Akibat Hukum Putusan MK

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS

ANAK LUAR PERKAWINAN

Oleh:

Dr. H. Bahruddin Muhammad

Abstract

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan. Konsekwensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi angin segar bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip masalihu al-am (kemaslahatan umum) yang melindungi jiwa anak (hifdzu al-nafs) sebagai generasi penerus kehidupan manusia (hifdzu al-nasl). Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa (hifdzu al-nafs), merupakan tujuan penetapan hukum Islam (maqasid al-syariah). Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan MK tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis. Oleh karena itu, meskipun transformasi prinsip persamaan dan keadilan dalam Putusan MK sesuai dengan prinsip universalitas dan keadilan fitrah, kontekstualisasi Putusan MK yang melebihi tuntutan pihak pemohon (Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal) harus tetap dibatasi hanya berakibat hukum dalam perkara waris dan dalam konteks anak luar kawin sebagai hasil perkawinan sirri dalam perspektif formalisme hukum. Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Waris, Anak Luar Perkawinan

1. Pendahuluan

Secara etimologis, kata waris berasal dari kata warasa-yarisu-warisan

yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal

dunia. Kata warasa berarti menggantikan kedudukan, memberi atau

menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan al-miras menurut istilah

ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli

2

warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau

apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.1

Menurut Louis Makluf dalam Amien Husein Nasution, 2 kewarisan (al-

miras) yang lazim disebut sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta

warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Kewarisan

adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah

meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian

yang telah ditetapkan dalam nash-nash baik al-Quran, Hadits, Ijma maupun

dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, hukum kewarisan pada intinya

adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang

meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.3 Hukum waris adalah

peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap

harta kekayaan yang berwujud,4 pola perpindahan kekayaan dari si pewaris dan

akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan

antara sesama ahli waris.

Hukum kewarisan di Indonesia, tertuang dalam Buku II KHI. Hak waris

anak secara eksplisit dinyatakan tegas pada Pasal 171 huruf c yaitu:

Pasal 171 Huruf c Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Orang-orang yang memiliki hubungan darah yang dimaksud di atas

terbagi dalam dua golongan yaitu sebagaimana dinyatakan pada Pasal 174 ayat

(1) huruf a yakni golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-

laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak

perempuan, saudara perempuan dari nenek.

1 Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, Juz ke-VI, ditahqiq oleh Abdullah Aliy al-Kabir, Muhammad

Ahmad Hasbullah, Hasyim Muhammad al-Syadzaliy, (Kairo; Darr al-Maarif, 1119), hlm. 4812. 2 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid

dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 49. 3 Soebekti, Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas

Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembina an Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.

4 E.M. Meyers, dan H.F.A. Vollmar, hlm. 284. Jac Kalma, Privaat recht: handleiding by de studi evan het Nederlands Privaat recht, cetakan ketiga, hlm. 79.

3

Sebab-sebab kewarisan menurut hukum Islam meliputi, pertama adanya

hubungan pernasaban seperti ayah, ibu anak, cucu, saudara-saudara kandung

seayah, seibu dan sebagainya. Kedua, adanya hubungan perkawinan yaitu suami

isteri meskipun belum pernah berkumpul atatu telah bercerai, tetapi dalam masa

iddah talaq raji. Ketiga, adanya hubungan wala antara bekas budak dengan

orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli

waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. Keempat yaitu sebagai

baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli

waris sama sekali denagn sebab-sebab tersebut sebelumnya.5 Sedangkan rukun

waris mewarisi meliputi maurus yaitu harta yang mewarisi, muwaris orang yang

meninggal dunia baik secara hakiki atau mati secara hukmi, waris yaitu orang

yang akan mewarisi harta peninggalan si mati lantaran sebab-sebab untuk

mewarisi. Penghalang-penghalang dalam mewarisi yaitu disebabkan perbudakan,

pembunuhan, dan perbedaan agama.6

Faktor-faktor penghalang hak waris menurut KHI tercantum dalam Pasal

171 huruf c sebagaimana dijelaskan pada Pasal 173 yaitu:

Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganaiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menurut KHI anak luar kawin termasuk anak zina berhak atas warisan.

Hanya saja hak waris anak luar nikah terbatas atas hubungan saling mewarisi

dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 186 KHI yang menyatakan:

Pasal 186 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.

Berdasarkan norma kedudukan hukum anak luar kawin, UUP dan KHI

memiliki kesamaan dalam menetapkan kedudukan dan hak anak luar kawin atau

hak anak hasil perkawinan tidak sah. Pasal 43 ayat (1) UUP melegitimasi

5 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam, Disertasi, Program

Doktor UIN Gunung Jati, Bandung, 2011, hlm. 18. 6 Habiburrahman, Ibid., hlm. 19.

