Aldila_264_Tugas Menfar Studi Kasus

8/10/2019 Aldila_264_Tugas Menfar Studi Kasus

http://slidepdf.com/reader/full/aldila264tugas-menfar-studi-kasus 1/12

Oleh: Aldila Ayu Widyastuti

201110410311264



Soal 1 Di KOTA SURABAYA terdapat apotik B yang

merupakan kerjasama antara Apoteker pengelolaapotik (APA) dengan Pemilik Saham Apotik (PSA)apotek membeli obat dari jalur tidak resmi.

Bagaimana PENDAPAT ANDA ATAS KASUSTERSEBUT tersebut beri penjelasan dan APA sangsi

hukum menurut Undang Undang Kesehatan no 36tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tahun 721998?



Jawab Kasus 1 dilihat dari PP 72 tahun 1998 pasal 8 adalah tindakan yang

melangggar hukum karena setiap peredaran sediaan farmasi dankesehatan harus ada dokumen-dokumen legal yang menyertainya,sedangkan yang dilakukan apotek B belum tentu memiliki dokumen

yang jelas. Dilanjutkan pada pasal 72 yang berisi bahwa tenagakesehatan (apoteker) tersebut akan dikenai sangsi atau peringatansecara tertulis, dan jika secara terus menerus peringatan tersebut tidakdihiraukan maka izin prakteknya akan dicabut. Dan pada akhirnyaakan dikenakan pidana berdasarkan pasal 79 dengan denda sebesar 10

juta rupiah. Menurut UU no 32 tahun 2009, semua tenaga kesehatan berwenang

dalam melakukan praktek kesehatan tergantung organisasi profesitersebut tetapi harus dengan kode etik dan peraturan operasional yangsesuai (pasal 23 dan 24) yang kemudian segala peraturannya diaturdalam peraturan menteri.



Soal 2 Di Kota Malang terdapat produsen industri Rumah

tangga tidak mempunyai izin memproduksi mie basahdengan menggunakan formalin dan borax sehinggamenyebabkan keracunan pada anak anak dengangejala mual muntah dan diare.

Berikan penjelasan atau analisa saudara apa yang

seharusnya dilakukan dan dikaitkan peraturanmenurut Undang Undang Kesehatan no 36 tahun2009 dan Peraturan Pemerintah tahun 72 1998?



Jawab Bedasarkan PP 72 tahun 1998, Industri rumah tangga

tersebut sudah melakukan pelanggaran hukum mulai dariawal berdirinya industri yang tidak memiliki izin hinggapengedaran barang produksi yang tidak ada ijin kesehatandari badan yang berwenang (pasal 35).

Sebelum suatu badan mengedarkan produk yangmengandung bahan kimia (bahan obat) harus melaluipengujian terlebih dahulu dan jika sudah sesuai denganpersyartan yang ditentukan maka akan mendapat ijin edar

(Pasal 12). Jika sudah menyebabkan efek yang merugikan masyarakat

hal itu dapat ditindak pidana berdasarkan pasal 75 denganhukuman penjara 7 tahun dan denda sebanyak 140 jutarupiah.



Soal 3 Di kampung saudara terdapat penjual jamu obat

tradisional yang tidak terdapat izin edar dan tidak adapenandaan apapun dalam bentuk serbuk dalamkemasan kertas dibungkus plastik dijual di warungdan toko jamu.

Jelaskan apa yang seharusnya saudara lakukan dan

informasi apa saudara berikan, sesuai denganUndang–Undang Kesehatan no 36 tahun 2009 danPeraturan Pemerintah tahun 72 1998?



Jawab Berdasarkan PP 72 tahun 1998, setiap obat tradisional yang

diproduksi oleh suatu badan harus memiliki izin prosuksidan izin edar kecuali jika diproduksi dan diedarkan secaraperorangan (contohnya jamu gendong) diatur olehmenteri (pasal 4). Tetapi pada kasus ini produsen sudahmencoba mendistribusikan ke warung-warung dan toko

jamu, jadi seharusnya ada tindak pidana atas kegiatantersebut yaitu denda sebesar 10 juta rupiah (pasal 79).

Seharusnya tindakan kita sebagai tenaga kesehatan

menginformasikan kepada badan tersebut untukmendaftarkan produknya kepada badan yang berwenangsehingga mendapatkan ijin produksi dan ijin edar dandapat didistribusikan secara legal tanpa menimbulkankeresahan pada masyarakat.



Soal 4 Ketika anda pergi ke pasar tradisional anda

menjumpai seorang ibu yang berjualan kosmetikantara lain lipstik, lipsglos dengan huruf cina danmandarin tanpa ada huruf dan bahasa Indonesiamaupun bahasa Inggris, dengan harga yang lebihmurah dibanding dengan harga pasaran.

Bagaimana pendapat saudara jelaskan juga dikaitkandengan Undang –undang Kesehatan no 36 tahun 2009dan Peraturan Pemerintah tahun 72 1998?



Jawab Barang kosmetik yang dijual ibu tersebut merupakan

produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaikosmetik impor yang beredar di Indonesia.

Kosmetik impor bisa diedarkan di Indonesia apabilatelah melalui pemeriksaan oleh BPOM danmendapatkan sertifikasi berupa kode kosmetik. Haltersebut diatur dalam pasal 2 poin 2 subpoin c tentangkosmetika.



Soal 5 Suatu pabrik kosmetika di kota Surabaya diduga

menambahkan Rhodamin B ke dalam produknya danproduk tersebut sudah diedarkan di pasaran.

Bagaimana pendapat dan apa yang saudara lakukan jika menemukan hal tersebut dan dikaitkan denganUU 36 th 2009 dan Peraturan Pemerintah tahun 721998?



Kasus ini hampir sama dengan kasus 4, bedanya pada kasus 4masuk pada kategori kosmetik impor. Sedangkan pada kasus inipenggunaan Rodamin B sebagai barang tambahan kosmetikharus diketahui oleh badan berwenang agar mendapat legalitas

atas pengedarannya. Jika penambahan barang tersebut tidak melalui pengawasan

badan berwenang dan tidak ada proses uji pada produk tersebut,dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak memenuhipersyaratan sediaan farmasi yang layak beredar (pasal 2). Karenabisa saja dengan penambahan Rodamin B tersebut dapat

menimbulkan efek yang tidak diharapkan pada masyarakat. Jika hal tersebut tetap dilanjutkan oleh perusahaan itu, maka

dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 74 dengan dendasebanyak 300juta rupiah.



Terima Kasih ..

Documents

Aldila_264_Tugas Menfar Studi Kasus