Embed Size (px)
Citation preview
AKUNTANSI PARTAI POLITIK POSTED BY MILANOVIRA ⋅ 05/04/2015 ⋅ TINGGALKAN KOMENTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengertian dari Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian
mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat
keputusan lain untuk membuat alokasi sumberdaya keputusan di dalam perusahaan,
organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan
keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan
pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, ataupun pemilik.
Pengertian dari Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan
baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum. Tujuan
umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembangkan kehidupan
demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Moralitas politik yang menyangkut keuangan dan kesejahteraan rakyat tidak pernah menjadi
agenda kerja yang serius dalam proses reformasi. Akibatnya ketiadaan transparansi akan
sumber keuangan partai merupakan bagian yang paling lemah dari kemungkinan untuk
terjadi praktek-praktek korupsi untuk keuangan partai, seperti kasus yang paling mutakhir.
Kasus perginya kader partai memberi kesan kepada rakyat bahwa partai membangun
sandiwara murahan. Institusi hukum yang berselisih waktu dalam pencekalan perginya sang
kader partai ke negeri yang tidak memiliki perjanjian extradisi, dan KPK yang juga dicitrakan
terlambat dalam mencegah kepergian pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan
pembangunan wisma Atlit. Jika ini benar, maka kita dapat mengatakan bahwa partai tidak
lagi memiliki moralitas politik.
Lebih dari itu juga partai yang semestinya membela rakyatnya sebagai korban korupsi justru
memberi kesan lebih membela kadernya yang telah merugikan rakyat. Ini adalah sebuah
gambaran dari kehidupan politik tanpa moral. Partai dalam hal ini, tampak seperti tidak
peduli dengan rakyatnya yang semestinya mereka sejahterakan, yaitu dengan menjalankan
negara secara bersih dan bekeadilan. Negeri ini akan di bawa ke mana jika partai tidak
memiliki moralitas dan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai konstituen politiknya.
Rakyat selama ini hanya dijadikan korban partai karena pada dasarnya partai-partai di
Indonesia bukan muncul karena kepentingan rakyat melalui gerakan sosialnya, namun lebih
merupakan kepentingan elit politik dan elit bisnis yang bergerak menggunakan kekuatan
social untuk memenuhi kepentingan elit itu sendiri. Akibatnya rakyat hanya merupakan
obyek politik yang sesungguhnya tidak aktif dalam mendorong terjadinya perubahan yang
mendasar yaitu kesejahteraan sosial. Ini artinya reformasi politik lebih lanjut perlu dipikirkan
agar lebih mendasar dan radikal.
Dalam hal ini rakyat perlu membentuk kekuatan alternatif berupa gerakan sosial yang
berfungsi sebagai pengendali moralitas politik menuju masyarakat yang sejahtera. Reformasi
social dengan menjadikan warganegara secara aktif membentuk gilda sosial yang berfungsi
untuk membuka ruang partisipasi aktif guna mencapai kesejahteraan social yang menyeluruh.
Ini merupakan suatu kebutuhan ketika partai tidak memiliki moralitas politik dan menjadikan
rakyat hanya sebagai obnyek kepentingan ekonomi politik semata.
Dan pada kesempatan ini, maka penulis akan lebih lagi membahas mengenai Akuntansi
Partai Politik itu sendiri yang sekiranya bermanfaat bagi pembaca.
1.2. Rumusan Masalah
1) Bagaimana Pengertian Partai Politik?
2) Bagaimana Fungsi Partai Politik?
3) Bagaimana Akuntansi Partai Politik?
4) Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan dalam Partai Politik?
5) Bagaimana Daftar Kode Akun Partai Politik?
6) Bagaimana Akuntabilitas Dana Kampanye?
7) Kemana Dana Kampanye Politik Dilaporkan?
8) Bagaimana Audit Atas Laporan Keuangan Partai Politik?
9) Bagaiamana Tinjauan PSAK dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik?
10) Darimanakah Sumber Dana Partai Politik?
11) Bagaimana Peran KPU dalam Keuangan Partai Politik?
12) Bagaimana contoh Kasusnya?
1.3. Tujuan
1) Untuk mengetahui tentang pengertian partai politik.
2) Untuk mengetahui tentang Fungsi Partai Politik.
3) Untuk mengetahui tentang Akuntansi Partai Politik.
4) Untuk mengetahui tentang Penyusunan Laporan Keuangan dalam Partai Politik.
5) Untuk mengetahui tentang Daftar Kode Akun Partai Politik.
6) Untuk mengetahui tentang Akuntabilitas Dana Kampanye.
7) Untuk mengetahui tentang Dana Kampanye Politik Dilaporkan.
8) Untuk mengetahui tentang Atas Laporan Keuangan Partai Politik.
9) Untuk mengetahui tentang Tinjauan PSAK dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai
Politik.
10) Untuk mengetahui tentang Sumber Dana Partai Politik.
11) Untuk mengetahui tentang Peran KPU dalam Keuangan Partai Politik.
12) Untuk mengetahui tentang contoh Kasusnya.
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Partai Politik
Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam UU RI No 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa,
dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk
kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik
harus mampu dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadar seluruh sumber daya
keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola
keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua
peserta pemilu),serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.
Akuntabilitas yang tinggi dapat menciptakan good political party governance sehingga dapat
meminimalisasi kecurangan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik.
Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan system pelaporan dana kampanye secara
transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan
pemilu yang bersih dalam rangka membengun demokrasi yang berkredibilitas dan dapat
menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu
kepada publik.
Realitas yang ada masih menunjukkan lemahnya kesadaran dan kepatuhan partai politik
untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dananya. Faktanya pada
nopember 2010, masih ada 11 parpol kontestan pemilu 2009 yang belum menyerahkan
laporan pertanggungjawaban dana kampanyenya kepada KPU. Hal ini tentunya dapat
menghambat pembangunan demokrasi yang berkredibilitas. Di sisi lain, standar akuntansi
yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk
organisasi nirlaba yang juga digunakan untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup
mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba.
Oleh karena itu, perlu standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan
partai politik. Dengan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami,
memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang
baik dapat digunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai,
pemerintah, donator, kreditur, dan publik dalam membantu menilai, memonitor, dan
mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya. Secara
khusus, tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja,
serta perubahan posisi keuangan partai politik.
2.2. Fungsi Partai Politik
Dalam Negara demokrasi,Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:
1. Partai Politik Sebagai Komunikasi Politik:Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi
masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam
masyarakat masyakat menjadi berkurang.
2. Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi politik:diartikan sebagai proses sikap dan orientasi
seorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya.
3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik: Untuk mencari dan mengajak orang yang
terbakar untuk turut aktif dalam kegiatan politik,Rekruitmen anggota partai merupakan
uapaya regenerasi kepemimpinan.
4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik: Persaingan dan perbedaan dalam
masyarakat merupakan hal yang wajar.Jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha
untuk mengatasinya.
2.3. Memahami Akuntansi Partai Politik
Untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar pelaporan
diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki
relevensi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi.
Dalam rangka pesta demokasi di negara ini, tanda tanya besar perlu tidaknya suatu
pertanggungjawaban keuangan dialamatkan ke Parpol maupun peserta pemilu. Idealnya
mereka harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana public yang
besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Mereka harus mempertangungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para
konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang. Bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu, adalah dengan
menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan
(khusus untuk Parpol), yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta
terbuka untuk diakses publik.
