(analisis jurnal) Governanace in the Gullies : Democratic Responsiveness and Leadership in Delhi Slums

Putu Aria Singsingan/21487Tugas Politik Representasi

Analisis Jurnal Governanace in the Gullies : Democratic Responsiveness and Leadership in Delhi Slums

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati menggunakan metode etnografi dan

penelitian kualitatif. Cakupan penelitian meliputi daerah-daerah lingkungan kumuh yang

berada di Delhi, salah satu wilayah India. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini

adalah tentang bagaimana pengelolaan sebuah kawasan yang dalam konteks masyarakat

secara lokal termarginalkan. Selain pengelolaan daerah yang dilakukan oleh para pemimpin

lokal ini, permasalahan yang coba diangkat adalah tidak lain tentang ketidak mampuan

pemerintah setempat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kawasan lingkungan

kumuh yang banyak merebak di beberapa wilayah India. Penataan kota serta minimnya

ketersediaan akan hunian yang layak tinggal serta terjangkau bagi masyakat yang berada

dalam lingkungan kumuh menjadi masalah yang cukup pelik dan sulit terselesaikan oleh

pemerintah setempat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah peran para local big men atau

penguasa koloni stempat mengkordinir serta mempertahankan eksistensi komunitasnya dan

menggunakannya sebagai alat politik untuk mendapatkan akses-akses tertentu. Penjelasan

dibawah akan memberikan gambaran awal tentang kondisi serta permasalahan yang diangkat

serta menjadi concern penelitian.

a. Adaptasi stuktur tradisional

Pengelolaan lingkungan Slum Area tidak lepas dari komunitas tradisional dan

struktur lokalitas yang dibuat pada suatu lingkup tertentu. Seperti yang dipaparkan

dalam tulisan ketika terjadi permasalahan sengketa tanah dan permasalahan

perkawilan ada beberapa individu atau kelompok tertentu yang mengorganisir

permaslaahan tersebut.

Rajiv Colony(nama koloni tempat tinggal di Slum Area)

(bagan diasumsikan dari pembacaan artikel)

Dholakwalas Rajasthanis Bengalis

Pradhan


Jika melihat dari rujukan bagan serta bacaan pada jurnal dapat didapat suatu kesimpulan.

Bahwa dalam suatu pemukiman lokalitas yang terdapat dikawasan kumuh memiliki model

pemerintahan sendiri yang terbangun atas sinergi dari beberapa suku/etnis yang ada, seperti :

Dholakwalas, Rajasthanis dan Bengalis. Pola relasi yang terbangun pada dasarnya melibatkan

semua etnis yang ada, hanya saja etnis Bengalis yang diwakili kaum muslim tidak terlalu

berpartisipasi aktif dalam pengorganisasian komunal di tempat mereka tinggal. Sehingga

yang terbangun adalah kepemimpinan dari 2 etnis besar, yang masing-masing memiliki

wakilnya dalam suatu pemerintahan komunitas yang disebut “Pradhan”.

Keterwakilan masing-masing individu tidak hanya berbasis pada senioritas, tetapi juga

meliputi struktur sosial yang meliputi masing-masing individu atau keterwakilan ini juga

melibatkan sistem kasta dalam pemilihannya. Jadi secara sosial pemilihan dan keterwakilan

tesebut dapat dinilai legitimate oleh semua kalangan. Pradhan ini berfungsi sebagai

pemimpin lokal yang terdiri dari para tetua dan senior etnis Dholakwalas dan Rajasthanis.

