Upload
pradipta-suarsyaf
View
853
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
1
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PEMBUKAAN
Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati pemuda dengan segenap
idealisme dan intelektualitas, yaitu pemuda yang tetap memperjuangkan kebaikan dan kebenaran
serta melawan ketidakadilan seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah bukti nyata bahwa
kebangkitan negara Indonesia tidak lepas dari peran pemuda dan pergerakannya. Kami, Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta, sebagai bagian dari
pemuda Indonesia, memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung bangsa. Sebuah tanggung
jawab yang tak lepas dari kompetensi ilmu dan sumbangsih yang kami peroleh dari bangsa dan
negara ini.
Sebuah pergerakan mahasiswa akan berjalan sempurna dengan kesatuan sikap untuk menggapai
cita bersama, dengan semangat yang dilandasi intelektualitas dan idealisme sebagai karakteristik
pergerakan mahasiswa kedokteran. Pergerakan ini teraktualisasi melalui karya nyata bagi mahasiswa,
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan
dan perbaikan dalam aktivitas dan dinamika kemahasiswaan, yang tidak pudar ditelan perubahan
zaman.
Sebagai bentuk nyata kesamaan sikap dan cita-cita, Mahasiswa PSPD UIN Syarif Hidayatulllah
Jakarta menyatakan bergerak dengan nilai-nilai ketuhanan, kesejawatan, profesionalisme, dan
kemandirian yang berkelanjutan sebagai upaya untuk turut berkontribusi dalam Tri Dharma
Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan pembangunan bangsa
negara Indonesia. Hidup PSPD UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta !
2
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
1. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (KBMJ PD ) adalah wadah formal dan
legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di PSPD Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (FKIK UINSH).
2. KBMJ PD mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia
kemahasiswaan.
3. Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh mahasiswa PSPD dan dilaksanakan sepenuhnya
menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBMJ PD .
BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT
Pasal 2
1. KBMJ PD merupakan bagian dari Keluarga Besar Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(KBM UINSH).
2. KBMJ PD didirikan pada tanggal 4 November 2007 di Ciputat.
3. KBMJ PD bertempat di PSPD FKIK UINSH.
4. KBMJ PD selalu berupaya membina hubungan baik dengan PSPD FKIK UINSH dengan segala
struktur yang ada di dalamnya.
5. KBMJ PD berhak untuk diakui, didukung dan difasilitasi oleh PSPD FKIK UINSH dengan
segala struktur yang ada di dalamnya.
6. Hubungan antara KBMJ PD dengan segala struktur PSPD FKIK UINSH Jakarta berlandaskan
prinsip independen, saling menghargai, dan bertanggung jawab.
BAB III
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER
Pasal 3
Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (DPMJ PD) adalah lembaga tinggi dalam
KBMJ PD yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.
3
Pasal 4
1. Anggota DPMJ PD periode 2012/2013 adalah mahasiswa yang terpilih pada periode tersebut,
atau anggota DPMJ periode sebelumnya sampai terpilih dan disahkannya anggota DPMJ yang
baru
2. Jumlah anggota DPMJ PD adalah sesuai dengan kuota 50 mahasiswa diwakilkan oleh 1
anggota DPMJ PD
3. Masa jabatan Anggota DPMJ PD adalah satu periode atau berakhir bersamaan dengan
diresmikannya Anggota DPMJ PD yang baru.
4. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPMJ bersumpah bersama-sama yang
pengucapannya dipandu oleh ketua DPMJ PD lama, jika tidak ada ketua DPMJ PD lama maka
dipandu oleh SMJ PD.
5. Syarat-syarat untuk menjadi Anggota DPMJ PD diatur dalam Susunan dan Kedudukan
KBMJ PD.
