Embed Size (px)
Citation preview
ARTIKELANALISA PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN(Study Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman )
Yenni Hartati_0821221016
I. LATAR BELAKANG MASALAH
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil
menjalankan tugas dengan baik atau tidak (Suprapto, 2006). Pemerintah daerah dituntut agar
pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan
pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik
adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien,
transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Kepala
Daerah berusaha melakukan pembinaan, dengan diadakan nya pembinaan terhadap
pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD beserta Entitas SKPD tersebut, agar
laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut sesuai dengan yang diharapkan, dimana
hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD akan menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit
oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan
keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang
merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan.
Pemeriksaan Keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian informasi
keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penilaian
tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK RI tentang
kewajaran penyajian informasi keuangan. Pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan bobot
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada
pertimbangan atas:
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Efektivitas Pengendalian Intern;
c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
d. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).
Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan
empat jenis opini, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang
diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi
APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan
opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang
dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya
dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan
keputusan.
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang
diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi
APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan. Sebagian Pemeriksa memberikan julukan
little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan
adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut
tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang
diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas,
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti
auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya,
sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas
laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat
kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup
audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor
tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan
menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Kemudian didukung oleh salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan,
yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan,
yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang
lengkap (full disclosure). Oleh karena itu pengungkapan ( disclosure) merupakan hal yang
sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan
tersebut.
Begitu pentingnya peran pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan,
pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi
pengungkapan dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial
dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak
yang independen, untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan.
II . PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pentingnya, pengungkapan (disclosure) yang lengkap, sehingga
diperolehnya penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, maka saya sangat tertarik untuk melakukan analisa pengungkapan
(disclosure) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman Dan Kota
Pariaman dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bagaimana pengungkapan (disclosure) yang disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan
diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apakah terdapat perbedaan pengungkapan kedua Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
III . TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengungkapan yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang memperolehnya opini
wajar tanpa pengecualian.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengungkapan yang disajikan kedua
Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang sama-sama
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
IV. METODOLOGI
a. Analisis Isi (Content Analysis)
Dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis, yaitu metode
pengumpulan data melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi dari Laporan Keuangan
Audited kedua laporan keuangan kabupaten Padang Pariaman dan Kota Periaman, untuk
menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik, seperti kategori isi, telaah, pemberian
kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi yang terdapat dalam dokumen (Nur
Indriantoro dan B. Supomo, 1999).
2. Analisis Perbandingan ( Paired Analysis)
Setelah diperoleh hasil dari content analisys, maka peneliti akan menggunakan teknik
analisa T-test, dimana teknik ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata hitung yang
ingin di uji perbedaannya, yaitu apakah berbeda secara signifikan atau tidak, dapat berasal dari
distribusi sampel yang berbeda, dapat pula dari sampel yang berhubungan, atau dapat juga dari
variabel kriteria untuk dua sampel independen atau untuk dua sampel berhubungan (misalnya,
sebelum-setelah selesai studi, berpasangan-penelitian), atau antara suatu mean sampel dan
mean dikenal (satu -sampel t-test)
V. PEMBAHASAN HASIL
Untuk Laporan Keuangan Pemerintahan, Pengungkapan Wajib merupakan
pengungkapan yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan
serta Ketentuan-ketentuan lainnya. Menurut SAP pengungkapan wajib merupakan semua
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh SAP dan
Peraturan serta Ketentuan lainnya, tapi tetap disajikan karena entitas pelapor beranggapan
wajar untuk diungkapkan, agar pengguna dan pembaca laporan keuangan dapat lebih mudah
memahami apa-apa yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya
Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi
keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas,
sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah
disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.
Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran
serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan
ketepatan pengklasifikkasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi
pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan.
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila :
(1) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan
semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran
Laporan Keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak
material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
(2) Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,
(3) Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada - penyimpangan dari
standar akuntansi tetapi tidak material.
Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus
menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk men
yakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta
pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya
proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan
informasi baik keuangan dan non keuangan.
Pengungkapan yang disajikan Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman dan
Kota Pariaman yang diteliti tidak memiliki perbedaan atau perbedaan yang ada sangat
signifikan. Kedua laporan tersebut sama-sama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,
tapi luas wilayah dan kondisi keuangan kedua tersebut sangat berbeda.