4

kedudukan anak berdasarkan nasab, sedangkan Pasal 186 KHI melegitimasi hak

waris anak luar kawin atau anak tidak sah. Konstruksi normatif kedudukan

hukum hak anak luar kawin dibidang kewarisan sebelum munculnya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengakomodir hukum

kewarisan yang telah diatur dalam UUP dan peraturan organiknya seperti KHI.

Penerapan hukum kewarisan sebelum putusan MK telah menempatkan posisi

anak luar kawin hanya memiliki hak warisa kepada ibu dan keluarganya.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar

Perkawinan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.7

Mahkamah Konstitusi juga manyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP

yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan

keluarga ayahnya.

Menurut hukum Islam (Islamic yurisprudence) seorang anak yang dapat

dihubungkan dengan nasab orang tuanya harus memenuhi tiga aspek secara

kumulatif. Tiga aspek tersebut yaitu anak tersebut dilahirkan dalam ikatan

perkawinan yang sah, bukan hasil dari hubungan badan di luar ikatan

7 Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

5

perkawinan (zina), suami istri telah melakukan hubungan badan secara nyata

dan anak tersebut berada dalam kandungan ibunya minimal 6 bulan.

Ketiga aspek di atas disyaratkan bagi suami yang memungkinkan dapat

menghamili istrinya, antara suami istri telah pernah hidup bersama dalam satu

ranjang dan suami tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkannya. Dengan

demikian apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka seorang anak nasabnya

tidak dapat dihubungkan terhadap suami dari ibunya itu.

Teori-teori fikih yang dikemukakan fuqaha yang menunjukkan adanya

ikatan nasab antara orang tua (ayah dan ibu) dengan anak-anaknya, melahirkan

doktrin hukum yang berbeda-beda. Doktrin tersebut bergantung pada keadaan

ikatan perkawinannya, kelahiran anak itu masih dalam ikatan perkawinan yang

masih utuh atau ketika istri menjalani masa iddah atau disebabkan hubungan

badan yang syubhat dalam akad yang dinyatakan fasid atau yang lainnya. Oleh

karena itu yang menjadi kaidah umum adanya ikatan nasab antara anak dengan

orang tuanya (ayahnya) adalah adanya ikatan perkawinan yang sah dan diukur

dari masa kehamilan ibunya minimal 6 bulan setelah adanya akad perkawinan

dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, atau istri telah selesai

menjalankan masa iddah thalaq rajiy, dan masa kehamilannya kurang dari 6

bulan yang dihitung mulai dari selesai masa iddah, atau istri selesai menjalankan

masa iddah thalaq bain dengan masa kehamilan kurang dari enam bulan, kecuali

akad perkawinannya menjadi fasid, maka adanya ikatan nasab didasarkan pada

adanya hubungan badan secara nyata dan kehamilan istrinya lebih dari 6 bulan

setelah hubungan badan itu. Dari kaidah umum ini melahirkan konsekuensi

bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak ada ikatan

perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut tidak

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat

universal.

6

Persoalan tentang hukum nasab yang tercermin dalam Pasal-Pasal UUP

beserta peraturan organiknya timbul disebabkan ketentuan tersebut

bertentangan dengan norma konstitusi dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-

Undang Dasar 1945. Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 1945 tersebut

adalah :

Pasal 28 B (1). menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2). menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 D (1). menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah melalui perkawinan

yang sah sebagaimana terdapat pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Yang

dimaksud perkawinan yang sah disini harus dibaca sesuai ketentuan Pasal 2 ayat

(1) UUP, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Norma dasar ini

menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan

yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah

menurut hukum agamanya, dan tidak melegalisasikan hak untuk mendapatkan

keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa

ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo. Oleh karena itu pula menurut

UUD 1945 ini keturunan (baca anak) yang sah adalah keturunan yang dilahirkan

dari perkawinan yang sah yang berarti pula tidak melegalisasikan keturunan yang

sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan

perkawinan (kumpul kebo). Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 adalah turunan dari

ayat sebelumnya, dalam ayat ini menunjukan hak-hak anak yang merupakan

kewajiban orangtuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula

negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan

diskriminasi. Sedangkan Pasal 28 D ayat (1) menunjukkan kewajiban negara

7

terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang dalam ayat ini kaitannya

dengan anak adalah setiap anak baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah

maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk di dalamnya anak-anak

terlantar yang asal usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan orang tuanya atau

anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun status dan identitas diantara mereka

berbeda-beda.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang dilahirkan di

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubngan perdata dengan keluarga ayahnya.8

Tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutip oleh A. Mukti Arto, adalah

memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya,

memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang

adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak

dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban

ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak

anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-

laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena

perbuatannya.

