AL-‘URF DAN AL-‘ADAH; LOCAL WISDOM

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM

Makalah Mata Kuliah

Fiqh-Ushul Fiqh

Oleh:

Novi Arizatul Mufidoh (1802048005)

PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2019

1

AL-‘URF DAN AL-‘ADAH; LOCAL WISDOM

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM

Oleh: Novi Arizatul Mufidoh

Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

novy.ariezha@gmail.com

Dalam penerapannya, hukum Islam berupaya mengakomodir

tradisi shahih yang berkembang di suatu masyarakat.

Sebagaimana awal proses pensyari‗atan hukum Islam,

Rasulullah mengadopsi tradisi shahih masyarakat Arab pra

Islam. Hal yang sama juga dilakukan oleh ulama Malikiyah

dengan banyak melestarikan tradisi (a‗mal) ahl al-madinah—

sebagai masyarakat yang mewarisi tradisi kenabian dalam

ketetapan hukum mereka.

Sebagai contoh, di Indonesia terdapat banyak tradisi yang

telah mengakar dan menjadi bagian penting dalam kehidupan

masyarakat tertentu. Tradisi-tradisi yang mampu melalui

proses seleksi dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan

yang telah ditentukan dalam kajian Ushul-al-Fiqh, selanjutnya

dapat dinyatakan sebagai tradisi Islam yang bercorak

kedaerahan ke-Indonesiaan. Tradisi ini dijadikan rujukan

dalam penyelesaian problematika hukum Islam yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat tersebut. Begitu pula dengan

berbagai tradisi yang berlaku di Negara atau daerah lain.

Dengan beragam kondisi dan tradisi yang berkembang, tentu

saja dapat dijadikan sebuah formulasi kearifan local yang

dapat menjawab problematika hukum Islam sesuai tradisi

kedaerahan.

Kata kunci:‟urf, tradisi masyarakat, hukum Islam.

2

Pendahuluan

Dalam sejarahnya, ajaran Islam yang dibawakan oleh

nabi Muhammad saw diturunkan pada masyarakat Arab yang

telah memiliki banyak budaya. Masyarakat Arab itu tentu saja

memiliki tradisi-tradisi dalam istilah hukum Islam dikenal

dengan istilah „urf atau „adah yang telah membudaya, melekat

erat dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ketika ajaran

Islam datang, tradisi-tradisi bangsa Arab yang baik lalu

diakomodir kedalam ajaran Islam. Sebaliknya tradisi-tradisi

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lalu dilarang. Begitulah

bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan tradisi yang ada di

masyarakat. Ada ajaran-ajaran agama yang sifatnya permanen

karena merupakan dasar atau pondasi agama Islam, ada juga

ajaran-ajaran agama yang bersifat fleksibel; dapat berubah

ketika terjadinya perubahan dalam masyarakat. Dalam makalah

ini akan dibahas lebih lanjut pengertian „urf, macam, landasan

pensyari‟atan, syarat penerimaan, serta posisinya dalam

legislasi hukum Islam.

Pengertian Al-‘Urf dan Al-‘Aadah

Secara etimologi, al-‗urf berasal dari akar kata ‗arafa,

ya‗rifu yang berarti “sesuatu yang dikenal, dipandang baik dan

diterima oleh akal sehat”. Al-‗urf menurut bahasa juga memiliki

3

arti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang

diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang

sehat.1

Sedangkan secara terminologi, ‗urf ialah “sesuatu yang

sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah

mantap dalam urusan-urusannya”.2 Ada juga yang

mendefinisikan bahwa ‗urf ialah sesuatu yang dikenal oleh

khalayak ramai dimana mereka biasa melakukannya, baik

perkataan maupun perbuatan.3

Lebih terangnya, ada beberapa pendapat tentang

pengertian ‗urf, yakni:

a. Menurut Ulama ‗Ushuliyyin, ‗urf adalah Apa yang bisa

dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan

mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau

meninggalkan.4

b. Menurut ahli fiqh yaitu

مى العا دة ما تعارفه الناس وسارواعليه من قىل اوفعل اوترك ويس

1 A Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan

Bintang, 1970, h. 77. 2 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta:

Kencana, 2012, h. 71. 3 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta:

Rajawali, 1993, h. 134. 4 Masykur Anhari, Ushul Fiqh, Surabaya, 2008, h.110.

