A · Web viewPembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Nomor Induk Kependudukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH BERDIRINYA SKPDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005. Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Peraturan Bupati

Natuna Nomor 46 Tahun 2012 tentang tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

Daerah Kabupaten Natuna.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna merupakan

unsur pelaksanaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

dalam melaksanakan sebagian kewenangan disentralisasi, Tugas tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sesuai dengan tugasnya dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna di bawah pembinaan Kementrian Dalam Negeri

melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021

yaitu “ Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Poloitik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menengakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” merupakan dokumen

perencanaan strategis untuk memberi arah kebijakan dan strategi pembangunan

sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan,sasaran

strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Tahunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, sebagai bagian dari

pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan

program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi Laporan yang

strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusun laporan

Laporan Tahunan Disduk Capil 2018 1

tahunan ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat

menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas,

sinkronisasi dan integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam agenda

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Gavernance) dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukuma. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Instuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Kuropsi;

d. Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Biokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi

Biokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Natuna;

j. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

BAB II


GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan di

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan

sebagian kewenangan disentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugasnya dengan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005. Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Peraturan Bupati

Natuna Nomor 46 Tahun 2012 tentang tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

Daerah Kabupaten Natuna.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 46 Tahun

2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

A. Tugas PokokBerdasarkan Perda Nomor 46 tahun 2012 Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian

kewenangan desentralisasi , tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. FungsiDalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasi program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi,

keuangan, umum dan kepegawaian;

3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pendaftaran penduduk;



bidang pencatatan sipil;


bidang informasi kependudukan;

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati;

C. KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 46 tahun 2012 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pembangunan dan kegiatan pendaftaran dan

pencatatan penduduk.

2. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian Nomor Induk Kependudukan ( NIK )Pendaftaran dan

4. Penerbitan Kartu Keluarga ( KK ) dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) serta

Kartu Identitas Anak ( KIA ).

5. Pendaftaran dan Penerbitan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte

Perceraian, Akte Kematian dan Akte Pengakuan Pengesahan Anak.

6. Pencatatan mutasi dan perubahan data-data penduduk.

7. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan

8. Mendata penduduk yang tergolong masyarakat miskin

9. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

10. Menyusun Program-Program Tahunan SKPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

D. Status Organisasi


Status Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna berdasarkan Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 9 Tahun 2011 tentang

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas daerah di lingkungan pemerintah

Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 46 Tahun 2012 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Natuna terdiri dari:

1) Kepala Dinas; Kepala Dinas memiliki Ikhtisar Jabatan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan merumuskan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan.

2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan

lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan,

kepegawaian, tata usaha, dan aset/ barang persediaan;c. Menetapkan administrasi umum, keuangan , kepegawaian, tata usaha,

dan aset/ barang persediaan di lingkup dinas;d. Merumuskan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat

melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan;

e. Merumuskan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat melaksanakan pelayanan dalam kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan;

f. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan;

g. Mengkoordinasikan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil kepada bawahan agar dapat melaksanakan pelayanan dalam kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan instansi teknis terkait;

h. Membina, mengevaluasi dan menilai kinerja pegawai di lingkup Dinas;i. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada

atasan;j. Mengkoordinasikan pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.


4) Kepala Dinas menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

b. Mengkoordinasikan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

c. Menetapkan, memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan Sipil, dan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

d. Mengkoordinasikan kebijakan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

e. Menetapkan kebijakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipii, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

f. Mengkoordinasikan, memberi pembinaan serta menetapkan penilaian dari hasil kerja sekretaris, kabid, kasi, kasubag, dan pegawai dilingkup tugasnya;

g. Mengkoordinasikan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

5) Sekretaris Dinas Sekretaris memiliki Ikhtisar Jabatan memimpin Pelaksanaan tugas sekretariat Menyusunan program kerja dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi baik dalam pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta dengan mengkoordinasikan Bidang- bidang, Kasi- kasi, dan sub bagian agar berjalan dengan tertib dan baik;

6) Sekretaris mempunyai tugas pokok Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta menggoordinasikan tugas Kepala Dinas.

7) Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas;b. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretaris;c. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat,

kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;e. Menyusun pelaporan dinas;


f. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

g. perencanaan dan pelaporan dinas;h. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja dinas;i. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup secretariat;j. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;k. Mengkoordinasikan pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.8) Sekretaris melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;b. Menyusun urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;

c. Mengkoordinasikan, memfasilitasikan, dalam pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

d. Mengevaluasi pengendalian, pemantauan dalam kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

e. Mengevaluasi memberi pembinaan dan menilai kasi, kasubbag, serta pegawai dilingkup tugasnya;

f. Mengkoordinasikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; danb. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretaris Dinas terdiri dari:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sub bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki Iktisar Jabatan Menyiapkan,membuat konsep, melaksanakan operasional, serta mengoreksi pelaksanaan program dan kegiatan di Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, agar dapat berjalan dengan tertib dan baik;

2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi, vrifikasi dan pembukuan, serta menyiapkan tugas lainnya di sub bagian perencanaan dan Keuangan;

3) Sub bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan;b. Menyiapkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;c. Menyiapkan rekapitulasi LRFK Dinas;d. Menyiapkan LAKIP Dinas;e. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan

lainnya, di lingkup sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;f. Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;


g. Mengiapkan laporan aset dan barang persediaan dinas;h. Menyiapkan laporan keuangan Dinas;i. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;j. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas

dan tanggungjawab sub Bagiaan Perencanaan dan keuangan;k. Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan

Dinas;l. Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan

akuntansi keuangan dilingkup Dinas;m.Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan keuangan,

dan data LPPD, LKPJ, LAKIP di Lingkup Dinas;n. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di sub bagian Perencanaan

dan Keuangan;o. Mengoreksi, dan membina pegawai di sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan;p. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi segala tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar berjalan dengan tertib dan baik;

5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok, menyiapkan program kerja di administrasi umum dan kepegawaian, membuat konsep urusan administrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan operasional pembuatan surat dan dokumen, serta mengoreksinya, dan menyiapkan tugas lainnya sub bagian umum dan kepegawaian;

6) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagainberikut: a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;b. Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;c. Menyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup Dinas;d. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, Lakip dan segala bentuk pelaporan

lainnya, di lingkup sub Bagan Umum dan Kepegawaian;e. Menyiapkan laporan tahunan Dinas;f. Menyiapkan profil Dinas;g. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepeda atasan;h. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas

dan tanggungjawab sub Bagian Umum dan Kepegawaian;i. Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan

urusan umum Dinas;j. Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan

dan profil Dinas:k. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;l. Mengoreksi dan membina pegawai di sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;


Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Tiap-tiap

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki Ikhtisan Jabatan Merencanakan operasional bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyusun perencanaan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan bidang pendaftaran penduduk agar berjalan dengan tertib dan baik.

2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok, Merencanakan operasional, menyusun, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi identitas penduduk, pindah datang, dan pendataan penduduk.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut:a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan

dilingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;b. Menyusun perumusan kebijakan-kebijakan teknis Pelayanan

Pendaftaran Penduduk berkenaan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;

c. Menyusun perencanaan kebijakan teknis di seksi Identitas Penduduk, seksi Pindah Datang, dan seksi Pendataan Penduduk;

d. Menyusun regulasi-regulasi di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang berkenaan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk;

e. Mengevaluasi rencana kerja, kebijakan, kajian, dan regulasi di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat;

f. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai dibidang Pelayanan Pendaftaran penduduk;

g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada atasan;

h. Merencanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi sebagai berikut :a. Menyusun kebijakan teknis di bidang urusan Pelayanan Pendaftaran

penduduk;b. Merencanakan operasional urusan di bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk;c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk;d. Merencanakan operasional pengendalian, pemantauan dan evaluasi

kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;e. Merencanakan operasional tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.


Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

1) Seksi Identitas Penduduk; Seksi Identitas Penduduk memiliki Ikhtisar Jabatan menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan agar berjalan dengan tertib dan baik .

2) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan surat Keterangan Tempat Tinggal Penduduk,dan menyiapkan tugas lainnya yang berkenaan dengan tugas di Seksi Identitas penduduk;

3) Seksi Identitas Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Identitas Penduduk

b. Menyiapkan regulasi-regulasi di bidang Pelayanan pendaftaran penduduk di seksi Identitas penduduk;

c. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam Pelayanan pendaftaran Penduduk di Seksi Identitas Penduduk;

d. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Seksi Identitas Penduduk;

e. Menyiapkan konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Identitas Penduduk;

f. Melaksanakan operasional dalam rangka penyusunan regulasi, kajian, dan petunjuk teknis pelayanan pendaftaran Penduduk;

g. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Identitas Penduduk;

h. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Identitas Penduduk;

i. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pindah Datang1) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasny Seksi Pindah Datang memiliki Ikhtisar Jabatan menyiapkan, membuat Konsep, melaksanakan operasional, mengoreksi agar terlaksananya pelayanan penerbitan dokumen pindah datang dengan tertib dan baik.

2) Seksi Pindah datang mempunyai tugas pokok Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi kegiatan pelayanan penerbitan dokumen pindah datang serta menyiapkan tugas lainnya di Seksi pindah datang;


Seksi Pindah Datang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pindah Datang;

b. Menyiapkan regulasi-regulasi di bidang Pelayanan pendaftaran penduduk di seksi Pindah Datang penduduk;

c. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam Pelayanan Pindah datang penduduk;

d. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup seksi Pindah Datang;

e. Menyiapkan konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Pindah Datang;

f. Melaksanakan operasional dalam rangka penyusunan regulasi, kajian, dan petunjuk teknis pelayanan Pindah Datang;

g. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Pindah Datang;

h. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Pindah Datang;i. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pendataan Penduduk

1) Seksi Pendataan Penduduk memiliki Ikhtisar Jabatan menyiapkan rencana kerja, melaksanakan pelayanan pendataan penduduk dengan menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, mengoreksi agar terlaksananya kegiatan pelayanan pendataan penduduk dengan tertib dan baik;

2) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas pokok Menyiapkan rencana , membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi kegiatan pelayanan pendataan penduduk, serta menyiapkan tugas lainnya di seksi Pendataan Penduduk;

3) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai uraian tugas:a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi

Pindataan penduduk;b. Menyiapkan regulasi-regulasi di bidang Pelayanan pendaftaran

penduduk di seksi Pindataan penduduk;c. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-

undangan,kebijakan teknis, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam Pendataan penduduk;

d. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup seksi Pindataan Penduduk;

e. Menyiapkan konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Pindataan Penduduk;

f. Melaksanakan operasional dalam rangka penyusunan regulasi, kajian, dan petunjuk teknis Pendataan Penduduk;

g. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Pindataan Penduduk;

h. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Pendataan Penduk;


i. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

j. berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki Ikhtisar Jabatan

Merencanakan operasional, menyusun, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan pencatatan sipil agar pelayanan berjalan dengan tertib dan baik;

2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun, dan mengevalasi kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta prkawinan, akta perceraian, akta perubahan status anak, akta pewarganagaraan , dan akta kematian, menyiapkan tugas lainnya yang berkenaan dengan tugas pelayanan pencatatan sipil;

3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di

lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;b. Merencanakan operasional teknis dan kebijakan pelayanan

pencatatan sipil;c. Merencanakan operasional kebijakan teknis di seksi kelahiran, seksi

perkawinan dan perceraian, dan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;

d. Mengevaluasi terpenuhi atau tidaknya bukti outentik berkas permohonan untuk diusulkan penerbitan akta pencatatan sipil;

e. Menyusun usulan dan saran kepala Dinas selaku atasan langsung, melalui pengkajian dan analisis sistematis sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian mengatasi masalah;

f. Mengevaluasi rencana kerja Pelayanan Pencatatan Sipil;g. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil;h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;i. Merencanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinis susuai dengan lingkup tugasnya.4) Bidang Pelayanan pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya,

menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kebijakan teknis di Bidang urusan Pelayanan Pencatatan Sipil;

b. Menyusun Kebijakan teknis di Bidang Urusan Pelayanan Pencatatan Sipil;

c. Mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang urusan Pelayanan Pencatatan Sipil;


d. Menyusun, memfasilitasi dalam melaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil;

e. Merencanakan operasional penerbitan dokumen pelayanan pencatatan sipil

f. Menyusun pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;g. Merencanakan operasional, pengendalian, pemantauan dan dan

evaluasi kegiatan pelayanan pencatatan sipil;h. Merencanakan operasional tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Bidang Pencatatan sipil, terdiri dari :

a. Seksi kelahiran;1) Seksi Kelahiran memiliki Ikhtisar Jabatan Menyiapkan rencana kerja,

membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil agar berjalan dengan tertib dan baik;

2) (2) Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok Menyiapkan rencana kerja , membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi pelayanan penerbitan akta kelahiran dan menyiapkan tugas lain di Seksi Kelahiran;

3) Seksi Kelahiran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup seksi Kelahiran;

b. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelayanan pencatatan kelahiran;

c. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Seksi Kelahiran;

d. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;e. Membuat konsep surat lain dan dokumen lain-lainnya yang

menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Kelahiran;f. Melaksanakan operasional pelayanan pencatatan kelahiran;g. Melaksanakan operasional kedinasaan, konsultasi, supervisi, dan

evaluasi terhadap pelayanan pencatatan kelahiran;h. Mengoreksi dan memprifikasi kelengkapan berkas usulan

penerbitan akta kelahiran untuk diteruskan kepada bidang;i. Mengoreksi dan mengevaluasi capaian operasional pelayanan

pencatatan kelahiran;j. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi

Kelahiran;k. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Kelahiran;l. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.


b. Seksi perkawinan,dan perceraian,1) Seksi Kelahiran memiliki Ikhtisar Jabatan Menyiapkan program kerja ,

membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi segala tugas di Seksi Perkawinan agar berjalan dengan tertib dan baik;

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok Menyiapkan program kerja, membuat konsep,melaksanakan operasional pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian dengan membuat konsep, melaksanakan operasional, mengoreksi agar terlakananya pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian, dan menyiapkan tugas lain di Seksi perkawinan dan perceraian;

3) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup seksi

perkawinanb. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis sebagai pedoman dalaam pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

c. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Seksi pelayanan perkawinan dan perceraian;

d. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepeda atasan;e. Membuat konsep surat lain dan dokumen lain- lainnya yang

menjadi tugas dan tanggungjawab seksi Perkawinan dan perceraian;

f. Melaksanakan operasional pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

g. Melaksanakan operasional kedinasan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

h. Mengoreksi dan memprifikasi kelengkapan berkas usulan penerbitan akta perkawinan dan perceraian untuk diteruskan kepada kepala bidang;

i. Mengoreksi dan mengevaluasi capaian operasional pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

j. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup seksi perkawinan dan perceraian;

k. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian;

l. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan Dan Kematian. 1) Seksi Perubahan Status Anak memiliki Ikhtisar Jabatan Menyiapkan,

membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan di Seksi Perubahan status Anak, pewarganegaraan dan kematian agar berjalan dengan tertib dan baik;

2) Siksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kemataian Mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan


operasionan dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan dalam pelayanan penerbitan akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dan menyiapkan tugas lain di Seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganagaraan, dan Kematian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyiapakan rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup seksi

perubahan status Anak, pewarganegaraan, dan kematian;b. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelayanan pencatatan perubahan status anak,pewarganegaraan, dan kematian;

c. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;

d. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;e. Membuat konsep surat lain dan dokumen lain-lainnya yang menjadi

tugas dan tanggungjawab seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;

f. Melaksanakan operasional pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganagaraan, dan kematian;

g. Melaksanakan operasional kedinasan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;

h. Mengoreksi dan memprifikasi kelengkapan berkas usulan penerbitan akta perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian untuk diteruskan kepada kepala bidang;

i. Mengoreksi dan mengevaluasi capaian operasional pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;

j. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan kematian;

k. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;

l. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data memiliki Ikhtisar Jabatan Merencanakan


operasional, menyusun, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, agar pelaksanaan kerja berjalan dengan tertib dan baik;

2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok Merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kerja urusan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pengelolaan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan serta menyiapkan tugas lain yang berkenaan dengan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di

lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data;

b. Menyusun perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

c. Menyusun regulasi-regulasi di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

d. Mengevaluasi rencana kerja, kebijakan, kajian, dan regulasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

e. Merencanakan operasional sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

f. Melaksanakan operasional fasilitasi sesuai ruang lingkup kerjanya;g. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan

tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penanfaatan data;

h. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

i. Menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

j. Merencanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi sebagai berikut:a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;b. Merencanakan operasional urusan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data;


c. Mengevaluasi, pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

d. Merencanakan operasional, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

e. Merencanakan operasional tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari :

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi memiliki Ikhtisar Jabatan menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan di seksi sistem informasi administrasi kependudukan agar berjalan dengan tertib dan baik;

(2) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan di Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan menyiapkan tugas lain di seksi SIAK;

(3) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;b. Menyiapkan kajian pengembangan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan;c. Menyiapkan kajian fasilitas, mengumpul dan mengolah bahan

perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perangkat lunak;

d. Menyiapkan kajian fasilitas, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengemangan perangkat keras;

e. Menyiapkan kajian fasilitas, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi jaringan komunikasi data;

f. Melaksanakan operasional dan pengembangan SDM aplikasi pelayanan SIAK;

g. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup seksi sistem informasi administrasi kependudukan;

h. Menyiapkan dan melapor pelaksanaan tugas kepada atasan;i. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi

tugas dan tanggungjawab seksi sistem informasi administrasi kependudukan;

j. Melaksanakan operasional dalam rangka penyusunan kajian pengembangan aplikasi pelayanan SIAK;

k. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup seksi sistem informasi administrasi kependudukan;

l. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup seksi sistem informasi administrasi kependudukan;


m.Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data memiliki Ikhtisar Jabatan

menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan di seksi pengolahan dan penyajian data agar berjalan dengan tertib dan baik;

2) Seksi Pengolahan dan penyajian Data mempunyai tugas pokok Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan di Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, serta menyiapkan tugas lain di seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

3) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

b. Menyiapkan kajian pengembangan Sistem Pengolahan dan Penyajian Data;

c. Menyiapkan kajian fasilitas, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan Pengolahan dan Penyajian Data;

d. Menyiapkan kajiaan fasilitas, mengumpul dan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi sistem Pengolahan dan Penyajian Data;

e. Melaksanakan operasional dalam pengembangan SDM pengolahan dan penyajian data;

f. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

g. Menyiapkan dan melapor pelaksanaan tugas kepada atasan;h. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi

tugas dan tanggungjawab seksi Pengolahan dan Penyajian Data;i. Melaksanakan operasional dalam rangka penyusunan kajian

pengembangan Sistem Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

j. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Pengolahan dan penyajian Data;

k. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

l. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan memiliki Ikhtisar Jabatan

menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi segala tugas dan kegiatan di seksi kerjasama dan inovasi pelayanan agar berjalan dengan tertib dan baik;

2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok Menyiapkan, membuat konsep, melaksankan operasional, dan


mengoreksi segala tugas dan kegiatan di Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, serta menyiapkan tugas lain di seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi

Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;b. Menyiapkan kajian pengembangan Sistem Kerjasama dan Inovasi

pelayanan;c. Menyiapkan kajian fasilitas, mengumpul dan mengolah bahan

perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

d. Menyiapkan kajiaan fasilitas, dan membuat konsep kebijakan teknis dan fasilitasi sistem Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

e. Melaksanakan operasional pembinaan dan pengembangan SDM Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

f. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

g. Menyiapkan dan melapor pelaksanaan tugas kepada atasan;h. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi

tugas dan tanggungjawab seksi kerjasama dan inovasi pelayanan;i. Melaksanakan operasional dalam rangka penyusunan kajian

pengembangan Sistem Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;j. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi

Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;k. Mengoreksi dan membina pegawai di lingkup Seksi Kerjasama dan

Inovasi Pelayanan;l. Melaksanakan operasional tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang

Informasi Kependudukan.


GAMBAR 1.STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIKABUPATEN NATUNA


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGANSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PEMANFAATAN DATA

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI PINDAH DATANG

SEKSI KELAHIRAN

SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA

SI PENDATAAN PENDUDUK

SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK,

PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

E. Sumber Daya Manusia ( PNS dan PTT )Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna per Desember 2018

berjumlah 38 personil. Pegawai Negeri berjumlah 23 personil, dan Pegawai Honorer ( PTT )

berjumlah 15 personil. Untuk lebih rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL .II. 1. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

SEKRETARIAT

BIDANG PENDAFTARAN

PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN

SIPIL

BIDANG INFORMASI

KEPENDUDUKANJUMLAH

TOTAL

L P L P L P L P L P

SD/MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLTP/MTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLTA/MA 2 0 2 0 1 0 0 0 5 0 9

D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

D3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2

S1 2 2 2 1 2 1 3 1 9 5 13

S2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2

JUMLAH 6 2 5 1 4 1 3 1 19 5 27

TOTAL 8 6 5 4 23 23

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Per- Desember, 2018

TABEL.II .2 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI TIDAK TETAP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Laporan Tahunan 2018 (DISDUKCAPIL) Page 21

PENDIDIKANSEKRETARIAT

BIDANG PENDAFTARAN

PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN

SIPIL

BIDANG INFORMASI

KEPENDUDUKANJUMLAH

TOTAL

L P L P L P L P L P

SD/MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLTP/MTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLA/MA 0 1 2 2 2 2 0 0 4 5 9

