Analisis Filhum Kelompok 40 Orang

7/21/2019 Analisis Filhum Kelompok 40 Orang

1/8

1

A. KRONOLOGIS KASUS BUDI GUNAWAN

Tahun 2010

Kasus Budi Gunawan (selanjutnya disebut BG) yang diawali dari Komisi

Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang mendapati transaksi

mencurigakan dari masyarakat pada Juni-Agustus 2!" KPK melakukan kajian serta

pengumpulan ba#an dan keterangan (Pulbaket) untuk mendalami laporan masyarakat

tersebut"

Tahun 2012

KPK kembali memeriksa #asil kajian yang tela# dibuat pasca Pulbaket"

Tahun 2013

KPK dibawa# kepemimpinan Abra#am $amad melakukan ekpos pertamanya" KPK

memperkaya ekspos dengan resume pemeriksaan %aporan &arta Kekayaan

Penyelenggara 'egara (%&KP') pada Juli 2!" Al#asil KPK menyimpulkan tela#

terjadi peristiwa pidana dan perkara BG ditingkatkan ke penyelidikan" KPK menduga

transaksi mencurigakan yang dilakukan BG terkait dengan dugaan penerimaan #adia#

atau janji"

10 Januari 2015

Presiden Joko *idodo memili# BG sebagai kandidat tunggal Kapolri menggantikan

$utarman!" +alam menentukan ini Presiden #anya menerima rekomendasi Kompolnas

seperti yang tercantum dalam ,ndang-,ndang 'o"2 a#un 2 tentang Kepolisian"2

13 Januari 2015

KPK mengumumkan BG sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro

Pembinaan Karier +eputi $umber +aya .anusia Polri periode 2-2/ dan jabatan

lainnya di kepolisian" Ketua KPK mengatakan Komjen BG sejak lama suda#

mendapatkan catatan mera# dari KPK

"

1 0idel Ali Permana 1Presiden Joko Widodo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri

#ttp344nasional"kompas"com4read42!54!4!4627!4Presiden"Joko"*idodo"unjuk"Budi"Gunawan"seb

agai"8alon"Kapolridiundu# pada $elasa 26 April 2!5 pukul !3!5 *9B

2 $abrina Arsil 1Istana Benarkan Penunjukan Budi Gunawan sebagai Calon Tunggal Kapolri

#ttp344nasional"kompas"com4read42!54!4!4:2;!5!49stana"Benarkan"Penunjukan"Budi"Gunawan"seba

gai"8alon"unggal"Kapolridi undu# pada $elasa 26 April 2!5 pukul !!3!2 *9B

3BB8 9ndonesia 1Kronologi Kasus Budi Gunawan dan Ketegangan KPK-Polri

#ttp344www"bbc"co"uk4indonesia4berita


2/8

2

14 Januari 2015

BG dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan ole# Komisi 999 +P="

15 Januari 2015

=apat Paripurna +P= menetapkan Komjen BG sebagai calon Kapolrimenggantikan

Jenderal $utarman pada Kamis (!54!) siang" Keputusan $idang Paripurna itu

didukung ole# delapan >raksi yaitu P+9-P Golkar Gerindra PK$ PKB 'asdem

&anura dan PPP" $ementara 0raksi +emokrat dan PA' meminta +P= menunda

persetujuan dengan sejumla# pertimbangan antara lain adanya penetapan tersangka BG

ole# KPK"

19 Januari 2015

BG menda>tarkan gugatan pra peradilan terkait penetapan tersangka atas dirinya

ole# KPK ke Pengadilan 'egeri Jakarta $elatan"

22 Januari 2015

Kuasa &ukum BG melaporkan para komisioner KPK ke Badan =eserse Kriminal

.abes Polri dengan tudu#an membocorkan ra#asia negara berupa laporan Pusat

Pelaporan dan Analisis ransaksi Keuangan (PPAK ) ter#adap rekening BG dan

keluarganya" Pada #ari yang sama P% $ekjen P+9-P &asto Kristiyanto memberikan

pernyataan publik ba#wa Abra#am $amad perna# mengutarakan ambisi menjadi calon

*akil Presiden dan menudu# BG menggagalkan ambisinya"

25 Januari 2015

Jokowi membentuk tim : untuk membantu mencarikan solusi ketegangan KPK-

Polri"

