Embed Size (px)
Citation preview
.SISTEMATIKA ANGGARAN DASARKOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARA
KABUPATEN JEMBRANA
DAFTAR ISI
MUKADIMAH
ANGGARAN DASARKOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARA
BAB INAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1NAMA
Pasal 2TEMPAT KEDUDUKAN
BAB IIAZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN
Pasal 3AZAS
Pasal 4VISI
Pasal 5MISI
Pasal 6TUJUAN
Pasal 7FUNGSI
Pasal 8PERANAN
BAB IIIKEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9KEANGGOTAAN
Pasal 10KEPENGURUSAN
BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 11HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
BAB VKEUANGANPasal 12SUMBER KEUANGAN
Pasal 13PENGGUNAAN ANGGARAN
BAB VIMEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPATPasal 14MEKANISME KERJA
Pasal 15RAPAT-RAPAT
BAB VIIPERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAHPasal 16
Pasal 17PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 18
BAB VIIIPENUTUPPasal 19
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART
Ditetapkan di : JembranaPada Tanggal :
Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah
ANGGARAN RUMAH TANGGAKOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARA
=======================================================
BAB IPEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUSPasal 1SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH
Pasal 2PEMILIHAN ANGGOTA
Pasal 3PEMILIHAN PENGURUS
Pasal 4KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS
Pasal 5Ayat 1STRUKTUR KEPENGURUSAN
Ayat 2MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS
Ayat 3SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS
BAB IIRINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAHPasal 6
BAB IIIMEKANISME RAPATPasal 7
BAB IVKERJASAMAPasal 8
BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 9
Ditetapkan di : JembranaPada Tanggal :
Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah
ANGGARAN DASARKOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARA
KABUPATEN JEMBRAN
MUKADIMAH
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,Bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Bahwa Pendidikan merupakan tanggng jawab bersama antara orangtua, Masyarakat dan Sekolah ( pemerintah ). SDK Marsudirini Negara adalah salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ) ProfinsiBali. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka SDK MARSUDIRINI NEGARA membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite Sekolah.Kemudian sebagai dasar acuan operasional kegiatan maka Komite Sekolah menyusun & menetapkan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Komite SDK MarsudiriniNEGARA.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Petunjuk dalam merealisasikan AD / ART tersebut.
ANGGARAN DASARKOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARA
BAB INAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1NAMA
Organisasi ini bernama Komite SDK MARSUDIRINI NEGARA Disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
Pasal 2TEMPAT KEDUDUKAN
Komite Sekolah bertempat di SDK MARSUDIRINI NEGARA dengan alamat di Jl. Kartini no. 1 Jembrana, Telpon (0365) 43104
BAB IIAZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN
Pasal 3AZAS
Komite Sekolah berazaskan Pancasila
Pasal 4VISI
Menjadi organisasi mitra sekolah yang akuntabel dan bermartabat dalam menfasilitasi pendidikan SDK MARSUDIRINI NEGARA yang berakhlak mulia dan berkualitas bisnis global
Pasal 5MISI
Menfasilitasi Pendidikan & Pelatihan Kejuruan di SDK MARSUDIRINI NEGARA yang berakhlak mulia dan berkualitas dibidang Bisnis & Manajemen sesuai dengan kebutuhan lingkungan bisnis global
Pasal 6TUJUAN
a. Menghimpun harapan dan menyatukan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional program pendidikan di satuan pendidikan disatuan pendidikan masing-masing.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
c. Membantu menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan masing-masing..
Pasal 7FUNGSI
Komite Sekolah berfungsi :a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat ( perorangan / organisasi dunia usaha/ dunia
industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diharapkan oleh masyarakat.d. Memberi masukan, pertimbangan,dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
1) Kebijakan dan program pendidikan:2) Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):3) Kriteria kinerja satuan pendidikan:4) Kriteria tenaga kependiidkan;5) Kriteria fasilitas pendidikan: dan6) Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan
e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,penyelenggaran, dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.
Pasal 8PERANAN
a. Pemberi pertimbanngan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan.
b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaran pendidikan di suatu pendidikan.
c. Pengontrol ( Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan.
BAB IIIKEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9KEANGGOTAAN
Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :
1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :a. Pewakilan orang tua / wali peserta didikb. Tokoh masyarakat (Ketua RT / RW/ RK, ulama,budayawan, dll)c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure untuk meningkatkan
mutu pendidikan.d. Pejabat pemerintahan setempat (Lurah, Kepolisian, Korem I, Depnaker, dan Instansi lain)e. Dunia usaha/ industri ( Pengusaha Industri, jasa,asosiasi,dan lain-lain).f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI,ISPI,BMPS).h. Perwakilan forum alumni SMA/SMK/MA yang dewasa dan mandiri.
2. Unsur Dewan Guru, Yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.
Pasal 10KEPENGURUSAN
1. Kepengurusan Komite Sekolah,a. Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua2. Sekretaris3. Bendahara4. dan 6 bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.
b. Masa bakti KepengurusanMasa bakti kepengurusan komite sekolah selama 2 tahun dan dapat dipilih kembali.
c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
d. Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.
e. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan/ketua yayasan sekolah yang bersangkutan.
2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolaha. Sekolah negeri diterbitkan oleh Kepala sekolah diketahui oleh Dewan Pendidikanb. Sekolah swasta diterbitkan oleh kepala sekolah disejutui oleh ketua Yayasan yang diketahui
oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Jembrana.
BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 11HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk
pengambilan keputusanb. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaanc. Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.
2. Anggota berkewajiban untuk :a. Mentaati semua ketentuan AD/ARTb. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah
BAB VKEUANGAN
Pasal 12SUMBER KEUANGAN
Sumber keuangan diperoleh dari :1. Dana hasil dari swadana pengurus komite sekolah dan anggota komite sekolah2. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.3. Sumbangan SPP Siswa.
Pasal 13PENGGUNAAN ANGGARAN
Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk :1. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.2. Menunjang KBM3. Peningkatan mutu pendidikan/sarana dan prasarana4. Kegiatan evaluasi belajar5. Kegiatan kesiswaan dan lingkungan hidup6. Kegiatan Pembinaan Imtaq dan cinta tanah air7. Kegiatan operasional komite sekolah.