Pasal 5
Wewenang DPMJ PD:
a. Membentuk peraturan dalam rangka pelaksanaan Aturan Dasar, Program Kerja dan hasil
Sidang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (SMJ PD)
b. Mengawasi pelaksanaan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH, peraturan-peraturan dalam
lingkup KBMJ PD FKIK UINSH, dan kinerja lembaga-lembaga kemahasiswaan di PSPD
FKIK UINSH
c. Mengesahkan, menunda, atau membatalkan rancangan peraturan yang dibahas atau yang
diusulkan BEM PD.
d. Mengesahkan program kerja BEM PD.
e. Memfasilitasi penyelenggaraan suksesi lembaga di dalam KBMJ PD dengan berkoordinasi
kepada lembaga terkait.
f. Mengontrol, menegur, memberi saran dan kritik kepada BEM PD.
g. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Kerja BEM PD FKIK UINSH
h. Berwenang mengajukan rencana Sidang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (SMJ PD)
i. Apabila BEM PD tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari ketetapan yang dibuat
SMJ PD, maka DPMJ PD berwenang mengeluarkan memorandum dengan batas waktu tiga
minggu. Jika setelah batas waktu tersebut BEM PD belum melaksanakan maka DPMJ PD
berwenang mengajukan Sidang Istimewa
4
j. Melakukan pemanggilan kepada siapapun dan pihak manapun yang dianggap perlu di tingkat
program studi
k. Mengajukan perkara suatu persengketaan orang atau pihak yang diduga bersalah melalui
sidang yudikasi DPMJ
l. Menyelesaikan sengketa antar lembaga kemahasiswaan jika lembaga-lembaga yang
bersangkutan meminta atau bila dianggap perlu.
m. Mengesahkan anggota biasa KBMJ PD bersama dengan BEM PD;
n. Menyelesaikan permasalahan keanggotaan KBMJ PD;
o. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
Pasal 6
Hak dan kewajiban DPMJ PD :
a. Setiap anggota DPMJ PD memiliki hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak untuk
bertanya, hak petisi dan hak budget.
b. Setiap anggota DPMJ PD wajib menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil mahasiswa
yang bertanggung jawab
Pasal 7
1. Mekanisme pemanggilan kembali anggota DPMJ PD:
a. Seorang anggota DPMJ PD yang terpilih dapat diberikan mosi tidak percaya yang
diajukan oleh anggota KBMJ PD minimal sebanyak suara yang diperoleh ketika dipilih
ditambah satu serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu tanda mahasiswa
(KTM).
b. Anggota DPMJ PD yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan
dalam suatu sidang pleno DPMJ PD .
c. Apabila mosi tidak percaya diterima oleh pleno DPMJ PD , maka anggota DPMJ PD
yang bersangkutan dipanggil kembali.
2. Sidang pleno yang tersebut di dalam ayat 1 butir (c) di atas dihadiri oleh :
a. Anggota SMJ PD periode saat itu sebagai pengambil keputusan.
b. Perwakilan dari anggota KBMJ PD yang mengajukan mosi tidak percaya sebagai
penuntut.
c. Anggota DPMJ PD yang diberikan mosi tidak percaya beserta anggota KBMJ PD
yang menjadi tim pembela.
5
Pasal 8
1. Anggota DPMJ PD dapat mengajukan surat pengunduran diri kepada pleno DPMJ PD .
2. DPMJ PD wajib meminta pendapat konstituen atau lembaga kemahasiswaan yang
diwakilkannya dari anggota yang mengajukan surat pengunduran diri sebelum dilaksanakan
pleno.
3. Apabila pengunduran diri tersebut ditolak maka Anggota DPMJ PD yang bersangkutan tetap
pada posisinya sebagai anggota DPMJ PD .
4. Anggota DPMJ PD wajib memberikan penjelasan kepada konstituen atau lembaga
kemahasiswaan yang diwakilkannya apabila pengunduran diri tersebut diterima dalam pleno
DPMJ PD .
Pasal 9
Pimpinan DPMJ PD :
1. Pimpinan DPMJ PD terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap
anggota.