28 Januari 2015

im : mengusulkankepada Presiden Joko *idodo untuk mencabut pencalonan

Komjen BG sebagai Kapolri karena beliau suda# ditetapkan KPK sebagai tersangkadalam kasus dugaan korupsi" Alasan karena dia tela# berstatus tersangka se#ingga

bukan #anya rule of lawtetapi juga rule of ethicsyang #arus dijadikan pegangan" im

bentukan Presiden ini memberikan usulannya untuk mendesak Jokowi agar segera

bertindak agar keadaan negara tidak terombang-ambing"

2 !"ruari 2015

$idang gugatan pra peradilan Budi Gunawan dimulai di Pengadilan 'egeri Jakarta

$elatan"
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150202_dpr_jokowi_praperadilanhttp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150202_dpr_jokowi_praperadilanhttp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150128_budi_gunawan_tim9http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150202_dpr_jokowi_praperadilanhttp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150128_budi_gunawan_tim9


3/8

3

1# !"ruari 2015

.ajelis &akim P' Jakarta $elatan$!n%a"u&'an %u%a(an BGdan menyatakan

penetapannya sebagai ersangka tidak sa# dan tidak bersi>at mengikat secara #ukum"

Adapun alasan &akim mengabulkan gugatan BG yakni 3

a) Penetapan ersangkan merupakan sala# satu upaya paksa?

b) BG ditetapkan sebagai tersangka ole# KPK berdasarkan $prindik nomor

4!4!42!5 pada !2 Januari 2!5 dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro

Pengembangan Karir +eputi $$+. Polri yang peristiwa pidana itu dilakukan

dalam rentang ta#un 2-2/"

c) Penetapan ersangka BG tidak termasuk ke dalam perkara yang meresa#kan

masyarakat sebagaimana Pasal !! ,, KPK"

B. )UBUNGAN *OLRI DAN K*K DALA+ )AL *,+B,RANTASAN

KORU*SI

.enurut Pasal 2: ayat (!) ,, 'o" 2 a#un 22 tentang Kepolisian 'egara

=epublik 9ndonesia anggota Kepolisian 'egara =epublik 9ndonesia tunduk pada

kekuasaan peradilan umum" &al ini menunjukkan ba#wa anggota P@%=9 merupakan

warga sipil dan bukan termasuk subjek #ukum militer" *alaupun anggota kepolisian

termasuk warga sipil namun ter#adap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan +isiplin

dan Kode tik Pro>esi" Peraturan +isiplin Polri diatur dalam PP 'o" 2 a#un 2

tentang Peraturan +isiplin Anggota Kepolisian 'egara =epublik 9ndonesia" $edangkan

kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri 'o" !7 a#un 2!! tentang Kode tik

Pro>esi Kepolisian 'egara =epublik 9ndonesia"

Pelanggaran ter#adap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti

akan dijatu#i sanksi" Penjatu#an sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik

tidak meng#apus tuntutan pidana ter#adap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal !2ayat (!) PP 242 jo" Pasal 26 ayat (2) Perkapolri !742!!)"

Apabila putusan pidana ter#adap oknum polisi tersebut tela# berkekuatan #ukum

tetap ia terancam diber#entikan tidak dengan #ormat berdasarkan Pasal !2 ayat (!)

#uru> a PP 'o" ! a#un 2 tentang Pember#entian Anggota Kepolisian 'egara

=epublik 9ndonesia3

!nggota Kepolisian "egara #epublik Indonesia diberhentikan tidak

dengan hor$at dari dinas Kepolisian "egara #epublik Indonesia
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpkhttp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpkhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdfhttp://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdfhttp://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdfhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18383/nprt/544/pp-no-1-tahun-2003-pemberhentian-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18383/nprt/544/pp-no-1-tahun-2003-pemberhentian-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpkhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdfhttp://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdfhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18383/nprt/544/pp-no-1-tahun-2003-pemberhentian-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesiahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18383/nprt/544/pp-no-1-tahun-2003-pemberhentian-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia


4/8

4

apabila% dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan &ang telah

$e$pun&ai kekuatan huku$ tetap dan $enurut perti$bangan pejabat

&ang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dala$

dinas Kepolisian "egara #epublik Indonesia'(

+engan demikian walaupun oknum Polisi suda# dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang tela# berkekuatan #ukum tetap oknum Polisi tersebut baru dapat

diber#entikan dengan tidak #ormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang

berwenang dia tidak dapat diperta#ankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian'

Pember#entian anggota kepolisian dilakukan setela# melalui sidang Komisi Kode tik

Pro>esi Kepolisian 'egara =epublik 9ndonesia (Pasal !2 ayat (2) PP !42)" Jadi

walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil tetapi terdapat perbedaan proses

penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan

perundang-undangan anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang

juga #arus dipatu#i"