Tujuan-tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat (1) semakin terlihat

ketika dikaitkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah yang merlindungi keturunan

(hifdhu al-nasl) sebagai tujuan pokok hukum Islam. Mukti Arto, menyatakan

bahwa adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah

karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

8

badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa

ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama al-

Hanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan

hubungan mahram.9 Argumentasi tersebut, tidak sesuai dengan teori fikih yang

dibangun ulama terdahulu, karena hubungan mahram antara dua orang terdapat

tiga penyebab, yaitu adanya hubungan badan, adanya hubungan nasab dan

adanya hubungan sesusuan. 10 Konsep mahram pernah diungkapkan oleh

Muhammad Abu Zahrah, 11 yang menjelaskan perempuan-perempuan yang

haram dinikahi untuk selama-lamanya adalah melalui tiga sebab, yaitu

disebabkan adanya hubungan kekerabatan (nasab), disebabkan adanya

hubungan mushaharah dan disebabkan adanya hubungan sepersusuan. Yang

dimaksud adanya hubungan mushaharah adalah istri-istri orang tua dan

seterusnya ke atas, istri-istri dari anak cucu (keturunan), orang tua (para leluhur)

dari istrinya dan anak cucu dari istri.

Menurut Abu Hanifah konteks makna nikah yang dimuat dalam Surat al-

Nisa ayat 22 adalah hubungan badan. Penafsiran demikian berakibat kepada

siapa saja perempuan yang telah disetubuhi orang tua baik dalam ikatan

perkawinan, maupun di luar ikatan perkawinan adalah diharamkan untuk dinikahi

oleh anaknya. Kebanyakan ulama mufassirin mengartikan an nakaaha dalam ayat

itu adalah al-aqd ay nikaahu abaaikum al-faasid al-mukhalifu lidiinillah artinya

akad yakni ikatan perkawinan ayah yang fasid yang bertentangan dengan agama

Allah (Islam).12

Demikian pula pengertian kalimat dakhaltum dalam Surat al-Nisa ayat 23:

wa rabaaibukum al-lati fi hujurikum min nisaaikum al-lati dakhaltum bihinna.

Pengertian dakhaltum dalam ayat ini adalah ada sebagian ulama yang menduga

syarat keharaman mushaharah dalam hal ini adalah hubungan badan baik yang

dilakukan dengan istri-istrinya maupun dengan anak-anak tiri dari istrinya itu

secara bersamaan. Penafsiran ini adalah penafsiran yang berasal dari khilasun

9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet ke-empat, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 15. 10 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.

132. 11 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqhi, (Kairo: Daru al-Fikri al-Arabi, 1958), hlm. 71-83. 12 Al-Qurthuby, Al-Jamii Li al-ahkam Al-Quran, Juz V, (Bairut: Ihya al-Turats, 1985), hlm.

103.

9

dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abas Jabir dan Zaid bin Tsabit menyatakan

hubungan badan pada kedua tempat itu (maksudnya istri dan anak). Jumhur

mufassirin menafsirkan ayat ini dengan tafsir yang berbeda yaitu dengan

pengertian nikah yang sah, dan menurut Imam Syafii keharaman mereka itu

disebabkan adanya akad perkawinan yang sah, keharaman dalam ayat tersebut

tidak sampai mengharamkan yang halal.13

Mukti Arto,14 menegaskan bahwa pendapat Abu Hanifah bahwa hubungan

darah menjadi dasar adanya hubungan perdata, yaitu hubungan nasab,

hubungan mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan kewarisan dan

hubungan perwalian. Hubungan badan menjadikan dasar adanya hubungan

keperdataan, yaitu adanya hubungan nasab dan seterusnya. Padahal ayat al-

Quran yang dibicarakan tersebut di atas, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para

ulama, bertemakan mengenai hubungan mahram sebagai akibat adanya

mushaharah. Hal ini merupakan suatu yang tidak relevan, sebab akibat adanya

mushaharah menjadi dasar adanya hubungan nasab. Hal tersebutberdasarkan

ayat al-Quran Surat Al-Najm ayat 45-48. Berdasarkan ayat tersebut, Mukti Arto

berkesimpulan bahwa dengan adanya hubungan darah akan berakibat

menimbulkan hubungan hukum.15 Akibat adanya hubungan hukum keperdataan

antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar perkawinan, yang

menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan

secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat

perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan

poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban

menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik.16

2.1. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Luar Perkawinan

Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam adalah

berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris. Secara umum kualifikasi

ahli waris tersebut yaitu orang yang memiliki hubungan nasab (nasab haqiqi),

13 Al-Qurthuby, Ibid., hlm. 106. 14 Mukti Arto, Loc. Cit., hlm. 16. 15 Mukti Arto, Ibid., hlm. 17 16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

10

hubungan karena sebab perkawinan sah atau yang dikenal dengan mushaharah,

dan hubungan al-wala (pelepasan status seseorang dari perbudakan).17

Hubungan nasab adalah hubungan hukum keperdataan yang disebabkan

kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain illat hukum dalam sebuah

nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya.