2. Ketua DPMJ PD ditetapkan berdasarkan musyawarah internal DPMJ PD dengan persetujuan
KBMJPD
3. Pimpinan DPMJ PD dipilih, ditetapkan dan diambil sumpahnya dalam persidangan DPMJ.
4. Tugas dan wewenang Pimpinan DPMJ PD adalah:
a. mengatur administrasi DPMJ PD
b. memimpin sidang-sidang DPMJ PD
c. memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban DPMJ PD
d. mengundang anggota DPMJ PD untuk melaksanakan sidang
5. Pimpinan DPMJ PD tidak berhak mengatasnamakan DPMJ PD dalam mengeluarkan
ketetapan dan keputusan kecuali hasil sidang DPMJ PD.
BAB IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
PENDIDIKAN DOKTER
Pasal 10
Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Dokter (BEM PD) adalah lembaga tinggi dalam KBMJ
PD FKIK UINSH yang memiliki kekuasaan eksekutif.
Pasal 11
6
Ketua Umum BEM PD adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam KBMJ PD FKIK
UINSH menurut AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH. .
Pasal 12
1. Ketua Umum BEM PD dipilih oleh mahasiswa dalam PEMIRA dengan suara terbanyak dan
disahkan oleh lembaga pemilihan yang berwenang.
2. Ketua Umum BEM PD memegang jabatan selama satu periode kepengurusan dan sesudahnya
tidak dapat dipilih kembali.
3. Kepengurusan BEM PD terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan
ketua departemen yang selanjutnya disebut badan pengurus harian (BPH).
4. Ketua umum, wakil ketua, sekertaris dan bendahara BEM PD merupakan pimpinan organisasi
(PO).
5. Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum BEM PD diatur oleh lembaga pemilihan yang
berwenang.
6. Tata cara pemilihan Ketua Umum BEM PD diatur oleh lembaga pemilihan yang berwenang.
7. Kepengurusan BEM PD dilantik dan dikukuhkan oleh dekanat.
Pasal 13
Wewenang BEM PD:
a. Mengadakan acara, kegiatan, dan aksi diluar ataupun didalam lingkungan UINSH dengan
mengatasnamakan mahasiswa Pendidikan Dokter selama tidak bertentangan dengan
konstitusi yang berlaku.
b. Membuat kebijakan-kebijakan internal yang dianggap perlu dalam melaksanakan program
kerja BEM PD.
c. Membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program BEM PD.
d. Mengadvokasi mahasiswa dalam hal pendidikan, dana dan fasilitas di tingkat PSPD UINSH.
e. Menyikapi isu internal dan eksternal KBMJ PD FKIK UINSH.
f. Memfasilitasi pengembangan bakat, minat dan kreativitas anggota KBMJ PD FKIK UINSH.
g. Memfasilitasi dan mengkoordinasi Badan Kelengkapan BEM PD FKIK UINSH
Pasal 14
Hak dan Kewajiban BEM PD:
a. BEM PD dapat mengajukan dan menyusun rancangan peraturan yang mengikat seluruh
mahasiswa PSPD bersama DPMJ PD.
7
b. Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam KBMJ PD FKIK UINSH.
c. Memberi usul dan pendapat kepada SMJ PD dan DPMJ PD.
d. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa.
e. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan
usulan dan menyatakan pendapat yang disampaikan oleh DPMJ PD dan SMJ PD;
f. BEM PD wajib menjawab dan menanggapi teguran, kritik, saran yang disampaikan DPMJ
PD.
g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di KBMJ PD FKIK
UINSH
h. BEM PD berhak mewakili mahasiswa PSPD kedalam dan keluar kampus.
i. Meminta pengesahan program kerja pada DPMJ PD di awal periode kepengurusan; dan
j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada SMJ PD dengan terlebih dahulu dinilai
oleh DPMJ PD
Pasal 15
Hak Ketua Umum BEM PD :
a. Menyusun kabinet dan membentuk departemen dalam wilayah BEM PD.
b. Mengangkat dan memberhentikan semua pengurus BEM PD, dan
c. Melakukan koordinasi antar lembaga kemahasiswaan KBMJ PD dan lembaga kemahasiswaan
lain baik di dalam maupun di luar FKIK UINSH.
d. Meminta laporan kinerja dari Badan Kelengkapan.