4

―Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan

mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa

perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan

sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan.5

c. ‗urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh

masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan

mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh

sebagian ulama ushul fiqih, „urf disebut adat (adat

kebiasaan.6

d. ‗urf Menurut Imam Ghazali

ليمت بالقبىل ىس من جهت العقىل وتلقتهفي النف ما استقر الطباع الس

“Keadaan yang sudah tetap pada diri manusia,

dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang

sehat‖.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu

pengertian bahwa ‗urf adalah suatu kebiasaan yang telah

dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa

perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan

5 Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, Pengantar

Ilmu Fiqih Usul Fiqih 1, Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994,

h. 118-119. 6 Mu‟in umar, dkk. Ushul Fiqih 1, Jakarta: Direktorat Jendral

Pembianaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, h. 150.

5

dengan syari'at Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut

bertentangan dengan syari'at Islam, maka kebiasaan tersebut

dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

Diantara para ulama, ada yang menyatakan bahwa

pengertian „urf sama dengan ‗adah, keduanya muradif. Ada

juga yang berpendapat, jika „urf berarti amalan yang telah

diketahui, sedangkan adat adalah kebiasaan yang umum

dilakukan. Keduanya diakui sebagai sumber hukum pembantu

oleh semua madzhab hukum. Madzhab Maliki lebih

menekankan pentingnya adat daripada madzhab yang lain.7

Selanjutnya, Amir Syarifuddin menyatakan bila

diperhatikan kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan

akar katanya, maka terdapat perbedaan antara keduanya. Kata

„adah berasal dari kata ‗ada, ya‗udu yang mengandung arti

pengulangan (tikrar). Sesuatu dikatakan sebagai ‗adah jika

telah dilakukan secara berulang. Namun tidak ada ukuran dan

banyaknya pengulangan sehingga perbuatan tersebut

dinyatakan sebagai „adah. Kata ‗urf tidak mengacu pada segi

berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan tetapi dari segi

7 Abdur Rahman, Shari‗ah the Islamic Law, terj. Bashri Iba

Asghary & Wadi Masturi, Shari‗ah Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta:

Rineka Cipta, 1993, h. 129.

6

bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui

oleh orang banyak.

Kata „adah hanya memandang dari segi pengulangan

suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi

baik atau buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat

dinyatakan ia berkonotasi netral. Sedangkan „urf digunakan

dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan,

diketahui dan diterima oleh penilaian banyak orang. Dengan

demikian kata „urf mengandung konotasi baiknya perbuatan

tersebut sebagaimana penggunaannya dalam QS. al-A‟raf/7:

199.

Jika ditelusuri kembali, sebenarnya tidak ada perbedaan

yang prinsipil dalam mengartikan kedua kata tersebut.

Keduanya mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu

perbuatan yang telah dilakukan berulang menjadi dikenal dan

diakui banyak orang; sebaliknya karena perbuatan tersebut telah

dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan

orang secara berulang-ulang.

Macam-macam ‘Urf

Para ulama ushul fiqh membagi „urf dengan 3 tinjauan,

yakni dari segi objek „urf, ruang lingkup penggunaan, dan dari

keabsahannya menurut pandangan syara‟.

7

Dari segi objeknya, „urf dibagi menjadi ‗urf lafzhi dan

‗urf amali. „Urf lafzhi ialah kebiasaan masyarakat dalam

mengunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu,

sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas

dalam pikiran mansyarakat. Misalnya penyebutan daging yang

berarti daging sapi atau kambing, tidak termasuk daging ikan

laut meski hakikatnya ikan laut juga mempunyai daging.