Hubungan nasab seperti ini merupakan hubungan yang bersifat alami tidak dapat

berubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun.

Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari seorang laki-laki sampai

kapanpun adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut,

baik laki-laki (ayah biologis) tersebut berdasarkan hubungan mushaharah dengan

ibu kandungnya, maupun dengan ayah nasab-nya (ayah biologis). Oleh karena

itu, yang dimaksud hak perdata anak dalam hubungan kewarisan adalah

kedudukan anak yang ditunjuk dalam Perkara Perdata Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana telah dijelaskan tersebut di

atas, yang menyatakan :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hubungan perdata dalam putusan di atas tentu mengarah pada satu hak

yaitu hak waris. Sebab perkara Machicha merupakan permohonan atas hak waris

Muhammad Iqbal terhadap ayah yang pada saat diajukan ke mahkamah

Konstitusi, ayah yang bernama Moerdiono telah wafat. Sehingga konteks putusan

tersebut merupakan kontekstualisasi hukum terhadap norma yang mengatur hak

waris anak luar perkawinan. Akibat hukum Putusan MK secara ringkas dapat

dilihat dalam table di bawah ini:

17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 484.

11

Tabel 2.1. Ringkasan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Waris Anak Luar Perkawinan

HAK

MATERIAL JENIS ANAK LUAR KAWIN

PRILAKU SEKSUAL

SEBELUM PUTUSAN MK

SESUDAH PUTUSAN MK

RATIO LEGIS

Waris

Hasil sirri - Tidak Berhak Karena Hasil Perkawinan Tidak Dicatat

Berhak sebagaimana faraid anak sah

Nasab biologis, Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi serta kelangsungan hidup anak

Hasil zina

Zina Mukhshan Tidak Berhak Berhak sebagaimana faraid anak sah


Zina Ghairu Mukhshan

Tidak Berhak Berhak sebagaimana faraid anak sah


Hasil Perkosaan

Zina Mukhshan Tidak Berhak Berhak sebagaimana faraid anak sah



Tidak Berhak Berhak sebagaimana faraid anak sah


Adopsi - Wasiat Wasiat

Bukan nasab biologis, melainkan hanya nasab Hukmi

Sumber: kreativitas penulis melalui berbagai buku tentang konstruksi hukum waris anak

2.2. Akibat Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Luar Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan hak kewarisan di atas,

konteks persoalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan

permohonan hak waris anak luar kawin secara khusus. Namun jika mencermati

substansi pada hak-hak perdata yang ada dalam putusan tersebut menyatakan

secara tegas dengan menggunakan kalimat umum yaitu hubungan perdata.

Bertolak dari hubungan perdata tersebut, maka hubungan perdata yang

dimaksud adalah hak-hak perdata anak luar kawin secara umum, sehingga, hak-

hak perdata yang lain (seperti nafkah, dan hak-hak immaterial lainnya), selain

hak waris sebagai permohonan yang melatari perkara tersebut, juga memiliki hak

yang sama sebagaimana hak waris.

Oleh sebab itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VII/2010, maka status anak yang dilahirkan di luar perkawinan

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

ayah dan keluarga ayahnya. Atas dasar putusan tersebut, maka ayahnya dan

keluarga ayahnya wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut. 18 Yang

dimaksud ayah adalah ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan

ibunya, maupun ayah biologis (genetik). Kewajiban tersebut merupakan

18 Yang dimaksud nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan,

biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam .

12

kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Sebab, anak yang dilahirkan

dari hubungan bilogis tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara kodrati tidak

berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib

menunaikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan,

pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya sesuai dengan

penghasilannya. Hal ini selaras sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan

memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya,

sebagaimana maksud Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum

Islam .

Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yang

merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pada dasarnya adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-

laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan

dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan

bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki

tersebut sebagai ayahnya.