Kabupaten Padang Pariaman
Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan
informasi yang seharusnya diungkapkan dalam penyajian Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Laporan
Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman telah menggambarkan perbandingan antara
realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan dan telah diklasifikasikan sesuai
dengan SAP. Pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa
telah disajikan penuh sebesar 100%, artinya kualitas pengungkapan pendapatan, belanja dan
pembiayaan berbentuk barang dan jasa sangat baik .
1. Pendapatan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada pendapatan, Kabupaten Padang Pariaman
telah mengungkapan ke 3 (tiga ) item tersebut, yaitu pengungkapan uraian rincian
pendapatan, rincian realisasi pendapatan dengan anggaran dan penjelasan penyebab
perbedaan tersebut, artinya pengungkapan pada pendapatan 75% terpenuhi. Berarti
kualitas pengungkapan untuk pendapatan masih belum maksimal, karena item-item
pengungkapan belum diungkapkan secara maksimal atau belum mencapai 100%.
2. Belanja
Dari 3 (tiga) item pengungkapan pada belanja, Kabupaten Padang pariaman telah
memenuhi semua item pengungkapan yaitu rincian belanja dan rincian realisasi
belanja dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan dan penjelasan
penyebab perbedaan antara realisasi dan anggaran, artinya pengungkapan untuk
belanja 100% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan belanja yang disajikan sudah
berkualitas sangat baik .
3. Surplus/Defisitan
Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan uraian mengenai surplus/deficit
yang terjadi 100% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan untuk surplus/deficit
sudah sangat baik.
4. Pembiayaan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada akun pembiayaan, Kabupaten Padang
Pariaman mengungkapkan 2 (dua) item yaitu uraian rincian penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan, rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan, artinya pengungkapan
untuk pembiayaan 50% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan yang disajikan
belum maksimal atau kurang baik.
Neraca, Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun neraca berdasarkan
klasifikasi yang diatur oleh SAP dan telah dibandingkan dengan periode sebelumnya.
1. Kas dan Setara Kas
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk kas dan setara kas, Kabupaten Padang
Pariaman mengungkapkan uraian jumlah kas yang ada per tanggal pelaporan dan
uraian penanggungjawab kas yang ada per tanggal pelaporan, artinya pengungkapan
untuk kas dan setara kas 83,3 % terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan untuk kas
dan setara kas belum menunjukkan kualitas yang maksimal, karena penjelasan
pembatasan penggunaan kas dan setara kas dalam periode pelaporan sebaiknya
diperjelas lagi, agar para pembaca memahami dan mengetahui bahwa kas dan setara
kas tersebut tidak bisa bebas digunakan oleh dan kapan saja, namun ada batasan-
batasan yang harus diikuti.
2. Piutang pajak dan Bukan Pajak
Dari 3 (tiga) item pangungkapan, hanya uraian klasifikasi piutang pajak dan bukan
pajak terinci per tanggal neraca yang diungkapkan, artinya dari 3 (tiga) item
pengungkapan yang terpenuhi 33,3%. Berarti kualitas pengungkapan masih jauh dari
kualitas yang baik, karena tidak menjelaskan daftar analisa umur piutang dan
penjelasan naratif piutang daerah yang diperlukan. Pada hal daftar analisa umur
piutang sebaik nya dijelaskan agar semua pembaca laporan keuangan memahami dan
mengetahui bagaimana dan kapan piutang tersebut jatuh tempo dan bisa
mendatangkan kas atau setara kas, yang memungkinkan bisa digunakan untuk
membiayai kegiatan atau operasional lainnya.
3. Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 7 (tujuh) item pengungkapan yang diungkapkan pada investasi jangka pendek
dan jangka panjang, Kabupaten Padang Pariaman hanya mengungkapkan uraian
klasifikasi investasi jangka pendek dan jangka panjang dan kebijakan akuntansi,
artinya pengungkapan untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang terpenuhi
42,8%. Berarti kualitas pengungkapan untuk investasi jangka pendek dan jangka
panjang masih sangat perlu peningkatan, karena disamping angka persentase nya
masih jauh dari 100% dan beberapa item pengungkapan tidak diungkapkan, padahal
seandai nya itu diungkapkan akan menambah pengetahuan dan menghindari dari
kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi yang memakai laporan keuangan
tersebut, seperti penjelasan perubahan harga investasi dan penjelasan perubahan nilai
investasi, serta perubahan pos investasi. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi
keputusan untuk investasi masa yang akan datang.