Sedangkan yang dimaksud „urf „amali ialah kebiasaan

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan muamalah

keperdataan, seperti kebiasaan melakukan akad atau transaksi

tertentu dengan cara tertentu sesuai yang telah berlaku.8

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, „urf terbagi

menjadi ‗urf ‗ammah dan ‗urf khashshah. „Urf „amm adalah

kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh

masyarakat dan selruh daerah. Sedangkan „urf khash ialah

kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Misalnya kebiasaan yang berlaku khusus di kalangan para

pedagang, kalangan para pengacara hokum, dan kebiasaan di

daerah tertentu yang berbeda dengan kebiasaan di daerah lain.9

8 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: Elsas,

2008, h. 211-213. 9 Ma‟ruf Amin, Fatwa…,

8

Sedangkan dari segi keabsahannya menurut pandangan

syara‟, „urf terbagi menjadi ‗urf shahih dan ‗urf fasid.

Pembagian „urf ini merupakan pembagian yang paling penting

berkaitan dengan pembahasan „urf sebagai dalil syara‟, karena

persoalan itulah yang disorot secara khusus dan menjadi ukuran

penggunaan „urf.

„Urf shahih, ialah kebiasaan yang berlaku

ditengahtengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan

nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak

pula membawa mudlarat kepada mereka.10

Abdul Wahab

Khallaf menambahkan pernyataan “tidak menghalalkan yang

haram dan tidak membatalkan yang wajib”,11

contohnya seperti

akad istishna‟, contoh lain dimasa pertunangan pihak laki-laki

memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak

dianggap sebagai mas kawin.

Sedangkan „urf fasid ialah kebiasaan yang bertentangan

dengan hukum syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam

syara‟. Misalnya tradisi perdagangan yang mengandung riba di

kalangan para pedagang, tradisi penyuapan, dll.

10

Ma‟ruf Amin, Fatwa…, h. 213. 11

Abd, Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah…, h. 89.

9

Landasan Hukum ‘Urf

Urf dapat diterima sebagai landasan hukum dengan

beberapa alasan , antara lain:

1. Surat al-A‟raf ayat 199;

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عه الجاهليه

―Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang

mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari

orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A‟raf: 199)

Kata al-„Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia

disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih

dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi

kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, maka ayat

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan

sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi

tradisi dalam suatu masyarakat.12

2. Pada dasarnya, syari‟at Islam dari masa awal banyak

menampung dan mengakui adat atau tradisi yang tidak

bertentangan dengan al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan seluruh tradisi

12

Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2005. 13

Satria Effendi, M. Zein, Ushul…

10

yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara

selektif, ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula

yang dihapuskan. Contoh adat kebiasaan yang diakui,

seperti kerja sama dagang dengan cara berbagi untung

(al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di

bangsa Arab sebelum Islam.

Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan

bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan

landasan hukum, apabila memenuhi beberapa persyaratan.13

Selain itu, sebagaimana contoh dalam suatu negara, di

Indonesia misalnya, setidaknya ada dua kelompok besar yang

terlibat dalam pembahasan tentang pemberlakuan hukum Islam

di Indonesia; yakni kelompok yang menekankan pendekatan

normatif (formalisme) dengan perpendapat bahwa Islam adalah

lengkap, dan kelompok yang menekankan pendekatan kultural

(budaya) yang berpandangan akan pentingnya penyerapan nilai-

nilai hukum Islam ke dalam masyarakat.13

Sehingga dalam hal

ini, penyerapan budaya terlebih yang berkaitan dengan adat

kebiasaan („urf) masyarakat adalah sangat mungkin untuk

dijadikan sebagai landasan formulasi hukum.

13

Mahsun, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui

Integrasi Metode Klasik dengan Metode Saintifik Modern”, Al-Ahk am,

V.25 No. 1, 2015, h. 10.

11

Syarat Penerimaan ‘Urf

Ulama yang menerima dan mengamalkan „urf sebagai

dalil hukum menetapkan 4 syarat, yakni:

a. „urf bernilai maslahat, dalam arti dapat memberikan

kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari

kerusakan dan keburukan.

b. „urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang

yang berada dalam lingkungan tertentu.

c. „urf telah berlaku sebelum muncul penetapan hukum

pada sebuah persoalan. Artinya, „urf yang akan

dijadikan sandaran hokum telah lebih dulu ada sebelum

kasus kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

d. „urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.14

Kehujjahan ‘Urf sebagai Dalil Hukum Syara’

Pada umumnya, „urf yang sudah memenuhi syarat diatas

dapat diterima secara prinsip.15

Ulama ushul fiqh sepakat

bahwa „urf yang tidak bertentangan dengan syara‟ baik itu ‗urf

amm dan ‗urf khash maupun ‗urf lafzhi dan ‗urf amali, dapat

dijadikan hujjah dalam menetapkan hokum syara‟.

