kadek Edy Surya Widya P 1020025068Desak Ketut Dewi Satyawati K 1020025070
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
2013
1. Latar Belakang
Kesehatan sebagai hak asasi telah menjadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi
kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya. Status kesehatan penduduk suatu negara akan
mempengaruhi berbagai bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial maupun ekonomi. Untuk
dapat mengetahui status kesehatan tersebut maka dapat digunakan beberapa parameter
diantaranya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indonesia
merupakan negara dengan kasus AKI dan AKB yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI
228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus
(AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup.. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment
Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan AKI menurun dari 228 pada tahun 2007
menjadi 102 per 100.000 KH dan AKB menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per 1000
KH.
AKI dan AKB menjadi isu yang dominan karena menjadi salah satu indikator dalam
mencapai MDG’s target keempat dan kelima yaitu menurunkan kematian bayi dan meningkatkan
kesehatan ibu. Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu
yang terjadi 90 % pada saat persalinan dan segera setelah persalinan (SKRT, 2011). Kematian
ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga Terlambat), di antaranya
terlambat dalam pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari
tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan darurat.
Hal lain yang menjadi masalah yaitu masih banyaknya ibu hamil khususnya yang berasal dari
keluarga dengan tingkat ekonomi rendah tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk
melakukan persalinan karena tidak mempunyai biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, jampersal menjadi komponen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui
Kemenkes untuk mengurangi hambatan finansial bagi masyarakat berupa memberi jaminan
pembiayaan pelayanan persalinan kepada ibu hamil . Jampersal diharapkan mampu
meningkatkan akses ibu hamil dalam mendapatkan pelayan kesehatan saat melakukan persalinan
sehingga tidak’terjadi keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan persalinan. Pelayaan
kesehatan yang diberikan oleh jampersal meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan
persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru
lahir.
Dalam pelaksanaannya, program Jampersal di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan
baik. Beberapa permasalahan yang kerap ditemui dalam implementasi Jampersal ini yaitu
program Jampersal belum dapat dinikmati oleh semua warga yang membutuhkan karena
kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penggunaan jampersal dan belum semua bidan yang ada
di daerah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak dinas kesehatan setempat.
Permasalahan mengenai Jampersal tersebut melatarbelakangi penulis untuk menganalisis
mengenai kebijakan tersebut.
2. Policy Analysis dari Kebijakan Jampersal
Gambar 1. Segitiga Kebijakan
2.1 Kontent dalam Kebijakan Jampersal
Setigiga kebijakan merupakan salah satu cara untuk menganalisis kebijakan maupun
instrument yang ada di dalamnya. Dalam segitiga kebijakan sendiri terdapat beberapa komponen
salah satunya adanya konten. Sehubungan dengan hal tersebut adapun beberapa konten yang
terdapat dalam petunjuk teknis Jampersal tahun 2012, antara lain:
a. Tujuan Jampersal:
Terdapat 2 tujuan utama dalam program Jampersal, tujuan tersebut terdiri dari:
Tujuan Umum yaitu agar meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang
dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui
jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan.
Contents
Contexts
Process
Actors
Tujuan Khusus yaitu:
1. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan
nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatnya
cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan
penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga
kesehatan.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.
b. Manfaat yang dihasilkan
Jika dihubungkan dengan tujuan yang ada, keberadaan program Jampersal setidaknya
dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat tersebut seperti ibu hamil dapat lebih mudah
dalam memperoleh informasi dan akses tentang kesehatan ibu dan anak melalui pemeriksaan
maupun pelayanan oleh tenaga professional yang ditanggung dalam Jampersal. Selain itu
manfaat lainnya ialah masyarakat yang berada dalam golongan miskin dapat lebih terbantu
dalam mendapat pelayanan terkait kesehatan ibu dan anak karena adana penanggungan biaya
untuk pelayanan bagi kesehatan ibu dan dan anak. Kemudahan biaya, akses, informasi ini
nantinya diharapkan dapat membantu ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan
untuk kehamilan dan persalinannya sehingga dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan
bagi ibu dan anak. Dimana hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
c. Derajat perubahan yang diinginkan
Adanya program Jampersal diharapkan dapat menimbulkan perubahan dalam bidang
kesehatan ibu dan anak. Perubahan tersebut lebih cenderung kepada kemudahan biaya, akses
dan informasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dimana hal itu nantinya akan
berpengaruh terhadap akselerasi tujuan MDGs (Millenium Develoment Goals) yang ke 4 yaitu
menurunkan angka kematian anak dan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Hal itu
sehubungan dengan upaya untuk mengurangi tiga terlambat yang terdiri dari terlambat dalam
pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga
kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas pelayanan kesehatan saat dalam keadaan
emergensi yang dapat mendorong pencapaian MDGs tersebut. Kepentingan lain yang juga
akan terpengaruh ialah peraturan mengenai Keluarga Berencana. Sebab, Jampersal mencakup
juga penjarangan kehamilan dan pembatasan kehamilan yang bepengaruh pada pelaksanaan
KB.
d. Ruang lingkup Jampersal
Berdasarkan Juknis Jampersal tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dalam ruang
lingkup Jampesal pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang
berdasarkan rujukan. Rujukan tersebut terbagi atas 2 tahap, yaitu:
1. Pelayanan persalinan tingkat pertama
Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan,
pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya
komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama. Pelayanan
tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya
termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan Jaminan
persalinan di tingkat pertama meliputi:
Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 Kali yang
mencakup integrasi program antara PMTCT, malaria, dan TB.
Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir
Pertolongan persalinan normal
Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang
merupakan kompetensi Puskesmas PONED
Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA
dengan frekuensi 4 kali
Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya
Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya
2. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan
Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil,
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang
tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan
berdasarkan rujukan atas indikasi medis. Pada kondisi kegawatdaruratan kebidanan dan
neonatal tidak diperlukan surat rujukan. Pelayanan tingkat lanjutan menyediakan
pelayanan terencana atas indikasi ibu dan janin/bayinya. Pelayanan tingkat lanjutan untuk
rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan
di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan
Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:
Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti)
Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di
pelayanan tingkat pertama.
Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat
persalinan.
Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti)
Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi
3. Pelayanan Persiapan Rujukan
Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi
yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama
sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan
karena adanya keterbatasan SDM, peralatan dan obat-obatan
Pasien dipastikan akan mendapat pelayanan paripurna yang lebih baik dan aman
di fasilitas kesehatan rujukan jika melakukan rujukan
Pasien dalam keadaan aman selama proses rujukan dengan memeperhatikan
syarat-syarat seperti stabilisasi keadaan umum (Tekanan darah stabil/ terkendali,
nadi teraba, pernafasan teratur dan Jalan nafas longgar, terpasang infus, tidak
terdapat kejang/kejang sudah terkendali), pendarahan terkendali, kelengkapan
ambulansi pasien (pengawasan petugas kesehatan dan antisipasi gawat darurat,
cairan infus yang cukup selama proses rujukan, serta obat dan Bahan Habis Pakai
yang cukup ).
e. Kedudukan pembuat Jampersal
Program Jampersal sendiri diluncurkan oleh Kemenkes tahun 2011 atas dasar harapan
agar terjadinya reformasi dalam bidang kesehatan dan secara khusus membantu ibu
melahirkan yang pembiayaannya dijamin pemerintah, di fasilitas kesehatan pemerintah dan
juga swasta yang sudah menandatangani kerja sama. (Interaksi, 2011)
Pengorganisasian dalam Jampersal tersusun atas Tim Koordinasi dan Tim Pengelola yang
terbagi pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dimana Tim Koordinasi ini bersifat
lintas sektor yang terdiri dari pelindung, ketua, sekretaris dan anggota. Sementara Tim
Pengelola sendiri bersifat lintas program yang terdiri dari pelindung, penanggung jawab,
pelaksana, anggota, dan sekretariat. Jika dilihat dari kedudukannya, baik dalam Tim
Koordinasi maupun Tim Pengelola, Kemenkes berkedudukan sebagai pelindung dalam
susunan pengorganisasian tersebut dan berhubungan secara lintas sektor maupun lintas
program dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur pengorganisasian. Dimana Kemenkes
bertugas untuk memantau pihak-pihak yang berada dalam pengorganisasian ini telah
melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab serta memastikan jika kebutuhan
khususnya terkait kesehatan ibu dan anak telah terpenuhi.
f. Sasaran dan pelaksana Program
Sasaran dari program Jamkesmas sendiri dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang
diharapkan dari program tersbut. Dimana sasaran dari Jamkesmas adalah ibu hamil, ibu
bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan
usia 28 hari). Sasaran ini adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat pelayanan yang
berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun dengan komplikasi
untuk mencegah meningkatnya AKI dan AKB yang berkaitan dengan proses persalinan
tersebut. (Kemenkes, 2012)
Kemudian, pelaksana program Jampersal sendiri dibedakan pada tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten. Dimana pada tingkat nasional Jampersal dilaksanakan oleh Dirjen
Bina Upaya Kesehatan sebagai ketua pelaksana 1, Dirjen Bina Gizi dan KIA sebagai ketua
pelaksana 2, dan sebagai anggota yaitu pejabat Eselon II dan III yang terkait. Kemudian pada
tingkat kabupaten Jampersal dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi sebagai
ketua pelaksana, dan sebagai anggota yaitu seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan
Provinsi. Kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota Jampersal dilaksanakan oleh Sekretaris
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai ketua pelaksana, dan sebagai anggota yaitu seluruh
Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
g. Pendanaan jaminan persalinan
Pendanaan jaminan persalinan sendiri dilakukan secara terintegrasi dengan Jamkesmas.
Dimana dana Jaminan Persalinan bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang
dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya
Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sementara untuk Alokasi dana Jaminan Persalinan sendiri
dibedakan antara alokasi dana pada pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar dan alokasi
dana pada pelayanan kesehatan kesehatan tingkat lanjutan/rujukan. Di pelayanan tingkat
pertama diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah bumil peserta Jamkesmas dan sasaran
bumil penerima manfaat Jaminan persalinan yang belum memiliki jaminan persalinan di
daerah tersebut dikalikan total besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama.
Sementara di pelayanan tingkat lanjutan diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah bumil
peserta Jamkesmas dan sasaran bumil penerima manfaat jaminan persalinan yang belum
memiliki jaminan persalinan dengan risiko tinggi/dengn komplikasi yang perlu mendapatkan
penanganan di PPK lanjutan/rujukan di daerah tersebut dikalikan rata-rata besaran biaya paket
pelayanan persalinan risiko tinggi/dengan komplikasi menurut INA CBGs.
Kemudian untuk penyaluran dananya, disalurkan secara langsung oleh Kemenkes dari
bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke rekening
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang akan dikelola oleh Tim Pengelola tingkat Kabupeten/Kota
dan juga disalurkan langsung ke rekening Rumah Sakit/Balai Kesehatan untuk pelayanan
persalinan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dimana pembayaran pelayanan persalinan
dalam Jampersal akan dilakukan dengan mekanisme klaim oleh fasilitas kesehatan baik itu
pada tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan.
h. Sumber daya yang dikerahkan
Dalam rangka merealisasikan program Jampersal, terdapat beberapa sumber daya yang perlu
dikerahkan. Sumber daya tersebut berasal dari pihak-pihak yang diajak kerjasama seperti
Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin, serta Dokter Praktik yang dapat memberikan bantuan
tenaga kesehatan baik itu bidan, dokter, tenaga kesehatan professional lain yang betugas
untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Jampersal. Dimana hal
tersebut setidaknya diharapkan dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan dan pencapaian
tujuan Jampersal karena kemudahan dalam hal biaya, akses, maupun infotmasi.
i. Indikator Keberhasilan, Pemantauan Dan Evaluasi Jampersal
Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan Jaminan Persalinan digunakan beberapa
kelompok indikator-indikator yaitu indikator kinerja program (Cakupan K1, K4, pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, penanganan komplikasi kebidanan,
pelayanan nifas lengkap, peserta KB pasca persalinan, kunjungan neonatal 1, kunjungan
neonatal lengkap, penanganan komplikasi neonatal) serta indikator kinerja pendanaan dan tata
kelola keuangan (tersedia dan termanfaatkannya dana Jampersal bagi sasaran yang tepat serta
terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dana Jampersal). Pemantauan sendiri
bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
di lapangan. Sementara evaluasi bertujuan menilai pencapaian indikator keberhasilan.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala berkala baik bulanan, triwulan, semester
maupun tahunan oleh Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui beberapa
kegiatan seperti: pertemuan koordinasi (pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota),
pengolahan dan analisis data, serta supervisi.
Summary:
Dapat disimpulkan jika poin utama yang tercantum dalam konten Jampersal adalah Jampersal
bertujuan untuk meningkatkan akses, informasi, dan bantuan dana untuk memperoleh pelayanan
kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak dalam rangka pecapaian target MDGs ke 4 dan ke 5.