Pasal 16
Kewajiban Ketua Umum BEM PD
a. Memimpin dan mengarahkan BEM PD untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas
dan kewajiban BEM PD sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Organisasi yang telah
disahkan oleh DPMJ PD;
b. Memberikan laporan kinerja kepada DPMJ PD FKIK UINSH.
c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada SMJ PD.
d. Mengukuhkan Ketua BK BEM PD.
Pasal 17
1. Ketua Umum BEM PD dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh SMJ PD atas usul
DPMJ PD.
2. Syarat-syarat pemberhentian meliputi:
8
a. Terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam hukum
pidana.
b. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KBMJ PD dan/atau
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum BEM PD .
3. SMJ PD wajib diselenggarakan untuk menindaklanjuti usul DPMJ PD, paling lambat 20 hari
sejak pengusulan oleh DPMJ PD.
4. SMJ PD memutuskan usul DPMJ PD paling lambat 30 hari, sejak sidang pertama SMJ PD
diselenggarakan.
5. Keputusan SMJ PD atas usulan pemberhentian Ketua Umum BEM PD harus diambil melalui
Sidang Pleno SMJ PD yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh
minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.
Pasal 18
1. Jika Ketua Umum BEM PD berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, pelaksana
tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan
Pengurus Harian BEM PD.
2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, SMJ PD
diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum BEM PD sampai habis masa jabatannya.
Pasal 19
1. Departemen adalah bagian dari struktur BEM PD yang terdiri atas pengurus BEM PD dan
menjalankan fungsi sesuai dengan GBHO dan arahan Ketua Umum BEM PD untuk mencapai
tujuan BEM PD.
2. Departemen terdiri atas ketua dan anggota departemen.
Pasal 20
Ketua Departemen memiliki tugas dan wewenang :
a. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan departemen yang dibawahinya
b. Berkoordinasi dengan ketua umum BEM PD dalam menjalankan fungsi departemennya
c. Menetapkan kebijakan departemen yang dibawahinya sesuai dengan AD ART KBMJ PD dan
GBHO.
d. Menjalankan fungsi pengambilan keputusan tertinggi dalam departemen yang dibawahinya
Pasal 21
9
1. Anggota departemen berwenang untuk memberikan pendapat yang berhubungan dengan
program kerja dari departemen yang bersangkutan.
2. anggota departemen menjalankan fungsinya dibawah pimpinan, arahan, dan koordinasi dari
ketua departemen.
BAB V
DEWAN PENASIHAT
Pasal 22
1. Dewan Penasihat adalah dewan yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran dan
kritik terhadap kinerja BEM PD.
2. Dewan Penasihat terdiri dari :
a. Dosen yang diminta, bersedia dan disetujui oleh Ketua program studi untuk
membimbing BEM PD
b. Mantan ketua BEM PD yang merupakan mahasiswa aktif.
c. i-Domain yang diwakili oleh satu orang anggota.
3. Dewan Penasihat memberikan arahan dan saran kepada BEM PD melalui Ketua BEM PD.
4. Dewan Penasihat yang berasal dari i-Domain memliki fungsi tambahan sebagai penghubung
antara i-Domain dengan BEM PD.
BAB VI
BADAN KELENGKAPAN
Pasal 23
Badan Kelengkapan (BK) BEM Pendidikan Dokter adalah badan dalam KBMJ PD FKIK UINSH
yang merupakan wadah kegiatan dan kreativitas mahasiswa Pendidikan Dokter dalam satu bidang
peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan di tingkat Jurusan yang berada di bawah koordinasi
BEM PD FKIK UIN SH.
