ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung 2020

ii

ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2020

Jumlah halaman

v + 41

Naskah

Bappeda & Litbang Kabupaten Tana Tidung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

Gambar Kulit


Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

Diterbitkan


Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,

dan / atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini

untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BAPPEDA &

Litbang Kabupaten Tana Tidung.


iii

BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG

KATA SAMBUTAN

Pertama saya ucapkan syukur yang luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa

atas kesempatan dan kemampuan yang diberikan sehingga terwujudlah buku

“Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung 2020” ini. Saya

menyambut gembira sekali karena buku ini akan sangat membantu sekali bagi

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam meramu kebijakan yang akan digunakan

di kabupaten kita yang tercinta ini. Selain itu dalam buku ini juga terlihat bagaimana

hasil pembangunan selama ini di Kabupaten Tana Tidung.

Buku ini diterbitkan selain dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dari hasil-hasil

pembangunan juga sangat bermanfaat untuk penyusunan dan perumusan

kebijaksanaan yang akan diambil, serta digunakan untuk penyusunan perencanaan

pembangunan yang lebih tepat dan terarah. Oleh karena itu saya minta kepada

Bappeda & Litbang dan Badan Pusat Statistik selaku penyusun buku ini, untuk

penerbitan selanjutnya tetap berupaya agar data yang disajikan lebih lengkap dan

akurat dengan mengadakan konfirmasi dan koordinasi dengan nara sumber data.

Sedangkan kepada Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Swasta diharapkan

peran sertanya sebagai nara sumber data agar selalu memberi bantuan berupa

informasi/data yang akurat, konsisten dan tepat waktu demi peningkatan validitas

data yang dapat dipertanggung jawabkan pada publikasi dimasa yang akan datang.

Semoga Buku “Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2020” ini dapat memberi manfaat bagi para pemakainya dan

Pemerintah Daerah.

Tideng Pale, Oktober 2020

PJS Bupati Kabupaten Tana Tidung

DATU IQRO RAMADHAN, S.Sos, M.Si


iv

DAFTAR ISI

Halaman

Katalog ................................................................................................................................. ii

Kata Sambutan.................................................................................................................. iii

Daftar Isi .............................................................................................................................. iv

PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 2

1.2 Tujuan ..................................................................................................................... 4

1.3 Ruang Lingkup .................................................................................................... 4

KONSEP DAN DEFINISI .................................................................................................. 5

2.1 Dana Alokasi Umum (DAU) .......................................................................... 6

2.2 Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) ........................................................ 8

2.3 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ........................................................... 8

2.4 Kelompok Jenis Bangunan ........................................................................... 10

METODOLOGI ................................................................................................................... 21

3.1 Metode Penghitungan DAU .......................................................................... 22

3.2 Metode Penghitungan IKK ............................................................................. 24

3.3 IKK 2020 ................................................................................................................. 25

PEMBAHASAN................................................................................................................... 27

4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tana Tidung Tahun

2020 ......................................................................................................................... 28

4.2 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tana Tidung

dengan wilayah disekitarnya di Kalimantan Utara ................................ 31


v

4.3 Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Kabupaten Tana Tidung .................................................................................. 37

4.4 Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten

Tana Tidung dengan Indeks Kemahalan Konstruksi kab/kota

lain di Indonesia 2020 ...................................................................................... 40

4.5 Peran indeks kemahalan Konstruksi (IKK) dalam DAU ........................ 41


2

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang adil dan merata perlu dilakukan secara

nasional dan mencakup seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi

daerah (Otoda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk

mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah.

Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni

meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah

daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola

keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di

daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan

Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001

dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini

membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom.

Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai

dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrument

transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar

daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi

Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia


3

(IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

perkapita.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Otoda di daerah perlu didukung

dengan penyediaan statistik yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan

harus memenuhi kreteria.

a) Mempunyai kredibilitas yang tinggi

b) Mutakhir

c) Mempunyai validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) seperti yang dijelaskan diatas. Untuk

menghitung IKK ini dibutuhkan beberapa komponen antara lain data harga

konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-

alat berat konstruksi , dan data bobot /diagram timbangan umum IKK

kabupaten/kota. Survei ini dilakukan seluruh kabupaten/kota di seluruh

Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan data harga bahan

bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, dari upah jasa

konstruksi.

Sementara itu, bobot atau diagram timbang IKK diperoleh dari Bill of

Quantity (BOQ). BOQ sendiri merupakan realisasi pembangunan suatu

konstruksi di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan

berupa berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan

untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis

bangunan yang ditentukan. Kelima jenis bangunan ini yaitu:

a. bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

b. bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;

c. bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan;

d. bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;

e. serta bangunan lainnya


4

1.2 Tujuan

Tujuan dari penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah

sebagai salah satu variable yang digunakan dalam penghitungan besaran DAU

pada suatu daerah, IKK menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana

perimbangan dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan

fiskal dalam penghitungan DAU.

Tujuan lain dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi

adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis suatu wilayah.

Sehingga apabila angka IKK semakin tinggi maka medan wilayah geografis

daerah tersebut semakin sulit.

1.3 Ruang Lingkup

Pengumpulan data Survei IKK dilakukan di seluruh kabupaten/kota di

34 provinsi Indonesia. Survei IKK dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun

yaitu pada bulan: Januari, April, Juli, dan Oktober dan pencacahannya

dilakukan setiap tanggal 20 s.d. 30 pada bulan-bulan tersebut. Responden

yang dicacah adalah pedagang grosir yang menjual bahan bangunan dan jasa

penyewaan alat berat. Data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data harga bahan bangunan/konstruksi

2. Data harga sewa alat berat konstruksi

3. Data upah jasa konstruksi


6

2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan

Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur,

dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan

keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan

demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional

pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang

menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dengan mempertimbangkan potensi,

kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Khusus

3. Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana

Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari


7

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya

disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi. Dari ketiga

jenis dana perimbangan di atas jelas bahwa DAU-lah yang akan digunakan

sebagai instrumen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antar daerah. Oleh karena itu, pengalokasian DAU yang tepat

menjadi penting untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yang adil

dan merata. Ketimpangan antara daerah yang terlalu besar dan terlalu lama,

dapat mengancam stabilitas dan integrasi negara kesatuan ini. Tentang

perhitungan pengalokasian DAU ini telah diatur dalam UU nomor 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005

tentang Dana Perimbangan. Namun demikian apakah apa yang diatur dalam

peraturan tersebut sudah tepat dalam pencapaian tujuan DAU sendiri yaitu

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka desentralisasi.

DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua

puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Pendapatan Dalam

Negeri Netto adalah Penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan

pajak setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagihasilkan

kepada Daerah. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung


8

dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi

tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi

dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan

90% (sembilan puluh persen).

2.2. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu

nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1

(satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau

provinsi. TKK di peroleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan

bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau

andil cukup besar dalam pembangunan konstruksi/infrastruktur di suatu

wilayah.

2.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan

geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka

semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama

persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus

untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan IKK, karenanya,

didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang


9

menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat

tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah,

dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan

input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu

dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan

upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan

metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai

produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang

sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga

bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang

bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan

membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang dapat

mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya

manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan

mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan

sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan

didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input

tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan overhead cost dan

upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data

seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu proyek

yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu

penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap

kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing

kabupaten/kota.


10

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikatagorikan sebagai indeks

spesial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah

yang berbeda-beda dalam periode waktu tertentu. Berbeda dengan

pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal,

seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen

(IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di

suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga tahun dasar.

2.4 Kelompok Jenis Bangunan

Pada awal perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi, kelompok

bangunan/kontruksi yang digunakan terdiri dari 5 kelompok

bangunan/konstruksi yaitu :

a. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal

Mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal

oleh rumah tangga dan gedung yang digunakan bukan untuk tempat

tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi

hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat

perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan

tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, bangunan tempat

ibadah, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan

bukan tempat tinggal lainnya.

b. Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Prasarana Pertanian

Meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air,

bagan percetakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan

sejenisnya.

c. Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan


11

Meliputi pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan

raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan

pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya.

d. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi

mencakup bangunan pengolahan / penyaluran dan penampungan

airbersih/air limbah/drainase, bangunan pengolahan/penyaluran dan

penampungan barang migas, bangunan elektrikal, konstruksi

telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi

telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi

kereta api, konstruksi sentral komunikasi, konstruksi elektrikal dan

telekomunikasi lainnya, pembuatan / pengeboran sumur air tanah,

instalasi listrik bangunan sipil, instalasi navigasi udara, instalasi

meteorologi dan geofisika, instalasi navigasi udara, instalasi sinyal dan

telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api,

instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi telekomunikasi.

e. Bangunan Lainnya

mencakup bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya, pemasangan

perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefabdan pemasangan

kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan

pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan

sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan

dan pengerukan.

Namun karena tidak semua kabupaten/kota memiliki kegiatan

pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan fisik berupa Bangunan

Pekerjaan Umum Untuk Pertanian dan Bangunan untuk Instalasi Listrik, Gas,

Air Minum, dan Komunikasi, maka mulai tahun 2005 kelompok bangunan yang

digunakan untuk perhitungan IKK terdiri dari 3 kelompok

bangunan/konstruksi, yaitu:


12

I. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

II. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan;

III. Bangunan lainnya.

I. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, kegiatan

konstruksi yang termasuk dalam kelompok:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi : rumah yang dibangun

sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.

2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi : Kostruksi

gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat

hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan

monumental.

II. Bangunan pekerjaan umum utuk jalan, jembatan, dan pelabuhan,

kegiatan konstruksi yang masuk dalam kelompok jenis bangunan ini

adalah :

1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi : pembangunan

jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase

jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.

2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan

jembatan kereta.

3. Bangunan dermaga, meliputi : pembangunan, pemeliharaan, dan

perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan panahan

gelombang.

III. Bangunan lainnya, meliputi kegiatan pekerjaan umum untuk

pertanian, instansi listrik, gas, air minum, komunikasi, dan lainnya,

diantaranya :


13

1. Pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab

dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus

lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya,

dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk

peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

2. Bangunan elektrikal, meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi

dan transmisi tinggi.

3. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan

telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima

radar, dan bangunan antena.

4. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan

konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.

5. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi : bangunan sentral

telepon/telegraf, bangunan pemancar/penerima radar microwave,

dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit, instalasi air,

meliputi : instalasi air bersih dan saluran drainase pada gedung.

6. Instalasi listrik, meliputi : pemasangan instalasi jaringan listrik

tegangan lemah dan pemasangan instalasi listrik tegangan kuat

7. Instalasi gas, meliputi : pemasangan instalasi gas pada gedung

tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan

tempat tinggal

8. Instalasi listrik jalan, meliputi : instalasi listrik jalan raya, instalasi

listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.

9. Instalasi jaringan pipa, meliputi : jaringan pipa gas, jaringan air, dan

jaringan minyak.

10. Bangunan terowongan, Bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga,

lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman).


14

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data dasar penghitungan

IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi, upah dan sewa alat berat yang

diperoleh dari survei secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Bahan- bahan

bangunan, upah serta alat-alat berat yang harga jual/sewanya digunakan

sebagai dasar penghitungan IKK disebut sebagai paket komoditas. Adapun

paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2014 terdiri atas 33

jenis bahan bangunan, 8 alat berat (harga sewa) serta 8 jenis upah di bidang

konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :

Bahan Bangunan :

- Tanah urug biasa adalah tanah yang digunakan untuk meratakan

dan meninggikan area yang dibangun.

- Pasir pasang adalah pasir laut atau kali/sungai biasanya

digunakan untuk memasang batu bata (membuat tembok) dan

plester tembok. Pasir beton/cor adalah pasir gunung biasanya

digunakan untuk pekerjaan cor-coran seperti kolom, balok, dan

plat lantai.

- Batu pondasi adalah batu yang digunakan untuk membuat

pondasi bangunan, ada tiga jenis yaitu batu kali utuh, belah dan

batu gunung

- Batu bata tanah liat (bata merah) adalah batu bata yang

memiliki warna merah digunakan untuk dinding dan ditutup

dengan semen.

- Batako adalah bahan bangunan berupa bata cetak (alternatif

pengganti batu bata) yang tersusun dari campuran pasir, semen

portland, dan air.

- Bata ringan (cellcone atau hebel) adalah bahan bangunan

berupa bata cetak yang ringan, halus dan memiliki tingkat

keeratan yang baik. Biasanya dibuat menggunakan mesin pabrik.


