A.     Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia

           Hukum adalah : seperangkat peraturan-peraturan yangdibuat oleh yang berwenang (Negara) dengan tujuan

mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa,

serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

           Hukum Perdata adalah : hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang

satu dengan yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam,

istilah perdata ini sepadan dengan pengertian mu’amalah.

           Hukum Perdata Islam : adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang

tingkah laku mukallaf dalam hal perdata/mu’amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam

( di Indonesia ).

           Menurut Muhammad Daud, Hukum Perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara

yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup

mu’amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-

undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan.

 

B.     Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam Di Indonesia

           Hukum perdata Islam atau yang biasa disebut fiqh mu’amalah dalam pengertian umum adalah norma hukum yang

memuat ( Zainuddin Ali, 2007:1 ) :

1.       Munakahat, hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan perceraian serta akibat-akibat

hukumnya.

2.       Warisan atau farid, hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta

peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan.

     Selain pengertian umum di atas, fiqh mu’amalah dalam pengertian khusus adalah mengatur masalah kebendaan

dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan ( kerja bagi hasil ),

pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.

            Ruang lingkup hukum perdata  Islam (Komaruddin Hidayat, 2000:19) adalah sebagai berikut :

1.       Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat – akibatnya.

2.       Wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta harta peninggalan

warisan. Hukum kewarisan Islam ini juga disebut faraid.

3.       Adapun hukum publik ( Islam ) adalah jinayat yang memuat aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam

dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalan jarimah ta’zir.

4.       Mukhassamat, mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.

5.       Al ahkam al-sulthaniyah, membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan baik pemerintah pusat

maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

6.       Siyar  mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

Dam hukum Islam dibidang mu’amalah tidak dibedakan antara hukum privat ( perdata ) dengan hukum publik, hal ini

disebabkan karena menurut sistem hukum  Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik terdapat

segi-segi perdatanya. Dalam hukum Islam dibidang mu’amalah tidak membedakan dengan tajam antara hukum publik dan

hukum perdata, namun sebenarnya ruang lingkup hukum Islam sangat luas, karena mencakup berbagai kehidupan masyarakat.

Berikut ini ruang lingkup hokum Islam di bidang mu’amalah adalah sebagai berikut :

1.       Hukum Personal / Keluarga

      Keluarga adalah kesatuan terkecil dari masyarakat yang anggotanya terikat secara bathiniyah karena pertalian darah dan

pertalian perkawinan. Ikatan itu memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga hak dan

kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan. Kedudukan keluarga sangat penting dalam ajaran hukum 

Islam, maka pembentukkannya harus dilakukannya menurut jalan dan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu melalui

perkawinan. Perkawinan adalah suatu lembaga  hukum  yang mengatur dan mensyahkan hidup bersama antara pria dan

wanita yang diikat dengan akad dan ijab hukum perkawinan.

a.     Hukum Perkawinan

        Perkawinan termasuk mu’amalat, dan kaidah dasar mu’amalat adalah ibahah. Oleh karena itu, asal hukum melakukan

perkawinan dilihat kategori hukum Islam ( Komaruddin, 2000:81-82 ) adalah sebagai berikut :

         Ibahah, ja’iz atau kebolehan. Ini bisa berubah atau beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, haram tergantung

ilatnya. Ilat yaitu penyebab ada atau tidak adanya ( kaidah ) hukum dimaksud pada suatu benda atau perbuatan.

         Sunnah, dari segi pertumbuhan jasmani keinginan berumah tangga, kesiapan mental dan siap membiayai

kebutuhan rumah tangga telah benar-benar ada pada orang yang bersangkutan.

         Wajib, jika seseorang telah matang ( sangat berkeinginan ) untuk berumah tangga baik jasmani maupun

rohaninya, mampu membiayai kehidupan rumah tangga dan supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina.

         Makruh kalau dilakukan seseorang yang belum siap jasmani maupun mental serta membiayai rumah

tangganya.

         Haram, kalau melanggar larangan-larangan perkawinan atau tidak mampu menghidupi keluarganya.

b.1.  Hukum Waris

              Hukum waris adalah ketentuan yang datang dari Allah, manusia tidak berhak mengubah ketentuan – ketentuan

dalam hukum waris Islam, misalnya mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing

( Ahmad Azhar Basyir, 2009:63 )

b.2.  Ketentuan Para Ahli Waris

              Orang yang boleh ( mungkin ) mendapat warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari

pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan ( Sulaiman Rasjid, 2009:349-350 ), yaitu :

b.2.1.  Dari Pihak Laki-laki

           a.   Anak laki-laki

           b.   Anak laki-laki dari anak laki-laki ( cucu laki-laki ) dari pihak anak laki-laki dan terus ke bawah, asal

pertaliannya masih terus laki-laki.

           c.   Bapak

           d.   Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas, pertaliaan yang belum putus dari pihak bapak.

           e.   Saudara laki-laki seibu sebapak

           f.    Saudara laki-laki sebapak saja.

           g.   Saudara laki-laki seibu saja.

           h.   Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan sebapak.

           i.    Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja.

           j.    Saudara laki-laki bapak ( paman ) dari pihak bapak yang seibu dan sebapak.

           k.   Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja.

           l.    Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki ( paman ) yang seibu sebapak.

           m.  Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki ( paman )yang sebapak saja.

           n.   Suami.

           o.   Anak laki-laki yang memerdekannya ( mayat ).

                 Jika 15 orang tersebut ada semua, yang mendapat harta warisan dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu 

:                                          (1)  bapak

                                                               (2)  anak laki-laki

                                                               (3)  suami

      b.2.2.  Dari Pihak Perempuan

                 a.   Anak perempuan

                 b.   Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asalkan pertaliannya dengan yang meninggal

masih terus laki-laki.

                 c.   Ibu

                 d.   Ibu dari bapak

                 e.   Ibu dari laki-laki terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki

                 f.    Saudara perempuan yang seibu sebapak.

                 g.   Saudara perempuan yang sebapak.

                 h.   Saudara perempuan yang seibu.

                 i.    Istri.

                 j.    Perempuan yang memerdekannya.

                 Jika 10 orang di atas ada semua, maka yang mendapat harta warisan dari mereka itu hanya 4 orang saja,

yaitu                                          :    (1)  Istri

                                                               (2)  Anak perempuan

                                                               (3)  Anak perempuan dari anak laki-laki

                                                               (4)  Ibu

 

FIQH  MU’AMALAH

         C.1.  Pengertian Fiqh Mu’amalah

Fiqh mu’amalah merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa Arab, al-fiqh dan al-mu’amalah. Secara

lughawi masing-masing dapat dijelaskan : al-fiqh berarti al-fahmu; pemahaman seperti yang tercermin dalam firman

Allah di bawah ini :

 

…. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya.

           Hadits Rasulullah juga memakai lafadz al-fiqh untuk maksud al-fahmu :

 

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya akan diberikan kepadanya

pemahaman dalam pengetahuan agama …..

