Amir_bank Tanah Untuk Backlog

8/19/2019 Amir_bank Tanah Untuk Backlog

1/8

Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 29 – 36 ISSN 2252-7230

29

KEGIATAN BANK TANAH SEBAGAI BENTUK PENYEDIAAN TANAH

UNTUK PERMUKIMAN RAKYAT

Land Bank Activity as Land Supply Form for People’s Settelement

Herni Amir, Aminuddin Salle, Sri Susyanti Nur

Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

(E-mail: [email protected])

ABSTRAK

Kepemilikan rumah laiak menjadi hak konstitusional setiap warga yang dijamin oleh regulasi dalam

berbagai tingkatan mulai Amandemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman maupun dalam Perda RT RW Makassar Nomor 6 Tahun 2006

tentang Rencana Tata Ruang ilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015, namun dalam kenyataannyaangka backlog masih sangat tinggi akibat terbatasnya ketersediaan lahan untuk perumahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bank tanah sebagai bentuk

penyediaan tanah di bidang permukiman rakyat di Kota Makassar dan mengetahui hal yang

diperlukan dalam pendirian lembaga bank tanah. Penelitian ini berbentuk sosio-yuridis yaknipenelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data

primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara

dan penyebaran angket kepada responden. Sementara data sekunder diperoleh dari bahan-bahan

hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian

menunjukkan, kegiatan bank tanah di bidang permukiman rakyat sudah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal ini terlihat dalam penataan kawasan kumuh dengan

pembangunan rumah susun sederhana di Kecamatan Mariso dengan system sewa yang tidak bisa

ditingkatkan menjadi hak milik. Untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, Pemkot

Makassar sudah harus memiliki rencana strategis dengan mendirikan lembaga bank tanah dengan

menyiapkan beberapa hal mulai dari anggaran, kemudian pendataan lahan yang berpotensi menjadi

objek bank tanah serta regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Disimpulkan bahwa PemkotMakassar berkewajiban melakukan penyelenggaraan perumahan yang laiak dan terjangkau yang

nantinya bisa menjadi hak milik bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan papan yang merupakan

hak dasar masyarakat.

Kata Kunci: Bank Tanah, Permukiman Rakyat

ABSTRACT

The feasible house ownership becomes every citizen’s constitutional right guaranteed by the

regulation in various levels starting from the amendment 0f 1945 Constitution, Acts Number 1

regulation Year 2011 concerning Housing and Settlement Area the Regional of RSP Makassar

Number 6 concerning the Regional Spatial Planning of Makassar City Years 2005-2015, however, in

reality, the backing figures are still high as the result of the lack of land availability for housing. The

research aimed to find out the implementation of the land bank activity as the land supply form in

the field of the people’s settlement in Makassar City, and to investigate the things needed in the

establishment of land bank institution. This was a socio-juridical research, i e a field research

strengthened by the library research. Data obtained were the primary and secondary data. Theprimary data were obtained thorough the field research by the interview technique and questionnaire

distribution to the respondance while the secondary data were obtained the primary secondary legal

material obtained thorough the library research. The data were analysed by the qualitative descriptive

method. The research result indicates that the land bank activity in the field of the people settlement

has been carried out by the City Government of Makassar. This can be see in the structuring of dirty

areas by development of Rented Simple flates (Rusunawa) at Mariso district with the renting system


2/8

Herni Amir ISSN 2252-7230

30

which can not be improved to be the proprietary rights. To be able to fulfill house necessity for the

community members, Makassar City Government must have the strategic plans by establishing the

land bank institution by preparing several th8ing starting from the budget, the land data collection

having the potential to become the land bank object, and the regulations in the form of the regionalregulation. It is concluded that Makassar City Government has the obligation to provide the houses

being visible and can be reached which in turn can be possessed by the community members in order

to f ulfill the housing necessity representing the community’s basic right.

Keywords: Land Bank, People’s Settlement

PENDAHULUANPerumahan dan permukiman meru-

pakan salah satu kebutuhan dasar

manusia yang pemenuhannya terus

diupayakan agar semakin besar lapisan

masyarakat dapat menempati rumah

dengan lingkungan permukiman yang

layak, sehat, aman dan serasi. Apalagi

dalam Undang-Undang Dasar Tahun

1945 (UUD 1945) dan Pasal 28 H

diamanahkan, bahwa rumah adalah salah

satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu,

setiap warga Negara berhak untuk

bertempat tinggal dan mendapat ling-

kungan hidup yang baik dan sehat.

Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman (PKP), bahwa Negara bertang-

gung jawab atas penyelenggaraan peru-

mahan dan kawasan permukiman yang

pembinaannya dilaksanakan oleh peme-

rintah. Dimana pemerintah dalam melak-

sanakan pembinaan (Pasal 13) mempu-

nyai tugas mengalokasikan dana dan/atau

biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi Masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR), serta

memfasilitasi penyediaan perumahan danpermukiman bagi masyarakat, terutama

bagi MBR.

Untuk dapat merealisasikan amanat

diatas, pemerintah masih dihadapkan

pada realita tingginya backlog atau

kekurangan pasokan perumahan di

Indonesia. Menurut data BPS pada 2010

backlog mencapai 13.6 juta. Diperkirakan

pada 2014 mencapai 15 juta (Budianto,

2013). Salah satu penyebab tingginya

backlog adalah tanah yang mahal.

Walikota Makassar Ilham Arief

Sirajuddin mengatakan dengan pesatnya

pembnagunan kota Makassar maka harga

tanah tidak terkontrol dengan baik.

Misalnya kenaikan harga tanah dalam

kurun 10 tahun di pettarani yang

mencapai 500 persen (Hardiansyah,

2013).

Mahalnya harga tanah, menyebkan

program Fasilitas Likuiditas Perumahan

Rakyat (FLPP) dari Kementrian

Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang

meyediakan perumahan murah untuk

MBR tidak berjalan optimal. Dari target

7000 untuk tahun 2012, hanya terealisasi

10 persen di empat kabupaten yakni

kabupaten Gowa, Sinjai, Sidrap, dan

Barru (Hardiansyah, 2012).Mengingat kompleksitas persoalan

ketersediaan lahan untuk pembangunan

bagi perumahan dan kawasan permu-

kiman bagi MBR, maka pemerintah

daerah perlu mempertimbangkan pem-

bentukan bank tanah (land banking),

dimana secara umum bank tanah

dimaksudkan sebagai setiap kegiatan

pemerintah untuk menyediakan tanah,

yang akan dialokasikan penggunaannya

di kemudian hari (Nur, 2010). Selain

berfungsi sebagai master plan dan detailplan perencanaan kota, bank tanah juga

mencegah permainan harga tidak ter-

perangkap spekulan tanah serta melin-

dungi MBR yang merupakan konsumen

sesungguhnya dalam penyediaan tanah

perumahan. Apalagi pendirian bank tanah

sejalan dengan regulasi yang telah ada.

Kegiatan penataagunaan tanah

menjadi salah satu wewenang Negara

dalam Hak Menguasai Negara sebagai

pelimpahan dari Bangsa Indonesia

berdasar pada Pasal 33 ayat (3) UUD


3/8

Bank Tanah, Permukiman Rakyat ISSN 2252-7230

31

1945, kemudian ditegaskan pada keten-

tuan Pasal 2 ayat (3) UUPA, yang

memberikan kewenangan pada negara

untuk membuat suatu rencana umummengenai penggunaan bumi, termasuk

tanah, air, ruang angkasa untuk berbagai

macam kepentingan yang bersifat politis,

ekonomi dan social serta keagamaan

(Pasal 14) (Salle, dkk, 2010).

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2)

UUPA yang mengatur hak menguasai

Negara memungkinkan pembentukan

bank tanah. Hal ini dipertegas dengan

Pasal 2 ayat (4) UUPA bahwa hak

menguasai dari Negara, pelaksanaannya

dapat dikuasakan kepada daerah-daerahswatantra dan masyarakat-masyarakat

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak

bertentangan dengan Peraturan Peme-

rintah (Sukanti, 2008).

Penelitian ini ditujukan untuk

mengetahui pelaksanaan kegiatan bank

tanah sebagai bentuk penyediaan tanah di

bidang permukiman rakyat di Kota

Makassar dan mengetahui hal apa saja

yang diperlukan dalam pendirian

lembaga bank tanah.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan rancangan penelitianPenelitian ini dilaksanakan di Kota

Makassar, Sulawesi Selatan, dengan

pertimbangan bahwa Kota Makassar

memiliki pertumbuhan pesat di bidang

permukiman serta memiliki laju pertum-

buhan penduduk tinggi. Jenis penelitian

yang digunakan adalah penelitian sosio-

yuridis, selain mengkaji hukum secara

teoritis atau normatif, juga akan mengkajihukum dalam pelaksanaannya.

