PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAHSejarah Perekonomian Indonesia I. Pendahuluan Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaankerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang mampir. Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia. Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini. Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. II. Pembahasan A. Kerajaan Majapahit Sejarah Kerajaan masa Hindu Budha di daerah Jawa Timur dapat dibagi menjadi 3 periode. Periode Pertama adalah raja-raja dan Kerajaan Kediri yang memermtah sejak abad ke 10 M hingga tahun 1222 M. Periode Kedua dilanjutkan oleh pemerintahan raja-raja dan masa Singosari yang memerintah dan tahun 1222 M hingga tahun 1293 M. Periode Ketiga adalah masa pemerintahan raja-raja Majapahit yang berlangsung dan tahun 1293 M hmgga awal abad ke 6 M. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Ia merupakan raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Pada awalnya, pusat pemerintahan kerajaan Majapahit berada di daerah Hutan Tarik. Karena di wilayah tersebut banyak ditemui pohon maja yang buahnya terasa pahit, maka kerajaan Raden Wijaya kemudian dinamakan Majapahit. Raden Wijaya memerintah dan tahun 1293 M hingga 1309 M. Tampuk pemerintahan kemudian digantikan oleh Kaligemet yang merupakan putra Raden Wijaya dengan Parameswari. Pada saat itu, usia Kaligemet masih relatif muda. Ia

kemudian bergelar Jayanegara. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Pada akhirnya pada tahun 1328 M Jayanegara terbunuh oleh tabib pribadinya yang bemama Tanca. Roda kekuasaan kemudian diambil alih oleh Raja Patni kemudian mengundurkan diri sebagai raja dan menjadi pendeta Budha. Tampuk pemerintahan kernudian diserahkan ke anaknya yang bernama Tribhuana Wijayatunggadewi. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh patih Gajah Mada. Majapahit kemudian tumbuh menjadi negara yang besar dan termashyur baik di Kepulauan Nusantara maupun luar negeri. Pada tahui 1350 M, Tribuana Tunggadewi kemudian mengundurkan diri. Tampuk kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bemama Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit kemudian mencapai masa keemasan hingga patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1365 M. Terlebih ketika Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, negara Majapahit mengalami kegoncangan akibat konflik saudara yang saling berebut kekuasaan. Pengganti Hayam Wuruk adalah putrinya yang bernama Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana. Sementara itu, Wirabhumi yaitu putra Hayam Wuruk dan selir menuntut juga tahta kerajaan. Untuk mengatasi konflik tersebut, Majapahit kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah timur dikuasai oleh Wirabhumi dan wilayah Barat diperintah oleh Wikramawardhana bersama Kusumawardhani. Namun ketegangan di antara keduanya masih berlanjut hingga kemudian terjadi perang saudara yang disebut dengan Paragreg yang berlangsung dan tahun 1403 hingga 1406 M. Perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana yang kemudian menyatukan kembali wilayah Majapahit. Ia kemudian memerintah hingga tahun 1429M. Wikramawardhana kemudian diganti oleh putrinya yang bernama Suhita yang memerintah dari tahun 1429 hingga 1447M. Suhita adalah anak kedua Wikramawardhana dan selir. Selir tersebut merupakan putri Wirabhumi. Diharapkan dengan diangkatnya Suhita menjadi raja akan meredakan persengketaan. Ketika Suhita wafat, tampuk kekuasaan kemudian digantikan oleh Kertawijaya yang merupakan putra Wikramawardhana. Pemerintahannya berlangsung singkat hingga tahun 1451 M. Sepeninggalnya Kertawijaya, Bhre Pamotan kemudian menjadi raja dengan gelar Sri Raja Sawardhana dan berkedudukan di Kahuripan. Masa pemerintahannya sangat singkat hingga tahun 1453 M. Kemudian selama tiga tahun Majapahit mengalami Interregnum yang mengakibatkan lemahnya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pada tahun 1456 M, Bhre Wengker kemudian tampil memegang pemerintahan. Ia adalah putra Raja Kertawijaya. Pada tahun 1466, ia meninggal dan kemudian digantikan oleh Bhre Pandan Salas yang bergelar Singhawikramawardhana. Namun pada tahun 1468, Kertabumi menyatakan dirinya sebagai penguasa Majahit yang memerintah di Tumapel, sedangkan Singhawikramawardhana digantikan oleh putranya yang bemama Rana Wijaya yang memerintah dari tahun 1447 hingga 1519 M. Pada tahun 1478 M ia mengadakan serangan terhadap Kertabumi dan berhasil mempersatukan kembali kerajaan Majapahit yang terpecah-pecah karena perang saudara. Rana Wijaya bergelar Grindrawardana. Kondisi kerajaan Majapahit yang telah rapuh dari dalam dan disertai munculnya perkembangan baru pengaruh Islam di daerah pesisir utara Jawa, pada akhirnya menyebabkan kekuasaan Majapahit tidak dapat dipertahankan lagi. Perekonomian Masa Majapahit Tidak diragukan lagi bahwa salah satu faktor yang mendorong kebesaran Majapahit adalah tumbuhnya perekonomian yang berbasis pada sektor pertanian yang produktif. Kondisi