Tujuan tersebut direalisasikan melalui berbagai jenis pelayanan baik itu pelayanan tingkat
pertama maupun pelayanan tingkat dasar yang dapat menunjang kesehatan ibu dan anak. Dimana
pelayanan tersebut akan diberikan oleh tenaga kesehatan professional seperti bidan, maupun
dokter serta lebih difokuskan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca
melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) terutama yang belum memiliki
jaminan persalinan.
2.2 Konteks dalam Kebijakan Jampersal
Dalam health policy triangle terdapat pula analisis mengenai konteks kebijakan. Menurut
Buse et al., 2005, konteks kebijakan merupakan faktor sistemik yang meliputi sosial, politik,
ekonomi dan sosial budaya baik di tingkat international, nasional ataupun lokal yang memiliki
pengaruh terhadap kebijakan kesehatan. Leichter (1979) memaparkan cara yang cukup
bermanfaat dan dapat digunakan untuk menganalisis Jaminan Persalinan yang terdiri dari
situasional faktor, faktor structural, faktor budaya dan pengaruh eksternal/internasional.
Situasional faktor merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat
berdampak pada kebijakan, hal tersebut sering disebut “focusing event”. Dalam hal ini yang
termasuk dalam situasional faktor adalah Pemerintah ingin mencapai target MDGs no 4 dan 5,
sehingga Pemerintah melalui Kemenkes meluncurkan Jaminan Persalinan dengan sasaran ibu
hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi yang baru lahir dengan tujuan dapat mengurangi atau
menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Selanjutnya, structural faktor
merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah, meliputi sistem politik,
keterbukaan sistem tersebut dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembahasan dan keputusan kebijakan, tingkat ekonomi masyarakat, dasar bagi tenaga kesehatan,
kondisi demografi serta kemajuan teknologi.
Structural faktor yang mempengaruhi terbentuknya jaminan persalinan adalah karena
banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang kesulitan dalam mengakses
pelayanan kesehatan dan tidak memiliki jaminan kesehatan berkaitan dengan persalinan,
sehingga ibu hamil yang miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan tersebut tidak
mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan aman serta berisiko terjadi keguguran dan
infeksi. Selain itu, faktor jarak pelayanan kesehatan yang jauh dari pemukiman juga menjadi
kesulitan warga dalam mencapai pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya serta
mengalami kesulitan saat akan melahirkan. Adanya situasi politik yang terjadi di suatu daerah
juga dapat mempengaruhi terjadinya kebijakan, yaitu adanya kebijakan desentralisasi kesehatan,
dimana dengan adanya desentralisasi akan mempengaruhi penerapan jampersal di masing-
masing daerah karena pemerintah daerah yang mengetahui kebutuhan daerahnya sendiri dan
disesuaikan dengan peraturan daerahnya masing-masing.
Faktor budaya dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan, dimana budaya merupakan elemen
yang berkaitan dengan nilai-nilai lokal. Faktor budaya tersebut dapat mendukung atau
menghambat penerapan Jampersal di beberapa daerah. Di beberapa daerah di Indonesia,
terutama di desa-desa, masih terdapat budaya patriarki dimana laki-laki merupakan seseorang
yang memiliki otoritas utama dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam hal
kehamilan dan persalinan, seorang Ayah memiliki kekuasaan tertinggi dalam keluarga untuk
mengambil keputusan apakah seorang Ibu harus melahirkan di rumah sakit, di puskesmas, di
bidan desa atau di dukun beranak, dan sebagai perempuan hanya dapat menerima keputusan
yang dibuat oleh seorang Ayah. Sedangkan di bali, konteks lokal yang menghambat terdapat di
salah satu daerah yaitu di Munti dimana terdapat kepercayaan bahwa seorang ibu yang
melahirkan harus ditolong oleh suaminya sendiri, sehingga meskipun daerah tersebut sudah
menerapkan Jampersal ibu hamil yang melahirkan akan tetap ditolong oleh suaminya
dibandingkan dengan menggunakan Jampersal.
Yang terakhir adalah faktor internasional atau exogenous yang dapat meningkatkan saling
ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional dalam
kesehatan. Pengaruh tersebut dapat berasal dari lembaga donor internasional yang membuat
suatu program pelatihan. Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan lembaga donor
internasional dengan prinsip kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya percepatan
penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Kerja sama dengan berbagai development
partners dalam bidang kesehatan ibu dan anak telah berlangsung lama, seperti pengembangan
buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project telah berakhir namun buku KIA telah
diterapkan di seluruh Indonesia, peran serta WHO memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capasity
building, serta UNFPA yang merupakan badan internasional dari PKBI menjalin kemitraan
dengan Pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga lain dan masyarakat sipil untuk mencapai
tujuan. Beberapa tugas UNFPA melibatkan penyediaan suplai dan layanan untuk merawat
kesehatan. Mereka juga mendorong partisipasi pemuda dan wanita untuk membantu
mengembangkan masyarakat mereka yang terkena dampak dari kesehatan yang buruk yang
meluas ke berbagai sektor seperti pencegahan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS.
2.3 Aktor dalam Kebijakan Jampersal
Aktor adalah orang-orang yang mempunyai power atau kekuasaan dan bagaimana mereka
mempergunakan power tersebut untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Selain itu, para aktor
tersebut seringkali membentuk jaringan atau network atau aliansi dalam mempengaruhi
kebijakan (Buse et all, 2005). Adapun jenis-jenis aktor yakni state or non state actors, interest or
pressure groups, NGOs dan Organisasi Internasional. Berikut adalah daftar aktor kebijakan yang
terlibat dalam perencanaan program Jampersal yakni sebagai berikut :
a. State (Pemerintah) : Kemenkes, Kemendgri, Kemensos, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan, Komisi Peduli AIDS
1. Kemenkes memiliki power atau kekuasaan yang sangat besar dalam mempengaruhi
lahirnya sebuah kebijakan kesehatan. Menteri kesehatan RI, memandang bahwa
diperlukan suatu reformasi dalam bidang kesehatan khusus membantu ibu-ibu di
Indonesia melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih yang pembiayaannya
dijamin pemerintah baik di fasilitas kesehatan pemerintah dan juga swasta yang sudah
menandatangani kerja sama.