15

- Batu split adalah material bangunan yang diperoleh dengan cara

memecah batu ukuran besar hingga menjadi kecil. Fungsi

utamanya adalah untuk membuat campuran beton.

- Seng gelombang adalah seng yang digunakan untuk menutup

rumah, bentuknya berupa lembaran yang bergelombang.

- Paku kayu digunakan untuk menyambungkan elemen-elemen

yang terbuat dari kayu, paku beton digunakan untuk melubangi

beton, paku seng digunakan untuk menyambung lembaran seng,

paku triplek digunakan untuk menempelkan triplek dengan

rangka.

- Semen Portland adalah bubuk/bulk berwarna abu kebiru-biruan

yang dibentuk dari bahan utama batu kapur/gamping berkadar

kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan

bertekanan tinggi. Semen ini biasa digunakan untuk perekat dan

plester.

- Besi beton merupakan material yang dibutuhkan dalam

pembentukan beton struktur, ada baja tulangan polos (BJTP) dan

baja tulangan sirip (BJTS).

- Bak mandi fiber adalah bak mandi yang terbuat dari bahan fiber.

- Kloset, untuk kloset duduk yang digunakan adalah yang standar

lengkap dengan tabung.

- Seng plat adalah lembaran seng yang memiliki permukaan rata.

- Pipa PVC yang diklasifikasikan menjadi dua kualitas: AW dan D.

Pipa AW digunakan untuk menahan tekanan tinggi seperti saluran

air pompa, sedangkan pipa D tidak mampu menahan tekanan

tinggi dan biasanya hanya digunakan untuk keperluan

pembuangan atau sejenisnya.


16

- Kayu balok digolongkan ke dalam beberapa kelas mutu menurut

tingkat keawetannya.

- Kayu papan digolongkan ke dalam beberapa kelas mutu menurut

tingkat keawetannya, seperti kayu balok.

- Triplek merupakan kayu hasil percetakan pabrik.

- Cat emulsi adalah cat yang menggunakan pelarut dasar air.

- Cat minyak adalah cat yang menggunakan pelarut dasar minyak

(solven base).

- Tegel/keramik adalah ubin lantai yang terbuat dari tanah liat dan

dilapisi dengan glazur.

- Genteng tanah liat tradisional adalah genteng yang terbuat dari

tanah liat yang dicetak dan dibakar, tetapi dalam kurun waktu lama

akan tumbuh jamur. Genteng tanah liat keramik adalah genteng

yang terbuat dari tanah liat yang sudah mengalami finishing

dengan permukaannya diglasur sehingga tidak ditumbuhi lumut.

Atap metal adalah genteng yang terbuat dari logam anti karat

berbentuk material lembaran. Atap asbes adalah atap yang

berbentuk lembaran, ringan tahan lama dan tidak menyerap

panas.

- Kaca merupakan amorf (non kristalin) material padat yang bening

dan transparan, biasanya rapuh.

- Aspal adalah material yang berwarna hitam atau cokelat tua, pada

temperatur ruang berbentuk padat hingga agak padat. Aspal

biasanya digunakan untuk bahan campuran dalam membangun

jalan raya.

- Gypsum adalah bahan bangunan yang terbuat dari bahan material

kalsium dan sering digunakan untuk plafon dan list dinding.


17

- Kabel merupakan alat yang digunakan untuk mentransmisikan

sinyal atau listrik dari suatu tempat ke tempat lain.

- Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II yang terdiri dari

daun pintu, daun jendela, kusen pintu dan kusen jendela.

- Pompa shallow pump adalah mesin pompa air dangkal dengan

kedalaman efektif 7 meter. Pompa semi jet pump adalah mesin

pompa air untuk sumur dalam dengan kedalaman 8-12 meter.

Pompa jet pump adalah mesin pompa air untuk sumur dalam

dengan kedalaman 13-20 meter.

- Rangka atap baja adalah konstruksi struktur pendukung material

penutup atap pada suatu bangunan yang terbuat dari baja.

- Aluminium yang dimaksud adalah lembaran alumunium.

- Tangki air fiber adalah tempat untuk menampung air baku

maupun air olahan filter yang terbuat dari bahan fiber. Tangki jenis

ini biasa digunakan untuk air isi ulang, perumahan, apartment,

maupun industri terutama digunakan untuk penampungan air

baku atau air bersih.

- Lampu pijar atau sering disebut juga dengan lampu bolham,

warna cahaya lampu pijar adalah kuning. Lampu TL panjang

sering disebut lampu neon, dan warna cahanya putih. Lampu SL

(TL pendek) adalah lampu hemat energi yang biasanya berbentuk

jari, U dan spiral.

- MCB (mini circuit breaker) adalah alat listrik yang memiliki fungsi

sebagai alat pengaman arus lebih. MCB memproteksi arus lebih

yang disebabkan terjadinya beban lebih atau arus lebih karena

adanya hubungan pendek.


18

Alat Berat :

- Excavator adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk

menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain.

- Bulldozer adalah alat berat yang berfungsi untuk

menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak

pendek.

- Loader adalah mesin yang bertenaga dengan lift arm (lengan

angkat) yang digunakan untuk menggaruk atau memuat atau

menindahkan material konstruksi.

- Tandem/vibrating roller adalah mesin penumbuk atau pemadat

jalan. Peralatan dilengkapi dua roda silindrical steel wheel (roda

baja) dengan ukuran sama dan perangkat vibrator, sehingga alat

ini juga berfungsi sebagai compactor.

- Dumptruck adalah kendaraan angkut jarak jauh (truk) mempunyai

bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik untuk menurunkan

muatannya.

- Motor Grader adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan,

memotong gundukan, dan untuk mengisi lubang pada proses

pembuatan jalan.

- Asphalt finisher adalah alat berat yang digunakan untuk

menghamparkan campuran aspal yang dihasilkan dari alat

produksi aspal pada saat pembuatan jalan.

- Generator set (Genset) adalah sebuah perangkat yang berfungsi

menghasilkan daya listrik yang mendukung pekerjaan konstruksi.

Jenis-jenis bahan bangunan serta alat berat tersebut dipilih karena

mempunyai nilai atau andil yang cukup besar dalam membangun setiap

kelompok jenis bangunan. Harga sewa dari barang-barang tersebut


19

comparable (mempunyai keterbandingan) antar kabupaten/kota di seluruh

Indonesia. Selain beberapa konsep dan definisi yang telah dijelaskan di atas,

masih ada beberapa konsep dan definisi lainnya yang berkaitan dengan

penghitungan IKK, antara lain :

Harga produsen ialah harga transaksi yang terjadi antara

produsen/penghasil dan pedagang besar pertama dalam jumlah besar atas

suatu jenis barang.

