MUKADIMAH

Keluarga merupakan suatu lingkup terkecil dari susunan masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan dan posisi yang strategis bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedudukan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat ditempatkan sebagai ujung tombak di tingkat dasar dalam struktur kebangsaan.Sebagai ujung tombak masyarakat, keluarga memiliki tanggungjawab sebagai pembentuk karakter bagi calon pemimpin masa depan, pengemban tongkat estafet amanat perjuangan bangsa untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang tersirat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Posyandu sebagai wadah untuk pemberdayaan kesehatan di tingkat desa diharapkan terus mengembangkan iklim yang sehat dan terwujudnya cita-cita Indonesia Sehat 2010, selain fungsinya sebagai pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab dapat mengembangkan kesehatan masyarakat yang konstruktif dan terpadu baik bagi pemberdayaan ibu, balita, maupun bagi keluarganya.Sejalan dengan makin berkembangnya gerakan KB sebagai upaya awal dalam pemberdayaan keluarga, Posyandu juga semakin dituntut menjadi wahana pemberdayaan keluarga secara paripurna. Bersamaan dengan disahkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1992tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Posyandu makin dipersiapkan dan dikembangkan menjadi wahana pemberdayaan keluarga. Tugas pokoknya melebar menjadi lembaga pemberdayaan untuk membantu keluarga mengembangkan delapan fungsi keluarga yang utama.Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka dibentuklah suatu forum komunikasi terpadu untuk pemberdayaan keluarga yang disebut POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga). Agar lebih memperkuat dan memperkokoh keberadaan serta status POSDAYA, perlu adanya suatu landasan yang berupa seperangkat aturan yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya.

ANGGARAN DASAR POSDAYADusun Sumampir, Desa Sigeblog, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara

Menimbang:a. Bahwa untuk mewujudkan suatu kehidupan sosial yang kondusif dan berwawasan maka diperlukan adanya suatu dasar hukum yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk dapat dimanifestasikan ke dalam suatu bentuk peraturan konkret untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan/atau keluarga;b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, maka perlu adanya pembuatan suatu peraturan khusus untuk program POSDAYA ini;

Mengingat:a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;b. Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Banjarmangu, DesaSigeblog, Dusun Sumampir.2. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang bersifat independen, bebas dari segala bentuk pengaruh politik baik secara infrastruktur maupun suprastruktur.3. Millenium Development Goals (MDGs) adalah suatu proses dan pengembangan dalam segala aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan, yang mana telah disesuaikan dengan multidisipliner keilmuan serta visi dan misi dari kabupaten purbalingga, untuk menuju kondisi masyarakat yang adil dan sejahtera.4. Musyawarah luar biasa adalah musyawarah yang harus dihadiri oleh minimum 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota, dan diadakan apabila terdapat situasi dan kondisi yang mendesak dalam hal pengambilan suatu keputusan.

BAB IINAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 2Organisasi ini bernama Pos Pemberdayaan Keluarga, disingkat dengan Posdaya.

PASAL 31. Pos Pemberdayaan Keluarga, disingkat dengan Posdaya didirikan pada tanggal berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Dusun II Desa Sigeblog, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara pada tanggal.2. Posdayaberkedudukan di Desa Sigeblog, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara.