2. Kemendagri memiliki power atau kekuasaan yang sangat besar dalam menerbitkan
pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pedoman penyusunan
APBD tersebut berkaitan dengan kebijakan apa yang perlu mendapat perhatian dari
pemerintah daerah dalam penyusunan APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah dan salah satunya ialah Jampersal.
3. Kemensos merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki visi terwujudnya
kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mencapai visinya, kemensos memiliki beberapa
misi seperti meningkatkan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi
PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); mengembangkan perlindungan dan
jaminan sosial bagi PMKS; meningkatkan profesionalisme
penyelenggaraanperlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi,
pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan; meningkatkan
dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; dan meningkatkan transparansidan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari keenam misi yang dimiliki oleh Kemensos,
dapat dilihat bahwa kementerin ini sangat mendukung adanya Jampersal di masyarakat.
Karena dengan adanya Jampersal, masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan
akses terhadap layanan kesehatan dan dengan adanya program tersebut masyarakat
miskin dan masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan sosial akan mendapatkan
kemudahan. Sehingga visi dari Kemensos pun akan tercapai.
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu lembaga
pemerintahan yang memiliki visi mewujudkan kesetaraan gender dan memberikan
perlindungan bagi seluruh anak di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, adapun misi
yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yakni mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk
meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta memenuhi hak tumbuh
kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Dengan visi misi tersebut,
kementerian ini menjadi salah satu pendukung lahirnya program Jampersal. Karena
dengan adanya program Jampersal, setiap perempuan hamil akan mendapatkan akses
yang lebih mudah dan terjangkau untuk melakukan persalinan yang aman di layanan
kesehatan dan mendapatkan informasi yang benar terkait dengan kehamilan. Dengan
demikian AKI dan AKB di Indonesia dapat ditekan jumlahnya setiap tahun.
5. Komisi Peduli AIDS (KPA) adalah suatu lembaga yang memiliki power dalam
memperjuangkan hak-hak penderita HIV&AIDS untuk mendapatkan pelayanan yang
sama dibidang kesehatan. Peran KPA dalam program Jampersal ialah untuk menjamin
bahwa ibu hamil dengan HIV positif dapat melakukan persalinan yang aman dan layak
di setiap pelayanan kesehatan serta menjamin bahwa anaknya tidak akan tertular oleh
virus HIV. Dengan ikut sertanya KPA dalam merumuskan program Jampersal,
diharapkan program pencegahan PMTCT dapat masuk dan terlaksana diseluruh
pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sehingga dapat membantu para ibu hamil
yang mengidap HIV positif untuk mendapatkan persalinan yang aman dan bayi yang
lahir terjauh dari risiko HIV.
b. Interest groups : media massa, organisasi mahasiswa
1. Media massa berperan dalam memblow-up isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat,
salah satunya mengenai isu persalinan yang masih sulit di Indonesia terutama bagi
masyarakat miskin. Dengan adanya peran media disini, isu tersebut diharapkan dapat
masuk ke dalam agenda kebijakan untuk kemudian dibicarakan dan diberikan solusinya.
Dalam memblow-up sebuah isu, media massa memiliki sejumlah kepentingan salah
satunya adalah mencari keuntungan dari setiap isu yang diblow up ke masyarakat.
Semakin banyak dan semakin bagus isu yang diinfokan ke masyarakat maka akan
semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh media massa.
2. Organisasi mahasiswa berperan dalam mengadvokasi pemerintah terkait dengan
pelayanan persalinan yang berkualitas bagi ibu hamil yang berasal dari keluarga tidak
mampu untuk mendapatkan layanan yang berkualitas.
Kepentingan organisasi kemahasiswaan dalam perencanaan program Jampersal salah
satunya adalah untuk memperlihatkan bahwa organisasi tersebut telah menjalankan
tujuan terbentuknya organisasi dan untuk menyuarakan aspirasi di tingkat mahasiswa
terkait perencanaan sebuah agenda kebijakan.
c. Pressure groups : IBI
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan salah satu kelompok yang menolak adanya program
jampersal. Penolakan tersebut didasarkan karena program jampersal dirasa kurang
memberikan keuntungan bagi para bidan terutama dalam hal keuntungan biaya. Selain itu,
dengan melakukan penolakan terhadap program jampersal para bidan yang menjalankan
praktek swasta akan terlindungi dari kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh para
bidan yang membuka praktek swasta.
d. NGOs : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
PKBI adalah sebuah perkumpulan yang dilandasi kepedulian terhadap keselamatan ibu dan
anak. Salah satu misi dari PKBI adalah mendorong partisipasi masyarakat, terutama
masyarakat miskin, marginal, tidak terlayani, untuk memperoleh akses informasi, pelayanan,
dan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual yang berkualitas serta berkesetaraan dan
berkeadilan jender. Memperjuangkan agar hak-hak reproduksi dan seksual perempuan
diakui dan dihargai terutama yang berkaitan dengan berbagai alternatif penanganan
kehamilan yang tidak diinginkan. Dari kedua misi tersebut, terlihat bahwa PKBI mendukung
terbentuknya program Jampersal. Dukungan tersebut terlihat dari misi Jampersal yakni
memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama dalam
layanan persalinan.
e. Organisasi Internasional : WHO, JICA, UNFPA
1. WHO berperan dalam memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
anak, baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capacity building.
Peran WHO dalam Jampersal dilandasi oleh keinginan agar negara-negara berkembang
dapat segera mencapai target MDGs 4 dan 5. Dengan demikian seluruh masyarakat yang
ada di negara berkembang akan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan
kesehatan.
2. JICA (Japan International Coorporation Agency) adalah sebuah lembaga yang didirikan
oleh pemerintah Jepang untuk membantu negara-negara berkembang. Salah satu negara
berkembang yang mendapatkan bantuan dari JICA adalah Indonesia. Dalam memberikan
bantuannya bagi negara berkembang, JICA akan memfokuskan pada pengembangan
masyarakat. Contohnya adalah dalam program Jampersal, JICA berperan dalam
mengembangkan buku KIA untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan adanya
pengembangan buku KIA, hal tersebut akan menguntungkan masyarakat luas karena
mereka diharapkan lebih mengerti dan memahami pentingnya kesehatan ibu dan anak
bagi kemajuan sebuah negara.