           Teks Al Qur’an dan al hadits di atas menunjukkan bahwa penggunaan lafadz al-fiqh  diarahkan untuk menyebut

arti faham. Maka dapat dipastikan bahwa, al fiqh  berarti al-fahm. Lafadz ini digunakan semata-mata untuk menegaskan

bahwa rumusan-rumusan aturan dalam “fiqh” adalah hasil “pemahaman” mujtahid terhadap pesan Al Qur’an dan al

hadits.

           Secara terminologis, fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari’at Islam secara khusus membahas persoalan

hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan

penciptanya. Rumusan hukum yang ada dalam fiqh merupakan produk pemikiran para mujtahid dan hasil analisa

mujthid terhadap teks-teks suci Al Qur’an dan al hadits dengan metodologi dan perangkat kerja tertentu.

           Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli ushul yang menegaskan bahwa fiqh memiliki beberapa karakteristik,

diantaranya :

         Fiqh dihasilkan melalui proses ijtihad dengan kaidah-kaidah tertentu.

         Fiqh bersumberkan dari hukum syar’iyyah ( lewat kitabullah dan sunnah Rasulullah ).

         Fiqh berkaitan dengan perbuatan manusia baik muamalah maupun ibadah.

         Diperoleh dari dalil yang bersifat tafshili, yaitu Al Qur’an, al-sunnah, Ijma’, qiyas dan lainnya dengan melalui

proses istidlal, istinbath, al nazdr dan lainnya.

           Dari pengertian di atas, maka tidak dapat disebut fiqh, jika suatu hukum yang dirumuskan tidak berasal dari al-

nushush al-muqaddasah (nash-nash yang suci), Al Qur’an dan al hadits. Demikian juga, tidak disebut fiqh, jika tidak

dirumuskan melalui langkah-langkah ijtihad. Namun demikian, meskipun fiqh dipandang merepresentasikan “hukum

ilahi” yang secara faktual dikenali melalui al Qur’an al hadits, namun dari produk hukumnya tidak dapat dihindari

munculnya perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab ruang ijtihad yang merupakan keniscayaan saat perumusan “hukum

ilahi” ini menyebabkan unsur subjektivitas mujtahid tidak dapat dihindari. Keterlibatan unsur subjektivitas mujtahid

inilah yang menjadikan sebab munculnya pendapat yang variatif dalam fiqh.

           Sedangkan kata mu’amalah adalah masdar dari fi’il “amala-yu’amilu. Kalimat ini berasal dari fiil madhi tsulasi

“amila” berarti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah fa’ fiil yang mengandung arti “musyarakah”, sehingga

terbaca “amala, ya’amilu, “mu’amalatan”; artinya saling bertindak, saling beramal.

Dan secara terminologis, pengertian mu’amalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling

memebuhi kebutuhannya.

           Ketika lafadz fiqh dan mu’amalah digabung menjadi satu, maka dia memiliki pengertian tertentu. Yaitu kumpulan

hukum yang disyari’atkan (dikenali lewat pesan-pesan suci Al Qur’an dan al hadits) dengan metode dan prosedur

tertentu oleh orang yang kompeten (mujtahid) yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia. Dari

penelusuran seperti ini, maka fiqh mu’amalah lebih bermuatan isu-isu hukum dari pada isu-isu ekonomi. Dengan bahasa

lain, fiqh mu’amalah adalah aturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan sesamanya

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

           Lebih teoritis, pengertian fiqh mu’amalah dapat dibedakan menjadi dua :

1.       Pengertian luas, adalah kumpulan hukum yang disyari’atkan agama Islam yang mengatur hubungan kepentingan

antar sesama manusia dalam berbagai aspek. Dalam pengertian seperti ini fiqh mu’amalah membahas semua hal

yang terkait dengan pengaturan prilaku manusia baik pada aspek perdata, pidana, hukum privat (hukum

munakahat), politik, dan lain-lain. Dalam pengertian ini, fiqh mu’amalah merupakan bagian dari ilmu fiqh, yang

terdiri dari dua bagian : fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

2.       Pengertian sempit, adalah peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan; ia berisi aturan-aturan tentang hak

manusia dalam hubungannya satu sama lain  terkait dengan penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya,

seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan

modalnya, hak mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dan lain-lain. Fiqh mu’amalah dengan

pengertian sempit ini seiring dengan pengertian yang diberikan ulama kontemporer. Mereka mendefinisikan fiqh

mu’amalah adalah aturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang disebut oleh ahli hukum positif dengan

nama hukum privat ( al qanun al madani ) hukum ini tidak lain berisi tentang pembicaraan hak manusia dalam

hubungan satu sama lain.

 

 

C.2. Pembagian Fiqh Mu’amalah

           Dalam perspektif ini, fiqh mu’amalah menurut al Fikri dibagi menjadi 4:

1.       Al mu’amalah al madiyah; adalah mu’amalah yang mengkaji segi obyeknya, yaitu benda. Dalam aspek ini, fiqh

mu’amalah mengatur aspek kebendaan yang dipandang oleh syara’ halal, haram, syubhat untuk dimiliki,

diperjualbelikan atau diusahakan. Al mu’amalah al madiyah memberikan panduan kepada manusia tentang benda-

benda yang layak atau tidak untuk dimiliki dan dilakukan tindakan hukum atasnya.

2.       Al mu’amalah al adabiyah, mengkaji aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai subjek

hukum terhadap sebuah benda. Dari aspek ini, fiqh mu’amalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya

dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia terhadap benda. Al mu’amalah al adabiyah  memberikan panduan

bagi prilaku untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Maka, dari  perspektif ini, dalam pandangan

fiqh muamalah semua prilaku manusia harus memenuhi prasyarat “eis-normatif” agar perilaku tersebut dipandang

layak untuk dilakukan.

     Berbeda dengan al Fikri di atas, Ibn Abidin membagi fiqh muamalah ke dalam beberapa bagian diantaranya :

a.    Fiqh Madiyah (hukum kebendaan); yaitu aturan-aturan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan

kehartabendaan. Aturan tersebut terkait dengan posisi benda, cara memperolehnya dan cara mentasarufkannya.

Fiqh maliyah menggariskan tentang barang halal dan haram disertai dengan halal dan haram dalam

memperolehnya.

b.    Munakahat (hukum perkawinan); aturan-aturan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan

perkawinan, diantaranya adalah nikah, thalaq, rujuk, li’an, hadanah (pemeliharaan anak). Fiqh munakahat

meniscayakan sebuah pelembagaan bersatunya dua orang yang berlainan jenis kelamin, bukan semata-mata

mensyahkan hubungan sexual belaka akan tetapi juga memberikan panduan terhadap terbentuknya keluarga

yang manusiawi dan beradab, demikian juga fiqh munakahat juga memberikan jalan keluar saat sebuah rumah

tangga mengalami perpecahan secara manusiawi dan beradab.

c.    Fiqih murofa’at (hukum acara), yaitu hal-hal yang mengatur tentang tata cara beracara di depan pengadilan.