Pasal 24
Hak BK BEM PD FKIK UINSH:
a. Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat
prodi Pendidikan Dokter;
b. Merancang program kerja di bawah koordinasi BEM PD FKIK UINSH
c. Mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan BEM PD
10
d. Mewakili prodi Pendidikan Dokter dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan
keagamaan dengan koordinasi BEM PD
e. Menentukan program kerja, anggaran dan rancangan permohonan dana yang akan diajukan ke
pihak BEM PD.
f. Mendapatkan alokasi dana dari pihak BEM PD.
g. Alokasi dana tersebut dapat digunakan setelah permohonan alokasi dana terhadap program
kerja tersebut disetujui oleh pihak BEM PD.
h. Meminta bantuan keuangan didalam internal kampus dan pihak yang berhubungan (orang
tua/wali mahasiswa), selama tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH
dan putusan – putusan DPMJ PD FKIK UINSH,serta mendapatkan legalitas dari BEM PD;
i. Memperoleh bantuan penyelesaian masalah dari SMJ PD FKIK UINSH;
j. Mendapat perlindungan hukum dari SMJ PD FKIK UINSH;
k. Mengajukan permohonan mediasi dalam penyelesaian konflik kepada DPMJ PD FKIK
UINSH atas kebijakan SMJ PD FKIK UINSH.
Pasal 25
Kewajiban BKJ PD FKIK UINSH :
a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam KBMJ PD FKIK UINSH.
b. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH;
c. Memberikan laporan kinerja kepada BEM PD FKIK UINSH secara berkala minimal satu
tahun sekali;
d. Meminta pengesahan dari BEM PD dalam hal surat menyurat, rancangan program kerja, dan
permohonan dana kepada pihak Dekanat.
e. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di KBMJ PD FKIK
UINSH.
Pasal 26
Syarat pendirian BK BEM PD FKIK UINSH:
a. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD FKIK UINSH;
b. Memiliki susunan kepengurusan;
c. Memiliki anggota sedikitnya lima belas Anggota Biasa KBMJ FKIK UINSH
d. Memiliki lingkup kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang belum dimiliki BK BEM
PD yang sudah ada;
11
e. Mendapatkan rekomendasi dari BEM PD FKIK UINSH, setelah BEM PD FKIK UINSH
berkoordinasi dengan Badan Kelengkapan yang sudah ada dan berkonsultasi dengan ketua
program studi Pendidikan Dokter serta bagian kemahasiswaan FKIK UINSH.
f. Bersifat terbuka, transparan, dan tidak terlibat politik.
g. Telah mempunyai dukungan dari anggota KBMJ PD
Pasal 27
Tata Cara Pendirian BK BEM PD:
a. Calon BK BEM PD mengajukan permohonan pendirian setelah melengkapi syarat pendirian
BK BEM PD Kepada BEM PD
b. BEM PD FKIK UINSH mengadakan Sidang Dengar Pendapat dengan calon BK BEM PD
FKIK UINSH.
c. Pendirian BK BEM PD ditetapkan dan disahkan oleh BEM PD.
Pasal 28
Pembubaran BK BEM PD FKIK UINSH:
a. BK BEM PD FKIK UINSH dapat dibubarkan apabila telah melanggar peraturan KBMJ PD
FKIK UINSH
b. Pembubaran BK BEM PD ini hanya dapat dilakukan oleh BEM PD berdasarkan ketetapan
KBMJ PD FKIK UINSH.
BAB VII
BADAN PENGURUS KELAS
Pasal 29
Badan Pengurus Kelas (BPK) PSPD UINSH adalah wadah perkumpulan mahasiswa PSPD
UINSH yang berfungsi sebagai koordinator lokal di setiap tingkat yang berada di bawah
koordinasi BEM PD.
Pasal 30
Badan Pengurus Kelas minimal terdiri dari:
a. Ketua kelas
b. Sekretaris kelas
c. Bendahara kelas
d. Sie. Pendidikan
12
e. Sie. Kerohanian
f. Sie. Humas
Pasal 31
Hak BPK PSPD UINSH:
a. Merancang program kerja
b. Memberikan saran dan kritik yang membangun kepada KBMJ PD
c. Memperoleh bantuan penyelesaian masalah dari BEM PD jika diperlukan
Pasal 32
Kewajiban BPK PSPD UINSH:
a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam KBMJ PD UINSH;
b. Memiliki struktur kepengurusan;
c. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di KBMJ PD
d. Memfasilitasi seluruh kebutuhan kelas
Pasal 33
Pengangkatan dan pemberhentian BPK PSPD diatur melalui mekanisme internal masing-masing
kelas dan dilaporkan kepada pihak BEM PD
BAB VIII
SUKSESI KELEMBAGAAN
Pasal 34
Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih Anggota DPMJ PD,
Ketua BEM PD, Ketua BK BEM PD, dan BPK PSPD.