Pokok pikiran ini seolah-olah menjadi alasan yang mendasar bahwa

seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang kemudian

melahirkan anak, dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut akan melepaskan

tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya, dengan demikian setelah

ketentuan Pasal tersebut di-review, ayah biologis tersebut dipaksa oleh hukum

untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Seandainya putusan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan

persoalan pertanggungjawaban nafkah, menurut peneliti sifatnya kasuistik dan

akan sejalan dengan logika hukum Islam, sebab masalah nafkah yang diperlukan

untuk menunjang kehidupan anak, tidak hanya terkait dengan orang yang ada

kaitannya dengan hubungan nasab, seperti apabila anak tersebut diangkat anak

oleh orang lain, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada ayah angkatnya,

walaupun pada dasarnya pokok kewajiban itu dibebankan kepada orang yang

terkait dengan hubungan nasab.

13

Ratio legis yang mendasari substansi putusan Mahkamah Konstitusi tidak

hanya melegitimasi hubungan perdata dan polarisasi hak anak dan kewajiban

laki-laki biologis, melainkan didasari hadirnya satu pembuktian berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar ada dan tidak adanya hak anak

luar kawin dalam menuntut hak-hak perdata baik materiil maupun immaterial.

Akibat hukum Putusan MK tentang hak nafkah anak luar perkawinan secara

ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Ringkasan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Nafkah Anak Luar Perkawinan

HAK

MATERIAL JENIS ANAK

LUAR KAWIN PRILAKU SEKSUAL

SEBELUM PUTUSAN MK

SESUDAH PUTUSAN MK

RATIO LEGIS

Nafkah

Hasil sirri -

Tidak Berhak Karena Hasil Perkawinan Tidak Dicatat

Berhak sebagaimana konsep nafkah anak sah

Nasab biologis, Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi

Hasil zina

Zina Mukhshan

Tidak Berhak


Nasab biologis, wajib mengeluarkan nafkah dan ayah biologis haram mengeluarkan zakat, larangan melakukan perkawinan antara anak biologis dengan anak sah ayah biologis karena mahram.


Tidak Berhak


Nasab biologis, sudah seharusnya calon ayah biologis menikah dengan calon ibu biologis (jika mampu)

Hasil Perkosaan

Zina Mukhshan

Tidak Berhak


Nasab biologis, wajib mengeluarkan nafkah dan ayah biologis haram mengeluarkan zakat kepada anak biologis, larangan melakukan perkawinan antara anak biologis dengan anak sah ayah biologis karena mahram.


Tidak Berhak


Nasab biologis, wajib mengeluarkan nafkah, calon ayah biologis haram mengeluarkan zakat kepada anak biologis, larangan melakukan perkawinan antara anak biologis dengan anak sah ayah biologis karena mahram.

Adopsi -

Berhak Berhak

wajib mengeluarkan nafkah, ayah angkat haram mengeluarkan zakat kepada anak angkat, larangan melakukan perkawinan antara anak angkat (jika ibu angkat melahirkan anak biologis dan memberikan ASI kepada anak angkat) dengan anak sah biologis karena mahram sesusuan.

Sumber: kreativitas penulis melalui berbagai buku tentang konstruksi hukum nafkah anak

14

2.3. Akibat Hukum Terhadap Hak Wali Nikah Anak Luar Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Kemudian Pasal 20

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua

kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa orang-

orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memilki hubungan nasab

dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UUP, atau dengan kata lain anak

perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki

dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal ini melahirkan kaidah hukum

bahwa adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua

orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah

disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan

perkawinanya. Dengan demikian kelahiran anak selain yang ditentukan dalam

aturan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat

hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam

perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada

wali hakim.

Berkaitan dengan dasar hukum perwalian tersebut, bahwa pembaharuan

hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan hukum

berbasis teknologi DNA. Pengakomodiran prinsip-prinsip perkembangan keilmuan

dalam teknologi genetika, merupakan bukti bahwa penemuan hukum (istinbat al-

ahkam) yang lakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan transformasi dan

semangat dari penggalian hukum yang mendasarkan keadilan dan kebenaran

substantif (pengakuan hukum secara de facto) di atas kebenaran prosedural

(pengakuan hukum secara de jure).

Hal ini terlihat bagaimana para hakim MK menjadikan DNA sebagai ratio

legis, sehingga hubungan perdata dan polarisasi hak anak dan kewajiban laki-

15

laki (ayah) biologis, menimbulkan hak-hak perdata baik materiil seperti hak

nafkah dan waris, maupun hak-hak immaterial seperti perwalian baik dalam

perkawinan atau harta benda anak dan hak hadhanah (alimentasi).