Dan kemudian Pradhan lah yang mengelola segala aktifitas lingkungan seperti urusan

perkawinan sampai pemasalahan tempat tinggal.

b. Kepemimpinan Modern dan Afiliasi Politik

Kepemimpinan Pradhan dalam sebuah lingkup wilayah telah banyak membuat

catatan tersendiri dalam perjalanannya. Sesuai fungsinya sebagai fasilitator warga

yang berada dalam lingkup permukiman kumuh, para Pradhan sadar akan

kewajibannya untuk membangun kredibilitas dan legitimasi. Hal ini ditunjukan

dengan keterlibatan mereka dalam mengelola black market, identitas

kewarganegaraan (KTP), dan jaminan akan hak-hak sosial (terutama tentang bahan

pangan). Namun yang menjadi menarik pada pembahasan kepemimpinan kali ini ada

2 sudut pandang legimasi kekuasaan itu dapat diakui dalam lingkup sebuah Slum

Area. Pertama, dengan mengidentifikasikan kekuasaan dengan paksaan. Dan kedua,

seseorang yang memiliki pengetahuan dan dapat mewakilkan atas daerahnya,

biasanya bersifat politis sebagai penyambung aspirasi dengan pemimpin formal di

daerah.

Pemaparan contoh dikutip dari 2 pemimpin Pradhan (Radha dan Ganeshan) yang

berada di wilayah Lakhsmi koloni. Contoh yang diambil menjelaskan bagaimana

aturan main serta mekanisme seorang Pradhan itu bermain dalam kebijakan politis

yang mewakili Slum Area. Pertama, Radhan dengan afiliasi politiknya dengan

pemerintahan yang berkuasa. Radhan yang nota bene-nya sebagai aktivis salah satu

gerakan nasional menerima jaminan dari para anggota partai. Dengan ketekatannya

pada ranah-ranah kekuasaan memungkinkan terbukanya unit-unit fasilitas publik


yang dapat diakses bagi penduduk di wilayah Slum Area, seperti akses air bersih,

sekolah, listrik dan sebagainya.

Kedua, Ganeshan dengan afiliasi pejabat listrik setempat. Ganeshan sebagai salah

seorang Pradha mengafiliasikan dirinya sebagai aktor intermediary, sedikit berbeda

dengan Radha yang mengedepankan akuisisi dengan kekuasaan formal untuk

mengakses fasilitas publik, Ganeshan mengkordinir keinginan masyarakat akan

tersedianya listrik melalui koneksi pejabat listrik setempat.

Dari upaya-upaya yang dilakuakan para Pradhan diatas setidaknya telah

membuka ruang bagi masyarakat permukiman kumuh yang termarjinalkan dan

terasing dari wilayahnya sendiri untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah atau

otoritas setempat yang berwenang serta memberikan cara-cara untuk mengakses

kepentingan-kepentingan publik.

Bagi para penghuni permukiman kumuh yang terpenting adalah bagaimana

efektifitas pengelolaan collective goods itu berjalan dan berkesinambungan sesuai

kontekstasi kebutuhan masyarkat sekitar. Juga dapat disimpulkan peranan dan

kekuatan legitimasi pada Pradhan ditentukan dari kekuatan mereka untuk

mewujudkan “mimpi berasama” di suatu wilayah Slum Area.

c. Kepemimpinan Lingkungan Kumuh yang Terrbaru

Berbeda dengan lingkungan kumuh lainnya. Mandanpuri koloni punya masalah

yang lebih kompleks dari segi pengelolaan wilayah serta kepemimpinan. Tidak

adanya upaya asosiasi formal maupun informal yang dilakukan dari dalam (di lingkup

mandanpuri) maupun dari luar(pemerintah setempat) tempat penampungan massa

tersebut menimbulkan krisis tersendiri. Minimnya sanitasi, ancaman akan

penggusuran oleh pemerintah setempat, serta lokalitas kepemimpinan yang tidak

timbul secara sukarela menyebabkan wilayah ini lebih bermasalah dibanding kawasan

kumuh lainnya. Namun sekali lagi aktor representasi kembali timbul, meskupun

dengan proses yang tidak disengaja. Adalah Manoj Kumar yang telah mendapatkan

legitimasi secara tidak langsung atau tidak melalui mekanisme pemilu seperti pada

Pradhan lainnya.