D1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

S1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2

S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 1 1 4 4 2 2 0 0 6 9 15

TOTAL 2 8 4 0 15

TABEL .II. 3. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER

BERDASARKAN GOLONGAN

RUANG DAN JENIS KELAMIN

SEKRETARIATDIDANG

PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN

SIPIL

BIDANG INFORMASI

KEPENDUDUKANJUMLAH TOTAL

L P L P L P L P L P

IV/c 1 1 0 1

IV/b 1 1 0 1

IV/a 1 1 1 3 0 3

III/d 1 1 1 2 2 4

III/c 1 1 1 1 3 1 4

III/b 1 1 0 1

III/a 1 1 1 2

II/d 1 1 0 1

II/c 2 2 2 1 1 5 3 8

II/b 0 0 0

II/a 1 1 1 0 1

I/d 0 0 0

I/c 1 1 0 1

I/b 0 0 0

I/a 0 0 0

Jumlah 6 5 3 1 4 1 4 219

8 27

Honorer 1 3 2 4 2 2 0 5 9 14

Jumlah Total7 7 7 6 5 3 4 2

25

17 41

14 13 8 6 41 41

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Per- Desember, 2018


TABEL. II. 4. KONDISI PEGAWAI SAAT INI

NO URAIAN

KONDISI SDM

PERSENTASEFORMASI TERISI

MASIH KURANG

1 KEPALA DINAS( Eselon II) 1 1 - 100%

2 SEKRETARIS ( Eselon III a) 1 1 - 100%

3 KABID (Eselon III b) 3 3 - 100%

4 KASUBBAG( Eselon IV a) 2 2 - 100%

5 KASEKSI ( Eselon IV a) 9 9 - 100%

6 STAF PNS - 13 - 46%

7 STAF NON PNS ( PTT) - 14 - 54%

8 JUMLAH PNS - 23 - 64%

9 JUMLAH NON PNS ( PTT) - 15 - 36%

10 PEGAWAI LAKI-LAKI - 20 - 55%

11 PEGAWAI PEREMPUAN - 17 - 45%

TABEL. II. 5. DATA PEGAWAI MENURUTDIKLAT STRUKTURALNO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

DIKLAT PIM II

DIKLAT PIM III

DIKLAT PIM IV

1

4

5

-

0

3

1

4

8

TOTAL 9 4 13


Tabel II. 6. DATA NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PER DESEMBER 2017

NO NAMA JABATAN PANGKAT/GOL

1 H.ILHAM KAULI,S,Sos,M.Si KEPALA DINAS PEMBINA UTAMA MUDA/IVc

2 H.DARWANDI.S.Sos SEKRETARIS PEMBINA IV b

3 Drs. ABDUL MAZI KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL PEMBINA/ Iva

4 ZAKARIA,SH KEPALA BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN PEMBINA/Iva

5 TRISULO VARIANTO,SE KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK PEMBINA/Iva

6 IRSAN LESMANA S.Sos KASI KELAHIRAN PEMBINA TK.I /III d

7 YUSLI,A.Md KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PEMBINA TK.I /III d

8 Drs. ASARI SEKSI PENDATAAN PENDUDUK PEMBINA TK.I /III d

9 SASRAWATI,SH SEKSI PINDAH DATANG PEMBINA TK.I /III d

10 HASYIM SEKSI IDENTITAS PENDUDUK PENATA /III c

11 ZAINUL ADRI,S.Sos.MM SEKSI PERKAWINAN DAN, PERCERAIAN, PENATA TK I/ IIId

12 Hj. HALIMAH TUSSAKDIAH,S.Ag

SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK,PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PENATA TK.I/ IIId

13 SIROJIDDIN,A.Md KASI PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENATA/ IIIb

14 UTAMI,S.Sos KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PENATA /IIIc

15 AHMAD YANI, SEKSII PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA PENATA /III c

16 YULIANDA,SE SEKSI KERJA SAMA DAN INOVASI PENATA MUDA TK.I/IIIb

17 SURYATI,S.Ip PENGADMINISTRASI SURAT MENYURAT PENATA MUDA /III a

18 SALIKIN PENGADMINISTRASI SURAT MENYURAT PENGATUR/II c

19 PURWANTOTRI HARTONO,A.Md ADMINISTRATOR DATA BASE (ADB) PENGATUR/II c

20 AZMAL AKBAR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGATUR/II c

21 WAN ABDUL KARIM PETUGAS REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN PENGATUR/II c

22 ANDRIZAL ADMINISTRATOR DATA BASE (ADB) PENGATUR/II c

23 BUSTAMI PENGURUS BARANG PENGATUR MUDA /II a


Tabel. II. 7. Pegawai Tidak tetap (PTT)NO NAMA NRPTT JABATAN

1 2 3 4

1 TAMRIN NRPTT. 0509 1 001

OPERATOR AKTA PERKAWINAN,

PERCERAIAN, PENGANGKATAN,

PENGAKUAN DAN

PENGESAHAN ANAK

2 ELFITA AFRIATI NRPTT.26 11 2 008

3 JULIDA, S.Sos NRPTT. 0509 2 008 OPERATOR SIAK

4 ITA APRIANA NRPTT. 0509 2 002

PENGADMINISTRASI

PENGAMBILAN DOKUMEN

PENCATATAN SIPIL

5 RIKA NRPTT. 0509 2 003 PENGADMINISTRASI SURAT

6 GIANTO NRPTT. 0509 1 006OPERATOR AKTA KELAHIRAN ,

KEMATIAN DAN PERKAWINAN

7 SUSANTI NRPTT. 0509 2 005

PENGADMINISTRASI

PENDAFTARAN AKTA

PENCATATAN SIPIL

8 INDRA NRPTT. 0509 1 010 OPERATOR SIAK

9 KARLINA NRPTT. 0509 2 011 OPERATOR SIAK

10 APRIANTO NRPTT. 0509 1 014 OPERATOR SIAK

11 RIA KUSUMANINGSIH NRPTT. 0509 2 004PENGADMINISTRASI LAPORAN

PENDUDUK

12 AGUS SYAHRIZAL NRPTT. 0510 1 017 CARAKA

13 HERLINA,A.Md NRPTT. 0510 2 007 OPERATOR SIAK

14 ANNA YULISA, S.Sos NRPTT. 0510 2 001 PEMBANTU BENDAHARA

15 A.YANNY PERKASA NRPTT.0111 1 004 OPERATOR SIAK

F. Sarana Prasarana penunjang kegiatan Rutinitas KantorSarana prasarana yang sebagai pendukung kegiatan Rutinitas kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :Blanco,atau Formulir Permohonan KIA

NCR ½.Blangko Kartu Keluarga,Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian. di

mana blanco tersebut merupakan hal yang sangat penting karna untuk pembuatan


KK,KTP,AKTA LAHIR,KIA ,SURAT PINDAH DATANG harus selalu ada di karnakan

banyaknya masyarakat yang ingin membuat Dokumen Kependudukan.SCANER,

ALAT PEREKAM, PRINTER ,LACTOP ini sebagai alat yang di gunakan untuk

membuat atau mencetak KK,KTP,AKTA LAHIR ,KIA dan Surat PINDAH DATANG.Ini

juga didukung oleh Aset yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

seperti :

1. Alat pendingin Ruangan

2. Almari

3. Filling Kabinet

4. Meja Kerja Deraksi,Meja kerja ½ Biro

5. Kursi Kerja

6. Rak Buku

7. STPJM Kebenaran Data Kelahiran

8. Rak Kaca Server


BAB IIIVISI, MISI TUJUAN SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam kontek yang luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 -2016 merupakan bagian yang integral dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 –

2016.

Mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Natuna tahun 2011 – 2016, di dalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi

dan Kebijakan sebagai berikut:

A. Visi Misi RPJMD 2016 - 20211. Visi Visi RPJMD “ Masyarakat Natuna yang Cerdas Mandiri Dalam Kerangka

Keimanan dan Budaya Tempatan.” Visi diatas merupakan cara pandang jauh

kedepan tentang keimanan serta meningkatkan kecerdasa Masyarakat Natuna

diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan

menuju kondisi yang diinginkan, Kabupaten Natuna secara terus menerus

mengembangkan peluang dan inovasi tetap eksis dan unggul dengan senantiasa

mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun

dalam tahapan yang terencana. konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil ( out

come ).

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah: Terwujudnya pelayanan

dan tertib administrasi Kependudukan adalah terselenggaranya secara baik, tepat,

cepat, akurat, mudah diakses serta terpolanya Sistem Administrasi Kependudukan di

Kabupaten Natuna secara Profesional sebagai pelayanan publik.

Teknologi informasi adalah dengan system informasi administrasi

kependudukan masyarakat Kabupaten Natuna dapat memperoleh dokumen pribadi

yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, serta Akte

Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan lainnya.Maka dari itu Dinas Kependudukan

terkait dengan visi Kabupaten Natuna yang ke – 6 yaitu : “Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat”.


B. Program Pemerintah Daerah Pendukung Visi Misi yang tertuang dalam

RPJMD 2016 – 2021. ( lampiran 8 )

Pernyataan Misi mengundang dan mencerminkan pandangan organisasi

tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting

untuk mengarahkan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global Otonomi Daerah. Berkaitan

dengan hal tersebut.

Penjelasan Makna Misi1. Mewujudkan pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna merupakan

sebagian tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten Natuna sebagai

perpanjangan tangan pemerintah dalam kepengurusan administasi

kependudukan melalui pembinaan dan memberikan

pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Kependudukan.

2. Membangun sistem administrasi kependudukan dengan teknologi yaitu :

Dengan sistem administrasi kependudukan diharapkan masyarakat

kabupaten Natuna dapat memperoleh dokumen kependudukan yaitu Kartu

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional,Kartu Identitas

Anak (KIA) dan AKTA pencatatan sipil.



PROGRAM PRIORITAS MENDUKUNG VISI MISI RPJMD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 – 2021DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran 8.

kodeMisi,Tujuan,

Sasaran, program

Indikator

Program

(outcome)

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun 2016)

Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021)Kondisi Kinerja Pada

Akhir RPJMD

1.12 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKA

N DAN

CATATAN SIPIL

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

JUMLAHSumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021 Lampiran VII

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas yang tidak secara langsung mendukung Program prioritas mendukung Visi

Misi RPJMD pembangunan Daerah, di karnakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi yang bergerak dalam bidang

pelayanan yang mengarah pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam melayanani masyarakat dalam mendapatkan pelayanan untuk

memenuhi kebutuhan Dokumen Administrasi Kependudukan.


C. Program Perangkat Daerah Tertuang Dalam RPJMD 2016 – 2021( Bab VIII RPJMD 2016 – 2021 yang disertai pendanaanya ( lampiran 9 )Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak termasuk dalam program perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021,di

karnakan program yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan program yang prioritas dalam pendanaan, oleh

sebab itu di lampiran 9 pada tabel berikut hasilnya nihil.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 - 2021

Lampiran 9

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2016)

Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021)Kondisi Kinerja Pada Akhir

RPJMD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Bulan pelayanan Administrasi perkantoran 12 Bulan

12 Bulan 1.131.443 12 bulan 1.003.200 12 Bulan 1.003.200 12 Bulan 1.003.200 12Bulan 1.133.200 50 Bulan 5.274.243

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

60%

65% 150.500 65% 265.000 70% 480.000 70% 410.000 75% 310.000 75% 1.615.500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

persentase kehadiran pegawai

85%85% 28.700 90% 0 90% 0 95% 159.000 95% 0 99% 187.700

Program peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

Persentase Aparatur yang bersertifikasi

50%

50% 229.125 60% 200.000 65% 200.000 70% 200.000 75% 200.000 75% 1.029.125


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Predikat / Nilai Akuntabilitas cc /52,58 B/68 0 B/70 45.000 BB/74 45.000 BB/76 45.000 A/80 45.000 A/80 180.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Kepemilikan KTP 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi

0,970,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Persentase penduduk yang memiliki Dokumen kependudukan

85% 85% 1.344.441 85% 1.698.000 90% 1.883.000 95% 2.933.000 100% 4.575.000 100% 12.433.441

Rasio Bayi Berakte Kelahiran 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Rasio Pasangan Berakta Nikah 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk

0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

Jumlah 2.855.509 3.211.200 3.611.200 4.950.200 6.263.200 20.720.009


Indikasi Rencana Program prioritas memuat program-program prioritas,baik untuk mencapai visi dan misi kepala daerah,pemenuhan

standar pelayanan minimum,( SPM ). Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan

pembangunan daerah. Lampiran 9 menunjukan adanya pendanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


D. TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG TERTUANG DALAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2016 – 2021.Sebagai penjabaran dari pernyataan misi tersebut di atas, Dinas Kependudukan

menetapkan tujuan, sasaran dan program yang ingin dicapai dalam periode waktu tahun

2012 -2016 sebagai berikut: Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga

pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang

diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5

tahun, maka untuk mencapai misi dalam rangka merealisasi visi yang telah ditetapkan.

Tujuannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat

pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan SKPD dalam

melaksanakan pembangunan. Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-

perbaikan yang akan dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi,

sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan

kegiatan dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan tujuan di dalam

perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun

2016– 2021 adalah :

1. Terwujudnya pelayanan prima baik melalui pembinaan dan memberikan pelayanan

umum serta pelayanan teknis di bidang kependudukan.

a. Tersedianya fasilitas pendukung kelembagaan untuk pelayanan administrasi

publik;

b. Meningkatnya profesionalisme SDM

2. Terbangunnya system administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan

kependudukan;

a. Meningkatnya pemenuhan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara

nyata dalam waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan

strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, oreintasi pada hasil

dapat dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas

kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna menetapkan sasaran sebagai

berikut:

1. Tersedianya fasilitas pendukung kelembagaan untuk pelayanan administrasi

public dan meningkatnya profisionalisme SDM.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

a. Tertib administrasi kepegawaian;

b. Persentase Standar Pelayanan Operasional Prosedur yang diterapkan;


c. Persentase Standar Pelayanan Minimal Prosedur yang diterapkan;

2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan kepemilikan dokumen

administrasi kependudukan;

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indicator :

a. Persentase kepemilikan kartu keluarga ( KK )

b. Persentase kepemilikan Kartu tanda penduduk ( KTP )

c. Persentase kepemilikan AKTA pencatatan sipil

d. Persentase Kepemilikan KIA Kartu Identitas Anak.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat,

guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

yang direncanakan untuk priode tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

d. Penyediaan Alat Tulis kantor;

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

g. Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan;

h. Penyediaan makanan dan minuman;

i. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /Teknik Perkantoran;

k. Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :a. Rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional;

b. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :a. Kursus Peningkatan Ketrampilan Aparatur.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil;

b. Sosialisasi kebijakan kependudukan;

c. Penerbitan Kartu Identitas Anak ;

d. Penyusunan profil kependudukan;

e. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk;


f. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) Terpadu ( DAK

Non Fisik ).


BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 dan 1 Tahun Sebelumnya Tahun 2016 APBD Kabupaten Natuna.1. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017

No Program dan KegiatanPengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya administrasi perkantoran Rp 1,541,718,800.00 1,404,776,342.00 91,11 %

1

Penyediaan jasa surat

menyuratInput: Dana yang tersedia Rp 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00%

Outcome:Terlaksananya kegiatan administrasi % 85% 85% 100,00%

Output: Terselenggaranya kegiatan Perkantoran dengan baik % 85% 85% 100,00%

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Input: Dana yang tersedia Rp 110,000,000.00 47,267,592.00 32,22%

Outcome: Pembayaran rekening listrik, telpon dan air % 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya pasokan listrik,telpon dan air % 85% 85% 100,00%

3

Penyediaan jasa

kebersihan KantorInput: Dana yang tersedia Rp 8,000,000 7,996,000.00 100%

Outcome: Tersedianya peralatan-peralatan kebersihan % 85% 85% 100,00%

Output: Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman % 85% 85% 100,00%

4

Penyediaan alat tulis

kantorInput: Dana yang tersedia Rp 47,900,000.00 47,881,000.00 100,00%

Outcome: ATK % 85% 85% 100,00%

Output: Terselenggaranya kegiatan Perkantoran dengan baik % 85% 85% 100,00%

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input: Dana yang tersedia Rp 40,000,000 39,990,000.00 100,00%

Outcome: Bahan cetak dan penggandaan dokumen-dokumen % 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik % 85% 85% 100,00%

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


OutcomeTersedianya peralatan- peralatan dan perlengkapan kantor % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya persediaan peralatan-peralatan dan perlegkapan kantor

% 85% 85% 100,00%

7 Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

Input: Dana yang tersedia Rp 12,000,000 6,350,000 67%

Outcome: Tersedianya bahan-bahan bacaan dengan baik % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur % 85% 85% 100,00%

8 Penyediaan makanan dan minuman


Outcome: Makan minum pegawai % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja aparatur % 85% 85% 100,00%

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Outcome: Perjalanan dinis luar daerah % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja koordinasi dinas terkait diluar daerah % 85% 85% 100,00%

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ Teknik Perkantoran


Outcome: gaji honor PTT % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT % 85% 85% 100,00%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Outcome: Perjalanan dinas dalam daerah % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah di Kecamatan % 85% 85% 100,00%

II Program peningkatan sarana dan Prasarana

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 130,000,000.00 84,088,300.00 84,89%


1 2 3 4 5 6

1Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional

Input: Dana yang tersedia Rp 70,000,000 68,127,300 78.67%

Outcome: Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas % 85% 85% 100,00%

Output: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik % 85% 85% 100,00%

2Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Input: Dana yang tersedia Rp 60,500,000 47,680,000 78,80%

Outcome: Tersedianya peralatan-peralatan kantor % 85% 85% 100,00%

Output: Terpeliharanya peralatan-peralatan dengan baik % 85% 85% 100,00%

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur % 30,000,000 25,002,200 00,00%

1 Kursus Peningkatan Ketrampilan Aparatur


Outcome: Pegawai-pegawai yang mengikuti kursus dan peningkatan ketrampilan

% 85% 00% 00,00%

Output: Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur % 85% 85% 100,00%

IVProgram Penataan

Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan

2,191,769,900 2,073,633,500 60,37%

1Peningkatan Pelayanan

Publi dalam Bidang

Pencatatan Sipil


Outcome: Penerbitan Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Natuna

% 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Natuna

% 85% 85% 100,00%

2Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan sipil dan pencatatan sipil


Outcome: Tersusunnya Kebijakan Kependudukan % 90% 00% 00,00%

Output: Meningkatnya Penataan Administrasi dan Tersusunnya program Kebijakan Kependudukan

% 90% 00% 00,00%

3 Penerbitan Kartu Identitas Anak

Input: Dana yang tersedia % 254,577,400 251,706,400,00 98,87%

Outcome: Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan % 95% 00% 00,00%

Output: Tersedianya dasar Hukum Tentang Administrasi kependudukan % 95% 00% 00,00%

4

Dan Peningkatatn Pelayanan Publik

dalam Bidang Pendaftaran

Penduduk


Outcome: Tersediaya Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil % 85% 85% 100,00%

Output: Tertibnya Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

% 85% 85% 100,00%

5Penyusunan profil

kependudukan

Input: Dana yang tersedia Rp 72,996,000 65,656,700.00 89,94 %

Outcome: Tersedianya data penduduk dan pencatatan sipil % 85% 0% 100%

Output: Terlaksananya penyusunaan profil kependudukan dan pencatatan sipil

% 85% 0% 100%

6

Pengembangan Sistem

Administrasi

kependudukan

( SAK )Terpadu (DAK Non

Fisik)


Outcome: Terselenggaranya Penerbitan KK dan KTP di 12 Kecamatan

% 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya Kepemilikan Dokumen Kependudukan KK dan KTP

% 85% 85% 100,00%


1. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016No

Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6


Meningkatnya administrasi perkantoran Rp 1,057,012,000 1,034,016,521 97,85 %

1


menyuratInput: Dana yang tersedia Rp 5,000,000 5,000,000 100,00%

Outcome:Terlaksananya kegiatan administrasi % 85% 85% 100,00%

Output: Terselenggaranya kegiatan Perkantoran dengan baik

% 85% 85% 100,00%

2

Penyediaan jasa

komunikasi,Sumber,D

aya air dan listrik


Outcome: Pembayaran rekening listrik, telpon dan air % 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya pasokan listrik,telpon dan air % 85% 85% 100,00%

3

Penyediaan jasa

kebersihan KantorInput: Dana yang tersedia Rp 8,000,000 8,000,000 97,33%

Outcome: Tersedianya peralatan-peralatan kebersihan

% 85% 85% 100,00%

Output: Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

% 85% 85% 100,00%

4


kantorInput: Dana yang tersedia Rp 35,000,000 35,000,000 100,00%

Outcome: ATK % 85% 85% 100,00%

Output: Terselenggaranya kegiatan Perkantoran dengan baik

% 85% 85% 100,00%

6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Outcome: Bahan cetak dan penggandaan dokumen-dokumen

% 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik

% 85% 85% 100,00%

7Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan


Outcome: Tersedianya bahan-bahan bacaan dengan baik % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur

% 85% 85% 100,00%



Outcome: Makan minum pegawai % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja aparatur % 85% 85% 100,00%

9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Outcome: Perjalanan dinas luar daerah % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja koordinasi dinas terkait diluar daerah

% 85% 85% 100,00%

10Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ Teknik Perkantoran


Outcome: gaji honor PTT % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT % 85% 85% 100,00%

11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Outcome: Perjalanan dinas dalam daerah % 85% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah di Kecamatan

% 85% 85% 100,00%

II Program peningkatan sarana

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran


dan Prasarana96,83%

1 2 3 4 5 6

1Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional


Outcome: Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor % 85% 85% 100,00%

Output: Terpeliharanya gedung kantor dengan baik % 85% 85% 100,00%

2Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Rumah Tangga


Outcome: Tersedianya peralatan-peralatan kantor % 85% 85% 100,00%

Output: Terpeliharanya peralatan-peralatan dengan baik

% 85% 85% 100,00%

IIIProgram Penataan Administrasi Kependudukan


93,51%

1

Peningkatan

Pelayanan Publi

dalam Bidang

Pencatatan Sipil


Outcome: Penerbitan Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Natuna

% 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Natuna

% 85% 85% 100,00%

2

Monitoring dan

Evaluasi Data

Penduduk dan

Catatan Sipil


Outcome: Tersediaya Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

% 85% 85% 100,00%

Output: Tertibnya Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

% 85% 85% 100,00%

3

Rapat Koordinasi

Kependudukan dan

pencatatan sipil


Outcome: Terselenggaranya laporan kependudukan dan pencatatan sipil

% 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya laporan kependudukan se Kabupaten Natuna