BAB VIMEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 14MEKANISME KERJA
Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas
Pasal 15RAPAT-RAPAT
Rapat-rapat terdiri dari :1. Rapat Anggota2. Rapat Kerja3. Rapat Pleno4. Rapat pengurus harian
BAB VIIPERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 161. Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta
disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha komite sekolah.
2. Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang hadir.
Pasal 17PEMBUBARAN ORGANISASI
Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.Pasal 18
Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan.
BAB VIIIPENUTUP
Pasal 191. Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan2. Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya tidak
berlaku.3. Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah ditentukan oleh niat baik,
kerja keras yang tulus Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Pasal 20Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART
Ditetapkan di : JembranaPada Tanggal : Juni 2010
Ketua Komite Sekretaris Komite SekolahSDK Marsudirini Negara SDK Marsudirini Negara
Kukuh Arif Wicaksono …………………………….
ANGGARAN RUMAH TANGGAKOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARA
==========================================================
BAB IPEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 1SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;
4. Menyatakan bersedia menjadi anggota komite sekolah secara tertulis;
5. Tidak menuntut imbalan (Honor);
6. Tidak cacat hukum.
Pasal 2PEMILIHAN ANGGOTA
1. Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh Kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat;
2. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah/penyelenggara pendidikan /Yayasan, perwakilan orang tua peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, pemerhati pendidikan/alumni, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan unsur pengurus komite sekolah yang sudah ada;
3. Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk majelis sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
4. Panitia persiapan bertugas menyusun criteria calon anggota, menyeleksi serta menyusun nama-nama anggota, mengumumkan calon-calon anggota.
5. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota berdasarkan suara terbanyak
Pasal 3PEMILIHAN PENGURUS
1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota2. Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak3. Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam Tata tertib tentang pemilihan
pengurus.4. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah untuk
diteruskan ke Sudin Dikmenti Kabupaten Jembrana.Pasal 4
KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS1. Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan
suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru dan atau yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.
2. Pengurus terdiri seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Bidang-bidang antara lain terdiri dari : Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah, Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah, Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan, Bidang Jaringan Kerjasama dan Sistem Informasi, Bidang Sarana dan prasarana, dan Bidang Usaha.
4. Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah5. Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang dipimpin
oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih.
Pasal 5
Ayat 1STRUKTUR KEPENGURUSAN
Struktur Kepengurusan Komite SDK MARSUDIRINI NEGARA Periode 2010 – 2012 adalah :
1. Ketua :2. Sekretaris :3. Bendahara :Anggauta / Bidang – bidang :1. Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolaha.b.2. Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolahab.
3. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikana.b.4. Bidang Jaringan Kerja sama dan Sistem Informasia.b.c.5. Bidang Sarana Prasaranaa.b.6. Bidang Usahaa.b.
Ayat 2MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS
Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % anggota yang hadir.
Ayat 3SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS
a. Berakhirnya masa baktib. Meninggal duniac. Mengundurkan dirid. Melanggar ketentuan organisasi
BAB IIRINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH
Pasal 6
1. Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan;2. Menyusun program kerja bersama-sama dengan sekolah;
3. Membantu merumuskan dan menetapkan visi, misi, moto, dan dasar filosofi lainnya bersama-sama pihak sekolah;
4. Membantu merumuskan dan menetapkan program sekolah, serta APBS bersama-sama dengan pihak sekolah;
5. Berperan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
6. Berperan serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala;
7. Berperanserta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sekolah, guru, staf tata usaha dan penjaga sekolah;
8. Menetapkan standar pelayanan pengajaran dan pembelajaran sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah;
9. Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis (Nilai tes harian, catur wulan, dan ujian akhir sekolah) maupun bidang non akademis, seperti (akhlak dan budi pekerti luhur, bahasa, seni dan olah raga, kerajinan tangan, dan ketrampilan untuk hidup). Bersama-sama dengan pihak sekolah ;
10. Menggali, menghimpun dan megelola sumber dana dari masyarakat untuk mengembangkan dana abadi sekolah dan peningkatan mutu sekolah.
11. Menghimpun dan mengelola saran, masukan,bahan pemikiran dan tenaga yang berasal dari masyarakat peduli pendidikan;
12. Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya bersama-sama pihak sekolah;
13. Memberi otonomi professional kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, bimbingan serta penilaian pendidikan;
14. Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
15. Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan;
16. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan keuangan sekolah;
17. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program kerja sekolah kepada warga sekolah dan stake holder;
18. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun local.
BAB IIIMEKANISME RAPAT
Pasal 71. Pengurus komite sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam satu tahun.2. Apabila dalam rapat pleno anggota jumlah anggota yang hadir belum mencapai quorum, maka
dapat di tangguhkan selama 2 (dua ) kali 30 (tiga puluh ) menit.3. Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga memenuhi
quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan.4. Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir.
BAB IVKERJASAMA
Pasal 8
1. Pengurus komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka upaya pencapaian tujuan kerja program kerja komite sekolah atas sepengetahuan pihak kepala sekolah/ penyelenggaraan pendidikan/ yayasan.
2. Pengurus komite sekolah memiliki hubungan tata kerja dengan sekolah lainnya , Kasi Dikmenti kecamatan, Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Utara, organisasi profesi asosiasi dunia usaha dan industi dan kemasyarakatan dengan tetap harus memperhatikan dan mengedepankan cirri kemandirian demi menjaga kredibilitas Komite Sekolah.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 91. Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan
dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan ditetapkan
kemudian.3. Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan
karakteristik, kondisi dan kemampuan sekolah.4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapka di : JembranaPada tanggal :
Ketua Komite Sekretaris Komite SekolahSDK Marsudirini Negara SDK Marsudirini Negara
Kukuh Arif Wicaksono …………………………….