Fiqh murofa’at memberikan “panduan” penyelenggaraan persidangan terhadap sebuah kasus pidana maupun

persengketaan perdata.

d.    Amanat dan ariyat (pinjaman); yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan aktivitas pinjam meminjam sebuah

benda.

e.    Tirkah (harta peninggalan); yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan pengurusan harta waris, jenisnya,

pembagiannya dan pihak-pihak yang berhak atasnya.

 

C.3.Ruang Lingkup Fiqh Mu’amalah

Berdasarkan pembagian muamalah dalam pengertian sempit di atas, ruang lingkup fiqh muamalah

dibagi menjadi dua.

Pertama, ruang lingkup al-muamalah al-adabiyah. Dalam muamalah adabiyah ini yang menjadi ruang

lingkup pembahasan adalah aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan

transaksi), seperti munculnya ijab qobul, atas dasar keridlo’an masing-masing pihak, tidak dalam kondisi

terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar (penipuan) dan lain-lain demikian juga aspek moral yang

harus dijauhi seperti tadlis (tidak transparan), gharar (tipuan), risywah  (sogok), ikhtikar (penimbunan) dan semua

prilaku yang merugikan salah satu pihak yang bersumber dari indera manusia.

Kedua, ruang lingkup al mu’amalah al madiyah; dalam al-muamalah al-madiyah ruang lingkup

pembicaraannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (al-ba’i), gadai (rahn), al-ijarah,

al-istishna’, al-kafalah, al-hawalah, al-wakalah, al-shulh, al-syirkah, al-mudlarabah, al hibah, al-muzara’ah, al-

musaqah, al-wadi’ah, al-ariyah, al-qismah, al-qardl, dan lain-lain. Pada prinsipnya dalam ruang lingkup al-

mu’amalah al-madiyah ini dibahas materi pokok fiqh muamalah yang terkait dengan pelembagaan akad dengan

berbagai macam jenisnya. Semua jenis akad tersebut akan menjamin dapat terpraktikkannya al-mu’amalah al-

adabiyah secara fair.

     C.4.Prinsip-prinsip Fiqh Mu’amalah

Di dalam fiqh muamalah terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai prinsip terkait dengan al-

muamalah al-adabiyah (hal-hal yang menyangkut cara berprilaku) dan al-mu’amalah al-madiyah (hal-hal yang

menyangkut kebendaan). Hal-hal tersebut adalah:

1.       Hak; hak dapat dilihat dalam dua sisi. Ketika ia dikatakan dengan subjek hukum ia adalah kebebasan yang

dimiliki oleh subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu benda. Pada sisi lain, ketika

hak dikaitkan dengan objek hukum , ia adalah ruang yang dimiliki oleh objek hukum untuk diperlakukan

sebagaimana mestinya. Beberapa hal yang perlu diperhatkan dalam mendiskusikan hak :

a.       Dari segi pemilik hak (subjek hukum), ia dibagi menjadi :

      Hak Allah; fiqh muamalah memandang bahwa dalam beberapa hal, secara hakikat sebuah kasus

hukum menjadi hak penuh Allah SWT. Posisi manusia adalah sebatas dari hasil objektivikasi dari

yang hakiki tersebut. Misalnya dalam kasus zakat, pada hakikatnya benda zakat adalah hak Allah

yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah berstatus muzakki. Sedangkan 8 asnaf yang

menjadi mustahik sebatas pada objektivikasi dari hak yang hakiki tersebut.  Hal yang sama juga

terjadi pada tanah wakaf, jumhur ‘ulama’ berpendapat hakikatnya tanah yang telah diwakafkan

menjadi hak Allah, sedangkan Nazhir secara hakiki bukan pemilik atas tanah wakaf tersebut. Dia

adalah hasil objektivikasi dari hak hakiki atas tanah tersebut.

      Hak manusia; adalah kewenangan melakukan tindakan hukum yang dimiliki oleh seseorang secara

pribadi.

      Hak berserikat (hak bersama), adalah kewenangan melakukan tindakan hukum yang dimiliki

secara bersama oleh beberapa orang. Timbulnya hak bersama dibedakan menjadi dua. Pertama,

dengan cara mengikatkan diri dengan melakukan akad musyara’at, mudlarabah dan lain-lain.

Kedua, tanpa didahului dengan akad. Beberapa orang secara otomatis mendapatkan hak bersama

atas sebuah benda, seperti hak waris. Selama harta waris belum terbagi, maka kepemilikan  atas

harta waris masih ditangan ahli waris yang syah secara bersama-sama.

 

b.       Dari segi objek, hak dibagi menjadi :

      Haq al-mal; adalah seseorang yang terkait dengan harta. Dalam konteks ini harta merupakan

pemenuhan hak seseorang yang telah terlanggar haknya. Jika tindakan seseorang yang berprestasi,

maka dia berhak atas sejumlah benda yang telah diperjanjikan. Maka di sini keberadaan benda

tersebut nerupakan pengganti dari hak seseorang dan tidak bisa digantikan dengan wujud lain.

(yang tidak terkait dengan harta); misalnya hak yang muncul akibat tindakan pidana. Dalam fiqh

jinayat disebutkan bahwa seorang pencuri harus dikenai hukum potong tangan.

      Haq al-syakhsyi (hak pribadi), aalah hak yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum atas

benda. Hak pribadi bisa muncul dari dirinya sendiri dan dapat juga diawali dari munculnya hak

berserikat.

      Haq al-‘aini; hak yang melekat pada materi secara hakiki. Sebuah benda, dari sisi kepemilikan

dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek kepemilikan dan aspek penguasaan benda. Maka

sebuah benda yang ada ditangan seseorang, belum tentu benda tersebut dikuasai orang tersebut.

Inilah yang disebut dengan hak hakiki.

      Haq mujarrad; hak murni yang melekat pada seseorang yang tidak bisa memberikan implikasi

pada orang lain. Misalnya, dalam persoalan hutang, jika pemberi hutang menggugurkan

hutangnya, maka hal tersebut tidak memberi bekas sedikitpun bagi yang berhutang.

      Haq ghairu al-mujarad (hak apabila digugurkan akan tetap memberikan bekas bagi yang

melanggar hak, misalnya qisas, apabila ahli waris memaafkan pembunuh, pembunuh yang tadinya

halal untuk dibunuh, jadi haram dibunuh.

2.       Milik; adalah pengkhusussan seseorang atas suatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum

terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya atau dalam Islam dikenal sebagai kepemilikan. Islam

memandang kepemilikan manusia tidaklah mutlak. Manusia bukanlah pemilik hakiki atas harta yang ada

ditangannya, dia hanya sebagai pengelola saja. Pemilik hakiki harta tersebut adalah Allah. Oleh karena itu,

tindakan hukum terhadap suatu harta yang ada dalam penguasaan manusia harus sesuai dengan yang

digariskan oleh Allah. Dari sinilah akan muncul konsep haram dan mubah dalam pengelolaan harta.