3. United Nations Fund for Population Activities atau United Nations Population Fund
(UNFPA)
Organisasi UNFPA bekerja atas kerjasama dengan PBB, pemerintah dan komunitas
lainnya. UNFPA merupakan badan pengembangan internasional yang mempromosikan
hak setiap perempuan, laki-laki dan anak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan
kesempatan yang sama. UNFPA mendukung negara-negara dengan menggunakan
kebijakan dan program mengurangi kemiskinan dan untuk memastikan bahwa setiap
kehamilan adalah diinginkan, setiap kelahiran aman, setiap pemuda bebas HIV/AIDS
dan setiap perempuan diperlakukan secara bermartabat dan terhormat.
Di Indonesia, mitra UNFPA adalah Bappeda, Dinkes, Diknas, Biro Pembangunan
Perempuan, BKKBN, BPS, Komisi Penangggulangan AIDS, WCC dan Bappenas.
Dimana tugas-tugas dari para mitra UNFPA tersebut yakni mensosialisasikan MDGs ke
anggota-anggota DPR.
Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Jampersal :
1. Tim Koordinasi
a. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat (Kemenkes)
Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat
yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tugas daripada tim
koordinasi ini yakni untuk menentukan strategi dan kebijakan nasional pelaksanaan
Jamkesmas dan BOK, untuk melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan
kegiatan Jamkesmas dan BOK secara nasional, berperan sebagai fasilitator lintas sektor
tingkat pusat dan daerah, dan untuk memberikan arahan dalam efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.
b. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi (Dinkes Provinsi)
Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubernur. Tugas
daripada tim koordinasi ini yakni menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan
Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas
dan BOK sesuai kebijakan nasional, dan melakukan pengendalian dan penilaian
pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat provinsi.
c. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota (Dinkes
Kabupaten/Kota)
Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota, tugas tim
koordinasi ini yakni menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan
BOK tingkat kabupaten/kota, mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK
sesuai kebijakan nasional, melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan
Jamkesmas dan BOK di tingkat kabupaten/kota dan menjadi fasilitator lintas sektor
tingakt kabupaten/kota dan Puskesmas.
2. Tim Pengelola
a. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat (Kemenkes)
Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat terdiri dari Penanggung Jawab,
Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Kesehatan.
Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat memiliki dua jenis tugas yang
dilaksanakan yakni sebagai pengarah dan pelaksana. Sebagai pengarah, tim pengelola
akan merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaan
Jamkesmas dan BOK agar sejalan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan
perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, melakukan pengawasan dan
pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan, dan memberikan masukan dan laporan
kepada Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.
b. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi (Dinkes Provinsi)
Tim terdiri dari seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi. Tugas dari Tim
Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi adalah melaksanakan kebijakan yang
telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat, melakukan pembinaan
(koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di
kabupaten/kota, melatih tim pengelola Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten/kota dan
lainnya.
c. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota (Dinkes Kabupaten/Kota)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan
Jamkesmas dan BOK membentuk Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat
Kabupaten/Kota. Tugas Tim Pengelola Kabupaten/Kota terintegrasi meliputi seluruh
kegiatan pengelolaan Jamkesmas (termasuk Jampersal) dan BOK, seperti melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan tim, mempertanggungjawabkan manajemen
penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayahnya, melakukan
pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan
BOK di kabupaten/kota, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah
kerjanya, menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan
kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas
Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
3. Bidan Praktek Swasta (BPS)
Dalam Program Jampersal, bidan praktek swasta memiliki peranan sebagai kelompok yang
melaksanakan program tersebut dengan memberikan layanan K1 (awal pemeriksaan) sampai
K4 (pemeriksaan selama kehamilan) serta melayani proses persalinan. Akan tetapi tidak
seluruh bidan praktek swasta yang mau menjalankan program tersebut, ini dikarenakan para
bidan hanya mendapatkan pembayaran per pasien sebesar Rp 350.000 dan bayaran tersebut
tidak termasuk peralatan dan obat-obatan yang dikeluarkan sendiri oleh para bidan. Hal inilah
yang membuat pelaksanaan program Jampersal pada tahun 2011 berjalan kurang maksimal.
Dana yang disediakan pemerintah tidak memenuhi keinginan aparat pelaksana program
karena terkesan kurang menguntungkan mereka. Sehingga dampak negatifnya masyarakat
juga kurang mengetahui keberadaan program ini. Karena hal tersbeut, bidan praktek swasta
dapat dimasukkan ke dalam pressure group dan interest group (kelompok yang setuju
terhadap program).
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Dalam program jampersal, BKKBN berperan dalam melakukan pelayanan KB. Dimana peran
ini sesuai dengan Perka BKKBN No. 151/PRE/E1/2011 tentang Pelayanan KB dalam
Jampersal. Tugas lain yang dilakukan oleh BKKBN yakni mensinkronkan data sasaran KB
pasca persalinan, melakukan advokasi dan fasilitas secara berjenjang ke Pemda,
meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas,
sosialisasi program KB pasca persalinan secara berjenjang, menyediakan dan
mendistribusikan materi KIE, formulir pencatatan dan pelaporan, menyediakan anggaran
pelatihan KB bagi dokter dan bidan tenaga pelayanan Jampersal, dan melaksanakan
Bimbingan Teknis (BINTEK) dan Monitoring Evaluasi (MONEV).
5. RS Pemerintah
Dalam menjalankan Program Jampersal, RS Pemerintah berperan sebagai kelompok yang ikut
melaksanakan program tersebut dengan memberikan layanan kepada ibu hamil tingkat
lanjutan (PONEK). Akan tetapi tidak seluruh rumah sakit ikut serta dalam melaksanakan
program ini dikarenakan oleh sistem rujukan yang belum merata diseluruh rumah sakit.
Dengan menjalankan program Jampersal, maka RS Pemerintah telah membantu proses
perbaikan dalam sistem rujukan sehingga dapat mengurangi jumlah pasien yang ditelantarkan.
6. Puskesmas
Puskesmas berperan sebagai pemberi layanan tingkat dasar (PONED) dalam Program
Jampersal dan sebagai pemberi rujukan sebelum ke rumah sakit. Peran Puskesmas disini
sangat vital untuk mencegah terjadinya penumpukan di rumah sakit dan dengan menjalankan
program Jampersal, maka masyarakat akan semakin banyak datang ke Puskesmas untuk
mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu keuntungan Puskesmas dalam menjalankan
program Jampersal yakni dapat memperbaiki sistem rujukan dan untuk meningkatkan proses
pendataan masyarakat yang sebelumnya kurang baik dilakukan oleh Puskesmas.