Populasi dan sampel Populasi dalam penelitian ini adalah

aparat Pemerintah Kota Makassar, Wali-

kota Makassar, Bagian Hukum Sekre-

tariat Kota Makassar, Kepala UPTD

Rusunawa Dinas PU Makassar, Penga-

mat tata ruang Makassar, pengem-bang,

dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sampel sebanyak 35 orang terdiri

dari 30 orang responden yaitu masyarakat

dan 5 orang narasumber yang terdiri dari

aparat pemerintah, pengembang danpengamat tata ruang.. Metode penetapan

sampel adalah secara Purposive Sampling

yaitu sampel yang secara sengaja dipilih

dengan menggunakan kriteria-kriteria

yang ditetapkan

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah a. Wawancara

dengan mendatangi narasumber dan

responden, dan melakukan tanya jawab

langsung, tipe pertanyaannya teratur danterstruktur. b. Dokumentasi dengan

mengumpulkan data-data yang berkaitan

dengan penelitian ini.

Analisis Data

Data primer dan data sekunder,

dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan landasan teori dalam

menjelaskan fenomena yang ada, atau

data dan informasi yang diperoleh

disajikan secara deskriptif yaitumenguraikan, menggambarkan, dan

menjelaskan sesuai dengan permasalahan

yang erat kaitannya dengan penelitian.

HASILKegiatan bank tanah yang dilakukan

Pemkot Makassar dapat dilihat dari

pembangunan rumah susun sederhana

Sewa (Rusunawa) Lette di kecamatan

Mariso. Kegiatan ini sebagai bentuk

penataan permukiman kumuh, dimana

kawasan kumuh masih menempati luascukup besar di Kota Makassar yakni 398

hektare yang tersebar di 23 kelurahan.

Tabel 1 tentang persebaran per-

mukiman kumuh yang terdapat di 10

kecamatan di Kota Makassar terlihat

bahwa Kecamatan Mariso termasuk ke

dalam kawasan kumuh berat dengan luas

32,40 hektare. Sementara total luas

kawasan kumuh mencapai 398,48

hektare.


4/8


32

Tabel 1. Luas Wilayah Persebaran permukiman Kumuh di Kota Makassar Tahun 2012

No. Kecamatan Luas Daerah Kumuh (Ha)

1 Mariso 32,40

2 Tamalate 56,55

3 Rappocini 64,72

4 Ujung Tanah 46,81

5 Tallo 101,48

6 Tamalanrea 58,00

7 Bontoala 32,00

8 Makassar 6,25

9 Ujung Pandang 5,20

10 Biring Kanayya 4,08

Jumlah 398,49Sumber: Dinas PU Kota Makassar

Berdasarkan tabel 1 di atas, penataan

kawasan Mariso sudah sesuai dengan RT

RW Kota Makassar. Berdasarkan Perda

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Tahun 2005-2015 pada Pasal 12 tentang

strategi pengembangan tata ruang. Pada

poin 1 angka 3 tertulis mengembangkan

program peremajaan kawasan kumuhberat terutama pada konsentrasi kawasan

kumuh Mariso, kawasan kumuh sekitar

jalan Abubakar Lambogo dan kawasan

kumuh Baraya dengan peremajaan

terbatas untuk pembangunan rumah

susun murah; dan pada Pasal 17 angka 6

poin 1 yakni mengembangkan pola

perbaikan lingkungan pada kawasan

permukiman kumuh berat dan sedang(Lette, Baraya dan Abu Bakar Lambogo)

termasuk kawasan permukiman yang

berada di sepanjang bantaran kanal Kota.