Dikatakan haram jika manusia mengelola harta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dikatakan

mubah/halal jika manusia mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan Allah.

Beberapa hal yang terkait dengan kepemilikan adalah :

a.       Harta (objek kepemilikan); ialah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik

dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Ulama’ fiqh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada 3 bentuk :

1.       Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik

yang dihasilkan melalui sebab-sebab kepemilikan.

2.       Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk

kepentingan umum.

3.       Harta yang hanya bisa dimilki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti wakaf yang

biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta  itu sendiri.

b.       Tasharruf; ialah segala tindakan yang muncul dari seseorang dengan kehendaknya terhadap sebuah benda

yang ada dalam penguasannya, dan syara’ menetapkan beberapa hak atas orang tersebut.

Tasharruf ada dua macam :

1.       Tasharruf fi’il; segala tindakan yang dilakukan dengan anggota badan selain lidah, berupa perbuatan

dan pengalaman. Seperti melakukan serah terima barang, membuat mebeler hasil pesanan dan lain-

lain.

2.       Tasharruf qauli; ada dua bentuk : qauli aqdi ialah perkataan kedua belah pihak yang menyebabkan

terjadinya perikatan seperti jual beli dan sewa menyewa; qauli gharu aqdi ialah pernyataan

mengadakan hak atau menggugurkannya

( seperti wakaf dan talak ) dan ada berupa tuntutan hak seperti gugatan, ikrar dan sumpah untuk

menolak gugatan. 

 

Dalam fiqh muamalah harta dan tasharruf merupakan dua entitas yang menyatu. Keduanya mengenal

adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus dipenuhi. Harta yang ada dalam

naungan ridla Allah SWT untuk dikonsumsi maka ia disebut sebagai harta halal. Sebaliknya harta

yang diluar ridla Allah SWT untuk dikonsumsi, maka ia disebut harta haram. Demikian juga persoalan

pentasharrufannya (pengelolaannya). Jika pengelolaan sebuah benda berada dalam ridla Allah, maka

harta halal menjadi halal, namun sebaliknya, jika sebuah harta ditasharrufkan/dikelola di luar ridla

Allah, maka harta tersebut dikatakan haram, meskipun dari sisi dzatnya ia halal.

 

 

C.       HARTA ( AL – MAAL)

 

D1.   Pengertian Harta

Secara etimologis, harta = maal (anwal) = condong atau berpaling dari tengah ke salah satu. Secara terminologis, harta

adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia, dan menjadikannya untuk condong menguasai, memelihara baik dalam

bentuk materi maupun manfaat.

Ulama’ madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat

dihadirkan ketika dibutuhkan (sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan). Sementara itu menurut jumhur ulama’,

harta adalah sesuatu yang mempunyai  nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkan.

Kedua pendapat ini memiliki akibat bahwa apabila seseorang mempergunakan harta orang lain secara ghasab, menurut

jumhur ulama’ orang tersebut dituntut ganti rugi, karena manfaat dari harta tersebut telah diambil oleh peng-ghasab tanpa izin.

 

D2.    Pembagian Harta dan Akibat  Hukumnya

          D.2.1.     Macam-macam Harta Berdasarkan Kebolehan Memanfaatkan

1)  Harta Mutaqawwin; ialah harta yang memiliki manfaat/nilai baik secara ekonomis maupun secara

syar’i. secara ekonomis ia bernilai jual dan secara syar’i ia termasuk harta yang dapat memenuhi

maqashid al-syari’ah al-khamsah. Misalnya beras, harta ini mutaqawwin sebab ia bisa digunakan

untuk memenuhi kebutuhan makan manusia, dan syara’ mengizinkan untuk dikonsumsi.

2)  Ghairu mutaqawwin; ialah harta yang tidak memiliki nilai secara syar’i meskipun mungkin secara

ekonomis memiliki nilai. Seperti minuman keras, barang ini secara ekonomis memiliki nilai ( dapat

diperjualbelikan ) tetapi syara’ memandang bahwa harta ini tidak bernilai disebabkan adanya unsur

madlarat yang terkandung di dalamnya. Unsur madlarat tersebut bertentangan dengan al-maqashid al-

syari’ah al-khamsah. Syara’ memandang harta jenis ini tidak dipandang sebagai harta.

     Pembagian harta seperti di atas mengakibatkan :

a.       Tidak dibolehkannya umat Islam menjadikan harta ghairu mutaqawwin sebagai objek transaksi.

Dengan istilah lain haram mengkonsumsinya.

b.       Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi ( sanksi pidana ) apabila mereka merusak atau

melenyapkan harta ghairu mutaqawwin.

c.       Jika harta ghairu mutaqawwin berada di tangan orang kafir, dan dilenyapkan oleh orang Islam,

ulama’ berbeda pendapat, yaitu :

1.       Jumhur ulama’ berpendapat bahwa ia tetap tidak bernilai harta ( ghairu mutaqawwin ),

sehingga umat Islam yang melenyapkan harta tersebut tidak dituntut ganti rugi, karena ia

bukan harta.

2.       Ulama’ madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta tersebut mutaqawwin bagi kafir dzimmi,

sehingga umat Islam yang melenyapkannya tetap dituntut ganti rugi.

          D.2.2.  Pembagian Harta Berdasarkan Jenisnya

                     a.  Harta bergerak ( al-maal al-manqul ) yaitu bentuk harta yang dapat dipindahkan pemiliknya dari satu tempat ke

tempat yang lain, misalnya mobil, uang dll.

b.  Harta tidak bergerak ( al-maal ghairu al-manqul ) yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya

dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya tanah, bangunan, pabrik dll.

     Pembagian harta dengan jenis di atas berimplikasi pada :

1)      Adanya hak syuf’ah ( hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan

dijual, agar rumah tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepadanya ) bagi harta tidak bergerak.

2)      Harta yang boleh diwakafkan, menurut Hanafi, harta yang boleh diwakafkan hanyalah yang tidak

bergerak atau harta yang sulit dipisahkan dengan harta yang tidak bergerak.

3)      Seorang yang diwasiati untuk memelihara harta anak kecil, tidak boleh menjual harta tidak

bergerak si anak, kecuali atas izin hakim dalam hal yang amat mendesak ( misalnya untuk

membayar hutang si anak )

4)      Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ghasab tidak mungkin dilakukan pada harta tidak

bergerak, karena harta tersebut tidak dapat dipindahkan, sedangkan menurut mereka syarat ghasab

adalah barang yang dighasab dapat dikuasai dan dipindahkan oleh orang yang meng-ghasab.