Harga Perdagangan Besar (HPB) ialah harga transaksi yang terjadi antara

pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar

berikutnya sebagai pembeli, secara party/grosir di pasar pertama atas suatu

barang.

Pedagang Besar (PB) ialah pengusaha/pedagang yang menjual barang

secara party/grosir atau dalam jumlah besar.

Party/Grosir atau pembelian dalan jumlah besar yang di maksud adalah

bukan eceran. Batas pembelian secara party/grosir adalah relatif,

mengingat sulit menentukan besarannya, baik kuantitas maupun nilai suatu

komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya

sendiri.

Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika

seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan

untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam,

hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini

adalah 1 bulan atau 200 jam.

Harga bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan

bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar

(party/grosir)yang merupakan hasil transaksi antara pedagang

besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna

bahan bangunan tersebut.


20

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa

atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah

mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang

digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

Inflator merupakan nilai yang digunakan sebagai penyesuaian IKK terhadap

kenaikan bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang/bobot terdiri atas diagram timbang kelompok jenis

bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis

bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi

(TKK), yang disusun berdasarkan atas kuantitas/volume bahan-bahan

bangunan/konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan untuk

membangun 1 (satu) unit jenis bangunan per satuan ukuran luas.

Sedangkan, diagram timbang umum digunakan untuk menghitung IKK,

yang disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk

pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota.


22

3.1 Metode Penghitungan DAU

DAU seperti yang telah dijelaskan merupakan instrumen transfer yang

bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus

memeratakan kemampuan antar daerah (equalization grant). Sejak tahun 2008,

perhitungan DAU menggunakan perhitungan/formula DAU murni tanpa dana

penyesuaian dimana hal tersebut memungkinkan suatu daerah untuk

mengalami penurunan jumlah DAU yang diterima dari tahun sebelumnya jika

tidak dapat menduga kebutuhan potensi daerahnya dengan baik. Oleh karena

itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan meminta Badan

Pusat Statistik untuk menyediakan beberapa indikator yang diperlukan untuk

menghitung kebutuhan DAU suatu daerah, seperti jumlah penduduk, luas

wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik bruto (PDRB)

per kapita serta indeks kemahalan konstruksi (IKK).

Pada dasarnya, alokasi DAU yang diterima oleh suatu daerah diperoleh

melalui perumusan sebagai berikut :

dimana,

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : Alokasi Dasar

CF : Celah Fiskal

Menurut UU no 33 tahun 2004, alokasi dasar dihitung berdasarkan

belanja pegawai sipil daerah. Alokasi Dasar (AD) untuk suatu daerah dapat

dirumuskan sebagai berikut :

DAU = AD + CF


23

𝐴𝐷 =𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴

∑ 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ× ∑

𝐴𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐷𝐴𝑈 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖

Sedang Celah Fiskal sendiri merupakan selisih antara kebutuhan fiskal suatu

daerah, yaitu estimasi jumlah anggaran yang diperlukan suatu daerah untuk

menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat setempat yang diukur

melalui indikator-indikator di atas, dengan potensi fiskal yang dimiliki oleh

daerah/ wilayah tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan dalam

penghitungan celah fiskal dalam menentukan besaran DAU, yaitu :

1. Apabila Celah Fiskal positif (CF>0) atau potensi fiskal lebih besar daripada

kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar

ditambah dengan nilai Celah Fiskal.

2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol (CF=0) atau kebutuhan fiskal sama

dengan potensi fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi

dasar.

3. Apabila Celah Fiskal negatif (CF<0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil dari

kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka

daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai

celah fiskal.

4. Apabila Celah Fiskal negatif (CF<0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil dari

kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi

dasar, maka hasil perhitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus

negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima

DAU.

Adapun celah fiskal suatu daerah dihitung dengan cara sebagai berikut:

𝐶𝐹 = 𝐾𝑏𝐹 − 𝐾𝑝𝐹

dimana

𝐾𝑏𝐹 = 𝑇𝐵𝑅(𝐼𝑃 + 𝐼𝑊 + 𝑰𝑲𝑲 + 𝐼𝑃𝑀 + 𝑃𝐷𝑅𝐵)

dan


24

𝐾𝑝𝐹 = 𝑃𝐴𝐷 + 𝐷𝐵𝐻 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 + 𝐷𝐵𝐻 𝑆𝐷𝐴

keterangan:

𝐶𝐹 : Celah Fiskal

𝐾𝑏𝐹 : Kebutuhan Fiskal

𝐾𝑝𝐹 : Kapasitas Fiskal

𝑇𝐵𝑅 : Total Belanja Rata-rata APBD

𝐼𝑃 : Indeks Jumlah Penduduk

𝐼𝑊 : Indeks Luas Wilayah

𝐼𝐾𝐾 : Indeks Kemahalan Konstruksi

𝐼𝑃𝑀 : Indeks Pembangunan Manusia

𝑃𝐷𝑅𝐵 : Produk Domestik Regional Bruto

𝑃𝐴𝐷 : Pendapatan Asli Daerah

𝐷𝐵𝐻 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 : Dana Bagi Hasil Pajak

𝐷𝐵𝐻 𝑆𝐷𝐴 : Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

3.2 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2017 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap

pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing

sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten /kota. Nilai komponen

tersebut dihitung mengguanakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai

berikut:

𝑁𝐾 = ∑ 𝑝𝑘 . 𝑞𝑘

𝑛

𝑘=1

dengan:

𝑁𝐾 = Nilai Komponen

𝑝𝑘 = Harga material/upah/sewa alat ke-k

𝑞𝑘 = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k


25

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan

menggunakan metode regresi Country Product Dummy (CPD). Model regresi

CPD adalah sebagai berikut:

𝑙𝑛𝑁𝐾 = 𝛼𝑖𝐶𝑖 + 𝛽𝑗𝑃𝑗 + 𝜀

𝑁𝐾 = Nilai Komponen

𝐶𝑖 = dummy Kab/Kota

𝑃𝑗 = dummy komponen dalam suatu sistem

𝛼𝑖 dan 𝛽𝑗 = Koefisien regresi

PPP Sistem = exp(𝛼𝑖)

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan

menggunakan metode rata-rata geometric dengan rumus sebagai berikut:

𝑃𝑃𝑃𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = (∏ 𝑃𝑃𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1𝑛

Tahap penghitungan terakhir adalah mengitung IKK kabupaten/kota

dengan menggunakan metode rata-rata geometric tertimbang (bobot APBD)

dengan rumus sebagai berikut:

𝑃𝑃𝑃𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = (∏(𝑃𝑃𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖)𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

) . 100

3.3 IKK 2020

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk

menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil yang

sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya pertumbuhan industri bahan

bangunan menyebabkan tingginya varian dalam pembangunan. Saat ini


26

material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang

berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan,

kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang

mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut

mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK

tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013

penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada

tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2020 menggunakan penimbang yang lebih

lengkap dan up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2018.

