Upload
nguyennhu
View
248
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
i
ANALISA YURIDIS PROSES SELEKSI
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENUJU INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PENULISAN HUKUM
Oleh:
RATNA AYU PUSPITASARI
201210110311223
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2016
ii
iii
SURAT PERNYATAAN
iv
Ungkapan Pribadi :
Melalui doa Tuhan tau kesungguhan kita.
Dan Ia menjawab doa dengan caranya sendiri.
Terkadang doa kita dijawab dengan cepat.
Terkadang dengan waktu yang lama.
Hingga kita tidak menyadari.
Doa yang telah lama kita ucap.
Telah dikabulkan-Nya.
Motto :
You will only be ready,
For what you are preparing for.
v
ABSTRAKSI
Nama : Ratna Ayu Puspitasari
NIM : 201210110311223
Judul : Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Menuju Independensi Komisi
Pemberantasan Korupsi
Pembimbing : Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Dr. Sulardi, S.H., M.Si.
Pemberantasan korupsi merupakan agenda penting pemerintah. Keberadaan
lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi
pemerintahan suatu negara. Objek penelitian ini adalah proses seleksi pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana proses
ideal seleksi pimpinan KPK untuk mewujudkan independensi KPK. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif. Kewenangan KPK yang
luas, maka mekanisme pemilihan komisioner KPK harus dilakukan secara
transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat agar terciptanya
independensi KPK. Mekanisme yang diatur dalam pasal 30 dan 31 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Proses seleksi komisioner KPK dilakukan melalui sebuah panitia seleksi yang
dibentuk oleh Presiden untuk kemudian diajukan kepada DPR dengan jumlah dua
kali lipat dari jumlah komisioner yang dibutuhkan untuk akhirnya DPR memilih
komisioner dan memilih pimpinan KPK. Proses seleksi yang dilakukan DPR inilah
yang akhirnya menjadi polemik, dan dipandang sebagian kalangan akan dapat
terjadi intervensi politik sehingga mengurangi independensi KPK. Pelemahan dan
kriminalisasi pimpinan KPK yang terjadi pada pimpinan KPK menjadi sebuah
ancaman yang harus diantisipasi agar tidak terulang lagi. Proses seleksi yag ideal
dapat dilakukan dengan membentuk panitia seleksi dengan unsur pemerintah, DPR,
praktisi, akademisi dan masyarakat. Proses seleksi yang dilakukan oleh Presiden
melalui panitia seleksi maupun DPR haruslah memberikan jaminan bagi terciptanya
bagi pimpinan KPK nantinya agar tidak adanya intervensi untuk mewujudkan
independensi KPK.
Kata Kunci : Proses Seleksi, Pimpinan KPK, Indepensi KPK
vi
ABSTRACT
Name : Ratna Ayu Puspitasari
Student Number : 201210110311223
Title : A Juridical Analysis on the Process of Selecting the
Leader of Corruption Eradication Commission (KPK)
towards the Independence of KPK
Advisors : Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Dr. Sulardi, S.H., M.Si.
Eradicating corruption is a government’s prominent agenda. The existence
of ant-corruption agency has strategic and political values for the government of a
country. The object of this study is the process of selecting a leader of Corruption
Eradication Commission (KPK) in accordance with Law No. 30 of 2002 concerning
corruption eradication commission and about how the process of an ideal selection
of KPK leader contrives the independence of KPK. Normative juridical analysis
approach is employed in this study. Due to the broad authority which KPK holds,
the mechanism of KPK commissioner election therefore has to be undergone
transparently with accountability and involves society to achieve the independence
of KPK. The mechanism is stipulated in the Article 30 and 31, Law No. 30 of 2002
concerning corruption eradication commission. The process of KPK commissioner
election is carried out through a selection committee formed by the president which
is then submitted to the People’s Representative Council (DPR) with the double
sum of the number of required commissioners. Eventually the DPR elects the
commissioner and the leader of KPK. This process selection undertaken by DPR
will ultimately become a polemic and a group of people assumes that there will be
a political intervention which is able to lessen the independence of KPK. The
weakening and the criminalization of KPK leader occurring to KPK leader will be
a threat which has to be anticipated so that it will not happen again. An ideal
selection which can be done by forming a selection committee with government
elements, People Representative Council (DPR), practioners, academicians and
societies. The selection process held by the president either through selection
committee or through DPR has to provide guarantees for the KPK leader so that
there will not be any intervention in the realization of the independence of KPK.