Adapun bentuk kegiatan bank tanah pada

pembangunan Rusunaa Lette yang

merupakan program sharing antara

pemerintah pusat dan Pemkot Makassar

sebagai berikut:

Penyediaan tanahDalam pembangunan Rusunawa

Lette, Pemkot Makassar sebagai penye-

dia tanah/lahan, sementara pemerintah

pusat penyedia anggaran untuk pem-

bangunan gedung. Pemkot Makassar

memanfaatkan ketersediaan lahan seluas

1,2 hektare untuk 288 unit satuan rumah

suusn (sarusun) bahi masyarakat ber-

penghasilan rendah (MBR). Lahan

tersebut merupakan asset Pemkot

Makassar.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang

No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(Rusun), Rusun dapat dibangun diatas

tanah Hak Milik (HM), Hak Guna

Bangunan (HGB) atau hak pakai (HP) di

atas tanah Negara; dan HGB atau HP di

atas tanah hak pengelolaan (HPL). Selain

dibangun di atas tanah sebagaimana

dimaksud di atas, rumah susun umum

dan/atau rumah susun khusus dapat

dibangun dengan: pemanfaatan barang

milik negara/daerah berupa tanah; atau

pendayagunaan tanah wakaf.

Selain merupakan asset daerah,

tanah/lahan tersebut telah memenuhi

tingkat kelaikan lokasi pembangunan

dengan terpenuhinya berbagai syarat.

Pertama, syarat administrasi yakni

dengan terbitnya sertifikat atas nama

Pemkot Makassar dari Kantor Badan

Pertanahan (BPN) Makassar serta sesuai

dengan Perda RTRW Kota Makassar.

Syarat selanjutnya, memenuhi persya-

ratan fisik yakni tidak rawan bahaya dan

bencana permanen periodik, memenuhi


5/8


33

Tabel 2. Tingkat Pendapatan Masyarakat Penghuni Rusunawa

Pekerjaan Jumlah (orang) Pendapatan perbulan

Security 5 Rp 1.850.000

Serabutan (Nelayan+Kuli) 5 Rp 800.000-Rp900.000

Kuli Bangunan 10 Rp 1.200.000

Tukang Batu 10 Rp1.920.000

Sumber: Penghuni Sarusun Mariso

persyaratan ekologi yang mencakup

keserasian dan keseimbangan fungsi

lingkungan. dan tidak berdampak sosial

negative atau menimbulkan protes yangberkepanjangan dari masyarakat yang

merasa memiliki hak di atas lokasi

pembangunan.

Pematangan lahan

Setelah tanah dinyatakan siap,

Pemkot Makassar melakukan pema-

tangan lahan yakni dengan penimbunan

lahan menggunakan anggaran Rp2 miliaryang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Makassar. Selain itu dilakukan pem-

bangunan sarana dan prasarana yang

mendukung terbentuknya.

Sebuah kawasan permukiman yang

laiak seperti pembangunan drainase,

paving blok, prasarana air limbah,

jaringan listrik sampai pagar kawasan

yang merupakan sharing APBD dan

Anggaran pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Jika melihat jangka

waktu pematangan yang dilakukan yakni

tiga tahun, maka dimasukkan dalam

kategori jangka menengah.

DistribusiDistribusi mulai dilaksanakan tahun

2009 kepada MBR di Kecamatan Mariso

yakni mereka yang berpenghasilan Rp2

juta ke bawah . Rusunawa Lette terdiri

atas empat lantai, Setiap lantai dihuni 72

keluarga Tabel 2. Tabel 2 menunjukkanbahwa peng-huni Sarusun saat ini telah

memenuhi kriteria MBR yang disyarat-

kan. Penghasilan mereka bervariasi

antara Rp800.000-Rp1.920.000 dengan

latar belakang pekerjajaan yang beragam,

seperti kuli bangunan ataupun tukang

batu.

Adapun spesifikasi setiap sarusun,

luasan unit 24 m2 dilengkapi dengan

pantry dan kamar mandi. Adapun

spesifikasi bangunan dinding Luar:

Batako + Plester + Aci + Cat , dinding

Dalam : Batako + Plester + Aci +

Cat, Lantai Hunian: Keramik 30 X 30

Cm, Kamar Mandi: Lantai :Keramik 20

X 20 Cm, Dinding : Keramik 20 X 25

Cm, Dapur: Kitchen Zink + Keramik,

Kusen: Alumunium, Pintu : Alumunium

+ Calsiboard, Plafond: Beton Ekspose

S/D Lantai 4. Penghuni diberikan

kesempatan menyewa maksimal 9 tahun.