2.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Dalam Partai Politik
Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum,
dan bantuan dari anggaran negara. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang,
barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa. Bantuan dari anggaran negara (yang diatur dalam
peraturan pemerintah) diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat
kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah
menurut hukum paling banyak senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1
(satu) tahun. Dan sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang sah menurut hukum
paling banyak senilai Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan
laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu
pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk
organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan
berikut ini:
• Laporan Posisi Keuangan.
• Laporan Aktivitas.
• Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas.
• Laporan Arus Kas.
• Catatan atas Laporan Keuangan.
Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat
pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai
Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No.
12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan
keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata
Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
2.5. Daftar Kode Akun Partai Politik
Kode Akun Dana Rutin
1. Penerimaan Dana Rutin
Kode Akun Keterangan Penjelasan
41.01.01 ABB – Iuran Anggota Dewan
41.01.02 ABB – iuran & infak anggota
41.02.01 ABB – Sumbangan perorangan
41.02.02 ABB – Sumbangan Badan
41.02.03 ABB – Bantuan pemerintah
41.02.04 ABB – Bantuan dari DPP/DPW
41.09.19 ABB – Penghasilan lainnya
41.10.01 ABB – Penghasilan nonkas
48.01.00 ABP – Sumbangan kegiatan sosial
2. Pengeluaran Dana Rutin
a. Beban manajemen dan umum
Kode Akun Pos Penjelasan
51.01.00
Beban pegawai Mencatat gaji, honor, tunjangan, lembur, bantuan kesehatan & biaya diklat,
serta biaya personal lainnya
51.02.00 Beban kesekretariatan dan rumah tangga Mencatat beban konsumsi, ATK, RTK &
bahan cetakan, ekspedisi benda pos, pengurusan dokumen, beban telepon, listrik, langganan
internet, dll
51.03.00 Beban publikasi & kehumasan Beban konferensi pers, atribut, media promosi cetak
dan elektronik, beban dokumentasi, langganan majalah dan koran dan penerbitan.
51.04.00 Beban sewa dan pemeliharaan Beban sewa kantor, kendaraan, pemeliharaan
gedung, inventaris, dll
51.05.00 Beban transportasi dan asuransi Beban BBM, tol, parkir, uang transport, asuransi
gedung dan kendaraan dinas, dll
51.07.00 Beban subsidi Beban subsidi dan struktur di atasnya seperti subsidi dari DPP, DPW,
dan DPD
51.09.00 Beban umum lainnya Beban administrasi bank dan beban umum serta administrasi
lainnya
b. Beban kegiatan dan program
Kode Akun Pos Penjelasan
52.01.03 Beban kegiatan DPW, DPD, DPC Mencatat kegiatan yang dilakukan oleh DPW,
DPD, DPC seperti acara rapat koordinasi/kerja, DPW/DPD, milad, tarhib ramadhan, dll
52.01.04 Beban kegiatan deputi bidang dan biro Mencatat kegiatan yang dilakukan oleh
deputi bidang atau biro di DPW/DPD/DPC, seperti acara kaderisasi, rakor kewanitaan,dll
52.01.06 Beban pendirian dan verifikasi Mencatat beban administrasi, pendirian, bahan,
transport, dan acara deklarasi, serta beban verifikasi, depkenham, dan KPU
52.01.07 Beban musyawarah wilayah/daerah Mencatat beban acara musyawarah, wilayah,
daerah
52.01.19 Beban kegiatan lainnya Mencatat beban kegiatan lainnya yang termasuk dalam
kelompok di atas
c. Pengeluaran lain-lain
Kode Akun Pos Penjelasan
52.01.91 Penyetoran iuran anggota ke DPW Mencatat penyetoran bagian, iuran/infak anggota
yang menjadi bagian/hak DPW
52.01.92 Penyetoran iuran anggota ke DPP Mencatat penyetoran bagian iuran/infak anggota
yang menjadi bagian/hak DPP
52.01.18 Transfer ke dana kampanye Mencatat transfer dana rutin yang diberikan/digunakan
untuk dana kampanye
d. Penerimaan dan pengeluaran unsur neraca
Kode Akun Pos Penjelasan
11.10.00 Uang muka kerja dan piutang Mencatat penerimaan dan pengeluaran untuk uang
muka kerja dan piutang
11.40.00 Beban dibayar di muka Mencatat pengeluaran biaya di bayar di muka, dan
pembebanan/amortisasinya menjadi biaya seperti sewa kantor yang dibayar sekaligus 3 tahun
12.11.00 Investasi, inventaris tanah dan bangunan Mencatat pengeluaran untuk invetasi,
pembelian inventaris tanah dan bangunan serta mencatat pelepasan/ penjualan/penghapusan,
dan mencatat perbaikan yang dikapitalisir (yang menambah umur aktiva)
12.80.00 Aktiva lain-lain Mencatat pembelian/perolehan serta
penghapusan/pelepasan/pengeluaran aktiva lain-lain seperti atribut, dll
21.01.00 Utang jangka pendek Mencatat penerimaan dan pengeluaran utang/kewajiban yang
akan diselesaikan/jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
22.01.00 Utang jangka panjang Mencatat penerimaan dan pengeluaran utang/kewajiban yang
akan diselesaikan/jatuh tempo lebih dari 1 tahun
Bentuk Formulir Jurnal
Tanggal No. Akun Nama Akun Debet Kredit
2.6. Akuntabilitas Dana Kampanye
Kampanye partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti
memerlukan dana yang besar. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan
dana yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan. Mulai dari rawan kolusi, korupsi,
konflik. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan
mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan good political party
governance dirasakan sangat mendesak, terutama bagi para partai politik peserta pemilu.
Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye secara
transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan
pemilu yang bersih dalma rangka membangun kepercayaan publik kepada pemerintah dan
pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik.
Pelaporan dana kampanye Parpol
Tipe pelaporan dana kampanye partai politik:
1. Tentukan metode pencatatan yang digunakan (sistem pencatatn tunggal atau sistem
pencatatan berpasangan, basis kas atau akrual)
2. Pisahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan
pendanaan kampanye
3. Semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat
perjanjian/kontrak tertulis, kwitansi, faktur
4. Semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus dilengkapi dengan dokumentasi
kegiatan seperti foto kegiatan atau rekaman video.
Metode pencatatan berpasangan (Double entry) basis kas
1. Tentukan kode akun dana kampanye
Berikut adalah contoh kode akun dana kampanye suatu parpol ABC.
