Aipmnh Annual Work Plan 2012 Indonesian

Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health Annual Plan July 2012-June2013

i

Rencana Kerja Tahunan Juli 2012 – Juni 2013 April 2012 Versi 1

DAFTAR ISI

i

1. PENDAHULUAN 1

2. IMPLEMENTASI 1

2.1. Kemitraan 1

2.2. Tata Kelola Kemitraan 2

2.3. Konteks Eksternal 2

3. RENCANA TAHUNAN 2012-2013 3

3.1. Program HSS dan KIBBLA yang baru 4

3.2. Pengelolaan Program 5

3.3. Program Kerja menurut Komponen 10

3.4. Program Kerja Tema Bantuan Teknis 22

4. ISU-ISU LINTAS SEKTOR 27

4.1. Kemiskinan 27

4.2. Inklusi sosial 27

4.3. Lingkungan 27

5. MANAJEMEN RISIKO 28

6. JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN 29

7. PEMBAYARAN PENCAPAIAN/MILESTONE PAYMENT 29

TABLES

Table 1: Forthcoming Tenders 7

Table 2: Budget estimates for Themes July 2012 – June 2013 22

Table 3: Milestone and Due Date July 2012 – June 2013 29

ANNEXES

Annex 1: Personnel Schedule 30

Annex 2: Risk Matrix 37

Annex 3: Activity Implementation Schedule 48

Annex 4: Operating Expenditure 58

Annex 5: AIFA Expenditure 60

SINGKATAN

i

ACCESS Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme

ADB Asian Development Bank

AIPD Australia Indonesia Partnership for Decentralization

AIPHSS Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening

AIPMNH Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health

ANC Antenatal care

APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (District Government Consolidated Budget)

APBDes Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Village Government Consolidated Budget)

APBN Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (National Government Consolidated Budget)

APN Asuhan Persalinan Normal (Normal Delivery Care)

AusAID Australian Agency for International Development

AWP Annual Work Plan

BAPELKES Balai Pelatihan Kesehatan (Health Training Division)

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning Agency at

provincial and district levels))

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)

BEONC Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED)

BKB Badan Keluarga Berencana (District level family planning agency)

BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (National Family Planning Board)

BOK Bantuan Operasional Kesehatan (Assistance Fund for Operational Costs at Health Centre

Level)

BPMD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Village Community Empowerment Agency)

BPMPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah (Village Community

Empowerment and Development Board; at provincial and District levels)

BPP Biro Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Bureau)

BUK Direktorat Genderal Bina Upaya Kesehatan (MOH Directorate for Development of

Standards)

Bupati Elected Head of a District

Camat Administrative Head of Kecamatan (subdistrict)

CE Community Engagement

CEONC Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONEK)

CTU/ CTU-KB Contraceptive Training Update

Dasolin Dana Sosial Bersalin (funds collected by the community to assist in delivery)

DCC District Coordinating Committee

Desa Village

Desa siaga Health aware and alert villages

DHA District Health Accounts

DHO District Health Office

Dinkes Dinas Kesehatan (Provincial/District Health Office)

DPC District Program Coordinator

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provincial/District Level Parliament)

DTPS District Team for Problem Solving

SINGKATAN

ii

GoA Government of Australia

GoI Government of Indonesia

HIS Health Information System

HSS Health Systems Strengthening

Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat (community health insurance)

Jampersal Jaminan Persalinan (community insurance for ante-natal, child birth and post natal care)

Kas Desa Village Funds

KB Keluarga Berencana (Family Planning)

KIA Kesehatan Ibu dan Anak (Maternal and Child Health)

KIBBLA Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Maternal and Neonatal Health)

KIP/K Komunikasi Inter Personal/konseling (Interpersonal/Counselling Communication)

LOGICA Local Governance and Infrastructure for Communities Project in Aceh

LOPP Life of Program Plan

MC Managing Contractor

M&E Monitoring and Evaluation

MCH Maternal Child Health

Memadai Satisfactory, adequate

MDG Millennium Development Goal

Mini lok = Mini

lokakarya

Mini workshop, generally used in terms of the 3 monthly Puskesmas planning meeting

MMR Maternal Mortality Ratio

MNCH Maternal Neonatal and Child Health

MNH Maternal and Neonatal Health

MoH Ministry of Health

MPS Making Pregnancy Safer

MTBM Manajemen Terpadu Bayi Muda (Integrated Management for Neonates)

Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Participatory Development Planning Meeting)

NGO Non Government Organisation

NMR Neonatal Mortality Rate

NTT Nusa Tenggara Timur (East Nusa Tenggara)

P4K Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (Birth Preparedness

Planning Program)

PCC Provincial Coordinating Committee

PDD Program/ Partnership Design Document

Perda Peraturan Daerah (Regional Law)

Perdes Peraturan Desa

PHA Provincial Health Accounts

PHO Provincial Health Office

PNC Post Natal Care

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Community Grants Program)

Polindes Poliklinik Bersalin Desa (Village Maternity Clinic or Village Birthing Centre)

SINGKATAN

iii

Poltekes Politeknik Kesehatan (Health Polytechnic)

PONED Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Basic Emergency Obstetric Neonatal

Care/BEONC)

PONEK Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (Comprehensive Emergency

Obstetric Neonatal Care/CEONC)

Posyandu Pos Pelayanan Terpadu (Integrated Health Post for MCH)

PPGDON Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (Basic First Aid for Maternal

and Neonatal)

PRC Performance Review Committee

Progsus In service training program to upgrade qualifications of midwives

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Community Health Centre [in NTT at the sub-district level])

PWS Pemantauan Wilayah Setempat (Local Area Monitoring)

RAKONTEK Rapat Koordinasi Tehnis Kesehatan (Health Technical Coordination Meeting)

Reformasi

Puskesmas

Health Centre Reform

Renstra Rencana Strategis (Strategic Plan)

Revolusi KIA Maternal and Child Health Revolution

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Work Plan of Local Government)

ROREN Planning and Budgeting Unit of Ministry of Health

RPJMDes Medium Term Development Plan, Village Level

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah (Public Hospital)

Satker Satuan Kerja (Work Unit)

SDM Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Sekber Sekretariat bersama (Local government donor coordination unit)

SEKDA Sekretariat Daerah (District Secretariat)

SIKDA Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Provincial/District Health Information System)

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (Local government agency or department)

SOP Standard Operating Procedure

SoS Scope of Services

Tabulin Tabungan Ibu Bersalin (Pregnant mothers’ savings fund)

ToR Terms of Reference

TWG Technical Working Group

UNDP United Nations Development Program

UGM Universitas Gajah Mada (Gajah Mada University)

UI Universitas Indonesia (University of Indonesia)

UNFPA United National Family Planning Association

UNICEF United Nations Children’s Fund

UPK Unit Pelaksana Kegiatan (Activity Implementation Unit)

Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health Rencana Kerja Tahunan | Juli 2012–Juni 2013

1

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2015. Sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap target MDG nasional dan kepada rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT), Gubernur dan Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi melalui Revolusi KIA yang berusaha untuk memastikan bahwa:

semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, ditangani oleh staf yang kompeten, memiliki peralatan dan obat-obatan yang memadai;

semua kasus darurat obstetri atau neonatal ditangani di pusat kesehatan masyarakat yang sesuai, atau dirujuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan yang komprehensif;

masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan kesehatan mereka dan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan pelayanan kesehatan; dan

sumber daya yang dibutuhkan untuk menyajikan, mendukung dan memantau layanan ini disediakan secara tepat waktu, efisien, efektif dan transparan.

Pemerintah Australia, melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (AIPMNH) di NTT, telah memberikan bantuan untuk mencapai target tersebut sejak tahun 2009.

Rencana Tahunan AIPMNH ke-4 ini, menyajikan rincian tentang sumber daya teknis dan keuangan yang dibutuhkan dalam tahun terakhir kegiatan. Rencana Tahunan ini meliputi kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Tahunan Kemitraan yang telah diselaraskan (Jan-Des 2012) serta kegiatan-kegiatan untuk fase akhir, periode Januari-Juni 2013.

AusAID saat ini sedang mempersiapkan upaya-upaya kesehatan ibu, bayi dan bayi baru lahir di Indonesia untuk tahap berikutnya, dengan melakukan pengembangan Makalah Konsep (Concept Paper) dan diikuti oleh Dokumen Desain. Diharapkan bahwa desainnya akan dikembangkan berdasarkan program kegiatan AIPMNH yang sudah ada saat ini, memperluas wilayah cakupan ke kabupaten dan provinsi lainnya, menjawabi kebutuhan KB dan gizi, dan dipadukan dengan Program Penguatan Sistem Kesehatan AusAID (Health System Strengthening/HSS).

2. IMPLEMENTASI

2.1. Kemitraan

Kemitraan inti meliputi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten (Dinas Kesehatan), Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD), Kantor Pemberdayaan Perempuan (BPP), Keluarga Berencana (BKKBN) dan tim AIPMNH yang dikontrak oleh AusAID. Entitas lain yang terlibat sebagai mitra kontrak termasuk pihak universitas dan rumah sakit mitra dalam program Sister Hospital.

Kemitraan berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi Paris (2005) dan Komitmen Jakarta (2009). Bekerja dalam sebuah Kemitraan telah menghasilkan banyak peluang maupun tantangan. Para anggota Kemitraan untuk KIBBLA telah memberikan dukungan dan membuat kemajuan yang sangat baik dalam waktu yang relatif singkat.

Bappeda dan BPMPD, khususnya, telah menunjukkan pemahaman yang lebih besar mengenai peran dan kontribusi yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Bappeda telah mengambil peran kepemimpinan dalam mengoordinasikan perencanaan di semua sektor, dan telah memberi kontribusi yang kuat dalam penyusunan biaya satuan standar agar terjadi harmonisasi antara anggaran pemerintah dan lembaga donor. Kontribusi BPMPD semakin bertumbuh sejalan dengan hubungannya yang semakin baik dengan tim Pelibatan Masyarakat (CE) dan telah


2

menunjukkan pengelolaan para mentor kabupaten yang semakin efektif. Program untuk perencanaan desa, revitalisasi posyandu, desa siaga dan reformasi Puskesmas telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Dinas Kesehatan Provinsi juga terus menjadi mitra yang aktif dan positif bagi tim AIPMNH. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Badan Keluarga Berencana secara bertahap menyesuaikan diri dengan modalitas Kemitraan, di mana fokusnya adalah pada pencapaian hasil umum, dan harmonisasi rencana.

2.2. Tata Kelola Kemitraan

Pertemuan Komite Koordinasi Kabupaten maupun Provinsi (DCC/PCC) diadakan di semua kabupaten selama periode pelaporan sebelumnya dan secara umum kinerja komite ini baik. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota tim AIPMNH untuk memastikan bahwa berbagai persoalan bisa segera ditangani. Fokus dari pertemuan yang diadakan pada triwulan terakhir tahun 2011 adalah persiapan penyelarasan rencana kerja tahunan kabupaten tahun 2012.

PCC mengadakan pertemuan 6 bulanan di Labuan Bajo pada bulan Oktober 2011. Pertemuan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan koordinasi teknis kesehatan triwulanan (RAKONTEK) dan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, staf Bappeda dari setiap kabupaten dan provinsi, serta Ketua Komisi Kesehatan DPRD Provinsi.

Tim Kelompok Kerja Teknis nasional (TWG) berkunjung ke NTT pada bulan November 2011. Tim tersebut terdiri atas perwakilan dari Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan dan Pelatihan, serta Jasa Medis. Ini pertama kalinya direktorat lain berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja teknis yang berkaitan dengan AIPMNH, dan menjadi contoh makin luasnya ruang lingkup dan relevansi Program ini bagi para para pembuat kebijakan di tingkat nasional.

Pertemuan Partnership Review Committee (PRC) diadakan pada bulan Desember 2011 untuk mengkaji laporan TWG dan mengesahkan Life of Program Plan (2011-2013), Laporan Kemajuan ke-5, Strategi Komunikasi, serta Rencana Monitoring dan Evaluasi AIPMNH. Rekomendasi penting dari pertemuan PRC adalah meningkatkan keanggotaan PRC sehingga mencerminkan cakupan program AIPMNH. Revisi PRC juga telah diadopsi oleh program EMAS USAID, dan dapat dimanfaatkan oleh program HSS AusAID yang baru.

2.3. Konteks Eksternal

Tidak ada dampak eksternal yang signifikan terhadap pelaksanaan program. Namun, beberapa masalah yang relatif kecil namun terus diikuti dan dijaga koordinasinya oleh tim AIPMNH adalah:

Program pendanaan nasional untuk kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan: Dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal terus mengalir ke kabupaten-kabupaten dalam rangka meningkatkan cakupan dan penyajian layanan di puskesmas-puskesmas. Dana ini sangat berguna namun memerlukan tindak lanjut yang teratur dan konsisten untuk memastikan penggunaan yang efektif dan menyeluruh. Tidak ada dampak eksternal yang signifikan terhadap pelaksanaan program. Kemitraan telah merekrut seorang penasihat untuk memberikan dukungan teknis dan pengawasan terhadap dana tersebut.

Perubahan staf pada jabatan-jabatan penting di Kementerian Kesehatan: Mantan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Ibu dan Anak sudah pensiun dan digantikan oleh Dr. Slamet Riyadi (mantan Direktur RS Dr. Soetomo di Surabaya). RSU Dr. Soetomo adalah salah satu pendiri Sister Hospital yang berkarya di NTT sehingga Dr. Slamet Riyadi sudah akrab dengan Program AIPMNH.

Direktur Kesehatan Ibu dari Kemkes dipromosikan menjadi Wakil Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan. Kekosongan ini menyebabkan adanya celah dalam pengambilan keputusan sampai


3

terpilihnya Direktur Kesehatan Anak yang cakupan kerjanya digabung dengan Direktorat tersebut. Demikian pun Kepala PPSDM yang pensiun, dan Direktur Perencanaan dan Penganggaran diangkat sebagai Penasihat Khusus Menteri Kesehatan. Perubahan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap operasional program di NTT, tetapi berpengaruh terhadap perbaikan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan program di tingkat kabupaten dan provinsi.

Bergulirnya Program Penguatan Sistem Kesehatan (HSS) AusAID: Momentum Program HSS terjadi pada periode pelaporan Juli-Desember 2011. Pertemuan konsultasi dan perencanaan awal diadakan bersama tim dari Jakarta. Empat kabupaten dipilih oleh Kemkes (dengan konsultasi yang relatif sedikit dengan pihak Dinkes kabupaten ataupun Dinkes provinsi NTT). Peluang untuk penyelarasan dan pemaduan AIPMNH dan HSS terletak pada kegiatan-kegiatan ketenagaan dan pengelolaan keuangan publik.

Pelajaran yang Dipetik

Program AIPMNH berkembang dengan baik selama periode pelaporan Juli-Desember 2011. Pelajaran penting yang dipetik selama periode ini adalah:

Strategi Revolusi KIA menyediakan kerangka kerja yang jelas di mana sebuah program kerja dengan sektor kerja yang luas telah dikembangkan dan mengalami kemajuan pelaksanaan.

Laju dan kualitas pelaksanaan ditentukan oleh kapasitas mitra dalam merancang, merencanakan dan mengelola kegiatan dengan bantuan yang minimum.

Sejumlah besar dukungan dan masukan teknis masih diperlukan dari tim AIPMNH sebelum desain dan rencananya siap untuk dilaksanakan oleh Kemitraan.

Harmonisasi anggaran dan rencana kerja pada tingkat provinsi dan kabupaten dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan, cakupan layanan program yang lebih luas, dan pengurangan duplikasi anggaran dan kegiatan. Anggaran dari APBN dan dari lembaga donor yang membiayai sektor tertentu menghalangi terjadinya proses harmonisasi dan mengakibatkan cukup banyaknya duplikasi kegiatan dan alokasi sumber daya secara tidak tepat atau mis-alokasi.

Manajer keuangan perlu selalu waspada terhadap potensi kasus penipuan dan penyalahgunaan sumber daya. Perusahaan masih mungkin memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender dan memenangkan kontrak dari Pemerintah Indonesia meskipun sudah masuk dalam daftar hitam oleh Bank Dunia, ADB, atau lembaga donor internasional lainnya. Banyak kerugian yang disebabkan oleh pergantian sub-kontraktor saat program berada di tengah perjalanan.

3. RENCANA TAHUNAN 2012-2013

Rencana Tahunan untuk Tahun Anggaran Australia 2012-2013 konsisten dengan rencana yang tertuang dalam Life of Program Plan (LOPP) yang telah diserahkan pada bulan Agustus 2011.

