ANALISA KASUS BULOGGATE II DITINJAU DARI FUNGSI DAN PERAN

HUKUM BIROKRASI NEGARA

a.Latar Belakang

Permasalahan yang sering timbul dalam birokrasi

negara adalah permasalahan tidak bisa membedakan antara

kepentingan pribadi dan kepentingan negara atau jabatan

sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dari

seorang pejabat publik.

Dalam pada itu, kita sekarang juga sedang

menyaksikan kontroversi yang cukup hangat, yakni tentang

pembentukan Pansus Buloggate II yang melibatkan Akbar

Tandjung dalam dugaan penyalahgunaan uang negara Rp 40

miliar, di mana Akbar Tandjung sendiri telah menjadi

tersangka. melihat sejak semula bahwa ujung dari proses

politik di DPR, termasuk pembentukan Pansus Buloggate II,

apabila mengenai kasus hukum, maka memang proses hukum

yang transparan terhadap kasus itulah yang menjadi tujuan

utamanya.

Sesungguhnya tidak benar anggapan bahwa kalau jika

Pansus Buloggate II dibentuk, maka kemudian terjadi

proses politisasi dari kasus hukum tersebut. Untuk

mengambil sikap yang konsisten, maka prinsip dasar yang

harus diambil adalah ujung dari Pansus Buloggate II

adalah membawa kasus itu kepada proses pengadilan yang

benar, transparan, dan tidak tertunda-tunda lantaran

1

berbagai perhitungan nonhukum.

Dijadikannya Akbar Tandjung sebagai tersangka oleh

Jaksa Agung, maka cukup jelas bahwa proses hukum telah

berjalan dan harus kita beri kesempatan yang cukup fair

agar proses hukum ini bisa melaju seperti yang kita

inginkan. Sementara itu, desakan masyarakat untuk melihat

penyelesaian kasus Buloggate II ini juga harus kita

perhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kaitan

ini, ada juga argumen yang perlu, Kembali pada masalah

Pansus Buloggate II, yang penting adalah kita berikan

kesempatan yang fair buat Kejaksaan Agung untuk memroses

kasus Akbar ini dengan transparan dan tanpa ragu-ragu,

dengan catatan pembentukan Pansus Buloggate II bisa

diperlambat sambil menanti keberanian Kejagung untuk

memroses kasus ini secara benar.1

Perlu juga ditambahkan bahwa ada tugas-tugas DPR

yang cukup banyak dan berat yang harus diselesaikan,

yaitu menyangkut legislasi berbagai masalah nasional

terutama juga undang-undang pemilu yang baru nanti, yang

tentu akan memakan waktu, dan juga usaha-usaha para wakil

rakyat untuk melakukan langkah-langkah korektif terhadap

pemerintah terutama mengenai hal-hal yang lebih besar

lagi. Kita bisa memahami apabila Pansus Buloggate II

pada prinsipnya harus dibentuk, manakala proses hukum

menjadi tersendat-sendat.

1 Amin Rais, www. Detik.com, tabloid adil

2

Dalam makalah ini akan di analisa bagaimana kasus

bulog ditinjau dari segi hukum Birokrasi Negara yang

melibatkan beberapa pejabat publik di Negara Republik

Indonesia yaitu: Ir. Akbar Tanjung pada saat itu menjabat

sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Urusan

aLogistik yaitu, Ir. Rahardi Ramelan dan terjadi pada

saat pemerintahan Presiden Prof.Dr. Habibie.

Dalam kasus ini terjadi banyak kejanggalan-

kejanggalan birokrasi, bagaimana bisa dana anggaran untuk

Badan Urusan Logistik sebesar 40 milyar dengan begitu

mudahnya mengalir dari Badan Urusan Logistik ke Menteri

Sekretasi Negara dan dengan begitu mudah turun ke Yayasan

Raudlatul Jannah yang sama sekali tidak dikenal dan ada

kemungkinan fiktif. Hal ini sangat tidak jelas dalam hal

transparansi dan penggunaan wewenang dalam pejabat

negara.

b. Pokok Permasalahan

Pokok permaslahan yang ada akan dibahas didalam

makalah ini adalah:

“ Bagaiamana kasus Buloggate II ditinjau dari fungsi dan

peran Hukum Birokrasi Negara?”

c. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam makalah ini adalah :

3

1. Memberikan suatu analisa ditinjau dari segi Hukum

Birokrasi Negara mengenai Kasus Buloggate II.