Oleh sebab itu, Putusan Mk tentang hak anak dalam perwalian terutama

wali dalam perkawinan, turut menjadi sasaran dari putusan tersebut. Sebab,

pangkal dari adanya hak perwalian adalah disebabkan oleh adanya nasab. Ada

tidaknya nasab menyebabkan sah tidaknya sebuah hak, baik hak materiil

maupun immaterial. Melalui putusan itu pula, maka putusan MK juga

melegetimasi dan menjangkau atas hak anak biologis untuk memperoleh hak

dalam perwalian (jika ayah biologisnya masih hidup). Hak perwalian merupakan

hak yang sama pentingnya dengan hak-hak anak lain. Akibat hukum Putusan MK

terhadap hak perwalian anak secara ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah

ini:


46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Wali Nikah Anak Luar Perkawinan

HAK

IMMATERI JENIS ANAK


SEBELUM PUTUSAN MK

SESUDAH PUTUSAN MK

RATIO LEGIS

Wali Nikah

Hasil sirri -

Perwalian Ibu dst. Karena Hasil Perkawinan Tidak Dicatat

Wali Nasab (Ayah Biologis)

Nasab biologis, Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi

Hasil zina

Zina Mukhshan

Perwalian Ibu dst. Wali Hakim Kerawanan Sosial


Perwalian Ibu dst. Wali Nasab (Ayah Bilogis)

Nasab biologis, sudah seharusnya calon ayah biologis menikah dengan calon ibu biologis

Hasil Perkosaan

Zina Mukhshan

Perwalian Ibu dst. Wali Hakim Kerawanan sosial


Perwalian Ibu dst. Wali Nasab (Ayah Biologis)

Nasab biologis, jika ibu menikah dengan calon ayah biologis. Jika ibu tidak menikah dengan calon ayah biologis, maka menempuh wali hakim.

Adopsi

- Wali Hakim Wali Hakim

Bukan nasab biologis, bukan nasab haqiqi. Terkecuali tidak ada wali hakim.

Sumber: kreativitas penulis melalui berbagai buku tentang konstruksi hukum perwalian anak

2.4. Akibat Hukum Terhadap Hak Hadlanah Anak Luar Perkawinan

Kewajiban orang tua kepada anak meliputi berbagai aspek. Jika

disederhanakan aspek tersebut yaitu kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-

16

hak-hak material dan immaterial anak seperti hak asuh dan hak perwalian

sebagaimana disinggung di atas.

Pada dasarnya kewajiban utama seorang ayah (suami) adalah pemimpin

dan kepala rumah tangga. Jika ayah tidak dapat melaksanakan kewajiban

tersebut, maka kewajiban selanjutnya secara hierarkhis harus dipikul oleh ibu.

Demikian selanjutnya, oleh keluarga masing-masing ayah dan ibu dan

seterusnya. Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama

antara ayah dan ibu.19 Namun dalam perspektif fikih klasik, kewajiban tersebut

hanya berlaku manakala keduanya (suami-isteri) masih hidup dalam satu ikatan

perkawinan.

Pandangan terkait pemeliharaan anak luar kawin sebagaimana ajaran di

atas, berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka antara

anak luar kawin dengan ayah biologis menimbulkan hubungan hukum dalam

sistim hubungan keperdataan. Dengan terbukanya hubungan perdata tersebut,

maka hak-hak yang melekat pada diri anak biologis memiliki hubungan perdata

pula dengan kewajiban ayah biologis. Salah satunya yaitu hak asuh (alimentasi)

atau hadhanah antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Sejak keluarnya

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan

ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah

biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.

Hak alimentasi (pemeliharaan) menurut Buku Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II,

sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, 20 antara lain bahwa nafkah anak

merupakan kewajiban ayah dan ibu, pemeliharaan anak pada dasarnya

bergantung kepada orang yang memiliki kecakapan dan akhlak, pengalihan

pemeliharaan anak didasarkan atas putusan Pengadilan Agama, pencabutan

kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga

19 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 224. 20 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya

Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 273.

17

dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang

(jaksa).

Menurut UUP, ketentuan pemeliharaan anak tertuang dalam Bab X

tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak dari Pasal 45 sampai dengan

Pasal 49. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hal yang sama tertuang

dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak yaitu dari Pasal 89 sampai Pasal 99.

Penerapan tentang kewajiban pemeliharaan (alimentasi) kepada ayah

biologis juga menimbulkan kewajiban bagi si anak untuk menghormati dan

menghargai si ayah sebagai orang tuanya, termasuk kewajiban untuk melakukan

pengurusan kepada si ayah jika si anak telah tumbuh, dewasa dan si ayah

membutuhkan pemeliharaan dari anaknya, karena hak dan kewajiban alimentasi

tidak mungkin diterapkan secara separuh-separuh, bahkan jika hak keperdataan

itu termasuk dalam ruang lingkup hukum waris, maka hak mewaris dari anak luar

kawin terhadap ayah biologisnya juga meliputi hak mewaris ayah biologis

terhadap anak luar kawin, jika si anak meninggal dulu daripada ayah biologisnya

dan tidak meninggalkan ahli waris dalam peringkat yang lebih tinggi.