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SDK MARSUDIRINI NEGARAPERIODE 2010 – 2012
BIDANG A : Penggalian Sumber Daya SekolahBIDANG B : Pengelolaan Sumber Dana SekolahBIDANG C : Pengendalian Kualitas Pelayanan PendidikanBIDANG D : Jaringan Kerja Sama dan Sistem InformasiBIDANG E : Sarana PrasaranaBIDANG F : UsahaKetua Komite Sekretaris
JOB DISCRIPTION ( RINCIAN TUGAS )PENGURUS KOMITE SEKOLAH
KETUA KOMITE
1. Bersama – sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja komite sekolah2. Mengesahkan rencana program kerja komite sekolah3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat – rapat4. Mengundang rapat – rapat harian komite sekolah kepada kepala sekolah5. Mengkomunikasikan hasil rapat komite sekolah kepada kepala sekolah6. Mengundang rapat pihak sekolah atas undangan kepala sekolah7. Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan kepala sekolah8. Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal pemerintahan dan kebutuhan
sekolah9. Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah10. Memberikan edaran, himbauan dan atau bentuk lain kepada stakeholders11. Mengesahkan segala keputusan komite sekolah dan atau keputusan bersama dengan sekolah,
melalui penandatanganan yang disyahkan dengan cap resmi12. Mengadakan pertanggungjawaban keuanganyang ditipkan masyarakat kepada sekolah13. Mengesahkan pemberian penghargaan komite sekolah kepada kepala sekolah, guru, staf TU
yang berprestasi14. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan / memberikan sejumlah dana
atas pengajuan sekolah15. Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yangtidak dapat menunaikan tugas dengan baik16. Mengevaluasi program kerja komite sekolah
SEKRETARIS KOMITE1. Membuat agenda kerja bersama – sama ketua dan bidang yang ada2. Menyusun administrasi ( personil, sarana dan prasarana, serta hal yang dipandang penting3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat – rapat dibantu oleh staf yang ditunjuk4. Membuat laporan – laporan kepada pihak yang terkait5. Membuat notulen rapat – rapat6. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk
BENDAHARA KOMITE1. Menerima , membukukan, mengamankan dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat setelah
memperoleh pengesahan komite sekolah
2. Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas persetujuan komite sekolah
3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah dan masyarakat atas persetujuan ketua komite sekolah
BIDANG – BIDANG
1. BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH1. Bersama – sama pihak sekolah menganalisa potensi sumber daya sekolah, pada lingkup
kewilayahan , sosial ekonomi masyarakat, instansi diwilayah setempat2. Mengklarifikasi hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut SDM dan bentuk lain yang
dianggap sebagai potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah3. Mendaftar dan memetakan potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah4. Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat5. Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan
kebijakan komite sekolah untuk kepentingan sekolah6. Melaksanakan pnarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh
masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah
2. BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT1. Atas persetujuan ketua komite sekolah menyerahkan dana masyarakat kepada bendahara
untuk dibukukan2. Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh
pihak sekolah3. Bersama – sama bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana masyarakat4. Atas persetujuan ketua komite memberikan laporan keadaan keuangan kepada stakeholders
3. BIDANG PENGENDALIAN KULITAS PELAYANAN PENDIDIKAN1. Bersama – sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru,
fasilitas / sarana dan prasarana, kurikulum dan ekstrakurikuler2. Bersama – sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian semester
dan akhir tahun dan ujian nasional3. Bersama – sama sekolah menetapkan salah satu unggulan prestasi sekolah baik yang
bersifat akademis maupun non akademis4. Bersama – sma sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan kualitas
pendidikan5. Mengundang pengawas sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil
pengawasan professional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite sekolah6. Bersama – sama komite sekolah lain melakukan kolaborasi system pengendalian kualitas
pelayanan baik sekolah sejenis setingkat maupun tidak sejenis dan tidak setingkat, misalnya SD dengan SLTP dalam satu wilayah atau luar wilayah
4. BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI1. Bersama – sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar masyarakat
sekolah ( Instansi non pendidikan , dunia usaha dan dunia industry)2. Bersama – sama sekolah ikut membantu memberikan, mencarikan informasi yang dapat
mendukung rencana dan program sekolah3. Bersama – sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar sekolah
5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA1. Bersama – sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan musyawarah komite sekolah
6. BIDANG USAHA
1. Bersama – sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan musyawarah komite sekolah
3. Memberikan saran terobosan cara mencari sumber dana sekolah
Jembrana, Juni 201
Pengurus Komite Sekolah
Ketua Sekretaris
Kukuh Arif Wicaksono .............................................
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) SDK MARSUDIRINI NEGARA dibuat berdasarkan acuan hukum yang kuat., karena itu kehadirannya perlu disambut dengan terbuka dan saling mendukung antara komite sekolah dengan pihak sekolah.
2. Implementasi Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah ( ART ) Tangga Komite SDK MARSUDIRINI NEGARA ini tentu melihat situasi dan kondisi lingkungan setempat sehingga tidak terkesan kaku yang akhirnya berakibat pada hubungan keduanya tidak harmonis. Hal ini perlu kita hindari agar tidak mengganggu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di lingkungan SDK MARSUDIRINI NEGARA.
3. Struktur Pengurus , Job Discription ( rincian tugas ) pengurus komite, program kerja komite bersifat terbuka dan dinamis sehingga masih memungkinkan beberapa perubahan dikemudian hari bila dikehendaki dan disepakati bersama antara pengurus komite dengan sekolah yang merupakan mitra kerja paten .
B. Saran – Saran
1. Hendaknya seluruh komponen stakeholder yang ada di SDK MARSUDIRINI NEGARA dapat membaca dan memahami isi yang terkandung dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Komite SDK MARSUDIRINI NEGARA, karena itu merupakan acuan kita bersama antara Komite Sekolah dengan keluarga besar SDK MARSUDIRINI NEGARA sehingga tidak menimbulkan misunderstanding yang merugikan kita bersama
2. Bila ada perbedaan penafsiran terhadap AD / ART Komite SDK MARSUDIRINI NEGARA hendaknya bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama sehingga dapat ditemukan kesamaan pandang.
PEDOMAN PENGELOLAAN DANAKOMITE SEKOLAH
SDK MARSUDIRINI NEGARA
SEKOLAH DASAR KATOLIK MARSUDIRINI NEGARAKOMITE SEKOLAH SDK MARSUDIRINI NEGARAJl.Kartini no. 1 Jembrana BaliTahun 2010
LEMBAR PENGESAHAN
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami Tim Manajemen Sekolah dan Pengurus Komite SDK MARSUDIRINI NEGARA telah dapat menyusun ” PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SEKOLAH SDK MARSUDIRINI NEGARA” sebagai acuan bersama dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran SDK MARSUDIRINI NEGARA agar lebih transparan dan akuntabel.Pedoman ini kami setujui dan disahkan bersama sebagai bentuk KOMITMEN antara Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2010/2012.