Key words: Selection process, KPK leader, the independence of KPK
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat
da Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi Tidak lupa Shalawat
serta Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan
dan usahanya bersama keluarga dan para sahabat dapat membawa umatnya dari
jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Penulisan skripsi ini
merupakan penulisan hukum sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk
mendapatkan gelar Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang. Penulis mengajukan judul “Analisa Yuridis Seleksi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini tanpa
bantuan, bimbingan, arahan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam
penulisan skripsi ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih
kepada yang terhormat :
1. Kedua orang tua penulis, Drs. Heri Wahyudi, M.M., dan Retno Puji
Listyoratih yang telah menjadi orang tua yang hebat dengan mendidik dan
membentuk karakter penulis, selalu meyakinkan dan mengajarkan penulis
arti sebuah usaha, doa, dan kesuksesan serta dengan kasih sayangnya selalu
mendukung penulis dari segi rohani dan pendanaan.
2. Dr. Muhadjir Effendy, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang, sebagai seorang intelektual Muslim yang memiliki kepakaran
multidisiplioner yang telah memberikan inspirasi kepada penulis.
3. Dr. Sulardi S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum, dosen pengarah dan
dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan,
pengetahuan dan bantuan serta telah memberikan kemudahan kepada
penulis sehingga skripsi ini cepat terselesaikan.
4. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah
mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari ketidaktahuan hingga
mengerti permasalahan.
5. Ayunda Debrina Puspadewi, S.Pd. dan Charolina Ayu Widyastuti, S.Farm,
Apt. yang selalu menjadi panutan, tempat belajar dan mendukung penulis
dengan segala kekurangannya. Kakak yang selalu menjadi cambuk bagi
penulis untuk bisa sukses seperti kalian. Calista Adzkia Dewi yang selalu
menghibur penulis dengan senyum, tawa, dan teriakannya.
6. Nining Astuti, S.Pd., M.Pd. dan Nurul Raazika, S.Pd. yang selalu menjaga,
mendukung, dan menyayangi penulis dengan segala kekurangannya, serta
telah menjadi saudara penulis selama penulis menempuh pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Malang serta junior Nindya Oktaviani Putri,
S.E.
7. Teman-teman dan orang terdekat yang telah membantu penulis sehingga
penulis tidak merasa sendiri dan selalu memberikan penulis kekuatan dan
mengajarkan cara bahagia, “lustig-friends”, Puteri Melati, S.H., Kartika
Vidyana, S.H. dan Wavfi Dahril Aristanti, S.H. dan Neni Putri Anggreini,
viii
S.H. untuk bantuan, semangat dan dukungannya. Serta I.Firda Zahnia untuk
pengalaman dan pelajaran hidup yang berarti.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini dan teman-teman Fakultas Hukum khususnya teman-teman
konsentrasi HTN yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
Akhir kata semoga orang-orang yang menbatu penulis mempermudah
menyelesaikan skripsi ini diberi imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan
semoga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi akademisi,
mahasiswa maupun masyarakat luas terkait putusan hakim yang tidak
mencerminkan tujuan hukum.