2. Memberikan informasi dan solusi atas kasus

Buloggate II ditinjau dati segi Hukum Birokrasi

Negara.

4

ANALISA KASUS BULOGGATE II DITINJAU DARI FUNGSI DAN PERAN

HUKUM BIROKRASI NEGARA

A.Posisi kasus

Pada saat bulan-bulan terakhir ini masyarakat

disedot perhatiannya oleh usaha pemerintah dalam

penegakan hukum dan pemberantasan KKN yang dilakukan

pemerintah. Paling tidak di atas kertas, atau secara

lahiriah, sepertinya pemerintah sedikit mulai berani

menegakkan supremasi hukum dalam rangka terutama

menanggulangi penyakit kronis bangsa yang berupa korupsi,

kolusi dan nepotisme. Sebagai misal, Syahril Sabirin

tersangka dalam kasus Bank Bali yang kemudian menjadi

terdakwa, akhirnya sudah menjadi terpidana dengan

memperoleh 3,5 hukuman penjara. Mereka yang jadi

tersangka dalam perkara Buloggate II juga telah ditahan,

termasuk Akbar Tandjung yang kebetulan menjadi Ketua Umum

DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI. Malah secara beruntun

masyarakat juga disuguhi beberapa berita yang menarik,

sejak dari Beddu Amang yang telah menjadi terdakwa sampai

Bustanil Arifin, Tanri Abeng, Soebiyakto Tjakrawerdaya,

dan Hasjim Djoyohadikusumo, di mana yang terakhir ini

bukan saja menjadi tersangka, melainkan telah ditahan di

Rutan Salemba.

5

Sampai saat ini belum terselesaikannya kasus ini

mkungkin disebabkan oleh jabatan para pihak yang

bermaslah sehingga menimbulkan conflict of interest dari

pemerintah karena walau bagaimanapun Kejaksaan Agung dan

pihak kepolisian adalah berada dibawah pemerintah

sehingga sangat sulit untuk membedakan mana kepentingan

politik dan mana kepentingan hukum.2

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam negara

manapun semuanya mengakui adanya suatu asas persamaan

didepan hukum atau Equality Before The Law, seperti asas

hukum Rule Of Law yang dipakai dalam negara Anglo Saxon

bahwa Rule Of law melingkupi:

1. Supremacy Of Law

2. Equality before the law

3. Constitrution based on human rights.3

Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi

penegakan supremasi hukum di Indonesia. Dan hal ini

sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Dasar

tahun 1945 tepatnya pasal 27. yang berbunyi

1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sehingga jelas dalam negara republik Indonesia tidak

ada perbedaan dalam perlakuan hukum bagi seluruh warga

negara.

2 www. Republika.co.id3 Miriam Budiarjo, Dasar dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1999

6

Dalam kasus ini telah terjadi pengaliran dana untuk

bantuan korban bencana alam di Indonesia yang dialirkan

dari pemerintah melalui rapat kabinet dan diputuskan

memakai dana non budgeter bulog ( badan urusan logistik )

yang dikepalai oleh Rahardi Ramelan dan disalaurkan ke

Menteri Sekretaris Negara, dan dari menteri Sekretaris

Negara disalurkan kepada Yayasan Raudlatul Jannah yang

hal ini melibatkan Dadang Sukandar dan Winfried

Simatupang, dan Winfried adalah salah satu kader Golkar.4

Yang menjadi permasalahan adalah pengaliran dana

dari Rapat Kabinet dan penyaluran dana dari Yayasan

Raudlatul Jannah.

b. Tinjauan dari segi Hukum Birokrasi Negara

Birokrasi sebagi suatu sistem kerja dimaksudkan

sebagi sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan

kerjasama antara jabatn-jabatan secara zakelijk langsung

mengenai persoalan atau halnya, formil/tepat menurut

prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku dan jiwa

impersonal/tidak ada sentimen, tanpa emosi atau pilih

kasih tanpa pamrih atau prasangka-prasangka.5

Dalam Hukum Birokrasi Negara khususnya dalam manajemen

terpadu yang kita ketahui bahwa proses ini meliputi4 www.kompas.com

5 Siti Fatimah, Tri Hayati, Hukum Birokrasi Negara,

FHUI, Depok, 2000

7

1. Planning

2. Organization

3. coordination

4. Motivating

5. Controlling

Yang didalamnya terdapat unsur pendanaan dan aliran

dana termasuk kedalam Planning dan organization.