Penerimaan dana kampanye
AB.01.01 Transfer dari danavrutin dan subsidi
AB.01.02 sumbangan perorangan-DK
AB.01.03 Sumbangan perusahaan/badan-DK
AB.01.04 Bantuan pemerintah-DK
AB.09.19 Penghasilan lainnya-DK
CD.01.01 Penerimaan pinjaman pihak ketiga-DK
Pengeluaran dana kampanye
GH.01.01 Beban gaji, honor, tunjangan-DK
GH.01.02 Beban perjalanan-DK
GH.01.03 Beban iklan media cetak dan elektronik-DK
GH.01.04 Beban atribut kampanye-DK
GH.01.05 Beban perlengkapan dan peralatan-DK
GH.01.06 Beban komunikasi
GH.01.07 Beban pengamanan-DK
GH.01.08 Beban subsidi-DK
GH.01.09 Beban operasional lainnya
EF.01.16 Pengadaan aktiva-DK
GH.01.19 Beban kerugian dan lainnya
CD.01.01 Pengembalian pinjaman pihak ketiga-DK
2. Format buku penerimaan dan pengeluaran kas/bank dana kampanye
Dewan Pimpinan Partai ABC
Provinsi
Kab/Kota/kec bulan/tahun
Tgl Nomor Bukti Uraian Kode Akun Debet Kredit Saldo
Sub jumlah
3. Format daftar sumbangan dana kampanye yang melebihi Rp 5.000.000
Dewan Pimpinan Partai ABC
Provinsi
Kab/Kota/kec bulan/tahun
No. Nama Peyumbang dan Identitas Alamat dan Nomor Telepon Klasifikasi Jumlah (Rp)
Bentuk Sumbangan Ket
1 2
3 4 5 6
4. Format rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas dana kampanye
a. Penerimaan dana kampanye
ABT- Transfer dari dana rutin dan subsidi 43.01.01 Rp
ABT- Sumbangan perorangan 43.01.02 Rp
ABT- sumbangan perusahaan/badan 43.01.03 Rp
ABT- Bantuan pemerintah 43.01.04 Rp
ABT- Penghasilan lainnya 43.09.19 Rp
ABT- Penerimaan pinjaman pihak ketiga 21.01.01 Rp
Rp
b. Pengeluaran dana kampanye
ABT- Beban gaji dan honor 54.01.01 Rp
ABT- Beban perjalanan 54.01.02 Rp
ABT- Beban media cetak dan elektronik 54.01.03 Rp
ABT- Beban atribut kampanye 54.01.04 Rp
ABT- Beban perlengkapan dan peralatan 54.01.05 Rp
ABT- Beban Komunikasi 54.01.06 Rp
ABT- Beban pengamanan 54.01.07 Rp
ABT- Beban subsidi 54.01.08 Rp
ABT- Beban operasional lainnya 54.01.09 Rp
ABT- pengadaan aktiva-DK 54.01.16 Rp
ABT- Beban dan kerugian lainnya 54.01.19 Rp
ABT-Pengembalian pinjaman pihak ketiga 21.01.01 Rp
Rp
2.7. Kemana dan Kapan Dana Kampanye Organisasi Partai Politik itu dilaporkan
Dalam pasal 79 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan
dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan ke
akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara.
Sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari
kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya tujuh hari sesudah diaudit.
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas mengenai Pengelolaan Dana
Kampanye Pemilu sehingga dapat menepis tuduhan akan adanya praktik-praktik politik uang
(money politics). Tapi pada kenyataannya, berdasarkan data dan catatan di KPU hingga batas
waktu yang ditetapkan 12 Juli 2004, baru tujuh Partai Politik yang menyerahkan hasil audit
dana kampanye Pemilu legistalif. Ini artinya masih ada tujuh belas Partai Politik yang belum
menyerahkan audit dana kampanyenya ke KPU. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum
memperpanjang batas waktu penyerahan hasil audit dana kampanye Partai Politik hingga
tanggal 27 Juli 2004. Untuk itu KPU mengirimkan surat peringatan lagi kepada Partai Politik
yang belum menyerahkan laporan.
Partai Politik enggan untuk menyerahkan laporan dana kampanye terutama Partai Politik
yang tidak memperoleh kursi legislatif. Di samping itu, keengganan Partai Politik
melaporkan audit dana kampanye adalah karena tidak adanya sanksi bagi legislatif. Meskipun
tidak ada sanksi hukum, sebenarnya Partai Politik yang tidak menyerahkan bisa dikenai
sanksi moral yang akan menurunkan kredibilitas Partai Politik kepada publik. KPU juga akan
memberikan rekomendasi kepada pemerintah, Partai Politik mana saja yang tidak memenuhi
ketentuan UU Pemilu dan UU Partai Politik.
2.8. Audit Atas Laporan Keuangan Partai
2.8.1. Aturan yang mengatur Audit Partai Politik
Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011,
sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan
keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang
bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Tujuan audit oleh BPK tersebut adalah untuk menilai kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas
dan operasi penggunaan dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Dalam pasal 38 UU No 2 th 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk
diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat
mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih
sangat sulit untuk menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari
undang-undang ini menyatakan bahwa:
1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel
2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh
akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodic
3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
• laporan realisasi anggaran Partai Politik
• laporan neraca; dan
• laporan arus kas.
Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, pasal 9 sebagai dasar
hukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang menjelaskan bahwa:
• Partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan
jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan
pemerintah.
• Partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana
kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum.
• Partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali
dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan
keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi pemilihan Umum paling lambat 6
(enam) bulan setelah hari pemungutan suara.
Keputusan KPU No. 30/2004 Mengatur Audit Keuangan dan Dana Kampanye Partai dan
Calon Presiden-Wapres :
Calon presiden dan calon wakil presiden bisa ditanya mengenai asal-usul dana kampanye
mereka apabila ditemukan ada penyumbang anonim atau penyumbang yang tidak masuk
daftar penyumbang. presiden dan wakil presiden bisa ditanya tentang identitas sebenarnya
dari penyumbang itu serta alasan tidak dimasukkannya nama donatur. Hal itu merupakan
salah satu butir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 30 Tahun 2004
Tentang Panduan Audit Laporan Keuangan Partai Politik dan Audit Laporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh KPU 21 April lalu.
Secara keseluruhan isi keputusan ini mencakup Juklak untuk audit laporan dana kampanye
Parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan audit laporan dand
kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua ketentuan mengenai hal-hal
ini diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 keputusan ini, yang kemudian dirinci di dalam lampirannya.
Rincian di dalam lampiran itu mencakup 3 pokok bahasan besar, yaitu penerapan prosedur
yang disepakati atas laporan dana kampanye Pemilu; prosedur pemeriksaan atas dana
kampanye calon anggota DPD; penerapan prosedur yang disepakati atas laporan dana
kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga pokok bahasan itu masing-
masing dirinci dengan jelas dan detail mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan atas saldo
awal, sumbangan nonkas dari partai dan para calon, dan seterusnya. Pendek kata, ketentuan
mengenai mekanisme audit di keputusan ini sudah jelas dan rinci.
Audit yang dimaksud dalam keputusan KPU ini adalah audit umum untuk menyatakan
pendapat (opini) akuntan atas kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan partai politik.
Sedangkan audit atas laporan dana kampanye peserta Pemilu adalah audit sesuai prosedur
yang disepakati (agreed upon procedures). Sedangkan laporan keuangan parpol adalah
laporan yang mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember. Selambat-lambatnya 3 bulan
setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, parpol menyerahkan laporan keuangan tahunan
kepada kantor akuntan publik.
2.8.2. Persiapan menghadapai proses Audit
Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP maupun oleh BPK maka
beberapa hal yang perlu disiapkan adalah:
• Kelengkapan laporan keuangan
Laporan keuangan atau laporan lainnya harus sudah tersedia dan disiapkan sendiri oleh partai
politik. KAP tidak bertugas untuk menyiapkan laporan keuangan atau jenis laporan lainnya,
karena laporan keuangan adalah tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab KAP atau
BPK adalah melakukan audit berdasarkan standar auditnya masing-masing. Kelemahan
utama partai politik adalah laporan keuangan belumsiap pada saat diaudit akibat dari
pengendalian internal yang tidak baik.