Malang, 18 Januari 2016
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Lembar Cover/Sampul Dalam i
Lembar Pengesahan ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat iii
Ungkapan Pribadi/Motto iv
Abstraksi v
Abstract vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi ix
Daftra Tabel xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penulisan 7
D. Manfaat 8
E. Kegunaan 8
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Proses Seleksi Pimpinan KPK
A.1. Pengertian Seleksi 14
A.2. Pimpinan KPK
A.2.1. Pengertian KPK 17
A.2.2. Komisi Pemberantasan Korupsi 19
A.3. Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
A.3.1. Perngertian Lembaga Negara 26
A.3.2. Organ Negara Penunjang (State Auxilary Organ) 30
B. Independensi Pimpinan KPK
B.1. Pengertian Independensi 35
B.2. Perkembangan Lembaga Independen 36
B.3. Independensi KPK 37
BAB III PEMBAHASAN
A. Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 42
B. Proses Ideal Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi 55
B.1. Panitia Seleksi 65
B.2. Memperketat Syarat Pimpinan KPK 70
B.3. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Pimpinan KPK 73
B.4. Kewenangan Presiden terkait KPK 78
x
B.5. Kewenangan DPR terkait KPK
B.5.1. Pemurnian Fungsi DPR 80
B.5.2. Re-interpretasi Makna Persetujuan, Pemilihan atau
Pertimbangan 81
B.5.3. Perubahan Jumlah yang Diajukan ke DPR 83
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 84
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 89
INDEKS 96
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar kasus dan tersangka korupsi 2
Tabel 2. Data penanganan korupsi oleh KPK 3
Tabel 3. Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi 20
Tabel 4. Jadwal seleksi pimpinan KPK periode 2015-2019 50
Tabel 5. Pimpinan KPK 2013-2019 51
Tabel 6. Pemilihan lembaga korupsi di berbagai negara 52
89
Daftar Pustaka
A. Buku
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Adrian Sutedi. 2012. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
Agussalim Andi Gadjong. 2007. Pemerintahan dalam Kajian Politik dan
Hukum. Bogor: Ghalia Persada.
Agus, Sunyoto. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Badan.
Penerbit IPWI.
Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Denny Indrayana. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum
Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas.
Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono dkk. 2000. Bank Indonesia Menuju
Independensi Bank Sentral. Jakarta: PT. Mardi Mulyo.
Firmansyah Arifin, dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan
Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.
Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI: Jakarta.
-------------------. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
--------------------. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
--------------------. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi
Press.
-------------------- 2012. Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca
Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
90
J.J.H. Bruggink. 1999. Refleksi tentang Hukum. Bandung: PT. Cipta Aditya
Bakti.
Hamid Basyaib, Richard Holloway dan Nono Anwar Makarin. 2002 Mencari
Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia. Jakarta: Aksara.
Henry Simamora. 2006. Menejemen Sumber Daya Manusia Edisi 3.
Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.\
Mahfud MD. 2012. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta:
Rajawali Press.
-----------------. 2012. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
-----------------. 2013. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen
Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.
Mexsasai Indra. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT.
Refika Adiama.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Emiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ni’matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Patrialis Akbar. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945.
Jakarta: Sinar Grafika.
Sirajuddin dan Winardi. 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia.
Malang: Setara Press.
Soejono Soekamto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press.
Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. Hukum : Konsep dan Metode. Malang:
Setara Press.
Sri Soemantri Martosoewignjo. Lembaga Negara dan Auxiliary Bodies dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Dinamika Perkembangan
Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan. Surabaya: Airlangga
University Press.
91
Tugiman Hiro. 1997. Standar Profesional Auditor Internal Cetakan kelima.
Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Veithzal Rivai, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan,
Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Pemerintahan yang Baik. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
B. Jurnal/ Majalah/ Koran
Achmad Badjuri. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai
Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. Semarang.Jurnal Bisnis dan
Ekonomi. Vol. 18 No.1. Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank.
Ali Abdul Wakhid. 2013. Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. Jurnal TAPIs
Vol.9 No.2.
Cornelis Lay. State Auxilary Agencies. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 12 Tahun
III April-Juni. 2006. Jakarta. 2006.
Donal Fariz. Mendesign Ulang Model Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Makalah disampaikan dalam Konferensi Hukum Tata Negara II
pada 11-12 September 2015 di Padang.
Dwi Haryadi. Rekonstrusi Mekanisme Seleksi Komisioner Pimpinan Komusi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang progresif dan Berintegritas.
Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum Tata Negara II, pada
tanggal11-12 September 2015 di Padang.
Fauzin. Uji Publik sebagai Model Pelibatan Masyarakat dalam Seleksi
Komisioner KPK. Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum Tata
Negara II, pada tanggal 11-12 September 2015 di Padang.
Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (state
auxiliary agencies) di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun ke 35 No.3 Juli-September
2005. Jakarta.
ICW, 2015, Tren Korupsi Naik Lagi, Kompas Edisi 18 Agustus 2015, Jakarta.