geografis daerah Trowulan yang terletak di pedalaman tidak hanya memiliki kesesuaian sebagai sebuah perkotaan, tetapi juga mengindikasikan sebagai sebuah perkotaan agraris. Untuk. mendukung pertanian, dibangun pula beberapa infrastruktur untuk mengelola air di kawasan ini. Berdasarkan bukti-bukti sejarah dan arkeologis dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Majapahit didorong oleh kegiatan dan terbentuknya jejaring perniagaan baik lokal maupun regional. Dalam Ying-yai Sheng-lan disebut beberapa kota pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit yaitu Tuban, Gresik, dan Surabaya. Pelabuhan tersebut telah dikunjungi pedagang asing dari Arab Persia, Turki, India, dan Cina. Pedagang Majapahit tidak hanya terbatas melakukan perdagangan di wilayahnya. Mereka juga pergi ke pulau-pulau lain seperti : Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, hingga ke kepulauan Philippina. Beberapa daerah tersebut tercatat dalam Kitab Negarakertagama dan termasuk kategori negeri yang menyerahkan upeti dalam sistem pertukaran Tributari. Pedagang Majapahit membawa beras dan hasil bumi yang dipertukarkan dengan barang lain seperti keramik, tekstil, dan rempah rempah. Bukti clan kegiatan perekonomian Majapahit tersebut dapat diamati dengan ditemukannya beberapa tinggalan arkeologis yang berasal dari luar seperti keramik porselin Cina, yang sebagian besar berasal dari dinasti Song. Selain itu, ditemukan juga keramik Vietnam dan Keramik Thailand. Sepertinya, barang-barang tersebut termasuk yang digemari orang Majapahit. Selain pertukaran barang (sistem Tributari), mata uang juga telah digunakan dalam transaksi jual beli. Jenis mata uang ini antara lain uang lokal seperti uang gobog, dan uang Ma dari perak atau emas. Kepeng Cina dari dinasti Tang, Song, Ming dan Qing juga berlaku di Majapahit. Dalam transaksi jual beli, alat satuan ukur seperti timbangan dan terakota dari batu juga telah dikenal. B. Sebelum Kemerdekaan Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu). C. Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi : 1. 2. .Hak mencetak uang Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

3. 4. 5.