1. Persediaan
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk persediaan, Kabupaten Padang Pariaman
mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan mengenai
rincian persediaan, sehingga pengungkapan untuk persediaan 66,6% terpenuhi.
Artinya kualitas pengungkapan persediaan masih harus ditingkatkan lagi, dimana
penjelasan mengenai kondisi persediaan harus dijelaskan. Hal ini sangat
mempengaruhi keputusan jumlah persediaan untuk masa yang akan datang, apabila
persediaan yang disediakan terlalu banyak apakah bisa mendatangkan kerugian yang
besar dibandingkan persediaan yang disiapkan sedikit, karena kalau persediaan yang
kondisinya mudah rusak, lebih baik tidak terlalu banyak disediakan, karena mudah
menyebabkan kerugiaan yang besar. Contohnya obat-obatan di rumah sakit umum
daerah, sebaiknya dirinci mana obat yang mudah rusak dengan tidak mudah rusak.,
maka persediaan nya sebaiknya diperhitungkan dengan baik untuk menghindari
kerugian yang besar.
2. Aset Tetap
Dari 10 (sepuluh) item pengungkapan yang diungkapkan, Kabupaten Padang
Pariaman mengungkapkan uraian asset tetap secara umum, Dasar penilaian yang
digunakan, Perubahan asset tetap, Informasi penyusutan asset tetap dan jumlah
pengeluaran pada pos asset tetap dalam kontruksi, artinya pengungkapan untuk asset
tetap terpenuhi sebesar 62,5%. Berarti kualitas pengungkapan untuk asset tetap masih
perlu diperbaiki lagi, karena beberapa item pengungkapan tidak diuraikan seperti
eksistensi dan batasan hak milik atas asset tetap, jumlah komitmen untuk akuisisi
asset tetap serta penilaian atas asset tetap yang dinilai kembali.
3. Kontruksi dalam Pengerjaan
Dalam neraca laporan keuangan Kabupaten Padang Pariaman kontruksi dalam
pengerjaan termasuk dalam asset tetap, namun tetap diungkapkan sebesar 80%,
karena untuk retensi tidak diungkapkan sama sekali.
4. Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 8 (delapan) item pengungkapan, yang diungkapkan Kabupaten Padang Pariaman
uraian klasifikasi kewajiban per tanggal neraca, penjelasan kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang bunga yang terhutang, serta rincian utang pemerintah, artinya
pengungkapan untuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang hanya 62,5%
terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan masih harus ditingkatkan lagi dengan cara
mengungkapkan beberapa item pengungkapan kewajiban yang tidak diungkapkan,
seperti perjanjian restrukturisasi dan tunggakan kewajiban dan biaya pinjaman.
5. Ekuitas Dana
Dari 2 (dua) item pengungkapan, Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi
semua item pengungkapan, artinya pengungkapan untuk ekuitas dana telah terpenuhi
75%. Berarti kualitas pengungkapan untuk ekuitas dana sudah baik, namun untuk
lebih baiknya lagi maka penjelasan naratif terkait ekuitas dana entitas pelapor harus
lebih dijelaskan lagi.
Laporan Arus Kas, Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan secara
terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas
operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Dari daftar
item pengungkapan yang peneliti gunakan Kabupaten Padang Pariaman telah
menyajikan Laporan Arus Kas dengan kualitas pengungkapan yang sangat baik atau
100% terpenuhi.
Catatan Atas Laporan Keuangan,
1. Kebijakan Fiskal,
Dari 3(tiga) item pengungkapan, Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan
kebijakan-kabijakan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan dan kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam mencapai efesiensi belanja, serta kebijakan pemerintah
dalam penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan, dengan demikian untuk
kebijakan fiscal pada catatan atas laporan keuangan 100% terpenuhi. Berarti kualitas
pengungkapan untuk kebijakan fiscal pada catatan atas laporan keuangan sudah
sangat baik .