Penerapan prinsip hak keperdataan bagi anak luar kawin terhadap ayah

biologisnya dapat dianalogikan dengan anak luar kawin yang telah mendapat

pengakuan oleh orang tua biologisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH

Perdata karena dalam UUP. Hal ini didasarkan pada tidak adanya fasilitas hukum

yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti keluarnya Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut. Menurut KUH Perdata seorang anak yang telah diakui oleh

orang tuanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologisnya,

sedangkan pengertian hak keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan

walaupun kedudukan waris anak di luar kawin tetap tidak sama dengan

kedudukan waris yang sah.

Menempatkan posisi anak luar kawin sesuai dengan apa yang dihendaki

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam konstruksi fikih memang

agak sulit, karena anak kawin sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada ayah

biologisnya, sehingga dia tidak mungkin bisa menjadi ahli waris dari ayah

biologisnya. Namun jika kita kembali kepada pengertian bahwa hak keperdataan

itu bukan hanya sekedar menyangkut persoalan tentang waris-mewaris, maka

18

ketidakmungkinan dalam hukum pewarisan Islam sebenarnya bisa diantisipasi

dengan alternatif yang lain, misalnya dengan hak untuk mendapatkan biaya

pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam, bentuk nafkah hadhanah,

sedangkan terhadap harta peninggalan, maka si ayah biologis, dapat

memberikan hibah atau wasiat kepada si anak sepanjang jumlahnya tidak

melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya agar tidak merugikan kepentingan

para ahli waris lain yang sah.

Dalam bentuk yang lain sekarang ayah biologis juga tidak dilarang untuk

memberikan shadaqah berupa harta atau uang kepada anak luar kawin sebagai

bentuk tanggung jawab alimentasi si ayah biologisnya kepada si anak, agar si

anak dapat tumbuh dan hidup secara wajar. Hal ini selaras dengan apa yang

disampaikan oleh Muhammad Nurul Irfan bahwa jika hendak disinkronisasi

dengan konsep dasar hukum Islam jangan diberi nama waris karena syaratnya

harus ada hubungan kekerabatan yang sah, sedangkan anak di laur kawin

hubungan kekerabatannya tidak sah dan untuk memperoleh haknya bisa dengan

hibah sedekah dan lain-lain.21

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatasi bahwa pengakuan anak

luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan berdasarkan Pasal 2

ayat (2) UUP (anak sirri). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga bisa

menjadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian yang lebih luas, seperti anak

zina baik dalam pengertian hukum barat maunpun anak zina dalam pengertian

hukum Islam maupun anak sumbang, karena tidak disebutkan secara jelas

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan makna hanya pada

anak yang lahir dari perkawinan siri saja walaupun latar belakang lahirnya

putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai akibat dari

perkawinan sirri.

Sebagaimana telah banyak dibahas di muka bahwa dalam perspektif

kepentingan si anak, tidak ada perbedaan secara alamiah antara anak yang lahir

karena perkawinan sirri dengan anak yang lahir dari hubungan perzinahan yaitu

sama-sama tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia, apalagi untuk

21 D.Y. Witanto, Ibid., hlm. 274.

19

dilahirkan dari suatu hubungan orang tuanya yang tidak sah. Suatu contoh yang

ekstrim adalah jika seorang anak lahir dari akibat pemerkosaan, maka sangat

tidak adil jika si ibu dengan anaknya mendapatkan stigma dan status yang lemah

dihadapan hukum bahkan justru hukum cenderung melindungi pihak laki-Iaki

yang jelas telah melakukan perbuatan jahat dan tercela dengan melakukan

pemerkosaan yang mengakibatkan lahirnya seorang anak.

Suatu pandangan yang cukup progresif, jika seorang anak yang lahir dari

suatu hubungan yang tidak sah juga bisa mendapatkan haknya untuk dinafkahi

dan diberikan biaya penghidupan yang layak oleh si ayah biologisnya karena

anak dan semua orang yang terlahir kedunia tidak pernah mampu untuk memilih

lahir dari hubungan yang sah atau tidak.