Untuk tiap unit sarusun disewakan

dengan harga berbeda sesuai letak

sarusun. Semakin ke atas harga yang

ditaarkan semakin murah. Lantai 1

disewakan seharga Rp150.000, lantai 2

Rp125.000, lantai 3 Rp100.000 dan lantai

4 Rp 75.000. Harga ini diluar pemakaian

air dan listrik. Sementara lantai dasar

dijadikan lahan parkir oleh penghunimaupun tamu. Dengan harga sewa yang

rendah diharapkan Rusunawa menjadi

masa transisi bagi masyarakat mengum-

pulkan uang untuk membeli tempat

tinggal dengan hak milik.

PEMBAHASANDalam penelitian ini menunjukkan

bahwa, kegiatan bank tanah yang

dilakukan Pemkot Makassar untuk MBR

masih terbatas pada permukiman secara

vertikal dengan sistem sewa. Padahal


6/8


34

tingginya laju pertumbuhan penduduk

berdampak pada meningkatnya kebu-

tuhan rumah di Kota Makassar. Dalam

rancangan Umum Tata Ruang Wilayah(RUTRW) bahwa pada tahun 2010/2011

dengan jumlah penduduk 1.473.725 jiwa

Kota Makassar akan membutuhkan

penambahan kebutuhan rumah sekitar

72.207 unit (Irsyadi,2012). Sehingga jika

berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Sulawesi Selatan, jumlah penduduk

Makassar pada tahun 2012 mencapai

1.366.063 jiwa, maka jumlah kebutuhan

rumah mencapai sekira 66.934.

Berdasarkan, pada pasal 105 ayat (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman (PKP) menyebutkan, “Peme-rintah dan pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya bertang-gung

jawab atas ketersediaan tanah untuk

pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman”. Tidak hanya itu, dalam

Perda RT R Makassar Pasal 17 ayat (2)

menyebutkan bahwa Pengembangan per-

mukiman secara bertahap diarahkan

untuk mencapai norma 1 (satu) unitrumah yang layak untuk setiap keluarga.

Kenyataan tingginya angka keku-

rangan rumah dan pertumbuhan permu-

kiman kumuh menandakan bukan hanya

kebutuhan kekurangan rumah yang harus

dipenuhi akan tetapi tingkat perbaikan

kualitas hunian juga masih sangat tinggi.

Hanya saja, masalah tanah di

kawasan perkotaan berubah menjadi

komoditas pasar yang semakin sulit

dikendalikan. Sementara saat ini belum

ada strategi dan program yang efektif untuk mengembalikan kebijakan tanah

untuk perumahan rakyat (Sumardjono,

2011).

Padahal di Negara yang rakyatnya

berhasrat melaksanakan di negara yang

rakyatnya berhasrat melaksanakan

demokrasi yang berkeadilan social,

pemanfaatan tanah untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat merupakan

suatu conditio sine qua non. (syarat

mutlak) Oleh Karena itu, diperlukan

pengaturan penatagunaan tanah, dimana

pengaturan penatagunaan tanah tersebut

ditujukan untuk menyediakan tanah bagi

semua golongan masyarakat dan menjaga

agar manfaat pengembangan dapatdinikmati oleh seluruh lapisan masya-

rakat (Harsono, 2005).

Di dalam konteks inilah diperlukan

bank tanah sebagai salah satu instrumen

yang harus dimainkan pemerintah. Untuk

mendukung hadirnya bank tanah di

Makassar, maka penulis mencoba

mengklasifikasikan hal-hal yang diperlu-

kan untuk menghadirkan lembaga

tersebut.

Dari segi penganggaran misalnya

dengan memanfaatkan sebagian daripemasukan pajak yang berkaitan dengan

tanah yang termasuk pajak daerah.

Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) yang peralihannya akan mulai

dilakukan per 1 Januari 2014 dan pajak

bea perolehan hak tanah dan bangunan

(BPHTB) yang mulai 1 Januari 2011

telah beralih kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota. Dimana realisasi PBB

Kota Makassar sampai September 2013

cukup besar mencapai Rp 80 milliar.Sementara BPHTB sudah mencapai

Rp139 miliar (Ucu, 2013). Dana dari

APBD bisa berupa dana khusus atau dana

yang berasal dari dana Sisa lebih

penggunaan anggaran (Silpa). Apalagi

Silpa Kota Makassar tidak pernah di

bawah Rp100 miliar.