Kewengan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi P@%=9 diatur dalam

9nstruksi Presiden =9 27 'o" 5 a#un 27 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

#urur kesebelas butir ! diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian 'egara =9 sebagai

berikut 3

a) .engoptimalkan upaya-upaya penyelidikan ter#adap tindak pidana korupsi untuk

meng#ukum pelaku dengan menyelamatkan uang 'egara"

b) .encega# dan memberikan sanksi tegas ter#adap penyala#gunaan wewenang

yang dilakukan ole# anggota Kepolisian 'egara =epublik 9ndonesia dalam

rangka penegakan #ukum"

c) .eningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan =epublik 9ndonesia Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat Pelaporan dan Analisis ransaksi

Keuangan dan 9nstitusi 'egara yang terkait dengan upaya penegakan #ukum dan

pengembalian kerugian keuangan 'egara kibat tindak pidana korupsi"

.enurut Pasal ; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi =epublik

9ndonesia 'omor 3 KP-/4P"KPK42427 mengatakan ba#wa 3

Pi$pinan KPK &ang $elakukan pelanggaran atau pen&i$pangan terhadap

kode etik dikenakan sanski sesuai tingkat kesalahann&a' Penjatuhan sanksi

ditentukan oleh Ko$ite )tik &ang terdiri dari gabungan Pi$pinan dan


5/8

5

Penasehat KPK* serta seorang atau lebih nara su$ber &ang berasal dari luar

KPK' "ara su$ber tersebut ditentukan oleh gabungan Pi$pinan dan Penasehat

KPK'(

KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas korupsi di 9ndonesia diatur

dalam beberapa aturan #ukum positi> yaitu 3

a) Ketetapan .P= =9 'o"9994.P=42! tentang =ekomendasi Ara#

Kebijakan Pemberantasan dan Pencega#an Korupsi Kolusi dan 'epotisme"

Pasal 2 angka / #uru> a ap .P= =9 'o"9994.P=42! yaitu3 Ara#

kebijakan pemberantasan korupsi kolusi dan npotisme adala# membentuk

undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu

percepatan dan e>ektiCitas pelaksanaan pemberantasan dan pencega#an

korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan indak Pidana

Korupsi"

b) ,, 'o"! a#un !::: tentang Pemberantasan indak Pidana Korupsi" Pasal

7 ayat (!) ,, 'o"! a#un !:::3 +alam waktu pangling lambat 2 (dua)

ta#un sejak berlakunya ,, 'o"! a#un !::: segera dibentuk Komisi

Pemberantasan indak Pidana Korupsi"

c) ,, 'o" a#un 22 tentang Komisi Pemberantasan indak Pidana

Korupsi" Pasal 2 ,, 'o" a#un 223 +engan ,ndang-,ndang 'o"

ta#un 22 dibentuk Komisi Pemberantasan indak Pidana Korupsi yang

selanjutnya disebut K-$ii *!$"!ran(aan K-ru/i K*K.

KPK dan P@%=9 merupakan dua lembaga yang langsung berada dibawa#

Presiden" $e#ingga jika berbicara mengenai kon>lik kewenangan antara KPK dan

P@%=9 sebenarnya tidak #arus terjadi dan tidak akan terjadi jika kedua lembaga ini

sama-sama berkomitmen untuk menyelamatkan negeri dan tidak mengedepankan

kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan nasional" $elain itu tela#terdapat pula dua bua# ketentuan #ukum yang berbentuk undang-undang yang jelas

yang memberikan kewenangan dan >ungsi serta tanggung jawab masing-masing

lembaga dalam peran sertanya memberantas tindak pidana korupsi di 9ndonesia"

. TANGGA*AN ATAS KASUS BUDI GUNAWAN

Penetapan tersangka yang dilakukan ole# Komisi Pemberantasan Korupsi

ter#adap calon Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan menurut penulis

tidak etis ditinjau dari etika birokrasi dan pemerinta#an" Komisi Pemberantasan Korupsi


6/8

6

merupakan lembaga yang independen dibentuk ole# pemerinta# untuk memberantas

korupsi yang marak terjadi negara 9ndonesia ini" %embaga tersebut dibuat karena timbul

kepercayaan ter#adap lembaga kepolisian dan kejaksaan ole# karena itu dibentuk

lembaga independen yang dinamai Komis Pemberantasan Korupsi"

erdapat tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi

KPK" Pertama dalil yang berbunyi salus populi supre$e le+ yang berarti keselamatan

rakyat (bangsa dan negara) adala# #ukum yang tertinggi" Jika keselamatan rakyat

bangsa dan negara suda# terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan

apapun yang si>atnya darurat atau k#usus dapat dilakukan untuk menyelamatkan" +alam