          D.2.3.  Berdasarkan Segi Pemanfaatannya, Harta Dibagi Atas :

                     a.  Harta Isti’mali ialah harta yang pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut. Manfaatnya dapat diambil

dan bendanya masih tetap utuh. ( contoh : rumah, lahan pertanian, buku, dll )

                     b.  Harta Istihlaki ialah harta yang pemanfaatannya  menghabiskan harta tersebut ( contoh makanan, sabun, korek

api, dan lain-lain )

          D.2.4.  Bedasarkan Ada dan Tidaknya Di Pasaran

                      a.  Harta al-mitsli, ialah harta yang banyak jenisnya di pasaran, harta ini bisa ditimbang, dihitung atau ditakar

seperti gandum, kedelai, beras dan lain-lain.

                     b.  Harta al-Qimi, harta yang tidak ada jenis yang sama di pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya

berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, logam mulia dan alat-alat rumah tangga.

                          Jenis harta di atas berimplikasi pada :

1)      Harta yang bersifat al-Qimi, tidak mungkin terjadi riba, karena jenis satuannya tidak sama. Namun

terhadap harta yang bersifat al-mitsli bisa berlaku transaksi yang menjurus pada riba.

2)      Dalam suatu perserikatan yang bersifat al-Mitsli, seorang mitra berserikat boleh mengambil

bagiannya ketika mitra dagangnya tidak ditempat. Akan tetapi, perserikatan dalam harta yang

bersifat al-Qimi masing-masing pihak tidak boleh mengambil bagiannya selama pihak lainnya

tidak berada ditempat.

3)      Apabila harta yang bersifat al-Mitsli dirusak seseorang dengan sengaja, maka wajib diganti dengan

harta sejenis. Apabila yang dirusak adalah harta yang bersifat al-Qimi, maka ganti rugi yang harus

dibayar adalah dengan memperhitungkan nilainya.

          D.2.5.  Berdasarkan Status Harta

                     a.  Al-maal al-mamluk, adalah harta yang telah dimiliki, baik secara pribadi maupun badan hukum ( seperti

organisasi, negara dan lain-lain )

                          Jenis harta ini terbagi menjadi 2 yaitu milik berserikat ( milik umum ) dan milik individu. Harta milik berserikat

seperti negara. Jika harta tersebut milik negara, maka pemanfaatannya milik orang banyak yang diatur

oleh undang-undang. Masyarakat tidak boleh merusak dan menguasainya secara pribadi. Sedangkan

apabila harta tersebut milik individu, maka pemilik bebas memanfaatkannya. Namun dia tidak bisa

sewenang-wenang memanfaatkannya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan orang lain.

b.Al-maal al-mubah, harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti hewan buruan, kayu dihutan belantara, air,

ikan dalam lautan, dll. Harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh seseorang dengan syarat memenuhi

peraturan negara yang telah disepakati dan tidak merusak kelestarian lingkungan.

c. Al-maal al mahjur adalah harta yang dilarang syara’ untuk dikuasai individu, baik karena harta itu harta

wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Seseorang tidak boleh menguasai harta tersebut

meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya.

          D.2.6. Berdasarkan Bisa Dibagi atau Tidak

                   a.    Harta “bisa dibagi” adalah harta yang apabila dibagi, maka harta tersebut tidak rusak atau manfaatnya tidak

hilang. Terhadap harta seperti ini, bisa dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya. Apabila

seseorang mengeluarkan biaya untuk memelihara harta serikat tanpa izin mitranya dan hakim, sedangkan

harta serikat tersebut termasuk harta yang bisa dibagi, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi biaya yang

telah dikeluarkan kepada mitranya. Biaya yang telah dikeluarkannya dianggap sebagai sedekah.

                   b.    Harta  “tidak bisa dibagi” adalah apabila harta tersebut dibagi akan rusak atau hilang manfaatnya. Maka

keputusan hakim tidak bisa memaksa untuk membagi harta tersebut, tetapi harus dilakukan eksekusi

berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Apabila ada biaya yang dikeluarkan untuk memelihara harta

seperti ini, maka tuntutan ganti rugi atas biaya pemeliharaan harta yang dikeluarkan satu pihak dapat

diajukan kepada pihak lain.

          D.2.7. Berdasarkan Segi Berkembangtidaknya

                   a.    Al-maal al-ashl, ialah jenis harta yang merupakan pokok bagi kemungkinan munculnya harta lain, seperti pohon

yang menghasilkan buah, rumah yang dapat disewakan, tanah yang bisa menghasilkan jika ditanami, dll.

                   b.    Al-maal al-tsamr, ialah buah yang dihasilkan dari harta  seperti hasil sewa rumah, buah-buahan dari pohon

tertentu, hasil panen, dll.

                          Pembagian tersebut berimplikasi hukumnya adalah :

1)      Asal harta wakaf tidak bisa dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf, tetapi buah atau

hasil darinya dapat dibagikan kepada mereka.

2)      Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum asalnya tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi

hasilnya bisa dimiliki siapapun.

          D.3.   Sebab-sebab Kepemilikan Harta

          Pemilik hakiki harta adalah Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pengelola dan menguasai  harta dan

melakukan tindakan hukum atasnya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT. Beberapa sebab yang menjadikan

manusia bisa melakukan tindakan hukum diantaranya adalah :

1)      Ikhraj al-mubahat; penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum. Hal ini terjadi jika

objek benda belum ada hak kepemilikan atasnya, baik secara perorangan maupun secara badan hukum termasuk

negara. Seperti kayu dihutan belantara, hewan yang masih diudara, dll.

2)      Al-milk bi al-aqd; kepemilikan yang terjadi melalui suatu akad yang dilakukan dengan seseorang atau badan

hukum, seperti dengan akad jual beli, hibah, wakaf dan lain-lain. Kepemilikan seperti ini selalu melibatkan pihak-

pihak tertentu, sehingga keabsahan sebuah kepemilikan sangat tergantung pada persyaratan yang terkait baik bagi

subjek, objek maupun sighat akadnya.

3)      Al-milk bi al-khalafiyah; kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari seseorang kepada orang lain,

seperti yang terjadi pada kepemilikan yang disebabkan karena pewarisan. Kepemilikan jenis ini bersifat otomatis

mempunyai hak milik terhadap harta waris, jika sebab kewarisan tersebut  telah terpenuhi.

4)      Tawallud min al-mamluk, yakni hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara

alami ( seperti buah dikebun) atau melalui usaha pemiliknya ( seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan

yang diperoleh seorang pedagang )

Kepemilikan yang tidak disebabkan oleh alasan di atas dipandang sebagai kepemilikan yang tidak syah.

 

 

D.     AKAD

E.1.   Pengertian

          Secara lughawi, makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan. Sedangkan secara istilahi, akad

didefinisikan sebagai pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, -sesuai dengan kehendak

syari’at-, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.

          Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul

yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua,  akad merupakan tindakan kedua belah

pihak. Ketiga,  dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

E.2.   Rukun dan Syarat Akad

                    Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad.