Pasal 35
1.Periodisasi DPMJ PD, BEM PD, dan BK BEMPD FKIK UINSH adalah satu tahun
kepengurusan.
2. Periodisasi BPK PSPD diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing kelas.
Pasal 36
Jenis-jenis Suksesi Lembaga Kemahasiswaan:
a. Pemilihan Raya;
b. Mekanisme Internal.
13
Pasal 37
1. Pemilihan Raya dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum BEM PD dan Anggota DPMJ PD
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.
2. Peserta Pemilihan Raya adalah perseorangan yang termasuk bagian dari KBMJ PD dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan raya.
3. Pemilihan Raya diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Raya.
Pasal 38
Mekanisme pemilihan Ketua BK BEM PD dan BPK PSPD UINSH ditentukan oleh kebijakan
internal masing-masing lembaga tersebut.
BAB IX
HAL KEUANGAN
Pasal 39
1. Yang dimaksud dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang disalurkan oleh KBMJ UIN
melalui Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah.
2. Dana kegiatan mahasiswa dimanfaatkan sepenuhnya oleh dan untuk mahasiswa
3. Penggunaan dana kegiatan mahasiswa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada:
a. Mahasiswa melalui alat kelengkapan yang berwenang sesuai dengan konstitusi KBMJ PD
b. PSPD UIN Syarif Hidayatullah
4. Dana kegiatan mahasiswa dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa secara otonom, dalam hal ini
BEM PD, dan dilaporkan kepada DPMJ PD
5. Ketentuan mengenai mekaniSMJe pengambilan, distribusi dan alokasi dana untuk kegiatan
mahasiswa diatur khusus dalam ketentuan SOP
6. Sumber dana KBMJ PD selain yang disebutkan dari ayat 1 diperoleh dari:
a. Sumbangan;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. usaha-usaha yang halal, legal, etis, dan tidak bertentangan dengan landasan, sifat, dan
tujuan lembaga kemahasiswaan dalam ruang lingkup KBMJ PD .
Pasal 40
14
Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai
politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.
Pasal 41
Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan berdasarkan pada prinsip:
a. transparansi;
b. keadilan;
c. koordinasi; dan
d. tanggung jawab.
Pasal 42
1. Setiap lembaga kemahasiswaan memiliki hak untuk menerima dan mengelola dana yang
diperoleh dari sumber dana KBMJ PD
2. Pengajuan permohonan dana kepada sumber dana KBMJ PD oleh lembaga kemahasiswaan
KBMJ PD diajukan melalui BEM PD sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 43
1. Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan KBMJ PD kecuali BPK PSPD wajib diketahui
oleh Ketua BEM PD, Bendahara umum BEM PD, DPMJ PD dan atau pihak lain yang telah
disepakati dalam SMJJ PD
2. Setiap lembaga kemahasiswaan KBMJ PD berkewajiban membuat laporan keuangan yang
terstandardisasi secara periodik yang disepakati dan memberikan laporan keuangannya
kepada pihak yang terkait.
3. DPMJ PD dan BEM PD melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara
terbuka di hadapan anggota KBMJ PD pada akhir kepengurusan yang mekaniSMJenya
ditetapkan oleh DPMJ PD.
Pasal 44
Hutang dan piutang lembaga kemahasiswaan KBMJ PD merupakan tanggung jawab penuh
masing masing lembaga kemahasiswaan KBMJ PD
Pasal 45
Segala sesuatu yang menyangkut keuangan, perbendaharaan, dan kekayaan lembaga
kemahasiswaan KBMJ PD harus dibukukan dengan disertai bukti yang sah dan terstandarisasi,
diinventarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
15
Pasal 46
1. Audit lembaga kemahasiswaan KBMJ PD dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap
perlu sesuai dengan kesepakatan pihak terkait.