• Tersedianya tenaga pendamping
Perlu tenaga pendamping bagi audit oleh KAP atau BPK. Tenaga pendamping tersebut
bertugas membantu proses pemeriksaan dan sebagai jembatan komunikasi antara partai
dengan auditor. Tenaga pendamping dapat merupakan personel yang berbeda dari staf
akuntansi.
• Tersedianya ruangan/tempat bagi staf auditor
Karena auditor memerlukan pemeriksaan dokumen maka sebaiknya partai menyediakan
suatu ruangan khusus bagi auditor sehingga dokumen tidak dibawa keluar kantor partai.
• Tersedianya surat penugasan dari KAP atau BPK
Dalam setiap penugasan staf auditor harus di lengkapi dengan surat tugas dari kantor masing-
masing KAP atau BPK untuk memasti kan bahwa personel yang ditugaskan adalah benar.
Penugasan dipimpin oleh partner akuntan publik dari KAP atau pejabat tertentu dari BPK.
Partner akuntan publik dari KAP merupakan personel yang memegang ijin Akuntan Publik
dari Pemerintah. Memberikan penjelasan/ keterangan yang relevan dalam setiap pertanyaan
yang diajukan auditor.
• Memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan dari auditor.
• Menyediakan dokumen-dokumen yang relevan dengan partai politik dan dokumen
keuangan seperti catatan akuntansi, bukti transaksi, kontrak-kontrak, dokumen
ketenagakerjaan, rekening Koran, akta pendirian partai dan pengesahan oleh pemerintah serta
dokumen relevan lainnya.
• Memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada saat proses audit yaitu dengan
meminta KAP atau BPK menandatangani formulir kesepakatan kerahasiaan. Meskipun kode
etik KAP dan BPK rnengatur mengenai kerahasiaan namun lebih baik jika partai membuat
kesepakatan ini.
2.8.3. Audit atas Laporan Keuangan Tahunan
Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu
Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan
KAP sesuai dengan prosedur internal Partai. Dalam menentukan KAP, partai politik harus
memperhatikan validitas KAP mengingat banyak terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP.
Karena itu sebelum menunjuk KAP, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi
profesi akuntan publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai tata cara dan
validitas KAP. Dalam setiap audit, KAP harus melakukan audit berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan lAPI. Dalam setiap audit KAP dengan partai politik harus dilengkapi dengan
perikatan/kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal
perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai perikatan/kontrak.
Dalam melaksanakan audit KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan
seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengujian fisik, dan konfirmasi
kepada pihak ketiga serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan KAP dituangkan
dalam kertas pemeriksaan dimana kertas kerja tersebut akan disimpan KAP. Produk dari
audit oleh KAP adalah laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas
laporan keuangan yang disajikan oleh partai politik. Partai politik dapat meminta KAP untuk
melakukan jenis audit lain yang relevan yang diperlukan oleh partai politik terkait dengan
pelaporan keuangan.
2.8.4. Audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari
pemerintah
Audit atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup
keuangan Negara. Tujuan audit tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi
penggunaan dana bantuan. Audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK yang
harus dijalankan dan ditaati oleh setiap pemeriksa keuangan Negara. Karena itu termasuk
audit laporan ini, BPK harus menjalankan audit berdasarkan SPKN.
Dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan pertanggungjawaban dana
bantuan partai politik adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak
adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah
Beberapa contoh temuan BPK atas penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai
ketentuan adalah sebagai berikut:
• Pembayaran honorarium (berdasarkan peraturan terbaru yaitu Permendagri no. 24 tahun
2009 sudah tidak ada lagi alokasi biaya untuk honorarium/gajistaf)
• Pembebanan biaya kunjungan musibah anggota partai politik yang sakit pada biaya
perjalanan dinas
• Pembebanan biaya sewa gedung pada biaya pemeliharaan
• Pembebanan biaya sewa hotel dalam rangka musyawarah cabang luar biasa pada biaya
administrasi umum
• Pembebanan biaya angsuran kendaraan bermotor
2.8.5. Audit Dana Kampanye Partai Politik
a. Program Audit Dana Kampanye Partai Politik
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf (j) UU No. 31 tahun 2002, setiap Partai Politik wajib
memiliki rekening khusus dana kampanye, yang secara khusus menampung dana kampanye
Pemilu yang dipisahkan dari rekening untuk keperluan lain. Menurut SK KPU No. 676 tahun
2003, setiap Partai Politik peserta pemilu wajib melaporkan rekening khsus, seperti nomor
rekening khusus dana kampanye Pemilu, nama, serta alamat bank. Kemudian laporan
besarnya saldo awal serta sumber penerimaan saldo awal tersebut yang berasal dari partai,
sumbangan perorangan, dan swasta dan masih banyak lagi. Untuk donasi, wajib disebutkan
bentuknya, identitas donatur, maupun penerimanya.
Dalam pasal 78 ayat (4) UU No. 12 tahun 2003 dijelaskan bahwa jumlah sumbangan lebih
dari Rp 5 juta wajib dilaporkan kepada KPU, termasuk identitas lengkap pemberi sumbangan
juga pada penjabaran pasal 9 UU No.31 tahun 2002, bahwa semua Partai Politik wajib
menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran per 31 Desember 2003 kepada Kantor
Akuntan Publik paling lambat 31 Maret 2003. Setelah itu, akuntan publik memiliki waktu
dua bulan untuk mengaudit laporan partai dan menyerahkan ke KPU paling lambat awal Juli
2004.
b. Prosedur Audit
Prosedur audit adalah sebagai berikut:
1. Penerapan Prosedur atas pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye.
o Dapatkan laporan pembukuan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan peserta
pemilu kepada KPU.
o Minta reprentasi tertulis apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.
o Minta reprensentasi tertulis apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye
telah dijelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye yang dikeluarkan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.
2. Penerapan Prosedur atas saldo awal penerimaan Kas.
o Saldo awal ini merupakan juamlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam
pembukuan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum ditetapkan sebagai peserta
pemilu. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye
yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan.
o Dapatkan bukti setoran awal dari sisa penerimaan dana yang disetorkan kerekening khusus
dana kampanye.
o Bandingkan bukti setoran dan rekening koran dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU .
o Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan SK
KPU No.676 th 2003 pasal 10 ayat 1 tentang pembukaan rekening khusus Dana Kampanye.
o Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan
dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan rekening
khusus dana kampanye.
3. Penerapan Prosedur atas Sumbang dari dana pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden.
o Bandingkan sumbangan dari pasangan calon presiden dan wakil calon presiden yang
tercantum dlam catata dengan bukti sebanyak 30 sampel secara acak.
o Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon presiden dan wakil calon presiden menurut
daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
o Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon presiden dan wakil calon presiden
mengenai besarnya sumbangan dana kampanye.
4. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan Gabungan Partai
politik.
o Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti
penerimaan dana.
o Bandingan Jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan
menurut rekening khusus dana kampanye.
o Minta reprensentasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana
kampanye.
5. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan Perorangan.
o Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbangan
dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam cacatan sebanyak 30 sampel secara acak.
o Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah
secara akumulasi jumlah tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang
berlaku (maksimum Rp 100.000.000 per penyumbang berupa kas dan non kos)
o Jika ada penyumbang anonim ,tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak
beridentitas.
o Lakukan observasi apakah jumlah sumabangan dari penyumbang tersebut di atas
melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
o Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah
sumbangan sebanyak 30 sampel secara acak.
o Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.
6. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan Perusahaan/badan usaha.
o Bandingkan nama dan alamat perusahaan yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan
bukti identitas penyumbang tersebut dalam cacatan sebanyak 30 sampel secara acak.
o Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbangan untuk menilai apakah secara
akumulasi jumlahnya tidak terlampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku
(maksimum Rp.750.000.000 per perusahaan,berupa kas dan non kas)
o Jika ada penyumbang anonim tanyakan apakah sudah masuk kedaftar sumbangan tidak
beridentitas.
o Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui
ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
o Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah
sumbangan sebanyak 30 sampel secara acak.
o Tanyakan apakah pasangan calon presiden dan wakil persiden menerima sumbangan dana
kampanye dari perusahaan/badan usaha asing.
o Dapatkan reprensentasi tertulis dari team kampanye pasangan calon presiden dan wakil
persiden.
7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan lain-lain.
o Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon
presiden dan wakil persiden penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
o Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
o Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.
8. Penerapan prosedur atas penerimaan Nonkas Saldo awal.
o Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan nonkas dana kampanye yang masuk ke
dalam pembukuan Penerapan prosedur atas penerimaan Nonkas sebelum ditetapkan sebagai
peserta pemilu,baik yang berasal sumbangan pasangan calon presiden dan wakil
persiden,sumbangan perorangan,sumbangan badan usaha maupun yg lainnya.Jumlah saldo
awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nonkas dana kampanye yang berada disisi
debet setiap kali perjurnalan terhadap transaksi nonkas tersebut dilakukan.
o Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan nonkas tersebut.
o Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas berasal dari penerimaan
dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh seblum periode kampanye.
9. Penerapan prosedur atas penerimaan Nonkas dari pasangan calon presiden dan wakil
presiden.
o Bandingkan sumbangan dari pasangan calon presiden dan wakil persiden yang tercantum
dalam catatan dengan bukti penerimaan nonkas (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel
secara acak.
o Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon presiden dan wakil persiden
mengenai besarnya sumbangan nonkas untuk kampanye.
o Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan nonkas tersebut telah dicatat sesuai dengan
penilaian yang ditetapkan oleh KPU,yaitu : Nilai Jual Obyek pajak untuk tanah dan
bangunan,Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor,Bukti pembelian
faktur kwintansi yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya
sumbangan,Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan Harga yang
ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen.
10. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan Gabungan partai
politik.
o Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti
penerimaan nonkas.
o Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan
nonkas untuk kampanye.
o Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan nonkas tersebut telah dicatat sesuai dengan
penilaian yang ditetapkan oleh KPU: Nilai Jual Obyek pajak untuk tanah dan bangunan,Nilai
taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor,Bukti pembelian faktur kwintansi
yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan,Tarif sewa
fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan Harga yang ditetapkan oleh penaksir
ahli yang independen.
11. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan non kas dari perorangan.
o Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercatum dalam daftar penyumbang
dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan data penerimaan nonkas sebanyak
30 sampel secara acak.
o Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbangan untuk menilai apakah secara
akumulasi jumlahnya tidak terlampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang
berlaku(max. Rp 100.000.000 per penyumbang berupa kas dan non kas.
o Lakukan observasi apakah jumlah sumabangan dari penyumbang tersebut di atas
melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
o Dapatkan reprensentasi tertulis dari team kampanye pasangan calon presiden dan wakil
persiden.
o Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan nonkas tersebut telah dicatat sesuai dengan
penilaian yang ditetapkan oleh KPU: Nilai Jual Obyek pajak untuk tanah dan bangunan,Nilai
taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor,Bukti pembelian faktur kwintansi
yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan,Tarif sewa
fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan Harga yang ditetapkan oleh penaksir
ahli yang independen.
12. Penerapan Prosedur atas sumbangan non kas dari perusahaan/badan usaha.
o Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercatum dalam daftar penyumbang
dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan data penerimaan nonkas sebanyak
30 sampel secara acak.
o Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbangan untuk menilai apakah secara
akumulasi jumlahnya tidak terlampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku
(maksimum Rp.750.000.000 per perusahaan,berupa kas dan non kas)
o Jika ada penyumbang anonim ,tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak
beridentitas.
o Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui
ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
o Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah
sumbangan sebanyak 30 sampel secara acak.
o Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan nonkas tersebut telah dicatat sesuai dengan
penilaian yang ditetapkan oleh KPU: Nilai Jual Obyek pajak untuk tanah dan bangunan,Nilai
taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor,Bukti pembelian faktur kwintansi
yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan,Tarif sewa
fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan Harga yang ditetapkan oleh penaksir
ahli yang independen.
o Tanyakan apakah pasangan calon presiden dan wakil persiden menerima sumbangan dana
kampanye dari perusahaan/badan usaha asing.
o Dapatkan reprensentasi tertulis dari team kampanye pasangan calon presiden dan wakil
persiden.
13. Penerapan Prosedur atas penerimaan Nonkas dari penghasilan lain-lain.
o Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalkan Dari Hibah.
o Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
o Bandingkan dengan bukti transaksi.
14. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas saldo awal.
o Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluran kas dana kampanye pasangan calon presiden
dan calon wakil persiden sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu.Pengeluaran kas dana
kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditunjukan oleh buku pembantu
“kas dan setara kas bank dana kampanye”
o Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas setara keterjadian
transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara acak.
o Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang
dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
15. Penerapan Prosedur atas pengeluran kas operasi.
o Bandingkan pengeluaran dengan bukti-bukti pengeluaran sebanyak 30 sampel transaksi per
hari kampanye.
o Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang
dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
o Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar,jika terdapat diskon
pembelian yang melebihi batas kewajaran,perlakuan diskon tersebut sebagai penerimaan
sumbangan yang batasanya sesuai dengan ketentuan.
o Lakukan observasi atas pembayaran honorarium tim kampanye kampanye pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas
honorarium.
o Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujua kegiatan dan bandingkan
dengan anggaran / rencana (jika ada)
o Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas dibank yang ada pada akhir periode yang
diperiksa.
16. Penerapan Prosedur atas pengeluaran Kas-Modal (aktiva tetap)
o Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti pengeluaran kas.
o Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar,jika terdapat diskon
pembelian yang melebihi batas kewajaran,perlakuan diskon tersebut sebagai penerimaan
sumbangan yang batasanya sesuai dengan ketentuan.
o Lakukan inspeksi fisik atas aktiva tetap tersebut .
o Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut.
17. Penerapan Prosedur atas pengeluaran kas lain-lain
o Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran
modal.
o Cek akurasi perhitungan pengeluran lain-lain.
o Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.
18. Penerapan prosedur atas pengeluaran nonkas – saldo awal.
o Saldo awal merupakan jumlah non kas dana kampanye pasangan calon presiden dan calon
wakil presiden sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu berupa pengeluaran
operasi,pengeluran modal,maupun pengeluaran lainya yang berasal dari penerimaan non kas.
o Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian
transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara acak.