Dalam unsur planning ada unsur budgeting didalamnya

dan dalam organization bagaimana delegasi kewenangan

tanggung jawab dan pembakuan hubungan kerja juga

identifikasi pekerjaan.

Unsur dalam kasus ini adalah terdapat dalam masalah

budgeting yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini

dana yang seharusnya dialokasikan untuk masalah

penanganan pangan disalurkan melalui Menteri Sekretaris

Negara dan dana ini adalah dana Badan Urusan Logistik.

Dana ini memang tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Sehingga perlu diteliti dari manakah asal

dana ini.

Dan terlepas dari itu hal yang terpenting dari sudut

delegasi dan kewenangan dan tanggungjawab hal ini agaknya

menjadi titik tolak permasalahan, seharusnya delegasi

kewenangan dan tanggung jawab merupakan suatu proses yang

mencari orang-orang yang tepat untuk diberikan tanggung

8

jawab dan kewenangan yang disesuaikan dengan bobot

unitnya ( setelah dibentuk diatas).

Apakah penunjukan Menteri Sekretaris Negara sebagai

penyalur dana ke daerah tempat bencana adalah hal yang

tepat dan seharusnya Menteri Sekretaris negara

berkonsultasi dengan menteri sosial pada saat itu dan

harus melalui perbendaharaan negara atau melalui menteri

keuangan. Jika hal ini mendapat perhatian yang baik

dalam menentukan alur pengaliran uang sehinggamengikuti

prosedur yang biasa dilaksanakan.

Kemudian yang memberatkan adalah ketika dana

disalurkan ke Yayasan Raudatul Jannah yang sama sekali

tidak terkenal, apakah hal ini disengaja untuk

menghindari transparansi pengaliran dana, jika dana

tersalurkan secara transparan maka pertanggungjawaban

akan dana tidak menjadi suatu permasalahan.

c. Ditinjau dari patologi birokrasi.

Jika ditinjau dari sudut Hukum biorokrasi negara

maka patologi birokrasi dapat dikategorikan dalam lima

kelompok, sebagi berikut.

1. patologi yang timbul karena persepsi dan gaya

manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.

9

2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau

rendahnya pengetahuan dan keterampilan para

petugas pelaksana berbagi kegiatan operasional.

3. Patologi yang timbul karena tindakan para

anggota birokrasi yang melanggar norma-norma

hukum dan peraturan perundang-undanagn yang

berlaku.

4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku

para birokrasi yang bersifat disfungsional atau

negatif.

5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal

dalam berbagai instansi dalam lingkungan

pemerintahan.

Jika dikaitkan dalam kasus Bulog yang melibatkan

Mensesneg maka hal ini dapat dikategorikan sebagai

penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan hal ini

dikarenakan perilaku yang kurang baik dari para pejabat

negara.

Hal ini bisa disebabkan karena berbagai hal, seperti

1. Kecendrungan mempertahankan status quo /ketakutan

pada perubahan

2. Pertentangan kepentingan

3. Menerima suap atau sogok.

Masalah bulog harus ditinjau dari pengaliran dana yang

ada dalam kasus ini. Sehingga kasus ini dapat ditinjau

secara jelas, akan tetapi karena masih dalam taraf proses

10

persidangan maka akan semakin tidak jelas jika dibahas

dalam aliran dana.

Akan tetapi jika dana tersebut digunakan untuk

kepentingan partai seperti banyak dilansir media massa

maka hal ini akan menjadi suatu kasus penyalahgunaan

kekuasaan ( abuse of power) dan bisa dikategorikan dalam

kasus korupsi.

ANALISA

Kasus bulog menambah kelam sejarah Birokrasi Negara

Republik Indonesia yang memang tidak baik. Perlu

difikirkan kembali bagaimana mengatasi hal-hal seperti

ini sehingga tidak terjadi lagi kesalahan birokrasi

negara seperti ini, dan yang perlu dipikirkan kembali

11

adalah bagaimana menata kembali Hukum Birokrasi Negara

kita.

Kasus ini merupakan kasus dalam pengertian administrasi

sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau

dengan perkataan lain sebagai suatu proses teknis.