Legitimasi ini didapat ketika terjadi beberapa kali insiden yang menjadikan

namanya sebagai titik sentral dari perhatian Koloni Mandanputri. Adapun beberapa

langkah yang dia ambil sebagai berikut : Pertama, dia membuat kuil untuk tempat

berkumpulnya para warga. Sebagai public sphere keberadaan kuil sangat vital karena

selain digunakan sebagai media komunikasi antar individu disebuah lingkup


komunitas, keberadanya penting untuk menegaskan eksistensi jati diri sang pemilik,

yang tidak lain adalah Manoj Kumar itu sendiri. Dan yang menjadi nilai tambah

selanjutnya adalah kuil tersebut selamat dari upaya penggusuran pemerintah. Secara

tidak langsung masyarakat kemungkinan akan melihat betapa kuatnya pengaruh

Manoj Kumar melawan pemerintah lokal dan mempertegas kans positif dimasyarakat,

terlebih lagi dia juga masyarakat asli lingkungan Mandanpuri. Kedua, menyambung

silaturahmi dua kebudayaan. Dengan menikahi etnis Bengali, Kumar yang berasal

dari seorang Hindi telah membangun jembatan komunikasi antar kebudayan, antara

Islam dan Hindu. Yang dimana pada tulisan diatas sebelumnya etnis Bengali kurang

berpartisipasi aktif dalam pengorganisasia masa dalam komunitas, citra etnis sedikit

terangkat karena akan mensejajarkan pola kehidupan dengan etnis-etnis lain dalam

komunitas. Ketiga, sebagai penguhubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Sekali lagi ditunujukan para aktor lokal leader ini selalu mengupayakan dirinya

sebagai jembatan komunikasi antara masyarkat dan pemerintah. Pengajuan

komunikasi ini terkait dengan masalah pendidikan.

Berdasar tinjauan kasus diatas, legimiasi datang bukan dari cara-cara paksaan

ataupun dari keterwakilan yang dapat direpresentasikan oleh aktor tertentu.

Legitimasi hadir dengan sendirinya ketika tidak adanya supporting system dan

minimnya kepemimpinan lokalitas untuk mengurus urusan-urusan publik.

Representasi yang hadir adalah bentuk dari kulminasi keadaan yang memaksa suatu

komunitas untuk menunjuk “represent” seseorang secara tidak langsung, suka

ataupun tidak suka, untuk mewakilinya dalam misi tertentu.

Penegasan akan bentuk bentuk informal leader kemuadian dijabarkan secara kualitatif

dan mengambil poin-poin penting didalamnya. Pradhan sebagai fasilitator dan jembatan

penghubung anatara penghuni Slum Area dengan otoriatas pemerintah setempat memiliki

mekanisme peran yang berbeda tergantung konteks kewilayahannya. Pada Koloni Laksmi

misalanya, kondisi wilayah yang cukup mapan dan kemudahan untuk mengakses fasilitas

publik di kondisikan oleh Pradhan sebagai arena kekuasaan yang dimilikinya. Sehingga

fungsi yang kemudian timbul adalah sebagai fasilitator akan akses-akses publik service serta

menghubungkan keinginan para penduduk area pemukiman kumuh akan kebutuhan tertentu

melalui orang-orang dalam birokrat maupun partai politik. Namun lain halnya lagi jika

konteks kewilayahan pemukiman tersebut minim akan akses dan sumberdaya, kondisi yang

kemudian lahir dari seorang Pradhan adalah wujud legitimasi secara tidak langsung yang


mempercayakan Manoj Kumar sebagai tokoh yang di segani di Mandanpuri untuk mewakili

mereka utuk berkomunikasi dengan otoritas setempat.

Penerapan model kepemimpinan memiliki klasifikasi berdasarkan kondisi suatu

lingkungan Slum Area, apakah lingkungan tersebut memiliki komunitas yang heterogen?