14

Amir Syarifuddin, Garis-garis …, h. 74. 15

Amir Syarifuddin, Garis-garis …,

12

Golongan Hanafiah menempatkan „urf sebagai dalil dan

mendahulukannya atas qiyas, yang disebut istihsan ‗urf.

Golongan Malikiah menerima „urf terutama „urf penduduk

Madinah dan mendahulukannya dari Hadist yang lemah.

Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi‟iyyah yang

menetapkannya dalam sebuah kaidah: ―Setiap yang datang

padanya syara‗ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam

syara‗ atau bahasa, maka dikembalikan kepada ‗urf.15

Berkaitan dengan persoalan ini, Muhammad Atho‟

Mudzhar menjelaskan bahwa tidak perlu dipersoalkan lagi

bagaimana fuqaha masa lalu telah dipengaruhi oleh lingkungan

social budaya mereka dalam menetapkan hukum. Bukti yang

paling jelas adalah bahwa al-Syafi‟i sebagai pendiri madzhab

Syafi‗i mempunyai qawl qadim dan qawl jadid. Banyak

keputusan qawl qadim yang digantikan atau diubah oleh qawl

jadid, karena dirasa lebih pantas/sesuai dengan lingkungan

sosial yang baru.16

15

Amir Syarifuddin, Garis-garis …, h. 74-75. 16

Muhmmad Atho‟ Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia:

a Socio –Historical Approach, Jakarta: Office of Religious

Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs

Republic of Indonesia, 2003, h. 95.

13

Permasalahan ‘Urf

„Urf yang berlaku di tengah-tengah msyarakat

adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan

adakalanya berteentangan dengan dalil syara‟ lainnya. Dalam

persoalan pertentangan „urf dengan nash, para ahli ushul fiqh

merincinya sebagai berikut :

a. Pertentangan „Urf dengan nash yang bersifat khusus.

Apabila pertentangan „Urf dengan nash yang bersifat

khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang

dikandung nash, maka „Urf tidak dapat diterima. Misalnya,

kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana

anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung,

sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya

wafat. „Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

b. Pertentangan „Urf dengan nash yang bersifat umum.

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa‟, apabila „Urf telah

ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus

dibedakan antara „Urf al-lafzhi dengan „Urf al-„amali, apabila

„Urf tersebut adalah „Urf al-lafzhi, maka ‟Urf tersebut bias

diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas

„Urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak

ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di

14

khususkan oleh „Urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji,

dan jual beli, diartikan dengan makna „Urf, kecuali ada

indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan

sesuai dengan arti etimologisnya.

c. Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang

bertentangan dengan „Urf tersebut.

Apabila suatu „Urf terbentuk setelah datangnya nash

yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan,

maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan „Urf seperti ini,

baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat amali

(praktik), sekalipun „Urf tersebut bersifat umum, tidak dapat

dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara‟. Sebab,

keberadaan „Urf ini muncul ketika nash syara‟ telah

menentukan hukum secara umum.17

Kaidah Ushuliyyah pada Pemberlakuan ‘Urf

Diterimanya „urf sebagai landasan pembentukan hukum

memberi peluang lebih luas terwujudnya dinamisasi hukum

Islam. Sehingga, keadaan „urf pun akan selalu mengalami

berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh ibnu al-

17

http://rasyidakbarsuryawan.blogspot.com/2012/11/hukumurf.html

. Diakses tanggal 01 Juli 2019 pukul 11.50.

15

Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan

hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat.

