1

2

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sarana

pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Keberadaannya saat ini sangat

berpengaruh dalam penyediaan lapangan pekerjaan. UMKM juga merupakan

penyumbang PDB nasional terbesar. Kebermanfaatannya diraskan oleh

masyarakat. Meskipun begitu, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih sangat

rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah sulitnya akese pendanaan. Banyak

UMKM yang tidak bisa tumbuh dengan baik karena terhalang oleh sulitnya

mendapat dana sebagai modal usaha. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran

dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Blessing Revolver dalam memberikan akses

pendanaan terhadap masyarakat yang membutuhkannya, terutama para pemilik

UMKM. LKM yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah ini memiliki suatu sistem

bernama Sagery Financial System yang memungkinkan dilaksanakannya pinjaman

tanpa bunga. Keberadaan LKM Blessing Revolver ini dirasakan oleh masyarakat

sekitar sangat membantu karena memberi mereka akses pendanaan yang

dibutuhkan. Pada akhirnya, keberadaan LKM Blessing Revolver ini diharapkan bias

menciptakan keuangan inklusif yang bias diakses semua orang.

Kata kunci: UMKM, LKM, keuangan inklusif, ekonomi kerakyatan

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, Usaha Kecil

adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha

yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi

untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Secara lebih spesifik, Tambunan (2011) menyatakan bahwa UMKM

memiliki peran yang besar bagi negara berkembang, secara ekonomi dan

sosial. Pernyataan tersebut didukung oleh karakteristik UMKM sebagai

berikut:

1. Tersebar secara luas di berbagai daerah dan berperan dalam ekonomi

daerah.

2. Kemampuan dalam mempekerjakan tenaga kerja setempat sehingga

menunjang ekonomi lokal.

3. Kemampuan dalam menyediakan peluang pengembangan keahlian bisnis

dan wirausaha.

Karakteristik inilah yang membuat UMKM terus bertahan, sekalipun

dalam kondisi lingkungan bisnis yang tidak menentu dan ketat. UMKM juga

terbukti dalam menjaga ekonomi daerah dan negara ketika terjadi krisis

keuangan dunia.

Secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama,

yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Menurut

Urata (dalam pramiyanti: 2008) masalah finasial diantaranya adalah

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia

yang dapat diakses oleh UMKM

2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM

3. Biaya transaksi yang tinggi, yantg disebabkan oleh oleh prosedur kredit

yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit

yang dikucurkan kecil.

4

4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh

ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang

memadai.

5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

6. Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya

manajemen keuangan yang transparan maupun kuranya kemampuan

manajerial dan finansial.

Usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Indonesia tumbuh

dengan baik. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa

memiliki sekitar 117,68 juta tenaga kerja sebanyak 96,87 persen diantaranya

bekerja di sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2016.

Berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016, BPS mendapati sebanyak 26,71 juta

usaha tersebar di Indonesia dan dari data Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil menengah (Kemenkop UKM) sumbangan UMKM ke Produk Domestik

Bruto (PDB) saat ini mencapai 60,34 persen.

Dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017, kontribusi

UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen terdiri

dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah

14,5 persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai sekitar

23,12 persen.

Berdasarkan Sensus Ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS)

pada 2017, jumlah UMKM di Jateng saat ini mencapai 4,13 juta, meningkat

13,06 persen dari tahun 2016. Dari skala skala usahanya, 4,13 juta perusahaan

atau 98,98 persen merupakan usaha mikro kecil (UMK). Sementara sisanya

sebanyak 42,48 ribu perusahaan atau 1,02 persen adalah usaha menengah besar

(UMB). Namun, dari jumlah sebanyak itu baru 63.000 UMKM yang sudah

terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jateng atau 92% di antaranya belum

terdata. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab UMKM memiliki kendala

dalam pencarian dana modal. Masalah akses terhadap pendanaan tetap menjadi

penghambat terbesar dalam pengembangan sektor ini. Dalam hal ini, lembaga

keuangan mikro menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM.

Lembaga keuangan mikro umumnya mau memberikan pendaanan bagi

5

UMKM, bahkan yang berskala mikro yang unbankable. Salah satunya adalah

LKM Blessing Revolver yang terletak di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi UKM,

Yuana Setyowati ada tiga kelemahan yang menyebabkan UMKM sulit untuk

berkembang yaitu terkait akses modal, persoalan SDM, dan teknologi. Untuk

itu perlu pemberian alternatif kepada UMKM dalam mengakses modal,

sehingga bisnis yang dijalankan UMKM bisa tumbuh, berkembang, dan dapat

bersaing dengan bisnis-bisnis usaha luar negeri lainnya. Karena ada sekitar

62,9 juta pelaku usaha UMKM pada tahun 2016. Akan tetapi dengan jumlah

yang besar itu ternyata kelasnya jauh di bawah UMKM di negara lain. Perlu

adanya dorongan baik dari pemerintah, lembaga keuangan baik bank maupun

non bank, dan badan keuangan lainnya.

Dalam kajian ini, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana peran LKM

Blessing Revolver ini dalam pendanaan UMKM masyarakat Solo.

B. Rumusan masalah

Sulitnya akses pendanaan menjadi salah satu penghambat dalam

pengembangan UMKM di Indonesia. Lembaga keuangan mikro menjadi

alternatif sumber dana yang bisa didapatkan. Dalam kajian ini, peneliti

bertujuan mengetahui peran LKM Blessing Revolver dalam pendanaan

masyarakat, terutama dalam hal i) profil dari LKM Blessing Revolver ii)

Mekanisme program simpan pinjam iii) Perkembangan nasabah dan transaksi

LKM Blessing Revolver. Maka, pertanyaan riset yang muncul adalah:

1. Bagaimana profil LKM Blessing Revolver?

2. Bagaimana mekanisme program simpan pinjam LKM Blessing Revolver?

3. Bagaimana perkembangan nasabah dan transaksi LKM Blessing

Revolver?

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan pustaka

1. UMKM

a. Definisi

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor

ekonomi (Tambunan, 2012:2). Pada prinsipnya, pembedaan antara

Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan

Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak

termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau njumlah

pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini

berbeda disetiap Negara. Karena itu, memang sulit membandingkan

pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tidak terdapat

kesepakatan umum dalam membedakan sebuah Mikro Ekonomi (MiE)

dari sebuah UK atau UK dari sebuah UM, dan yang terakhir dari sebuah

UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMi mengerjakan lima

atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini

tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang didalam literatur sering

disebut self employment. Sedangkan sebuah UKM dapat berkisar

angtara kurang dari 100 pekerja (Di Indonesia), dan 300 pekerja (Di

China). Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak negara yang juga

menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan

omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan dibanyak negara,

definisi UMKM berbeda antar sektor, misalnya di Thailand, India, dan

China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah,

misalnya Indonesia dan Pakistan (Tambunan, 2012:3).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008

tersebut adalah:

7

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam undang-undang.

Tabel Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil

pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai

kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Peran UMKM

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji

ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM).

Beberapa kesimpulan, setidaktidaknya hipotesis telah ditarik mengenai

hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana

8

terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil.

Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak

perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L.

Birch, 1979 dalam Tambunan, 2013:3). Negara-negara berkembang

yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-

pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM

dalam pertumbhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang

berkembang (NSB), tetapi juga di 20 Negara-negara maju (NM). Di

NM, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha

tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan

usaha besar (UB). Di NSB, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin,

UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif

kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin,

distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta

pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan, 2012:1). Tambunan

menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk

manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM

di NSB relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling

mencolok dengan UMKM di NM.

c. Karakteristik UMKM

UMKM tidak saja berbeda dengan UB, tetapi di dalam kelompok

UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara UMi, UK,

dan UM dalam sejumlah aspek yang mudah dilihat sehari-hari di NSB,

termasuk Indonesia. Aspek-aspek tersebut termasuk orientasi pasar,

profil dan pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam

perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam

usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber

dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan

eksternal, dan derajat keterlibatan perempuan sebagai pengusaha.