AusAID telah memberitahu tim AIPMNH bahwa proses konseptualisasi, desain dan tender untuk program KIBBLA/MNH yang baru akan memuluskan transisi menuju program baru. Saat ini belum ada jadwal yang pasti mengenai dimulainya program baru tersebut. Jika terjadi penundaan, satu tahun transisi tambahan dapat diberikan pada program yang ada saat ini untuk menjamin keberlanjutan. Rencana Tahunan ini didasarkan pada akhir kegiatan program yang diharapkan terjadi pada 30 Juni 2013.

LOPP menjabarkan tiga fase yang secara umum berhubungan dengan upaya-upaya konsolidasi dan peralihan yang perlu diselesaikan selama periode-periode tersebut.


4

Fase 1. Juli 2011–Juni 2012

Menyelesaikan sinkronisasi rencana kerja kabupaten dan provinsi tahun 2012. Pendanaan untuk kegiatan akan diarahkan terutama untuk memastikan adanya konsolidasi dan keberlanjutan layanan dan operasionalnya.

Menyelesaikan tugas-tugas pengadaan penting termasuk sub-kontrak penyaji layanan (sub-kontrak Performance Management and Leadership, Monitoring dan Evaluasi, Gender, Komunikasi, dan Pengembangan Ketenagaan), serta pengadaan alat kesehatan, bahan-bahan media dan renovasi Puskesmas.

Membangun sebuah mekanisme koordinasi formal di tingkat provinsi dan nasional dalam rangka penyelarasan program AIPHSS dan AIPMNH di kabupaten terpilih.

Fase 2. Januari 2012–Desember 2012

Melaksanakan dan menyelesaikan semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kabupaten dan provinsi, sesuai anggaran serta tepat waktu pada bulan Desember 2012.

Melaksanakan dan menyelesaikan semua sub-kontrak Tematik pada bulan Desember 2012.

Memulai kajian khusus M&E.

Berkontribusi dalam perencanaan dan sinkronisasi program AIPMNH dengan program KIBBLA AusAID yang baru.

Fase 3. Januari–Juni 2013

Mengevaluasi dan membuat laporan mengenai dampak dari program AIPMNH berdasarkan indikator kinerja utama

Kegiatan-kegiatan transisi menuju Program AIPHSS dan Program KIBBLA AusAID yang baru

Menyerahkan semua aset kepada mitra, atau sesuai arahan dari AusAID.

Semua tahapan sudah berjalan sesuai jadwal. Fase 1 hampir selesai dan beberapa bagian penting dari Fase 2 sudah berjalan dengan baik (poin-poin pertama dan terakhir).

3.1. Program HSS dan KIBBLA yang baru

Mata rantai antara Program HSS dan Program KIBBLA yang baru sudah mulai dibangun. Tim AIPMNH akan terus bekerja sama dengan AusAID, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di NTT yang menjadi wilayah kerja HSS untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi kegiatan yang saat ini sudah ada dalam rencana kerja tahunan. AIPMNH akan secara aktif melibatkan Kemkes dan AusAID untuk memastikan bahwa kegiatan HSS adalah kegiatan yang akan memperkuat sistem kesehatan dan bukan kegiatan yang biasanya didanai melalui anggaran dekonsentrasi Kemkes. Sebagian besar output Komponen 2 AIPMNH dapat didukung oleh program HSS dengan spesifikasi yang lebih besar dan menargetkan setiap tingkatan administrasi untuk memastikan bahwa elemen yang relevan dari sistem tersebut diperkuat secara tepat.

Desain AIPMNH sudah bagus dan telah memberikan keterpaduan yang kuat antara masyarakat, penyajian layanan, sistem kesehatan, dan entitas pelaksana (performance entities). AIPMNH ini mungkin salah satu dari sedikit program yang didanai lembaga donor di Indonesia saat ini yang melakukan pendekatan sektoral sedemikian luas dan fleksibel. Hasil dari pendekatan seperti ini sedang disajikan dan didokumentasikan. Idealnya momentum dari Program ini akan dipertahankan dan didukung oleh semua pihak, yaitu AusAID, pemerintah pusat melalui Kemkes, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Daerah serta lembaga teknis dan badan-badan profesional seperti universitas maupun sekolah tinggi ilmu kesehatan.


5

Transisi ke program KIBBLA yang baru akan tergantung pada seberapa cepat desain bisa diselesaikan. Jika diselesaikan tepat waktu dengan retensi dari desain dan modalitas pelaksanaan AIPMNH yang ada maka akan mudah untuk melanjutkan pelaksanaan program selama tahun 2013 meskipun mungkin ada mobilisasi Kontraktor Pelaksana (MC) yang baru. Jika desain tersebut memerlukan waktu lebih lama, maka diperlukan satu tahun transisi serta perpanjangan kontrak MC yang ada saat ini sehingga kegiatan dapat terus berlanjut sampai semua rencana untuk program KIBBLA yang baru diselesaikan, dan bisa dimulai pada tahun 2014.

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Panel Seleksi AIPMNH pada bulan November 2008 adalah mengenai Exit Strategy (Strategi Keluar). Jawabannya ialah bahwa exit strategy dimulai sejak hari pertama mobilisasi tim inti. Kegiatan-kegiatan sebanyak mungkin harus dilakukan oleh Kemitraan, sehingga ketika tim inti berangkat dan pendanaan dikurangi, sumber daya teknis untuk melanjutkan program ini dipertahankan. Investasi telah digunakan untuk:

a) membangun kapasitas teknis (keterampilan teknis dan manajemen);

b) memperbaiki pengelolaan keuangan publik; dan

c) menyediakan sumber daya teknis dan keuangan tambahan.

Butir a) dan b) segera dimulai dan sedang dilaksanakan. Mitra umumnya menunjukkan perbaikan kapasitas teknis dan manajemen yang sesuai dengan waktu yang harus mereka habiskan untuk mengembangkan keterampilan ini. Hal ini tetap menjadi ruang lingkup yang cukup besar dan memerlukan penyediaan sumber daya teknis dan keuangan berkelanjutan pada butir c). PDD menyatakan bahwa AIPMNH merupakan program jangka panjang dan sebagai bantuan pembangunan yang fleksibel dan responsif yang perlu disediakan di bawah modalitas yang ada untuk jangka waktu sekitar 5 tahun.

3.2. Pengelolaan Program

3.2.1 Perencanaan Kemitraan dan Koordinasi Donor

Pertemuan DCC dan PCC akan terus diadakan setiap triwulan hingga akhir Maret 2013. Maksud dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Pertemuan DCC dan PCC terakhir pada bulan Maret 2013 akan meninjau kinerja sampai akhir tahun 2012 dan menyelesaikan program pengalihan aset-aset yang ada. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan memberikan kesempatan terakhir untuk memastikan komitmen daerah untuk melanjutkan prakarsa-prakarsa utama.

Pertemuan Partnership Review Committee (PRC) akan diadakan pada bulan September 2012, dan bulan Maret-April 2013. Pertemuan PRC bulan September 2012 akan meninjau perkembangan Konsep dan Desain KIBBLA AusAID yang baru, dan membahas kemungkinan penyelesaian dan berakhirnya program secara menyeluruh atau perlunya tahun transisi. Keputusan akan diambil saat pertemuan PRC bulan September 2012 tersebut mengenai perpanjangan sub-kontrak yang ada apabila tahun transisi mengakibatkan adanya perpanjangan Program AIPMNH yang ada saat ini.

Tim AIPMNH akan mengawasi dan membantu pengambilalihan kegiatan-kegiatan sub-kontrak, atau sebagiannya, oleh mitra kabupaten dan provinsi, dan memasukkan kegiatan dan anggarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan mitra tahun 2013.

Jika tahun transisi tidak diperlukan dan program yang ada saat ini selesai pada bulan Juni 2013, maka Program Completion Workshop akan diadakan pada bulan Mei 2013 untuk mempresentasikan hasil-hasilnya kepada mitra, lembaga-lembaga donor utama dan LSM, serta memberi saran kepada peserta tentang bagaimana mitra dan program-program lanjutan AusAID seperti HSS, program


6

KIBBLA yang baru dan program-program AusAID lainnya seperti AIPD dan ACCESS bisa melanjutkan prakarsa-prakarsa yang paling bermanfaat.

3.2.2 Hubungan Kemitraan

Direktur Kemitraan yang baru akan terus melakukan pertemuan secara teratur dengan para Kepala SKPD, khususnya dengan kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Gubernur juga telah mengisyaratkan bahwa pertemuan singkat (briefing) yang dilakukan secara berkala dengan beliau akan membantunya untuk tetap mengikuti perkembangan program.

Tingkat Nasional: Keterlibatan Kelompok Kerja Teknis (TWG) dan Partnership Review Committee

(PRC) akan memainkan peran penting selama 12 bulan ke depan dalam rangka mendorong

komitmen yang lebih besar untuk mengambil alih prakarsa-prakarsa utama. Direktorat utama seperti

Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, BUK-Dasar, BUK-Rujukan, dan PPSDM. Keterlibatan Kantor

Bappeda (Perencanaan dan Penganggaran) dalam pertemuan TWG juga akan bermanfaat.

Misalnya, Program Sister Hospital berkaitan langsung dengan BUK, tetapi juga berkaitan dengan PPSDM dan ROREN untuk perencanaan alokasi keuangan dan ketenagaan. Tema Performance Management and Leadership (PML) dan Pengembangan Ketenagaan memiliki kepentingan khusus dan terkait dengan PPSDM, dan ROREN. Upaya-upaya yang dilakukan oleh AIPMNH dan para mitra dalam hal perencanaan dan penganggaran, DHA, PHA, Managemen Keuangan Publik (Jamkesmas, Jampersal, BOK), akuntabilitas kinerja dan pengadaan berkaitan langsung dengan ROREN.

Tingkat Provinsi: Komite Koordinasi Provinsi (PCC) sampai saat ini belum berfungsi secara

memuaskan karena kurangnya kolaborasi yang optimal antara instansi terkait. Bappeda telah

mengambil peran utama, mencoba untuk membawa SKPD bersama-sama, namun tampaknya ada

perbedaan persepsi mengenai peran dan fungsi Bappeda dan Dinas Kesehatan. Upaya terus-

menerus akan dilakukan untuk mengadakan pertemuan PCC yang rutin dan bermanfaat.

Tingkat Kabupaten: Lokakarya Best Practice pada bulan Maret 2012 menunjukkan peran penting

Bupati, DRPD dan para pejabat pengambil keputusan untuk keberlanjutan program. DCC akan

mempertahankan keterlibatan para pengambil keputusan untuk memperoleh dukungan pendanaan

pada tahun 2013.

3.2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Semua anggota tim inti AIPMNH akan melanjutkan kontraknya sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.

Namun, menjelang waktu tersebut, dan jika tahun transisi tidak terwujud, maka pengurangan awal

untuk staf DPC serta Keuangan dan Administrasi dapat terjadi. Jadwal personel untuk periode

tersebut adalah pada 0.

3.2.4 Pengadaan Bantuan Teknis

Coffey ID terus memberikan dukungan yang sangat baik untuk pengelolaan sub-kontraktor. Tabel 1

menyajikan informasi mengenai tender yang akan diiklankan dalam sembilan bulan ke depan. Sub-

kontrak lain yang Ruang Lingkup Pekerjaannya (Scopes of Services/SoS) belum diselesaikan antara

lain Komunikasi dan penambahan dari Program Sister Hospital. Estimasi anggaran telah disiapkan

dan dimasukkan ke dalam jadwal.


7

Tabel 1. Tender yang akan dilakukan

Tema Status Perkiraan Dimulainya Kegiatan

Kontrak 2 M&E: Pengadaan bantuan teknis untuk aplikasi perangkat lunak GIS pemetaan kesehatan KIBBLA

Dokumen lengkap Akhir April 2012

Kontrak 3 M&E: Pengadaan bantuan teknis untuk meningkatkan mutu data SIKDA melalui aplikasi DQS

Dokumen lengkap Akhir April 2012*

PML – Puskesmas Dinkes SoS disiapkan dan draf proposal UGM diterima. Pengesahan April 2012.

Akhir April 2012

Ketenagaan TOR disiapkan, untuk pengesahan sebelum diiklankan

Akhir April 2012

Kontrak tim teknis Pelibatan Masyarakat (CE) akan dialihkan langsung di bawah Kontraktor Pengelola

(MC) sesuai permintaan AusAID untuk menghentikan sub-kontrak tema ini pada bulan Maret 2012.

Hambatan eksternal yang cukup besar juga berpengaruh terhadap sub-kontrak untuk tema Gender.

Mobilisasi tim teknis dilakukan pada awal Maret 2012. Direktur Kemitraan dan Manajer

Operasional/Wakil Direktur Kemitraan akan tetap melakukan pengawasan ketat untuk menghindari

gangguan eksternal terhadap program ini.

Diharapkan bahwa sebagaian besar kegiatan sub-kontrak selesai pada akhir Desember 2012, dan

laporan akhir dan pencapaian (milestones) diserahkan pada triwulan pertama tahun 2013. Laporan

lengkap pertanggungjawaban keuangan harus selesai pada bulan Maret 2013.

3.2.5 Penjadwalan dan koordinasi kegiatan

Perencanaan dan anggaran Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran mengenai program kegiatan

Kemitraan yang padat di Provinsi dan di empat belas Kabupaten. Sejak peresmian Unit Pengelola

Kemitraan atau UPK, tim teknis telah menggunakan perencanaan triwulanan untuk mengantisipasi

kebutuhan input sumber daya manusia dan keuangan secara lebih baik. Jadwal perguliran kegiatan

triwulanan kabupaten dan provinsi dipaketkan agar bisa dibuat perencanaan jauh di depan, diikuti

dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diawasi secara ketat. Pertemuan DCC

akan dimanfaatkan untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelaksanaan, ataupun

pertanggungjawaban keuangan yang tertunda, serta laporan kegiatan.

3.2.6 Pengelolaan program dan sumber daya keuangan

Manajer Operasi yang baru akan bekerja sama dengan anggota tim PSU dan para manajer sub-

kontraktor untuk memastikan bahwa semua pencapaian, tagihan dan pertanggungjawaban keuangan

diserahkan tepat waktu. Prosedur otorisasi, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan kemajuan

program telah lebih diperkuat dan diharapkan menghasilkan sistem yang lebih efisien serta

pertanggungjawaban yang lebih baik.

Tim UPK, yang dipimpin oleh Bappeda, akan terus memberikan koordinasi dan pengelolaan dana

yang telah disetujui agar bisa dicairkan dan nantinya dipertanggungjawabkan.


8

3.2.7 Pengelolaan Aset

Pemantauan terhadap aset yang telah dibeli dan digunakan oleh Program dan mitra masih terus

dilakukan. Semua aset akan diserahkan kepada mitra. Prosesnya akan membutuhkan pengesahan

dari Kementerian Kesehatan. Jadwal pencairan aset perlu diselesaikan pada bulan Februari 2013

untuk disahkan pada pertemuan PRC bulan Maret 2013. Surat tanda terima aset yang telah

ditandatangai akan diserahkan bersama dengan Laporan Penyelesaian Program/Program Completion

Report pada bulan Juni 2013.

3.2.8 Monitoring dan Evaluasi

Dalam 12 bulan ke depan dari Program ini, akan dilakukan penyajian laporan evaluasi dan Kajian

Khusus yang telah direkomendasikan dalam Rencana Monitoring dan Evaluasi. Kajian Khusus

tersebut akan didasarkan pada persyaratan informasi dari AusAID khususnya sehubungan dengan

program HSS dan KIBBLA yang baru.

Mitra sudah lebih banyak memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh tim AIPMNH,

meskipun mereka perlu melakukan analisis data secara lebih mendalam.

Laporan Kemajuan akan diserahkan pada bulan September 2012. Perhatian yang lebih besar akan

diberikan terutama pada aspek keseluruhan kinerja program AIPMNH sesuai dengan tujuan desain.

3.2.9 Pembiayaan Bersama dan Keberlanjutan

Sejumlah kabupaten AIPMNH telah berkontribusi untuk biaya operasional dan sub-kontrak kegiatan Revolusi KIA dan Kemitraan, namun, kontribusi tersebut perlu ditingkatkan pada semua level. Kemitraan akan berupaya untuk mengungkit alokasi sumber daya dalam bidang-bidang yang telah menunjukkan hasil kinerja yang bagus. Permintaan dukungan dana akan dilakukan melalui upaya-upaya advokasi di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.