IKK tahun 2020 dibentuk menggunakan data harga komoditi konstruksi,

sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode

pencacahan yaitu periode akhir Juli 2018, periode akhir Oktober 2018, periode

akhir Januari 2020, dan periode akhir April 2020. Seperti halnya IKK tahun 2018,

IKK tahun 2020 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode

tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek

konstruksi.


28

4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tana Tidung 2020

Seiring perkembangan penggunaan indeks kemahalan konstruksi tidak

hanya sebatas sebagai salah satu indikator yang menyusun angka kebutuhan

fiskal saja. Dimana diketahui bahwa nantinya angka kebutuhan fiskal akan

digunakan dalam formulasi penentuan besarnya jumlah Dana Alokasi Umum

suatu daerah. Penggunaan angka Indeks Kemahalan Konstruksi ini juga

digunakan sebagai salah satu media penggambaran kondisi suatu daerah

dilihat dari sisi geografis.

Tahun 2020 indeks kemahalan konstruksi Kab. Tana Tidung tercatat

108,42. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu

sebesar 114,29. Dari perbandingan kedua angka ini dapat terlihat bahwa secara

geografis Kab. Tana Tidung menuju kearah yang baik. Baik dalam hal ini yang

dimaksud adalah terjadi peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang

kegiatan konstruksi yang cukup signifikan terutama dalam hal penurunan nilai

tingkat kemahalan konstruksi.

Bila ditilik dan dibandingkan dengan angka indeks Kalimantan Utara

sendiri ditahun 2020 yaitu sebesar 109,90 maka akan terkesan seperti bahwa

Kabupaten Tana Tidung termasuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit

bila dibandigkan wilayah lain di Kalimantan Utara. Kenyataan yang terjadi tidak

demikian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini.

Secara geografis wilayah kabupaten Tana Tidung bukanlah merupakan

daerah yang sulit untuk dijangkau. Kabupaten Tana Tidung terletak ditengah

tengah diantara semua kabupaten kota di Kalimantan Utara. Akan tetapi

berada di tengah semua kabupaten kota di Kalimantan Utara tidak serta

merta menyebabkan tingginya akses kemudahan. Kondisi tanah dan area

yang tergolong membutuhkan waktu dalam pembangunannya juga menjadi

faktor yang dapat mempengaruhi.


29

Kondisi ini semakin jelas dengan sebaran penduduk Kabupaten Tana

Tidung yang belum begitu merata menjadi salah satu penyebab tingginya nilai

IKK Kabupaten Tana Tidung. Hal ini terlihat dari akses yang diperlukan dari satu

desa ke desa yang lainnya sebagian besar saat ini masih cukup berjauhan

bahkan terdapat beberapa desa yang memerlukan akomodasi khusus untuk

mencapai daerah tersebut. Selain itu letak pemukiman-pemukiman penduduk

yang menyebar juga mempengaruhi nilai IKK itu sendiri. Beberapa wilayah di

Kabupaten Tana Tidung juga memiliki akses yang unik dimana untuk mencapai

wilayah tersebut akan lebih mudah bila melewati kabupaten/kota lain. Kondisi

inilah yang dapat membantu menjelaskan mengapa indeks kemahalan

konstruksi di wilayah Kabupaten Tana Tidung selalu di atas nilai indeks

kemahalan konstruksi Provinsi Kalimantan Utara. Untuk lebih memudahkan

memahami geografis wialyah Kabupaten Tana Tidung berikut gambar peta

wilayah kabupaten Tana Tidung:

Gambar 1.

Peta Kabupaten Tana Tidung


30

Faktor lain yang dapat menjelaskan nilai IKK dari Kabupaten Tana

Tidung adalah distribusi barang/komoditi yang dilakukan oleh Kabupaten Tana

Tidung. Dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya Kabupaten Tana

Tidung selain melakukan produksi sendiri juga melakukan impor

barang/komoditi dari daerah lain di sekitarnya.

Sebagian besar barang/komoditi yang masuk ke Kabupaten Tana

Tidung dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur air dan jalur darat. Untuk jalur air

pasokan barang sebagian besar berasal dari Kota Tarakan. Kondisi kabupaten

yang belum mempunyai prasarana pelabuhan barang tersendiri juga dapat

mempengaruhi pendistribusian barang. Pelabuhan yang saat ini hanya mampu

menampung kapal-kapal bermuatan kecil membatasi gerak barang/komoditi

yang masuk. Hal ini menyebabkan semakin jauhnya jarak antara produsen

dengan konsumen, atau dapat dijelaskan secara sederhana bahwa semakin

banyak perpindahan barang dari tangan ke tangan sebelum sampai ke pembeli

terakhir. Hal ini tentu saja mempengaruhi harga barang tersebut, karena

semakin jauh jarak produsen dengan konsumen maka selisih harga yang

ditawarkan oleh produsen hingga harga yang diterima konsumen semakin

jauh. Selisih ini biasa dikenal dengan keuntungan distributor. Sedangkan pada

jalur darat kondisi jalan sebagai salah satu akses menuju Kabupaten Tana

Tidung masih belum maksimal. Selain kondisi jalan raya yang menghubungkan

antar daerah ada yang cukup berbahaya dan belum baik, faktor tingginya

ongkos biaya sewa kendaraan juga menyebabkan para distributor

barang/komoditi kerap mempertimbangkan untuk meningkatkan biaya

pengiriman tersebut. Barang/komoditi yang masuk melalui jalur darat banyak

berasal dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.