9

Selain hal-hal tersebut, menurut laporan BPS tahun 2006 dalam

Tambunan (2012: 6), terdapat perbedaan antara UMi, UK, dan UM

dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha.

Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat sebagai

karakteristik paling penting untuk membedakan antara UMKM dan

UB, maupun antar sub-kategori di dalam kelompok UMKM itu sendiri.

Menurut laporan tersebut, sebagian pengusaha mikro di Indonesia

mempunyai latar belakang ekonomi, yakni ingin memperoleh

perbaikan penghasilan. Ini menunjukan bahwa pengusaha mikro

berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya sehari-hari.

Disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena

faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga. Dalam hal ini,

banyak faktor keluarga yang masih dominan, yakni jika orang tuanya

seorang nelayan maka anaknya pun akan menjadi nelayan, dan

seterusnya. Sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah merasa

telah dibekali keahlian tertentu. Alasan lain menjadi pengusaha mikro

adalah tidak ada kesempatan untuk berkarir dibidang lain. Selanjutnya,

Tambunan (2012:8) menjelaskan, latar belakang pengusaha kecil lebih

beragam dari pada pengusaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi

juga merupakan alasan utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar

belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha kedepan dengan

kendala modal terbatas. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia

mempunyai alasan berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa

pasar yang aman dan besar. Ada juga sejumlah pengusaha kecil

beralasan bahwa itu karena faktor keturunan/warisan, dibekali keahlian

dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Meski masih

terdapat sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada

kesempatan dibidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya

pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak

memungkinkan. Hal ini menunjukan bahwa pengusaha kecil

mempunyai alasan yang lebih baik daripada UMi.

10

d. Perkembangan UMKM

Menurut database dari Menteri Negara Koperasi dan UKM

(Menegkop & UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1997

dalam Tambunan (2012:8), terdapat sekitar 39,7 juta usaha mikro kecil

(UMK), dengan nilai penjualan rata-rata pertahun kurang dari Rp 1

Miliar per unit, atau sekitar 99,8 persen dari total unit usaha pada tahun

itu. Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai titik

terburuknya dengan dampak negatif yang sangat besar terhadap hampir

semua sektor ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan dari berbagai

skala usaha mengalami kebangkrutan atau mengurangi volume

kegiatan secara drastis. Pada saat itu, Menegkop & UKIM

memperkirakan hampir 3 juta UMK berhenti berusaha, dan jumlah

usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) yang tutup usaha, masing-

masing sekitar 12,7 dan 14,2 persen dari jumlah unit masing- masing

kelompok.

Lebih lanjut, Tambunan (2012:9) menjelaskan, pada tahun

2000, saat ekonomi Indonesia mulai pulih dari krisis ekonomi

1997/1998, tercatat ada sekitar 39,7 juta UMK, atau 99,85 persen dari

jumlah perusahaan dari jumlah perusahaan berbagai skala di Indonesia.

Pada tahun yang sama, ada sekitar 78,8 juta UM, dengan rata-rata nilai

penjualan per tahun berkisar lebih dari Rp 1 juta dan kurang dari Rp 50

miliar, atau 0,14 persen dari semua usaha yang ada. Pada tahun 2005,

jumlah UMK tercatat sekitar 47 juta, sedangkan jumlah UM mencapai

hampir 96 juta 23 unit. Pada tahun 2006, jumlah UMK mencapai sekitar

99,77 persen dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, sedangkan

jumlah UM dan UB, masing-masing 0,01 dan 0,22 persen. Namu

demikian, laju pertumbuhan unit usaha dari kelompok UM jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan UMK. Pada tahun 2008, jumlah populasi

UMK dan UM (sebut saja UMKM) mencapai sekitar 52,3 juta unit dan

bertambah lagi menjadi 52,7 juta unit pada tahun 2009, atau 99,99

persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 52, 769

juta unit usaha. Dilihat dari kesempatan kerja, pada tahun 2006, UMK

11

mempekerjakan 80.933.384 orang, atau 91,14 persen dari jumlah

angkatan kerja yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari 70.282.178

orang pada tahun 2003, atau laju pertumbuhan sebesar 15,15 persen.

Sedangkan UM dan UB, masing-masing 4.483.109 dan 3.388.462

orang. Jumlah pekerja di UM dan UB tersebut masing-masing menurun

dan meningkat dari 8.754.615 dan 438.198 orang (atau masing-masing

dengan tingkat pertumbuhan secara bersamaan), UMKM

mempekerjakan hampir 91 juta orang dibandingkan UB yang hanya

sekitar 2,8 juta orang (Tambunan, 2012:10).

Salah satu ciri UMKM di Indonesia dan di negara berkembang

lainnya, adalah biasanya kelompok industri yang sama, berlokasi

berdekatan satu sama lain di suatu wilayah. Pengelompokan secara

geografis menurut kelompok ini, didalam literatur industri atau

UMKM, disebut klaster. Di Indonesia, banyak kegiatan UMKM,

khususnya UMK, yang tersebar di daerah-daerah memang sudah

berlangsung turun-temurun, dan umumnya setiap daerah memiliki

spesialisasi UMKM tersendiri.

e. Kondisi UMKM di Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah tumbuh dan

berkembang cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan yang cukup

pesat ini berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat.

Kompetisi yang meningkat cenderung menyebabkan tingkat

keuntungan (rate of return) yang diperoleh UMKM mengarah pada

keseimbangan. Bahkan pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak

mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha (Herawati,

2003:34).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan

tahun 1997 lalu, yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap

dolar AS dan krisis moneter telah mengakibatkan perekonomian

Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi cukup besar. Krisis ini

sangat berpengaruh negatif terhadap hampir seluruh lapisan golongan

masyarakat dan hampir semua kegiatan perekonomian di dalam negeri,

12

tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang diakukan oleh usaha kecil dan

menengah (Tambunan, 2002:11). Berkenaan dengan perubahan yang

terjadi, secara fundamental penting bagi perusahaan untuk

mengevaluasi kembali strategi dan kinerjanya disesuaikan dengan

kondisi yang ada, sehingga mampu membangun keunggulan

kompetitifnya yang merupakan faktor kunci keberhasilan usaha untuk

dapat mengikuti kemajuan dan perubahan persaingan yang terjadi

dewasa ini.

Usaha mikro kecil dan menengah sering kali dipandang sebagai

sebuah problem (Herawati, 2003:2). Terdapat berbagai alasan mengapa

muncul pandangan seperti itu. Tinjauan pesrpektif kemampuan usaha

mikro kecil dan menengah dianggap kurang berdaya. Sehingga

pemerintah merasa perlu memberikan perhatian khusus. Perlindungan

dan bantuan usaha nampaknya menjadi suatu keharusan, mengingat

jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini cukup besar. Upaya

dalam mengatasi masalah tersebut harus menjadi agenda pembangunan

yang pokok, harus dilandasi oleh strategi penguatan dan pemberdayaan

yang tujuannya adalah memampukan juga memandirikan lapisan

pengusaha kecil.