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

       Al-Aqidain ( pihak-pihak yang berakad )

       Objek akad

       Sighat al-aqd ( pernyataan untuk menikatkan diri )

       Tujuan akad.

Berbeda dengan jumhur ulama’, madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu sighatu al

aqd berupa ijab dan kabul.

1.    Syarat terbentuknya akad ( al syuruth al-in’iqad ) :

       Pihak yang berakad ( aqidain ), disyaratkan tamyiz dan berbilang.

       Shighat akad ( pernyataan kehendak ); adanya kesesuaian ijab dan Kabul ( munculnya kesepakatan ) dan dilakukan

dalam satu majlis akad.

       Objek akad; dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan ( benda yang bernilai dan dimiliki )

       Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’

2.    Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in’iqad tersebut dipenuhi.

Yaitu :

       Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan

terpaksa, maka akad dianggap fasid.

       Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat.

       Bebas dari gharar, adalah tidak ada tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

       Bebas dari riba.

3.    Syarat-syarat berlakunya akibat hukum; adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan

akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :

       Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.

       Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan; persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang

melakukan  akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

Tindakan hukum anak kecil dianggap mauquf di kekuasaan walinya. Artinya ia baru dianggap memiliki implikasi

hukum jika tindakannya atas seizing wali.

4.    Syarat mengikat ( al-Syarth al-luzum ); sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat

sebagimana yang dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah

melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat, diantaranya :

       Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad kafalah

( penanggungan ). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat

kreditor ( pemberi hutang ) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan

akad penanggungan dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung akad tersebut mengikat 

sehingga ia tidak dapat  membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

       Terbebas dari khiyar; akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat tatkala hak khiyar berakhir.

Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut belum mengikat.

E.3.   Pembagian Akad

a.    Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad dibedakan menjadi :

       1.  Akad  bernama ( al-aqd al-Musamma ) adalah akad yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum.

Tujuan akad bernama ini adalah :

            a.  Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan (al-tamlik)

            b.  Melakukan pekerjaan ( al-amal )

            c.  Melakukan persekutuan ( al-isytirak )

            d.  Melakukan pendelegasian ( al-tafwidl )

            e.  Melakukan penjaminan ( al-tautsiq )

       2.  Akad tidak bernama, ialah akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum.

b.    Dilihat dari sisi kedudukan akad, dibedakan menjadi dua :

       1.  Al-aqdal-ashli ( akad pokok ), ialah akad yang keberadaannya tidak tergantung dengan akad lain. Termasuk dalam jenis

ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan,

dll.

       2.  Al-aqd al-tabi’I, adalah akad yang keberadaannya tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau

syah dan tidaknya akad tersebut. Yang termasuk ke dalam akad ini adalah akad penanggungan ( al-kafalah ) dan akad

gadai. Kedua akad ini termasuk perjanjian untuk menjamin.

c.    Dilihat dari tempo yang berlaku bagi sebuah akad, dibagi menjadi :

       1.  Al-aqd al-zamani ( akad yang bertempo ); ialah akad yang menjadi unsure waktu sebagai bagian dari akad tersebut. Yang

trmasuk dalam akad ini adalah sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam meminjam, akad pemberian kuasa, dll.

       2.  Al-aqd al-fauri  ( akad tidak bertempo ); akad dimana unsure waktu bukan merupakan bagian dari sisi perjanjian.

Misalnya jual beli, ia dapat terjadi seketika tanpa harus mempertimbangkan unsure waktu yang ada di dalamnya.

d.    Dilihat dari aspek formalitasnya, akad dibedakan menjadi dua :

       1.  Akad konsensual ( al-aqd al-Radla’I ); yaitu akad yang terwujud atas kesepakatan para pihak tanpa ada persyaratan

formalitas tertentu.

       2.  Akad formalistic ( al-aqd al-syakli ); akad yang tunduk dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh pembuat hokum. Jika

syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad ersebut tidak syah. Contoh : syahnya akad nikah harus terpenuhi formalitas

kehadiran pihak-pihak yang mau menikah dan kesaksian para saksi.

       3.  Akad riil ( al-aqd al-aini ); adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana

akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akad hokum apabila belum dilaksanakan. Ada 5 akad yang

masuk dalam jenis ini, yaitu : hibah, pinjam pakai, peniipan, hutang, akad gadai.

e.    Dilihat dari segi dilarang dan tidaknya, akad dibedakan menjadi dua :

       1.  Akad masyru’; akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya.

       2.  Akad ghairu masyru’ ( terlarang ); akad yang dilarang oleh syara’ untuk dibuat karena dianggap bertentangan dengan

moral Islam dan ketertiban umum.

f.     Dilihat dari keabsahannya; dibedakan menjadi :

       1.  Akad syah, adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syarat  sebagaimana ditentukan oleh syara’. Akad ini

dibedakan menjadi 3 yaitu akad lazim, akad nafidz, dan akad mauquf.

       2.  Akad  tidak syah, adalah akad yang tidak memnuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara’. Akad ini

dibedakan menjadi 2 yaitu akad fasid dan akad bathil.

                        Perbedaan akad “syah-tidak syah” dengan akad “masyru’-gahiru masyru’ (terlarang)” terletak pada penekannya.

Dalam akad “masyru’-ghairu masyru’” titik tekan berada pada dali-dalil yang membolehkannya atau melarang akad

tersebut. Sedangkan dalam akad “syah-tidak syah” yang menjadi titik tekan adalah terpenuhinya rukun dan syarat

akad. Bisa jadi sebuah akad pada awalnya disyari’atkan, akan tetapi akad tersebut tidak memenuhi rukun dan

syaratnya. Maka aka seperti ini dipandang sebagai akad yang masyru’ tetapi tidak syah untuk dilaksanakan.

g.     Dilihat dari mengikat dan tidaknya

       1.  al-aqd al-lazim, ialah akad yang apabila terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka akad tersebut mengikat terhadap

masing-masing pihak. Dan mereka tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini dibedakan

menjadi 2; pertama akad yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, perdamaian ,

dll. Dan kedua, mengikat salah satu pihak tetapi tidak pada yang lain. Contoh kafalah (penanggungan ) dan gadai

(rahn) kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai dimana keduanya tidak dapat membatalkannya

tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya, bagi pihak terakhir ini,

penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara  sepihak.

       2.  Akad tidak mengikat akad yang masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad

ini dibedakan menjadi 2, pertama akad yang sifat aslinya tidak mengikat ( terbuka untuk difasakh ) seperti wakalah,

hibah, wadi’ah dll. Kedua, akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar.

h.    Dilihat dari aspek terlaksananya akad, dibagi menjadi :

       1.  Akad nafidz, akad yang bebas dari setiap factor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Akad

tercipta secara syah dan langsung dapat menimbulkan akibat hokum.

       2.  Akad mauquf; akad  yang tercipta secara syah tetapi ditangguhkan dan baru dapat menimbulkan akibat hokum tergantung

kepada ratifikasi pihak yang berkepentingan.