Disahkan di : JembranaPada Tanggal : Juni 2010
Kepala Sekolah Ketua Komite Sekertaris Komite
Sr. M. Sylviana, OSF Kukuh Arif Wicaksono ..................................
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat, dan perlindungan-Nya, sehingga kami dapat menyusun , PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SEKOLAH SDK MARSUDIRINI NEGARAKami berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun menyiapkan perangkat/instrumen, dengan harapan pada pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan pada kegiatan masing-masing unit dapat berjalan dengan lancar sesuai Prosedur yang terstandar yang telah ditetapkan, namun demikian kami yakin bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan saran-saran perbaikan dari berbagai pihak yang berkompeten, kiranya hal demikian akan menjadikan pelajaran bagi kami dan perjalanan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Demikian Pedoman Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA ini dibuat, agar perjalanan menuju SDK Marsudirini Mandiri berstandar Nasional dan bertaraf Internasional dapat tercapai dengan memperoleh jalan kemudahan melalui Visi-Misi menghasilkan tamatan yang Competence, Conscience dan Compassion
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua dalam melaksanakan motto SDK Marsudirini Negara” MENJADI SEKOLAH YANG UNGGUL PEMBENTUK SDM BERKUALITAS , BERMORAL DAN BERAKHLAK MULIA”.
Jembrana, Juni 2010
Ketua Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA
Kukuh Arif Wicaksono
PEMBUKAAN
Road to democracy telah dirintis dalam penataan dan pengembangan SDK MARSUDIRINI NEGARA sejak awal September 2007 di sekolah ini dan akan terus dijaga dengan terlaksananya proses Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MMBS) dalam suasana yang lebih baik dan rasional. Melalui pengelolaan keuangan yang BTP. (Bersih, Transparan dan Profesional ) sebagai impian akan kondisi yang lebih baik ( good governance ) diharapkan dapat menjadi kenyataan walaupun masih perlu diupayakan dengan seoptimal mungkin oleh seluruh warga sekolah. Keberhasilan menegakkan BTP diawali dengan peningkatan pelayanan oleh SMK/SMA…… kepada seluruh stakeholder-nya. Sebagai konsumen utama dan penerima layanan tertinggi, masyarakat, orang tua berhak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepada para pengelola kegiatan sekolah. Pada beberapa tahun terakhir , pelaporan keuangan sebuah lembaga tertentu kepada publik menjadi suatu keharusan. Hal tersebut terjadi karena publik ingin mengetahui efisiensi dan efektivitas dana yang telah disumbangkan pada lembaga tersebut.Seiring dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka diperlukan transparansi dalam segala bidang. Oleh karena itu, SDK MARSUDIRINI NEGARA bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi pengelolaan dana komite yang mempunyai sistem pengkodean unit organisasi / kegiatan dan klasifikasi buku besar yang seragam, mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar transaksi akuntansi dan identifikasi kedokumen sumber, mencatat transaksi / kejadian sesuai dengan standar akutansi, memiliki pengendalian internal yang berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan keyakinan yang wajar bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya. Dengan demikian Komite sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA dapat mempersiapkan laporan keuangan yang dapat mendukung akuntabilitas pencatatan.
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KOMITE SEKOLAHSDK MARSUDIRINI NEGARA
BAB IPENDAHULUANPasal 1Ketentuan Umum
1. Bahwa dana Komite Sekolah SMK/SMA…… adalah dana amanat masyarakat yang dikumpulkan oleh komite sekolah, untuk dipergunakan semaksimal mungkin membantu kelancaran dan peningkatan mutu layanan kegiatan belajar mengajar agar terjadi peningkatan mutu pendidikan di SDK MARSUDIRINI NEGARA.2. Bahwa untuk meningkatkan daya guna serta tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, kepedulian sosial di lingkungan SDK MARSUDIRINI NEGARA, serta upaya menggalang peningkatan partisipasi masyarakat maka perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
3. Bahwa untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA, maka perlu dituangkan dalam bentuk peraturan intern Komite yang tercakup dalam Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA dan sistem akuntansi pengelolaannya.
Pasal 2Maksud dan Tujuan
1. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dana di lingkungan Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
2. Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan acuan standar pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan profesional sebagai kepastian bentuk pelayanan guna memudahkan upaya akuntabilitas, transparansi dan responsible dalam pengelolaan dana Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
Pasal 3Dasar Kebijaksanaan
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.4. Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah dan Tinggi Depdiknas Jakarta tahun 2003.5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 59 tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA tahun 2007.
Pasal 4Pengertian-pengertian
1. Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang bertugas di lingkungan SMK/SMA……
2. Pengurus Komite Sekolah SMK/SMA…… adalah orang-orang yang dipilih dari perwakilan orang tua murid SMK/SMA…… dan atau para guru, serta pegawai di lingkungan SMK/SMA……, serta masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, dengan masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. Ketua Komite Sekolah adalah salah seorang Pengurus Komite Sekolah SMK/SMA……, yang dipilih untuk memimpin kepengurusan Komite sesuai anggaran dasar dan rumah tangga Komite, yang diberi kewenangan untuk mengendalikan keuangan Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA
4. Bendahara Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam menerima, mencatat, menyimpan, dan membayarkan serta membuat laporan uang Komite Sekolah, dan sejauh tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah maka seorang Bendahara Komite adalah bendahara masyarakat dan bukan wajib pungut pajak.
5. Akuntan Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam mencatat BKK yang diberikan dari bendahara,membuat Jurnal, menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi, memverifikasi dan membandinkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP,SPO/TOR dengan APBS SMK/SMA……, mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal, dan membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator.
6. Arus Kas/Cash Flow adalah gambaran dari keadaan uang Tunai Komite Sekolah mulai dari Saldo Awal, Penambahan dan Pengurangan dan saldo akhir dalam kurun waktu tertentu.