9

Advokasi akan dilakukan pada:

Pertemuan DCC dan PCC yang mengikutsertakan Gubernur, para Bupati, DPRD dan mitra utama lembaga pemerintah sehingga keputusan mengenai komitmen yang nyata dapat diambil untuk mempertahankan program-program tertentu.

Pertemuan TWG dan PRC yang melibatkan para pejabat pengambil keputusan dari Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan para analis teknis dari lembaga-lembaga seperti universitas.

Pertemuan koordinasi lembaga donor yang melibatkan lembaga donor multi-lateral maupun bilateral serta LSM-LSM.

Perlu ada penekanan pada penyelarasan program dan komitmen terbuka untuk memberikan dukungan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka memperkuat dan mempertahankan kualitas sistem yang baik secara merata.

Contoh keberlanjutan yang akan didorong adalah:

Pra-syarat alokasi dukungan dana APBD I/II untuk biaya operasional dalam mempertahankan sistem seperti Monitoring dan Evaluasi, Performance Management and Leadership, Sister Hospitals, dll.

Alokasi dana pendamping untuk paket kegiatan yang saling melengkapi, dan untuk bagian kegiatan yang tidak dapat didanai berdasarkan pedoman AusAID (honorarium, biaya untuk pegawai negeri dll).

Ekspansi ke kecamatan baru (untuk SIKDA, Performance Management and Leadership) menggunakan sumber dana APBD dan APBN. Program SIKDA telah diperluas ke 7 kabupaten yang tersisa menggunakan pendekatan ini.

Meningkatnya target dan efektivitas dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal.

Meningkatnya daya ungkit dana PNPM untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang diarahkan untuk KIBBLA

Dengan adanya perubahan sistem yang mendasar dan berkelanjutan serta kapasitas sumber daya tertentu dari kabupaten akan membantu dalam desain program pembangunan di daerah di masa mendatang. Faktor-faktor penting dalam membantu mitra untuk terus mendukung sektor kesehatan:

Aktivitas yang bersumbangsih terhadap MDG dan yang sesuai dengan kebijakan nasional/daerah.

Isu-isu sosial-budaya seperti gender, tradisi budaya, keyakinan agama dan kebiasaan-kebiasaan sosial telah dimasukkan ke dalam semua aspek penyajian program.

Teknologi dan metodologi yang tepat telah dipilih dan digunakan. Sistem perawatannya akan dibangun dalam lembaga Mitra.

Para pemangku kepentingan bersama-sama merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang didukung oleh AIPMNH.

Kegiatan pelatihan penyadaran mengenai penipuan yang diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten semakin meningkatkan kesadaran dan semakin baiknya praktik-praktik dalam penatalaksanaan.

Sinergi dan pelajaran yang dipetik dari seluruh program yang didanai AusAID akan terus diperkuat, seperti yang saat ini sedang dilakukan dengan AIPD dan ACCESS di NTT, LOGICA di Aceh, dan Program Rekonstruksi Puskesmas di Padang (termasuk pengadaan peralatan medis).


10

3.3. Program Kerja menurut Komponen

Pada periode Juli 2012 hingga Desember 2012 AIPMNH akan terus secara aktif mendukung dan membimbing konsolidasi peran dan tanggung jawab mitra untuk pelaksanaan semua kegiatan dalam rencana kerja yang harmonis. Pendanaan untuk kegiatan dijadwalkan tidak berlanjut setelah Desember 2012. Dengan demikian, pada triwulan pertama tahun 2013 DPC, AIPMNH dan para Penasihat/ Partner-hired Advisers akan bekerja sama dengan mitra kabupaten dan provinsi untuk memastikan bahwa ada kegiatan yang sedang berlangsung dalam rencana kerja mereka, yang memperoleh sumber daya yang cukup, dan bahwa tindak lanjut tinjuauan dan evaluasi memberikan informasi yang berguna di masa mendatang.

Selama periode 6 bulan sebelumnya (Juli - Desember 2011) banyak sinergi Tema dan Output Komponen secara bertahap muncul sebagai bagian dari proses pengembangan dan implementasi. Mitra mulai melihat hasil nyata dari sinergi ini serta pentingnya bekerja sama dimana keterpaduan seluruh sektor yang lebih besar menjadi jelas. Tim AIPMNH baik kabupaten maupun provinsi memfasilitasi proses ini secara aktif. Rapat koordinasi teknis triwulanan untuk DPC dan Penasihat (termasuk Partner-Hired advisers) berfungsi untuk memastikan bahwa DPC mengerti bagaimana untuk mengintegrasikan berbagai komponen dan tema.

3.3.1 Komponen 1 – Penyajian Pelayanan dan Pelibatan Masyarakat

Komponen ini berkaitan erat dengan indikator kinerja utama Revolusi KIA, yaitu untuk meningkatkan proporsi semua kelahiran yang terjadi di fasilitas yang sesuai. Strategi Menuju Persalinan Selamat nasional dan Revolusi KIA telah secara jelas menjabarkan prakarsa untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Berikut ini adalah komponen penting dari prakarsa tersebut:

terus menggunakan bidan desa untuk menjangkau semua ibu dan untuk mendukung kebijakan daerah yaitu semua persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang tepat dan ditangani oleh petugas kesehatan yang terampil dan kompeten;

penekanan baru pada perencanaan kelahiran dan perawatan antenatal terpadu, termasuk melakukan kunjungan prenatal pertama pada trimester pertama;

pelaksanaan layanan neonatal dan obstetri darurat dasar dan komprehensif, yang mengandalkan fasilitas dalam melakukan intervensi;

audit kematian ibu untuk menganalisa penyebab kematian;

promosi pemberian ASI eksklusif, termasuk dalam satu jam pertama kelahiran;

layanan KB dan pasca-aborsi;

perluasan upaya Desa Siaga;

promosi kesehatan, konseling dan komunikasi interpersonal;

media dan komunikasi untuk kesehatan.

Tujuan Komponen: Meningkatnya proporsi ibu hamil yang melahirkan di fasilitas memadai di setiap kabupaten mitra di NTT

Indikator: a) Jumlah RSUD dengan mitra sister hospital di mana jumlah persalinan tahunan sebagai proporsi semua (perkiraan) persalinan tahunan kabupaten ≥ 20% meningkat di tiga dari enam pada baseline 2010 (Jan-Juli 2010) sampai dengan delapan dari 11 pada endline (periode pelaporan enam-bulanan kedua tahun 2012). b) Tujuh dari 14 kabupaten mitra mencapai target Rev-KIA untuk jumlah persalinan tahunan di Puskesmas yang dibantu AIPMNH sebagai proporsi dari semua persalinan tahunan di wilayah kerja Puskesmas yang dibantu AIPMNH di tiap kabupaten pada tahun 2011 dan 2012. Anggaran: AUD 867,850


11

AIPMNH akan terus berupaya untuk memperkuat hubungan dengan program dari instansi pemerintah lainnya, seperti PNPM dari Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Dalam Negeri, dan memberi daya ungkit bagi organisasi yang meningkatkan kesadaran gender dalam organisasi masyarakat dan organisasi pelayanan, untuk menggerakkan tingkat permintaan/demand masyarakat dan penggunaan layanan kesehatan yang lebih baik.

Selama 12 bulan hingga Juni 2013, AIPMNH akan bekerja sama dengan kabupaten dan provinsi untuk melanjutkan tugas memastikan bahwa semua staf pelayanan kesehatan dasar yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi memiliki berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menangani persalinan normal dan persalinan komplikasi. Dukungan keuangan dan teknis langsung untuk ini akan berakhir pada bulan Desember 2012.

Mitra akan bertanggung jawab untuk pembiayaan, sementara AIPMNH akan terus mengonsolidasikan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk penyajian layanan dan pelibatan masyarakat.

AIPMNH akan terus mendukung mitra kabupaten untuk meningkatkan keterampilan klinis dan non-klinis dari para bidan. Fokus periode ini adalah sebisa mungkin menyelesaikan pelatihan dalam bidang-bidang yang menjadi fokus AIPMNH yakni Asuhan Persalinan Normal (APN), Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON), Keluarga Berencana, Contraceptive Training Updates (CTU), Perawatan Bayi Baru Lahir (MTBM) dan pemberian ASI.

AIPMNH akan terus mendukung pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) ANC dan PNC yang terintegrasi. Keterampilan bidan akan diberikan penekanan lebih terutama mengenai konseling dan komunikasi interpersonal (KIP/K) sehingga mereka mampu membantu perencanaan kelahiran yang komprehensif (P4K).

Dukungan Tematis: Layanan Klinis (Sister Hospitals), Pelibatan Masyarakat, Ketenagaan, Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi serta Gender.

Pelatihan tim Puskesmas PONED akan diteruskan dengan penekanan pada kualitas dan pelayanan PONED serta sistem rujukan yang berkelanjutan. Pekerjaan ini terintegrasi dengan Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan dan Layanan Klinis (Sister Hospital). Untuk mempertahankan standar

Tujuan Output 1.2: a) Meningkatnya proporsi Puskesmas yang mampu memberikan layanan PONED, dan b) Meningkatnya penanganan komplikasi persalinan.

Indikator: 75% Puskesmas PONED AIPMNH yand disurvei mencapai standar yang sudah ditentukan (ditentukan oleh mitra) dalam penilaian endline yang dilakukan pada tahun 2012

Meningkatnya jumlah RSUD dalam wilayah kerja AIPMNH dimana persalinan Caesar sebagai persentase dari semua persalinan antara 5% dan 15% dari estimasi jumlah persalinan total di Kabupaten dalam bulan Juli-Des 2012 dibandingkan dengan baseline Jan-Juli 2010 (untuk kelompok pertama RSUD dan pra-baseline Juli-Des 2011 untuk kelompok kedua).

Anggaran: AUD 156,768

Tujuan Output 1.1: Meningkatnya proporsi ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC (K4) selama kehamilan

Indikator: Jumlah kabupaten dimana persentase Puskesmas mitra AIPMNH mencapai target Rev-KIA tahunan ibu hamil melakukan empat kunjungan ANC selama kehamilan lebih tinggi di tahun 2012 daripada tahun 2009 sebagai baseline



12

PONED dan PONEK maka perlu memiliki kewaspadaan dan memperkuat jaringan dengan badan-badan dan lembaga profesional lain.

Output ini berhubungan erat dengan output 2,3 dan output 2,5 mengenai persoalan ketenagaan dan infrastruktur, pemeliharaan dan pemasokan alat kesehatn. Output 2.1 juga terkait dengan kemampuan untuk mengelola data mengenai kinerja pelayanan dalam penanganan kasus kedaruratan.

Dukungan Tematis: Bidang tematik utama dimana sumber daya tambahan dapat ditarik, terutama dalam melibatkan mitra pelaksana dan bantuan teknis Layanan Klinis, Gender, Pengembangan dan Manajemen Ketenagaan, Perencanaan Kinerja dan Manajemen serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA).

Tim Pelibatan Masyarakat (terutama mentor kabupaten) serta tim Komunikasi dan Perubahan Perilaku akan membantu kabupaten dalam meningkatkan praktik-praktik kesehatan dan perilaku sehat melalui kegiatan mobilisasi masyarakat dan komunikasi. Yang termasuk perilaku dan praktik adalah perilaku hidup sehat (keinginan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan), keterampilan bidan dan dukun bayi, apa yang diharapkan ketika melahirkan di fasilitas kesehatan, gizi, dan menyusui. Selain itu, masyarakat perlu memiliki informasi lebih lanjut mengenai akses untuk memperoleh Jampersal, Jamkesmas atau cara lain untuk menutupi biaya perawatan (seperti PNPM, dasolin dan tabulin).

Kegiatan inti yang akan diteruskan untuk mencapai tujuan ini meliputi penguatan Gerakan Sayang Ibu, promosi keluarga berencana dan pelayanan penyuluhan KB, promosi KIA, dan pelatihan gender

Dukungan Tematis: Komunikasi, Gender dan Monitoring dan Evaluasi akan berkontribusi terhadap aspek-aspek pekerjaan yang dilakukan melalui mentor, penyedia layanan kesehatan serta para ibu dan keluarga mereka.

Tujuan Output 1.3: Para ibu dan keluarga memiliki pengetahuan tentang praktik-praktik yang tepat dan layanan KIA

Indikator: a) Paling tidak 5% peningkatan dalam penggunaan Layanan KIA (ANC, persalinan yang dibantu, persalinan di fasilitas) di kabupaten yang mendapat dukungan (sekitar 6 di setiap kabupaten ‘lama’ dan di 3 kabupaten baru) dibandingkan dengan 2009

b) Paling tidak 10% peningkatan persalinan di fasilitas dibandingkan dengan tahun 2009

c) Paling tidak 5% peningkatan penggunaan layanan Keluarga Berencana


Tujuan Output 1.4: a) Meningkatnya persentase Desa Siaga yang aktif,

b) Meningkatnya jumlah ibu hamil yang ikut dalam program persiapan persalinan (P4K) dengan rumah yang ditandai bendera/sticker dan jejaring notifikasi Desa Siaga

Indikator: a) 14 kabupaten menujukkan peningkatan jumlah Desa Siaga aktif yang didukung oleh AIPMNH dilihat dari persentase semua desa dalam kecamatan yang mendapat dukungan AIPMNH dalam tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2010

b) Persentase ibu hamil di Desa Siaga AIPMNH yang menandatangani jejaring notifikasi Desa Siaga meningkat dalam tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011



13

AIPMNH akan mendukung BPMPD dan Dinas Kesehatan kabupaten dalam membangun hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat dan meningkatkan akses dan penggunaan layanan KIA. Fokusnya adalah pada penguatan atau pengembangan institusi berbasis masyarakat seperti Desa Siaga dan posyandu yang menyediakan wahana penting bagi masyarakat untuk mengakses dan menyajikan layanan KIA di lapangan. AIPMNH akan mendukung para mitra dan LSM lokal untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan Puskesmas melalui prakarsa Puskesmas Reformasi.

Output ini memperkuat keterpaduan badan-badan pemerintah seperti BPMD (dan program PNPM) serta BKKBN. Upaya-upaya ini akan diselaraskan dan dikaitkan dengan program AusAID lainnya seperti ACCESS, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

Dukungan Tematis: Tema Pelibatan Masyarakat (CE), Gender, Komunikasi, serta Monitoring dan Evaluasi berkaitan erat dengan upaya ini.

Komponen 2 – Dukungan Sistem Kesehatan

Komponen ini membangun kapasitas untuk keberlanjutan penyajian layanan kesehatan dan permintaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Berbagai output dalam Komponen ini sangat penting untuk mendukung akses ke, dan penggunaan layanan KIA. Sedangkan unit pendukung layanan (seperti pusat pelatihan klinis dan unit informasi/data kesehatan), dirancang untuk membantu penyedia layanan, dukungan untuk manajer dan staf fungsional tetap tidak memadai. Namun, terlalu banyak sumber daya juga sering terbuang dalam manajemen di tingkat menengah, jauh dari titik pelayanan. Hal ini umumnya tidak disengaja, tetapi karena praktik-praktik manajemen yang buruk, kapasitas yang rendah, kurangnya informasi, buruknya kepatuhan terhadap peraturan serta motivasi yang rendah. Dengan demikian, delapan output dari komponen ini mendukung sistem kesehatan yang berbeda tetapi saling terkait satu sama lain.

Perspektif dan pengalaman desentralisasi secara internasional telah menunjukkan bahwa meskipun biasanya perhatian segera diberikan untuk mencari sumber daya yang baru, seringkali berasal dari masyarakat, strategi ini tidak selalu berhasil. Sebaliknya, pelajaran desentralisasi dari tempat lain mendorong adanya fokus terhadap analisis secara menyeluruh dan prioritas kebutuhan kesehatan masyarakat, alokasi sumber daya yang lebih responsif serta rasionalisasi sumber daya yang lebih baik.

Dalam 12 bulan terakhir dari program AIPMNH, penekanannya akan diberikan untuk penguatan pengelolaan masing-masing output tertentu – pengelolaan data, perencanaan, ketenagaan, fasilitas,

Tujuan: a) Meningkatnya anggaran tahunan kabupaten mitra yang dialokasikan untuk KIBBLA dan kesehatan, b) Meningkatnya persentase realisasi anggaran untuk KIBBLA dan kesehatan dalam laporan kabupaten.

Indikator: a) Empat belas kabupaten mitra mengalokasikan lebih dari 10% dari anggaran tahunan kabupaten untuk kesehatan pada tahun 2012 dibandingkan dengan 11 pada tahun 2010

b) Tujuh kabupaten mengalokasikan peningkatan proporsi anggaran kesehatan tahunan untuk KIBBLA pada tahun 2012 (dibandingkan dengan tahun baseline 2008)

c) Sebelas dari 14 kabupaten melaporkan persentase peningkatan realisasi anggaran KIBBLA sebagai proporsi dari alokasi anggaran APBD pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline 2008

Anggaran: AUD 1,009,179


14

dll. Tim AIPMNH juga akan bekerja sama dengan Program HSS AusAID untuk memfasilitasi pergulirannya di NTT dan untuk membangun sinergi tanpa adanya duplikasi.

Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dimulai pada bulan Januari dan akan dilanjutkan sampai akhir 2012. Pelatihan awal untuk staf kabupaten dan Puskesmas akan selesai pada akhir Maret, dengan tindak lanjut dan pengawasan yang ketat dilakukan sepanjang tahun.

AIPMNH juga akan mendukung peningkatan kapasitas staf Dinkesprov, Dinkeskab dan Puskesmas dalam menganalisa dan menggunakan informasi ini. Informasi kesehatan juga akan digunakan oleh, dan diperkuat melalui berbagai kegiatan dan perencanaan dan penganggaran dari Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan serta Layanan Klinis (Sister Hospital) untuk output 2.2. Kegiatannya meliputi:

Memperkuat sistem pelaporan untuk perencanaan, pengelolaan dan monitoring kegiatan KIA

Memperkuat penggunaan sistem pelaporan KIBBLA PWS

Evaluasi program KIA

Dukungan Tematis: Sebagian besar diberikan melalui Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan, Layanan Klinis, dan Ketenagaan, serta melalui integrasi dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran pada kegiatan output 2,2 untuk meningkatkan informasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat.

Selama 12 bulan ke depan, penekanan adalah untuk memastikan adanya perencanaan dan prosedur pelaksanaan yang tepat yang diterapkan, serta mendorong para manajer mitra untuk terus meninjau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan mereka. Berdasarkan proses peninjauan terhadap perencanaan, maka perbaikan untuk tahun 2013 dapat diimplementasikan, dan penyusunan rencana kerja tahun 2014 dapat dimulai.

AIPMNH akan bekerja sama dengan program HSS AusAID untuk mendukung perencanaan kegiatan untuk memastikan bahwa rencana kerja HSS diintegrasikan ke dalam perencanaan Mitra. Fokusnya adalah pada perbaikan definisi target dan pemilihan kegiatan yang efektif mengatasi masalah penguatan sistem kesehatan.

Tujuan Output 2.1: Peningkatan ketepatan waktu dan kualitas data HIS/HIMS-SIKDA.

Indikator: a) Jumlah kabupaten mitra yang menunjukkan peningkatan persentase penyerahan laporan bulanan Puskesmas yang diambil secara acak kepada Bagian Data Dinkeskab sesuai jadwal antara baseline dan endline (September 2012)

b) Jumlah kabupaten dengan persentase Puskesmas AIPMNH yang diambil secara acak dimana variasi data berkurang sebanyak 10% antara baseline (dimulainya sub-kontrak SIKDA) dan endline (berakhirnya SIKDA) menggunakan indikator-indikator persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang terampil, empat kali kunjungan neonatal dan KB aktif


Tujuan Output 2.2: Meningkatnya mutu proses perencanaan dan penganggaran tahunan kabupaten untuk KIBBLA

Indikator: Tujuh kabupaten mitra mengalami peningkatan jumlah rekomendasi KIBBLA DTPS untuk kegiatan KIBBLA tahunan yang direncanakan yang masuk dalam RKPD tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline (2009)



15

Dukungan Tematis: Tema Gender, Pelibatan Masyarakat (CE), Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja, Ketenagaan, serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA) akan mendukung output ini.

Keluaran/Output ini terkait erat dengan Tema Ketenagaan dan program baru HSS AusAID. Bidang utama pekerjaan yang harus dilakukan sampai bulan Desember 2012 berfokus pada pelaksanaan penilaian beban kerja untuk staf yang terlibat dalam penyajian pelayanan dan manajemen maternal dan neonatal. Pada saat bersamaan juga akan dilakukan pemetaan untuk menentukan kapasitas distribusi dan teknis staf sehingga para pengambil keputusan dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan staf.

Sebuah upaya yang terkoordinasi akan dilakukan untuk mencoba memastikan bahwa semua Puskesmas yang dianggap memadai (memuaskan) atau PONED memiliki staf yang terlatih. Ini juga akan dipadukan dengan program khusus untuk meningkatkan keterampilan para bidan (Progsus).

Selain konsolidasi, kegiatan berikut ini juga akan dilakukan:

Penguatan Pusat Pelatihan Klinis Kabupaten maupun Provinsi

Penguatan keterampilan mendidik bagi para pengajar POLTEKES (Akbid dan Akper)

Pelatihan khusus di bidang anaesthetik dan perinatologi

Dukungan Tematis: Keterpaduan yang erat dengan Tema Ketenagaan, PML, dan Layanan Klinis (Tema-tema Sister Hospitals), serta Output 2.2.

AIPMNH akan terus mendukung mitra kabupaten mengembangkan hukum dan peraturan setempat yang relevan yang dapat meningkatkan akses dan penggunaan layanan KIA bagi ibu, anak dan keluarga. Dasarnya telah diletakkan tetapi diperlukan dukungan tindak lanjut yang konsisten untuk pengembangan regulasi yang baik dan yang dapat diimplementasikan. Output ini berhubungan erat dengan Output 1,4, Output 2,7 dan Output 3,3 dimana para mentor pelibatan masyarakat (CE) dan organisasi berbasis masyarakat mengambil peran penting dalam mendukung para penyedia layanan

Tujuan Output 2.4: a) Meningkatnya jumlah DPRD kabupaten mitra yang mengesahkan SK-SK pro-KIBBLA, dan b) Meningkatnya persentase desa dengan peraturan desa pro-KIA

Indikator: a) NTT mencapai target Revolusi KIA tahun 2010, 2011 dan 2012 di 14 kabupaten mitra AIPMNH dengan adanya Peraturan Daerah mengenai KIA

b) Semua kabupaten mitra menunjukkan peningkatan persentase Desa Siaga yang memiliki Perdes pro-KIBBLA di Desa Siaga antara tahun 2009 dan 2012 dibandingkan dengan tahun awal (2008)


Tujuan Output 2.3: a) Meningkatnya proporsi Puskesmas yang sejalan dengan standar kepegawaian provinsi, dan b) Semakin baiknya lingkungan kebijakan hukum di kabupaten mitra dan di tingkat provinsi dalam hal pendistribusian tenaga kesehatan secara merata

Indikator: a) Jumlah kabupaten yang menunjukkan peningkatan proporsi Puskesmas AIPMNH yang memiliki tempat tidur sejalan dengan standar kepegawaian Revolusi KIA untuk dokter, bidan, perawat (SDM ‘yang memadai’ sebagai bagian dari standar ‘fasilitas yang memadai’) antara tahun awal/baseline (2010) dan tahun terakhir/endline (2012),

b) SK untuk pendisitribusian tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan di fasilitas kesehatan) disahkan di tingkat provinsi dan di tiga kabupaten pada tahun 2012



16

dan juga ibu serta keluarganya untuk dapat mengakses sumber daya yang memadai, atau bahwa standar pelayananan yang tepat bisa dipertahankan.

Dukungan Tematis: Tema Community Engagement (CE) dan Gender berkaitan erat dengan tujuan dari output ini. Para mentor pelibatan masyarakat (CE) yang terlibat akan dapat memberikan informasi yang berguna untuk agen pelaksana maupun masyarakat.

Tahap akhir penyediaan peralatan medis untuk rumah sakit dan Puskesmas akan selesai pada pertengahan 2012. Dalam rangka memastikan bahwa fasilitas kesehatannya memadai untuk memenuhi kebutuhan KIA, pekerjaan renovasi akan dilakukan hingga akhir 2012. Sebuah tim pengawas konstruksi telah diidentifikasi untuk mengawasi semua pekerjaan konstruksi. AusAID juga telah meminta seorang insinyur internasional tambahan dipekerjakan dalam jangka pendek untuk memberikan pengawasan tambahan. Kontraktor bangunan akan dilibatkan sesegera mungkin.

Pada saat penyusunan Rencana Tahunan ini, tim desain telah menyelesaikan semua desain yang rinci untuk pekerjaan renovasi dan sedang menunggu persetujuan AusAID untuk melanjutkannya. Penundaan pengesahan mengakibatkan penyelesaian pekerjaan sulit tercapai, terutama mengingat bahwa diperlukan waktu 6 bulan untuk setiap pekerjaan perbaikan yang harus dilakukan (jika diperlukan).

Selain pengadaan peralatan medis dan renovasi fasilitas kesehatan, output ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas mitra dalam mengembangkan cakupan layanan untuk penyediaan barang dan jasa, serta memfungsikan panelis pengadaan yang terdiri dari petugas pengadaan yang telah terakreditasi. Kegiatan pengadaan juga meliputi media promosi kesehatan, materi pelatihan, dan penguatan sistem pengelolaan aset di Puskesmas dan rumah sakit.

Dukungan Tematis: Tema Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan, Community Engagement, Gender serta Monitoring and Evaluasi semuanya berkontribusi terhadap output ini.

Tujuan Output 2.5: a) Meningkatnya jumlah RSUD dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai sesuai standar PONEK, b) Meningkatnya jumlah Puskesmas PONED dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai sesuai standar PONED.

Indikator: a) 100% dari RSUD yang dinilai memiliki 75% peralatan PONEK berdasarkan penilaian pada tahun 2012

b) 100% Puskesmas PONED yang dinilai memiliki 100% peralatan PONED dalam enam bulan terakhir pada tahun 2012



17

Output ini sangat berhubungan erat dengan Tema Kinerja, Manajemen dan Kepemimpinan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Selain itu AIPMNH akan mendukung dinas kesehatan kabupaten memperkuat prosedur pengawasan (Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas).

Kegiatan tematik PML dan Ketenagaan awalnya menargetkan 6 Puskesmas dari masing-masing 4 kabupaten (total 24 Puskesmas). Namun, kabupaten lain dapat berpartisipasi dan mereplikasi kegiatan ini jika mereka telah mengalokasikan sumber daya dalam rencana kerja tahunan mereka. AIPMNH dan para penasihat akan memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan di kabupaten-kabupaten tambahan. Kegiatan-kegiatannya adalah:

Tinjauan Tahunan terhadap kapasitas manajemen di Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan RSUD

Penguatan system-sistem Pengawasan Suportif

Pengelolaan data kesehatan untuk bidang KIA

Dukungan Tematis: Masukan utama berasal dari Perencanaan dan Manajemen Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA), dengan keterkaitan tambahan dengan tema Pelibatan Masyarakat, Komunikasi, Layanan Klinis, Ketenagaan, dan Gender.

Selama periode sisa kontrak ini, AIPMNH akan terus mendukung kabupaten untuk membarui keterampilan para penyuluh lapangan KB (BKKBN) dalam hal prosedur keluarga berencana, teknis komunikasi dan cakupan layanan monitoring (pencatatan dan pelaporan). Penekanan utama adalah mempromosikan keluarga berencana sebagai bagian dari program P4K dan sebagai bagian dari setiap Rencana Persalinan.

Dalam waktu yang relatif singkat yang tersedia, AIPMNH akan bekerja untuk memperkuat hubungan antara BKKBN, Dinas Kesehatan, dan lembaga kemasyarakatan seperti BPMPD dan BPP. Peningkatan sinergi antara lembaga-lembaga ini serta kegiatan mereka yang relevan (Desa Siaga dll) diharapkan dapat menghasilkan peningkatan jumlah akseptor baru dan retensi yang lebih besar dari pengguna metode keluarga berencana yang ada.

Tujuan Output 2.6: a) Lembaga-lembaga lintas-sektor menyiapkan perbaikan rencana aksi triwulanan yang terkait dengan peran serta masyarakat, dan b) Puskesmas menyusun rencana bulanan yang lebih baik berdasarkan rekomendasi perencanaan triwulanan (mini-lokakarya)

Indikator: a) Delapan dari 14 kabupaten mitra dimana rata-rata nilai persentase perencanaan berkualitas/quality plan untuk laporan (termasuk rencana aksi) mini-lokakarya triwulanan yang disiapkan oleh Puskesmas AIPMNH dan Camat meningkat antara baseline (tahun pertama pelaksanaan mini-lok) dan endline (2012)

b) Delapan dari 14 kabupaten mitra dimana rata-rata nilai persentase perencanaan berkualitas/quality plan untuk laporan (termasuk rencana aksi) mini-lokakarya bulanan yang disiapkan oleh Puskesmas AIPMNH meningkat antara baseline (tahun pertama pelaksanaan mini-lok) dan endline (2012)


Tujuan Output 2.7: Meningkatnya proporsi laki-laki dan perempuan pengguna aktif KB

Indikator: Jumlah kabupaten yang menunjukkan peningkatan proporsi laki-laki dan perempuan pengguna aktif KB di Puskesmas yang menjadi wilayah kerja AIPMNH pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2008.



18

Dukungan Tematis: tema Community Engagement, Gender serta Monitoring and Evaluasi adalah pendukung kegiatan yang ada dalam output ini.

Upaya untuk output ini adalah untuk mengonsolidasikan pencapaian dan perubahan komitmen dari BPMPD provinsi dan kabupaten dalam mendukung kegiatan Pra-Musrenbang.

Mentor CE kabupaten akan bekerja bersama mitra BPMPD dan Dinas Kesehatan untuk memastikan anggaran desa dialokasikan untuk kegiatan KIA (Desa Siaga dan revitalisasi Posyandu) direalisasikan secara tepat. Mentor AIPMNH dan DPC akan terus bekerjasama dengan fasilitator PNPM dan kabupaten untuk melakukan kegiatan Pra-Musrenbang pro-MNH. Koordinasi yang erat akan terus dilakukan dengan ACCESS di kabupaten dan kecamatan di mana mereka berkarya.

Dukungan Tematis: Tema Community Engagement, Komunikasi dan Gender akan memberikan input penting dalam proses ini. Kolaborasi dan hubungan dengan tema Monitoring dan Evaluasi (SIKDA) serta Perencanaan Kinerja dan Manajemen akan diberikan penekanan.

Komponen 3 – Reformasi Sistem dalam Kinerja dan Akuntabilitas

Tujuan Output 2.8: a) Meningkatnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan pro-KIBBLA dalam Musrenbangdes di Desa Siaga, b) Meningkatnya fokus terhadap KIBBLA dalam RPJMDes, c) Meningkatnya kapasitas anggota masyarakat dalam memasukkan kegiatan pro-KIA dalam Musrenbangdes termasuk penguatan posyandu dan Desa Siaga, dan d) Meningkatnya jumlah desa dalam wilayah cakupan program yang menyelenggarakan pra-musrenbang

Indikator: a) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa yang meningkatkan anggaran dalam Kas Desa/APBDes untuk kegiatan-kegiatan pro-KIBBLA dalam Musrenbangdes antara baseline (2010) dan endline (2012)

b) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa mitra yang memiliki peningkatan jumlah kegiatan KIBBLA dalam RPJMDes yang disusun dengan bantaun AIPMNH pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan perencanaan terdahulu ataupun draf perencanaan

c) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa mitra yang memiliki peningkatan jumlah kegiatan KIBBLA dalam RPJMDes yang disusun dengan bantaun AIPMNH pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan rencana sebelumnya dimana bukti/salinan tersedia

d) Duabelas dari 14 kabupaten mitra menunjukkan peningkatan jumlah desa yang didukung AIPMNH yang mengadakan pra-musrenbang pada tahun 2012 dibandingkan dengan baseline 2010


Tujuan: Meningkatnya realisasi dana BOK dan Jamkesmas oleh Puskesmas

Indikator: a) Sepuluh dari 14 kabupaten mitra dengan realisasi tahunan dana BOK oleh Puskesmas sama atau meningkat dilihat dari persentase anggaran BOK pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline (2010)

b) Duabelas kabupaten mitra dengan peningkatan realisasi dana Jamkesmas Puskesmas dilihat dari persentase anggaran Jamkesmas pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun awal/baseline (2009)


19

Upaya Komponen ini telah memperoleh momentum yang signifikan dan penting dalam 12 bulan terakhir. Program kerja hingga akhir Desember 2012 dan sebagian awal tahun 2013 akan menjadi penting dalam memperkuat kapasitas kabupaten dan provinsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja BOK, Jamkesmas, Jampersal dan rencana kerja serta anggaran kabupaten.

Karena saat ini sudah ada sumber daya keuangan yang signifikan tersedia di tingkat kecamatan maka lebih diperlukan pula akuntabilitas dan praktik pengelolaan yang konsisten dan transparan. Penasihat Pengelolaan Keuangan Publik, Bappeda, dan penasihat Pengelolaan Dana Kesehatan akan bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten untuk memperkuat kemampuan mereka dalam rangka penggunaan sumber daya ini secara efektif serta memonitor dan membantu pelaporannya (dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal).

Program AIPMNH memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan yagn ada di dalam rencana kerja kabupaten dan provinsi. Unit Pengelola Kemitraan (UPK) akan mengambil-alih sebagian besar tanggung jawab pengelolaan pencairan dan pertanggungjawaban dana berdasarkan perencanaan teknis dan tanda terima yang sesuai. Unit Pengelola yang sama juga telah dibangun di tiap kabupaten. Pengelolaan dana secara baik, tepat waktu dan sesuai anggaran akan diawasi.

AIPMNH akan terus bekerjasama dengan mitra Provinsi dan Kabupaten untuk melatih dan mensertifikasi staf pengadaanDukungan tambahan akan diberikan untuk memastikan bahwa Panitia Pengadaan Provinsi (kontraktor pengadaan, mitra pelaksana, serta barang dan jasa lainnya) terus beroperasi secara efektif dan tanpa gangguan eksternal. Manajer Kontrak AIPMNH dan Manajer Operasional/Wakil Direktur Kemitraan akan membantu Panitia Pengadaan dalam menyusun Rencana Pengadaan tahun 2013.

Unit Pengelola Kemitraan (UPK) akan bertanggung jawab untuk meninjau semua pencairan dan pertanggungjawaban dana berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui. AIPMNH akan terus memberi dukungan untuk pertemuan otorisasi sehingga variasi dalam rencana dan anggaran dapat ditangani secara tepat. Jumlah kegiatan dan anggaran yang pasti serta proporsi realisasi anggaran akan dipantau secara ketat. Umpan balik triwulanan akan diberikan secara teratur kepada UPK tersebut.

AIPMNH akan melakukan advokasi agar UPK memainkan peran yang lebih besar dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengelolaan dana lembaga donor di NTT serta kabupaten. Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan duplikasi sumber daya dan pengeluaran dana pemerintah untuk kegiatan yang sudah didukung oleh lembaga donor.

Dukungan Tematis: Tema Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan memberi peluang untuk bantuan teknis tambahan yang harus diberikan dalam bidang keterampilan tertentu. Tema

Tujuan Output 3.1: a) Meningkatnya jumlah staf pengadaan bersertifikasi di NTT, b) Unit Pengelola AIPMNH kabupaten berfungsi dengan baik (misalnya pencairan dana AIPMNH tepat waktu sesuai dengan rencana kerja tahunan yang sudah disetujui).

Indikator: a) Delapan dari 14 kabupaten menunjukkan peningkatan jumlah staf pengadaan bersertifikasi di NTT pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun baseline 2009.

b) Sepuluh dari 14 kabupaten menunjukkan pengurangan persentase penundaan kegiatan di tiap kabupaten (kegiatan yang disetujui dan didanai untuk pelaksanaannya dalam kurun waktu enam bulan yang belum dilaksanakan dalam semester tersebut) antara baseline (semester pertama 2011) dan endline (semester kedua 2012).



20

Monitoring dan Evaluasi menyediakan alat untuk memantau dan melaporkan pengeluaran keuangan untuk Kemitraan.

AIPMNH akan bekerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten mitra dalam meningkatkan kapasitas untuk memantau realisasi keuangan melalui keterlibatan tutor akuntansi. Para tutor ini akan ditempatkan di masing-masing Dinkeskab dan memberikan pelatihan on-the job training dan bantuan teknis dalam aspek akuntansi untuk pengelolaan BOK, Jamkesmas, Jampersal, dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari lembaga donor. Mereka juga akan memastikan bahwa peraturan sepenuhnya dipahami oleh Kabupaten untuk mencegah eksklusi bantuan yang berbasis pada moral yang dipaksakan.

AIPMNH akan mendukung mitra untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan kinerja program dengan:

Meningkatkan transparansi anggaran, termasuk target kinerja dan indikator;

Memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan standar praktik terbaik;

Menjawabi pengawasan dan keluhan publik;

Melaksanakan monitoring dan menerapkan sanksi;

Melaksanakan prakarsa Reformasi Puskesmas;

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang program kesehatan pemerintah; dan

Memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kinerja Program di sektor kesehatan.

Dukungan Tematis: Tema-tema Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan, PML, Pelibatan Masyarakat, Gender serta Monitoring dan Evaluasi (SIKDA) semuanya berkontribusi terhadap pencapaian output ini.

Tujuan Output 3.2: a) Semakin patuhnya sistem pengadaan pemerintah provinsi maupun kabupaten terhadap SK Presiden No. 54/2010, b) Semakin baiknya transparansi dan pertanggungjawaban Puskesmas yang terlibat dalam program reformasi Puskesmas mengenai operasionalisasinya kepada Klien, c) Semakin baiknya kualitas rencana kerja dan ToR terkait untuk kegiatan-kegiatan tertentu (peningkatan metode; target kinerja yang lebih realistis; alokasi tanggungjawab operasionalisasi yang tepat; anggaran yang lebih realistis; lebih baiknya target pencapaian kemajuan untuk indikator MPS, Revolusi KIA dan MDG.

Indikator: a) Lima dari delapan mitra Dinkeskab (di bawah 3.1) mematuhi SK pengadaan dari Presiden No. 54/2010 mengenai pengumuman tender pengadaan dan hasilnya pada tahun 2012 dibandingkan dengan nihil pada tahun baseline 2010

b) Semua kabupaten yang terlibat dalam Reformasi Puskesmas telah meningkatkan jumlah Puskesmas yang menampilkan informasi di ruang tunggu mengenai visi, misi, nilai, strategi pelayanan dan penggunaan/realisasi BOK, Jamkesmas, Jampersal serta alur pelayanannya antara tahun 2010 dan 2012 dibandingkan dengan nihil pada tahun tahun baseline (2009)

c) Delapan kabupaten mencapai 50% target tahunan dalam bidang kerja program AIPMNH pada tahun 2012 dibandingkan dengan situasi awal empat kabupaten (2010)



21

Tidak akan ada kegiatan di bawah output ini dalam tahun 2012-13 karena sudah dimasukkan dalam output 3.2 yang memonitor penggunaan dana publik untuk layanan kesehatan secara efektif. Dana ini, pada dasarnya, sama dengan insentif yang diberikan melalui sektor publik. Peningkatan pelayanan dihargai dengan peningkatan pembayaran, yaitu biaya untuk layanan. Oleh karena itu, tidak ada kegiatan lebih lanjut yang dimasukkan atau dipantau untuk output ini dalam fase perpanjangan.

AIPMNH akan terus mendukung mitra untuk melakukan program peningkatan kinerja manajer, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pengelolaan unit kerja mereka. Sistem insentif yang memadai dan sudah ada dalam system kesehatan di NTT serta bayangan mengenai kinerja sistem ini belum disadari saat ini. Sumber Daya yang ada memungkinkan program ini melakukan penelitian terbatas mengenai operasionalisasi untuk menyelidiki bagaimana meningkatkan fungsionalitas dari insentif yang ada dan mengkaji bagaimana mengurangi dis-insentif dan insentif yang salah.

Dukungan Tematis: Berhubungan dengan tema Performance Planning and Management (PML).

AIPMNH mendukung Bappeda Provinsi dan Kabupaten dalam menjaga database mengenai lembaga donor. Pertemuan DCC dan PCC merupakan landasan kerjasama lintas sektoral antara SKPD untuk mencapai tujuan bersama yang dijabarkan dalam Revolusi KIA, serta memberikan kesempatan untuk melakukan koordinasi dan alokasi sumber daya.

Keterlibatan tingkat tinggi akan terus dilanjutkan antara instansi pemerintah utama dan kantor Gubernur, DPRD (DPRD) dan komisi kesehatan untuk mengadvokasi koordinasi dan harmonisasi yang lebih efektif. AIPMNH akan terus bekerja sama dengan LSM yang bekerja di sektor kesehatan di NTT dan mendukung hubungan dengan UNFPA, UNDP, UNICEF, program AusAID lainnya serta lembaga donor bilateral.

AIPMNH akan memberikan dukungan signifikan terhadap Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) melalui Strategi Gender agar bisa memainkan peran yang lebih menonjol dalam masalah kesehatan. Lebih banyaknya keterlibatan langsung staf BPP dalam kegiatan AIPMNH, termasuk dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran terfokus, akan memberikan arah dan cara keterlibatan yang lebih baik.

Untuk isu-isu kegiatan yang spesifik, AIPMNH secara pro-aktif bertemu AIPD dan ACCESS untuk memastikan koordinasi yang baik dan kontribusi yang tepat sesuai dengan kapasitas teknisnya. Kontribusi berikut diharapkan dapat dilakukan selama tahun depan:

AIPD: Dukungan teknis untuk Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta SKPD dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis lima tahun (Renstra), dukungan teknis untuk memperkuat manajemen keuangan publik dan kapasitas pengadaan.

Tujuan Output 3.3: Dukungan dana berbasis kinerja diberikan kepada lembaga dan organisasi yang memenuhi syarat tata-kelola dan akuntabilitas.

Indikator: Sama dengan Output 3.2 – Sama seperti 3.2 (BOK, Jamkesmas, dan Jampersal funds

adalah dana yang efektif bagi staf Puskesmas).

Anggaran: AUD $0

Tujuan Output 3.4: Semakin baiknya pengelolaan dana yang berasal dari banyak sumber dan koordinasi kegiatan di sektor kesehatan oleh mitra provinsi maupun kabupaten

Indikator: Notulen pertemuan PRC, TWG, PCC, DCC dicatat dan didistrubsikan kepada para Mitra.



22

ACCESS: Koordinasi dan dukungan program untuk fasilitator PNPM kecamatan dan perencanaan ADD yang memasukkan pro-KIBBLA dan kegiatan yang responsif gender.

Dipahami bahwa setiap program atau lembaga memiliki tujuan spesifik mereka sendiri, modalitas operasi, dan jejak geografis. Misalnya AIPD memiliki desain dengan menu Output adalah provinsi dan kabupaten terpilih (hanya 4 di NTT) dapat memilih. Tim AIPD NTT memiliki kekuatan di bidang perencanaan dan penganggaran, tetapi tidak untuk pengadaan. Wilayah kerja untuk program ACCESS di NTT bahkan lebih terbatas karena fokus mereka adalah peningkatan kapasitas intensif hanya di beberapa kecamatan dan desa.

Oleh karena itu AIPMNH bekerja se-fleksibel, se-proaktif, dan se-kolaboratif mungkin dengan adanya semua kendala ini. Bila dianggap pantas maka AIPMNH berusaha mendorong kabupaten atau provinsi mitra untuk melibatkan langsung AIPD atau ACCESS melalui Sepadu/Sekber mereka, pada saat yang sama menjaga komunikasi informal untuk memastikan semua pihak sadar akan inisiatif yang relevan.

Dukungan Tematis: Tema Monitoring dan Evaluasi akan memberikan dukungan dalam bentuk saling berbagi informasi dengan lembaga dan donor menuju penyelarasan kegiatan.

3.4. Program Kerja Tema Bantuan Teknis

Penggunaan Tema Bantuan Teknis yang didanai lembaga donor menyediakan mekanisme investasi untuk pendekatan-pendekatan praktik terbaik berbasis bukti, intervensi serta tenaga spesialis untuk membantu kabupaten dan provinsi mencapai target tertentu ketika sumber daya lokalnya terbatas. Cara penyajian memberi penekanan pada membangun institusi setempat (pemerintah maupun non-pemerintah), untuk mengelola dan menyajikan layanan. Cara penyajian juga membangun lingkungan yang mendukung melalui jejaring dan pusat pengetahuan/knowledge hubs di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Perkiraan realisasi anggaran untuk tiap tema terdapat dalam Tabel 2 dan penjadwalan adalah pada 0.

Tabel 2. Perkiraan anggaran untuk Tema-Tema Juli 2012 – Juni 2013

Tema Juli 12–Juni 13* AUD

Layanan Klinis 2.104.776

Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan 2.125.227

Pelibatan Masyarakat 59.256

Monitoring dan Evaluasi 516.047

Gender 648.827

Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan 1.413.925

Komunikasi/Media 210.330

Pengembangan Ketenagaan 300.000

Penasihat/Partner Hired Adviser Costs 90.000

Total 7.468.387


23

Layanan Klinis

Fokus utama adalah untuk mengonsolidasikan Program Sister Hospital di 11 RSUD kabupaten, sambil berjuang untuk memastikan bahwa dukungan berkelanjutan akan tersedia sampai dokter spesialis lokal cukup tersedia dalam memenuhi kebutuhan KIA. Hubungan lintas sektor antara Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan dengan Monitoring dan Evaluasi telah dibangun dan kapasitas para manajer unit di RS serta pelaporan dan penggunaan data akan terus dikembangkan untuk perencanaan yang lebih baik. Setiap RSUD kabupaten memiliki Rencana Kerja spesifik yang coba menjawabi perbaikan di bidang layanan klinis dan manajemen.

Sekitar 13 dokter spesialis dari NTT yang mengikuti pendidikan di tempat lain di Indonesia akan berhak menyandang status pegawai negeri pada tahun 2012. AIPMNH melalui program Sister Hosptial akan bekerja sama dengan mitra untuk menarik kembali para spesialis tersebut kembali ke NTT sehingga mengurangi beban pengalihdayaan/outsourcing. Dinkesprov dan UGM akan mengawasi dan memberi laporan mengenai jumlah dan lokasi dari para dokter spesialis yang kembali. Akan ada penekanan lebih besar dalam hal peningkatan pelaporan dan analisis kemajuan oleh kabupaten dan Sister Hospital, dan juga oleh Sub-Kontraktor Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi (UGM). Kontrak yang ada akan diperpanjang sampai akhir Desember 2012 dimana terdapat pembaruan Scope of Services yang mencerminkan berbagai kemajuan dan kebutuhan yang muncul dari RSUD kabupaten. Jika AusAID memerlukan tahun transisi tambahan maka kontrak bisa diperpanjang berdasarkan keperluan tersebut. Namun upaya telah dilakukan untuk mengadvokasi semua pihak (Kemkes, Pemda, sekolah-sekolah kesehatan, serta lembaga donor) untuk terus bekerjasama menyelaraskan sumber daya dalam rangka mendukung program ini sampai dengan tenaga spesialis sudah mencukupi di NTT sesuai kebutuhan setempat.

Diskusi akan dilakukan dengan RS Saiful Anwar dan Universitas Brawijaya di Malang untuk mengembangkan program pendidikan-spesialis dengan spesialis yang ada di RSUD Provinsi NTT. Melalui kolaborasi dan koordinasi dengan institusi-institusi tersebut, Fakultas Kedokteran Undana akan membangun pendidikan spesialis di provinsi NTT secara bertahap.

Pengelolaan Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan

Tema ini telah memperoleh perhatian amat besar selama dua tahun terakhir. Karena tingkat pendanaan yang tersedia untuk kabupaten dan kecamatan di bidang kesehatan telah meningkat demikian juga pentingnya pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Fokus dari bidang-bidang utama untuk sisa jangka waktu program AIPMNH adalah sistem e-procurement dan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan Jamkesmas, Jamkesda, BOK, dan Jampersal.

Upaya-upaya dalam tema ini akan semakin padat selama Sembilan bulan ke depan dengan adanya pelatihan tambahan dan akreditasi petugas pengadaan; tindak lanjut serta monitoring dan supervise yang ketat terhadap realisasi BOK, Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di kabupaten dan Puskesmas; serta penguatan system pengelolaan aset di RSUD kabupaten (terkait dengan Program Sister Hospital) dan Puskesmas PONED. Para tutor di bidang akuntansi sedang dalam proses perekrutan oleh pihak Mitra, dengan menggunakan dana AAIF, untuk memberikan dukungan teknis tambahan kepada para manajer sektor kesehatan di kabupaten dan kecamatan.

NTT terus memiliki reputasi yang relatif buruk dalam hal korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Program AIPMNH di bidang reformasi kelembagaan dalam praktik pengadaan dan pengelolaan keuangan publik di sektor kesehatan berkontribusi penting untuk mengatasi masalah ini. Dalam waktu sisa Program AIPMNH, akan dilakukan kolaborasi yang lebih erat dengan AIPD untuk melanjutkan dan memperluas upaya ini.


24

Pelibatan Masyarakat

Sekitar 30 Mentor Pelibatan Masyarakat (CEM) telah direkrut oleh Pemda Kabupaten (BPMPD), dan didanai oleh AIPMNH, untuk bekerja secara intensif di bidang revitalisasi posyandu, memperluas dan memantapkan jejaring Desa Siaga yang sudah ada, serta Reformasi Puskesmas. Para mentor dikontrak sampai akhir Desember 2012. Selama periode ini pekerjaan mereka akan berfokus pada konsolidasi kegiatan rutin dan memotivasi masyarakat serta staf kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan. Perhatian yang lebih besar akan diberikan untuk mencapai sinergi antara PNPM, ADD, Dana Pembangunan Desa Provinsi (Anggur Merah) dan dana kesehatan.

Pada awal tahun 2012 tim teknis CE akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten mengadvokasi sumber daya posisi ini untuk tahun-tahun berikutnya. Perbandingan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dari informasi awal/baseline dengan data yang dikumpulkan pada akhir 2012 adalah hal yang penting untuk pendanaan dari pemerintah di masa mendatang. BPMPD tidak memiliki sistem informasi yang canggih seperti sektor kesehatan, dan akibatnya Tim CE akan berupaya untuk semakin memperkuat sistem mereka agar lebih fungsional untuk kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Ada kerjasama erat antara tim teknis CE dengan program PNPM dan ACCESS yang beroperasi di NTT. Pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT membiayai sendiri program desa Anggur Merah/Desa Mandiri dengan mencairkan sejumlah besar dana untuk program pembangunan. Bimbingan yang sangat terbatas disediakan untuk penggunaan dana tersebut. Tim Pelibatan Masyarakat dari AIPMNH sedang berupaya untuk memperkuat panduan yang sudah ada dalam hubungannya dengan proses Pra-Musrenbang dan Musrenbang.

Monitoring dan Evaluasi

Program SIKDA saat ini sedang berjalan di semua kabupaten di NTT (termasuk kabupaten non-AIPMNH) dimana semua kabupaten saat ini menggunakan system informasi umum. Upaya tindak lanjut dan pengawasan akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2012 untuk memastikan bahwa semua Puskesmas dan para manajer di kabupaten dapat menggunakan sistem informasi secara tepat.

Scopes of Services untuk dua sub-kontrak yang lebih kecil akan segera ditenderkan:

Desain dan penerapan system pemetaan kesehatan dengan menggunakan teknologi GIS yang menghubungkan kegiatan SIKDA dengan kegiatan Surveilans

Desain dan penerapan DQIS (kualitas data pada sistem penerapan)

Sub-kontrak pemetaan didasarkan pada pekerjaan terdahulu yang dilakukan oleh Charles Darwin University, dan program GIS dari Badan Pembangunan Jerman di NTT.

Koordinator Monitoring dan Evaluasi bersama dengan Penasihat M&E akan terus bekerjasama secara erat menganalisa informasi kesehatan dari provinsi maupun kabupaten untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tujuan dan target Revolusi KIA. Hal ini akan mendukung Kajian Khusus yang akan diawasi oleh Penasihat M&E untuk menjawabi kebutuhan informasi yang diminta oleh AusAID.


25

Gender

Sub-kontrak gender telah diberikan. Tim gender telah dimobilisasi ke Kupang pada awal Maret 2012. Rencana kegiatan akan diselesaikan pada awal April dan akan didasarkan pada Strategi Gender dan Audit Gender tingkat kabupaten yang dikoordinasikan oleh bekas tim Gender terdahulu.

Fokus utama rencana tersebut adalah mengintegrasikan program GSI ke dalam unit Desa Siaga, membangun pemahaman dan aplikasi alat dalam mengintegrasikan gender ke dalam protokol perencanaan, keluarga berencana, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Mengingat waktu yang terbatas dan sifat ambisius dari Strategi Gender, maka tim gender harus sangat selektif dan berfokus pada rencana kerja mereka. Pelaksanaannya akan dibantu melalui perekrutan fasilitator gender berbasis kabupaten. Gender Hub provinsi dan lembaga-lembaga pemerintah serta LSM terkait akan memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan.

Ada risiko bahwa implementasi strategi gender dapat mengalami gangguan dari partai politik lokal. Karena itu, Direktur Kemitraan dan Manajer Operasi/Wakil Direktur Kemitraan akan mengambil peran utama dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan sub-program Gender. Komunikasi yang erat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa saja menjadi bagian dari risiko tersebut.

Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan

Tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan (PML) berfokus pada penguatan kapasitas manajemen pada tiga unit manajemen utama: Puskesmas, Rumah Sakit, serta Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Program PML telah dimulai di sebelas rumah sakit Kabupaten melalui program Sistern Hospital dan dikoordinasikan oleh UGM. Program ini memberikan sinergi yang baik antara manajemen sistem rumah sakit dan penyajian pelayanannya. Tim manajemeh RSUD kabupaten telah menyelesaikan standardisasi kompetensi manajemen dan akan menyelesaikan rencana manajemen pada akhir April 2012. Hal ini menjadi basis dari ‘kontrak kerja’ dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2012.

Program kedua di bawah tema PML berofokus pada tim manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Scopes of Services telah diselesaikan dan disepakati oleh Dinkesprov. Perancangannya melibatkan sekitar 6 Puskesmas dari 4 kabupaten terpilih yang akan menjalani program pelatihan manajemen kala karya/in-service bulanan selama 6 bulan dan kegiatan-kegiatan pemecahan masalah praktis yang diintegrasikan dengan mini-lokakarya di tingkat kabupaten dan Puskesmas. Tindak lanjut pengawasan dari tim manajemen kabupaten akan digunakan untuk mendampingi dan membimbing penerapan solusi praktis di tingkat lokal dan berbiaya murah. Sampai akhir bulan Desember 2012 setiap kabupaten yang berpartisipasi akan sudah memiliki rencana jangka menengah untuk keberlanjutan penguatan manajemen Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten.

Penekanannya adalah pada membangun kapasitas manajemen kabupaten dan Puskesmas lokal, sehingga solusi-solusi yang relatif sederhana bisa diterapkan untuk memecahkan berbagai yang persoalan yang sering muncul dalam penyajian pelayanan. Bila perlu, untuk menjamin keberlanjutan, pembiayaan fungsi-fungsi manajemen yang sesuai akan diintegrasikan ke dalam anggaran BOK dan Jamkesmas/Jampersal. Sebuah konsorsium yang terdiri dari Asosiasi Kesehatan Publik Indonesia dan Bapelkes akan memberikan pengawasan teknis dan koordinasi pelatihan. UGM akan terus menyajikan manajemen teknis dan pemantauan program PML dengan sinergi yang dihasilkan antara manajemen di tingkat rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten, dan Puskesmas. Pada saat yang sama, program untuk memperkuat rujukan dari fasilitas kesehatan yang ada di desa ke rumah sakit juga diintegrasikan ke dalam upaya-upaya PML dan Sister Hospital.


26

Anggaran Provinsi dan Kabupaten memiliki kemampuan terbatas untuk terus memperkuat kapasitas manajemen sehingga perlu untuk terus-menerus memberdayakan tim manajemen PML dan mentor di setiap tingkatan dalam rangka konsolidasi praktik pengelolaan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi agar mendapat dukungan dana dari lembaga donor selama beberapa tahun ke depan dan program ini sesuai dengan tujuan program HSS AusAID. Juga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.

4 kabupaten sengaja dipilih berbeda dengan program HSS karena dimaksudkan sebagai komplimen program HSS, dan bukan duplikasi upaya/kegiatan di kabupaten yang sama. Strategi ini juga akan mencapai cakupan program yang lebih besar secepat mungkin.

Komunikasi

Strategi Komunikasi melibatkan pengembangan keterampilan dalam merancang media untuk Bagian Promosi Kesehatan dan Dinkesprov terkait, dan juga berfokus pada perubahan perilaku di tingkat masyarakat.

Inti dari perubahan perilaku berfokus pada persalinan di fasilitas kesehatan dan keluarga berencana. Konsekuensinya, sebagian besar upaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 sejauh ini adalah berupa pelatihan bagi staf BKKBN dan Dinas Kesehatan mengenai perubahan perilaku serta teknik dan metodologi komunikasi. Selama sisa periode tahun 2012, program perubahan perilaku, komunikasi dan media akan melibatkan mitra provinsi dan kabupaten dalam memobilisasi dan memotivasi masyarakat di berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu dan bayi melalui program keluarga berencana. Yang menjadi target dari strategi komunikasi adalah masyarakat, penyaji layanan, para manajer, serta pembuat kebijakan dan pemegang hak anggaran.

Pengembangan tema komunikasi untuk jangka yang lebih panjang diharapkan muncul dalam desain bantuan selanjutnya di bawah program HSS dan KIBBLA yang baru untuk tahun 2013-2018.

Spesialis Komunikasi dan Diplomasi Publik juga akan terus mengembangkan dan memproduksi Buletin, Good News Stories, secara teratur dan membantu penyebaran hasil-hasil AIPMNH dan Revolusi KIA kepada para pemangku kepentingan di Indonesia dan Australia.

Pengembangan Ketenagaan

Kemitraan sedang menyelesaikan desain Scope of Services untuk tema Pengembangan Ketenagaan. Tema tersebut akan melengkapi upaya yang dilakukan di bawah program HSS, dan kelancaran transisi menuju program KIBBLA AusAID yang baru. Tujuan dari tema ini adalah memberikan bantuan kepada mitra dalam mengelola distribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Tema ini memiliki tiga elemen utama:

Kebijakan dan penguatan/enforcement

Sistem informasi SDM (HRIS) atau system pemetaan

Workload indicator supply needs (WISN)/ kebutuhan ketenagaan berdasarkan indikator beban kerja

Tiga posisi utama akan direkrut (Kebijakan, HRIS, WISN) dan bekerja di Kantor Dinkesprov. Para spesialis ini akan membantu pengembangan dan penerapan rencana kerja yang menjawabi tiap elemen di atas. Pendekatan utamanya adalah memanfaatkan kebijakan yang sudah ada, database SDM, dan alat penilaian WISN di tingkat kabupaten untuk menjawabi persoalan distribusi ketenagaan dan pengelolaannya.

Rencana kerja tersebut akan dilaksanakan di 4 kabupaten (sama dengan program PML Puskesmas, tetapi berbeda dari kabupaten HSS). Pemilihan kabupaten yang berbeda dengan program HSS dilakukan untuk memastikan adanya saling melengkapi antara program dan meningkatkan cakupan


27

wilayah kerja secepat mungkin dalam wilayah NTT. Alat khusus untuk ini telah dikembangkan dan diterapkan di tempat lain di Indonesia (WISN). Database ketenagaan Kemkes (disimpan untuk tujuan penggajian) akan menjadi dasar untuk memperluas pelatihan dan fungsi pemetaan.

Tema ini terkait erat dengan tema Performance Management and Leadership dan peran dari para manajer Puskesmas dalam mendukung pemenuhan target penyajian layanan kesehatan. Tema ini juga akan memenuhi kebutuhan informasi dari para pimpinan di kabupaten, serta lembaga-lembaga donor di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Diharapkan bahwa tema ini akan melengkapi elemen ketenagaan dalam program HSS AusAID yang dimulai pada bulan Juli 2012. Kerja sama dan konsultasi yang erat dengan PPSDM Kemkes akan diteruskan untuk memastikan replikasinya di daerah lain.

4. ISU-ISU LINTAS SEKTOR

4.1. Kemiskinan

AIPMNH sudah memfokuskan sebagian besar upayanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan berkualitas baik. Kemitraan akan terus memfokuskan upayanya pada masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, di mana banyak terdapat masyarakat miskin. Peningkatan kinerja BOK, Jamkesmas dan Jampersal serta inisiatif pelengkap yang disediakan oleh program PNPM akan membantu mengurangi biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan memperkuat penyediaan layanan, dan meningkatkan kualitas layanan.

4.2. Inklusi sosial

Selama 12 bulan ke depan AIPMNH akan terus secara aktif menangani kesetaraan gender, kecacatan, HIV, etnis, ras dan usia melalui rencana kerja dan kegiatan Mitra. Semua ini adalah isu-isu penting dan saling terkait satu sama lainnya. Sebagai contoh, seorang wanita cacat lebih rentan terhadap pelecehan seksual dan ancaman tertular HIV. Melibatkan kelompok-kelompok ini secara khusus dalam kegiatan pembangunan kesehatan KIA sangat penting untuk pencapaian Menuju Persalinan Selamat dan Tujuan Pembangunan Milenium.

Pendekatan terpadu sedang digunakan untuk mengatasi masalah dan tantangan melalui peningkatan Strategi Gender, program keterlibatan masyarakat, dan layanan klinis. Kegiatan AIPMNH untuk konseling kontrasepsi, perawatan antenatal dan postnatal terpadu (untuk mengatasi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dan kebutuhan KB yang tak terpenuhi), program promosi kesehatan dan pelibatan masyarakat (Desa Siaga, Puskesmas Reformasi, Revitalisasi Posyandu, akses asuransi kesehatan) mendukung prinsip-prinsip inklusi sosial dan hak-hak reproduksi.

Menyadari keterkaitan antara kecacatan yang dapat dicegah dan kesehatan ibu, Program juga menangani kehamilan yang terkait dengan kecacatan, yang disebabkan oleh perawatan darurat obstetrik yang tidak memadai dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan sistem kesehatan, dan kebutuhan khusus perempuan cacat dalam mengakses layanan KIA.

Upaya tambahan akan dilakukan dalam tahun akhir dari Program untuk mendorong pemerintah daerah memasukkan tindakan konkrit yang inklusif sosial dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka, khususnya yang berdampak bahwa pada KIBBLA.

4.3. Lingkungan

Renovasi fasilitas kesehatan selama paruh kedua tahun 2012 akan dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan, dan menghindari paparan orang terhadap bahan berbahaya seperti asbes. Renovasi fasilitas kesehatan juga akan menangani pembuangan limbah medis yang


28

dapat menyebabkan meningkatnya paparan penyakit yang ditularkan melalui vektor atau menyebabkan risiko bagi masyarakat atau lingkungan.

Kemitraan ini juga akan berusaha untuk membangun kapasitas stakeholder dalam menggunakan sistem pengelolaan dan pembuangan limbah yang tepat (seperti penyediaan dan penggunaan yang dirancang dengan insinerator), sanitasi, kesadaran kebersihan serta penanganan dan penyimpanan zat berbahaya secara aman.

5. MANAJEMEN RISIKO

12 bulan ke depan program AIPMNH cenderung menimbulkan risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan menengah dan jangka panjang dari Program sebagaimana tercantum dalam PDD. Sumber risiko adalah:

Mitra Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat (Pemda dan Kementerian Kesehatan) tidak menyiapkan dan tidak memiliki komitmen terhadap sumber daya yang memadai untuk berkontribusi dalam mempertahankan berbagai inisiatif penting yang sedang dilakukan saat ini. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten perlu menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mempertahankan (minimal) pelaksanaan program. Kementerian Kesehatan nasional perlu berkontribusi dan menyelaraskan sumber daya yang memadai dengan lembaga donor untuk melanjutkan upaya-upaya pembangunan dan investasi yang telah dimulai. Ini adalah biaya yang relatif biasa saja pada skala nasional, tetapi signifikan untuk NTT.

Para Mitra, dalam Lokakarya Best Practice Maret 2012, telah mengindikasikan bahwa mereka akan melanjutkan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan utama dengan cara mereka.

AusAID tidak melanjutkan dukungan terhadap upaya yang dilakukan di bawah Desain Program AIPMNH yang asli. Untungnya AusAID telah memulai persiapan untuk program KIBBLA lanjutan yang kemungkinan akan termasuk NTT. Namun perubahan signifikan terhadap serangkaian kegiatan dan bahkan modalitas bisa sangat mengganggu pelaksanaan program dan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap momentum.

Lembaga donor, termasuk program AusAID lainnya, memutuskan untuk tidak menggunakan biaya satuan standar yang dikembangkan dan disepakati oleh pemerintah daerah di NTT dan AIPMNH. Biaya satuan standar (SBU) adalah instrumen yang penting untuk bisa bekerja dalam Sistem Pemerintah Indonesia. Ada indikasi bahwa beberapa program AusAID berusaha untuk kembali ke sistem tunggal/single system, mengadopsi standar nasional, sehingga menghindari isu-isu seperti kapasitas kabupaten dalam memenuhi dana tingkat nasional, dan mengurangi kapasitas mereka dalam memberikan anggaran pendamping yang setara.

Gangguan eksternal dan pengaruh politik atas prosedur pengadaan Program AIPMNH membahayakan pelaksanaan pengadaan yang dikelola mitra dengan menggunakan dana lembaga donor.

Risiko spesifik Kemitraan dan strategi penanganan risiko untuk mengurangi risiko telah teridentifikasi dan dihimpun dalam Matriks Penanganan Risiko/Risk Management Matrix dalam 0. Matriks Penanganan Risiko juga memberi rincian mengenai respons dari berbagai mitra apabila risiko tersebut betul terjadi atau berpoetensi untuk terjadi. Setiap kejadian risiko dievaluasi dampaknya dan hal ini akan menentukan fokus dan prioritas pengelolaan dan pelaksanaan Kemitraan.

Manajemen risiko dan mitigasi terdiri dari proses sistematis dalam menilai dan menangani risiko tersebut. Filosofi dasar manajemen risiko dalam Program AIPMNH adalah bahwa jika risiko kecil dikelola secara efisien dan efektif, maka risiko yang lebih besar cenderung tidak terjadi. Hal ini diperkuat lagi dalam pertemuan koordinasi antara para penasihat AIPMNH, manajemen, Mitra; serta pertemuan-pertemuan: PRC, PCC dan DCC.


29

Sifat alamiah dari Kemitraan adalah bahwa AIPMNH masuk dalam system Pemerintah Indonesia. Hal ini memungkinkan hubungan yang harus dipupuk, tetapi paparan/exposure yang lebih besar bagi tim. Hal ini khususnya berlaku bagi anggota tim yang terlibat dalam pengadaan. Menjaga jarak profesional dan menghormati mitra dan sub-kontraktor setiap saat adalah hal yang sangat penting. Anggota tim AIPMNH tidak boleh dipengaruhi selama tahapan proses pengadaan.

Manajemen risiko fidusia selalu berada dalam pikiran staf AIPMNH. AIPMNH akan terus menjalankan sesi pelatihan interaktif Kesadaran Keuangan untuk memperkuat prinsip-prinsip setara nilai uang, bagaimana menulis Terms of Reference dan bagaimana mempersiapkan pertanggungjawaban. Pelatihan akan didukung oleh umpan balik di tempat kerja yang diberikan terus menerus kepada staf administrasi di kabupaten dan DPC selain dari audit rutin.

Kemitraan merasa yakin bahwa meskipun selalu ada risiko bagi semua pihak, ada bukti bahwa sudah ada semangat kepemilikan dan keterbukaan, menyepakati hal-hal yang menjadi tujuan dan hasil bersama, dan pemahaman akan prinsip-prinsip dasar dan tata kelola yang baik akan terus melandasi kemajuan yang terjadi di masa mendatang.

6. JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Perkiraan realisasi anggaran disajikan dalam 0 untuk Operating Account dan dalam 0 untuk Approved Activity Implementation Fund.

Operating Account mencakupi:

Personel Teknis

Staf Pendukung PSU

Koordinator Kabupaten dan Provinsi serta Staf Pendukung Administrasi

Peralatan Program dan Biaya Operasional

Approved Activity Implementation Fund mencakupi semua kegiatan yang dijadwalkan menurut output dan tema untuk Kabupaten dan Provinsi dalam periode Juli 2012 – Juni 2013.

7. PEMBAYARAN PENCAPAIAN/MILESTONE PAYMENT

Pencapaian dan pembayaran pencapaian untuk Juli 2012 sampai Juni 2013 terdapat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pencapaian dan Tanggal Jatuh Tempo Juli 2012 – Juni 2013

No. Pencapaian Jatuh Tempo

11 Laporan Kemajuan Jan – Juni 2012 dan Draf Rencana Serah Terima

30 September 2012

12 Laporan Penyelesaian Kegiatan 31 Maret 2013

30

Annex 1 Personnel Schedule

31

AIPMNH PERSONNEL SCHEDULE: July 2012 - June 2013

NAME POSITION Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

ADVISERS

Louise Simpson Partnership Director

John Wilkinson Operations Manager/Deputy Partnership Director

Frankie Hartanto Health Systems Advisor

Angela Taggart Maternal and Neonatal Health Advisor

Remy Agus Procurement and Probity Advisor

Tim O'Shaugnessy

M&E advisor

Sarah Gray Communications and Public Diplomacy Specialist

John Strain Community Engagement Advisor

PSU STAFF

Maradata Kale Finance Manager

Maria Oktaviani Dua Bunga

Office Manager

Helena Maria L Seran

Finance Assistant 2

Ria Pah Assistant Office Manager

Adriana Ludoni Finance Assistant 1

Edel Mary Quien Mole

Public Relation / Translator Coordinator

Monitor Krisbrianto Rubino

IT Manager

Michael Djami Office Assistant/Storeman

Yane Ngaddi Admin/ Finance PSU

32


Yulius Gae Lomi Driver PSU

Endi Alfa Edison Kuman

Driver PSU

Hamsya Mappa Contract Manager

TBA Assistant Contracts Manager

Yohannes Sebastianus

Translator/ Interpreter

Ester Kana M&E Data Manager

Wiwin Damayanti

National Liaison Officer

Sigit Prabowo QA & Construction Manager

Yoseph Petrus Laku Mali

Revitalisasi Posyandu

John Thomas Ire koordinator Desa Siaga

Raymundus Lema

Perencanaan Musrenbang

Hadi Wibawa reformasi Puskesmas

Giant Noman Praceka

Administration Officer

Agnes Debi Rostin Angkasa

Admin Assistant 1

Sarifa Assa Admin Assistant 2

Stefanus Riwu Office Assistant/Storeman Aula Office

DISTRICT AND PROVINCIAL COORDINATORS &

ADMINISTRATIVE SUPPORT STAFF

Ign Henyo Kerong, Dr.

Provincial Program Coordinator

33


Yuli Butu, Dr. Deputy Provincial Program Coordinator

Teldiana H.A. Bunga

Provincial Liaison Officer

Abdul Mamnun Hatma

District Program Coordinator Ende

Nugroho District Program Coordinator Kota Kupang

Robert Tulus Feubner Hutabarat

District Program Coordinator Lembata

Slamet Riyadi District Program Coordinator Manggarai

Saprijal District Program Coordinator Manggarai Barat

Caecilia Sadipun District Program Coordinator Ngada

Yublina Pandarangga

District Program Coordinator Sumba Barat

Teng Bernardus District Program Coordinator Sikka

Wa Ode Diah Fardilah Oba

District Program Coordinator Sumba Timur

Selviriana Agustina Bela

Distict Admin/ Finance Assistant Sikka

Katarina Floranza

Distict Admin/ Finance Assistant Kota Kupang

Dyah Sih Wineda

Distict Admin/ Finance Assistant Lembata

Gaudencia Ringa Deu

Distict Admin/ Finance Assistant Ngada

34


Simon Tondeng Distict Admin/ Finance Assistant Manggarai Barat

Rambu Kadi Distict Admin/ Finance Assistant Sumba Barat

Muhidin Ma’mun Distict Admin/ Finance Assistant Sumba Timur

Marselinus Levi Distict Admin/ Finance Assistant Manggarai

Maria Dince Distict Admin/ Finance Assistant Ende

Sebastianus Mboja

Driver District Ende

Petrus Ola Driver District Lembata

Kornelis N Awa Driver District Manggarai Barat

Paul Samador da Cunha

Driver District Ngada

Hamdany H. Liawat

Driver District Sumba Timur

Melkianus Fallo Driver District Kota Kupang

Rafael Min (Rafael)

Driver District Sumba Barat

Octovianus Wempy (Octo)

Driver District Manggarai

Mesak Tefbana Driver District Sikka

Yoakim Asy District Program Coordinator Kabupaten Kupang

Onesimus Yohanes Markus Lauata

District Program Coordinator TTS

Stefanus Bere District Program Coordinator TTU

Andreas Bria District Program Coordinator Belu

35


Melky Saudila District Program Coordinator Flores Timur

Yohanes Made Supardi

Distict Admin/ Finance Assistant Kabupaten Kupang

Hermin Tandiboro

Distict Admin/ Finance Assistant TTS

Imelda Yenni Djebaru

Distict Admin/ Finance Assistant TTU

Anita Theresia Katho

Distict Admin/ Finance Assistant Belu

Daniel Bilaut Distict Admin/ Finance Assistant Flores Timur

Bathasar Dini Driver District Kabupaten Kupang

Jonathan Alex Manuleu

Driver District TTS

Tarsisius Lobo Driver District TTU

Richardo Suharto Angi

Driver District Belu

Agustinus N Wedjo

Driver District Flores Timur

AAIF FUNDED STAFF

Elisabeth Umpenawany

Clinical Services ANC/PNC

Dr. Yvonne Paula Tibuludji

Monitoring & Evaluation Program Coordinator

Dr. Yustina Yudha Nita

Health Planning and Budgeting

Dr. Idawati Trisno Koamesah

Clinical Services Advisor

Wilhelmus Kabosu

Coordinator – Finance and Good Governance

Natalino Mella Media/Design advisor

36


TBA Human Resource Development Policy Advisor

TBA Health Workforce Information System Advisor

TBA (11 positions)

Site Monitors Puskesmas program

TBA (3 positions)

Field Supervisors Puskesmas Program

Noviar Firdaus MEP Engineer Puskesmas program

TBA QA Engineer Puskesmas program

TBA QC Engineer Puskesmas program

TBA (2 positions)

Drafters Puskesmas program

Kwartina Dano Administration Assistant Puskesmas Program

Data Quality Specialists - SIKDA (4 positions)

TBA

SUB-CONTRACTED GROUPS

SIKDA

Dr Gatot Soerono

Team Leader

4 advisers, 3 data entry staff, 8 additional staff to be hired May 2012, one admin, one driver

Gender

Yanti Lacsana Team Leader

2 advisers, one admin, one driver

37

Annex 2 Risk Matrix

38

The Risk Management Matrix contains an assessment of risk based on the following criteria:

L = Likelihood of occurrence (1=Rare, 2=Unlikely, 3=Possible, 4=Likely, 5=Almost certain)

C = Consequence of occurring (1=Negligible, 2=Minor, 3=Moderate, 4=Major, 5=Severe)

R = Risk level - a combination of the above two assessments (E=Extreme, H=High, M=Medium, L=Low)

Component 1: Service Delivery and Community Engagement

Function/Level Risk Issue L C R Risk Mitigation

Provincial and

district government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Planning processes

do not result in the

selection of

appropriate or

effective activities

and as a result

implementation is

not effective in

achieving MNH

outcomes.

As the Partnership specifies outputs and

outcomes, but maintains flexibility in

choice of activities, the activities selected

may not be the most effective or efficient

in achieving MNH outcomes, may not

address the key constraints; or may be

implemented in a poor quality way which

reduces effectiveness.

Partner agencies may not have sufficient

skills for the analysis phase of planning

resulting in less strategic activities.

Partners are also limited in their decision

making processes as they do not have

access to reliable up-to-date data in the

clinical and financial areas.

2 3 H The Partnership has and will continue to provide significant

resources to build capacity for improved data analysis,

prioritisation and preparation of medium term strategic and

investment plans as a basis for annual work plans and

selection of activities. Work plans will also be subject to

appraisal. This should improve the selection of activities. The

role of the health technical advisors will ensure that effective

activities are selected for implementation. The identification of

performance outcomes, reporting on these outcomes, audit of

these reports and conditionality for further funding on

performance will contribute to improving the quality of

implementation.

The Program will assist the GoI with the information collection

and analysis processes.

Provincial and

district government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Activities do not

achieve Value for

Money.

Activities conducted by the Implementing

Agencies in the Districts and the Province

do not provide value for money either by

the low quality, not being fit for purpose,

the cost of running the activity, insufficient

human resources, poor scheduling, lack of

accountability and acquittal of funds and

3 4 H All activity Plans will be reviewed prior to approval of funds to

run the activity. Discussions will be held with DPCs to ensure

that the proposals comply with AIPMNH requirements.

Workplans and activities will be reviewed by the DPC and

AIPMNH Technical Advisers to ensure that the appropriate

human resources are available. Reviews will be carried out of

Activity reports to see if there are issues that need to be

addressed across the Program. All activities will complete an

39


compliance with AIPMNH requirements. evaluation and these will be reviewed by the DPC and the

Adviser to check for quality assurance. If a presenter is found

not to be of a sufficient quality, then that person/ organisation

will be contacted with the feedback and they face the risk not

be used again.

Financial Awareness Training workshops will continue

throughout the Extension Phase.

Provincial and

district government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Provincial and

District work plans

do not align due to

the timing of

preparation.

Provincial Dinkes develop their work plans

in isolation to Districts. Their activities and

functions are not built into the District work

plans.

4 4 M The role of the Provincial Coordinator is to monitor and

manage the Provincial work plans within the Province to

disseminate strategies to Districts. The Program will support

those linkages. The role of the provincial Coordinator is now

well-understood by DPCs and Districts and there is now

greater cohesion. However, this is always a risk.

Technical and

training support for

improvements in

system function

and service

delivery

Difficulty in

identifying or

engaging providers

of technical advice,

researchers and

trainers/ capacity

builders to support

the improvement in

MNH services and

health systems.

High quality Indonesian technical advisers

in health are in great demand and there is

not sufficient quantity. In NTT this situation

is more acute and local technical advisers

may require support to build their skills

and capacities. International expertise may

not have the understanding to effectively

engage; resulting in poor sustainability.

3 4 H The MC will seek innovative ways of engaging national and

particularly local technical expertise to support the Partnership,

and will also encourage mentoring and twinning between more

experienced and local providers in order to build local

capacity. This is especially the case for the Sister Hospitals

Program. With the advent of e-Procurement, the TA Pool will

see increased activity. The Partnership will also assess and

provide support to local training providers and system support

organisations, including NGOs, to improve their capacity to

engage with and support the health sector and MNH in

particular. A key feature of AIPMNH strategy is to take a long-

term approach to build local technical capacity by partnering

with government and non-government institutions, including

Nusa Cendana University with other highly reputed agencies

and universities in Indonesia (such as University of Indonesia,

Airlangga, University of Gadjah Mada, and UnHas) and

overseas (University of Singapore, University of Melbourne,

40


University of Queensland).

Health Care

providers in

Puskesmas and

villages.

Health care

providers

particularly in rural

areas lack the time,

willingness/

motivation, or

capacity to improve

their practices and

service delivery.

Eastern Indonesia and NTT in particular

has difficulty in sourcing and retaining

appropriately trained health care providers

to work in rural areas. Health workers,

especially in the remote areas often lack

motivation or interest in improving their

skills or practices to improve service

delivery.

3 4 H The Partnership will address this issue at several levels,

through working to improve health human resource planning

and management, strengthening the manager’s skills and

resources, providing training for health workers and providing

additional funding for activities as an incentive (Payment for

Performance) for health workers to achieve service delivery

targets. The Program will also work with the Province to

identify key intangible motivators such as better management

supervision and better access to training and facilities. The

Program will also raise community awareness with community

education activities relating to waste management and

sanitation in the Puskesmas Renovation construction

activities.

Health Care

providers in

Puskesmas and

villages.

Health care

workers may

neglect the hard to

reach and poor.

In efforts to achieve outcome targets, it

may be more efficient and easier to

improve services to the already served,

and difficult to improve services to those

who are geographically isolated or lack

resources to access services.

2 4 H Monitoring of outcomes will include disaggregating by location

and where possible socio-economic status (SES) (or use of

location as a proxy for SES) to ensure improvements in access

for the hard to reach. Appraisal of plans and performance

reports will also need to consider the extent to which the poor

have benefited. There will be potential for funding of activities

specifically aimed at the poor and remote areas.

Community,

families and

women.

Community

reluctance or

inability to use

services provided.

Interventions to improve service

availability and quality are easier to

implement and may be more attractive to

managers, than interventions to improve

community awareness, willingness and

capacity to use services. Community

engagement with services will also be

limited by the context of community –

government agency interaction, the

3 4 H Community directed outputs have been included in component

one, based on the national MPS strategies, to encourage

health agencies and staff to develop their role in engaging with

communities, rather than consider this the role of other

agencies. Outputs in component two seeks to increase the

capacity of organisations which can support communities in

improving their awareness and engaging with health care

providers. This aspect will need attention from the TA in

41


weakness of community organisations,

and general lack of a strong community

development approach, and the

community’s own attitudes of

disengagement from government

Partnerships.

ensuring that plans adequately reflect an integrated approach.

Community,

families and

women.

Community

reluctance or

inability to change

practices or

behaviours.