Pandangan dari perspektif lain, usaha mikro kecil dan

menengah justru memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan usaha

besar. Hal tersebut dapat diketahui dari kemampuannya dalam melunasi

kewajiban pembayaran hutang. Hasil laporan Badan Penyehatan

Perbankkan Nasional (BPPN) tahun 2000 dalam Yuli (2005:5)

menyebutkan bahwa dari 97,6 persen nasabah bank pengutang adalah

tergolong pengusaha kecil dan menengah. Hal ini diketahui dari

besarnya nilai pinjaman yaitu rata-rata dibawah 5 miliyar. Sementara

itu, sisanya adalah pengutang dari pengusaha besar. Kemampuan usaha

mikro kecil dan menengah untuk melakukan ekspor semakin

meningkat, kendatipun krisis ekonomi belum menunjukkan perbaikan

yang cukup signifikan. Pada tahun 2000, transaksi ekspor komoditi

industri kecil diantaranya pangan, sandang, dan kerajinan mampu

13

menjangkau sebesar 3,05 miliyar dollar AS, atau meningkat dari tahun

sebelumnya. Sementara itu, hampir 60 persen dari produk domestik

bruto (PDB) berasal dari kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.

Kondisi ini yang tidak jauh berbeda juga terjadi di masing-masing

provinsi di Indonesia (Yuli, 2009:6).

f. Konsep Pengembangan UMKM

Menurut Danoko (2008:2), dalam upaya penumbuhan usaha kecil,

perlu diketahui karakteristik serta permasalahan dan kendala yang

dihadapi oleh usaha kecil. Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri

sebagai berikut:

1) Berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hokum.

2) Aspek legalitas usaha lemah.

3) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja

yang tidak baku.

4) Kebanyakan tidak memiliki laporan keuangan dan tidak

melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan

perusahaan.

5) Kualitas manajemen rendah dan jarang memiliki rencana usaha.

6) Sumber utama modal adalah modal pribadi.

7) Sumber daya manusia (SDM) terbatas.

8) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan,

sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban

pemilik. Kondisi tersebut berakibat kepada:

a) Lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan

penetrasi dan diversifikasi pasar.

b) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.

c) Margin keuntungan sangat tipis.

Pengembangan aliansi strategis pengusaha Indonesia menghadapi

era pasar bebas dalam pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan

menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan

cepat dan perlu kesiapan dari pelakunya. Menurut Kartasasmita

14

(1996:1), yang dimaksud dengan perubahan fundamental tersebut

adalah:

1) Terjadi di tingkat internasional yaitu proses globalisasi dengan

perdagangan bebas dunia sebagai salah satu motor penggeraknya.

Perubahan ini mempunyai dampak langsung pada perekonomian

nasional dan usaha kecil nasional adalah globalisasi dan liberalisasi

perdagangan. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan berarti

pasar dunia akan terbuka bagi produk-produk Indonesia, dan

sebaliknya pasar domestik Indonesia pun akan makin terbuka pula

bagi produk-produk internasional. Di pasar domestik, globalisasi

menyebabkan terjadinya proses internasionalisasi sistem budaya

dengan dampak langsung terhadap perilaku knsumsi masyarakat.

Pergeseran pola konsumsi ini lepas dari preferensi masyarakat baik

sebagai individu maupun sebagai bangsa, akan menggeser pua

permintaan akan produk-produk nasional yang tidak memiliki ciri

budaya internasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan

membutuhkan barang dan jasa yang semakin beragam serta

menuntut jaminan kualitas yang tinggi. Tuntutan konsumen yang

semakin tinggi tersebut mendorong para pelaku ekonomi di dunia

industri manufaktur dan jasa untuk menerjemahkan selera

konsumen pada satu kepaduan produk (product integrity).

Sementara itu, ditinjau dari sisi penawaran, teknologi berperan

makin besar, dan mengubah pola produksi, terutama dengan

berkembangnya teknologi informasi yang membuka

kemungkinan-kemungkinan yang belum terlihat batas-batasnya.

Konsep desain manufaktur dan perakitan serta rekayasa keteknikan

akan mengikuti pola perkembangan yang makin terspesialisasi itu.

Faktor nilai (value) akan makin dominan dan merupakan fenomena

gobal karena tidak hanya menitikberatkan pada kualitas, tetapi juga

pada ketersediaan waktu (time avability) dan tingkat limbah yang

dihasilkan.

15

2) Perubahan fundamental kedua terjadi di dalam negeri, yaitu

berlangsungnya transformasi struktur perekonomian nasional dan

peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti oleh perubahan

pola konsumsi masyarakat berkenaan dengan dinamika

pembangunan ekonomi nasional itu sendiri, yaitu transformasi

struktur perekonomian dari ekonomi tradisional ke ekonomi

modern, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses

industrialisasi akan menghasilkan permintaan yang meningkat

akan bahan-bahan baku dan barangbarang setengah jadi, serta

komponen-komponen bagi industri pada berbagai tahapannya dari

hulu ke hilir. Dengan demikian, permintaan akan berbagai jenis

barang bukan hanya meningkat, tetapi akan semakin beragam. Di

bidang jasa, juga terjadi proses yang sama, karena proses

transformasi yang sedang terjadi juga menyangkut jasa-jasa yang

akan makin penting perannya dalam struktur ekonomi yang

modern. Permintaan akan jasa akan semakin besar, baik volume,

jenis, maupun kualitasnya. Pembangunan ekonomi juga

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, begitu

pula dengan daya belinya. Hal ini berarti pasar domestik akan terus

membesar dengan permintaan akan produk-produk yang makin

tinggi kualitasnya, makin luas, dan makin banyak macamnya, serta

makin canggih teknooginya. Perubahan-perubahan ini bersifat

sangat mendasar, oleh karena itu menuntut perhatian kita bersama

untuk melakukan langkah-langkah strategis sehingga perubahan-

perubahan yang terjadi justru menjadi peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh usaha kecil, yang jumlahnya sangat besar serta

menjadi sandaran hidup sebagian besar rakyat Indonesia, untuk

tumbuh dan berkembang secara alamiah, institusional, dan

berkelanjutan. Kedua-duanya menghasilkan hal yang sama, yaitu

memberikan kesempatan kepada dunia usaha nasional untuk

berkembang dengan kecepatan tinggi, karena proses globalisasi itu

sendiri berkembang dengan cepat. Untuk dapat memfaatkan

16

kesempatan tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu

(Kartasasmita, 1996:3):

a) Daya saing peluang yang terbuka untuk mengembangkan

usaha dalam perekonomian yang makin terbuka dan

terintegrasi dengan ekonomi dunia hanya bisa dimanfaatkan

klau dunia usaha kita memiliki daya saing. Daya saing

dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi serta partisipasi

masyarakat yang seluas-luasnya dalam perekonomian.

Produktivitas menyangkut kualitas sumber daya manusia dan

pemanfaatan teknologi, juga pengelolaan sumber daya alam

secara tepat yang menjamin bukan hanya perekonomian tetapi

juga keseimbangan. Efisiensi berarti sedikitnya hambatan dan

berfungsinya dengan baik ekonomi sehingga mendorong

biaya-biaya produksi menjadi semakin rendah.

b) Kewirausahaan memerlukan syarat-syarat pengetahuan untuk

bisa berusaha dalam dunia perekonomian modern, seperti

pengetahun yang minimal mengenai modal, pasar, manajemen

usaha, teknologi, dan informasi.

Berdasarkan paparan pengembangan UMKM tersebut, upaya

efektif menjadikan usaha kecil dan menengah tidak saja mandiri,

tetapi mampu beroperasi secara menguntungkan dan memberikan

kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, tampaknya

tidak cukup hanya melalui kebijakan pemeritah. Pengusaha mikro

kecil dan menengah penting memahami tipe strategi yang

dipandang mampu meningkatkan kinerja usahanya dalam

menghadapi situasi global yang juga penuh dengan ketidakpastian.

B. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004:124)

menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan

17

miskin serta para pengusaha kecil. Menurut Soetanto Hadinoto (2005: 72)

lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi

pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi

masyarakat pedesaan. Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan, 2004) dalam

Ashari (2006:148) dinyatakan bahwa

“Lembaga Keuangan Mikro dikembangkan berdasarkan semangat untuk

membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif

maupun produktif keluarga miskin tersebut”.

C. Keuangan inklusif

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis

2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the

pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil,

orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan

masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di

luar negara maju. 1) Walau mereka tergolong in the bottom of the pyramid serta

tidak mempunyai tabungan (saving) dapat dipercaya antara mereka masih

memiliki benda bergerak tidak produktif (holding) yang dipakai sehari-hari

seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal

yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok

tanam dan beternak, dan sebagainya. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya

mereka lupa. Dengan menguangkan holding diharapkan bisa menjadi salah satu

jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina. 2)

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil

dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (in the bottom of the

pyramid) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (middle and

high income) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas

dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas.

Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam

diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan.

Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar

mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka. 3)

18

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya

mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga,

terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. 4)

Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan

inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari

lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau

biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat. 5) Global

Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial Inclusion

sebagai

“The proportion of individuals and firms that use financial service has

become a subject of considerable interest among policy makers, researchers

and other stakeholders.’’ financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana

mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta

meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses

keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.

Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank (2008) yang

dikutip dalam supartoyo dan kasmiati (2013) adalah sebagai suatu kegiatan

menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik

dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam

menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif adalah segala upaya

yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga

maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan

jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap

peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan

kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan financial inclusion

mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung,

meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga

memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat

basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat

ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang

19

efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukan bahwa negara-negara dengan

populasi penduduk yang besar, belum mempunyai akses yang luas terhadap

sektor formal lembaga keuangan dan juga menunjukan rasio kemiskinan yang

lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, financial

inclusion hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan

dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi financial

inclusion.

D. Ekonomi kerakyatan

Menurut Mubaryo (1999), dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem

Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa

ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk

kemakmuran rakyat kecil.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia

yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan

menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. (Mubyarto,

2014)

Pemahaman azas kerakyatan menurut Bung Hatta bahwa kedaulatan ada

pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) haruslah

bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat

banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat

kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. (Hatta, 1932)

Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain (2006), di dalam

bukunya yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil

Menengah dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem

ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang

menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta

keberpihakan kepada ekonomi rakyat.

Menurut A. Simarmata (1998) istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas

terdapat pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi

kerakyatan. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ekonomi

kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua,

20

untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan

demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan

semua orang dalam kegiatan produksi.

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan

yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala

kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini,

pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku

ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi

ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan

partisipatif (participatory development). Berdasarkan pendekatan yang kedua

ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan

prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa

ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan

masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa

terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan pendekatan kedua ini juga

sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.

Sedangkan menurut Salim Siagian, dalam majalah usahawan No. 02 Tahun

XXX Februari 2001 menyatakan, bahwa ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan

ekonomi rakyat banyak disuatu negara atau daerah yang pada umumnya

tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah

bersangkutan secara rata-rata. Dan dalam pengertian lain menyebutkan bahwa

ekonomi rakyat (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (people’s

economy is indigeneous economy), bukan aktivitas perekonomian yang berasal

dari luar aktivitas masyarakat (external economy). Dengan demikian, yang

dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan

ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan

kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat

yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan

yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan

pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan

21

mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta

berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan

kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

Konsep ekonomi kerakyatan sendiri dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 33,

yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-

besar kemakmuran rakyat.

Ekonomi Kerakyatan juga mengacu pada amanat konstitusi nasional,

sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur

(terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu: Pancasila. Dengan

beberapa pendukung hokum lain yaitu :

1) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2) Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan

dengan Undang-undang.”

3) Pasal 31 UUD 1945: “Negara menjamin hak setiap warga negara untuk

memperoleh pendidikan”.

4) Pasal 34 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara.”

Ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri yang khas berbeda dari sistem

ekonomi lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ciri-ciri tersebut

menurut San Afri Awang, dalam Mubyarto, 2014 adalah sebagai berikut :

1) Peranan Vital Negara (Pemerintah).

2) Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3) Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan

kerjasama (kooperasi).

4) Pemerataan penguasaan faktor produksi.

5) Koperasi sebagai sokoguru perekonomian.

22

6) Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan.

7) Kepemilikan saham oleh pekerja.

Selain memiliki ciri-ciri diatas, sistem ekonomi kerakyatan juga mengacu

pada nilai-nilai pancasila (Mubyarto: 2002) sebagai berikut:

1) Ketuhanan, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh

rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.

2) Kemanusiaan, yaitu: “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga

masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi

dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.

3) Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme

ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi

terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.

4) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi Ekonomi): “demokrasi ekonomi

berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif

menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.

5) Keadilan Sosial, yaitu: “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil

antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi

yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan terdapat peran dari pemerintah untuk

ikut serta dalam menjalankan sistem tersebut yang beradasarkan pada Pasal 27

ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945 antara lain: (1) mengembangkan koperasi (2)

mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala

kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan

dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

23

BAB III

METODE PENULISAN

A. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran LKM Blessing Revolver

dalam pemberdayaan masyarakat di Solo.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dan kontribusi yang ingin disumbangkan dari penelitian ini adalah:

a) Bagi peneliti menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada

kasus yang nyata tentang peran lembaga keuangan mikro di dalam

masyarakat Solo Raya.

b) Bagi masyarakat mengetahui keberadaan LKM sebagai saluran

pendanaan untuk pengembangan usaha.

B. Metode Penelitian

1. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang

karakteristiknya hendak diduga. Dalam penelitian ini, populasinya adalah

warga desa Mojosongo. Menurut Djarwanto dan Pangestu Subagyo

(1993;107) sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak

diduga dan dianggap mewakili populasi. Sampel penelitian adalah anggota

LKM Blessing Revolver.

2. Sumber data

Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari obyek yang

diteliti. Dalam hal ini pengelola LKM Blessing Revolver dan anggota LKM

Blessing Revolver. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen

yang diambil dari instasi-instasi terkait LKM Blessing Revolver.

24

C. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan

dokumentasi. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara tanya

jawab langsung pada pengelola dan anggota LKM Blessing Revolver yang

berhubungan dengan keterangan-keterangan mengenai gambaran umum LKM

Blessing Revolver. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang

bersifat sekunder dengan jalan mempelajari dokumen yang diperlukan untuk

mendukung validitas data.

25

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil LKM Blessing Revolver

a) Tentang Blessing Revolver

Blessing Revolver Bank (BRB) mengawali perjalanan sebagai lembaga

keuangan mikro setelah resmi berdiri pada 25 Maret 2015 di kota Solo.

Diprakarsai oleh (alm) Raden Muhammad Adnan Sagery, inisiator

sekaligus pemilik Blessing Revolver Bank. BRB mendedikasikan diri

sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia yang

berorientasi non-profit. Berawal dari rasa prihatin mengenai kondisi sosial

ekonomi masyarakat bawah, Sagery, atau yang akrab dipanggil mas Egy,

punya keinginan untuk membantu sesama. Suatu hari, ketika beliau makan

di warung, anak dari penjual warung tersebut memperlihatkan ekspresi

tidak suka dengan perilaku pembeli yang sering membuang makanan.

Padahal menurut sang anak, bila makan secukupnya, bisa memberi

kesempatan orang lain untuk makan. Pengalaman menarik ini menggugah

mas Egy untuk memikirkan ide bagaimana cara untuk membantu

masyarakat dalam wujud yang dapat produktif.