RIBA

DEFINISI RIBA

a.         Ensiklopedi Islam Indonesia, Tim Penulis IAN SYARIF HIDAYATULLAH:

Al Riba makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan

uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’.

b.         Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal  ini Allah SWT mengingatkan dalam firmannya :

  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil ….” ( QS. An

Nisaa’ : 29 )

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil  dalam ayat tersebut, Ibnu al Arabi al Maliki dalam kitabnya, ahkam al Qur’an

menjelaskan sebagai berikut :

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang

diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau  penyeimbang yang dibenarkan syari’ah”.

Yang dimaksud dengan ternsaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya

penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhahib fiqhiyyah. Diantaranya

sebagai berikut :

1.    Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al Bukhari, “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan.

Menurut syari’ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

2.    Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh

(padanan ) yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut”

3.    Raghib al-Asfahani, “ Riba adalah penambahan atas harta pokok”

4.    Imam  Nawawi dari Mazhab Syafi’i, menjelaskan salah satu bentuk riba yang dilarang al Qur’an dan As sunnah adalah

penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai

lama waktu pinjaman.

5.    Qatadah, “ Riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah

dating saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan tambahan atas penangguhan.”

6.    Zaid bin Aslam, “Yang dimaksud denganriba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah

seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, “ Bayar sekarang atau tambah “

7.    Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang riba, ia menjawab

“Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar

lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana ( dalam bentuk bunga pinjam )atas penambahan waktu yang

diberikan.”

 

JENIS-JENIS RIBA

1.    RIBA QARDH, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

2.    RIBA JAHILIYYAH, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu

yang ditetapkan.

3.    RIBA FADHL, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang

dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

4.    RIBA NASI’AH, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan, dengan jenis barang

ribawi lainnya, Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat

ini dan yang diserahkan kemudian.

 

 

JENIS BARANG RIBAWI :

Kesimpulan secara umum dari pendapat para ulama’ berkaitan dengan barang ribawi adalah :

1.      Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.

2.      Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-

buahan.

 

c.         Sebab diharamkannya Riba

Sebab diharamkannya riba adalah karena adanya larangan Allah SWT kepada umat Islam untuk tidak mengambil riba

apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al

Qur’an dan hadits.

Larangan Riba Dalam AL – Qur’an

         Larangan riba dalam Al Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap

         Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang

memerlukan sebagai perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan

agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridha’an allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang

melipatgandakan (pahalanya)”( ar Ruum : 39 )

         Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada

orang Yahudi yang memakan riba.

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan

mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan  karena mereka memakan harta orang

dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan  untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” ( an

Nisaa’ : 160-161 )

         Tahap ketiga,  riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat

bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak diparktikkan pada  masa itu,

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu

kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali Imran : 130 )

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah syarat

dari terjadinya riba ( jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba ), tetapi ini merupakn sifat umum dari

praktik pembungaan uang pada saat itu.

         Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil

dari pinjaman.Iniadalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) mka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya

akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya

dan tidak pula dianiaya.”( al  Baqarah : 278-279)

         Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-

Thabari meriwayatkan, “Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah saw. Bahwa

semua utang merek, demikian juga piutang mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya

saja. Setelah fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekkah yang juga meliputi kawasan Thaif

sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba

kepada bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyyah bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba.  Setelah

kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih

utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah – seperti sedia kala – tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak

memberikan tambahan (riba)  tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menganggapi

masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasululah  dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lansung menulis

surat balasan kepada gubernur Itab, “Jika mereka ridlo atas ketentuan Allah di atas maka itu  baik, tetapi jika mereka

menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.”

d.         Dampak Negatif Riba

a.    Dampak Ekonomi

       Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal

tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku

bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan  pada suatu barang.

       Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya

bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang

tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju.

Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara pengutang

harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus menerus. Ini

yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan structural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

       Secara psikologis, praktik pembungaan uang dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan

uangnya dalam sector usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia kemarin, orang-orang

yang punya dana lebih, lebih baik tidur di rumah dari pada bekerja sambil menunggu kucuran bunga pada akhir

bulan, karena menurutnya, sekalipun dia tidur, uangnya bekerja dengan kecepatan 60 % hingga 70 % per tahun.

       Sebagian besar kaum dhu’afa mengmbil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan

mereka pun diambil alih oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga.

Jutaan manusia di Negara-negara berkembang menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar utang yang

diwariskan kepada mereka. Upah dan gaji mereka umumnya sangat rendah. Pemotongan untuk membayar bunga

membuat upah mereka yang tersisa menjadi sangat sedikit dan memaksa mereka untuk hidup di bawah standar

normal.

Hal tersebut di atas berimplikasi rendahnya pendidikan anak-anak mereka, sehingga lambat laun akan

menyebabkan kemerosotan pembangunan pada Negara-negara berkembang tersebut dikarenakan sebagian besar

warganya berpendidikan rendah.

       Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan masyarakat. Akibatnya, industry yang memenuhi

produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut

terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti, sector industry pun akan merosot.

       Monopoli Sumber Dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukn oleh para pedagang, pengrajin dan para petani untuk tujuan-tujuan yang

produktif, namun upaya mereka untuk dapat lebih produkstif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena

penguasaan modal oleh para kapitalis, seperti :

a.       Sudah menjadi rasia umum bahwa para pengusaha besar dan konglomerat yang dekat dengan sumber

kekuasaan memiliki akses yang kuat terhadap sumber dana.Manuver-manuver pengusaha besar ini

seringkali mengorbankan kepentingan pengusaha kecil, tidak jarang pengusaha kecil mendapat tingkat suku

bunga yang besar. Para konglomerat  juga sering mengambil jatah dan alokasi kredit si kecil.

b.       Modal tidak diinvestasikan pada berbagai usaha yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat, melainkan

lebih banyak digunakan untuk usaha-usaha spekulatif yang sering kali membuat keguncangan pasar modal

dan ekonomi.

c.       Kehancuran sector swasta di Indonesia dalam krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an antara lain

disebabkan oleh melonjaknya beban bunga tersebut. Struktur bunga tetap untuk jangka panjang pun dapat

menghancurkan perusahaan yang tengah berkembang    bila keuntungan yang diperolehnya tak cukup untuk

menutupi beban bunga tersebut.

       Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman dari dalam negeri, kedua, pinjaman

yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri.

Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, diantaranya adalah untuk

mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih

samadengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan

demikian dengan memungut bunga, lebih tidak bermoral ketimbang member pinjaman pada perorangan.

Dengan memberikan pinjaman ini berarti pemilik modal memungut bunga kepada pemerintah, padahal

pemerintah yang disokong masyarakat luas itu telah member perlindungan dan banyak kesempatan kepadanya

untuk menikmati kedudukannya.