19. Penerapan Prosedur atas saldo dana kampanye.
o Dapatkan berita acara penyerahan saldo dana kampanye kas dan non kas diakhir periode
kampanye kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
o Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk memastikan kesesuaian antara saldo
menurut catatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
o Lakukan konfirmasi ke Bank tentang saldo direkening khusus dana kampanye pada akhir
periode yang diperiksa.
o Lakukan inpeksi terhadap aktiva tetap dan nonkas lainya ,serta cocokan dengan catatan
yang diselenggarakan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
2.9. Tinjauan Terhadap Psak 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi Untuk Partai Politik
Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi Partai Politik
dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevensi, dapat diandalkan, dan memiliki daya
banding yang tinggi. Pertanyaan utamanya adalah: Apakah PSAK 45 dapat dipakai sebagai
standar pelaporan keuangan partai politik? Untuk menjawabnya, harus dibedakan dahulu apa
itu PSAK 45 dan kemudian dikonfrontasikan dengan karakter Partai Politik. PSAK adalah
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi
nirlaba. Dalam audit yang dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan
laporan keuangan, maka PSAK 45 ini yang sekiranya sesuai untuk digunakan.
Ada tiga pendapat dalam hal ini untuk pemakaian PSAK, yaitu:
1. Pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi
keuangan Partai Politik, karena karakter Partai Politik mirip dengan karakter organisasi
nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keungan/pedoman audit
keuangan Partai Politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan
khusus Partai Politik tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan
transparansi dana akuntabilitas keuangan Partai Politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan
pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan.
3. Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk
Partai Politik. Karena karakter Partai Politik tidak sama dengan karakter organsiasi nirlaba.
Beberapa karakteristik khusus Partai Politik tersebut antara lain:
1. Jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa
yang dihasilkannya, maka tujuan utama Partai Politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan
politik
2. Perjuangan utama Partai Politik dilakukan melalui Pemilihan Umum
3. Kepentingan publik yang lebih besar
4. Dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye.
5. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur Partai Politik sehingga
menyebabkan kekhususan pada keuangan Partai Politik.
Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur Partai Politik. Karena
faktor kekuasaan yang dimiliki Partai Politik, maka aturan- aturan keuangan Partai Politik
harus lebih ketat untuk mencegah korupsi politik dan dominasi kelompok-kelompok
kepentingan. Dari hasil penelitian ini, kami cenderung pada posisi mendukung pendapat
ketiga, yaitu bahwa Partai Politik memerlukan suatu Standar Akuntansi Khusus Partai Politik.
Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan
keuangan dan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan.
Ada pun alasan-alasannya dijelaskan di bawah ini.
Table 1. Perbedaan Karakter Antara Organisasi Nirlaba dan Partai Politik
Organisasi Nirlaba Partai Politik
UU Yayasan UU Partai Politik dan UU Pemilu
Tidak ada batasan penyumbang Ada batasan penyumbang
Tidak ada batasan maksimum jumlah penyumbang Ada batasan maksimum jumlah
sumbangan.
Tidak ada kewajiban melaporkan Daftar penyumbang (terutama individu). Daftar
penyumbang wajib dilaporkan.
Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum. Hasil kegiatan berupa
Kekuasaan politik.
Akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik
Akuntabilitas berupa Bersih dari politik uang,kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai
dengan janji kepada rakyat
Kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dan/ produk sosial yang dihasilkan.
Kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilu.
Kecuali untu kormas, pada umumnya organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik
sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding Partai Politik
Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja Partai Politik
lebih besar dibanding organisasi nirlaba lainnya
Dari tabel diatas jelaslah bahwa karakter organisasi nirlaba tidak sama dengan karakter Partai
Politik, sehingga dengan demikian Standar Laporan Keuangannya pun tidak bisa sama.
Laporan PSAK 45 menyajikan laporan kepada pengurus organisasi, donatur, kelompok
dampingan dan publik mengenai kinerja organisasi yang berkenaan dengan jumlah dana yang
dia terima dan jenis kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas di sini lebih banyak diarahkan
kepada apakah organisasi tersebut telah menjalanka nmanajemen organisasi yang baik, dalam
hal ini keuangan, dan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.
Tujuan yang lain adalah apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang
seimbang dengan dana yang dikeluarkan.
Sedangkan akuntabilitas dari Partai Politik diukur dari kepatuhannya pada undang-undang
dan peraturan yang mengaturnya, serta apakah ada konflik kepentingan di dalam manajemen
dan keuangan Partai Politik yang bersangkutan. Kegiatan Partai Politik berhubungan dengan
menarik minat Warga Negara sebanyak-banyaknya untuk memilih dia (dalam kampanye)
atau melakukan pendidikan politik bagi Warga Negara anggotanya serta lobby dan akitivitas
politik lainnya (di luar kampanye). Sehingga kegiatan yang dia laporkan adalah bagaimana
partai politik tersebut telah menjalankan amanat rakyat yang memilih dia. Laporan keuangan
kemudian memberikan informasi kepada publik bagaimana Partai Politik itu dijalankan, dan
apakah ada dominasi kelompok tertentu pada partai tersebut yang diakibatkan oleh dominasi
keuangan kelompok tersebut di dalam partai atau tidak. Partai Politik harus menunjukkan
kepada publik bahwa dia bebas dari politik uang, korupsi, kolusi dan nepotisme.
Oleh karena itu maka aturan-aturan Partai Politik membatasi jumlah sumbangan dan sumber
sumbangan dan mewajibkan melaporkan seluruh penyumbang kepada publik. Hal-hal seperti
ini tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba (misalnya UU
Yayasan). Selain informasi mengenai kemungkinan konflik kepentingan dan politik uang,
laporan keuangan Partai Politik juga menunjukkan apakah partai tersebut merupakan partai
yang patuh dan hormat pada aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Kepatuhan ini penting,
karena bagaimana mungkin sebuah Partai Politik dapat menjalankan kekuasaan Negara
apabila dia sendiri tidak mematuhi dan menjalankan undang-undang yang mengaturnya.
Sehingga kepatuhan ini merupakan sebuah laporan tersendiri yang harus dikemukakan oleh
auditor dalam laporan keuangan Partai Politik. Mengenai konflik kepentingan dan kepatuhan
ini, tidak diatur dalam PSAK 45.
Oleh karena itu, PSAK 45 tidak bisa dipakai sebagai Standar Akuntansi Keuangan Partai
Politik. Perlu ada Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Sudah tentu pihak yang
berwenang membuat Standar Akuntansi Keuangan adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Namun demikian, mandat pembuatan standar ini haruslah diberikan oleh UU Partai Politik.
Oleh karena itu, kami mengusulkan IAI untuk membuat PSAK khusus untuk Partai Politik
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Merupakan organisasi nirlaba yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan finansial.
b) Entitas demokrasi yang memperjuangkan kepentingannya melalui Pemilihan Umum.
c) Sumber daya utama entitas berasal dari iuran anggota, dan para penyumbang yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah
sumber daya yang diberikan.
d) Entitas yang tidak dapat mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan
usaha.
e) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti kepemilikan
dalam Partai Politik tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan
tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau
pembubaran entitas.
f) Terikat dengan peraturan dan perundang-undangan khusus yang mempunyai implikasi
terhadap perlakuan akuntansinya.
g) Hidup dari sumbangan masyarakat luas, oleh karena itu laporan keuangannya harus
memuat dengan jelas daftar penyumbang lengkap dengan identitas.
h) Entitas yang harus bebas dari konflik kepentingan politik uang dan patuh pada aturan-
aturan yang mengaturnya.
i) Kinerjanya dilihat dari jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilihan Umum.
j) Struktur pengorganisasian Partai Politik tersebar di berbagai tingkat daerah (perlunya
entitas pelaporan dan pelaporan konsolidasi).
k) Partai Politik merupakan organisasi publik sehingga akuntabilitas publik sangat besar.