Kemudian muncul pemikiran kredit mikro bagi masyarakat dengan

konsep pinjaman ringan tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa bagi hasil, serta

angsurannya menyesuaikan kemampuan nasabah. Terinspirasi dari

semangat sedekah, orang-orang diajak untuk saling berbagi, rela

berkorban membantu sesama. Dari pemikiran sederhana ini, lahir Blessing

Revolver Bank. Selanjutnya, Mas Egy melakukan langkah awal dengan

membuka rekening tabungan untuk mengelola modal bank. Modal awal

berasal dari pemilik dan anggota lembaga yang menyisihkan

pendapatannya. Anggota merupakan para donatur yang secara sukarela

ingin membantu orang lain. Tidak ada paksaan mengenai besarannya.

Mulanya, para anggota merupakan rekan kerja mas Egy di BPR Sukadana.

Bersyukur, anggota kian bertambah seiring dengan publikasi yang

dilakukan kepada orang-orang terdekat. Dari modal tersebut, mas Egy

26

memulai kegiatan dengan mencari pelaku usaha kecil yang membutuhkan

dana untuk modal usaha. Dalam kurun waktu 4 bulan, BRB telah memiliki

22 anggota donatur yang secara rutin bersedekah untuk kegiatan bank.

Bersyukur, hingga saat ini semakin menunjukkan perkembangan yang

positif dan maju. Mengenai pemberian nama, berasal dari dua kata,

“Blessing” dan “Revolver”. “Blessing” dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan “berkah” sedangkan “Revolver” merupakan sejenis senjata

api.

“Berkah” menjadi representasi akan harapan suatu kehidupan yang

tentram dan saling membantu dengan ketulusan hati. Kemudian,

“Revolver” dapat merujuk kepada mekanisme dalam senjata tersebut

dimana setiap kali pelurunya habis, selongsong senjata harus diputar untuk

mengisi ulang peluru. Sehingga “revolver” dimaknai sesuatu yang

“diputar” atau “digilir”. Karenanya, Blessing Revolver Bank manifestasi

dari suatu filosofi sekaligus konsep “Bank dengan Berkah Bergilir”.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah akan terus dan selalu diputar

bagi masyarakat bawah (selaku segmen nasabah) yang membutuhkan.

Mekanisme diterapkan dengan prinsip memudahkan nasabah. Azas

kekeluargaan dan kejujuran sangat dijunjung tinggi. Pada suatu muara

kehidupan, impian akan kehidupan yang berkah dan sejahtera adalah yang

ingin dicapai Blessing Revolver Bank.

Kredit mikro menjadi fokus dalam program BRB. Bank mencari calon

nasabah yang membutuhkan pinjaman dana berskala kecil. Diutamakan

untuk kegiatan produktif. Selain kredit mikro, juga terdapat fasilitas

tabungan (saving) berskala mikro. Nasabah dapat menabung dengan

nominal sekecil apapun, kemudian dihimpun sebagai tabungan mereka.

Untuk pelayanan tabungan, BRB bekerjasama dengan BPR Sukadana di

kota Solo sebagai tempat tabungan terpercaya.

Hingga saat ini, nasabah BRB telah mencapai kurang lebih 54 orang,

dengan dana berputar mencapai 35 juta. Seiring waktu, BRB terus memacu

semangat guna menjangkau lebih luas manfaat bagi masyarakat. Sejalan

dengan visi “menjadi LKM non-profit yang secara sukarela membantu

27

masyarakat untuk hidupmandiri dengan dukungan pinjaman tanpa

jaminan, tanpa bunga, dan tanpa bagi hasil”.

Berbagi dalam kebahagiaan berbagi. Harapan terbesar kami, semakin

banyak masyarakat yang sadar untuk ringan bersedekah. Berbagi yang

sedikit untuk kemudian kembali saling berbagi, menumbuhkan tatanan

masyarakat yang setara dalam kesejahteraan.

b) Visi dan Misi

Visi Blessing Revolver Bank “menjadi LKM non-profit yang secara

sukarela membantu masyarakat untuk hidup mandiri dengan dukungan

pinjaman tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tanpa bagi hasil”. Misi Blessing

Revolver Bank:

1) Mencari nasabah-nasabah potensial.

Dimaksudkan nasabah yang mempunyai komitmen untuk

bekerjasama dan kemauan tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya

menjadi lebih baik melalui pemanfaatan pinjaman dengan pengelolaan

yang baik.

2) Mencari anggota-anggota baru.

Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak orang yang sadar

dengan kegiatan BRB serta secara sukarela mau dan mampu untuk

menjadi anggota turut serta menambah jumlah modal kegiatan BRB.

3) Rekrutmen relawan operasional

Para relawan operasional merupakan agen-agen yang membantu

kegiatan operasional meliputi mencari calon nasabah BRB dan

melaksanakan aktivitas transaksi keuangan antara nasabah dengan

BRB.

4) Memberikan kredit mikro tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tanpa bagi

hasil secara sukarela. Hal ini merupakan tujuan kegiatan utama BRB.

c) Tujuan

Aktivitas yang BRB jalankan diarahkan pada tujuan:

1) Menjadi lembaga keuangan mikro non-profit yang sistemnya

diadaptasi ke dalam sistem lembaga-lembaga keuangan lain.

2) Membangun kemandirian serta rasa tanggung jawab kepada para

28

nasabah yang melakukan pinjaman dana.

3) Menjadi role model bagi LKM lain dalam mewujudkan lembaga

keuangan mikro yang murni dan tulus membantu masyarakat kecil,

tanpa akumulasi modal.

4) Menjadi alternatif bagi pemerintah sebagai salah satu platform

program pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

5) Mampu mewujudkan cita-cita lama bangsa Indonesia yang berdiri di

kaki sendiri (BERDIKARI).

d) Nilai-Nilai Blessing

BRB menyakini budaya perusahaan yang baik akan menjadi ruh

yang senantiasa menjaga dan menggerakkan. BRB telah menerjemahkan

budaya perusahaan dalam bentuk nilai-nilai untuk dipatuhi bersama.

Proses internalisasinya ditanamkan secara rutin dalam aktivitas

operasional yang dijalankan, tidak hanya pengelola, tetapi juga nasabah,

sehingga meresap dalam jiwa setiap insan. Proses dua arah ini secara

bertahap dan berkesinambungan akan membawa kita bersama pada iklim

kekeluargaan yang kondusif, tidak hanya sekedar orientasi bisnis semata.

Inilah yang menjadi substansi BRB yaitu tumbuh rasa empati dan

melupakan egoisme diri. Adapun nilai-nilai Blessing:

1) Mandiri

Mentalitas yang kuat terhadap potensi diri dan menebarkan energi

positif kepada orang lain.

2) Berbagi

Kesadaran dan ketulusan untuk mengikis egoisme diri dengan

kerelaan saling berbagi terhadap apa yang kita miliki.

3) Tanggungjawab

Menjaga amanah, etika profesional dan saling melakukan perbaikan

secara berkesinambungan.

4) Kepercayaan dan Kejujuran

Terjalin rasa saling percaya sebagai modal utama terbentuknya

suasana kekeluargaan dengan penuh kejujuran.

29

5) Tenggang rasa

Memiliki empati terhadap sesama dan lingkungan.

e) Keunggulan

Didasari pada keinginan untuk murni membantu masyarakat,

sehingga BRB memberikan kredit mikro pada masyarakat dengan:

1) Tanpa jaminan apapun.

2) Bunga 0%.

3) Angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi nasabah.

f) Struktur Organisasi

Saat ini struktur organisasi di BRB masih sederhana dan saling

menyesuaikan. Dikarenakan belum adanya status tetap dalam

keanggotaan BRB kecuali Pengawas, Direktur Utama dan General

Manager.