% 85% 85% 100,00%

4

Peningkatan

Pelayanan Publik

dalam Bidang

Pendaftaran

Penduduk


Outcome: Terselenggaranya Penerbitan KK dan KTP di 12 Kecamatan

% 85% 85% 100,00%

Output: Tersedianya Kepemilikan Dokumen Kependudukan KK dan KTP

% 85% 85% 100,00%

5 Penyusunan Profil Kependudukan

Outcome: Terselenggaranya Penerbitan KK dan KTP di 12 KecamatanOutput: Tersedianya Kepemilikan Dokumen Kependudukan KK dan KTP


B. Program/Kegiatan dan target kinerja perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun ( berdasarkan APBD 2018 / DPA 2018 )

NoProgram dan

KegiatanPengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Satuan Target Jumlah

1 2 3 4 5


Meningkatnya administrasi perkantoran Tahun 12 bulan 1,017,902,568.00

1


menyuratInput: Dana yang tersedia Tahun 12 bulan 11,922,000.00

Outcome:Terlaksananya kegiatan administrasi % 85% 100,00%

Output: Terselenggaranya kegiatan Perkantoran dengan baik % 85% 100,00%

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Input: Dana yang tersedia Tahun 12 bulan 110,000,000.00

Outcome: Pembayaran rekening listrik, telpon dan air % 85% 100,00%

Output: Tersedianya pasokan listrik,telpon dan air % 85% 100,00%

3

Penyediaan jasa

kebersihan KantorInput: Dana yang tersedia Tahun 12 bulan 8,000,000.00

Outcome: Tersedianya peralatan-peralatan kebersihan % 85% 100,00%

Output: Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman % 85% 100,00%

4


kantorInput: Dana yang tersedia Tahun 12 bulan 49,436,000.00

Outcome: ATK % 85% 100,00%

Output: Terselenggaranya kegiatan Perkantoran dengan baik % 85% 100,00%

6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Outcome: Bahan cetak dan penggandaan dokumen-dokumen % 85% 100,00%

Output: Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik % 85% 100,00%

7Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan


Outcome: Tersedianya bahan-bahan bacaan dengan baik % 85% 100,00%

Output: Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur % 85% 100,00%


Input: Dana yang tersedia Kotak 12 bulan 30,100,000.00

Outcome: Makan minum pegawai % 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja aparatur % 85% 100,00%

9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Input: Dana yang tersedia 18 OK 17,650,000.00 317,700,000.00

Outcome: Perjalanan dinis luar daerah % 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja koordinasi dinas terkait diluar daerah % 85% 100,00%

10Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ Teknik Perkantoran


Outcome: gaji honor PTT % 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT % 85% 100,00%

11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Outcome: Perjalanan dinas dalam daerah % 85% 100,00%

Output: Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah di Kecamatan % 85% 100,00%

IIProgram peningkatan sarana dan Prasarana

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 72,500,000 96,83%

85% 100,00%

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input: Dana yang tersedia 1 UNIT 88,656,000.00

Outcome: Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor

% 85% 100,00%


Output: Terpeliharanya gedung kantor dengan baik % 85%

100,00%

1 2 3 4 5

2Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional

Input: Dana yang tersedia 1 TAHUN 55,000,000.00

Outcome: Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas % 85% 100,00%

Output: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik % 85% 100,00%

3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Input: Dana yang tersedia 1 TAHUN 80,000,000.00

Outcome: Tersedianya peralatan-peralatan kantor % 85% 100,00%

Output: Terpeliharanya peralatan-peralatan dengan baik % 85% 100,00%

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Rp 198,575,000 93,00%

1 Kursus peningkatan ketrampilan aparatur


Outcome: Pegawai-pegawai yang mengikuti kursus dan peningkatan ketrampilan

% 85% 100,00%

Output: Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur % 85% 100,00%

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input: Dana yang tersedia 3 Laporan 55,000,000.00

Outcome: jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 laporan

Output: Predikat/ Nilai Akuntabilitas 70/B

VProgram Penataan Administrasi Kependudukan


1,418,705,000 93,51%

1

Peningkatan

Pelayanan PubliK

dalam Bidang

Pencatatan Sipil

Input: Dana yang tersedia 15 KECAMATAN 221,014,500.00

Outcome: persentase penduduk yang memilki dokumen kependudukan % 85% 100,00%

Output: Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif ) pembuatan akta kelahiran serta akta lainya

% 85% 100,00%

2

Pembinaan pelaporan

administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil

Input: Dana yang tersedia 15 kecamatan 137,985,000.00

Outcome: persentase penduduk yang memiliki dokumen % 85% 100,00%

Output: pembinaan pelaporanpengelolaanadministrasi kependudukan

% 85% 100,00%

3Penerbitan Kartu

Identitas Anak (KIA )

Input: Dana yang tersedia % 70 199,000,000.00

Outcome: Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

85% 100,00%

Output: persentase anak yang memiliki KIA

85% 100,00%

4

Pengembangan

system administrasi

kependudukan (DAK

Non fisik )

Input: Dana yang tersedia 1 Sistem 1,148,258,000.00

Outcome: persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan % 85% 100,00%

Output: Sistem SAK Terpadu % 85% 100,00%

5 Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

pendaftaran penduduk

Input: Dana yang tersedia 15 kecamatan 332,362,900.00

Outcome: persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan % 85% 100,00%

Output: Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif ) pembuatan KK,KTP,KIA

% 85%


100,00%

1 2 3 4 5

6

Peningkatan pemeliharaan dan penataan data arsip dokumen akta pencatatan sipil


Outcome: Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

90% 100,00%

Output: Terlaksananya penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil

90% 100,00%

7Penyusunan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil

Input: Dana yang tersedia 1 Laporan 115,000,000.00

Outcome: persesntase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan % 94,04

Output: Laporan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil % 85%

C. Hasil Capaian Indikator kinerja sasaran/program perangkat Daerah pendukung Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam Renstra.Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,di

mana dalam RPJMD Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tidak mendukung secara

langsung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, oleh karna itu dalam hal ini akan disajikan

indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dalam

bidang kependudukan.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

NoBidang Urusan

Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program

SKPDPenanggung

JawabTahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir

RPJMD1 Program penataan

Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

%0,86 0,97 0,98 0,99 1 1 1 1 Disdukcapil

2. Rasio bayi ber-akte kelahiran

% 0,27 0,50 0,71 0,79 0,90 1 1 1 Disdukcapil

3. Rasio pasangan berakte nikah

% 0,98 0,98 0,98 0,99 1 1 1 1 Disdukcapil

4. Kepemilikan KTP % 87,82 88,00 89,00 90,28 100,00 100,00 100,00 100,00 Disdukcapil

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

%61,77 80,62 92,71 94,04 95,36 96,68 97,98 97,98 Disdukcapil

6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

ada ada ada ada ada ada ada ada Disdukcapil

7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah Disdukcapil

Dalam hal ini capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dari tahun ke tahun terealisasi dengan baik di karnakan adanya kerja sama dengan

msyarakat dalam melayani kebutuhan untuk memenuhi Dokumen Administrasi

Kependudukan. D. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga antara pemerintah baik

pusat,provinsi,kabupaten dengan kabupaten lainnya.Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2017 baru akan melaksanakan

kerjasama dengan pihak ketiga anatara pemerintah daerah baik pusat,provinsi,kabupaten


dengan kabupaten lainnya,ini dikarnakan akan adanya peningkatan dalam pelayanan untuk

menggejar target atau capaian yang maksimal,

E. Keberhasilan /Penghargaan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, ataupun pihak lain.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2017 belum pernah mendapatkan

penghargaan baik itu dari pemerintah daerah,provinsi,pusat ataupun pihak lain,di karnakan

belum memberikan sesuatu yang terbaik.

