AAMDALMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)

Oleh :Oleh :Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak LingkunganAsisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan

Kementerian Lingkungan HidupKementerian Lingkungan Hidup

- Pencemaran (udara, tanah, air, laut)

- Cadangan SDA menipis- Bencana alam (kekeringan, banjir, dll)

- Ketidakseimbangan iklim

Penurunan Kualitas Lingkungan

Perlu Sinergisme antara Pembangunan

dan Lingkungan HidupPembangunan Berkelanjutan

(WSSD)

Dampak Negatif Pembangunan

Pembangunan Berkelanjutan

“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”

KonferensiStockholm

1972

KonferensiRio de Janeiro

1992

Rio +10/KonferensiJohannessburg

2002

Menanggapi masalah kerusakan lingkungan

Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21)

Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia

3 Pilar Pembangunan 3 Pilar Pembangunan BerkelanjutanBerkelanjutan

Lingkungan Hidup

Ekonomi

Sosial

Peraturan Perundang-undangan di Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan HidupBidang Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (akan direvisi) pasal 15 ayat (1) : “Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, beserta peraturan pelaksanaannya

Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)

Penerapan Kebijakan Pengelolaan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup IndonesiaLingkungan Hidup Indonesia

pre-emptive preventive proactive

Pengambilan keputusan & perencanaan

Pelaksanaan Tingkat produksi

• Tata Ruang

• AMDAL, UKL/UPL

•ISO 14000

•Audit Lingkungan

Studi Kelayakan

• Pengawasan Baku Mutu

• Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)

• Program PROPER

• Perizinan PLB3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA TATA RUANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Penyusunan Baku Mutu

Perkiraan Dampak

(AMDAL , UKL/UPL

PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG

Baku Mutu, RKL/RPL

- Pemantauan

- Penegakan Hukum

Pendekatan Penanganan Pendekatan Penanganan Dampak LingkunganDampak Lingkungan

Environmental Management in IndonesiaEnvironmental Management in Indonesia

Shifting from end-of-pipe to clean productionShifting from end-of-pipe to clean production

No regulation

No environmental institution

Lack of government & corporation interest

End of pipe management

Environmental regulation

Government intervention

Clean production

Public Disclosure System

Economic instruments

Integrated environment management

Ecological efficiency

Partnership between government & corporation

1982

1995

PRESENT

1

2

3

4

FUTURE

AMDAL

Audit

ISO 14000

Ekolabel

CleanerProd

PeraturanPerundang-an

KebijakanLingkungan

Good Enviromental Governance

Market based Instrument

KepedulianKonsumen

Teknologi

Perangkat Manajemen LingkunganPerangkat Manajemen Lingkungan

Prokasih LangitBiru

Program DAS Kritis

Pantai &LautLestari

KeanekaragamanHayati

Adipura

PROTOKOLPROTOKOLCARTAGENACARTAGENA

PROTOKOLPROTOKOLKYOTOKYOTO

KONVENSIKONVENSIBAZELBAZEL

PROTOKOLPROTOKOLMONTREALMONTREAL

Project level

Ecosystem Level

National/Kabupaten

level

UKL &UPL

Global level

PROPER

Sumber : Adiwibowo, 2000

Instrumen Untuk Melakukan Instrumen Untuk Melakukan Pemantauan Pemantauan

(setelah kegiatan beroperasi)(setelah kegiatan beroperasi)

Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian Pencemaran Udara

Pengelolaan Limbah B3

• PP 82/2001• Kepmen 51/1995

PP 41/1999 Pengendalian Pencemaran UdaraKepmen 13/1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Kepmen 141/2003 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan

Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Current Production

• PP 18 jo. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

• Kepmen 51/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah

2. K2. Kebijakan ebijakan AAMDALMDAL

kajiankajian mengenai mengenai dampak besar dampak besar dan pentingdan penting suatu suatu usaha usaha

dan/atau kegiatan yang dan/atau kegiatan yang direncanakandirencanakan pada lingkungan hidup pada lingkungan hidup

yang diperlukan yang diperlukan bagi proses bagi proses pengambilan pengambilan keputusankeputusan. .

Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999

AMDAL (PP 27 Tahun 1999)

RKL

RPL

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL

Dinamis

untukuntuk apaapa???? 　　

ASPEK ASPEK TEKNISTEKNIS:: Untuk Untuk menghindarimenghindari & & meminimalisasimeminimalisasi dampak lingkungan dampak lingkungan

sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutansehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi,

gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).

ALAT ALAT KOMUNIKASIKOMUNIKASI:: Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan konsensuskonsensus dengan masyarakat (terkena dengan masyarakat (terkena

dampak), dampak), akuntabilitasakuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatanketerlibatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat dalam pembangunan

TujuanTujuan AMDAL AMDAL AMDAL merupakan alat pengelolaan AMDAL merupakan alat pengelolaan

lingkungan hidup untuk:lingkungan hidup untuk: Menghindari dampakMenghindari dampak

• Apakah proyek dibutuhkan?Apakah proyek dibutuhkan?• Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?• Apakah ada alternatif lokasi?Apakah ada alternatif lokasi?

Meminimalisasi dampakMeminimalisasi dampak• Mengurangi skala, besaran, ukuranMengurangi skala, besaran, ukuran• Apakah ada alternatif untuk proses, desain, Apakah ada alternatif untuk proses, desain,

bahan baku, bahan bantu?bahan baku, bahan bantu? Melakukan mitigasi/kompensasi dampakMelakukan mitigasi/kompensasi dampak

• Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi)Bank Mitigasi)

Tinggi

PRIO-

RITAS

Rendah

Sumber: UNEP, 2002

AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan

AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan

AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek

Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan

3

4

5

2

PPRINSIP-RINSIP-PPRINSIPRINSIP AAMDALMDALLokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah

(RTRW)1

AMDAL

Fungsi AMDAL

Manfaat AMDAL

• Memberi masukan dalam pengambilan keputusan

• Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LH

• Memberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek

Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan

Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam

Kemudahan dalam memperoleh kredit bank

PROSES KAJIAN AMDAL

PROSES PERENCANA

AN PEMBANGUN

AN

ProsesProses Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan

&& AMDALAMDAL

Penentuan Tujuan

Penetapan Sasaran

Pengembangan Alternatif

Penapisan

Alternatif

Alternatif Tanpa

Kegiatan

Pelaksanaan Kajian

Penilaian dan Pemilihan

Alternatif Yang Paling Disukai

Dokumen Final Kajian

Dokumentasi

Pengambilan

Keputusan

Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997

Bagaimana Bagaimana AMDALAMDAL

dilakukan ?dilakukan ?

STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS

AMDAL MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN

BERURUTAN

STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS

AMDAL

MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAANSEIRING

TERINTEGRASI

STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS

AMDAL

PROYEK YANG RAMAH LINGKUNGAN

Sumber: Reliantoro, 2005

ENVIRONMENTAL

SAFEGUARDS(Upaya

Perlindungan Lingkungan)

ENVIRONMENTAL

SAFEGUARDS(Upaya

Perlindungan Lingkungan)

PERENCANAAN TATA RUANG

PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

AMDAL

Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition

PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN

SUMBER DAYA ALAM

PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM

Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:

Hasil AMDAL digunakan Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayahpembangunan wilayah