2. Kebijakan Ekonomi Makro,
Dari 3 (tiga) item pengungkapan kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan
keuangan, Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan indicator ekonomi
yang digunakan dalam menyusun APBD dan penjelasan mengenai perubahan APBD
yang pertama disyahkan DPRD dan hambatan serta kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan, penjelasan kewajiban yang memerlukan
ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang, artinya pengungkapan untuk
kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan keuangan 66,6% terpenuhi.
Kualitas pengungkapan untuk kebijakan ekonomi makro baik, karena beberapa dari
item pengungkapan nya sudah terpenuhi, kecuali untuk perubahan anggaran dari
pertama disyahkan DPRD dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan belum dijelaskan..
Pencapaian Kinerja Keuangan,
Dari 4 (empat) item pengungkapan pencapaian kinerja keuangan pada catatan atas
laporan keuangan, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan uraian strategi dan
sumber yang digunakan dan prosedur pencapaian kinerja keuangan yang telah
disusun dan dijalankan managemen. Artinya pengungkapan untuk pencapaian kinerja
keuangan pada catatan atas laporan keuangan 25% terpenuhi. Berarti kualitas
pengungkapan dari pencapaian kinerja keuangan yang disajikan kurang baik, karena
uraian strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, uraian
prosedur pencapaian kinerja keuangan yang telah disusun dan dijalankan
managemen, belum diungkapkan maksimal. Serta uraian realisasi dan rencana kinerja
keuangan dan penjelesan perbedaan realisasi dengan anggaran dan periode
sebelumnya belum diungkapkan, sehingga persentase pengungkapan kurang dari
100%.
Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan
Dari 22 (dua puluh dua) item pengungkapan, Kabupaten Padang Pariaman untuk
dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan mengungkapkan
11 (sebelas) item pengungkapan yaitu mengenai entitas pelaporan, basis akuntansi,
basis pengukuran, pengakuan pendapatan dan pengakuan belanja, pembentukan dana
cadangan serta informasi lainnya. Artinya pengungkapan untuk dasar penyajian
laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan
keuangan terpenuhi 50% . Artinya kualitas pengungkapan kurang baik , karena
banyak dari item pengungkapan yang tidak diungkapkan, seperti prinsip-prinsip
penyusunan laporan konsolidasian Investasi, Kontrak-kontrak konstruksi, Biaya
penelitian dan pengembangan, dan lainnya.
Kota Pariaman
Penyajian Laporan Keuangan Kota Pariaman telah mengungkapkan informasi yang
harus diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Laporan
Realisasi Anggaran Kota Pariaman telah menggambarkan perbandingan antara realisasi dan
anggarannya dalam satu periode pelaporan dan telah diklasifikasikan sesuai dengan SAP. Dan
pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa, artinya
kualitas pengungkapan sangat baik atau 100% terpenuhi.
1. Pendapatan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada pendapatan, Kota Pariaman telah
mengungkapan ke 3 (tiga) item tersebut, yaitu uraian rinci pendapatan dalam calk,
realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran dan penjelasan penyebab
perbedaan realisasi dan anggaran pendapatan, artinya pengungkapan pada pendapatan
62,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan masih belum sempurna, karena tidak
diungkapkan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
2. Belanja
Dari 3 (tiga) item pengungkapan pada belanja, Kota Pariaman telah mengungkapkan
2 (dua) item pengungkapan yaitu uraian rincian belanja dan rincian realisasi belanja
dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan, artinya pengungkapan
untuk belanja 66% terpenuhi. Kualitas pengungkapan untuk belanja masih perlu
ditingkatkan lagi, karena penjelasan penyebab berbedaan antara realisasi dan
anggaran belanja terinci belum diungkapkan. Sebaiknya untuk masa yang akan
datang diungkapkan agar dapat menambah informasi bagi pemakai laporan keuangan,
sehingga akan mengurangi kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali akan
berkurang untuk periode yang akan datang. Kalau bisa akan meningkatkan efisiensi
belanja untuk periode berikutnya.
3. Surplus/Defisit
Kota Pariaman telah mengungkapkan uraian terinci mengenai surplus/deficit yang
terjadi sebesar 50% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan untuk surplus/deficit
masih perlu ditingkatkan dan uraian mengenai surplus/deficit masih perlu penjelasan
yang lebih rinci lagi.