31

4.2 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tana Tidung

dengan wilayah disekitarnya di Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penghitungan Indks Kemahalan Konstruksi (IKK) pada

tahun 2016-2020 didapatkan angka-angka untuk Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Utara yang bisa kita lihat di grafik berikut:

Grafik 1.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2016-2020

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi

(IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tigkat

kemahalan konstruksi suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap tingkat

kemahalan konstruksi rata-rata nasional. Maka IKK dapat digunakan sebagai

pendekatan untuk melihat tingkat kesulitan geografis serta lancar atau

tidaknya kegiatan distribusi suatu bahan/komoditi bangunan di suatu wilayah.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2016 2017 2018 2019 2020

116,57111,61

110,86108,42

104,06

113,74107,51

104,88108,2

106,68

154,97

143,23

121,07

114,29

108,42113,84 114,33 122,99 115,39

124,45

109,34103,56 107,61

114,48107,04

Kab. Malinau Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung Kab. Nunukan Kota Tarakan


32

Semakin tinggi IKK suatu daerah maka biaya yang diperlukan untuk membuat

suatu bangunan semakin besar. Dalam arti distribusi bahan

bangunan/konstruksi di daerah tersebut lebih sulit.

Grafik diatas menerangkan kondisi Indeks Kemahalan Konstruksi di

Kalimantan Utara pada tahun 2016-2020. Terlihat bahwa dari tahun 2016-2017,

indeks kemahalan konsruksi yang paling tinggi adalah Kabupaten Tana Tidung

sedangkan yang paling rendah ada di kota Tarakan. Namun pada tahun 2018-

2019, indeks kemahalan konstruksi yang paling tinggi berubah menjadi

Kabupaten Nunukan sedangkan yang paling rendah ada di Kabupaten

Bulungan. Dan pada tahun 2020, Kabupaten Nunukan tetap memiliki indeks

kemahalan konstruksi yang paling tinggi di Kalimantan Utara sedangkan yang

terendah ada di Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2016-2017, terlihat sekali indeks kemahalan konstruksi di

Kabupaten Tana Tidung paling tinggi signifikan diantara kabupaten lainnya.

Hal ini disebabkan kondisi geografis yang cukup sulit serta minimnya

infrastruktur transportasi menyebabkan arus distribusi bahan baku konstruksi

yang sangat tidak lancar. Hal ini berakibat pada mahalnya berbagai bahan

baku konstruksi utamanya yang merupakan barang pabrikan dan harus

didatangkan dari luar kabupaten.

Disisi lain, Kota Tarakan yang memiliki fasilitas transportasi yang sangat

baik bahkan mungkin merupakan yang terbaik di Provinsi Kalimantan Utara

baik transportasi udara dan transportasi laut yang memiliki pelabuhan kapal

barang yang besar, seringkali menjadi tempat tujuan bagi kabupaten

sekitarnya untuk dapat mengakses barang-barang konstruksi yang utamanya

barang pabrikan yang didatangkan dari luar provinsi Kalimantan Utara. Akan

tetapi untuk barang konstruksi lokal seperti kayu dan tanah, Tarakan cukup

sulit untuk menyediakan barang tersebut dan relatif mahal.


33

Sedangkan Kabupaten Bulungan yang memiliki akses transportasi darat

yang cukup baik untuk melintasi Provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Timur,

mendapatkan keuntungan sendiri bagi para pelaku usaha konstruksi. Kondisi

jalan yang terhubung, dapat mengakses barang konstruksi lebih mudah dan

tentunya biaya antara yang lebih murah. Selain itu kondisi transportasi laut

yang juga sangat singkat untuk menempuh kota Tarakan dibanding 3(tiga)

Kabupaten lainnya, membuat ditribusi barang sangat lancar dan mudah masuk

ke Kabupaten Bulungan.

Jika kita mengamati grafik di atas, maka Kabupaten Malinau mempunyai

angka indeks kemahalan konstruksi mirip atau tidak jauh berbeda dengan

Kabupaten Bulungan. Hal ini menunjukkan kondisi geografis Kabupaten

Malinau yang hampir sama dengan Kabupaten Bulungan. Kondisi transportasi

yang cukup bagus, baik dari transportasi darat, transportasi air dan transportasi

udara membuat distribusi barang konstruksi ke Kabupaten Malinau cukup baik

dan terpenuhi. Apalagi kondisi Kabupaten tersebut mempunyai pelabuhan

kapal barang besar yang memudahkan pelaku usaha konstruksi dapat

mengakses sendiri barang konstruksi khususnya barang pabrikan dari luar

Provinsi Kalimantan Utara yang lebih murah.

Indeks kemahalan konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Utara tahun 2020 yang paling rendah di Kabupaten Malinau dengan angka

indeks 104,06, disusul Kabupaten Bulungan sebesar 106,68. Pada posisi ketiga

yaitu Kota Tarakan dengan angka indeks kemahalan konstruksi sebesar 107,04

kemudian disusul Kabupaten Tana Tidung sebesar 108,42. Sedangkan

Kabupaten Nunukan memiliki angka indeks kemahaan konstruksi sebesar

124,45 diatas angka indeks kemahalan konstruksi Provinsi Kalimantan Utara

109,90.


34

Gambar 2.

Peta Provinsi Kalimantan Utara

Cukup unik bila ditelaah lebih dalam bahwa sebenarnya lokasi geografis

kabupaten Tana Tidung tidak begitu jauh berbeda dengan Kabupaten

Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Bahkan bila dinilai dari segi akses transportasi untuk menjangkau

wilayah tersebut daerah Kabupaten Malinau masih lebih jauh dibandingkan

dengan Kabupaten Tana Tidung. Akan tetapi angka indeks kemahalan

konstruksi Kabupaten Tana Tidung jauh melampaui kedua Kabupaten tersebut.

Penjelasan paling sederhana yang dapat digunakan untuk menjelaskan

masalah tersebut yaitu masih perlunya peningkatan diberbagai lini dalam hal

transportasi dan akomodasi di Kabupaten Tana Tidung. Dalam hal ini

Kabupaten Malinau telah memiliki jalur transportasi yang lebih baik. Meskipun


35

jarak yang ditempuh untuk mencapai Kabupaten Malinau lebih lama dan jauh

dibandingkan untuk mencapai Kabupaten Tana Tidung akan tetapi lebih

matangnya infrastruktur daerah tersebut mengakibatkan perbedaaan yang

cukup signifikan. Dengan kondisi infrastruktur yang lebih baik menghasilkan

pelabuhan yang lebih baik pula. Banyak kapal-kapal muatan besar yang dapat

berlabuh di Kabupaten Malinau, sehingga barang/komoditi dari luar

Kalimantan dapat langsung masuk ke Malinau tanpa banyak berpindah tangan.