Gambar 1 Struktur Organisasi Blessing Revolver

g) Produk dan Layanan

1) Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif bertujuan memberi kemudahan bagi

masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan modal

usaha.

2) Pinjaman Non-Produktif

Pinjaman non-produktif memudahkan akses bagi masyarakat

menengah ke bawah yang memerlukan bantuan keuangan mendesak

untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan segala bentuk

kebutuhan dengan alasan yang dapat diterima dan dipertimbangkan.

3) Tabungan

Membantu nasabah untuk memiliki tabungan, baik untuk

keadaan darurat maupun untuk simpanan masa depan. Setidaknya

30

masyarakat diajak untuk mengurangi perilaku konsumtif. Tujuan

jangka panjang, tabungan diarahkan dapat meningkatkan kualitas

dan produktivitas masyarakat.

B. Mekanisme Blessing Revolver

Gambar 2. Model Bisnis Blessing Revolver Bank

Murni lahir dari buah pemikiran alm. R. Muhammad Adnan Sagery

tentang solusi alternatif untuk memperbaiki keadaan atas ketidakadilan yang

banyak terjadi di masyarakat. Menurutnya, ketidakadilan dapat diruntuhkan

dengan semangat rela berkorban. Sagery Financial System merupakan sistem

keuangan non-profit dengan konsep tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tanpa

bagi hasil, dengan angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah. Diutamakan

pinjaman produktif. Rela berkorban diwujudkan dengan nasabah memberi

dana sukarela diakhir pelunasan sesuai dengan kemampuan. Kemudian dana

disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan. Dilakukan secara

sukarela dengan berasaskan kepercayaan dan kekeluargaan.

Tujuan dan harapan mendasar adalah meningkatnya kesadaran

masyarakat Indonesia dalam 3 hal yakni :

1) Sadar untuk menabung.

31

2) Sadar untuk berbagi dengan orang lain.

3) Sadar untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan pihak lain.

C. Perkembangan LKM Blessing Revolver

Seiring berkembangnya kegiatan BRB, juga adanya pengelola yang baru,

sejak Januari 2017 pencatatan segala aktivitas telah dilakukan secara teratur.

Karenanya, kinerja dapat terukur dan dituangkan dalam sebuah laporan

perkembangan.

a) Profil demografi

1) Usia

Usia para nasabah mayoritas para ibu usia 40 s.d 49. Usia dibawah

40 tahun juga memiliki persentase yang besar. Dengan jumlah usia

produktif yang tinggi, para nasabah sangat berpotensi diarahkan pada

kemandirian perekonomian, pengelolaan rumah tangga yang baik, dan

perubahan cara pandang mengenai uang dan pendidikan bagi anak-

anaknya.

Grafik 1 Kelompok Usia Nasabah

2) Pendidikan

Perlu menjadi perhatian khusus ketika perempuan dengan

pendidikan hanya sampai jenjang sekolah menengah, berada pada

persentase yang cukup besar. Berkenaan dengan peran penting

perempuan dalam keluarga, tingkat pendidikan sudah bisa menjadi

bahan prediksi mengenai bagaimana pembelajaran dan pengelolaan

dalam rumah tangganya.

Fakta temuan di lapangan, perempuan dengan pendidikan

dibawah SMA (yaitu SMP, SD) dan ada juga yang tidak tamat

32

sekolah, ternyata persentasenya hampir mendekati 50 %. Meskipun

memang, yang berpendidikan SD dan tidak tamat SD adalah usia 50

keatas, generasi dimasa mudanya tak punya kesempatan mendapat

pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan pendidikan SMP

persentasenya cukup besar, dan mereka merupakan usia produktif (20

- 40 tahun). Komposisi yang demikian, menjadi sebuah tantangan

dalam proses pemberdayaan. Sejauh ini, pendekatan komunikasi aktif

dilakukan untuk merangkul mereka.

Gambar 3 Tingkat Pendidikan Nasabah

3) Pekerjaan

Angka tertinggi dari pekerjaan nasabah adalah karyawan swasta.

Namun, bukan karyawan kantor, melainkan pelayan toko dan pelayan

rumah makan. Kemudian, jenis pekerjaan sebagai pedagang kecil,

seperti membuka warung jajanan, membuat makanan lalu dititipkan

ke warung-warung. Pedagang keliling seperti berdagang makanan

matang dengan sepeda, es keliling. Pedagang pasar, seperti pedagang

jajan pasar, pedagang ayam, pedagang sembako. kategori pedagang

diperuntukkan bagi pedagang dengan skala yang agak besar, hanya

saja dari segi pengelolaan masih tradisional. Jenis pekerjaan dalam

kategori buruh, yaitu buruh jahit popok bayi, bekerja pada orang lain.

33

Grafik 2 Pekerjaan Nasabah

4) Penghasilan

Pada persentase tertinggi, yaitu 44.45 % didominasi gaji karyawan

swasta seperti pelayan toko. Untuk pedagang sendiri, berada di grafik

berwarna hijau dan merah. Penghasilan ini sudah dikurangi modal.

Besar kecilnya penghasilan pedagang dapat dipengaruhi banyak

faktor, diantaranya ketekunan individunya. Penghasilan pada grafik

berwarna kuning dan biru mewakili karyawan kantor dan pedagang

yang memang dapat mengelola barang dagangan dengan baik.

Dari pengamatan dan interaksi dengan nasabah, keberhasilan

usaha yang dijalankan sebanding dengan aspek moralitas. Pedagang

yang ramah dan senang sedekah realitasnya memang rezekinya sangat

lancar. Begitupun dengan karyawan yang baik, banyak orang yang

peduli.

34

Grafik 3 Penghasilan Nasabah

5) Domisili

Tentu sebagian besar nasabah berdomisili di Solo dan sekitarnya.

Mengenai luar Solo, dikarenakan hubungan teman atau kolega yang

sudah saling mengenal. Dengan lingkup regional Solo sebagai

permulaan, diharapkan kedepan dapat menjadi sebuah acuan

pengelolaan lembaga keuangan non-profit

Gambar 4 Domisili Nasabah

b) Motif meminjam

Alasan modal usaha menjadi motif yang banyak mendasari nasabah

meminjam dana. Adapula yang meminjam untuk kebutuhan mendesak

seperti kebutuhan bayar sekolah. Alasan lainnya untuk kesehatan seperti

biaya opname. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan alasan awal

meminjam dana, suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Bahkan sudah

menjadi hal umum menjadi bagian dari kondisi kultural masyarakat. Hal ini

terjadi juga pada nasabah BRB. Merespon kondisi demikian, pihak

pengelola sangat berhati-hati dalam menerima pengajuan nasabah, dan

dilakukan wawancara mendalam sebelum menyetujui permohonan nasabah.

Adapun ketidaksesuaian alokasi tidak dapat dihindari, pengelola berupaya

melakukan pendekatan kepada masing-masing nasabah agar perlahan bisa

mengurangi potensi ketidaksesuaian ini. Bagaimanapun, karakteristik

masyarakat terbentuk karena lingkungan dan dapat pula berubah

karenapemahaman yang baik.

35

Gambar 5 Motif Meminjam Nasabah

c) Perkembangan nasabah

Jumlah nasabah semakin bertambah, tercermin dari grafik jumlah nasabah

yang menunjukkan tren peningkatan. Pada bulan Mei 2018, satu orang

nasabah keluar dari keanggotaan. Alasan sebenarnya karena intervensi

suaminya dan kekhawatiran dari segi pengelolaan. Peningkatan jumlah

nasabah tidak serta merta meningkatkan tren angsuran. Grafik mengangsur

menggambarkan tren mendatar. Menunjukkan satu kali kenaikan pada saat

jumlah nasabah bertambah (namun pada wilayah yang berbeda), yaitu pada

saat ibu-ibu di wisma melati bergabung sebagai anggota.