2. Permohonan audit dapat diajukan bila memenuhi alasan yang disepakati oleh pihak terkait.;
3. Permohonan audit diajukan kepada BEM PD dengan menyertakan alasan pengajuan sesuai
dengan ayat (2) dan kemudian disetujui pada SMJ PD ;
4. Audit dilaksanakan oleh lembaga audit yang independen dan netral yang dibentuk oleh pihak
yang terkait ;
5. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan hasil audit diatur kemudian pada ketetapan yang
disepakati pada SMJ PD
BAB X
KEANGGOTAAN
Pasal 47
Anggota KBMJ PD terdiri dari
1. Anggota muda adalah setiap mahasiswa yang terdaftar dalam program studi pendidikan
dokter FKIK UINSH yang belum mengikuti masa kaderisasi
2. Anggota biasa adalah anggota muda yang telah mengikuti proses kaderisasi yang ditetapkan
dan disahkan oleh DPMJ PD;
Pasal 48
1. Setiap Anggota KBMJ PD berkewajiban untuk menaati dan mengamalkan AD/ART KBMJ
PD dan segala peraturan yang berlaku pada KBMJ FKIK UINSH
2. Setiap Anggota muda KBMJ PD berkewajiban untuk mengikuti masa Kaderisasi Terintegrasi
yang diatur dalam buku kaderisasi
Pasal 49
1. Kaderisasi Terintegrasi adalah proses pengembangan Anggota KBMJ PD secara bertahap dan
berkesinambungan.
2. Kaderisasi Terintegrasi bertujuan untuk membentuk Anggota KBMJ PD menjadi praktisi
kesehatan dengan karakteristik manajer, care provider, community leader, decision maker,
communicator researcher, dan iman dan takwa
16
3. Kurikulum Kaderisasi Terintegrasi dirancang oleh Departemen Kaderisasi BEM PD FKIK
UINSH bersama dengan BK BEM PD Kaderisasi Terintegrasi dilaksanakan oleh setiap BK
PD dan Departemen Kaderisasi BEM PD FKIK UINSH
4. Kaderisasi Terintegrasi dievaluasi oleh BEM PD FKIK UINSH bersama dengan BK PD
5. Penanggung Jawab pelaksanaan teknis alur kaderisasi Anggota KBMJ PD adalah
Departemen Kaderisasi BEM PD FKIK UINSH
Pasal 50
Hak-hak anggota muda KBMJ PD terdiri dari:
a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam KBMJ PD menurut prosedur yang
berlaku
b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan;
c. Berserikat dan berkumpul sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;
d. Membela diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan
kampus UINSH.
e. Berpartisipasi sebagai peserta dalam semua kegiatan yang mengikutsertakan anggota KBMJ
PD menurut prosedur yang berlaku sesuai dengan AD/ART KBMJ PD tanpa tercatat sebagai
anggota organisasi yang ada di dalam KBMJ PD dengan kordinasi kepada Departemen
Kaderisasi BEM PD;
Pasal 51
Hak-hak anggota biasa KBMJ PD terdiri dari:
a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam KBMJ PD menurut prosedur yang
berlaku;
b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan;
c. Memilih dan dipilih dalam suksesi kelembagaan;
d. Berserikat dan berkumpul sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;
e. Membela Diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan
kampus UINSH. berpartisipasi dalam semua kegiatan KBMJ PD menurut prosedur yang
berlaku sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;
f. Menjadi Pengurus dalam semua lembaga kemahasiswaan di lingkungan jurusan pendidikan
dokter UINSH sesuai dengan AD/ART KBMJ PD;
Pasal 52
17
1. Anggota KBMJ PD akan dikenakan sanksi apabila melakukan tindakan yang bertentangan
dengan AD/ART KBMJ PD dan atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan lainnya yang
ditetapkan dalam KBMJ PD.