AMDAL AMDAL SEBAGAISEBAGAI STUDI KELAYAKANSTUDI KELAYAKANTENTUKAN TUJUAN PROYEK

TENTUKAN TUJUAN PROYEK

TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL

TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL

RENCANA PROYEK

RENCANA PROYEK

IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN

IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN

IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI

IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI

TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN

TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN

SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI

SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI

IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI

IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI

SARING ALTERNATIF LOKASI

SARING ALTERNATIF LOKASI

EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH

EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH

ALTERNATIF OPERASIONA

L & PENGELOLAA

N

ALTERNATIF OPERASIONA

L & PENGELOLAA

N

ALTERNATIF IMPLEMENTASI

ALTERNATIF IMPLEMENTASI

ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN

ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN

BANDINGKAN ALTERNATIF

BANDINGKAN ALTERNATIF

LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN

LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN

Sumber : World Bank-EIA Source Book

Penghematan Biaya Proyek Akibat Penghematan Biaya Proyek Akibat AMDALAMDAL

(52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $)(52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $)

Penghematan biaya (kira-kira 0.3 milyar US$)

Revisi Biaya Proyek (berkurang - 0.6 M US$$)

Biaya Proyek + Proses AMDAL + Biaya susun AMDAL (+ 0.008 M US$)

Biaya Proyek + Proses AMDAL (+ 0.3 M US$)

Biaya Proyek Semula (2.8 M US$)

1.0 2.0 3.0

Sumber: Sumber: Adiwibowo,2002Adiwibowo,2002

KRITERIA WAJIB AMDALKRITERIA WAJIB AMDAL

Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan proyek yang menimbulkan dampak pentingdampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besarberskala besar, kompleks serta berlokasi di , kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.daerah yang memiliki lingkungan sensitif.

Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 11 tahun 2006 Lingkungan Hidup Nomor: 11 tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.

Penentuan Kegiatan Wajib AMDALPenentuan Kegiatan Wajib AMDAL

KEPMEN LH 17/2001 direvisi menjadi PERMEN 11/2006

RENCANA KEGIATAN

MENYUSUN AMDAL

Ya

UKL-UPL (sesuai Kep-MENLH No.

86/2002

Tidak

DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL

Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL

- Pembagian Per Sektor Kegiatan

- Jenis Kegiatan

- Skala Besaran

- Alasan

Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat

Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru

Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan lindung

Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali

Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDALAMDAL[Kep-MENLH No.11/2006][Kep-MENLH No.11/2006]

Kegiatan yang Wajib AMDALKegiatan yang Wajib AMDAL

Pertahanan dan Pertahanan dan KeamananKeamanan

PertanianPertanian PerikananPerikanan KehutananKehutanan KesehatanKesehatan PerhubunganPerhubungan Teknologi SatelitTeknologi Satelit

PerindustrianPerindustrian Prasarana WilayahPrasarana Wilayah Energi dan Sumber Energi dan Sumber

Daya MineralDaya Mineral PariwisataPariwisata Pengelolaan limbah Pengelolaan limbah

B3B3 Rekayasa GenetikaRekayasa Genetika

Revisi Kep 17/2001 menjadi Revisi Kep 17/2001 menjadi Permen 11/2006Permen 11/2006

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

2. Diktum ke 6 KepMen LH 17 yaitu: Jenis rencana dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun.

3. Adanya pengembangan teknologi pengelolaan dampak penting dan besar dari sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga dampak penting dan besar dapat diperkirakan atau diprediksi

4. Revisi KepMen LH 17 tahun 2001 ini merupakan hasil kesepakatan antar sektor terkait, sehingga diharapkan forum ini merupakan forum pengambilan kebijakan antar sektor

5. Inpres Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

SANDINGANSANDINGANKEPMEN LH 17KEPMEN LH 17//2001 DAN 2001 DAN PERMEN 11/2006PERMEN 11/2006

NoNo SektorSektor Kepmen 17/2001Kepmen 17/2001 RevisiRevisi

A.A. PertaPertahanan dan Keamananhanan dan Keamanan 5 Kegiatan5 Kegiatan 3 Kegiatan3 Kegiatan

B.B. PertanianPertanian 4 Kegiatan4 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan

C.C. PerikananPerikanan 3 Kegiatan3 Kegiatan 3 Kegiatan3 Kegiatan

D.D. KehutananKehutanan 2 Kegiatan2 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan

E.E. KesehatanKesehatan 1 Kegiatan1 Kegiatan --

F.F. PerhubunganPerhubungan 13 Kegiatan13 Kegiatan 10 Kegiatan10 Kegiatan

G.G. Teknologi SatelitTeknologi Satelit 1 Kegiatan1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan

H.H. PerindustrianPerindustrian 15 Kegiatan15 Kegiatan 7 Kegiatan7 Kegiatan

I.I. Prasarana WilayahPrasarana Wilayah 15 Kegiatan15 Kegiatan 16 Kegiatan16 Kegiatan

J.J. ESDMESDM 17 Kegiatan17 Kegiatan 10 Kegiatan10 Kegiatan

K.K. PariwisataPariwisata 4 Kegiatan4 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan

L.L. Pengemb. NuklirPengemb. Nuklir 2 Kegiatan2 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan

M.M. PLB3PLB3 1 Kegiatan1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan

N.N. Rekayasa GenetikRekayasa Genetik 2 Kegiatan2 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan

JumlahJumlah 85 kegiatan85 kegiatan 60 kegiatan60 kegiatan

Beberapa Contoh Dampak PentingBeberapa Contoh Dampak Penting

Perubahan Bentang alam

Eksploitasi SDA

Perubahan tata guna lahan

Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan

Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan

Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan

PROSEDUR AMDAL

Rencana Kegiatan dari pemrakarsa

Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)

AMDAL dipersyaratkan

Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat

Penyusunan Kerangka Acuan (KA-

ANDAL)

Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL

Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL

Penilaian ANDAL, RKL dan RPL

Tidak Layak Lingkungan (kegiatan

ditolak)

Layak Lingkungan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Proses Perijinan

AMDAL tidak diperlukan

Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Rekomendasi dari instansi yang

bertanggungjawab

Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM

Surat Kesepakatan

KA ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat

SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

PELAKU

AMDAL

PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN

INSTANSI YANG BERTANGGUNG

JAWAB

KOMISI PENILAI AMDAL:

•KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT

•KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI

•KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA

Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL

KEWENANGAN AMDAL KEWENANGAN AMDAL BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &

KepMen LH No. 40 TAHUN 2000 KepMen LH No. 40 TAHUN 2000

PEMERINTAH

1. Berdampak negatif pada masy luas/Hankam

2. Lokasi melebihi 1 Propinsi

3. Lokasi di wilayah sengketa

4. Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil

5. Lokasi di lintas batas negara

Berdampak negatif pada masyarakat luas yang

lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota

PROPINSI

KAB/KOT

Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi &

Kabupaten

Komisi penilai Pusat berwenang:Komisi penilai Pusat berwenang: Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat

luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;

Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi;propinsi;

Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain; Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.

Komisi penilai Propinsi berwenang:Komisi penilai Propinsi berwenang: Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat

luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;

Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota;Kabupaten/Kota;

Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.

Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang:Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang: Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua

rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDALusaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL

KOMISI PENILAI AMDAL

TIM TEKNIS

Ketua - Sekretaris - Anggota

SEKRETARIAT KOMISI

- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah

- Sektor terkait

- Pakar

- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah

ANGGOTA (lainnya)

- Masyarakat terkena dampak

- LSM/ORLING

Komisi Penilai AMDALKomisi Penilai AMDAL

AMDAL

KEP-MENLH No.17 TH 2001

RENCANA KEGIATAN

MENYUSUN AMDAL

Ya

UKL-UPL

DAFTAR WAJIB UKL

UPL

Tidak

DOKUMEN /

FORMULIR

IMPLEMENTASI LANGSUNG

1. Penapisan1. Penapisan

Ya

Tidak

Hak

Warga

Masyarakat

Memperoleh informasi

Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yang terkena

dampak)

Memberi saran, pendapat,

dan tanggapan

HAK WARGA MASYARAKAT

(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)