BAB IIIASAS, CIRI - WATAK , DAN TUJUAN

PASAL 41. Posdaya berasaskan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Posdaya adalah forum komunikasi yang terbuka untuk seluruh warga Dusun I Desa Sigeblog tanpa membedakan suku, ras, keturunan, agama, kedudukan sosial, dan gender serta berwatak kebangsaan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila.3. Tujuan umum Posdaya adalah sebagai wadah sosial untuk membantu memberdayakan keluarga yang tidak mampu agar dapat menjadi keluarga yang sejahtera.4. Tujuan khusus Posdaya adalah:a. Disegarkannya kembali modal sosial berupa kehidupan bergotong-royong dalam masyarakat untuk peduli dan saling membantu dalam proses pemberdayaan atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan sehingga keluarga yang tertinggal dapat memenuhi kebutuhan dan membangun keluarga sejahtera secara mandiri.b. Tumbuh dan berkembangnya lembaga dalam masyarakat dengan terorganisirnya infrastruktur sosial yang sudah ada, yaitu keluarga, yang memiliki kegiatan atau usaha bersama-sama yang akan menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun dan dinamis untuk mencapai kesejahteraan bersama.c. Terbentuknya wadah organisasi atau wahana partisipasi sosial, di mana setiap keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan guna membantu proses pemantapan fungsi-fungsi keluarga sehingga mampu membangun kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk.d. Terlaksananya program dan kegiatan yang dinamis untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah menjadi komitmen nasional.

BAB IVFUNGSI

PASAL 5Fungsi Posdaya adalah :a. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi anggota Posdaya secara nyata dalam hal pemberdayaan keluarga dan masyarakat.b. Memberdayakan dan menggerakkan anggota Posdaya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.c. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Posdaya dan atau melakukan kontrol sosial secara kritis, korektif, konstruktif, dan konsepsional.d. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan yang demokratis dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian organisasi yang berwibawa.

BAB VSUSUNAN FORUM

PASAL 6Susunan Forum terdiri dari :a. Dewan Penasehatb. Kepengurusan

BAB VIDEWAN PENASEHAT

PASAL 7Dewan Penasehat mempunyai tugas sebagai berikut :a. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada kepengurusan.b. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif.c. Memberi masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kepengurusan.d. Memberi usulan, saran terhadap kinerja dan program kerja kepengurusan.

PASAL 8Dewan Penasehat mempunyai wewenang khusus kepada kepengurusan yaitu wewenang untuk melakukan langkah organisatoris dan tindakan tertentu yang bersifat luar biasa dalam mempertahankan eksistensi Posdaya.

BAB VIIKEPENGURUSAN

PASAL 91. Susunan Kepengurusan Forum adalah :a. Kepengurusan diketuai oleh seorang KoordinatorUtama.b. Ketua Umum dalam menjalankan kepengurusan dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara, dan Koordinator-koordinator Bidang.2. Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) periode berikutnya.3. Kepengurusan dalam menjalankan kepengurusan diawasi oleh Dewan Penasehat.4. Kepengurusan mempunyai tugas :a. Melaksanakan peraturan dan keputusan serta menyelenggarakan manajemen Posdaya.b. Melaksanakan program kerja kepengurusan.c. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kepada anggota.d. Melaksanakan konsolidasi organisasi.

BAB VIIIKEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

PASAL 10Kedaulatan Posdaya berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepengurusan.

PASAL 11Syarat untuk menjadi anggota Posdaya adalah :a. Warga Dusun I Desa Sigeblog yang tercatat dalam Kependudukan dan berdomisili di Dusun I Desa Sigeblog.b. Bersedia mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya.c. Menyetujui dan menerima serta mengamalkan asas, ciri - watak, dan tujuan Posdaya.d. Sanggup berperan aktif dalam kegiatan forum.

BAB IXPENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 12Keputusan Sidang/Rapat Posdaya pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan demokrasi Pancasila.

PASAL 13Jenis Musyawarah untuk pengambilan keputusan, terdiri dari :a. Musyawarah Akbar,b. Musyawarah Bidang,c. Musyawarah Luar Biasa.

BAB XPERATURAN FORUM

PASAL 141. Posdaya mempunyai peraturan dengan hierarki sebagai berikut :a. Anggaran Dasar,b. Anggaran Rumah Tangga,c. Pertimbangan Dewan Penasehat,d. Keputusan Kepengurusan.2. Yang dimaksud dengan peraturan Posdaya sebagaimana tercantum pada Ayat 1 Pasal ini termasuk segala keputusan Forum mengenai tata kerja dan perlengkapan administrasi Forum.3. Peraturan Posdaya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Posdaya yang lebih tinggi.