Tentu saja hal ini mengakibatkan harga barang/komoditi menjadi jauh lebih

murah.

Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Tana Tidung dimana

infrastruktur masih dalam proses pengembangan. Sehingga masuknya

barang/komoditi masih lebih banyak melalui distributor berskala kecil yang

tentunya memiliki biaya antara yang lebih besar. Sebagai Kabupaten yang

masih berusia sangat muda tentu saja masih banyak sektor yang terus

ditingkatkan dan dibenahi. Akan tetapi akan sangat sulit bila semuanya

dilakukan secara bersamaan. Perbaikan dan pembenahan tersebut tentunya

dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap.

Dalam proses ini ternyata beberapa tahun semenjak berdirinya

Kabupaten Tana Tidung telah memiliki rekam perjalanan kinerja yang sangat

baik untuk mengejar ketertinggalannya. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya angka Indeks Kemahalan Konstruksi selisih antara tahun 2019 dan

2020 menunjukkan nilai negatif atau terjadi penurunan angka dibandingkan

tahun 2019. Penurunan ini menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten

Tana Tidung menuju kearah yang baik. Akan tetapi penjelasan ini kurang tepat

mengingat kondisi geografis tak akan berubah, tetapi merujuk

kepermasalahan utama penyebab tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi

Kabupaten Tana Tidung maka terjelaskan bahwa program pemerintah selama

ini berbuah hasil yang sangat baik. Gencarnya perbaikan infrastruktur dan


36

akses transportasi berangsur-angsur mempengaruhi kondisi perekonomian di

Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 1.

Selisih Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota 2019 2020 selisih

(1) (2) (3) (4)

Kab. Malinau 108.42 104.06 -4.36

Kab. Bulungan 108.2 106.68 -1.52

Kab. Tana Tidung 114.29 108.42 -5.87

Kab. Nunukan 115.39 125.45 9.06

Kota Tarakan 114.48 107.04 -7.44

Kalimantan Utara 112.11 109.90 -2.21

Dari tabel diatas bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain

yang berada di Kalimantan Utara maka terlihat bahwa Kabupaten Tana Tidung

menunjukkan perubahan yang lumayan signifikan. Kembali menilik definisi

bahwa semakin tinggi angka Indeks Kemahalan Konstruksi maka semakin sulit

kondisi geografis suatu daerah, maka Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2019

menuju 2020 dapat dikatakan sukses dalam upayanya memperbaiki dan

membenahi kondisi Kabupaten Tana Tidung. Semua ini tentu demi

kesejahteraan rakyat Kabupaten Tana Tidung. Tentunya ini merupakan suatu

prestasi yang patut dijadikan motivasi untuk terus berusaha dan meningkatkan

perolehan yang telah diraih.


37

4.3 Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten

Tana Tidung

Grafik 3.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Tana Tidung 2016-2020

Grafik diatas terjadi selama lima tahun terakhir di Kabupaten Tana

Tidung. Yaitu menjelaskan perkembangan indeks kemahalan konstruksi di

Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2016 hingga 2020.

Tahun 2016 ketika perhitungan angka Indeks Kemahalan Konstruksi

telah empat tahun dilakukan secara independen, angka Indeks Kemahalan

Konstruksi Kabupaten Tana Tidung berada pada 154,97. Sebelumnya

penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung masih

tergabung bersama Kabupaten Bulungan. Angka tersebut dirasakan cukup

tinggi bila dibandingkan kabupaten dan kota lainnya yang berada di

Kalimantan Utara. Angka Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Tana Tidung tahun

2016 tersebut di bawah angka Indeks Kemahalan Konstruksi Kalimantan Utara.

154,97

143,23

121,07114,29

108,42

2016 2017 2018 2019 2020


38

Tahun 2016 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung

mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka indeks 168,37 menjadi 154,97

ditahun 2016. Penurunan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana

Tidung yang terjadi mencapai selisih hingga -13,40. Perubahan yang cukup

fantastis, hal ini menjelaskan meningkatnya pembangunan dan mulai terjadi

peningkatan persaingan pasar yang menekan kemahalan konstruksi. Akan

tetapi angka indeks ini tetap dirasa cukup tinggi bila dibandingkan dengan

kabupaten dan kota lain di Kalimantan Utara.

Selanjutnya memasuki 2017 angka Indeks Kemahalan Konstruksi

Kabupaten Tana Tidung kembali mengalami penurunan. Bila mengacu pada

makna dari Indeks Kemahalan Konstruksi ini sendiri yang memiliki arti sebagai

proxy untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah, maka semakin

tinggi Indeks Kemahalan Konstruksi maka semakin sulit pula geografis daerah

tersebut maka ini pertanda baik bagi Kabupaten Tana Tidung.

Menurunnya angka Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana

Tidung menjelaskan bahwa usaha pembangunan yang telah dilakukan

pemerintah Kabupaten Tana Tidung berbuah hasil yang baik. Dari tahun 2016

menuju tahun 2017 diketahui terjadi perubahan angka Indeks Kemahalan

Konstruksi dari yang semula 154,97 mengalami penurunan menjadi 143,23.

Selisih yang terdapat antara tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 11,74.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama Kabupaten Tana Tidung bukan

sebagai kabupaten yang mempunyai angka indeks paling tinggi di Provinsi

Kalimantan Utara seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari

penurunan angka indeks kemahalan konstruksi yang signifikan. Selisih antara

tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar -22,16. Bahkan ini merupakan penurunan

angka indeks kemahalan konstruksi yang paling tinggi bila dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Tana Tidung telah berbenah diri dari segi

pembangunan infrastruktur dan sarana yang menghubungkan dengan


39

Kabupaten lainnya. Tentu saja ini dapat menunjukkan tren positif bagi

pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung.

