MATERI I

1. Review Definisi Akuntansi

Ada beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli, diantaranya :

Menurut Kieso, akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga

karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan

pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3)

pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk

menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun.

Menurut American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA). akuntansi

sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtsaran dengan cara tertentu dalam

ukuran moneter, transaksi, dan kejadian – kejadian yang umumnya bersifat keuangan

termasuk menafsirkan hasil – hasilnya

Menurut American Accounting Association yang mendefinisikan akuntansi sebagai

proses mengidentifisikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka

yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Soemarso S.R, “Akuntansi adalah Suatu Displin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efesien.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan

(transaksi) organisasi ataupun perusahaan.

Akuntansi adalah proses pengindentifikasikan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan

informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan.

Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk

penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan.

2. Karakteristik Organisasi Sektor Publik

A. Pengertian dan Ruang lingkup

1

Dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen

negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan oleh negara. Dari sudut pandang

ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya

berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memetuhi kebutuhan dan hak

publik”.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan perlakuan

akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan

kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya

disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga

karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Selain itu, dalam pratiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah

organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti :

a. Organisasi Pemerintah Pusat

b. Organisasi pemerintah Daerah

c. Organisasi Parpol dan LSM

d. Organisasi Yayasan

e. Organisasi Pendidikan dan Kesehatan : puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.

f. Organisasi Tempat Peribadatan : masjid, gereja, vihara, kuil.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya :

layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya.

Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor

swasta,misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor

publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

B. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan

akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan

ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada

organisasi. Tujuan initerkait dengan pengendalian manajemen (management control).

2

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan

pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan

penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi

pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah

dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas

(Accountability)

C. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor public dan sektor swasta dapat dilihat dengan

membandingkan beberapa hal, yaitu :

1. Dilihat dari tujuannya

Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat

tujuan untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor publik adalah pemberian

pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik.

2. Sumber Pembiayaaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for

service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan

obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundangan yang ditetapkan.

Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal

dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan

kembali keperusahaan dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang

bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public.

3. Pola Pertanggungjawaban

Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan

(pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen

bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor

publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat.

3

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan

struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang

membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat

tinggi pada organisasi sektor publik.

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka

untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran sektor swasta bersifat tertutup. Stakeholder pada

sektor publik memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta.

6. Sistem Akuntansi yang digunakan

Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang

berbasis akrual (accrual accounting). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak

menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash basis accounting).

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor

swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

1.  Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral

dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama

untuk mencapai tujuan organisasi.

2.  Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya

(scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk

menggunakan sumberdaya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

3.  Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di

kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan

untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan

pengendalian.

4.  Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik

pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan,

kesehatan, penyediaan energi,dan sebagainya.

4

5.  Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang

disyaratkan

D. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor

swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya

perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi

organisasi sektor publik meliputi:

Faktor ekonomi meliputi antara lain :

• Pertumbuhan ekonomi

•  Tingkat inflasi

• Tenaga kerja

• Nilai tukar mata uang

• Infrastruktur

• Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Faktor politik meliputi antara lain :

• Hubungan negara dan masyarakat

• Legitimasi pemerintah

• Tipe rezim yang berkuasa

• Ideologi Negara

• Elit politik dan massa

• Jaringan Internasional

• Kelembagaan

Faktor kultural meliputi antara lain :

• Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

• Sistem nilai di masyarakat

• Historis

• Sosiologi masyarakat

• Karakteristik masyarakat

• Tingkat pendidikan

5

Faktor demografi meliputi antara lain :

• Pertumbuhan penduduk

• Struktur usia penduduk

• Migrasi

• Tingkat kesehatan

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money

dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi : perolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.

2.  Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan

input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

3.  Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau

perbandingan outcome dengan ouput. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money,

namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu

pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang

berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak

terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat implementasi value of maoney :

a. Meningkatkan pelyanan public

b. Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran.

c.  Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensidan penghematan dalam

penggunaan input.

E. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principle)

yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. Akuntabilitas

publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Otonomi Daerah dilakukan melalui

6

desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa

dan kretivitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya.

Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan

keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang

paling lengkap.

3. Akuntabilitas dan Pengendalian Manajemen Sektor Publik

A. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk

mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk

program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen

untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisisen

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa

aktivitas, yaitu:

1) Perencanaan

2) Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi

3) Komunikasi informasi

4) Pengambilan keputusan

5) Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan

organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi

6) Pengendalian

7) Penilaian kinerja.

Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen,

karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat

pertanggung jawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian

kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan

rekruitmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor

lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kesemua

unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi.

7

B. Tipe Pengendalian Manajemen

Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pengendalian preventif (preventif control)

Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi

perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program.

2. Pengendalian operasional (operational control)

Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan

program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk

menghubungkan perencanaan dengan pengendalian.

3. Pengendalian kinerja

Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan

tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

C. Struktur Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang

baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban

(responsibility centre). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh

manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang

dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban

tersebut adalah:

1) Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit

organisasi yang dipimpinnya

2) Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi

3) Memfasilitasi terbentuknya goal congruence

4) Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi

sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat;

8

5) Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan;

6) Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisisen; dan

7) Sebagai alat pengendalian anggaran;

Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan

yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output dihasilkan, kemudian

dikaitkan dengan target kinerja. input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan

sedangkan output diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.

D. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan

dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi:

1) Rumusan strategi (strategy formulation)

2) Perencanaan startegik (strategic plannning)

3) Penganggaran

4) Operasional (pelaksanaan anggaran), dan

5) Evaluasi kinerja

Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan

informal, diskusi, atau melalui metoda management by walking around.

Dalam tujuan organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (individual goal). Untuk

menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu “jembatan” yang mampu mengantarkan organisasi

mencapai tujuannnya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan

organization goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi

jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan

organisasi dengan tujaun personal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence tersebut dapat dikategorikan dalam

dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan faktor informal. Faktor pengendalian

formal misalnya sistem pengendalian manajemen, sistem aturan (rules of the game), dan

reward & funishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri atas faktor eksternal dan

internal. Faktor pengendalian informal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan (dalam

sistem pemerintahan dikenal istilah “abdi negara dan abdi masyarakat”, sedangkan yang

9

bersifat internal misalnya kultur organisasi, gaya manajemen (management style), dan gaya

komunikasi (communication style).

10