Langkah selanjutnya dilakukan

pendataan tanah yang berfungsi untuk

kesesuaian dengan tat ruang. Menurut

Pasal 17 angka 6 point 2 Perda RTRW

Makassar, pengembangan kawasan per-mukiman ditargetkan menempati wilayah

perencanaan seluas 1.151,80 ha dengan

mengembangkan kawasan permukiman

baru terutama di wilayah bagian timur

kota (antara jalan lingkar tengah dan luar)

dan mendorong pengembangan kawasan

permukiman KDB rendah beserta fasili-

tasnya di dearah pengembangan permu-

kiman Panakkukang Mas. Menurut Pasal

9 point 2 kawasan permukiman terpadu

yang berada pada bagian tengah pusat

dan timur kota mencakup wilayah


7/8


35

kecamatan Manggala, Panakkukang,

Rappocini dan Tamalate.

Berdasarkan data BPS Sulsel tentang

penggunaan lahan di Kota Makassar,lahan terbangun menempati 42,24 % atau

7.425 ha. Sementara sisa lahan tidak

terbangun 57,76 % persen yang terdiri

atas beberapa bagian seperti raa yang

tidak ditanami menempati 0,55 persen

atau 96 hektare, tegal. kebun 5,78 persen

atau 1.016 ha, tanah terlantar 194 ha atau

1,10 persen, tambak 1360 ha atau 7,74

persen, lahan saah 15 persen atau 2.636

ha dan lahan lainnya sebesar 27,59

persen atau 4.850 ha (BPS, 2013).

Selain itu, objek bank tanah tidak menggerus potensi lahan pertanian yang

ada di kota Makassar. Berdasarkan Pasal

44 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009

menyebutkan larangan pengalihfungsian

sebagai berikut: “Lahan yang sudah

ditetapkan sebagai lahan pertanian

pangan berkelanjutan dilindungi dan

dilarang dialihfungsikan”. Karena itu,dengan pendataan, maka dapat dilakukan

upaya membatasi konversi lahan sawah

(Pradana, dkk 2012). Pendataan lahan juga dimaksudkan apakah tanah yang

akan dijadikan objek bank tanah sudah

bersertifikat atau belum. Sehingga jika

belum, maka diselenggarakan kegiatan

pendaftaran tanah.

Dari berbagai indikator di atas, maka

menurut penulis, sudah dapat diiden-

tifikasi tanah-tanah yang dapat digunakan

sebagai objek bank tanah, yakni peman-

faatan lahan tidak terbangun di luar lahan

pertanian yang sesuai dengan RT RW

Kota Makassar. Lahan-lahan tersebutyakni, di kecamatan Manggala 73 hektare

dengan pemanfaatan rawa yang tidak

dimanfaatkan. Kemudian Panakkukang

14 hektare juga dengan memanfaatkan

rawa, dan Tamalate 109 hektare dengan

objek tanah yang ditelantarkan. Karena

di dalam Perda RT RW juga membuka

pembangunan pusat permukiman di

kawasan lain untuk mendukung kawasan

tersebut, maka pemanfaatan tanah kosong

yang tidak menyalahi aturan juga dapat

dilakukan. Misalnya untuk kawasan

pendidikan di Tamalanrea. Di kawasan

ini, Pemerintah Kota Makassar bisa me-

manfaatkan 50 hektare tanah terlantar

dan 9 hektare rawa-rawa atau total 59hektare. Kemudian pengembangan per-

mukiman di pusat industri di Kecamatan

Biringkanayya sebesar 35 hektare. Seh-

ingga total tanah yang dapat digu-nakan

sebagai kawasan permukiman 280

hektare. Kemudian pembuatan regulasi

dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Program penyediaan tanah dapat ber-

langsung secara bersinambung.

Dalam regulasi tersebut pula akan

mengatur secara tegas intervensi dan

insentif yang diberikan oleh pemerintah.Melalui regulasi, bentuk bank tanah

daerah dapat ditetapkan berupa Badan

Umum Milik Daerah (BUMD). Jika niat

awal pendirian BUMD tersebut lebih ke

pemanfaatan umum, maka BUMD

sebaiknya berbadan hukum Perusahaan

Daerah (Perusda) sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1962. Dalam bentuk Perusda juga dibuka

kemungkinan untuk melakukan kerja-

sama dengan berbagai perusahaan.Seperti yang diatur dalam Pasal 6 bahwa

dalam melaksanakan tujuannya untuk

turut serta melaksanakan pembangunan

daerah menuju masyarakat yang adil dan

makmur, Perusda dapat berkerjasama

dengan Perusahaan Negara, koperasai,

dan swasta.