7. Dokter
Selain membantu persalinan pada ibu hamil, dokter juga berperan dalam mensosialisasikan
Program Jampersal kepada ibu hamil. Peran dokter dalam hal ini adalah untuk memberikan
informasi bagi pasien yang lebih suka untuk datang ke dokter dibanding ke bidan ataupun
Puskesmas. Dengan demikian para ibu hamil atau calon ibu hamil dapat mengetahui informasi
dari program Jampersal.
8. Media Massa
Media massa baik yang berupa media cetak maupun elektronik memiliki peran penting dalam
menyebarluaskan sekaligus membentuk persepsi masyarakat mengenai Program Jampersal di
masyarakat. Dengan adanya peran dari media massa, informasi terkait program Jampersal
akan semakin mudah untuk diterima di seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian
masyarakat akan mencari informasi yang lebih mendalam mengenai program tersebut. Selain
menyebarluaskan informasi, media massa juga berperan dalam melakukan kritik terhadap
program-program yang berasal dari pemerintah. Dengan adanya kritikan yang berasal dari
media massa, sebuah program ataupun kebijakan pasti akan melakukan tindakan untuk
menghentikan kritikan tersebut dengan cara memperbaiki program ataupun kebijakan.
9. Kelompok PKK
Berperan sebagai kelompok yang menyebarluaskan program jampersal di ibu-ibu yang
tergabung dalam kelompok PKK. Dengan adanya penyebarluasan program di masyarakat
akan memudahkan program tersebut dikenal dengan baik oleh masyarakat terutama oleh ibu-
ibu hamil sehingga mereka dapat mengakses program tersebut. Dalam hal ini, kelompok PKK
memiliki kepentingan yakni untuk ikut mensukseskan program dari pemerintah dan untuk
membantu penyebarluasan informasi sehingga dapat mempermudah sosialisasi dari program
tersebut.
10. Posyandu
Dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai program jampersal kepada ibu-
ibu yang ada di setiap banjar. Dengan adanya Posyandu diharapkan ibu-ibu di setiap banjar
mengetahui isi dan kegunaan dari program Jampersal yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dengan menyebarkan informasi tersebut, Posyandu juga dapat membantu pemerintah dalam
mensukseskan program Jampersal dan membantu dalam mensosialisasikan program baru
yang berasal dari pemerintah. Dalam hal ini Posyandu juga memiliki kepentingan tersendiri
yakni agar para ibu hamil mendapatkan layanan yang berkualitas dalam pelayanan kesehatan.
Tabel 1. Analisis Stakeholder Kebijakan Jampersal
High Opp. Medium Opp.
Low Opp. Neutral Low Supp. Medium Supp.
High Supp.
IBI Dokter Kelompok PKK
WHO Kemenkes
BPS Organisasi Mahasiswa
JICA Kemensos
Posyandu UNFPA KPP-PAPuskesmas BKKBNRS Pemerintah
PKBI
Media Massa
DINKES PROV.DINKES KAB/KOTA
2.4 Proses Kebijakan Jampersal
Masuknya jampersal ke dalam agenda kebijakan dapat dijelaskan dengan model Kingdon.
Alur permasalahan muncul ketika adanya data statistik yang menyatakan bahwa Indonesia
memiliki AKI dan AKB yang sangat tinggi jika dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Mengetahui dampak yang mungkin terjadi, pokok permasalahan ini menjadi suatu urusan publik
sehingga memerlukan tindakan pemerintah dalam penyelesaiannya. Pemerintahan yang
mengetahui permasalahan ini melakukan analisis secara berkesinambungan terhadap masalah
tersebut. Pemerintah mengetahui bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah karena masih
banyaknya masyarakat yang tidak tercakup dalam jaminan persalinan sehingga menyebabkan
masyarakat lebih memilih melakukan persalinan di non fasilitas kesehatan dan dibantu oleh
tenaga non kesehatan. Selain itu media massa juga mengambil peran di dalam alur kebijakan.
Media massa mampu menayangkan informasi-informasi terkait permasalahan AKI dan AKB
yang tinggi di Indonesia sehingga mengangkat isu/pokok permasalahan tersebut ke ranah publik.
Di Indonesia, terdapat pula mitra UNFPA yaitu Bappeda, Dinkes, Diknas, Biro Pembangunan
Perempuan, BKKBN, BPS, Komisi Penangggulangan AIDS, IFPDD, WCC dan Bappenas.
Dimana tugas-tugas dari para mitra UNFPA tersebut yakni mensosialisasikan MDGs ke anggota-
anggota DPR sehingga isu mengenai MDG’s khususnya target keempat dan kelima untuk
menurunkan AKI menjadi dua pertiganya dan AKB menjadi tiga perempatnya di tahun 2015
dapat lebih diperhatikan pemerintah. Alur politik muncul ketika terpilihnya dr. Endang
Rahayusedyaningsih, M.PH, DR.PH sebagai menteri kesehatan Indonesia menggantikan menteri
kesehatan sebelumnya. Dr Endang melihat bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak perlu
menjadi prioritas karena AKI dan AKB di Indonesia sangat tinggi di Indonesia pada tahun 2007.
Sedangkan, melihat kenyataan bahwa Indonesia ingin mencapai MDGs tahun 2015 ke-4 dan ke-
5, maka untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB di Indonesia diperlukan suatu kebijakan
kesehatan ibu dan anak khususnya untuk meningkatkan kegiatan persalinan yang aman dan
dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih. Selama ini untuk mengatasi masalah akses ke pelayanan
kesehatan telah diatasi oleh pemerintah Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS). Namun program ini belum terbukti mampu menurunkan AKI dan
AKB di Indonesia. Menteri kesehatan RI, memandang bahwa diperlukan suatu reformasi dalam
bidang pembiayaan kesehatan khusus membantu ibu-ibu di Indonesia melahirkan dengan
bantuan tenaga kesehatan terlatih. Masuknya Jampersal ke agenda kebijakan disebabkan karena
bertemunya alur permasalahan, alur kebijakan dan alur politik di suatu titik yang disebut jendela
kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh adanya target MDG’s tahun 2015 untuk menurunkan AKI
dan AKB di Indonesia sehingga tercipta momentum yang tepat untuk memasukkan Jampersal ke
dalam agenda kebijakan. Pada kasus kebijakan Jampersal pengambilan keputusan oleh
pemerintah yaitu menggunakan model incremental dimana Jampersal hanyalah perluasan
kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja tetapi
masyarakat yang belum tercover jaminan kesehatan. Dalam hal pembentukan Jampersal, dari sisi
pemerintah terlihat tidak ada pro kontra dari badan eksekutif maupun legislatif, isu mengenai
tingginya AKI dan AKB yang tercantum di dalam MDG’s sebagai tujuan global yang harus
dicapai oleh Indonesia menyebabkan pemerintah cenderung akan memprioritaskan hal tersebut,
sehingga isu tersebut sangat mudah masuk sebagai agenda kebijakan hingga akhirnya dilahirkan
sebuah kebijakan Jampersal.