Tahun 2018 angka indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tana

Tidung sebesar 121,07. Terlihat jelas bahwa sejak 2016 Kabupaten Tana Tidung

tidak menurunkan performanya. Mengapa demikian? Kesulitan geografis yang

menjadi masalah di Kabupaten Tana Tidung bukan disebabkan wilayahnya

yang jauh atau terluar. Bahkan Kabupaten Tana Tidung terletak di tengah

Kalimantan Utara. Tetapi masih belum maksimalnya akses menuju Kabupaten

Tana Tidung menyebabkan cost/biaya yang digunakan untuk menuju

Kabupaten Tana Tidung menjadi cukup tinggi. Tentu ini mempengaruhi tingkat

kemahalan di Kabupaten Tana Tidung. Maka dengan menurunnya angka

indeks kemahalan konstruksi dari tahun ke tahun menjelaskan semakin

membaiknya sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

Kemudian di Tahun 2019, tren penurunan angka indeks kemahalan

konstruksi masih terjadi di Kabupaten Tana Tidung. Meski cuma selisih -6,78,

setidaknya hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Tana Tidung

telah meminimalisir keterbatasan akses untk menuju Kabupaten Tana Tidung.

Terlihat prasana jalan yang semakin memadai, sehingga cost/biaya antara

agen/distributor ke konsumen dapat menjadi lebih rendah.

Tren penurunan angka indeks kemahalan konstruksi masih berlangsung

hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, angka indeks kemahalan konstruksi

Kabupaten Tana Tidung sebesar 108,42. Terdapat selisih sebesar -5,87 antara

angka indeks kemahalan konstruksi tahun 2019 dengan tahun 2020. Jika dilihat

angka indeks kemahalan konstruksi dengan kabupaten kota terdekat yang

tidak jauh berbeda yaitu Tarakan sebesar 107,04 dan Bulungan 106,68 maka

dapat kita simpulkan bahwa jalur pendistribusian barang dari kota Tarakan dan

dari kabupaten Bulungan ke Tana Tidung sudah memiliki jalur pendistribusian

barang yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.


40

Perlu difahami bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi yang dihitung

untuk seluruh Indonesia ini menggunakan pembanding Kota Semarang.

Dengan begitu maka Indeks Kemahalan Konstruksi dapat di interpretasikan

dengan angka indeks sebesar 108,42 maka tingkat kemahalan konstruksi yang

ada di Kabupaten Tana Tidung sebesar 108,42/100 kali bila dibandingkan

dengan tingkat kemahalan konstruksi yang ada dikota Semarang. Lebih

sederhananya tingkat kemahalan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung lebih

tinggi sekitar 1,08 kali bila dibandingkan dengan tingkat kemahalan yang

terjadi di Kota Semarang.

Secara garis besar dalam lima tahun terakhir yaitu 2016 hingga tahun

2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung mengalami perubahan

yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terus menurunnya angka Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK) Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun ke belakang.

Tentunya diharapkan dengan ini dapat menjadi motivasi untuk Kabupaten

Tana Tidung untuk terus membenahi dan terus meningkatkan kualitasnya

sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Utara saat ini guna menyongsong

semakin baiknya kesejahteraan masyarakat.

4.4 Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana

Tidung dengan Indeks Kemahalan Konstruksi kab/kota lain di

Indonesia 2020

Bila sebelumnya telah dijelaskan bagaimana kondisi Indeks Kemahalan

Konstruksi yang berada di wilayah Kalimantan Utara maka berikut bagaimana

posisi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Tidung bila dibandingkan

dengan kondisi Indeks Kemahalan Konstruksi kabupaten dan kota yang ada di

Indonesia.


41

Grafik 4.

Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Terendah dan Tertinggi

Kabupaten Tana Tidung dengan kab/kota lain di Indonesia tahun 2020

Dari grafik di atas menunjukkan kondisi angka indeks kemahalan

konstruksi kabupaten kota di Indonesia untuk urutan terendah dan tertinggi.

Grafik tersebut juga menjelaskan bahwa Kabupaten Tana Tidung tidak dalam

kondisi tertinggi ataupun terendah, hakikatnya masih terletak dizona yang

masih dapat dimaklumi.

4.5 Peran Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dalam DAU

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk

mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

PUNCAK

PUNCAK JAYA

INTAN JAYA

MAMBERAMO TENGAH

PEGUNUNGAN BINTANG

…

TANA TIDUNG

…

LAMPUNG TIMUR

POLEWALI MANDAR

PALU

SIGI

KOTA METRO

492,62

449,51

438,39

391,82

356,01

108,42

83,18

82,6

82,3

82,18

82,07


42

geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di

daerah tersebut tentu semakin tinggi pula nilai indeksnya.

Selain itu dalam praktiknya IKK yang telah dihitung digunakan pula

dalam pemerintahan. Bukan hanya digunakan sebagai indikator untuk

mengukur serta menggambarkan kondisis geografis suatu daerah dan tingkat

kemahalan konstruksi suatu daerah, tetapi juga digunakan dalam

penghitungan formulasi yang akan digunakan dalam penghitungan dan

penentuan Dana Alokasi Umum suatu daerah.

Penentuan DAU dimulai dengan penentuan alokasi dasar dan celah

fiskal.

Seperti yang telah dijelaskan dalam formula ada dua komponen

pembentuk DAU. Dalam hal ini akan difokuskan pada pembentukan celah

fiskal. Celah fiskal sendiri diformulasikan dengan :

𝐶𝐹 = 𝐾𝑏𝐹 − 𝐾𝑝𝐹

Yaitu pengurangan kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. tentu saja hasil ini bisa

bernilai positif, nol (0) dan negatif.

Kapasitas fiskal merupakan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan

dana bagi hasil sumber daya alam. Sedang kebutuhan fiskal terdiri dari:

𝐾𝑏𝐹 = 𝑇𝐵𝑅(𝐼𝑃 + 𝐼𝑊 + 𝑰𝑲𝑲 + 𝐼𝑃𝑀 + 𝑃𝐷𝑅𝐵)

dari formula penyusun kebutuhan fiskal diatas dapat diketahui dimanakah

peran Indeks Harga Konsumen (IKK) ini. Sebagai salah satu indikator penyusun

angka kebutuhan fiskal suatu daerah.

DAU = AD + CF


43

Dengan begitu bila ditinjau kembali ke formula pembentukan DAU

maka dapat dikatakan bahwa semakin besar angka IKK maka semakin besar

pula angka kebutuhan fiskal, tetapi dengan asumsi atau anggapan bahwa

indikator yang lainnya seperti jumlah penduduk, indeks pembangunan

manusia dan pendapatan regional bruto tidak mengalami perubahan.


44

Documents

ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI