19
1 ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA BESAR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PEMBUKAAN Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati pemuda dengan segenap idealisme dan intelektualitas, yaitu pemuda yang tetap memperjuangkan kebaikan dan kebenaran serta melawan ketidakadilan seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah bukti nyata bahwa kebangkitan negara Indonesia tidak lepas dari peran pemuda dan pergerakannya. Kami, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta, sebagai bagian dari pemuda Indonesia, memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung bangsa. Sebuah tanggung jawab yang tak lepas dari kompetensi ilmu dan sumbangsih yang kami peroleh dari bangsa dan negara ini. Sebuah pergerakan mahasiswa akan berjalan sempurna dengan kesatuan sikap untuk menggapai cita bersama, dengan semangat yang dilandasi intelektualitas dan idealisme sebagai karakteristik pergerakan mahasiswa kedokteran. Pergerakan ini teraktualisasi melalui karya nyata bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam aktivitas dan dinamika kemahasiswaan, yang tidak pudar ditelan perubahan zaman. Sebagai bentuk nyata kesamaan sikap dan cita-cita, Mahasiswa PSPD UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta menyatakan bergerak dengan nilai-nilai ketuhanan, kesejawatan, profesionalisme, dan kemandirian yang berkelanjutan sebagai upaya untuk turut berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan pembangunan bangsa negara Indonesia. Hidup PSPD UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta !

AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

1

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PEMBUKAAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati pemuda dengan segenap

idealisme dan intelektualitas, yaitu pemuda yang tetap memperjuangkan kebaikan dan kebenaran

serta melawan ketidakadilan seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah bukti nyata bahwa

kebangkitan negara Indonesia tidak lepas dari peran pemuda dan pergerakannya. Kami, Mahasiswa

Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta, sebagai bagian dari

pemuda Indonesia, memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung bangsa. Sebuah tanggung

jawab yang tak lepas dari kompetensi ilmu dan sumbangsih yang kami peroleh dari bangsa dan

negara ini.

Sebuah pergerakan mahasiswa akan berjalan sempurna dengan kesatuan sikap untuk menggapai

cita bersama, dengan semangat yang dilandasi intelektualitas dan idealisme sebagai karakteristik

pergerakan mahasiswa kedokteran. Pergerakan ini teraktualisasi melalui karya nyata bagi mahasiswa,

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan

dan perbaikan dalam aktivitas dan dinamika kemahasiswaan, yang tidak pudar ditelan perubahan

zaman.

Sebagai bentuk nyata kesamaan sikap dan cita-cita, Mahasiswa PSPD UIN Syarif Hidayatulllah

Jakarta menyatakan bergerak dengan nilai-nilai ketuhanan, kesejawatan, profesionalisme, dan

kemandirian yang berkelanjutan sebagai upaya untuk turut berkontribusi dalam Tri Dharma

Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan pembangunan bangsa

negara Indonesia. Hidup PSPD UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta !

Page 2: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

2

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (KBMJ PD ) adalah wadah formal dan

legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di PSPD Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (FKIK UINSH).

2. KBMJ PD mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia

kemahasiswaan.

3. Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh mahasiswa PSPD dan dilaksanakan sepenuhnya

menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBMJ PD .

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT

Pasal 2

1. KBMJ PD merupakan bagian dari Keluarga Besar Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(KBM UINSH).

2. KBMJ PD didirikan pada tanggal 4 November 2007 di Ciputat.

3. KBMJ PD bertempat di PSPD FKIK UINSH.

4. KBMJ PD selalu berupaya membina hubungan baik dengan PSPD FKIK UINSH dengan segala

struktur yang ada di dalamnya.

5. KBMJ PD berhak untuk diakui, didukung dan difasilitasi oleh PSPD FKIK UINSH dengan

segala struktur yang ada di dalamnya.

6. Hubungan antara KBMJ PD dengan segala struktur PSPD FKIK UINSH Jakarta berlandaskan

prinsip independen, saling menghargai, dan bertanggung jawab.

BAB III

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER

Pasal 3

Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (DPMJ PD) adalah lembaga tinggi dalam

KBMJ PD yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Page 3: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

3

Pasal 4

1. Anggota DPMJ PD periode 2012/2013 adalah mahasiswa yang terpilih pada periode tersebut,

atau anggota DPMJ periode sebelumnya sampai terpilih dan disahkannya anggota DPMJ yang

baru

2. Jumlah anggota DPMJ PD adalah sesuai dengan kuota 50 mahasiswa diwakilkan oleh 1

anggota DPMJ PD

3. Masa jabatan Anggota DPMJ PD adalah satu periode atau berakhir bersamaan dengan

diresmikannya Anggota DPMJ PD yang baru.

4. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPMJ bersumpah bersama-sama yang

pengucapannya dipandu oleh ketua DPMJ PD lama, jika tidak ada ketua DPMJ PD lama maka

dipandu oleh SMJ PD.

5. Syarat-syarat untuk menjadi Anggota DPMJ PD diatur dalam Susunan dan Kedudukan

KBMJ PD.

Pasal 5

Wewenang DPMJ PD:

a. Membentuk peraturan dalam rangka pelaksanaan Aturan Dasar, Program Kerja dan hasil

Sidang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (SMJ PD)

b. Mengawasi pelaksanaan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH, peraturan-peraturan dalam

lingkup KBMJ PD FKIK UINSH, dan kinerja lembaga-lembaga kemahasiswaan di PSPD

FKIK UINSH

c. Mengesahkan, menunda, atau membatalkan rancangan peraturan yang dibahas atau yang

diusulkan BEM PD.

d. Mengesahkan program kerja BEM PD.

e. Memfasilitasi penyelenggaraan suksesi lembaga di dalam KBMJ PD dengan berkoordinasi

kepada lembaga terkait.

f. Mengontrol, menegur, memberi saran dan kritik kepada BEM PD.

g. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Kerja BEM PD FKIK UINSH

h. Berwenang mengajukan rencana Sidang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (SMJ PD)

i. Apabila BEM PD tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari ketetapan yang dibuat

SMJ PD, maka DPMJ PD berwenang mengeluarkan memorandum dengan batas waktu tiga

minggu. Jika setelah batas waktu tersebut BEM PD belum melaksanakan maka DPMJ PD

berwenang mengajukan Sidang Istimewa

Page 4: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

4

j. Melakukan pemanggilan kepada siapapun dan pihak manapun yang dianggap perlu di tingkat

program studi

k. Mengajukan perkara suatu persengketaan orang atau pihak yang diduga bersalah melalui

sidang yudikasi DPMJ

l. Menyelesaikan sengketa antar lembaga kemahasiswaan jika lembaga-lembaga yang

bersangkutan meminta atau bila dianggap perlu.

m. Mengesahkan anggota biasa KBMJ PD bersama dengan BEM PD;

n. Menyelesaikan permasalahan keanggotaan KBMJ PD;

o. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;

Pasal 6

Hak dan kewajiban DPMJ PD :

a. Setiap anggota DPMJ PD memiliki hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak untuk

bertanya, hak petisi dan hak budget.

b. Setiap anggota DPMJ PD wajib menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil mahasiswa

yang bertanggung jawab

Pasal 7

1. Mekanisme pemanggilan kembali anggota DPMJ PD:

a. Seorang anggota DPMJ PD yang terpilih dapat diberikan mosi tidak percaya yang

diajukan oleh anggota KBMJ PD minimal sebanyak suara yang diperoleh ketika dipilih

ditambah satu serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu tanda mahasiswa

(KTM).

b. Anggota DPMJ PD yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan

dalam suatu sidang pleno DPMJ PD .

c. Apabila mosi tidak percaya diterima oleh pleno DPMJ PD , maka anggota DPMJ PD

yang bersangkutan dipanggil kembali.

2. Sidang pleno yang tersebut di dalam ayat 1 butir (c) di atas dihadiri oleh :

a. Anggota SMJ PD periode saat itu sebagai pengambil keputusan.

b. Perwakilan dari anggota KBMJ PD yang mengajukan mosi tidak percaya sebagai

penuntut.

c. Anggota DPMJ PD yang diberikan mosi tidak percaya beserta anggota KBMJ PD

yang menjadi tim pembela.

Page 5: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

5

Pasal 8

1. Anggota DPMJ PD dapat mengajukan surat pengunduran diri kepada pleno DPMJ PD .

2. DPMJ PD wajib meminta pendapat konstituen atau lembaga kemahasiswaan yang

diwakilkannya dari anggota yang mengajukan surat pengunduran diri sebelum dilaksanakan

pleno.

3. Apabila pengunduran diri tersebut ditolak maka Anggota DPMJ PD yang bersangkutan tetap

pada posisinya sebagai anggota DPMJ PD .

4. Anggota DPMJ PD wajib memberikan penjelasan kepada konstituen atau lembaga

kemahasiswaan yang diwakilkannya apabila pengunduran diri tersebut diterima dalam pleno

DPMJ PD .

Pasal 9

Pimpinan DPMJ PD :

1. Pimpinan DPMJ PD terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap

anggota.

2. Ketua DPMJ PD ditetapkan berdasarkan musyawarah internal DPMJ PD dengan persetujuan

KBMJPD

3. Pimpinan DPMJ PD dipilih, ditetapkan dan diambil sumpahnya dalam persidangan DPMJ.

4. Tugas dan wewenang Pimpinan DPMJ PD adalah:

a. mengatur administrasi DPMJ PD

b. memimpin sidang-sidang DPMJ PD

c. memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban DPMJ PD

d. mengundang anggota DPMJ PD untuk melaksanakan sidang

5. Pimpinan DPMJ PD tidak berhak mengatasnamakan DPMJ PD dalam mengeluarkan

ketetapan dan keputusan kecuali hasil sidang DPMJ PD.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PENDIDIKAN DOKTER

Pasal 10

Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Dokter (BEM PD) adalah lembaga tinggi dalam KBMJ

PD FKIK UINSH yang memiliki kekuasaan eksekutif.

Pasal 11

Page 6: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

6

Ketua Umum BEM PD adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam KBMJ PD FKIK

UINSH menurut AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH. .

Pasal 12

1. Ketua Umum BEM PD dipilih oleh mahasiswa dalam PEMIRA dengan suara terbanyak dan

disahkan oleh lembaga pemilihan yang berwenang.

2. Ketua Umum BEM PD memegang jabatan selama satu periode kepengurusan dan sesudahnya

tidak dapat dipilih kembali.

3. Kepengurusan BEM PD terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan

ketua departemen yang selanjutnya disebut badan pengurus harian (BPH).

4. Ketua umum, wakil ketua, sekertaris dan bendahara BEM PD merupakan pimpinan organisasi

(PO).

5. Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum BEM PD diatur oleh lembaga pemilihan yang

berwenang.

6. Tata cara pemilihan Ketua Umum BEM PD diatur oleh lembaga pemilihan yang berwenang.

7. Kepengurusan BEM PD dilantik dan dikukuhkan oleh dekanat.

Pasal 13

Wewenang BEM PD:

a. Mengadakan acara, kegiatan, dan aksi diluar ataupun didalam lingkungan UINSH dengan

mengatasnamakan mahasiswa Pendidikan Dokter selama tidak bertentangan dengan

konstitusi yang berlaku.

b. Membuat kebijakan-kebijakan internal yang dianggap perlu dalam melaksanakan program

kerja BEM PD.

c. Membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program BEM PD.

d. Mengadvokasi mahasiswa dalam hal pendidikan, dana dan fasilitas di tingkat PSPD UINSH.

e. Menyikapi isu internal dan eksternal KBMJ PD FKIK UINSH.

f. Memfasilitasi pengembangan bakat, minat dan kreativitas anggota KBMJ PD FKIK UINSH.

g. Memfasilitasi dan mengkoordinasi Badan Kelengkapan BEM PD FKIK UINSH

Pasal 14

Hak dan Kewajiban BEM PD:

a. BEM PD dapat mengajukan dan menyusun rancangan peraturan yang mengikat seluruh

mahasiswa PSPD bersama DPMJ PD.

Page 7: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

7

b. Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam KBMJ PD FKIK UINSH.

c. Memberi usul dan pendapat kepada SMJ PD dan DPMJ PD.

d. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

e. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan

usulan dan menyatakan pendapat yang disampaikan oleh DPMJ PD dan SMJ PD;

f. BEM PD wajib menjawab dan menanggapi teguran, kritik, saran yang disampaikan DPMJ

PD.

g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di KBMJ PD FKIK

UINSH

h. BEM PD berhak mewakili mahasiswa PSPD kedalam dan keluar kampus.

i. Meminta pengesahan program kerja pada DPMJ PD di awal periode kepengurusan; dan

j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada SMJ PD dengan terlebih dahulu dinilai

oleh DPMJ PD

Pasal 15

Hak Ketua Umum BEM PD :

a. Menyusun kabinet dan membentuk departemen dalam wilayah BEM PD.

b. Mengangkat dan memberhentikan semua pengurus BEM PD, dan

c. Melakukan koordinasi antar lembaga kemahasiswaan KBMJ PD dan lembaga kemahasiswaan

lain baik di dalam maupun di luar FKIK UINSH.

d. Meminta laporan kinerja dari Badan Kelengkapan.

Pasal 16

Kewajiban Ketua Umum BEM PD

a. Memimpin dan mengarahkan BEM PD untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas

dan kewajiban BEM PD sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Organisasi yang telah

disahkan oleh DPMJ PD;

b. Memberikan laporan kinerja kepada DPMJ PD FKIK UINSH.

c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada SMJ PD.

d. Mengukuhkan Ketua BK BEM PD.

Pasal 17

1. Ketua Umum BEM PD dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh SMJ PD atas usul

DPMJ PD.

2. Syarat-syarat pemberhentian meliputi:

Page 8: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

8

a. Terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam hukum

pidana.

b. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KBMJ PD dan/atau

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum BEM PD .

3. SMJ PD wajib diselenggarakan untuk menindaklanjuti usul DPMJ PD, paling lambat 20 hari

sejak pengusulan oleh DPMJ PD.

4. SMJ PD memutuskan usul DPMJ PD paling lambat 30 hari, sejak sidang pertama SMJ PD

diselenggarakan.

5. Keputusan SMJ PD atas usulan pemberhentian Ketua Umum BEM PD harus diambil melalui

Sidang Pleno SMJ PD yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh

minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Pasal 18

1. Jika Ketua Umum BEM PD berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, pelaksana

tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan

Pengurus Harian BEM PD.

2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, SMJ PD

diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum BEM PD sampai habis masa jabatannya.

Pasal 19

1. Departemen adalah bagian dari struktur BEM PD yang terdiri atas pengurus BEM PD dan

menjalankan fungsi sesuai dengan GBHO dan arahan Ketua Umum BEM PD untuk mencapai

tujuan BEM PD.

2. Departemen terdiri atas ketua dan anggota departemen.

Pasal 20

Ketua Departemen memiliki tugas dan wewenang :

a. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan departemen yang dibawahinya

b. Berkoordinasi dengan ketua umum BEM PD dalam menjalankan fungsi departemennya

c. Menetapkan kebijakan departemen yang dibawahinya sesuai dengan AD ART KBMJ PD dan

GBHO.

d. Menjalankan fungsi pengambilan keputusan tertinggi dalam departemen yang dibawahinya

Pasal 21

Page 9: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

9

1. Anggota departemen berwenang untuk memberikan pendapat yang berhubungan dengan

program kerja dari departemen yang bersangkutan.

2. anggota departemen menjalankan fungsinya dibawah pimpinan, arahan, dan koordinasi dari

ketua departemen.

BAB V

DEWAN PENASIHAT

Pasal 22

1. Dewan Penasihat adalah dewan yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran dan

kritik terhadap kinerja BEM PD.

2. Dewan Penasihat terdiri dari :

a. Dosen yang diminta, bersedia dan disetujui oleh Ketua program studi untuk

membimbing BEM PD

b. Mantan ketua BEM PD yang merupakan mahasiswa aktif.

c. i-Domain yang diwakili oleh satu orang anggota.

3. Dewan Penasihat memberikan arahan dan saran kepada BEM PD melalui Ketua BEM PD.

4. Dewan Penasihat yang berasal dari i-Domain memliki fungsi tambahan sebagai penghubung

antara i-Domain dengan BEM PD.

BAB VI

BADAN KELENGKAPAN

Pasal 23

Badan Kelengkapan (BK) BEM Pendidikan Dokter adalah badan dalam KBMJ PD FKIK UINSH

yang merupakan wadah kegiatan dan kreativitas mahasiswa Pendidikan Dokter dalam satu bidang

peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan di tingkat Jurusan yang berada di bawah koordinasi

BEM PD FKIK UIN SH.

Pasal 24

Hak BK BEM PD FKIK UINSH:

a. Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat

prodi Pendidikan Dokter;

b. Merancang program kerja di bawah koordinasi BEM PD FKIK UINSH

c. Mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan BEM PD

Page 10: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

10

d. Mewakili prodi Pendidikan Dokter dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan

keagamaan dengan koordinasi BEM PD

e. Menentukan program kerja, anggaran dan rancangan permohonan dana yang akan diajukan ke

pihak BEM PD.

f. Mendapatkan alokasi dana dari pihak BEM PD.

g. Alokasi dana tersebut dapat digunakan setelah permohonan alokasi dana terhadap program

kerja tersebut disetujui oleh pihak BEM PD.

h. Meminta bantuan keuangan didalam internal kampus dan pihak yang berhubungan (orang

tua/wali mahasiswa), selama tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH

dan putusan – putusan DPMJ PD FKIK UINSH,serta mendapatkan legalitas dari BEM PD;

i. Memperoleh bantuan penyelesaian masalah dari SMJ PD FKIK UINSH;

j. Mendapat perlindungan hukum dari SMJ PD FKIK UINSH;

k. Mengajukan permohonan mediasi dalam penyelesaian konflik kepada DPMJ PD FKIK

UINSH atas kebijakan SMJ PD FKIK UINSH.

Pasal 25

Kewajiban BKJ PD FKIK UINSH :

a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam KBMJ PD FKIK UINSH.

b. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH;

c. Memberikan laporan kinerja kepada BEM PD FKIK UINSH secara berkala minimal satu

tahun sekali;

d. Meminta pengesahan dari BEM PD dalam hal surat menyurat, rancangan program kerja, dan

permohonan dana kepada pihak Dekanat.

e. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di KBMJ PD FKIK

UINSH.

Pasal 26

Syarat pendirian BK BEM PD FKIK UINSH:

a. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH;

b. Memiliki susunan kepengurusan;

c. Memiliki anggota sedikitnya lima belas Anggota Biasa KBMJ FKIK UINSH

d. Memiliki lingkup kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang belum dimiliki BK BEM

PD yang sudah ada;

Page 11: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

11

e. Mendapatkan rekomendasi dari BEM PD FKIK UINSH, setelah BEM PD FKIK UINSH

berkoordinasi dengan Badan Kelengkapan yang sudah ada dan berkonsultasi dengan ketua

program studi Pendidikan Dokter serta bagian kemahasiswaan FKIK UINSH.

f. Bersifat terbuka, transparan, dan tidak terlibat politik.

g. Telah mempunyai dukungan dari anggota KBMJ PD

Pasal 27

Tata Cara Pendirian BK BEM PD:

a. Calon BK BEM PD mengajukan permohonan pendirian setelah melengkapi syarat pendirian

BK BEM PD Kepada BEM PD

b. BEM PD FKIK UINSH mengadakan Sidang Dengar Pendapat dengan calon BK BEM PD

FKIK UINSH.

c. Pendirian BK BEM PD ditetapkan dan disahkan oleh BEM PD.

Pasal 28

Pembubaran BK BEM PD FKIK UINSH:

a. BK BEM PD FKIK UINSH dapat dibubarkan apabila telah melanggar peraturan KBMJ PD

FKIK UINSH

b. Pembubaran BK BEM PD ini hanya dapat dilakukan oleh BEM PD berdasarkan ketetapan

KBMJ PD FKIK UINSH.

BAB VII

BADAN PENGURUS KELAS

Pasal 29

Badan Pengurus Kelas (BPK) PSPD UINSH adalah wadah perkumpulan mahasiswa PSPD

UINSH yang berfungsi sebagai koordinator lokal di setiap tingkat yang berada di bawah

koordinasi BEM PD.

Pasal 30

Badan Pengurus Kelas minimal terdiri dari:

a. Ketua kelas

b. Sekretaris kelas

c. Bendahara kelas

d. Sie. Pendidikan

Page 12: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

12

e. Sie. Kerohanian

f. Sie. Humas

Pasal 31

Hak BPK PSPD UINSH:

a. Merancang program kerja

b. Memberikan saran dan kritik yang membangun kepada KBMJ PD

c. Memperoleh bantuan penyelesaian masalah dari BEM PD jika diperlukan

Pasal 32

Kewajiban BPK PSPD UINSH:

a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam KBMJ PD UINSH;

b. Memiliki struktur kepengurusan;

c. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di KBMJ PD

d. Memfasilitasi seluruh kebutuhan kelas

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian BPK PSPD diatur melalui mekanisme internal masing-masing

kelas dan dilaporkan kepada pihak BEM PD

BAB VIII

SUKSESI KELEMBAGAAN

Pasal 34

Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih Anggota DPMJ PD,

Ketua BEM PD, Ketua BK BEM PD, dan BPK PSPD.

Pasal 35

1.Periodisasi DPMJ PD, BEM PD, dan BK BEMPD FKIK UINSH adalah satu tahun

kepengurusan.

2. Periodisasi BPK PSPD diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing kelas.

Pasal 36

Jenis-jenis Suksesi Lembaga Kemahasiswaan:

a. Pemilihan Raya;

b. Mekanisme Internal.

Page 13: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

13

Pasal 37

1. Pemilihan Raya dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum BEM PD dan Anggota DPMJ PD

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.

2. Peserta Pemilihan Raya adalah perseorangan yang termasuk bagian dari KBMJ PD dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan raya.

3. Pemilihan Raya diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Raya.

Pasal 38

Mekanisme pemilihan Ketua BK BEM PD dan BPK PSPD UINSH ditentukan oleh kebijakan

internal masing-masing lembaga tersebut.

BAB IX

HAL KEUANGAN

Pasal 39

1. Yang dimaksud dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang disalurkan oleh KBMJ UIN

melalui Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah.

2. Dana kegiatan mahasiswa dimanfaatkan sepenuhnya oleh dan untuk mahasiswa

3. Penggunaan dana kegiatan mahasiswa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada:

a. Mahasiswa melalui alat kelengkapan yang berwenang sesuai dengan konstitusi KBMJ PD

b. PSPD UIN Syarif Hidayatullah

4. Dana kegiatan mahasiswa dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa secara otonom, dalam hal ini

BEM PD, dan dilaporkan kepada DPMJ PD

5. Ketentuan mengenai mekaniSMJe pengambilan, distribusi dan alokasi dana untuk kegiatan

mahasiswa diatur khusus dalam ketentuan SOP

6. Sumber dana KBMJ PD selain yang disebutkan dari ayat 1 diperoleh dari:

a. Sumbangan;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. usaha-usaha yang halal, legal, etis, dan tidak bertentangan dengan landasan, sifat, dan

tujuan lembaga kemahasiswaan dalam ruang lingkup KBMJ PD .

Pasal 40

Page 14: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

14

Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai

politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.

Pasal 41

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan berdasarkan pada prinsip:

a. transparansi;

b. keadilan;

c. koordinasi; dan

d. tanggung jawab.

Pasal 42

1. Setiap lembaga kemahasiswaan memiliki hak untuk menerima dan mengelola dana yang

diperoleh dari sumber dana KBMJ PD

2. Pengajuan permohonan dana kepada sumber dana KBMJ PD oleh lembaga kemahasiswaan

KBMJ PD diajukan melalui BEM PD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

1. Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan KBMJ PD kecuali BPK PSPD wajib diketahui

oleh Ketua BEM PD, Bendahara umum BEM PD, DPMJ PD dan atau pihak lain yang telah

disepakati dalam SMJJ PD

2. Setiap lembaga kemahasiswaan KBMJ PD berkewajiban membuat laporan keuangan yang

terstandardisasi secara periodik yang disepakati dan memberikan laporan keuangannya

kepada pihak yang terkait.

3. DPMJ PD dan BEM PD melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara

terbuka di hadapan anggota KBMJ PD pada akhir kepengurusan yang mekaniSMJenya

ditetapkan oleh DPMJ PD.

Pasal 44

Hutang dan piutang lembaga kemahasiswaan KBMJ PD merupakan tanggung jawab penuh

masing masing lembaga kemahasiswaan KBMJ PD

Pasal 45

Segala sesuatu yang menyangkut keuangan, perbendaharaan, dan kekayaan lembaga

kemahasiswaan KBMJ PD harus dibukukan dengan disertai bukti yang sah dan terstandarisasi,

diinventarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Page 15: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

15

Pasal 46

1. Audit lembaga kemahasiswaan KBMJ PD dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap

perlu sesuai dengan kesepakatan pihak terkait.

2. Permohonan audit dapat diajukan bila memenuhi alasan yang disepakati oleh pihak terkait.;

3. Permohonan audit diajukan kepada BEM PD dengan menyertakan alasan pengajuan sesuai

dengan ayat (2) dan kemudian disetujui pada SMJ PD ;

4. Audit dilaksanakan oleh lembaga audit yang independen dan netral yang dibentuk oleh pihak

yang terkait ;

5. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan hasil audit diatur kemudian pada ketetapan yang

disepakati pada SMJ PD

BAB X

KEANGGOTAAN

Pasal 47

Anggota KBMJ PD terdiri dari

1. Anggota muda adalah setiap mahasiswa yang terdaftar dalam program studi pendidikan

dokter FKIK UINSH yang belum mengikuti masa kaderisasi

2. Anggota biasa adalah anggota muda yang telah mengikuti proses kaderisasi yang ditetapkan

dan disahkan oleh DPMJ PD;

Pasal 48

1. Setiap Anggota KBMJ PD berkewajiban untuk menaati dan mengamalkan AD/ART KBMJ

PD dan segala peraturan yang berlaku pada KBMJ FKIK UINSH

2. Setiap Anggota muda KBMJ PD berkewajiban untuk mengikuti masa Kaderisasi Terintegrasi

yang diatur dalam buku kaderisasi

Pasal 49

1. Kaderisasi Terintegrasi adalah proses pengembangan Anggota KBMJ PD secara bertahap dan

berkesinambungan.

2. Kaderisasi Terintegrasi bertujuan untuk membentuk Anggota KBMJ PD menjadi praktisi

kesehatan dengan karakteristik manajer, care provider, community leader, decision maker,

communicator researcher, dan iman dan takwa

Page 16: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

16

3. Kurikulum Kaderisasi Terintegrasi dirancang oleh Departemen Kaderisasi BEM PD FKIK

UINSH bersama dengan BK BEM PD Kaderisasi Terintegrasi dilaksanakan oleh setiap BK

PD dan Departemen Kaderisasi BEM PD FKIK UINSH

4. Kaderisasi Terintegrasi dievaluasi oleh BEM PD FKIK UINSH bersama dengan BK PD

5. Penanggung Jawab pelaksanaan teknis alur kaderisasi Anggota KBMJ PD adalah

Departemen Kaderisasi BEM PD FKIK UINSH

Pasal 50

Hak-hak anggota muda KBMJ PD terdiri dari:

a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam KBMJ PD menurut prosedur yang

berlaku

b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan;

c. Berserikat dan berkumpul sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;

d. Membela diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan

kampus UINSH.

e. Berpartisipasi sebagai peserta dalam semua kegiatan yang mengikutsertakan anggota KBMJ

PD menurut prosedur yang berlaku sesuai dengan AD/ART KBMJ PD tanpa tercatat sebagai

anggota organisasi yang ada di dalam KBMJ PD dengan kordinasi kepada Departemen

Kaderisasi BEM PD;

Pasal 51

Hak-hak anggota biasa KBMJ PD terdiri dari:

a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam KBMJ PD menurut prosedur yang

berlaku;

b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan;

c. Memilih dan dipilih dalam suksesi kelembagaan;

d. Berserikat dan berkumpul sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;

e. Membela Diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan

kampus UINSH. berpartisipasi dalam semua kegiatan KBMJ PD menurut prosedur yang

berlaku sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;

f. Menjadi Pengurus dalam semua lembaga kemahasiswaan di lingkungan jurusan pendidikan

dokter UINSH sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;

Pasal 52

Page 17: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

17

1. Anggota KBMJ PD akan dikenakan sanksi apabila melakukan tindakan yang bertentangan

dengan AD/ART KBMJ PD dan atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan lainnya yang

ditetapkan dalam KBMJ PD.