Upaya perlindungan hukum bagi si anak untuk mendapatkan biaya

pemeliharaan dan pendidikan akan membuat si anak bisa hidup dengan wajar,

walaupun dalam pandangan sosial ia tetap tidak mungkin bisa keluar dari stigma

bahwa dia adalah anak zina atau anak haram yang akan ditanggung oleh si anak

seumur hidupnya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kondisi lahirnya anak di luar kawin hampir mirip jika kita bandingkan dengan

anak yang lahir dengan mengidap penyakit AIDS yang diturunkan oleh orang

tuanya, dalam kasus seperti itu siapa yang salah? Apakah si anak juga harus

menanggung dosa dan kesalahan yang sebenarnya dilakukan olen orang.

tuanya? Rasanya tidak adil jika kita juga harus menghukum dengan segala status

dan kedudukannya ditengah-tenga masyarakat akibat dari dosa yang tidak

pernah ia lakukan.22 Akibat hukum Putusan MK terkait hak hadhanah anak luar

perkawinan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

22 D.Y. Witanto, Ibid., hlm. 275.

20


46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Hadhanah Anak Luar Perkawinan

HAK

IMMATERI JENIS ANAK


SEBELUM PUTUSAN MK

SESUDAH PUTUSAN MK

RATIO LEGIS

Hadhanah

Hasil sirri -

Ibu lebih berhak Ibu dan ayah biologis mempunyai hak

Siapa yang lebih perasa, lebih lembut, lebih kasih, lebih mesra, lebih saying (parameter akhlak)

Hasil zina

Zina Mukhshan

Ibu lebih berhak Ibu dan keluarga ibu lebih berhak, sedangkan ayah biologis wajib mengganti dengan nafkah

Kerawanan sosial


Ibu lebih berhak Ibu dan calon ayah biologis mempunyai hak

Siapa yang lebih perasa, lebih lembut, lebih kasih, lebih mesra, lebih sayang (parameter akhlak)

Hasil Perkosaan

Zina Mukhshan

Ibu lebih berhak Ibu dan keluarga ibu lebih berhak, sedangkan ayah biologis wajib mengganti dengan nafkah

Kerawanan sosial


Ibu lebih berhak Ibu dan calon ayah biologis mempunyai hak

Siapa yang lebih perasa, lebih lembut, lebih kasih, lebih mesra, lebih sayang (parameter akhlak)

Adopsi

- Ibu angkat lebih berhak

Ibu dan ayah angkat mempunyai hak

Siapa yang lebih perasa, lebih lembut, lebih kasih, lebih mesra, lebih saying (parameter akhlak)

Sumber: kreativitas penulis melalui berbagai buku tentang konstruksi hukum hadhanah anak

3. Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan

terjadinya perubahan akibat hukum tak terbatas terhadap hak perdata anak luar

perkawinan. Perubahan akibat hukum baik hak materiil yaitu hak nafkah (jika

ayah biologis masih hidup) dan hak waris, maupun hak immateriil yaitu hak

perwalian dan hak alimentasi sebagaimana anak sah pada umumnya. Hal ini

berdasarkan penemuan hukum sebagai berikut: pertama, konsep hubungan

darah (nasab biologis) merupakan sunnatullah (natural of law) yang bersifat

permanen, sehingga konsep nasab biologis merupakan ratio legis (illat al-hukm)

yang menjadi pertimbangan de facto hak-hak perdata anak. Kedua, pergeseran

hukum hak-hak perdata dari berbasis nasab yuridis (de jure) ke nasab biologis

telah mendekonstruksi hak-hak perdata anak berbasis nasab yuridis, sehingga

hak-hak pedata anak (baik hak materiil maupun hak immateriil) yang tidak

diakui, kini diakui secara de jure dan de facto. Ketiga, konsep pembangunan

hukum perdata anak secara radikal berbasis revolusi hukum dalam pengakuan

21

hak-hak perdata anak mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak anak berbasis

prinsip-prinsip konstruksi hukum yang Islami. Akibat hukum Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu harus dibatasi berdasarkan konteks

anak luar perkawinan dari hasil pernikahan poligami sirri Aisyah Mokhtar dan

Moerdiono serta hanya dalam perkara perdata waris. Sehingga koridor hukum

dari akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dalam perkara

perkawinan sirri bukan anak hasil zina dan hanya dalam lingkup perkara perdata

waris bukan hak-hak perdata anak lainnya.

4. Daftar Pustaka

Al-Qurthuby, Al-Jamii Li al-ahkam Al-Quran, Juz V, Bairut: Ihya al-Turats, 1985.

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

E.M. Meyers, dan H.F.A. Vollmar dan Jac Kalma, Privaat recht: handleiding by de studi evan het Nederlands Privaat recht, cet. ketiga. New York: t.t.

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia, Disertasi, Program Doktor UIN Gunung Jati, Bandung, 2011.

Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, Juz ke-VI, ditahqiq oleh Abdullah Aliy al-Kabir, Muhammad Ahmad Hasbullah, Hasyim

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqhi, Kairo: Daru al-Fikri al-Arabi, 1958.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet ke-empat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Soebekti, Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja pada Simposium.

Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembina an Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Juz VII.

Documents

Akibat Hukum Putusan MK