#al ini ke#adiran KPK dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan

korupsi yang suda# luar biasa"7Kedua didalam #ukum dikenal adanya #ukum yang

bersi>at umum (le+ generalis, dan yang bersi>at k#usus (le+ specialis,' +alam #ukum

dikenal asas le+ specialis derogate legi generali* yang artinya undang D undang

istimewa4k#usus dida#ulukan berlakunya daripada undang D undang yang umum"5

+alam #al ini walaupun KPK bersi>at independen dan bebas dari kekuasaan

manapun namun KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekuti> yaitu Presiden

dalam kaitan dengan masala# keorganisasian dan memiliki #ubungan k#usus dengan

kekuasaan yudikati> dalam #al penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana

korupsi"/" Pada dasarnya baik KPK maupun P@%=9 tela# memiliki serangkaian

landasan #ukum D dalam konteks ini suda# terdapat kode etika untuk dijadikan

pedoman dalam bersikap tindak" Kode etik dari KPK sendiri tertuang di dalam

Keptusan Pimpinan KPK =9 'o" KP-/4P"KPK42427 tentang Kode tika Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi =epublik 9ndonesia (1Kode tik KPK)" 'amun

demikian KPK #arusla# tetap rasional dalam bertindak dan disaat bersamaan juga tetap

menjaga #arkat dan martabat baik secara internal kelembagaan maupun dalam konteks#ubungan antarlembaga negara lainnya" $elanjtnya dalam Pasal 2 ,, KPK dikatakan

ba#wa KPK dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada publik dan

menyampaikan laporan terbuka dan berkala kepada Presiden +ewan Perwakilan

=akyat dan Badan Pemeriksa Keuangan"

4.o#" .a#>ud .+Perdebatan uku$ Tata "egara Pasca !$ande$en Konstitusi* Jakarta 3

=ajawali Press 2!#lm" :;"5

AdiwinataIstilah uku$ .atin / Indonesia* P" 9ntermesa Jakarta 8et" ! !::; #lm"/"6

Ari> *icaksono Kedudukan Ko$isi Pe$berantasan Korupsi 0KPK, dala$ 1iste$

Ketatangearaan #epublik Indonesia' #ttp344>#"undip"ac"id"perpus diakses pada tanggal 2 April 2!5"
http://fh.undip.ac.id.perpus/http://fh.undip.ac.id.perpus/http://fh.undip.ac.id.perpus/


7/8

7

+alam kasus ini KPK se#arusnya menyurati Presiden terlebi# da#ulu yang

menyatakan ba#wa BG terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi se#ingga ditetapkan

jadi tersangka meski tim penulis tidak menemukan ketentuan positi> yang secara

eksplisit melarang penetapan tersangka seseorang diumumkan kepada k#alayak umum

(media massa);" $elain itu KPK juga se#arusnya meminta usulan Presiden terkait #al

itu" ,sulan yang merupakan rekomendasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan KPK

ter#adap proses penetapan tersangka BG" $elain memper#atikan dan meng#ormati

usulan Presiden KPK juga #arus mempertimbangkan gejolak di masyarakat 9ndonesia

sebagai dampak dari penetapan tersangka BG yang notabene merupakan calon Kapolri

yang diusulkan ole# Presiden" KPK juga tidak menerbitkan surat penetapan tersangka

kepada Budi Gunawan sebelum mengumumkannya di media massa" &al ini jelas KPK

tela# melanggar pertanggungjawaban jabatan yang se#arusnya melaporkan terlebi#

da#ulu kepada Presiden tapi KPK tidak melakukannya" @le# karena itu tindakan KPK

tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat karena ketidak-etisan KPK dalam

mengumumkan penetapan tersangka Budi Gunawan di media massa" .enurut a#li

#ukum 9 Gede Panca Astawa menyatakan ba#wa tidak etis dalam menetapkan orang

yang tela# dinyatakan bersi# ole# suatu lembaga #ukum kemudian dijadikan tersangka

ole# penegak #ukum lainnya"6

+engan demikian di#arapkan preseden buruk ter#adap

lembaga-lembaga dan pi#ak-pi#ak bersangkutan akan jau# tereduksi dan martabat

masing-masing lembaga akan jau# lebi# terjaga" +i sisi lain bilamana ditinjau secara

teoritis dengan landasan nor$ati2e ethics yang meng#endaki adanya suatu landasan

mengenai apa yang benar dan yang sala# sebenarnya suda# dapat disimpulkan ba#wa

KPK suda# melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijadikan

acuan dalam bertindak sebagaimana diangkat dalam kode etiknya sendiri"