BAB XIKEUANGAN

PASAL 15Harta kekayaan Posdaya diperoleh dari :a. Uang pangkal dan uang iuran anggota,b. Sumbangan yang tidak mengikat,c. Pendapatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,d. Penambahan modal daripihak lain yang bersifatpinjaman.

PASAL 16Semua harta kekayaan Posdaya dikelola oleh Kepengurusan dan menjaditanggungjawab Kepengurusan.

BAB XIIPERUBAHAN

PASAL 171. Asas Forum sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Posdaya tidak dapat diubah.2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posdaya hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Akbar dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XIIIKETENTUAN KHUSUS

PASAL 18Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah ditetapkan oleh Dewan Penasehat dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Akbar.

BAB XIVKETENTUAN TAMBAHAN

PASAL 191. Kepengurusan secara otomatis menjadi demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dihadapan Musyawarah Akbar dan tidak dapat mengambil Keputusan Forum yang bersifat strategis dan berjangka panjang.2. Dalam hal kepengurusan menjadi demisioner, maka Musyawarah Akbar memenejemenkepengurusan yang baru.

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

PASAL 201. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.2. Dengan dikukuhkannya kembali pengesahan Anggaran Dasar ini, segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGAPOSDAYADusun Sumampir, Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara

BAB I WILAYAH ORGANISASI

PASAL 1Posdaya adalah Forum Komunikasi yang wilayahnya berada di Dusun II Desa Sigeblog, Kec. Banjar mangu, Kab. Banjarnegara.

BAB II KEANGGOTAAN

PASAL 21. Keanggotaan Forumyaitu seluruh warga Dusun II Desa Sigeblog, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara.2. Kriteria dan tata cara untuk ditetapkan menjadi anggota seperti yang tersebut pada Ayat 1 Pasal ini diatur oleh kebijakan kepengurusan.

PASAL 3Keanggotaan Posdaya adalah Warga Dusun II Desa Sigeblog yang memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 11 Anggaran Dasar.

BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 41. Setiap Anggota berhak :a. Mendapat perlakuan yang samab. Menghadiri musyawarah-musyawarahc. Menyampaikan pendapat dan keinginan kepada Dewan Penasehat dan atau Kepengurusan, baik tertulis maupun lisand. Menggunakan hak suara dalam musyawarah serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan, sesuai dengan aturan yang berlakue. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Posdaya2. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam Posdaya, anggota harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, aktifitas, disiplin dan darma baktinya, serta memenuhi ketentuan, yaituAnggota yang tidak tercela. 3. Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 (dua) karena pertimbangan yang wajar harus mendapat persetujuan dari Dewan Penasehat.

PASAL 5

Anggota Posdaya mempunyai kewajiban sebagai berikut :a. Menjaga nama baik Posdayab. Melaksanakan tujuan, fungsi dan kebijakanc. Menjunjung tinggi disiplin Posdayad. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh tanggungjawabe. Menjaga nama baik pribadi.

BAB IVBERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

PASAL 6Keanggotaan Posdaya berakhir karena :a. Permintaan sendiri,b. Dipecat,c. Tidak tercatat lagi sebagai Penduduk Dusun II Desa Sigeblog,d. Meninggal dunia.

BAB V KEPENGURUSAN

PASAL 71. Dalam kepengurusan, Koordinator Utama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.2. Koordinator Utama dalam kepengurusan dibantu dan membawahi Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator-koordinator Bidang.3. Sekretaris dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 1 orang anggota.4. Bendahara dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 1 orang anggota.5. Koordinator Bidang I membidangi Bidang Kesehatan dan memiliki 4 orang anggota.6. KoordinatorBidang II membidangi Bidang Pendidikan yang memiliki 8 orang anggota.7. KoordinatorBidang III membidangi Bidang Kewirausahaan yang memiliki 8 orang anggota.