2.10. Sumber Dana Partai Politik
PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Juga dijelaskan
Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Parpol.
Perhitungan harusnya sesuai dengan Permendagri . Untuk nilai bantuan persuara, digunakan
perhitungan, jumlah anggota DPR dikali bantuan keuangan, kemudian dibagi jumlah
perolehan suara pemilu. Lalu untuk jumlah bantuan keuangan, dihitung dengan mengalikan
antara jumlah perolehan suara parpol danan nilai bantuan persuara.
Secara rinci perbandingan mengenai aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di
bawah ini:
a. Iuran Anggota
Hampir semua negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran
anggota. TI menyebutkan nama ini sebagai “Uang Jujur”, karena anggota menyumbang
bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi karena ingin agar
idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.
b. Sumbangan Perusahaan
Negara-negara mempunyai posisi yang berbeda-beda tentang sumbangan dari perusahaan ini.
Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina,
sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Thailand hanya melarang sumbangan dari
perusahaan negara. Yang mengizinkan sumbangan dari perusahaan terjadi di banyak Negara
seperti Argentina, Portugal, Ceko kecuali dari bank dan asuransi, Italia. Sumbangan
perusahaan ini ada yang dibatasi, tetapi ada pula yang tidak dibatasi. Yang membatasi
misalnya Portugal dan Ceko. Yang tidak membatasi adalah Argentina, Afrika Selatan, Italia,
Inggris, Jerman, dan Thailand.
c. Subsidi Dana Publik
Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika
Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Di Thailand, pengesahan
undang-undang mengenai subsidi dari pemerintah baru berlaku tahun 1997 setelah
sebelumnya usulan undang-undang selalu ditolak.
d. Fasilitas Publik
Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara
dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang jelas-jelas melarang antara lain Amerika
Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada dan Afrika Selatan. Sedangkan negara
yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia dan Thailand.
e. Sumbangan Individual
Kebanyakan negara-negara demokrasi membatasi jumlah sumbangan individual, misalnya
Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Namun ada juga yang tidak membatasi
jumlah sumbangan individual, yang termasuk dalam kategori ini misalnya negara-negara
Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Italia dan Thailand. Selain itu ada negara yang membatasi
jumlah sumbangan tunai. Di atas jumlah tersebut, sumbangan harus diberikan dalam bentuk
cek. Yang membatasi ini misalnya Kanada dan Filipina. Selain itu, identitas individu yang
menyumbang diatur dalam undang-undang. Sebagian besar negara mengizinkan sumbangan
anonim, tetapi dalam jumlah tertentu. Negara yang mengizinkan sumbangan anonim tetapi
dengan batasan besar sumbangan ini misalnya Portugal dan Kanada. Argentina mengizinkan
sumbangan anonim tanpa batas besarnya sumbangan. Negara-negara yang melarang
sumbangan anonym adalah Ceko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Filipina dan
Thailand. Argentina dan Afrika Selatan tidak membatasi sumbangn anonim ini.
f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis
Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non-profit dan
organisasi massa lainnya untuk partai politik. Negara-negara yang melarang misalnya
Amerika Serikat, Kanada, Portugal (?), dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah
Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko dan Afrika Selatan.
g. Sumbangan dari Pihak Asing
Hampir semua negara melarang, kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari
organsiasi nirlaba asing; Afrika Selatan, dari pemerintah, swasta maupun dari organisasi
nirlaba dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari organisasi buruh di luar negeri.
2.11. Peran KPU Dalam Keuangan Partai Politik
Sebagai imbas Reformasi 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu
fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia, bahkan bermunculan beraneka ragam
PARPOL dan LSM seperti PSASP (Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik) yang berfokus pada
program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa membuat regulasi mengenai laporan keuangan
konsolidasi partai politik saat melakukan kampanye pemilihan umum.
Laporan keuangan ini bukan hanya menyangkut penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
parpol, melainkan dana yang dikelola pengurus parpol dan calon legislatif.
Jika tidak diatur, publik tidak pernah tahu dari mana parpol maupun mendapatkan dana
kampanye. Regulasi ini sekaligus bisa mengurangi peran uang berbicara dalam Pemilu.
Sistem proporsional yang tercantum dalam UU Pemilu, pertarungan saat kampanye tidak
hanya melibatkan caleg antar parpol. Sesama caleg di dalam parpol pun juga harus bertarung
untuk meraih suara maupun nomor urut. “Dan kecenderungannya, dalam hal ini uang lah
yang berbicara. Ini sudah terbukti di Pemilu 2009.regulasi mengenai pembatasan maupun
laporan keuangan konsolidasi dana kampanye belum diatur dalam UU. Akibatnya pengurus
parpol dan caleg bisa seenaknya menggelontorkan dana besar tak terbatas untuk kepentingan
kampanye, baik dirinya maupun parpolnya
Terkait dengan sanksi bagi pelaku politik uang dalam kampanye pemilu ini, sebenarnya UU
Pemilu sudah menyatakan dengan tegas apabila yang dikenai hukuman bukan hanya pemberi
dana kampanye, melainkan juga penerimanya. “Namun yang dibatasi di sini dana
perseorangan nonanggota dan noncaleg serta badan usaha.
Laporan keuangan parpol sesuai Undang-undang (UU) Parpol No. 2/2008, bahwa parpol
wajib membuat laporan keuangan untuk diserahkan ke Negara.
Sebagaimana dijelaskan, setiap partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar
penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh
masyarakat dan pemerintah. Disamping itu partai politik harus membuat laporan keuangan
secara berkala satu tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan public. Dalam hal
dana kampanye, maka setiap partai politik harus memiliki rekening khusus dana kampanye
pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik
kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan
suara.
2.12. Contoh Kasus
Masalah Akuntabilitas Keuangan Partai Politik yang Ditemukan:
Sumber : Transparency International Indonesia : 2008
Masalah terbesar dari partai-partai politik di Indonesia pada Pemilu 1999, terutama partai-
partai baru, adalah masalah pembiayaan kegiatan kampanye Pemilu, termasuk biaya untuk
calon anggota legislatif (caleg). Karena kesulitan ini maka banyak sekali caleg dari berbagai
partai politik yang membiayai sendiri kampanyenya. Selain itu, ada beberapa partai yang
mensyaratkan anggotanya yang ingin menjadi caleg untuk mengumpulkan uang dengan
jumlah minimum agar dimasukkan sebagai caleg. Dana-dana ini tidak dilaporkan kepada
bendahara partai sehingga tidak tercatat dalam catatan penerimaan dana.
Masalah lain yang kami temukan adalah bahwa laporan keuangan yang dilaporkan kepada
KPU tidak cukup terbuka (tidak full disclosure) dan tidak cukup mewakili kegiatan partai
tersebut secara nasional. Yang diaudit oleh auditor public adalah hanya DPPnya saja,
sedangkan cabang dan ranting tidak diaudit. Padahal ada banyak dana yang beredar di
cabang, di ranting ataupun di caleg yang tidak dikelola oleh bendahara DPP, yang berarti
dana-dana tersebut tidak tercatat sebagai pemasukan oleh DPP, sehingga tidak diaudit dan
tidak dilaporkan ke publik. Lubang ini dipakai oleh partai untuk mengatasi batasan jumlah
dana yang dapat diberikan oleh individu dan perusahaan.