Didalam rangka penegertian administrasi sebagai suatu

proses teknis terdapat tata usaha. Tata usaha adalah

esensi daripada pekerjaan kantor dan sebagai fungsi atau

aktivitas, dan tata usaha berarti pengolahan, perhitungan

dan penarikan sari serta penyusunan ikhtisar tentang

pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh administrasi. Ini dalamnya termasuk pengerjaan,

pencatatan, penyimpanan secara sistematis serta

pertanggungjawaban daripada surat-surat,dokumen-

dokumen,uang-uang, bahan-bahan material,dan alat-alat

perlengkapan yang dipergunakan sehari-hari.6

Hal-hal yang menyebabkan kasus ini terjadi adalah yang

pasti karena alasan penyaluran dana diatas terjadi atas

ketidakberdayaan administrasi negara, dan hal ini akan

mengakibatkan ketidakjelasn pencatatan dan mengakibatkan

ketidakjelasan pertanggungjawaban.

Jika dan ini akan digunakan dalam pendanaan partai maka

bukan tidak mungkin para pejabat negara kita tidak bisa

membedakan apa yang didefinisikan sebagai kepentingan

negara dan apa yang disebut sebagai kepentingan partai.

6 Prof. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

12

Sehingga alangkah baiknya adanya pemisahan yang jelas

antara jabatan partai dan jabatan negara, hal ini bisa

diterapkan jika tidak bisa dilakukan contoh yang baik

dari pejabat negara.

Kasus Bulog terjadi disebabkan ketidakmampuan manajemen

seorang Menteri Sekretaris Negara dalam mengolah dan

menyampaikan amanah dari Sidang Kabinet sehingga perlu

dicari jalan untuk menyelamatkan sang menteri, Kepala

Bulog dan yang mendapat kucuran dana dari dana bulog.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus bulog ini perlu diselesaikan secara baik, baik

dari segi politik dan segi hukum. Tetapi akan lebih baik

jika diselesaikan melalui proses hukum. Karena proses

hukum akan menyelesaikan proses yang lain secara

keseluruhan. Jika hal ini ddiselesaikan secara politik

13

maka akan sulit untuk mencari jalan keluar dari kasus

ini, karena secara dasar hukum hal tersebut tidak kuat

dan tidak dapat menyelesaikan secara baik.

Penyelesaian masalah melalui proses hukum

seharusnya tidak boleh dicampuri oleh proses politik,

karena secara prinsip semua warga negara dihadapan hukum

adalah sama, jika kita melanggar prinsip ini maka kita

akan kembali kesejarah lama dalam pemerintahan yang

tiran.

Prinsip Hukum administrasi telah dilanggar dalam

masalah ini sehingga jelas akan menimbulkan kesalahan

juga dalam maslah Hukum Birokrasi Negara. Kasus ini telah

merusak tata cara birokrasi tentang pengaliran dana,

sehingga dana yang begitu besar tidak ada

pertanggungjawabannya sehingga mengakibatkan keresahan

masyarakat sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang

serius dari pemerintah yang berkuasa dengan menghilangkan

intervensi politik dalam bentuk apapun.

Kepemimpinan negara dalam masalah bulog kembali

dipertanyakan kekuatannya dan sistemnya, karena dengan

begitu mudahnya uang 40 milyar keluar dari Badan Urusan

Logistik. Sehingga perlu diperbaiki sitem Kepemimpinan

dan manajerial negarayang baik oleh para pejabat negara.

c.Saran-saran

14

1. Adanya perbaikan Sistem Administrasi Negara dengan

adanya pencatatan dan transparansi dalam mengolah

dana negara khususnya dalam kasus ini adalah dana

non budgeter BULOG.

2. Adanya perbaikan manajemen negara, karena seperti

kita ketahui manajemen adalah proses yang

menggerakkan dan mengarahkan tindakan aktivitas

dan fasilitas dalam usaha kerjasama agar tujuan

yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

3. Adanya pelaksanaan proses hukum tanpa intervensi

dalam kepentingan apapun dalam kasus BULOG yang

melibatkan pejabat negara dan mantan pejabat

negara.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1981

Siagian, Sondang, Proses Patologi Birokrasi Analisis

Identifikasi, Ghalia Indonesiam, Jakarta, 1994

Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Sinar Grafika,

Jakarta, 2000

15

Fatimah, Siti, Hayati, Tri, Hukum Birokrasi Negara,

FHUI, Depok, 2000

Robinson, Dave, Garrat, Chris, Mengenal Etika For

Beginners, Mizan, Jakarta, 1997

Noer, Deliar, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Mizan,

Jakarta, 1996

http://kompas.com/berita-terbaru/0112/06/headline/024.htm </berita

%2Dterbaru/0112/06/headline/024.htm>

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=73809&kat_id=23

www.detik.com

16