Janedjri M. Gaffar. 2007. Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan
UUD 1945. Jurnal Kontitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
92
Jimly Asshidiqie. Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Makalah disampaikan dalam
Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. 14-18 Juli 2003.
---------------------. Liberalisasi Pengisian Jabatan Publik. Makalah
disampaikan dalam Konverensi Hukum Tata Negra II pada tanggal 11-12
September 2015 di Padang.
Mahfud MD. Politik Hukum Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara.
Makalah disampaikan dalam Konverensi Hukum Tata Negra II pada
tanggal 11-12 September 2015 di Padang.
-----------------. Ragukan Seleksi Capin KPK di DPR. Tempo. 13 September
2015.
Mita Widyastuti. 2012. Birokrasi Dalam Tantangan Perubahan Di Era
Reformasi. Jurnal Madani Edisi I.
Montosari. Peran DPR Yang Proposional Dan Format Progresif Dalam Seleksi
Pimpinan KPK. Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum Tata
Negara II pada 11-12 September 2015 di Padang.
Muh. Risnain. Reposisi Kewenangan DPR RI dalam Seleksi Pimpinan Komisi
Negara Independen: Pimilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum Tata Negara II,
pada tanggal 11-12 September 2015 di Padang.
Reza Syahmawi. Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Anggota Komisi
Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Makalah disampaikan
pada Konferensi Hukum Tata Negara II, pada tanggal 11-12 September
2015 di Padang.
Rony Saputra. Menjaga Marwah Independensi dan Integritas KPK.
Disampaikan pada Konferensi Hukum Tata Negara II , pada tanggal 11-12
September 2015 di Padang.
Sirajuddin. 2012. Menggugat Eksistensi dan Kinerja Parleman. Jurnal
Konstitusi Volume 1 No.1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang.
93
Sudi Prayitno. Mereformasi Mekanisme Seleksi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum
Tata Negara II , pada tanggal 11-12 September 2015 di Padang.
Tinuk Dwi Cahyani. 2012. Restrukturisasi Problem Lembaga Negara
Penunjang dakam Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi Volume 1
No.1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Wahyudi Djafar. Makalah Komisi Negara Antara Latah dan Keharusan
Transisional. Dimuat dalam ASEAN ELSAM, Edisi Sebtember-Oktober
2009.
Wiwin Suwandi. KonstitusionalitasPemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR.
Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum Tata Negara II, pada
tanggal 11-12 September 2015 di Padang
C. Internet
Bambang Widjojanto. DPR tidak berwenang melakukan seleksi pimpinan KPK
dan KY. Saat memberikan keterangan dalam pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial di ruang sidang pleno
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 15 April 2014.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada 12 Oktober 2015.
http://dpr.go.id. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses pukul
00.03 wib Tanggal 12 Mei 2015.
http://kpk.go.id. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jadwal Seleksi Pimpinana KPK. http://www.setneg.go.id. Diakses 28
Desember 2015.
Jimly Asshidiqie. Dalam Tanya Jawab.
http://www.jimly.com/tanyajawab?page=5. Diakses 28 November 2015.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti Kata Seleksi. http://kbbi.web.id/seleksi
Diakses 23 September 2015.
Tim Seleksi Tak Buat Rangking Calon Pimpinan KPK.
http://nasional.tempo.com. Diakses 1 Desember 2015.
94
D. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudiasial. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 441).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5250).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182).
95
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi
Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkara No. 012-016-
019/PUU-IV/2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkara No. 16/PUU-
XII/2014.
96
INDEKS
Asas duidelijke terminologien. 27.
Bahan Hukum, 10, 11.
Check and balances, 54, 59, 85.
Discretionary decision 53.
Independensi, 35.
Independensi KPK, 37.
Kewenangan DPR, 78.
Kewenangan Presiden, 76.
Kolektif Kolegial, 23, 25, 39, 54.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 17, 19.
Lembaga Independen, 36.
Lembaga Negara, 26.
Metode Penelitian, 9.
Panitia Seleksi, 63.
Proses Seleksi, 14.
State Auxilary Organ, 30.
The founding leaders, 28.