BAB VI DISIPLIN

PASAL 81. Untuk menegakkan kewibawaan dan keutuhan Posdaya serta untuk memantapkan mekanisme organisasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan Posdaya, Posdaya mempunyai ketentuan tentang Disiplin Posdaya.2. Setiap anggota Posdaya harus menaati disiplin organisasi. Terhadap pelanggaran Disiplin Posdaya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 91. Disiplin Posdaya yang bersifat larangan adalah :a. Anggota Posdaya dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Posdaya,b. Anggota Posdaya dilarang melakukan tugas, kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Posdaya sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar,c. Anggota Posdaya dilarang membuka Rahasia Posdaya,d. Anggota Posdaya dilarang menerima atau memberi uang atau materi dari orang - perorangan atau instansi untuk kepentingan pribadi,e. Anggota Posdaya tidak diperbolehkan melakukan dan atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Posdaya.2. Disiplin Posdaya yang bersifat keharusan adalah :a. Anggota Posdaya yang hendak melakukan kegiatan atas nama Posdaya yang tidak menjadi tugasnya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan Posdaya setingkat diatasnya,b. Anggota Posdaya harus taat terhadap semua peraturan Posdaya.

BAB VIISANKSI

PASAL 10Sanksi yang dapat dijatuhkan Posdaya terhadap pelanggarang disiplin Posdaya terdiri atas:a. Peringatan, b. Pembebas-tugasan c. Pemberhentian sementara, dan d. Pemecatan.

PASAL 111. Sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 butir adilakukan secara tertulis oleh masing-masing jajaran Posdaya kepada anggota, pengurus Posdaya dalam tingkatannya sesuai dengan kewenangannya.2. Sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 butir b, c dan d, baru dapat dilaksanakan setelah didahului peringatan sebanyak tiga kali secara tertulis oleh jajaran Posdaya pada tingkatannya, kecuali terhadap pelanggaran berat, dapat segera menjatuhkan sanksi seperti ditentukan Pasal 10 butir d.3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 butir bdancdilakukan oleh jajaran Posdaya, namun harus dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari jajaran Posdaya.4. Sanksi seperti yang dimaksud pada Ayat 3 Pasal ini dapat disetujui atau dibatalkan oleh jajaran Posdaya.5. Mereka yang dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 butir d, diberi kesempatan untuk membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam rapat Posdaya atas permintaan yang bersangkutan.

PASAL 121. Disamping sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Posdaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, Dewan Penasehat Posdaya dapat melakukan Pembekuan atau Pencabutan, Pengesahan kepengurusan. Pembekuan atau Pencabutan, Pengesahan kepengurusan Posdaya dilakukan apabila kepengurusan itu melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Posdaya.2. Hal yang dianggap dapat merugikan dan membahayakan Posdaya adalah:a. Kepengurusan mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penasehat,b. Kepengurusan terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan Posdaya,3. Apabila terjadi pembekuan atau pencabutan pengesahan kepengurusan, tugas dan tanggungjawab kepengurusan tersebut berada ditangan Dewan Penasehat dengan titik berat melakukan konsolidasi kepengurusan.

BAB VIIIPENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 131. Semua keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila.2. Apabila hal tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini tidak dapat dilakukan, dilaksanakan melalui pemungutan suara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Keputusan diambil dengan suara terbanyak (lebih dari seperdua) dari jumlah suara yang hadir,b. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan dengan cara tertulis, kecuali kalau musyawarah / rapat / sidang menentukan lain,c. Apabila ada pemungutan suara, jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, diadakan pengulangan sebanyak-banyaknya tiga kali,d. Apabila hasil pemungutan suara ulang sama jumlahnya yang setuju dan yang tidak setuju, hal yang bersangkutan ditolak.

BAB IXKEUANGAN

PASAL 141. Besarnya uang pangkal dan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaram Dasar serta cara pemungutan, pengaturan dan pengelolaan ditetapkan oleh kepengurusan.2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan Posdaya disampaikan setiap akhir jabatan bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan.

BAB XPENUTUP

PASAL 15Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Posdaya ini diatur dalam Peraturan dan pedoman Posdaya yang ditetapkan oleh Dewan Penasehat Posdaya.