2. Sanksi yang diberikan kepada anggota KBMJ PD dapat mempengaruhi status keanggotaan,
hak dan atau kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di KBMJ PD.
3. Mekanisme pemberian sanksi kepada anggota KBMJ PD diatur oleh DPMJ PD FKIK
UINSH.
Pasal 53
Anggota KBMJ PD dapat kehilangan keanggotaan jika:
a. Sudah tidak terdaftar menjadi mahasiswa jurusan pendidikan dokter FKIK UINSH
b. Meninggal dunia
BAB XI
PERSIDANGAN
Pasal 54
1. Sidang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter (SMJ PD UIN SH) adalah forum musyawarah
yang merupakan perwujudan kekuasaan tertinggi mahasiswa PSPD Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2. SMJ PD UIN SH terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi
Pasal 55
1. Sidang Pleno SMJ PD UIN SH adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota SMJ PD
untuk menetapkan keputusan SMJ PD UIN SH.
2. Keputusan Sidang Pleno SMJ PD UIN SH bersifat mengikat ke dalam dan/atau keluar yang
hanya dapat dibatalkan oleh Sidang Pleno.
Pasal 56
Sidang Komisi SMJ PD UIN SH adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi untuk
membahas dan merancang keputusan-keputusan SMJ PD UIN SH.
BAB XII
TATA URUTAN PERATURAN
18
Pasal 57
Tata Urutan Peraturan KBMJ PD FKIK UIN SH adalah:
a. AD/ART KBMJ PD;
b. Ketetapan DPMJ PD;
c. Ketetapan BEM PD dan
d. Peraturan BK PD
Pasal 58
Tata Urutan Peraturan KBMJ PD FKIK UINSH merupakan sistem hukum yang berjenjang.
Pasal 59
1. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah AD/ART KBMJ PD ada di SMJ PD FKIK
UINSH.
2. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah setiap peraturan di bawah AD/ART KBMJ
PD terdapat pada lembaga yang membentuk peraturan tersebut.
3. DPMJ PD FKIK UINSH mempunyai kewenangan untuk mencabut setiap peraturan di bawah
AD/ART KBMJ PD dan Ketetapan SMJ PD FKIK UINSH apabila peraturan tersebut
bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD.
BAB XIII
PERUBAHAN AD/ART KELUARGA BESAR MAHASISWA PSPD UIN SYARIF
HIDAYATULLLAH JAKARTA
Pasal 60
1. Usulan perubahan pasal-pasal AD/ART KBMJ PD dapat diagendakan dalam SMJ PD
apabila diajukan oleh anggota sidang dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah
Anggota Sidang
2. Setiap usulan perubahan pasal-pasal AD/ART KBMJ PD diajukan secara lisan atau tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal AD/ART KBMJ PD, SMJ PD harus dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Sidang
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal AD/ART KBMJ PD dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh Anggota Sidang
yang hadir.
19
BAB XIV
Penutup
Pasal 61
Segala ketentuan yang bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD ini dianggap tidak berlaku dan
batal
Pasal 62
Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART KBMJ PD ini akan diatur kemudian dalam ketetapan
dan keputusan DPMJ selama tidak bertentangan dengan AD/ART KBMJ PD
Pasal 63
Semua lembaga yang ada di dalam KBMJ PD FKIK UINSH, masih tetap berfungsi sepanjang
belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut AD/ART KBMJ PD ini.
Pasal 64
AD/ART KBMJ PD ini adalah berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Ciputat
Hari/tanggal : Minggu, 8 Juli 2012
Waktu : 13.35
MUSYAWARAH
KELUARGA BESAR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER
FKIK UIN SYARIF HIDAYATULLLAH JAKARTA
Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III
(Aditiya Bagus Wicaksono) (Aida Julia Ulfah) (Amali Fikriah)
Saksi I Saksi II
(Annisa Nurul Kirana) (dr. Surya S. Pratama)