Communities, and particularly families and

women, have strong traditional beliefs and

practices. Attitudinal and behavioural

change is complex, especially in the areas

of maternal health and gender. There has

been reluctance toward health seeking

behaviour and advice of health care

workers, particularly in regard to birthing

practices, and referral of high risk patients

to hospital.

3 4 H The Partnership will provide a communication strategy to

provide information and education to communities in general,

and to families and couples in particular on MNH health

issues. The Partnership will support community engagement

programs and also develop the skills and capacity of health

workers, community organisations, and other government

agencies to encourage healthy behaviours and practices.

42

Component 2: Health Systems Support

Function/ Level Risk Issue L C R Risk Mitigation

Provincial and

district

government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Availability and

capacity of GoI

agency resources

to implement the

Partnership, in

particular the time

and capacity of

Bappeda and

PHO/ DHO

managers and key

staff.

GoI agency managers face competing

demands from national agency level, from

the local government executive and

parliament, and from other donors and

Partnerships. Their availability and

capacity to manage the planning,

implementation and reporting processes of

the Partnership is limited, and this may

impact on the speed and quality of

implementation. Use of GoI systems

means use of bureaucratic and rather

inflexible processes, which may take

significant time and resources to manage.

2 4 H Implementation needs to proceed at the pace and capacity of

GoI managers and AusAID and Partnership staff need to be

sensitive to that pace. However, as the Partnership is

essentially that of the government, there should only be limited

additional planning, implementation or reporting demands. By

retaining some flexibility and direct management of Component

Two activities, there is the potential to progress implementation

of system supports which could assist GoI managers even if

progress on implementation of component one is slow.

External

Environment

Changes in the

political, social or

economic situation

or natural disasters

may divert

attention or

resources away

from MNH, and

reduce community

capacity to

engage.

NTT and NTB are prone to natural

disasters; social or political disturbances

are frequent; and there is a medium to

high risk of further economic downturns.

All of these would create a more difficult

context for the Partnership.

3 4 H While these events are outside the control of the Partnership, it

will work closely with provincial and district governments to

assist in addressing any changes which might occur in the

political, social or economic context. The Imprest Account can

be used to fund emergency activities (subject to approval).

43


External

Environment

Meeting budget

expenditure targets

could be effected

by delays in the

designing and

contracting

processes.

The Partnership approach means that

gaining acceptance by Partners may mean

a delay in implementing required/ planned

programs.

3 4 H Putting all efforts into finalising these processes as fast as

possible will mitigate against under expenditure. The Program

will work closely with Partners to try to minimise the impact of

this possibility.

Component 3: Systems Reforms and Accountability and Performance


Partnership with

provincial and

district

government

Commitment of

provincial and

district government

to the MNH

Partnership and

associated reforms

in public

administration and

ongoing quality

improvement.

A critical factor in the success of

assistance provided through the

Partnership modality is a shared

commitment to the same goals and

objectives. There is a risk that district

governments might adopt new areas of

focus in health, or reduce their

commitment to public administrative

reforms when difficult decisions are

needed. Changes in government or in key

government officials with elections could

result in changes in priorities,

commitments and capacity. There is also a

risk that district office senior management

do NOT champion change.

3 4 H There has been an exchange of letters with each local

government (provincial or district) which the Partnership

supports, and conditions for ongoing support will be negotiated

annually. This will provide an opportunity to review levels of

commitment should there be a change in policy focus or in

government. Province and district officials will be fully informed

of Partnership progress and consulted on any changes

planned. There will be ongoing dialogue with the District and

the DPCs to garner support for Partnership activities.

Alternative strategies will be identified or support will be

withdraw and redirected to other activities. The Partnership will

support advocacy and work with experienced community

mobilisation and behaviour change experts to target influential

community figures who can foster change using sound,

relevant data.

Partnership with

provincial and

district

Donor funding –

system reforms

and better

Under decentralisation, Districts can enter

into agreement with Donors. There is no

central coordination of funding to ensure

4 3 H The DTPS planning approach incorporate all funding – i.e.

it identifies the strategy and then identifies who funds the

strategy. The Program has been funding these planning

44


government

management of

donor funding are

not adopted by all

Partners.

effective use of the resources available.

There is very little sharing of lessons learnt

or development of resource systems. The

disintegrated systems creates a lack of

knowledge as information is not

necessarily shared, it can lead to

mismanagement of funds due to lack of

reporting between district and province,

and increased staff development activities.

Approval of funds to districts goes through

many stages and the approver may not

necessarily fully understand the District

needs which may interrupt strategic

planning processes.

activities and is aiming to be more pro-active in funding

approaches and demonstrate better linkages to MDG and

MPS objectives.

Partnership with

provincial and

district

government

Delays in budget

approvals and

distribution cause

inefficient use of

funds.

The APPN funds are received in the

Districts in about July. The APPB funds

arrive before this. Due to the late arrival,

there is a rush to implement all of the

activities under APPN within a four to five

month period which means high demands

for certain people, increased workloads and

targets may not be achieved. Coding under

APPN and APPD are also different leading

to different numbers and descriptions which

has caused duplication in activities.

4 4 H The Program will assist Districts implement advocacy training

and an integrated approach to planning for all funding. There

will be flexibility in funding activities for the Program with a

greater emphasis in the first half of the year. It will assist

planners within the GOI adopt a more strategic approach

through capacity building activities and mentoring.

Provincial and

district

government

agency’s

Lack of capacity or

willingness to

address corruption

or improve

Despite a strong administrative and legal

policy and regulation framework,

managers lack the time, understanding

and support from superiors to address

2 4 H The Performance Monitoring Unit and the District Program

Coordinators will have the main responsibilities for monitoring

and combating corruption. The significant audit process,

including the fiduciary risk assessment, and the conditionality

45


(Bappeda, PHO/

DHO) managers

administrative

systems to reduce

corrupt use of

funds or assets.

poor performance and corruption.

There is a fear within the Districts of the

Fiduciary Risk Assessment in case

corruption is found which could lead to

significant consequences to the people

involved as well as the District.

of funding on satisfactory financial performance, will contribute

to raising awareness of corruption, and how to combat it. An

anti-corruption action plan has been developed. The Program

will work flexibly with districts to accommodate both timing of

disbursement of funds and variable capacity of districts.

Finance and administrative staff will be trained and receive on-

the-job support and supervision to maintain standards.

Fiduciary risks exist in procurement and contracting,

recruitment, incentives, false claims and misuse of resources.

The consortium systems are designed to detect irregularities.

The Program has qualified people to professionally investigate

any irregularities. The Fiduciary Risk Assessment will be

promoted to Districts as looking at accountability, transparency

and internal controls and will rely on the tools developed at the

national level. The Districts will invite the BPKP to do the

assessment.

Provincial and

district

government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Fraud in the

Imprest Accounts.

Fraud in terms of thefts, unapproved use

of funds and transfers or dishonest

application of goods or services for

benefits other than the approved work plan

activities, paying commissions, not

declaring discounts will all divert significant

human resources to investigate and

mitigate a fraud incident.

2 4 H Good internal control systems will be established with clear

transparent reporting requirements. Separation of duties will be

a critical element. There will be a requirement for two

signatories to sign all cheques (DPC and Bappeda

representative) to enable monitoring of expenses. Only

approved activities will be funded. The Program Support Unit

(PSU) will review all accounts submitted from Districts for

correctness. If suspicions are aroused, the Imprest account will

be frozen and direct the recipient organisation to take

immediate corrective action in line with AIPMNH

recommendations. AusAID will be informed. A fraud

investigation will be carried out by a qualified investigator. The

funds are subject to review by the Internal Audit team. A review

will be carried out of implemented systems during 2009 to

46


ensure that there are adequate internal controls.

Provincial and

district

government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Leakage from

funding sources

due to systems.

There are inconsistencies in the way that

funds are transferred to suppliers which

causes confusion among staff and leads to

leakage as staff find it difficult to account

for all funds.

4 4 H The Fiduciary Risk Assessment will identify differences in the

way that funds are transferred and will recommend changes to

the system to make it more transparent and consistent.

Provincial and

district

government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

Districts are unable

to implement

systems.

There are a number of government and

donor initiatives currently being developed

and piloted in a number of districts.

Problems such as remoteness, human

resource lack of skills and basic needs

such as electricity means that the

information/ data is not completed which

means that the pilot is not complete.

Associated with this is the training of

people who will not be able to use the new

techniques because of the lack of facilities.

This is not an effective use of the trainer’s

time and the costs associated with the

training. The result of this is that there can

not be a common system across all

districts within the province. To overcome

local problems, Districts may implement

their own systems that are not compatible

with the Provincial system which

compounds the issue.

4 4 H Whilst there is a level of willingness and cooperation among

staff, the reality is that in the NTT environment, the systems to

be used need to be at the lower level. For instance; a

computerised system cannot be used in many Puskesmas as

they do not have electricity and the staff do not possess

computer skills. Planning of activities needs to take this into

account and any criteria set for receiving benefits should

consider if the activity can actually be implemented in the

district. The Program will consider the appropriateness of the

training while approving activities.

Provincial and

district

The introduction of

performance

A performance management scheme that

requires significant administration and

3 3 M The Program will work with Partners to promote a simple

system that does not require labour and administrative

47


government

agency’s

(Bappeda, PHO/

DHO) managers

incentive scheme

may cause

administrative

difficulties in the

Districts.

management is unlikely to succeed. intensive functions and preferable uses existing systems. This

will be trialled through the engagement of CE mentors. See

“Financial Inputs”.

48

Annex 3 Activity Implementation Schedule

49

Logframe Output

1.1 Basic MNH care and first aid provided at all health facilities

1.2 Services for MNH complications are available at puskesmas and district hospital

1.3 Women and families have knowledge of appropriate practices and MNH services.

1.4 Communities are involved in the provision and support of MNH services.

2.1 Improved timeliness, completeness and accuracy of Health Information System data

2.2 Planning and budgeting assistance for Province and district

2.3 Health Workforce support

2.4 Laws, policies & regulations which support MNH developed and approved.

2.5 Service delivery facilities have appropriate infrastructure, equipment and supplies

2.6 Managers of services have skills and resources to provide good management.

2.7 Support from Government and non-Government organisations and donors for MNH

2.8 Communities and civil society strengthening.

3.1 Management of funds and resources satisfies good governance standards.

3.2 Government agencies and puskesmas monitoring and information management

3.3 Performance based funding support provided to agencies and organizations

3.4 Improved government management of multiple funding sources and activities

Activity Implementation Schedule 2012-13

Work Plan (Activities Estimate)

Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

THEMATIC

Clinical Services

CS

Procurement Management and Financial Accountability

PFA

Community Engagement

CE

50



M&E

M&E

Gender

GE

Performance Management & Leadership

PML

Communications/Media

CO

Workforce Development

WD

BELU

1.1

2013 not yet allocated

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.4

51



ENDE

1.1


1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

2.7

2.8

3.1

3.4

FLORES TIMUR

1.1


1.2

1.3

1.4

2.1

2.6

2.8

3.1

3.2

3.4

52



KAB KUPANG

1.1


1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.4

KOTA KUPANG

1.3


1.4

2.1

2.3

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.4

53



MANGGARAI BARAT

1.1


1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.6

2.8

3.2

3.4

LEMBATA

1.2


1.3

1.4

2.1

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.4

MANGGARAI

1.1

2013 not yet allocated 1.2

1.3

54



1.4


1.6

2.1

2.2

2.3

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.4

NGADA

1.1


1.2

1.3

1.4

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.4

55



SUMBA BARAT

1.4


2.1

2.2

2.6

2.7

2.8

3.1

3.4

SIKKA

1.1


1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.4

56



SUMBA TIMUR

1.1


1.2

1.4

2.1

2.2

2.6

2.7

3.4

TIMOR TENGAH SELATAN

1.2


1.3

1.4

2.1

2.3

2.6

2.7

2.8

3.1

3.4

57



TIMOR TENGAH UTARA

1.1


1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.6

2.7

2.8

3.4

PROVINSI NTT

1.3


1.4

2.1

2.2

3.1

3.4

58

Annex4 Operating Expenditure

59

2012 - 2013 Financial Year - Operational Budgeted Costs

Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 TOTAL

Milestones 0 0 0 0 764,067 0 0 0 0 0 764,067 0 1,528,134

Personnel 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 116,476 1,397,707

Program Support Unit Costs 51,455 51,455 49,536 49,536 49,536 49,536 23,066 23,066 23,066 23,066 23,066 23,066 439,447

DPC & Admin Support Staff 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 79,782 957,384

Program Equip and Op Costs 66,750 66,750 66,750 66,750 66,750 66,750 65,550 65,550 65,550 61,750 60,750 59,650 779,300

Total Operating Costs (Excl. GST) 314,463 314,463 312,543 312,543 1,076,610 312,543 284,873 284,873 284,873 281,073 1,044,140 278,973 5,101,972

60

Annex5 AIFA Expenditure

61

2012 - 2013 Financial Year - Approved Activity Implementation Fund Budgeted Costs


Approved Activity Costs 1,630,321 1,465,737 1,324,742 1,242,401 1,191,109 1,271,564 603,513 399,131 403,732 107,046 0 0 9,639,297

Finance Costs 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000

Total AAIF (Excl. GST) 1,643,821 1,479,237 1,338,242 1,255,901 1,204,609 1,285,064 617,013 412,631 417,232 120,546 13,500 13,500 9,801,297



COMPONENT 1

OUTPUT 1.1 17,713 39,027 12,752 4,289 0 1,342 10,000 10,000 7,000 6,000 0 0 108,123

OUTPUT 1.2 26,191 22,010 6,818 3,195 2,463 4,294 28,550 27,500 21,000 14,747 0 0 156,768

OUTPUT 1.3 48,218 26,599 11,477 5,910 230 1,250 10,648 57,682 35,671 16,820 0 0 214,505

OUTPUT 1.4 101,199 43,746 50,852 27,511 44,561 25,251 32,000 35,500 27,835 0 0 0 388,454

COMPONENT 2

OUTPUT 2.1 39,778 30,087 12,431 35,086 50,265 5,001 28,080 25,652 25,398 0 0 0 251,777

OUTPUT 2.2 27,285 3,259 1,136 11,261 17,904 0 26,752 2,116 15,000 11,896 0 0 116,611

OUTPUT 2.3 0 2,557 35,557 1,840 2,557 0 26,612 35,500 25,000 2,767 0 0 132,390

OUTPUT 2.4 5,562 0 0 0 0 0 6,827 6,467 32,765 0 0 0 51,621

OUTPUT 2.5 21,534 0 1,974 0 0 511 25,183 37,994 0 0 0 0 87,196

OUTPUT 2.6 46,250 29,582 28,007 18,769 19,297 7,677 5,357 13,706 0 0 0 0 168,645

OUTPUT 2.7 12,148 2,912 12,891 5,043 1,426 852 11,000 13,500 3,681 0 0 0 63,454

OUTPUT 2.8 16,779 5,139 9,757 41,461 35,455 4,696 13,000 8,000 3,200 0 0 0 137,486

COMPONENT 3

OUPUT 3.1 10,905 8,058 877 12,269 5,250 2,013 9,765 10,971 28,882 1,999 0 0 90,988

OUPUT 3.2 2,870 577 1,280 577 6,912 1,850 8,321 10,765 16,187 5,500 0 0 54,839

62



OUPUT 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUPUT 3.4 24,948 11,611 23,568 43,802 11,396 15,080 5,421 4,483 6,428 1,317 0 0 148,053

THEMES

Community Engagement 0 0 0 13,085 13,085 13,085 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 59,256

Gender 53,295 53,295 109,685 53,295 53,295 109,685 53,295 53,295 109,685 0 0 0 648,827

Monitoring and Evaluation 86,746 78,966 64,646 83,396 64,646 64,646 40,000 11,000 11,000 11,000 0 0 516,047

Clinical Services 273,738 507,539 273,738 273,738 274,584 273,738 227,702 0 0 0 0 0 2,104,776

Communications 58,869 47,506 28,188 12,278 11,744 11,744 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 210,330

Procurement Mgt & Fin

Acct 411,932 298,295 411,932 298,295 366,477 298,295 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 2,125,227

Performance Management 279,360 189,972 162,176 232,301 144,563 365,553 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 1,413,925

Workforce Development 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 300,000

Partner Hired Adviser Costs 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 90,000

Total 1,630,321 1,465,737 1,324,742 1,242,401 1,191,109 1,271,564 603,513 399,131 403,732 107,046 0 0 9,639,297

Documents

Aipmnh Annual Work Plan 2012 Indonesian