4. Pembiayaan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada akun pembiayaan, Kota Pariaman hanya
mengungkapkan rincian penerimaan artinya pengungkapan untuk pembiayaan hanya
25% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapannya masih sangat perlu peningkatan,
karena beberapa item pengungkapan yang belum diungkapkan, diharapkan untuk
masa yang datang agar diungkapkan dengan uraian dan penjelasan yang lebih jelas,
agar para pengambil keputusan tidak salah dalam mengambil keputusan untuk
pembiayaan periode berikutnya.
Neraca, Kota Pariaman telah menyusun neraca berdasarkan klasifikasi yang diatur
oleh SAP dan telah dibandingkan dengan periode sebelumnya.
1. Kas dan Setara Kas
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk kas dan setara kas, Kota Pariaman hanya
mengungkapkan uraian jumlah kas yang ada per tanggal pelaporan, dan uraian
penanggung jawab kas yang ada per tanggal neraca, artinya pengungkapan untuk kas
dan setara kas 75% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan masih perlu
ditingkatkan, dan sebaiknya penjelasan kas dan setara kas yang dibatasi
penggunaannya diperjelas lagi, agar dapat menambah pengetahuan dan memahami
kapan dan siapa saja yang dapat menggunakan kas, yang tercantum dalam laporan
keuangan khususnya neraca.
2. Piutang pajak dan Bukan Pajak
Item pengungkapan piutang pajak dan bukan pajak dari 3 (tiga) item hanya uraian
klasifikasi piutang pajak dan bukan pajak terinci per tanggal neraca yang
diungkapkan, artinya untuk piutang pajak dan bukan pajak yang diungkapkan hanya
33,3% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan masih kurang baik, karena daftar
analisa umur piutang per tanggal neraca dan penjelasan naratif piutang daerah yang
diperlukan tidak diungkapkan.
3. Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 7 (tujuh) item pengungkapan yang diungkapkan pada investasi jangka panjang,
Kota Pariaman mengungkapkan uraian klasifikasi investasi jangka panjang dan
penjelasan naratif terkait jenis-jenis investasi jangka panjang, artinya pengungkapan
untuk investasi jangka panjang 17.8% terpenuhi . Artinya kualitas pengungkapan
kurang baik, karena masih banyak item-item pengungkapan yang tidak diungkapkan,
seperti; kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka panjang,
penjelasan investasi yang dinilai dengan wajar dan alasannya. Dan beberapa item
memang tidak bernilai karena transaksi tidak terjadi dalam periode tersebut, seperti ;
penjelasan perubahan harga pasar investasi, dimana investasi dalam periode tersebut
tidak berubah, namun sebaiknya diungkapkan.
4. Persediaan
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk persediaan, Kota Pariaman mengungkapkan
penjelasan mengenai rincian persediaan dan penjelasan tentang kondisi persediaan,
sehingga pengungkapan untuk persediaan 41,6% terpenuhi. Artinya kualitas
pengungkapan yang disajikan kurang baik, karena kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam pengukuran persediaan tidak diungkapkan dan kurangnya
penjelasan tentang kondisi persediaan .
5. Aset Tetap
Dari 10 (sepuluh) item pengungkapan yang diungkapkan, Kota Pariaman
mengungkapkan uraian asset tetap secara umum dan perubahan asset tetap, jumlah
pengeluaran pada pos asset tetap dalam kontsruksi dan informasi penyusutan asset
tetap, artinya pengungkapan untuk asset tetap terpenuhi sebesar 40%. Berarti kualitas
pengungkapan bernilai kurang baik, karena banyak item pengungkapan yang tidak
diungkapkan, seperti;dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai asset
tercatat, uraian pengganti asset tetap sekarang dan item lainnya.
6. Kontruksi dalam Pengerjaan
Dalam neraca laporan keuangan Kota Pariaman, kontruksi dalam pengerjaan
termasuk dalam asset tetap, namun dalam calk rincian kontrak konstruksi berikut
tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian, nilai kontrak konstruksi dan
sumber pembiayaannya, serta jumlah biaya yang telah dikeluarkan diungkapkan,
sehingga 80% terpenuhi.
7. Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 8 (delapan) item pengungkapan, yang diungkapkan Kota Pariaman uraian
klasifikasi kewajiban per tanggal pelaporan, penjelasan kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang, jumlah saldo kewajiban sesuai dengan klasifikasinya, artinya
pengungkapan untuk kewajiban jangka pendek 25% terpenuhi. Berarti kualitas
pengungkapan yang disajikan belum maksimal, karena banyak item pengungkapan
tidak diungkapkan, seperti Rincian utang pemerintah, Bunga terhutang, Pajak
restrukturisasi, Tunggakan kewajiban, serta Biaya pinjaman .
8. Ekuitas Dana
Dari 2 (dua) item pengungkapan, Kota Pariaman telah mengungkapkan semua item
pengungkapan, walaupun persentase penyajian berbeda, sehingga pengungkapan
untuk ekuitas dana telah terpenuhi 62,5%. Berarti kualitas pengungkapan perlu
ditingkatkan lagi, hal ini disebabkan kurang nya penjelasan naratif terkait ekuitas
dana entitas pelapor yang diungkapkan.
Laporan Arus Kas, Kota Pariaman telah mengungkapkan secara terpisah kelompok
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi non
keuangan, pembiayaan dan non anggaran, sehingga pengungkapan 100% terpenuhi,
artinya kualitas pengungkapan yang disajikan sangat baik .
Catatan Atas Laporan Keuangan,
1. Kebijakan Fiskal,
Dari 3(tiga) item pengungkapan, Kota Pariaman telah mengungkapkan kebijakan-
kebijakan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan dan kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam mencapai efesiensi belanja dan kebijakan pemerintah dalam
penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan, dengan demikian untuk kebijakan
fiscal pada catatan atas laporan keuangan 66,6 % terpenuhi. Artinya kualitas
pengungkapan perlu ditngkatkan lagi, dimana item pengungkapan sebaik nya
ditingkatkan lagi penjelasannya atau lebih dijelaskan lagi, untuk kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam mencapai efesiensi belanja dan kebijakan-kebijakan pemerintah
dalam penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.
2. Kebijakan Ekonomi Makro,
Dari 3 (tiga) item pengungkapan kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan
keuangan, Kota Pariaman telah mengungkapkan indicator ekonomi makro yang
digunakan dalam menyusun APBD dan penjelasan mengenai perubahan APBD yang
pertama disyahkan, artinya pengungkapan untuk kebijakan ekonomi makro pada
catatan atas laporan keuangan 62,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan yang
disajikan masih perlu peningkatan, dimana item pengungkapan untuk penjelasan
kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana anggaran periode mendatang agar
diungkapkan kalau memang ada, tapi kalau tidak ada sebaiknya juga dijelaskan.
Secara keseluruhan pengungkapan untuk catatan atas laporan keuangan terpenuhi
sebesar 62,5%.
Pencapaian Kinerja Keuangan,
Dari 4 (empat) item pengungkapan pencapaian kinerja keuangan pada catatan atas
laporan keuangan, Kota Pariaman telah mengungkapkan uraian strategi dan sumber
daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, uraian realisasi dan rencana kinerja
keuangan, penjelasan perbedaan realisasi dengan anggaran dan periode sebelumnya,
uraian prosedur pencapaian kinerja keuangan yang disusun dan dijalankan
managemen, artinya pengungkapan untuk pencapaian kinerja keuangan pada catatan
atas laporan keuangan 37,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan kurang baik,
dimana item yang diungkapkan belum maksimal atau perlu penjelasan lagi.
Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan
Dari 21 (dua puluh satu) item pengungkapan, Kota Pariaman untuk dasar penyajian
laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan mengungkapkan yaitu
mengenai Entitas pelaporan, Basis akuntansi, Basis pengukuran dalam menyusun
laporan keuangan, Uraian sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
ketentuan-ketentuan masa transisi PSAP yang diterapkan oleh sutau entitas
pelaporan, Pembentukan dana cadangan, Informasi lainnya serta kejadian penting
selama tahun pelaporan, artinya pengungkapan untuk dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan
terpenuhi 26%. Artinya kualitas pengungkapan yang disajikan masih jauh dari
kualitas baik, walaupun kejadian penting selama periode pelaporan diungkapkan
yaitu Kota Pariaman mengalami penggantian manajemen pemerintahan yang
diungkapkan dalam laporan keuangan. Dimana berdasarkan pilkada dilakukan
pergantian dari walikota yang lama yaitu H.Mahyuddin dengan H.Mukhlis R sebagai
Walikota terpilih. Namun banyak item pengungkapan yang tidak diungkapkan dalam
hal dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan.