Grafik 4 Perkembangan Nasabah dan Transaksi

Grafik menabung menunjukkan tren peningkatan. Tetapi bila

dibandingkan dengan grafik jumlah nasabah yang sama-sama

menggambarkan tren peningkatan, perlu dilihat kembali bahwa margin

peningkatan grafik jumlah nasabah lebih tinggi dari margin jumlah orang

36

yang menabung. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat

kesadaran menabung dan pengelolaan uang rumah tangga yang cenderung

defisit. Defisit sangat kentara pada momentum tertentu, terutama hari raya

idul fitri, nasabah banyak yang mengambil tabungan. Alasan mengambil

tabungan adalah memenuhi kebutuhan hari raya. Sedikit beranalogi, bisakah

tabungan yang baru beberapa ratus ribu tersebut tidak diambil meskipun hari

raya?. hari raya seakan momen menghabiskan uang, membelanjakan uang

sebanyak-banyaknya, kemudian setelah hari raya kembali pada kesibukan

mencari uang. Uang seperti siklus periodik. Ini gambaran pengelolaan uang

yang tidak sehat pada mayoritas rumah tangga di Indonesia.

Hal yang menarik untuk diulas adalah mengenai tren grafik sukarelawan

yang sangat sedikit jumlah angkanya, berjarak jauh dengan jumlah nasabah

maupun jumlah orang yang mengangsur. Frasa “tanpa bunga”, tanpa bagi

hasil”, “membantu sesama” agaknya belum menggiring kepekaan masyarakat

untuk sukarela memberi untuk membantu orang lain. Tindakan nyata mau

memberi sukarela muncul setelah ditawarkan ajakan untuk membantu orang

lain sesuai kemampuan.

d) Perkembangan transaksi

Grafik pinjaman dan angsuran menunjukkan pola tren yang sama. Dapat

dianalisa terdapat korelasi antara jumlah nasabah dan jumlah uang transaksi,

sebagai penguat fakta mengenai tingkat kelancaran perputaran dana.

Berbanding terbalik dengan potret tren grafik tabungan dan grafik sukarela

yang menurun sangat tajam. Pada caturwulan V bertepatan dengan

momentum kenaikan kelas anak sekolah dan hari raya idul fitri, tingkat

pengambilan dana tabungan cukup tinggi.

Cara pandang masyarakat tentang uang tabungan, umumnya masih

menempatkan uang tabungan sebagai cadangan mendesak, ataupun sebagai

persiapan hari raya. Belum pada memposisikan uang tabungan sebagai

peningkatan kualitas dan produktivitas. Fenomena ini menjadi jawaban

mengapa konsumsi hari raya sangat tinggi, masyarakat banyak menghabiskan

dana untuk momen lebaran, baik untuk belanja maupun hiburan. Implikasi

37

yang logis, ketika tingkat konsumsi tinggi, orientasi terfokus pada konsumsi,

kesadaran untuk memberi sukarela menjadi dan atau masih rendah.

1) Pinjaman

Jumlah angsuran menggambarkan porsi sekitar separuh dari

jumlah pinjaman. Sementara jumlah pengangsur sama (tren datar). Bila

dikaitkan dengan perilaku sosial masyarakat saat ini, tingkat

pengembalian yang rendah.

Grafik 5 Perkembangan Transaksi Pinjaman

Tidak hanya berbicara perilaku ekonomi, tetapi kondisi sosial

dimana moralitas masyarakat tentang penghargaan, sopan santun,

empati, mulai tergerus oleh egoisme dan ketidaksopanan.

Kompleksitas yang terjadi pada realita masyarakat berhulu dari

moralitas. Arus moralitas yang mengalir dari hulu bersamaan dengan

arus modernisasi, dibendung dengan perbaikan kualitas di tingkat hilir.

Modernisasi tidak dapat dihindari, yang dapat dilakukan hanya

mengelola hilir agar mampu menampung dengan porsi yang seimbang.

Ketidakseimbangan hanya akan mengorbankan generasi masa depan dan

orang-orang yang lemah.

2) Tabungan

Tabungan masih diposisikan sebagai cadangan jangka pendek.

Begitupula dengan pola konsumsi masyarakat yang belum terkendali

pada momentum tertentu dan sesaat seperti lebaran. Kualitas dan

produktivitas belum menjadi prioritas utama dalam hidup, sehingga

38

ketika dihadapkan pada kebutuhan yang sangat mendesak dan penting

seperti kesehatan dan pendidikan, hutang menjadi pilihan, dan tabungan

sebagai cadangan membayar hutang. Bentuk tabungan yang banyak

dipakai masyarakat di akar rumput adalah arisan. Arisan menjadi andalan

dan ditunggu, untuk kemudian dipakai membayar hutang ataupun

kebutuhan paling penting dalam jangka pendek.

Grafik 6 Perkembangan Tabungan

Ternyata, arisan tidak hanya sebagai andalan membayar hutang,

tetapi juga tempat investasi para ibu-ibu, dengan cara menabung

sebanyak-banyaknya, dana tersebut diputar melalui pinjaman, dan

kembali dengan bunga tinggi. Temuan istilah baru, saham arisan.

3) Sukarela

Pertambahan jumlah sukarelawan dan jumlah dana sukarela

yang diberikan, masih sangat kecil jumlahnya. Grafik tren pada cawu

IV dan cawu V sangat menurun tajam. Memberi tanpa diminta belum

menjadi kesadaran. Untuk tumbuh menjadi kebiasaan, adalah hal yang

mendesak untuk diupayakan.

39

Grafik 7 Perkembangan Transaksi Sukarela

e) Rata-rata pinjaman

Persentase terbesar rata-rata pinjaman adalah 1 sampai kurang dari 1.5

juta. Besarnya pinjaman hanya memiliki selisih sedikit dengan rata-rata

penghasilan per bulan, bahkan sama. Komposisi hutang dan penghasilan yang

sama besar, mempersulit masyarakat keluar dari lingkaran defisit

pengeluaran, pengeluaran dengan dominasi kebutuhan primer.

Grafik 8 Jumlah Rata-rata Pinjaman

f) Tingkat pengembalian dana

Dengan tingkat pengembalian dana yang rendah, kebijakan yang diambil

dalam menghadapi potensi kredit macet dengan cara pendekatan

kekeluargaan. Stimulus berupa motivasi dan keramahan, diharapkan perlahan

40

dapat mengetuk hati nasabah. Penyelesaian beragam kendala dikaji secara

kasus per kasus agar tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.

Gambar 6 Tingkat Pengembalian Dana

D. PROSPEK USAHA

Gambar 7 Tinjauan Industri: Infografis Kondisi Ekonomi Dan Industri

Keuangan

41

Gambar 8 Tinjauan Industri: Posisi BRB dalam IJK

Industri perbankan, baik di Indonesia maupun di dunia, selalu bergerak

dinamis dengan perubahan yang sangat fluktuatif. Stabilitas ekonomi sangat

mempengaruhi iklim perbankan. Hal sederhana yang dapat kita renungkan

bersama, bila usaha berakar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah,

cakupan akarnya dapat menjangkau hingga ke bagian dalam, tempat dimana

sumberdaya alam, sumber keuangan, dan sumber daya manusia berasal.

Model bisnis saat ini sudah saatnya dikembangkan kearah investasi

sosial dengan mengelola modal sosial. Model ini dirasa sebagai solusi bagi

permasalahan ekonomi sosio kultural yang sudah lama memberi implikasi pada

krisis multidimensional di masyarakat.