7. Laporan Keuangan Komite adalah laporan Arus Kas/Cash Flow dalam kurun waktu tertentu yang dilengkapi buku-buku pendukung yaitu, Buku Kas, Buku Bank, Journal Kas dan Bank Masukan, Journal Kas dan Bank Keluaran, serta Buku Daftar Hutang dan Piutang dan Buku Daftar Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
8. IPBD (Iuran Peserta Didik Baru) adalah dana sumbangan awal yang diberikan orang tua peserta didik baru baik yang baru masuk kelas X, maupun peserta didik pindahan, dan Iuran Peserta Didik Baru ini hanya dikenakan sekali selama peserta didik yang bersangkutan bersekolah di SMK/SMA……, dibayarkan paling lambat setahun pertama kecuali ada kesanggupan lain yang tidak mengikat dari orang tua peserta didik.
9. IRB (Iuran Rutin Bulanan) adalah iuran rutin peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, dan dibayarkan oleh peserta didik selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
10. IKP (Iuran Kegiatan Penunjang) adalah sumbangan lain-lain peserta didik yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, terdiri antara lain; sumbangan bahan praktik, prakerin (PSG), UTS, UAS, TKM, Asuransi Kecelakaan, OSIS dan Kegiatan Akhir Tahun.
BAB IISUMBER DANA, ALOKASI PENGGUNAANDAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 5Sumber Dana Komite Sekolah
Sumber Keuangan Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA berasal dari :1. Iuran peserta didik Baru (IPDB), termasuk peserta didik pindahan2. Iuran rutin bulanan (IRB)3. Iuran Kegiatan Penunjang (IKP)4. Unit Produksi dan Jasa (UPJ)5. Sumbangan Donatur yang tidak mengikat6. Sumbangan Insendental atas kesepakatan7. Jasa bank8. Sumbangan lain yang tidak mengikat
Pasal 6Alokasi Penggunaan
Alokasi penggunaan komite diatur sebagai berikut;1. Iuran Peserta Didik Baru (IPDB) :a. Urusan Pengembangan Peserta Didik / Kesiswaanb. Urusan Pengembangan Ketenagaanc. Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaand. Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah
2. Iuran Rutin Bulanan(IRB) :a. Urusan Wajib/Rutin Kurikulumb. Urusan Wajib/Rutin Peserta Didik /Kesiswaanc. Urusan Wajib/Rutin Ketenagaand. Urusan Wajib/Rutin Sarana dan Prasaranae. Urusan Wajib/Rutin Organisasi dan Manajemenf. Urusan Wajib/Rutin Manajemen Sekolah dan Ketatausahaang. Urusan Wajib/Rutin Peran Serta Masyarakat
3. Iuran Kegiatan Penunjang (IKP) :a. Urusan Pengembangan Kurikulumb. Urusan Pengembangan Sesuai Peruntukannya
4. Unit Produksi dan Jasa (UPJ) :a. Urusan Pengembangan Kurikulumb. Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaanc. Urusan Pengembangan Manajemen Sekolahd. Urusan Pengembangan Peranserta MasyarakatPasal 7Prosedur Penerimaan
1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sebelum ditetapkan besarnya rencana penerimaan dan biaya yang diperlukan dalam tahun anggaran tertentu, maka terlebih dahulu Kepala Sekolah dan Staf manajemen mengajukan kebutuhan biaya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RAPBS) dengan langkah sebagai berikut :a. Kepala Sekolah melalui musyawarah kerja sekolah menyusun RAPBS yang dikaji secara mendalam dengan perkiraan kemampuan Komite Sekolah.b. RAPBS diajukan Kepala Sekolah kepada Ketua Komite Sekolah, dan selanjutnya Ketua Komite dan Pengurus lainnya melakukan verifikasi dan penilaian terhadap RAPBS yang diajukan.c. Setelah diverifikasi dan penilaian oleh Ketua Komite dan Pengurus, selanjutnya RAPBS dibawa ke Rapat Pleno Pengurus Komite dan Kepala Sekolah untuk dibahas dan disahkan.d. Setelah disahkan dan ditetapkan berapa besar IPBD serta besarnya sumbangan rutin masing-masing peserta didik per bulan, RAPBS ini dipaparkan ke depan orang tua (Orang tua Peserta didik Kelas X yang baru)e. Setelah dipaparkan ke anggota baru, jika ada yang perlu direvisi dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya, untuk selanjutnya program kerja dan RAPBS dianggap sah dan dapat dijalankan.f. Untuk bukti pengesahan RAPBS yang telah disepakati, cukup disahkan dalam berita yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dan atau divalidasi melalui Notaris atau Akuntan Publik.g. Jika karena sesuatu dan lain hal Kepala Sekolah tidak dapat mengajukan RAPBS untuk tahun tersebut, maka Komite Sekolah akan berpedoman kepada APBS tahun yang lalu.
2. Pelaksanaan PenerimaanSetelah RAPBS disahkan menjadi APBS dan diketahui besarnya kebutuhan biaya serta beban masing-masing peserta didik, baik IPDB maupun Iuran bulanan serta sumbangan kesiswaan, maka dilakukan langkah sebagai berikut :
a. Kepala Sekolah menentukan Kolektor yang membantu memungut dana Komite, yang terdiri dari :1) Kolektor, petugas yang berasal dari Petugas Tata Usaha Sekolah, bersifat menetap di Kantor Komite atau Kantor Sekolah.2) Wali Kelas/Pembina akademik, bertugas mengumumkan/ memberikan arahan kepada peserta didik untuk Pembayaran dana Komite Sekolah.
b. Setiap penerimaan uang dari peserta didik, maka kolektor harus membuat kuitansi 2 (dua) rangkap, asli diberikan ke peserta didik dan tembusan diserahkan sebagai control Bendahara Komite.
c. Setiap penerimaan Kolektor pada hari yang sama dan atau pada kesempatan pertama harus segera disetorkan kepada Bendahara Komite Sekolah yang dilengkapi bukti atau keterangan keuangan yang meliputi : Nama dan Kelas Pembayar, dan jenis iuran misal IPDB atau Iuran rutin (Contoh Model Form 1)
d. Disamping pembayaran melalui Kas, maka pembayaran dapat dilakukan melalui Bank, dengan cara orang tua murid menyetor/transfer ke Rekening Komite Sekolah yang sudah ditentukan.
e. Untuk Peserta didik pindahan/mutasi, dibebankan IPDB sebagaimana peserta didik kelas X yang baru, dan disetor ke Bendahara Komite dan atau Kolektor, untuk selanjutnya diperuntukkan sebesar 25% untuk Kas Operasional Komite SMK/SMA…… dan 75% diserahkan ke sekolah untuk biaya administrasi mutasi dan manajemen sekolah.