Dilihat dari persentase pengungkapan Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan
sebesar 65 % dan Kota Pariaman sebesar 55 %. Menurut analisa peneliti dengan metode yang
digunakan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masih jauh dari sempurna, tapi
karena tidak adanya pedoman ukuran untuk kualitas pengungkapan, maka kedua laporan
keuangan dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Walaupun hasil yang diharapkan
untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
ini adalah 100%.
Namun bila di pisahkan antara pengungkapan wajib dengan pengungkapan sukarela,
dengan menggunakan metode penelitian ini, maka diperoleh angka persentase pengungkapan
yang baik, dimana Kabupaten Padang Pariaman pengungkapan wajib sebesar 92,8% dan
pengungkapan sukarela sebesar 43,6%. Sedangkan Kota Pariaman pengungkapan wajibnya
sebesar 83% dan pengungkapan sukarela sebesar 21%. Hal ini menunjukkan pengungkapan
wajib yang baik, sehingga diperoleh nya opini wajar tanpa pengecualian untuk kedua laporan
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Paired Samples Test
9.35833 14.67346 5.99041 -6.04052 24.75718 1.562 5 .179Padang Pariaman- Pariaman
Pair1
Mean Std. DeviationStd. Error
Mean Lower Upper
95% ConfidenceInterval of theDifference
Paired Differences
t df Sig. (2-tailed)
Hasil paired sample test dimana dipaparkan hasil analisis SPSS terhadap perbedaan
rata-rata atas kualitas pengungkapan kedua laporan keuangan, yaitu tidak terdapat perbedaan
kualitas pengungkapan yang disajikan laporan keuangan Kabupaten Padang Pariaman dan
Kota Pariaman dengan menggunakan alfa 5% maka sigmanya 0,179. Artinya kualitas
pengungkapan kedua laporan keuangan pemerintah daerah tersebut tidak terdapat perbedaan,
atau perbedaan yang ada sangat signifikan, sehingga tidak mempengaruhi opini yang diberikan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
VI. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimuka, dari kedua laporan keuangan
yang memperoleh opini WTP ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman telah
melaksanakan Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dengan menyajikan
laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan serta ketentuan yang berlaku
umum.
b. Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar rata-rata tingkat
pengungkapannya yaitu sebesar 65%, sedangkan untuk Kota Pariaman yaitu
sebesar 55%. Artinya kedua laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah
mengungkapkan pengungkapan wajib, disertai dengan adanya pengungkapan
sukarela.
c. Namun bila dipisahkan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela dengan
menggunakan metode penelitian ini, maka untuk Kabupaten Padang Pariaman
diperoleh persentase pengungkapan wajib sebesar 92,8% dan pengungkapan
sukarela sebesar 43,6%, sedangkan Kota Pariaman pengungkapan wajib sebesar
83% dan pengungkapan sukarela sebesar 21%. Hal ini menunjukkan kesadaran
entitas pelaporan keuangan kedua pemerintah daerah untuk pengungkapan
sukarelanya (Voluntary Disclosure) masih sangat rendah, sehingga perlu
ditingkatkan lagi, agar mencapai persentase maksimal 100% terpenuhi.
d. Untuk mengetahui perbedaan kedua laporan keuangan tersebut dilakukan
pengujian dengan menggunakan statistic spss paired t.test, dimana hasilnya tidak
terdapat perbedaan kualitas pengungkapan kedua laporan keuangan pemerintah
daerah tersebut, dimana dengan menggunakan alfa 5% diperolah sigma 0,179 yang
artinya kualitas pengungkapan yang disajikan kedua laporan keuangan pemerintah
daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian tersebut tidak memiliki
perbedaan, atau perbedaan yang ada sangat signifikan.
REFERENSI
Rai, I Gusti Agung (2008), Makalah Peran Badan Pemeriksa Keuangan DalamPerbaikan
Pengelolaan Keuangan Negara, .