Mengusung konsep sosial, modal menjadi milik seluruh anggota

masyarakat, sedangkan investasi yang berasal dari pengelola (pembiayaan &

pemberdayaan) akan membentuk sinergisitas antara pengelola dan masyarakat.

Profit dan deviden yang diterima pengelola dan masyarakat akan lebih banyak

berbentuk non-materiil (kemandirian & kekeluargaan). Uang hanya sebatas

murni untuk menjaga kontinuitas lembaga dan program agar laju bisnis

senantiasa berjalan.

42

Gambar 9 Model Usaha Blessing Revolver Bank (BRB)

Idealnya, bisnis dijalankan secara integratif guna mengurai rumitnya

krisis dimensional. Poinnya terletak pada bangunan mentalitas masyarakat

berpijak pada kearifan lokal, yang selama ini semakin terkikis arus globalisasi.

Sehingga bentuk bisnis yang dijalankan dengan menggandeng elemen

masyarakat sampai cakupan terkecil yaitu keluarga. Implementasinya berupa

melibatkan masyarakat dalam sebuah ekosistem yang kecil (lingkup RT)

melalui pendampingan dan pemberdayaan oleh para intelektual dengan cara

musyawarah, pendidikan karakter, usaha yang bisa dijalankan bersama, hingga

pengelolaan sampah dan drainase.

Untuk sampai pada solusi integratif, sudah pasti dibutuhkan komitmen

tinggi dan usaha yang optimal. Tetapi, dengan pemahaman tersebut, Blessing

Revolver Bank selalu optimis menjalankan roda bisnis dengan berorientasi

non-profit. Semoga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi

dan berperadaban maju, dapat terwujud.

Harapan kami, semua elemen masyarakat dapat bersama melakukan

upaya optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Adalah suatu kebahagiaan bagi

kami apabila konsep ini dapat membantu pemerintah mengatasi ketimpangan

sosial. Sebagaimana gagasan dan cita-cita Bung Hatta mengenai ekonomi

kerakyatan.

43

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bagian sebelumnya, telah dipaparkan kajian terhadap

Lembaga Keuangan Mikro Blessing Revolver. Ada beberapa hal yang dapat

disimpulkan dari kajian ini anatara lain mengenai peran mereka dalam

perekonomian masyarakat dan mekanisme simpan pinjam yang ada kredit

mikronya serta perkembangan dari lembaga keuangan ini sejak awal

berdirinya.

Kesimpulan pertama, lembaga keuangan Blessing Revolver

merupakan sebuah lembaga keuangan kredit mikro yang bertujuan untuk

memberikan inklusi keuangan kepada orang- orang berada di kalangan

masyarakat menengah kebawah. Pengguna jasa keungan ini terutama adalah

para pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang oleh bank

konvensional akan dimasukan dalam golongan unbankable dengan alasan

tidak memiliki jaminan untuk kredit mereka. Dengan memberikan kredit

tanpa bunga dengan Sagery Financial System, LKM Blessing Revolver

berusaha mendorong agar aktivitas perekonomian masyarakat kelas

menemgah bawah di Kota Solo bisa meningkat melalui pendanaan usaha

produktif dan konsumsi sehari- hari. Semangat ekonomi kerakyatan yang

tercermin dari visi, misi maupun nilai- nilainya menjadikan lembaga

keuangan ini merupakan contoh praktik ekonomi kerakyatan dalam lingkup

yang lebih luas, tidak hnya sebatas kegitan jual beli di pasar tradisional.

Kesimpulan kedua, dilihat dari jumlah nasabah yang meningkat

seiring waktu, lembaga sejenis Blessing Revolver ini memiliki peluang

untuk berkembang yang baik. Meningat banyaknya jumlah penduduk

Indonesia yang masuk dalam kategori unbankable dan kebutuhan terhadap

akses pendanaan yang terbatas, lembaga keuangan mikro seperti ini akan

semakin tumbuh.

44

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari kajian, ada beberapa

saran yang kami berikan. Saran pertama, Lembaga Keuangan Mikro

Blessing Revolver melakukan lebih banyak publikasi. Dengan tujuan besar

mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lewat model pendanaan yang mereka lakukan, informasi keberadaan

lembaga ini dan perannya dalam masyarakat perlu disebar luaskan secara

massif agar keberamanfatannya bisa dirasakan lebih banyak orang,

Saran kedua, bagi pemerintah adalah memberikan dukugan bagi

lembaga Blessing Revolver maupun lembaga sejenis yang bergerak dalam

sector micro finance yang berusaha memberikan akses keuangan pada

kalangan masyarakat menegah ke bawah yang unbackable yang mengalami

kesulitan untuk melakukan pinjaman untuk kebutuhan sehari- hari maupun

untuk pengembangan usaha karena tidak ada adanya sumber pendanaan.

Model gerakan Blessing Revolver ini bisa diuji cobakan dalam lingkup kecil

seperti rt/ rw secara luas.

45

Daftar Pustaka

A. Simarmata. 1998. Reformasi Ekonomi. Jakarta : Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi UI), Cet. Ke-1, h. 117

Abidin, Ali Zaenal. Kajian Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Alternatif:

Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Blessing Revolver. Solo

Alif N.R. 25 Februari 2018. USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH :

92% UMKM di Jateng Belum Terdaftar di Dinas. Semarang.

(http://www.jatengpos.com/2018/02/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-92-umkm-

di-jateng-belum-terdaftar-di-dinas-897421)

Bahctiar Hassan Miraza, Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi

Manajemen danAkuntansi, vol. 23, no 2 (Desember 2014) h 1

Bratadharma, Angga. 07 Jun 2017. Menaikkan Kelas UMKM Demi

Perekonomian Indonesia. http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ObzWV8dk-

menaikkan-kelas-umkm-demi-perekonomian-indonesia

Edy, Catur Waskito. 02 Juni 2017. Provinsi Jawa Tengah Miliki 4,13 Juta

UMKM. http://jateng.tribunnews.com/2017/06/02/provinsi-jawa-tengah-miliki-

413-juta-umkm.

Halim Alamsyah, “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan

Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah.” 19 April

2015

Ika, Aprillia. 16 September 2017. UMKM Jadi Sektor Strategis untuk

Perangi Kemiskinan.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/16/081500826/umkm-jadi-sektor-

strategis-untuk-perangi-kemiskinan.

Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara,

2014

Kementerian Keuangan (2013), Strategi Nasional Keuangan Inklusif,

www.fiskal.depkeu.go.id. 23 April 2015

Khikmah, Laely Nur. 2018. AR Blessing Revolver. Solo

http://dprd.jatimprov.go.id/produkhukum/e633b-KEPRES_99_1998.pdf

46

Meilisa Salim et.al, Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di

Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan

Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas

Mubaryo. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi

Kerakyatan. Yogyakarta: Aditya Media. Cet.Ke-1, h.81

Mubyarto, dkk. 2014. Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh

Nusantara bekerjasama dengan American Institue For Indonesian Studies (AIFIS).

Cet Ke-1, h. 111-119

Situmorang, Anggun P. Agustus-September 2017. 27 April 2017. BPS data

usaha besar hingga mikro. https://www.merdeka.com/uang/agustus-september-

2017-bps-data-usaha-besar-hingga-mikro.html

Strategi Nasional Keuangan Inklusif. www.fiskal.depkeu.go.id, 23 april 2015

Triana Fitriastuti, et . al, Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat

Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan

Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia), (2015), h 40

Zulkarnain. 2006. Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil

Menengah Dan Penduduk Miskin). Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.). Cet Ke-1,

h. 98