2. Sanksi yang diberikan kepada anggota KBMJ PD dapat mempengaruhi status keanggotaan,

hak dan atau kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di KBMJ PD.

3. Mekanisme pemberian sanksi kepada anggota KBMJ PD diatur oleh DPMJ PD FKIK

UINSH.

Pasal 53

Anggota KBMJ PD dapat kehilangan keanggotaan jika:

a. Sudah tidak terdaftar menjadi mahasiswa jurusan pendidikan dokter FKIK UINSH

b. Meninggal dunia

BAB XI

PERSIDANGAN

Pasal 54

1. Sidang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (SMJ PD UIN SH) adalah forum musyawarah

yang merupakan perwujudan kekuasaan tertinggi mahasiswa PSPD Fakultas Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. SMJ PD UIN SH terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi

Pasal 55

1. Sidang Pleno SMJ PD UIN SH adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota SMJ PD

untuk menetapkan keputusan SMJ PD UIN SH.

2. Keputusan Sidang Pleno SMJ PD UIN SH bersifat mengikat ke dalam dan/atau keluar yang

hanya dapat dibatalkan oleh Sidang Pleno.

Pasal 56

Sidang Komisi SMJ PD UIN SH adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi untuk

membahas dan merancang keputusan-keputusan SMJ PD UIN SH.

BAB XII

TATA URUTAN PERATURAN

Page 18: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

18

Pasal 57

Tata Urutan Peraturan KBMJ PD FKIK UIN SH adalah:

a. AD/ART KBMJ PD;

b. Ketetapan DPMJ PD;

c. Ketetapan BEM PD dan

d. Peraturan BK PD

Pasal 58

Tata Urutan Peraturan KBMJ PD FKIK UINSH merupakan sistem hukum yang berjenjang.

Pasal 59

1. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah AD/ART KBMJ PD ada di SMJ PD FKIK

UINSH.

2. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah setiap peraturan di bawah AD/ART KBMJ

PD terdapat pada lembaga yang membentuk peraturan tersebut.

3. DPMJ PD FKIK UINSH mempunyai kewenangan untuk mencabut setiap peraturan di bawah

AD/ART KBMJ PD dan Ketetapan SMJ PD FKIK UINSH apabila peraturan tersebut

bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD.

BAB XIII

PERUBAHAN AD/ART KELUARGA BESAR MAHASISWA PSPD UIN SYARIF

HIDAYATULLLAH JAKARTA

Pasal 60

1. Usulan perubahan pasal-pasal AD/ART KBMJ PD dapat diagendakan dalam SMJ PD

apabila diajukan oleh anggota sidang dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah

Anggota Sidang

2. Setiap usulan perubahan pasal-pasal AD/ART KBMJ PD diajukan secara lisan atau tertulis

dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya.

3. Untuk mengubah pasal-pasal AD/ART KBMJ PD, SMJ PD harus dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Sidang

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal AD/ART KBMJ PD dilakukan dengan persetujuan

sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh Anggota Sidang

yang hadir.

Page 19: AD/ART BEM Pendidikan Dokter UIN Jakarta

19

BAB XIV

Penutup

Pasal 61

Segala ketentuan yang bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD ini dianggap tidak berlaku dan

batal

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART KBMJ PD ini akan diatur kemudian dalam ketetapan

dan keputusan DPMJ selama tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD

Pasal 63

Semua lembaga yang ada di dalam KBMJ PD FKIK UINSH, masih tetap berfungsi sepanjang

belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut AD/ART KBMJ PD ini.

Pasal 64

AD/ART KBMJ PD ini adalah berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciputat

Hari/tanggal : Minggu, 8 Juli 2012

Waktu : 13.35

MUSYAWARAH

KELUARGA BESAR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER

FKIK UIN SYARIF HIDAYATULLLAH JAKARTA

Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III

(Aditiya Bagus Wicaksono) (Aida Julia Ulfah) (Amali Fikriah)

Saksi I Saksi II

(Annisa Nurul Kirana) (dr. Surya S. Pratama)