Hendriksen, Eldon dan Vanbreda,M.2002. Teori Akuntansi, Edisi Kelima, Buku 2.
Terjemahan dari Herman Wibowo dari Accounting Theory. Interaksara. Jakarta
Aksu, Mine and Arman Kosedag., The Relationship Between Transparansy and Disclosure
and Firm Performance in the Ise: Does IFRS Adoption Make a Difference,
Http: / www. Aahq.org, 2005
Belkaouli, Ahmed R.2000. Teori Akuntansi, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
Meek, roberts & gray (1995), Voluntary disclosures act as one of the ways that these MNCs
can use to overcome the international ...
Lobo and Zhou, 2001. Disclosure frequency and earnings management:
Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset.
Nordiawan, Deddi, dkk, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat
Suwardjono,2005, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, BPFE Yogyakarta
Suhanda,2007, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
Forum Dosen Sektor Publik, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah, Telaah Kritis PP
No.24 Tahun 2005, BPFE Yogyakarta, 2006
Budiartha Ketut, Menelusuri opini auditor indenpenden atas LKPD Pemerintah Propinsi Bali,
2007
Robin, Walter A and Kenneth. Autum 1986. Disclosure Quality in Govermental Financial
Report : An Assesment of The Appropriateness of Compound
Measure.“Journal of Accounting Research. Vol 24 No.2
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta,
2005.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I
Tahun Anggaran 2008, Jakarta, 2008.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, 2007.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah, Jakarta, 2006.
Nurzi Sebrina, 2009, Pengaruh Politik, Insentif Pengawas dan Insentif Manajemen terhadap
kualitias pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
Hasan Bakri Sinaga, WTP Belum Memuaskan, Majalah Pemeriksaan No.115/Nov-Des
2008/Thn XXVIIII
Mawarta, 2001, Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela
dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia, Working Paper SNA
IV
Subiyantoro, Edi, 1997, Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan
dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia, Simposium Nasional
Akuntansi I
Susanto, Djoko, 1992, An Empirical Investigation of the Extend of Corporate Disclosure in
Annual Reports Companies Listed on The Jakarta Stock Exchange, Ph.D
Dissertation, University of Arkansas, USA,
Khomsiyah, 2003, Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi :
Pengujian Secara Simultan, Working Paper SNA VI,
Khomsiyah dan Susanti, 2003, Pengungkapan, Asimetri Informasi dan Cost of
Capital, Working Paper SNA VI.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Abdullah, Sukriy. dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi
kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Makalah dipresentasikan dalam
Simposium Nasional Akuntansi VI.
Syukriy, 2009 oktober, Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK
Harry Andrian Simbolon SE., M.Ak., QIA, Pengungkapan Laporan Keuangan
Mandasari, Putriesti. 2009. Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian
Local Government. Tesis Master. Universitas Sebelas Maret.
Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan
Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia.
Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IV, 2001.
Na’im, Ainun dan Fuad Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan
Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe
Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15No. 1.
pp 70-82.
Makalah IPDN, Analisis Pengembangan SumberDaya Manusia Untuk Pengembangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bambang Irawan 2006, Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta
Puspita Manda Sari, 2007, Analisis Perbedaan Tingkat Mandatory Disclosure antara
Perushaan Dispered, Dominant dan Majority Ownership
Djunaidi Lababa, Artikel Paired Sample T-Test Dengan SPSS
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan -
PSAP 01 - PSAP 02 - PSAP 04
Puspitas Mandasari, Analisi Perbedaan Tingkat Mandatory Disclosure dan Majority
Ownership, Studi Empiris pada perusahaan public sector manaufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta
Chariri dan Ghozali, 2003. Ada dua jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu:
pengungkapan wajib ... pengungkapan 4 yang tepat mengenai informasi yang
penting bagi para ...
Veronica, Sylvia dan Yanivi S. Bachtiar. 2003. Hubungan Antara Manajemen Laba dengan
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.
Andami Fardela Aspek Pembeda Praktek Pengungkapan Keuangan Perusahaan
Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
_______________. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
_______________. 2004. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
_______________. 2004. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
_______________. 2004. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
_______________. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. 52
_______________, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