Hak menyatakan perang dan damai Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturanperaturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia. D. Pendudukan Inggris (1811-1816) Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain : 1. Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan). 2. Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi. 3. The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain : 1. Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak. 2. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

3. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun. E. Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada : 1. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah. 2. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut. 3. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya. F. ORDE LAMA Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain : Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan). Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain : 1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. 2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. 3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. 4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. 5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni IndonesiaBelanda. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalagalanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain : 1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%. 3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain. ORDE BARU Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun). Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia

merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. REFORMASI Perkiraan Perkembangan Moneter dan Keuangan Tahun 1999 Dengan terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya suku bunga serta munculnya tanda positif membaiknya kegiatan ekonomi akhir-akhir ini, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan akan terus menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan pemulihan ekonomi. Secara keseluruhan dalam tahun 1999 produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh pada kisaran 2% hingga 0%. Untuk tahun fiskal 1999/2000 laju pertumbuhan PDB diperkirakan akan menunjukkan angka positif. Hingga akhir tahun 1999 tekanan inflasi diperkirakan masih akan tetap rendah. Secara tahunan laju inflasi diperkirakan akan mencapai kisaran 10% hingga 13%. Perkembangan berbagai faktor baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran belum menunjukkan indikasi terjadinya ketidakseimbangan yang dapat meningkatkan tekanan-tekanan kenaikan harga. Dari sisi eksternal, hal tersebut didukung pula oleh perkiraan rendahnya laju inflasi dunia dan harga barang-barang impor yang cenderung menurun. Perkembangan permintaan agregat diperkirakan masih relatif lemah sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan juga akan tetap rendah. Sumber pertumbuhan masih akan bertumpu pada konsumsi dan investasi pemerintah sehingga defisit fiskal diperkirakan akan mencapai 3,7% dari PDB. Sebaliknya kegiatan investasi sektor swasta diperkirakan baru akan sedikit meningkat setelah semester II tahun 1999. Sementara itu, permintaan lu ar negeri bersih diperkirakan memberikan sumbangan negatif terhadap pembentukan PDB. Hal ini sejalan dengan perkiraan masih lemahnya ekspor, khususnya non migas, sementara impor diperkirakan mulai meningkat. Program Rakyat yang dilakukan : 1. Ekonomi Rakyat

Dalam rangka melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkesinambungan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38/1999 untuk membentuk P.T Permodalan Nasional Madani yang kegiatannya meliputi jasa pembiayaan dan manajemen, penyelenggaraan pemberian kredit sesuai program pemerintah serta kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Penyertaan modal negara pada P.T PNM saat pendiriannya adalah sebesar Rp300 miliar sebagai kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN 1998/1999. 2. a. b. c. JPS (Jaringan Pengaman Sosial) Program Ketahanan Pangan Program Padat karya Program Perlindugan Sosial

III. Kesimpulan Sistem perekonomian di Indonesia sudah ada atau dimulai sejak bangsa Indonesia masih berbentuk Kerajaan. Dimana pada masa itu masih dilakukan monopoli berdasar

kekeuasaan kerajaan. Namun sejalan mulainya penjelahan oleh bangsa barat maka sistem di Indonesia sedikit banyak mulai terpengaruhi. Perkembangan sistem ini dimulai dari jaman penjajahan Belanda dimana sistem imperialisme di terapkan sampai pada akhir masa penjajahan jepang dimana sistem perekonomian masih digerakkan oleh bangsa penjajah. Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya. Dari sistem Liberal, kemudian Komandao (komunisme) sampai memasuki orde baru. Pada orde baru ini terdapat perubahan yang signifikan (kemajuan) yang dialami oleh bangsa Indonesia dari segi kemakmuran rakyatnya, dimana pada masa ini menggunakan Program Repelita. Namun ketika tahun 1999 terjadi reformasi baik dari sistem politik maupun ekonomi. Pada akhirnya bangsa Indonesia sampai dengan sekarang ini menggunakan sistem Perekonomian pancasila atau kerakyatan dimana tujuan dari perekonomian ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

SEJARAH PEREKONOMIAN

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

DISUSUN OLEH :

INSANI SAKTI (A11108012)

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN 2011