7 .eskipun demikian terdapat perdebatan tersendiri apaka# perbuatan ini dapat

dikategorikan sebagai suatu 1pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2; ayat () ,ndang-,ndang 'omor !! a#un 26 tentang 9n>ormasi dan

ransaksi lektronik atau dapat dikategorikan sebagai 1in>ormasi tertutup" Karena

dengan dikemukakannya in>ormasi ini dapat meng#ambat proses penegakan #ukum

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal !; #uru> a ,ndang-,ndang 'omor !7 a#un

26 tentang Keterbukaan 9n>ormasi Publik"8

Ambaranie 'adiaKaligis % KPK 1ewenang / Wenang Tetapkan BG sebagai Tersangka* dari

media online Kompas 'ews diakses pada #ari $elasa 26 April 2!5 di

#ttp344nasional"kompas"com4read42!5424!54!/2::24Kaligis"KPK"$ewenang-wenang"etapkan"BG"sebagai"ersangka "
http://nasional.kompas.com/read/2015/02/15/1629092/Kaligis.KPK.Sewenang-wenang.Tetapkan.BG.sebagai.Tersangkahttp://nasional.kompas.com/read/2015/02/15/1629092/Kaligis.KPK.Sewenang-wenang.Tetapkan.BG.sebagai.Tersangkahttp://nasional.kompas.com/read/2015/02/15/1629092/Kaligis.KPK.Sewenang-wenang.Tetapkan.BG.sebagai.Tersangkahttp://nasional.kompas.com/read/2015/02/15/1629092/Kaligis.KPK.Sewenang-wenang.Tetapkan.BG.sebagai.Tersangkahttp://nasional.kompas.com/read/2015/02/15/1629092/Kaligis.KPK.Sewenang-wenang.Tetapkan.BG.sebagai.Tersangka


8/8

8

iap tindakan yang dilakukan ole# para penegak #ukum atau pejabat

administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya #arus terlebi# da#ulu dilekatkan

dengan suatu kewenangan yang sa# berdasarkan peraturan perundang D undangan"

*ade dalam #al ini mengatakan ba#wa pada dasarnya untuk meng#indari abuse of

power maka semua kekuasaan dibatasi ole# #ukum atau peraturan perundang D

undangan": @le# karena itu dasar kewenangan KPK dalam menjalankan kewajibannya

yakni tugas yang diamanatkannya terdapat pada ,ndang D ,ndang 'omor 2 a#un

22 tentang Komisi Pemberantasan indak Pidana Korupsi" +alam ,ndang D ,ndang

tersebut diatur mengenai pembatasaan kekuasaan dalam kewenangan KPK di setiap

tindakan #ukum yang dilakukannya" Berdasarkan uraian di atas tim penulis

berpendapat ba#wa pernyataan KPK ter#adap penetapan tersangka BG akan menjadi

etis apabila dida#ului dengan memper#atikan dan meng#ormati usulan atau

pertimbangan dari Presiden di mana dalam #al ini penggunaan wewenang KPK

dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang KPK

merupakan suatu bentuk tindakan penyala#gunaan wewenang atau abuse of power!"

$e#arusnya dalam #al ini KPK sebagai lembaga yang independen yang

tanggungjawab atas segala tindakan kepada presiden tidak bertindak sendiri dalam

melakukan tindakan #ukum #arus ada pertimbangan dari Presiden ter#adap tindakan

yang dilakukan KPK karena dalam #al ini kedudukan KPK berada dibawa# presiden

secara langsung" KPK tela# gegaba# dalam +engan demikian se#arusnya KPK lebi#

ber#ati D #ati dalam melakukan penetapan tersangka sebagai status #ukum kepada

siapapun itu"

D. K,SI+*ULAN

,. SARAN

9&"*"= *ade E 8"0" 0orsyt#!d$inistrati2e .aw* ;t# ed 'ew Fork 3 @>ord ,niCersity Press

!::7) #lm" ;:"10

#ttp344www"beritasatu"com4#ukum427:!-oc-kaligis-kpk-melakukan-penyala#gunaan-

wewenang-dalam-penetapan-bg-jadi-tersangka"#tml diakses pada =abu 2: April 2!5 pukul 2!"55 *9B"

Documents

Analisis Filhum Kelompok 40 Orang