Atau sebaliknya. Kontekstasi jumlah lingkup komunitas yang ada didalam suatu koloni

menentukan arah serta kepemimpinan Pradhan yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Pada

daerah seperti Rajastani dan Dholakwalas misalnya, kondisi lingkungan yang homogen

memiliki budaya yang sama yaitu Hindu, sepakat menggadaptasi sistem panchayat atau

mungkin dapat diartikan sistem ini merujuk seperti mekanisme kasta yang ada di tatanan

struktur kebudayaan Hindu. Lain halnya dengan struktrur koloni yang memiliki basis

heterogenitas didalamnya, struktur seperti ini menuntut pola dan gaya kepemimpinan baru

dalam mengorganisir komunitasnya. Seperti yang telah ditunjukan dari beberapa penjabaran

diatas. Mekanisme kepemimpinan yang mungkin hadir dalam konteks komunitas berbasis

heterogenitas adalah seperti contoh kasus Manoj Kumar dan Radha. Yang masing-masing

memiliki cara mengafiliasikan dirinya melalui ranah politik dan perkawinan silang yang

menjembatani hubungan sosial horizontal antara individu dalam suatu koloni. Juga tidak

luput dari perhatian adalah berapa lama koloni tersbut terbangun sehingga menghasilkan

proses-proses yang mendorong terciptanya sinergisitas masing-masing individu.

Analisis lebih lanjut kemudian difokuskan tentang fungsi Pradhan secara umum.

Adapun dari hasil temuan yang didapat sebagai berikut :

Pradhan sebagai jembatan komunikasi antara para penghuni Slum Area dengan

politisi, memiliki peran sentral dalam pemilu. Peran ini kemudian diakuisisi dengan

kepentingan lokalitas. Sehingga yang terjadi kemudian adalah barter kepentingan

antara politisi dan Pradhan. Bargaining politics ini diwujudkan dalam bentuk jaminan

sosial akan pelayanan publik, yang ditukar dengan suara untuk pemilihan elektoral

yang melibatkan blok atau kawasan yang dihuni para pemukim di Slum Area.

Mekanisme yang lebih umum adalah memproteksi komunitas melalui Pradhan.

Proteksi yang di tunjukan oleh Pradhan meliputi akan jaminan hak dan tempat

tinggal seorang individu yang terlingkup didalam suatu koloni. Pradhan biasanya

menjadi garda terdepan bagi para penguhi apabila keberadannya mulai diusik oleh

polisi lokal setempat dan birokrat yang mengancam eksistensi hak tinggal mereka.

Pradhan sebagai mekanisme untuk melayani dan memimpin area lingkungan kumuh

tercipta dari relasi yang terbangun antara kepentingan-kepentingan sejumlah pihak. Analisis


dapat dikaji lebih jauh tentang bagaimana pola interaksi yang dibangun Pradhan sebagai

informal institution untuk mengkooptasi nilai-nilai yang dapat mereka gunakan memereas

pejabat publik dengan cara yang lebih halus. Negara yang diwakilkan pejabat-pejabat publik

didalamnya terpaksa harus mengkoordinir kepentingan-kepentingan para kelompok yang

termarjinalkan ini karena masih merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Rujukan akan relasi yang terbangun ini dapat kita lihat dari kriteria serta Tipologi

sebuah institusi non formal dalam mengelola tujuannya. Gretchen Helmke dan Steven

Levitsky telah mengkategorisasikan beberapa tipologi umum yang tercipta dari sebuah

institusi non formal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

TYPOLOGY OF INFORMAL INSTITUTIONS1

Effective Formal Institutions Ineffective Formal

Institutions

Compabile Goals Complementary Subtitutive

Conflicting Goals Accomodating Competing

Perubahan dalam institusi informal sangat mungkin terjadi. Perubahan tersebut ada

yang mudah dilakukan dan ada yang sulit untuk dilakukan, tergantung dari karakter institusi

informal. Institusi informal bisa mengalami collapse, digantikan dengan institusi informal

lainnya atau disubstitusi oleh institusi formal. Perubahan dalam institusi formal dapat terjadi

melalui perubahan desain dan kekuatan atau efektifitas. Pola relasi juga mempengaruhi

perubahan institusi formal. Bentuk relasi komplementer dan akomodasi akan mengubah

desain dari institusi formal. Bentuk relasi substitusi akan mengubah kekuatan suatu institusi

formal. Namun, bentuk substitusi dari institusi informal memunculkan sebuah pertanyaan,

apakah hal ini merupakan produk atau penyebab dari lemahnya institusi formal yang telah

ada. Sedangkan bentuk relasi yang bersifat kompetisi akan mengakibatkan perubahan baik

desain maupun kekuatan dari institusi formal. Perubahan pada institusi informal tidak hanya

disebabkan oleh institusi formal seperti yang telah dijelaskan. Terdapat berbagai sumber

perubahan lain dalam institusi informal seperti evolusi kultural, adanya perubahan dari

kondisi status quo dan perubahan dalam mekanisme koordinasi.

1 Dapat dilihat dalam jurnal Grethen Helmke and Steven Levitsky : INFORMAL ISTITUTIONS AND COMPARATIVE POLITICS : A RESEARCH AGENDA.


Analisa institusi informal juga terkait dengan pola interaksi yang terjadi. Relasi tersebut

berakar pada fungsi institusi informal yaitu sebagai problem-solving dan problem-creating.

Hans-Joachim Lauth mengembangkan empat tipologi relasi informal institusi berdasarkan

dua dimensi. Pertama, melihat pada efektivitas dari institusi formal yang terkait. Kedua,

terkait dengan derajat kompatibilitas atau jauh-dekatnya tujuan antar aktor. Kedua dimensi

tersebut menghasilkan empat tipologi yang terdiri dari komplementari, substitusi, akomodasi

dan kompetisi. Tipe komplementari terjadi apabila relasinya konvergen dan instusi formal

efektif. Tipe ini merujuk pada adanya mekanisme saling melengkapi antara institusi formal

dan informal. Tipe substitusi, pola hubungan konvergen, namun institusi formal tidak efektif,

maka institusi informal akan menggantikan institusi formal. Tipe akomodasi, apabila

kapasitas institusi formal efektif, namun pola relasinya divergen. Tipe kompetisi, apabila

kapasitas institusi formal tidak efektif dan pola relasinya divergen. Tipologi di atas

menafikan adanya kemungkinan bahwa institusi informal secara partikular akan

menghasilkan relasi lebih dari apa yang telah dipaparkan2.

Pradhan sebagai bentuk institusi formal dalam tipologi diatas termasuk kedalam tipe

subtitusi. Minimnya peran institusi formal akan perlindungan hak-hak dasar penghuni Slum

Area dimanfaatkan Pradhan sebagai pengganti fungsi yang seharusnya dilakukan oleh

otoritas pemerintahan setempat.

Dari keseluruhan pembahasan tentang mekanisme serta penjelasan fungsi-fungsi

seorang Pradahan. Dapat diidentifikasikan bahwa seorang Pradhan memiliki pola hubungan

serta gaya kepemimpinan tertentu yang berbeda dari aktor-aktor formal pada umumnya.

Gaya kepemimpinan Kriteria penjelasan Penilaian

Pola Pengambilan

Keputusan

Mekanisme

Sumber

kekuasaan/legitimasi

Pengambilan

keputusan sepihak

mengatasnamakan

kepentingan koloni.

Berdasar dari

perwakilan dari tiap

suku/etnis

Cenderung otoriter,

karena mendapat

mandat penuh dari

koloni. Dan tidak ada

mekanisme kontrol

atas kekuasaan

Pradhan.

Pola Hubungan Dengan entitas luar Sebagai aktor Sebagai penyambung

2 Catatan Ratna Dwipa, Kuliah Pemerintahan Komunitas. AAGN Ari Dwipayana, Relasi Komunitas dengan entitas di Luarnya. Tanggal 24 September 2008.


koloni.

Dengan entitas intern

koloni.

intermediary antar

koloni dengan

struktur legalitas

formal. (Birokrasi,

pemerintah, partai

politik)

Sebagai perwakilan

kelompok dan

pemimpin koloni.

aspirasi dan bentuk

keterwakilan

kelompok.

Pola Komunikasi Mekanisme Meski tidak

diceritakan secara

rinci kemungkinan

interaksi yang terjadi

adalah ketika ada

permasalahan yang

menyangkut

kepentingan koloni.