2. Pengumuman2. Pengumuman

MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKATDALAM AMDAL (KEPKA 08/2000)

MULAI

PENGUMUMAN PENAPISAN

PELINGKUPANKONSULTASI MASYARAKAT

SELESAI

PENYUSUNAN

ANDAL, RKL dan RPL

PARTISIPASI MASYARAKAT

(melalui Wakil-nya)

KESEPAKATAN

KA-ANDAL

KEPUTUSAN KELAYAKAN

atas ANDAL, RKL

dan RPL

Bentuk KomunikasiBentuk Komunikasi

LangsungLangsung Dialog melalui pertemuan, diskusi atau Dialog melalui pertemuan, diskusi atau

wawancarawawancara

Tidak LangsungTidak Langsung Memasang pengumuman baik di media Memasang pengumuman baik di media

cetak maupun elektronikcetak maupun elektronik Memberikan tanggapan, saran atau Memberikan tanggapan, saran atau

masukan secara tertulismasukan secara tertulis

3. Pelingkupan & Metodologi3. Pelingkupan & Metodologi

Dampak penting hipotetik

Batas Studi

KomponenRencana Kegiatan (yang menimbulkan

dampak)

Komponen Lingkungan Hidup

(yang terkena dampak)

Kegiatan Lain disekitarnya

Saran Tanggapan Pendapat

(hasil sosialisasi)

KONSULTAN AMDAL

PEMRAKARSA

KOMISI PENILAI AMDAL

Draft KA ANDAL

KESEPAKATAN KA ANDAL

Isu Pokok

Metode Studi

Tenaga Ahli Yg diperlukan

4. Parameter yang diteliti4. Parameter yang diteliti

Metodologi pengumpulan dataMetodologi pengumpulan data Metodologi analisisMetodologi analisis Metodologi prakiraan dampakMetodologi prakiraan dampak Metodologi evaluasi dampakMetodologi evaluasi dampak

5. Penilaian KA ANDAL5. Penilaian KA ANDAL

Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi

AMDAL

Surat Kesepakatan KA

ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa

Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL :

Ruang lingkup dan kedalaman kajian

ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.

6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL

1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5

3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor

4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL

5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL

6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu

7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

7. Lanjutan…..7. Lanjutan…..

8. Proses pelingkupan dan metodologi

9. Pengumpulan data dan analisis sebagai Rona Lingkungan Awal

10. Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA

11. Prakiraan dampak dikaji lebih rinci• Rumusan matematika besaran dampak & prakiraan

kuantitatif

• Aspek Sosial kualitatif

• Aspek ekonomi kuantitatif & kualitatif

12. Sifat penting dampak (ada 6 kriteria)

13. Dampak penting harus dijabarkan dalam RKL & RPL

8. 8. KRITERIA DAMPAK PENTINGKRITERIA DAMPAK PENTING

Kriteria mengenai dampak besar dan penting Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain : lingkungan hidup antara lain :

jumlah manusia yang akan terkena dampak; jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak; luas wilayah persebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan lainnya yang banyaknya komponen lingkungan lainnya yang

terkena dampak; terkena dampak; sifat kumulatif dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik (berbalik (reversiblereversible) atau tidak berbaliknya ) atau tidak berbaliknya

((irreversibleirreversible) dampak. ) dampak.

9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL

Penilaian ANDAL, RKL dan RPL

(Komisi Amdal)

Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak)

Layak Lingkungan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Proses Perijinan

SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Isi SK Kelayakan: -Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan

kegiatan sesuai AMDAL-Kewajiban pemrakarsa untuk

melaksanakan RKL/RPL

Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan (kegiatan (layak atau tidaklayak atau tidak) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1 ) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1

AAMDALMDAL & & RekomendasiRekomendasi IIzinzin

AMDAL harus :

Sumber : PP 27 Tahun 1999

•Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2)

•Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)