Pasal 8Penyimpanan Uang
1. Setelah Bendahara menerima uang dari kolektor, maka Bendahara mencatat dan menyimpan uang tersebut.
2. Menyimpan uang tunai di brangkas besarnya maksimum Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah)
3. Jika uang telah melebihi Rp 5.000.000,00 maka dalam kesempatan pertama segera disetor ke bank.
4. Rekening bank penampungan dana Komite Sekolah harus atas nama Komite Sekolah SMK/SMA…… dan dapat berbentuk :
a. Rekening Giro, jika Rekening Bank dalam Rekening Giro maka Specimen pada Check dan Bilyet Giro harus bersama-sama Ketua Komite Sekolah/Bendahara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolahb. Rekening Tabungan, jika Rekening Bank dalam bentuk tabungan, maka dilakukan QQ atas nama 2 (dua) orang yaitu Bendahara Komite Sekolah dan Kepala Sekolahc. Deposito, jika dana disimpan dalam bentuk deposito maka sertifikat dibuat atas nama Komite Sekolah SMK/SMA…… QQ Ketua Komite dan Kepala Sekolah sedangkan sertifikat Deposito dipegang oleh Bendahara Komite Sekolah
BAB IIIKEWENANGAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN APBSPasal 9Kewenangan
1. Kewenanga pengeluaran keuangan komite diatur melalui mekanisme 4 fungsi, yaitu; fungsi operasi/pelaksana, fungsi otorisator, fungsi bendahara dan fungsi akuntansi.2. Rincian kewenangan masing-masing adalah sebagai berikut;a. Fungsi Operasi; Yaitu pelaksana/penanggung jawab kegiatan atau proyek, yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan APBS dengan mekanisme sbb;1). Membuat Surat Permintaan dana (SPD) dilampiri SPP, SPO/TOR sebanyak 4 rangkap;2). Menyerahkan SPD,SPP,SPO/TOR ke fungsi Akuntansi3). Menerima dan mengarsipkan asli SPD,SPP,SPO/TOR berikut BKK dari Bendahara4) Menerima dan membelanjakan dana sesuai program/termin pembelanjaan dari Fungsi Bendahara5) Mengumpulkan faktur-faktur pembelian, dan kwitansi6) Mengarsipkan SPD,SPP, SPO/TOR l dan BKK menurut nomor7) Membuat dan menyerahkan SPJ kegiatan berikut bukti kegiatan (lampirannya) ke Akuntansi Komite setiap tanggal 5 setiap bulan
Menyerahkan sisa dana kegiatan ke bendahara komite.9) Mengembalikan uang sisa kegiatan ke fungsi akuntansi, bila ditemukan selisih harga antara pembelian dengan harga pasar.10) Membukukan kedalam Jurnal Kas Program/Unit Kegiatan dan membuat daftar inventarisasi bahan praktik/kegiatan.
b. Fungsi Otorisator; Yaitu Kepala Sekolah/Ketua Komite Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Urusan OM yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pencairan dana APBS melalui mekanisme sbb;1).Menerima dan menandatangani SPD,SPP,SPO/TOR dari Fungsi Akuntansi yang telah diperiksa dan diferifikasi kelayakannya dan atau sesuai program yang telah direncanakan dalam APBS.2).Untuk SPD,SPP,SPO/TOR dibawah Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu Rupiah) disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan OM dan untuk diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.3).Untuk SPD,SPP,SPO/TOR mulai Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) harus disetujui oleh
KETUA KOMITE SEKOLAH.4).Memberikan SPD SPP,SPO/TOR yang disetujui kefungsi bendahara5).Menandatangani cek/kwitansi yang dikeluarkan bendahara
c. Fungsi Bendahara; Yaitu petugas yang mempunyai kewenanangan untuk membayar pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBS melalui mekanisme sbb;1) Menerima SPD, SPP,SPO/TOR yang telah disetujui dari fungsi otorisator sebanyak dua rangkap2) Membuat Bukti Kas Keluar (BKK) sebanyak tiga rangkap3) Menyerahkan ASLI SPD, SPP,SPO/TOR lembar kesatu, BKK lembar kesatu kefungsi operasi4) Menyerahkan Copy 1 SPD, SPP,SPO/TOR dan BKK lembar kefungsi akuntansi5) Mengarsipkan Copy 2 SPD, SPP,SPO/TOR dan BKK menurut tanggal6) Menyerahkan / mentransfer dana kefungsi Operasi7) Menerima uang sisa kegiatan dan BKM dari fungsi Akuntansi
Membuat dan mengisi jurnal kas harian dan Kas Besar9) Membuat laporan keadaan Kas ke Kepala Sekolah
d. Fungsi Akuntansi; ; Yaitu petugas yang mempunyai kewenangan untuk mencatat dan mengaudit SPJ pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBS melalui mekanisme sbb;1). Mencatat BKK yang diberikan dari bendahara2) Membuat Jurnal3) Menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi4) Memverifikasi dan membandinkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP,SPO/TOR dengan APBS SMK/SMA……5) Mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal.6) Membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator
Pasal 10Prosedur Pemakaian APBS
1. Prosedur pemakaian dan kelengkapan dalam penggunaan dana komite adalah; Pengguna (fungsi operasi) mengajukan Permintaan Dana (SPD) dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembeliaan/Pembayaran (SPP)/Surat Pengajuan Order Pembelian Barang/Bahan (SPO) untuk penggunaan pembelian bahan/barang dan TOR ( Term Of Referens ) untuk pembayaran pembiayaan kegiatan/belanja insedental sebanyak 4 rangkap (Model Form.2) kepada komite sekolah untuk diteliti kebenarannya sesuai program APBS SMK/SMA……, kemudian dimintakan persetujuan pengeluaran dana kepada fungsi otorisator ( Kepala Sekolah/Wakil Kepsek/Ketua Komite) untuk diteliti kelayakannya, dengan ketentuan :a. Nilai nominal Uang lebih besar dari Satu Juta Rupiah (>Rp.1.000.000) otoritas ada pada Kepala Sekolah.b. Nilai diatas Rp.10.000.000 otoritas ada pada Ketua Komite dan Kepala Sekolahc. Nilai nominal Uang antara lima ratus ribu sampai dengan Satu Juta Rupiah (Rp. 500.000 s.d Rp.1.000.000) otoritas ada pada Wakil Kepala Sekolah Urusan OM.