Tertutup dan terbatas

Gaya kepemimpinan Pradhan secara umum dapat dilihat dari tiga hal yakni dari pola

pengambilan keputusan, pola interaksi internal dan hubungan dengan entitas luar.

Pada tahap pengambilan keputusan, Pradhan sebagai perwakilan atas koloni cenderung

otoriter dalam menggunakan kekuasaannya. Penggunaan kekuasan secara sepihak bahkan

menggunakan aksi-aksi kekerasan untuk menertibkan lingkungan yang diwakilinya

merupakan sikap negatif dari pemberian otoritas tanpa kontrol yang melekat pada Pradhan.

Sayangnya data yang ditunjukan dalam jurnal kurang spesifik tentang bagaimana proses

sebuah keputusan itu terjadi dan dinamika-dinamika apa saja yang terjadi. Jadi untuk

sementara penulis mengasumsikan pengambilan kekuasaan bersifat sepihak dengan mengatas

namakan kepentingan kelompok.

Kemudian jika dipandang dari segi pola hubungan, Pradhan mengafiliasikan

kepentingannya dengan struktur pemerintah yang berwenang melalui mekanisme barter atau


timbal balik. Sehingga memfungsikan dirinya sebagai mulut komunitas dalam menyuarakan

kepentingan-kepentingan tertentu.

Pada level komunikasi secara umum dalam organisasi formal, komunikasi memiliki

peran atau fungsi sebagai mekanisme kontrol, motivasi, dan informasi serta pengambilan

keputusan. Kondisi tersebut sama halnya seperti yang terjadi dalam institusi informal. Sekali

lagi tidak dijelaskan dalam tulisan bagaimana mekanisme komunikasi akan pengajuan

tuntutan atau penyelesaian masalah dalam lingkup internal kelompok. Hanya saja ada

beberapa catatan dalam jurnal tersebut yang mengindikasikan pola komunikasi tertentu.

Interaksi terjadi ketika para penguhi mengalami gangguan dari luar entitas. Atau tentang

pengakomodiran kepentingan elit melaui mekanisme timbal balik yang telah dipaparkan

diatas. Secara umum komunikasi cenderung terkesan tertutup dan terbatas.

Gaya kepemimpinan informal Pradhan ini yang diidentifikasikan pada poin-poin diatas

jika dikontekstualkan dengan tipe kekuasaan tertentu maka ciri kepemimpinan yang

ditunjukan Local Big Men India termasuk kedalam gaya kepemimpinan Autoraic leader3,

atau tipe pemimpin yang menggantungkan terutama pada kekuasaan formalnya, organisasi

dipandang sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi,

hak dan wewenang adalah milik pribadi. Leadership adalah hak pribadi, bawahan adalah alat,

ia harus mengikuti saja, tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut mengambil

bagian dalam pengambilan keputusan, tidak mau menerima kritik, saran atau pendapat, tidak

mau berunding dengan bawahan, keputusan diambil sendiri, memusatkan kekuasaan untuk

mengambil keputusan, mempergunakan intimidasi, paksaan atau kekuatan dan

mengagungkan diri.

Kesimpulan keseluruhan dari pembacaan artikel ini menjelaskan kepada kita bahwa

pola representasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk formal seperti yang

ditunjukan negara pada alat-alat pemerintahannya. Representasi hadir ditiap tempat yang

menuntut keterwakilan akan sesuatu kepentingan. Dan representasi adalah masalah cita rasa,

dimana cita yang diartikan sebagai tujuan serta rasa yang diartikan sebagai kenyamanan akan

keterwakilan. Yang diharapkan cita rasa tersebut menjadi sebuah bennefit bagi individu

maupun kelompok yang terwakili oleh aktor representasi tersebut.

3 http://www.ideelok.com/opini-dan-ulasan/tipe-tipe-tipologi-pemimpin-leader, diunduh 22 Oktober 2011 pkl.21.26

http://www.ideelok.com/opini-dan-ulasan/tipe-tipe-tipologi-pemimpin-leader

Documents

(analisis jurnal) Governanace in the Gullies : Democratic Responsiveness and Leadership in Delhi Slums