Sebab, pada dasarnya setiap hukum fiqh dapat berubah seiring

berubahnya adat istiadat yang berlaku di suatu tempat.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama

ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan

dengan „urf, diantaranya:18

ة ال م ك ة مح .a عا د

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

ر تغ لا ين . كنة ك ما من ة و الاا زا ام بتغ ير الاا ك حا .b ي ر الاا

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan

perubahan zaman dan tempat”.

شا الام فا ك ف عرا عاروا ط الام را ط ش c روا

“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang

disyaratkan itu menjadi syarat”.

الثابت بالناص الثابت بالاعرا .d ف ك

“Yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang

ditetapkan melalui nash (al-Qur‟an atau hadits)”.

18

Chaerul Uman dkk, Ushul Fiqh 1, Bandung: CV Pustaka Setia,

2000, 164.

16

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah

seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur‟an dan Sunnah,

akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui „urf itu sendiri.

Contoh Kasus ‘Urf

1. Kasus Sewa dan „urf

الأجر و الضمان لا يجتمعان

―Fee sewa dan biaya (perawatan/kerusakan) tidak

bergabung”.

Menurut kaidah ini, orang yang menyewa sebuah rumah

kontrakan, tidak bertanggung jawab mengeluarkan biaya

perbaikan rumah. Karena hal itu menjadi tanggung jawab

pemilik rumah.Penyewa (musta‗jir) tidak berhimpun padanya 2

hal, yakni; Membayar sewa dan Dhaman (membiayai

kerusakan rumah).

Namun, dalam kerusakan yang kecil, menjadi kewajiban

penyewa, seperti WC tumpat, atap yang bocor kecil, engsel

jendela yang tercopot, sesuai dengan adat kebiasaan.

2. Kasus Lainnya

Pembeli dan Penjual lemari es sepakat bahwa barang

yang dibeli tersebut tidak menjadi tanggung jawab penjual

untuk mengantarnya ke rumah pembeli. Itu kesepakatan

mereka, walaupun adat yang berlaku berbeda. Maka dalam

17

kasus ini ‗urf tidak berlaku, karena berlawanan dengan syarat

yang mereka sepakati.

Kesimpulan

Demikianlah, ulasan sederhana terkait proses selektif

dan akomodatif hukum Islam terhadap tradisi-tradisi yang telah

melembaga di tengah masyarakat. Sikap inilah yang

menjadikan hukum Islam menjadi “shalihun li kulli zaman wa

makan.” Kiranya, perlu dilakukan upaya penggalian lebih lanjut

mengenai berbagai tradisi dan potensi yang terdapat dalam

masyarakat. Proses kreatif ini dapat menjadi solusi alternatif

untuk menyelesaikan dan menjawab persoalanpersoalan yang

terdapat dalam masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam dan

sesuai dengan local wisdom yang berlaku.

18

Daftar Pustaka

A Hanafi. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Amin, Ma‟ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta:

Elsas, 2008.

Anshari, Masykur. Ushul Fiqh, Surabaya, 2008.

Effendi, Satria, M. Zein, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta:

Rajawali, 1993.

Mahsun, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui

Integrasi Metode Klasik dengan Metode Saintifik

Modern”, Al-Ahlam, V.25 No. 1, 2015.

Mudzhar, Muhmmad Atho‟. Islam and Islamic Law in

Indonesia: a Socio –Historical Approach, Jakarta: Office

of Religious Research and Development, and Training

Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia,

2003.

Rahman, Abdur. Shari‗ah the Islamic Law, terj. Bashri Iba

Asghary & Wadi Masturi, Shari‗ah Kodifikasi Hukum

Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta:

Kencana, 2012.

Uman, Chaerul, dkk. Ushul Fiqh 1, Bandung: CV Pustaka

Setia, 2000.

Umar, Mu‟in, dkk. Ushul Fiqih 1, Jakarta: Direktorat Jendral

Pembianaan Kelembagaan Agama Islam Departemen

Agama, 1986.

19

Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW. Pengantar

Ilmu Fiqih Usul Fiqih 1, Yogyakarta: Lembaga Studi

Filasafat Islam, 1994.

http://rasyidakbarsuryawan.blogspot.com