2. Jika pengajuan dana tersebut disetujui, fungsi otorisator menandatangani SPD, SPP tersebut dan memberikan kebendahara. Jika pengajuan dana tersebut tidak disetujui, fungsi otorisator membuat pernyataan penolakan atas SPD/SPP tersebut dan mengembalikannya kefungsi operasi/pengguna.
3. Setelah menerima SPD dan SPP yang telah ditandatangani Kepala Sekolah/Ketua Komite/Wakil Kepsek, bendahara memverifikasi kebenaran data dalam dokumen tersebut dan membuat Bukti Kas Keluar (BKK) dan Kwitansi sebanyak empat rangkap dengan tembusan ; 1 lembar diserahkan ke fungsi otorisator 1 lembar diserahkan ke fungsi operasi 1 lembar diserahkan ke fungsi Akuntansi 1 lembar (asli) untuk arsip bendahara
4. Pengguna (fungsi operasi) mengarsipkan SPD, SPP,SPO, TOR, BKK dan Kwitansi lembar kesatu menurut tanggal. Fungsi operasi membelanjakan / menggunaakan uang yang diterima sesuai jadwal termin penggunaan setiap bulan dan setiap bulan paling lambat tanggal 5 harus sudah menyerahkan SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) penggunaan dana kepada Bagian Akuntansi (fungsi Akuntansi) sekolah dengan ketentuan sebagai berikut ;a. SPJ Belanja Barang meliputi ; SPO / DO, Laporan Penerimaan Barang / Bahan, Faktur Pembelian, dan Kwitansi Pembelianb. SPJ Honorarium Kegiatan meliputi ;TOR Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Kegiatan, Daftar Penerimaan Honorarium dan Bukti Kegiatan
5. Kemudian fungsi akuntansi. membuat jurnal. SPJ yang diterima dari fungsi operasi diteliti dan diperiksa kesesuaiannya dengan BKK.dan Program, untuk kemudian membuat jurnal menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal.dan melakukan audit serta memberikan surat hasil audit kepada fungsi Otorisator dengan tembusan kepada fungsi operasi dan komunitas program.
Pasal 11Penggunaan Dana
1. Penggunaan dana APBS berupa program kegiatan, proyek dan operasional yang sudah terprogram dalam APBS, dapat dilaksanakan oleh satuan operasional/penanggung jawab kegiatan, dengan persyaratan sesuai prosedur pasal 10.1.a,b,c dan memperoleh persetujuan Kepala Sekolah/Wakil Kepsek /Ketua Komite, sejauh ada koordinasi dengan Bendahara Komite Sekolah tentang ketersediaan dananya.
2. Besarnya dana yang dapat digunakan oleh satuan operasional/penanggung jawab kegiatan sebesar prosentase jumlah dana yang masuk pada kode akun mata anggaran yang sesuai.
3. Disamping pengeluaran dalam bentuk kegiatan/proyek dan operasional, Komite Sekolah dapat membayarkan kepada Kepala Sekolah, guru dan karyawan berupa Tunjangan Fungsional berdasarkan eselonisasi dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang ditetapkan berdasarkan SK. Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
Pasal 12Kegiatan diluar Program
1. Semua kegiatan diluar program yang ada di APBS harus diajukan proposal secara tertulis, kepada Ketua Komite Sekolah, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite untuk memohon persetujuan pengurus bersama Staf Manajemen Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA.
2. Perubahan program yang ada dalam APBS harus dilakukan usulan revisi kepada Ketua Komite Sekolah, dan setelah mendapatkan persetujuan baru dapat dilaksanakan.
Pasal 13Pajak
1. Sejauh belum adanya ketentuan tertulis dari pemerintah, maka sebagai bendahara masyarakat, maka Bendahara Komite Sekolah tidak wajib memungut dan menyetor pajak.
2. Dalam hal pembelian barang dan jasa, Bendahara Komite wajib membayar PPn jika penjual merupakan wajib Pungut yang memungut PPn, tetapi jika penjual tidak mengenakan PPn maka Bendahara Komite tidak wajib memungtut PPn.
3. Dalam hal pembayaran Honorarium dan sejenisnya dan pembayaran pajak dilakukan oleh para penerima honor dengan cara self assessment pada saat menghitung pajak terhutang pada akhir tahun fiscal.
Pasal 14Dokumen Pendukung Pengeluaran Uang
Setiap pengeluaran uang Komite Sekolah SMK/SMA…… selain dilengkapi lembar bukti persetujuan pembayaran dari Kepala Sekolah, Ketua Komite atau Wakil OM, sesuai dengan tingkat kewenangan pada pasal 10.1a,b,c, maka pengeluaran tersebut harus juga dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:1. Barang Inventarisa. Lembar Persetujuan SPD dan SPPb. Kuitansi bermaterai yang cukup dan stempel tokoc. Faktur Umumd. Faktur Pajak (jika penjual memungut PPn)e. Surat Jalan dan Tanda Terima/ Periksa Barang dari User/sekolah
2. Jasa dan Proyek dalam APBSa. Lembar Persetujuan SPD dan SPPb. Kuitansi bermaterai yang cukup, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek/ Kegiatanc. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh User/ atau pihak sekolah dan atau Litbang LPM ( Lembaga Penjaminan Mutu)d. Proposal dan Resume Hasil Kegiatan ( jika pekerjaan Proyek Pendidikan)
3. Honorarium/ Belanja Pegawaia. Lembar Persetujuan SPD dan SPPb. Daftar Nominatif Penerima Honor yang sudah ditandatangani lengkap.c. Daftar Hadird. Daftar Hasil Kegiatan/penilaian
4. ATK dan Barang Habis Pakaia. Lembar Persetujuan SPD dan SPPb. Kuitansi atau Faktur Toko yang sudah ditandatangani Penerima Barangc. Rekap pengeluaran barang/ATK
5. Taktis dan Dana Insidentala. Lembar Persetujuan Otoritasb. Nota Permintaan dari Penanggung Jawabc. Kuitansi Tanda Terima
BAB IVADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN
Pasal 15Administrasi Keuangan
1. Pengelolaan Keuangan Dana Komite Sekolah SMK/SMA……, harus dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana hasil partisipasi masyarakat, khususnya Anggota Komite Sekolah (Orang tua, Murid – SMK/SMA……)
2. Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… menjadi tanggung jawab masyarakat/ anggota secara kolektif dan pengelolaannya sehari-hari diserahkan ke Bendahara Komite dan pengurusannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan umum pengelolaan keuangan Komite Sekolah SMK/SMA……
Pasal 16Sistem Pembukuan
1. Sistem, Pembukuan dan Pencatatan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA……, mengacu kepada system Akuntansi Indonesia, penekanan pada Cash Basis dengan bentuk laporan Cash Flow dan tidak perlu membuat laporan laba atau rugi maupun neraca
2. Sistem pembukuan harus dapat memberikan data keuangan secara lengkap dengan pencatatan yang teratur. Semua data keuangan harus dicatat secara rinci, tidak ada yang ditinggalkan sehingga memberikan informasi secara jelas kepada yang membutuhkan.