KESIMPULAN DAN SARANKegiatan bank tanah di bidang

permukiman rakyat sebagai cikal bakal

berdirinya lembaga bank tanah sudahdilaksanakan oleh Pemerintah Kota

(Pemkot) Makassar. Hal ini terlihat

dalam peremajaan kawasan kumuh di

Kecamatan Mariso dengan menggunakan

tanah seluas 1,2 hektare yang merupakan

aset Pemkot Makassar. Untuk merea-

lisasikan terwujudnya lembaga bank

tanah dalam rangka penyediaan tanah di

bidang permukiman rakyat, ada beberapa

hal yang perlu disiapkan yakni

ketersediaan anggaran, pendataan lahan

dan regulasi sehingga manajemen


8/8


36

kelembagaan akan lebih terarah dalam

menjalankan tugas, fungsi dan kewe-

nangan masing-masing.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassarke depan juga harus bisa menyediaan

tanah untuk pembangunan hunian yang

laik dan terjangkau yang nantinya bisa

menjadi hak milik bagi masyarakat, baik

berbentuk rumah susun milik ataupun

hunian tapak . Pemerintah Kota (Pemkot)

Makassar harus menyiapkan regulasi

bank tanah dalam rangka penyediaan

permukiman rakyat. APBD harus mem-

berikan porsi khusus untuk penyediaan

tanah untuk kebutuhan papan sebab ini

merupakan pemenuhan hak dasar yangtelah diatur dalam berbagai tingkatan

regulasi baik dalam Pasal 28 H

Amandemen UUD 1945, UU PKP Pasal

105, maupun dalam Perda RT RW

Makassar.

DAFTAR PUSTAKABadan Pusat Statistic Sulsel. (2013).

Makassar Dalam Angka 2013.

Budianto Arif. (2013). Kebutuhan Rumah

Capai 800 Ribu Unit Pertahun.Sindonews.com, 17 April 2013.

Hardiansyah Ancha. (2013). Harga

Rumah Makassar tertinggi di

Indonesia. Koran SINDO 28

Februari 2013.

Hardiansyah Rahmat. (2012). Program

Rumah Murah di Makassar Belum

Optimal. Harian Seputar Indonesia.

10 Mei 2012.

Harsono Boedi. (2005). Hukum Agraria

Indonesia sejarah pembentukan

Undang-Undang Pokok Agraria, Isi

dan Penjelasannya. Jakarta: PenerbitDjambatan.

Irsyadi. (2012) Konsepsi Pengembangan

Permukiman Makassar . Makalah.

Nur Susyanti Sri. (2010). Bank Tanah

Alternatif Penyelesaian Masalah

Penyediaan Tanah Untuk Pemba-

ngunan Kota Berkelanjutan.

Makassar: AS Publishing.

Pradana Widya, Pamungkas Adjie.

(2013). Pengendalian Konversi

Lahan Pertanian Pangan Menjadi

Non Pertanian BerdasarkanPreferensi Petani di Kecamatan

Wongsorejo, Kabupaten Bayuwangi.

Jurnal Online Institut Teknologi

Sepuluh Nopember. ejurnal.its.ac.id,

diunduh 20 September 2013.

Salle Aminuddin, dkk. (2010). Bahan

Ajar Hukum Agraria. Makassar:

Penerbit AS Publishing

Sukanti Arie, dkk (2008). Kewenangan

Pemerintah di Bidang Pertanahan.

Jakarta: Penerbit Rajawali Pers PTRajagrafindo Persada.

Sumardjono Maria. (2011). Tanah

dalam Perspektif Ekonomi Social

dan Budaya. Jakarta: Penerbit

Gramedia

Ucu. (2013). Dispenda Warning

Pengusaha Bayar Pajak. Harian

Berita Kota Makassar, 26 Oktober

2013.

Documents

Amir_bank Tanah Untuk Backlog