Persoalan lain adalah bahwa ada banyak sumbangan yang diberikan secara spontan oleh para
pendukung partai politik baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Sumbangan ini ada yang
diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai fasilitas, dukungan kampanye, atau
pengeluaran uang tunai yang dikelola sendiri, dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan
misalnya transportasi, untuk mengangkut masa pada saat rapat akbar atau untuk calon
legislatif dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak
memadai bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali.
Beberapa contoh misalnya soal transportasi calon presiden. Hampir semua kandidat presiden
partai-partai besar melakukan perjalanan kampanyenya dengan memakai helikopter.
Kemudian dalam kendaraan sehari-hari memakai mobil mewah, yang tiba-tiba saja muncul
dan dipakai oleh si kandidat padahal publik tahu bahwa mobil itu bukanlah kepunyaan sang
kandidat. Tetapi dalam laporan keuangan, publik tidak dapat melihat secara jelas pos
pengeluaran untuk membayar helicopter dan mobil mewah ini, padahal biayanya pasti sangat
besar. Golkar misalnya hanya melaporkan biaya perjalanan kampanye hanya sebesar Rp
461.933.120. Angka ini tentu tidak mewakili perjalanan petinggi-petinggi dan caleg-caleg
serta calon presiden Golkar yang sangat ekstensif pada waktu itu.
Sumbangan natura lain yang tidak muncul di dalam laporan keuangan adalah biaya-biaya
rapat raksasa. Biaya-biaya ini antara lain biaya pengerahan massa dalam bentuk
pengangkutan (bus atau truk), membayar artis (penyanyi, pelawak, band, dan sebagainya),
panggung, dan sebagainya. Selain itu, dana pembuatan bendera, poster, spanduk, dan iklan,
hanya sedikit yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau dilihat dari intensifnya dan
ekstensifnya penyebaran informasi dari partai-partai besar, maka dana tersebut secara logika
awam pasti jauh lebih besar dari yang dilaporkan, tetapi yang muncul dalam laporan
keuangan kampanye jauh lebih sedikit.
Untuk partai yang berkuasa, dalam hal ini Golkar, sangat sulit untuk menemukan dan
membedakan mana biaya yang ditanggung rakyat yang dipakai pejabat pemerintah untuk
kampanye Golkar. Biaya perjalanan presiden, menteri, dan pejabat di bawahnya walaupun
secara teori mereka sudah tidak boleh lagi berkampanye, namun tetap dapat melakukan
pertemuan untuk kepentingan Golkar dalam perjalanan dinasnya. Selain itu, juga sangat sulit
untuk mencegah dipakainya dana publik untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat karitatif.
Kasus dana JPS yang disalurkan lewat partai politik yang berkuasa pada saat itu, yakni
Golkar, jelas-jelas telah melanggar etika dan aturan main kampanye, tetapi sangat sulit untuk
dideteksi.
Banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya secara jelas. Bahkan menurut
para auditor, banyak sumbangan yang hanya menerakan kata-kata “Hamba Allah” dalam
kolom nama dan alamat penyumbang. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk memberikan
sumbangan melewati batas maksimum yang diizinkan undang-undang dengan memberikan
sumbangan lebih dari satu kali dengan nama “Hamba Allah” tersebut. Tentu petinggi partai
tahu siapa yang memberikan sumbangan ini.
Ada pinjaman dari pribadi yang melebihi batas maksimum sumbangan individu, namun
pinjaman ini tidak dengan akta perjanjian kapan dibayar dan untuk berapa lama. Dugaan
kami ini hanya digunakan sebagai taktik untuk menghindari batas maksimum sumbangan
individu.
Tidak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebih dari batas maksimum dana
kampanye yang ditetapkan KPU, yaitu sebesar Rp 110 milyar. Partai-partai kecil pada
umumnya hanya melaporkan penggunaan keuangan dari jumlah dana kampanye yang
diterima dari pemerintah yaitu sebesar Rp 150 juta saja atau yang Rp 1 milyar saja. Mungkin
mereka tidak berhasil menggalang dana dari publik, namun ada juga yang bersikeras
menyatakan bahwa kewajiban mereka membuat audit hanyalah sebatas audit untuk dana yang
mereka terima dari pemerintah saja.
Hampir semua auditor yang mengaudit dana kampanye Pemilu 1999 tidak dapat
mengeluarkan opini mengenai pengelolaan keuangan partai politik peserta kampanye Pemilu.
Hal ini disebabkan karena partai-partai tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai
dan memenuhi standar akuntansi yang dipakai umum, terutama di kantor-kantor cabang dan
ranting. Pencatatan yang baik hanya ada di bendahara DPP. Ini merupakan kelemahan tetapi
dapat pula dipakai sebagai taktik untuk menghindar dari batasan-batasan yang disebutkan di
atas.
Partai politik tidak menyampaikan laporan keuangan yang standar, sebagaimana yang
disampaikan ke MA dan KPU, karena:
• Didalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan
keuangan (dengan kata lain didalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik
menyampaikan laporan keuangan sesuai standar).
• Standar akuntansi yang ada tidak cukup menjadi pedoman bagi partai politik.
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Partai politik adalah politik institusi politik yang berupa organisasi nonpemerintahan yang
didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai
kesejahteraan serta kedaulatan rakyat.Perbedaan partai politik dari lembaga sosial
kemasyarakatan lainya adalah bahwa partai politik dapat berperan dalam penentuan kebijakan
publik dimana kebijakan tersebut bisa membawa dampak kemaslahatan yang lebih luas bagi
masyarakat dan mengakibatkan resiko pertanggungjawaban publik menjadi lebih luas. Dalam
Negara demokrasi,Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi: Partai Politik Sebagai
Komunikasi Politik yaitu Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta
mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat
masyakat menjadi berkurang; Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi politik diartikan
sebagai proses sikap dan orientasi seorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti
kecenderungan masyarakatnya; Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik yaitu Untuk
mencari dan mengajak orang yang terbakar untuk turut aktif dalam kegiatan politik.
Rekruitmen anggota partai merupakan upaya regenerasi kepemimpinan; Partai Politik
Sebagai Sarana Pengatur Konflik yaitu Persaingan dan perbedaan dalam masyarakat
merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha untuk
mengatasinya. Keuangan partai politik bersumber dari: Iuran anggota, Sumbangan yang sah
menurut hukum dan bantuan dari anggaran negara, Sumbangan yang sah menurut hukum
dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan atau jasa, Bantuan dari anggaran negara (yang
diatur dalam pemerintahan ) diberikan secara operasional kepada partai politik yang
mendapat kursi dilembaga perwakilan rakyat.
Penyusunan Laporan keuangan tahunan Partai politik mengacu pada PSAK no.45 tentang
akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan
terdiri atas laporan berikut ini: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan
Perubahan dalam aktiva Neto/Ekuitas, Laporan arus kas, Cacatan atas laporan keuangan.
Selain mengacu pada PSAK No.45,Penyusunan Laporan keuangan Partai politik juga terikat
pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai politik dan
pemilu seperti UU No.31 Th.2002 tentang partai politik dan UU No.12 th 2003 tentang
pemilu.
DAFTAR PUSTAKA
Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-partai-politik.html
http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html
http://politik.kompasiana.com
http://books.google.co.id/
http://keuanganlsm.com/akuntabilitas-partai-politik/
(https://milamashuri.wordpress.com/2015/04/05/akuntansi-partai-politik/ }