Pada dasarnya, program Jampersal dilaksanakan secara Top Down sesuai desentralisasi.
Dalam implementasinya, program jampersal dirancang dan didanai oleh pemerintah dan praktek
langsung program ini di masyarakat akan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik dokter
maupun bidan. Sehingga, dapat dikatakan pemerintah sebagai pembuat program tidak terlibat
dalam pelaksanaan Jampersal di masyarakat. Pada awalnya pemerintah seperti Kemenkes,
Kemendagri, Kemensos, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan KPA akan
membentuk program Jampersal. Program Jampersal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011. Selanjutnya, untuk mendorong implementasi
program Jampersal pemerintah melakukan sosialisasi terkait adanya program Jampersal melalui
dinas kesehatan terkait yang mensosialisasikan program ini melalui fasilitas – fasilitas kesehatan
yang ada di wilayah kerja masing – masing. Selain itu, Kemenkes juga mengganggarkan dana
APBN tahun 2011 kepada 33 provinsi untuk program Jampersal sebesar Rp 922.793.246.000,00.
Setelah program Jampersal dibentuk oleh pemerintah pusat, selanjutnya program disosialisasikan
ke setiap Dinas Kesehatan Provinsi dan dana APBN yang dialokasikan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk program Jampersal disalurkan ke Dinas Kesehatan
Provinsi. Dinkes provinsi akan menyelaraskan tarif pelayanan Jampersal yang tertera pada
petunjuk teknis dengan peraturan daerah dan membuat petunjuk teknis turunan. Program
Jampersal yang telah disesuaikan tersebut, kemudian disosialisasikan ke setiap Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang kemudian disosialisasikan ke puskesmas-puskesmas yang ada di
wilayahnya melalui surat edaran. Melalui surat edaran tersebut, setiap puskesmas akan
mengirimkan Plan of Action (POA) sebagai dasar perkiraan kebutuhan dana dari setiap
puskesmas. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan melakukan kerja sama berupa
perjanjian kerjasama (PKS) dengan dokter swasta dan bidan praktik mandiri (BPM) yang ada
wilayahnya untuk melaksanakan Jampersal. Berdasarkan hal tersebut, pihak puskesmas yang
mengirim POA dan pihak dokter swasta serta bidan dapat melaksanakan Jampersal, dimana dana
yang dikeluarkan untuk melaksanakan pelayanan Jampersal kepada ibu hamil akan diganti oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah puskesmas, dokter dan bidan tersebut mengirimkan
klaim. Puskesmas, dokter swasta dan bidan yang melaksanakan program Jampersal akan
memberikan berbagai macam pelayanan sejak kehamilan sampai pelayanan pasca persalinan.
Jenis pelayanan Jampersal berupa pemeriksaan kehamilan (ANC) baik pada trimester I,II, dan
III, persalinan normal, pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir, pelayanan pra rujukan
pada komplikasi kebidanan dan neonatal, pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran,
persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan rawat inap untuk
komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir, pelayanan rawat inap
untuk bayi baru lahir sakit, pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan KB pasca persalinan
serta transport rujukan. Ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat mengakses
pelayanan Jampersal dengan membawa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK). Apabila puskesmas maupun dokter swasta serta bidan yang menyelenggarakan
Jampersal tidak dapat mengatasi permasalahan ibu hamil tersebut, maka puskesmas, dokter
swasta dan bidan dapat merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang menyelenggarakan
Jampersal. Setelah, rumah sakit yang bersangkutan memberikan pelayanan kepada ibu hamil
tersebut, kemudian rumah sakit akan mengirimkan klaim kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk mengganti biaya pelayanan.
Pelaksanaan Jampersal sampai saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, dimana masih
ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Jampersal itu sendiri. Salah satu
permasalahan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi terkait adanya program Jampersal kepada
masyarakat. Kurangnya sosialisasi Jampersal baik dari pemerintah dan fasilitas kesehatan seperti
puskesmas menyebabkan masyarakat kurang mengetahui adanya program pelayanan persalinan
gratis. Oleh karena, kurangnya sosialisasi menyebabkan informasi yang ada di masyarakat
menjadi simpang siur, dimana masyarakat memiliki informasi yang minim dalam hal mengakses
pelayanan Jampersal sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses pelayanan
Jampersal karena tidak memenuhi semua persyaratan. Selain itu, ketidakjelasan informasi dan
juga tata laksana bagi masyarakat dalam mengakses Jampersal mengakibatkan masyarakat kaya
ataupun masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan juga ikut memanfaatkan program ini. Hal
ini dikarenakan tidak adanya tata laksana pengaksesan yang berguna untuk mengetahui bahwa
yang benar-benar memanfaatkan pelayanan ini hanya ibu hamil yang tidak memiliki jaminan
kesehatan atau ibu hamil miskin. Oleh sebab itu, sampai saat ini pelayanan Jampersal masih
belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya untuk melayani ibu hamil miskin atau tanpa
jaminan kesehatan. Kemudian permasalahan lain yang ada yaitu banyaknya Bidan Praktik
Swasta (BPM) yang tidak mau melayani program Jampersal. Dalam hal ini, sebagian besar bidan
tersebut hanya mau merujuk pasien ke rumah sakit untuk mengakses pelayanan Jampersal. Hal
tersebut karena, dengan memberikan rujukan bidan mendapatkan uang senilai Rp 100.000,00
sedangkan apabila bidan tersebut melayani pelayanan persalinan normal, bidan hanya
mendapatkan dana senilai Rp 350.000,00 yang jauh dibawah standar pelayanan normalnya
senilai Rp 500.000,00. Selain itu, berbelit – belitnya birokrasi untuk mengganti biaya klaim atas
pelayanan Jampersal yang telah diberikan menyebabkan banyak bidan dan dokter swasta tidak
mau melayani pelayanan Jampersal. Dimana untuk mengganti biaya klaim tersebut, setiap
fasilitas kesehatan ataupun dokter, bidan swasta harus mengirimkan fotocopi KTP pasien dan
potocopi lembar buku KIA yang tercantum berbagai pelayanan Jampersal yang telah diberikan
kepada pasien. Setelah persyaratan itu dilengkapi, selanjutnya dikirimkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota kemudian akan diverifikasi sampai akhirnya akan dkirimkan uang
pengganti klaim tersebut. Proses yang berbelit – belit tersebut dan waktu yang lama untuk
menunggu penggantian uang klaim menyebabkan pihak dokter swasta dan bidan praktik mandiri
tidak melayani pelayanan Jampersal. Permasalahan lainnya yang timbul yakni ibu hamil dapat
mengakses Jampersal berkali – kali. Dimana, hal ini sedikit bertentangan dengan salah satu
tujuannya yakni untuk melayani program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, belum terdapat
aturan yang jelas mengenai seberapa banyak seorang ibu hamil dapat mengakses pelayanan
Jampersal yang disesuaikan konteksnya dengan tercapainya program KB. Dimana dalam
program KB tersebut diharapkan sebuah keluarga kecil terdiri darai seorang ayah, ibu dan dua
orang anak. Akan tetapi, selama ini Jampersal melayani ibu hamil yang melahirkan lebih dari 2
kali dan sampai saat ini belum adanya aturan yang jelas mengenai hal terssebut.
3. Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi/saran dalam mengatasi
masalah tersebut yaitu sebagai berikut :
Diperlukannya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan
program Jampersal. Dimana hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi
untuk menyamakan visi dan misi serta menggalang komitmen yang tinggi baik dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas kesehatan baik provinsi maupun
kabupaten/kota, fasilitas kesehatan termasuk pula praktisi swasta seperti dokter swasta
dan bidan praktik mandiri.
Untuk mengatasi permasalahan pada bidan swasta sebaiknya pemerintah daerah
melakukan kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan bidan swasta. Dimana
penggantian klaim atas pelayanan Jampersal oleh bidan dapat disesuaikan dengan
kapasitas pemerintah daerah untuk membayar dan pengeluaran bidan itu sendiri, sehingga
kedua belah pihak sama – samas diuntungkan. Dengan adanya kesepakatan dan
perjanjian kerjasama tersebut dapat meningkatkan jumlah bidan yang melayani program
Jampersal.
Untuk mengatasi lamanya masalah verifikasi klaim oleh pihak Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat dilakukan penambahan tim verifikator. Dimana dengan
penambahan tim tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu penggantian biaya
klaim fasilitas kesehatan dan juga praktisi swasta.
Untuk mengatasi permasalahan rendahnya informasi terkait Jampersal dan bagaimana
cara mengaksesnya dan ketidakjelasan program termasuk siapa saja yang dapat
mengaksesnya, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan sosialisasi terkait
program. Sosialisasi dapat berupa tayangan iklan Jampersal di televisi, sosialisasi melalui
radio dan juga koran ataupun majalah, rapat koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
kepada fasilitas kesehatan dan praktisi swasta di wilayahnya, dan juga penyuluhan dari
fasilitas kesehatan ke masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan juga dapat
memberdayakan masyarakat dengan membentuk kader dan bekerja sama dengan LSM
terkait untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat lain.
Selain itu, baik pemerintah pusat yakni Kemenkes dan juga pemerintah daerah baik Dinas
Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebaiknya melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program. Monitoring dapat
dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan pelayanan Jampersal serta inspeksi ke
fasiltas kesehatan dan praktisi swasta yang melayani program Jampersal. Dengan adanya
monitoring secara berkala ini, pemerintah dapat menemukan permasalahan dan hambatan
yang terjadi di wilayahnya dan dari hal tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program baik berupa perbaikan ataupun penambahan beberapa aturan untuk
memperjelas tata laksana pelayanan Jampersal.
Daftar Pustaka
Buse et al., 2005. Making Health Policy: Understanding Health Policy. Available at
http://samba.fsv.cuni.cz/~hava/Zdravotni%20politika%20ZS%202012/Studijni%20texty/BUSSE
%20MAYS%20WALT%202005%20Making%20Health%20Policy.pdf. Sitasi 14 Mei 2013
Choirunnisa, Sulistya. 2013. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2562/Menkes/Per/Xii/2011 Terkait Pelaksanaan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Melalui Bidan Praktik Mandiri. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Interaksi. 2011. Jampersal dan PDBK Wujud Konkret reformasi Kesehatan, Selamatkan
Ibu dan Bayi melalui Jampersal. Interaksi edisi I tahun 2011 hal.6
JICA (Japan International Cooperation Agency). Program Pemberdayaan Masyarakat
(CEP). http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/activities/activity02.html. Diakses tanggal 18
Mei 2013.
Kementerian Dalam Negeri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2013.
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:sJ5yzV8fYpAJ:bapeda.bandungkab.go.id/index2.php. Diakses tanggal 18 Mei 2013.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
Kemenkes tahun 2011 hal 2-56
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Visi dan Misi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?
option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53. Diakses tanggal 18 Mei 2013.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan : Persidangan
ke-52 Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
http://menegpp.go.id/V2/index.php/component/content/article/10-gender/405-laporan--
persidangan-ke-52-committee-on-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women.
Diakses tanggal 18 Mei 2013.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Misi Kemsos.
http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Depsos&op=misi. Diakses pada tanggal 18 Mei
2013.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Visi Kemsos.
http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Depsos&op=visi. Diakses tanggal 18 Mei 2013.
Kesehatan Anak Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. Upaya Percepatan
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia. Diakses pada
http://www.kesehatananak.depkes.go.id/index.php?
option=com_content&view=article&id=82:u.. Sitasi 14 Mei 2013.
KPA (Komisi Penanggulangan AIDS). Visi dan Misi.
http://kpa-provsu.org/renc_visi.php. Diakses tanggal 18 Mei 2013.
Profil PKBI. http://www.pkbi-diy.info/index.php diakses tanggal 17 Mei 2013
Puba, Hastuty dan Wan Asrida. Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan
(JAMPERSAL) Di Kota Pekanbaru Tahun 2011.
Trisnantoro,Laksono, Sigit Riyarto, Tudiono. 2011. Monitoring Pelaksanaan Kebijakan
BOK dan Jampersal do DIY, Papua dan NTT. PMPK UGM dan UNFPA. Sitasi
http://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F
%2Fkebijakankesehatanindonesia.net tanggal 17 Mei 2013
UNFPA Indonesia. 2013. Overview about UNFPA Indonesia. Available at
http://indonesia.unfpa.org/. Sitasi 17 Mei 2013