Lebih idak dapat diterima lagi bila pinjaman tersebut diperlukan bagi Negara untuk menghadapi ancaman perang.

Pada situasi demikian, seluruh kehidupan bangsa dan hak milik yang ada di Negara tersebut tengah terancam.

Ketika seluruh masyarakat mengorbankan harta hidupnya untuk mempertahankan keberadaan bangsa, kalangan

kapitalis malah mencari untung dari situasi tersebut dengan memungut uang berupa bunga dari pinjaman biaya

perang.

 

           

b.    Sosial Kemasyarakatan

            Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk

memerintah orang lain agar berusaha dan mengembalikannya. Riba dalam bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil,

berwawasan sempit serta berhati batu. Orang yang membungakan uangnya cenderung bersikap tidak mengenal belas

kasihan. Hal ini terbukti bila si peminjam kesulitan dalam melunasi hutangnya, maka dia harus melunasi dengan cara

apapun, termasuk perampasan harta benda milik peminjam.

            Secara social, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang enggan berbuat apa

pun kecuali yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri.

           

JUAL BELI ( AL-BAI’ )

 

A.       PENGERTIAN

          Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa arab al-bai’ yang makna dasarnya adalah menjual, mengganti dan

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya,

yakni kataas-syira’ ( beli ). Maka kata al-bai’ berarti jual sekaligus berarti beli.

          Sedangkan secara termologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama’ Hanafiyah terdapat

dua definisi; jual beli adalah :

       Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

       Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

          Ulama’ madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan

harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan .

Pengertian ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang

tidak mempunyai akibat milik kepemilikan seperti sewa menyewa. Harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian

luas, bisa berupa barang atau jasa.

B.       DASAR HUKUM

                 Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesame manusia. Orang yang sedang

melakukan transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga

dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang

dibutuhkan oleh saudaranya (pembeli). Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang

sedang dicari oleh penjual. Atas dasar aktivitas jual beli ini merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenankannya.

Dasar Hukum Jual Beli  :

1.       QS. Al Baqoroh : 275

 

Artinya : “… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang mengkrtik praktik ribawi yang dilakukan masyarakat Arab pada waktu

itu. Dalam ayat itu secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak danIslam membolehkan.

 

2.       QS. Al Baqoroh : 198

Artiya “tidak ada dosa bagimu untuk mencari  karunia ( rizki hasil perniagaan ) dari Tuhanmu maka apabila kamu

telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram dan berdzikirlah ( dengan menyebut nama

) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang

yang sesat .”

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan

jual beli berbarengan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul menceritakan tentang orang arab jahiliyyah, sebelum

mereka masuk Islam, mereka terbiasa melakukan ibadah haji sekaligus juga melakukan perniagaan. Kemudian ketika

mereka masuk ke dalam Islam, banyak bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan

bersamaan dengan perniagaan. Rasulullah membolehkannya asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah haji. Hal ini

menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang syah dan mulia.

3.       QS. An Nisa’ : 29

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu.”

 

4.       Hadits dari Rifaah bin Rafi’ al-Bazzar dan al Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika

ditanya salah seorang sahabat  mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah menjawab : “ usaha

tangan manusia sendiri dan tiap jual beli yang diberkati. Maknanya adalah jual beli yang jujur tanpa diiringi

kecuranan dan mendapat berkat dari Allah SWT.

5.       Hadits Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur :

Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan

bersama-sama dengan para syuhada’.”

 

C.       RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

          Madzhab Hanafi menegaskan  rukun jual beli hanya 1 yaitu ijab. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4,

yaitu :

       Orang yang berakad ( penjual dan pembeli )

       Shighat ( lafal ijab dan qabul  )

       Barang yang dibeli

       Nilai tukar pengganti.

Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan

orang yang melakukan akad, objek akad maupun shighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai

berikut :

1.    Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu,

yakni sudah akil balig serta berkemampuan memilih. Sehingga jual beli tidak syah jika dilakukan anak kecil yang

belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

2.    Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan milik

sepenuhnya penjual. Maka tidak syah jika memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang

menurut syara’ tidak ada manfaatnya.

Jual beli barang yang ada di tangan  orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan

sebutan fudluli.Hukum jual beli ini syah jika  disertai dengan ikrar taukil dari pemilik barang tersebut atau atas seizing

yang memiliki barang. Kecuali madzhab Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli fudluli tidak syah secara

mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah

mengecualikan, dianggap syah jika pembeli membeli barang atas tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.

3.    Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis antara penjual dan pembeli

hadir dalam satu ruang yang sama. Kabul sesuai dengan ijab, contoh aku jual baju ini 10.000, pembeli menjawab:

saya beli baju ini Rp. 10.000

            Ulama fiqh kontemporer seperti Mustafa Ahmad Az Zahra dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa satu

mejelis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya

berjauhan tetapi membicarakan objek yang sama.

            Tentang persyaratan terjadinya ijab dan Kabul dengan lisan muncul istilah ba’I al-mu’athah; ialah jual beli

yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, penjual menerima uang dan meyerahkan barang

tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan. Jumhur ulama’ berpendapat boleh, apabila hal tersebut

sudah menjadi kebiasaan di sebuah negeri dan adanya unsur rela sama rela (taradlin ), sedangkan mengambil barang

dan membayar, kemudian penual menerima uang dan meyerahkan barang menunjukkan proses ijab Kabul yang telah

menunjukkan taradin.

            Madzhab Syafi’i; bai’al-mu’athah hukumnya tidak syah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab Kabul

yang jelas atau sindiran. Menurutnya unsur utama jual beli adalah kerelaan yang amat tersembunyi dalam hati, dan

harus dilahirkan dengan melalui kalimat ijab Kabul. Akan tetapi ulama dari madzhab Syafi’i kontemporer seperti al-

Nawawi dan al-Baghawi  menganggap syah jika sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

 

D.       BENTUK-BENTUK JUAL BELI

          Jual beli dapat dibagi ke dalam beerapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara rinci dapat

dijelaskan sebagai berikut.

1.       Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi :

a.       Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.

b.       Jual beli as sharf; yaitu penukaran uang dengan uang seperti penukaran mata uang asing.

c.       Jual beli muqabadlah; yaitu jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.

2.       Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:

a.       Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak

memberikan informasi harga.

b.       Jual beli amanah, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin

tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi 3 jenis :

       Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang

dagangannya dengan menghendaki keutungan yang akan diperoleh.

       Wadli’ah, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.

Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang dia jual.

       Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual

rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.

c.       Jual beli muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu

pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya. Lalu si penjual akan

menjual kepada pembeli yang member harga paling tinggi dan terjadilah transaksi.

d.       Jual beli munaqadlah : yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan criteria tertentu lalu para

penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian pembeli akan membeli barang dari harga yang

termurah.

e.       Jual beli muhathah; jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini

banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.

3.       Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi :

a.       Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.

b.       Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

c.       Jual beli dengan pembayaran tertunda.

d.       Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

//