Pasal 17Nomor Mata Anggaran
Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, maka setiap item penerimaan dan pengeluaran dana diberikan Kode Mata Anggaran (kode akun) sesuai ketentuan pada lampiran.
Pasal 18Pelaksanaan Pembukuan
1. Buku Hariana. Buku Harian terdiri dari Buku Kas dan Buku Bank yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai baik melalui Kas maupun Bank.b. Buku/ Catatan Kas dan Bank dibuat dalam 3 lajur (Debet, Kredit dan Saldo) sesuai contoh lampiranc. Kesalahan catat dalam Buku Kas dan Buku Bank tidak boleh dihapus atau di-Tip Ex, tetapi cukup dicoret dan ditulis ulang di sebelahnya.d. Buku Kas dan Buku Bank harus ditutup setiap bulan oleh Ketua Komite Sekolah SMK/SMA…… dan Bendahara Komite diketahui oleh Kepala Sekolah
2. Buku/ Catatan Pembantua. Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk1) Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk digunakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan kas sesuai kelompok mata anggaran.2) Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Masukb. Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar1) Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar digunakan untuk mencatat uraian Penggunaan Uang Kas, sesuai pengelompokkan mata anggaran2) Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Keluarc. Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk1) Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk diginakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan Bank seauai kelompok mata anggaran.2) Tatacara mengerjakan Jurnal Bank Masukd. Buku/Catatan Journal bank Keluar1) Buku catatan Journal bank Keluar digunakan untuk mencatat uraian pengeluaran Bank, sesuai kelompok mata anggaran.2) Tata cara mengerjakan Journal Bank Keluare. Buku Piutang1) Buku/catatan Piutang digunakan untuk mencatat tagihan tagihan yang belum dibayar.2) Tata cara mengerjakan Buku Piutangf. Buku hutang1) Buku/catatan Hutang digunakan untuk mencatat kewajiban yang belum dibayar.2) Tata cara mengerjakan Buku Hutangg. Buku catatan Inventaris1) Buku/catatan Inventaris digunakan untuk mencatat barang barang Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah.2) Karena System Pembukuan memakai Cash Basis ( Bukan Acrual), maka pencatatan biaya/nilai
susut pada akhir tahun hanya bersifat Promemory ( tidak dibebankan lagi pada cash )3) Tata cara mengerjakan Buku Inventaris
Pasal 19Bentuk Laporan Keuangan
1. Bentuk Laporan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… adalah bentuk Arus Kas/ Cash Flow, yang dilampiri buku/catatan Kas, Bank, Journal Kas, Bank, Buku/catatan Hutang, Piutang, dan Inventaris.2. Bentuk format laporan Cash Flow dan cara mengerjakan lihat pada lampiran
BAB VADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUANPasal 20Pelaksanaan Pengawasan
1. Pengawasan Keuangan Dana Komite Sekolah dilakukan secara Interen oleh Pengurus Komite Sekolah dan para anggota
2. Untuk pelaksanaan pemeriksaan intern tersebut, Pengurus Komite dapat membentuk tim ad hoc yang independent yang berasal dari anggota diluar pengurus.
3. Dalam pemeriksaan tutup buku akhir tahun, pemeriksaan secara menyeluruh dapat diserahkan ke Akuntan Publik beregestrasi
4. Pemeriksaan oleh aparat Fungsional ( Bawasda DKI, BPKP,BPK ) hanya dapat dilakukan jika ada permintaan tertulis dari pengurus.
5. Pengajuan tertulis dari pengurus untuk dilakukan pemeriksaan secara fungsional dilakukan jika :
a. Adanya kecurigaan terhadap tindak pidana oleh salah satu atau beberapa orang pengurus Komite Sekolahb. Adanya tidak kesepahaman yang tidak dapat dikompromikan antara Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolahc. Adanya ketidak taan azaz dari pihak sekolah terhadap ketentuan ketentuan tertulis yang telah ditetapkan oleh Komite Sekolahd. Pengajuan pemeriksaan fungsional dianggap sah jika diajukan dan ditandatangani oleh salah satu dari 3 Pejabat Komite Sekolah yaitu Ketua Komite Sekolah, dan atau wakil Ketua Komite, dan atau Sekretaris Komite Sekolah.
Pasal 21Laporan-laporan
a. Laporan Keuangan Komite Sekolah dilakukan secara berkala yaitu Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Akhir Tahun ( Tutup buku )
b. Laporan Komite Sekolah di sampaikan kepada Anggota Perwakilan Klas untuk disampaikan kepada anggota lainnya secara transparan
c. Tembusan Laporan disampaikan kepada Kepala SDK MARSUDIRINI NEGARA
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
1. Hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Yang belum diatur dalam ketentuan umum pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SMK/SMA…… Ini, akan diajukan ke Rapat Paripurna Pengurus untuk selanjutnya ditambahkan sebagai addendum dari ketentuan Umum ini
2. Ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SDK MARSUDIRINI NEGARA ini dinyatakan tidak Berlaku.
3. Ketentuan ini berlaku saat ditetapkan
Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : ……
KOMITE SEKOLAHSDK MARSUDIRINI NEGARA
Ketua, Bendahara,
MenyetujuiKEPALA SDK MARSUDIRINI NEGARA