F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat DaerahPelaksanaan Inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekarang sedang

berjalan ini berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 369 Tahun 2017 Tentang

“PENETAPAN PROGRAM INOVASI PELAYANAN”dimana Inovasi tersebut untuk

meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa dokumen

administrasi kependudukan,Inovasi tersebut antara lain :

a. Satu jam aja, dimana masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran Umum

langsung jadi dalam proses satu jam saja.

b. Jebol rumah,merupakan pelayanan keliling ke kecamatan yang dilakukan ke

Sekolah dan rumah penduduk yang mengalami keterbatasan untuk datang ke Dinas

dalam hal perekaman,seperti orang tua yang telah lanjut usia, keterbatasan mental,

cacat dan lain – lain

c. Kampung tertib administrasi, ini dilakukan baru disatu desa,dengan meninjau

kembali masyarakat yang ada di desa tersebut dalam kepemilikan dokumen

administrasi kependudukan,hal ini dengan melakukan pembinaan secara berkala

dalam satu tahun di suatu Desa yang telah di tetapkan

Ditetapkan Ranai tgl 16 November 2017.


BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS BERDASARKAN TUPOKSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentarasi dan tugas pembantuan di bidang

Informasi kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup

tugasnya.

Dalam rangka mengimplentasikan rencana strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2016 – 2021 disusun rencana kerja Tahun 2017 yang dituangkan dalam

Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2017 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2017 dan diselaraskan dengan arah, kebijakan dan prioritas Pembangunan

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna 2017. Selanjutnya kebijakan prioritas tersebut

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Natuna dengan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupten Natuna tahun 2017 sebagaimana berikut:

A.Bidang Pelayanan Administrasi PerkantoranDalam tugas Administrasi perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah

melaksanakan tertib Administrasi dengan baik,dalam hal melayani pegawai serta

melayani masyarakat yang ingin melegalisir Dokumen Administrasi

Kependudukan.Dalam hal ini di tahun 2017 bidang Sekretariat telah melakukan kegiatan

sebagai berikut :

a. Surat Masuk 829 surat

b. Surat keluar 717 surat

c. Laporan LAKIP. LAPORAN TAHUNAN, DAN KEUANGAN.

Dalam hal ini terdapat juga Lampiran SK sebagai pendukung kegiatan Administrasi

Perkantoran dan Kegiatan.


LAMPIRAN SK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

SELAMA SATU TAHUN 2017

NO

URT

NOMOR

SK

TGL/BLN

DAN

TAHUN

PRIHAL/TENTANG

KETERANGAN

1 3 Tahun

2017

5 Januari

2017

Penunjukan pejabat penatausaha

keuangan (PPK) pembantu

penatausaha pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten natuna Tahun Anggaran

2017

Utami, S.Sos (PPK)

Irsan

Lesmana,pembantu

PPK

Mardeni,Pembantu

PPK

-

2 04 tahun

2017

06 anuari

2017

Petunjukan pejabat teknis keuangan

( PPTK ) dan staf adminisgrasi

pelaksana teknis kegiatan di

lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2017

Yusli,A,Ma

Suryati,S.Ip

Anna Yulisa,S.Sos

3 6 Tahun

2017

9 Januari

2017

Penunjuk Pejabat Penggadaan

Barang dan Jasa pada Dinas

Kependudukan dan pncatatan Sipil

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran

2017

Drs. Abdul Mazi

4 5 Tahun

2017

7 Tahun

2017

9 Januari

2017

10 Januari

2017

Penunjukan Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan ( PPHP ) pada Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran

2017

HASYIM

AHMAD YANI,SE

5 4 Tahun

2017

6 Januari

2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dinas Kependudukan dan

Pencatataan Sipil Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2017

Drs.Asari

Sastrawati,SH

Trisulo Varianto,SE

Yulianda, SE

Ahmad Yani,SE

Zainul

Adri,S.Sos,M,Si


6 16Tahun

2017

20 Maret

2017

Panitia Pelaksana Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bidang Pendaftaran

Penduduk Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2017

Ilham

Kauli,S.Sos,M,Si

Darwandi,S.Sos

Trisulo Varianto,SE

Drs,Asari

Sastrawati,SH

Hasyim

7 13Tahun

2017

6 Maret

2017

Penunjukan Petugas Pemukthahiran

Data Pencatatan Sipil Pada Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Pencatatan Sipil Tahun 2017 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab, Natuna.

Drs.Abdul Mazi

Halimah

Tussakdiah,S.Ag

Tamrin

Giyanto

Ita Apriana

Susanti

8 11 tahun

2017

6 Maret

2017

Panitia Pelaksana Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bidang Pencatatan Sipil

Darwandi,S.Sos

Drs.Abdul Mazi

Hj. Mariani

Zainul

Adri,S.Sos.M,Si

Halimah

Tussakdiah,S.Ag

Wan Abdul Karim

9 10

Tahun

2017

3 Maret

2017

Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Ilham

Kauli,S.Sos,M,Si

Zakaria,SH

Yulianda,SE

Sirojuddin,A.Md

Dedi

Azmal Akbar


B. Bidang Pelayanan Pendaftaran PendudukDalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pendaftaran penduduk yatu dengan menerbitkan dokumen kependudukan seperti penerbitan

Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), kepeemilikan Kartu

Tanda Penduduk (KTP). Kartu Identitas Anak ( KIA )Adapun hasil dalam pelaksanaan

kegiatan sampai tahun 2017 sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga (KK) sebanyak 22.693 buah/KK, yang sudah cetak, 20.970 buah/KK

2. Penerbitan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 54,418 jiwa.yang

Wajib KTP, Yang sudah cetak KTP,35,521 jiwa, yang belum cetak KTP, 18,882

Jiwa.

3. Surat Keterangan Pindah Datang sebanyak 1.293 jiwa.

4. Penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA ), di Tahun 2017 KIA ini belum terealisasi

sepenuhnya dikarnakan masih dalam tahap awal.

C. Bidang Pelayanan Pencatatan SipilDalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pencatatan Sipil yatu dengan menerbitkan dokumen kependudukan seperti penerbitan Akta

Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan

Anak, Akta perceraian.

Adapun hasil dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penerbitan Akta Kelahiran sebanyak 58,047 dari jumlah penduduk 74,587 Jiwa

sekitar 77,82%

2. Penerbitan Akta kematian sebanyak 65 jiwa.

3. Penerbitan Akta Perkawinan sebanyak 18 jiwa.

4. Penerbitan Akta Pengesahan anak sebanyak 23 jiwa

5. Penerbitan Akta Pengangkatan anak sebanyak 3 jiwa.

D. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukanBidang Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, supervisi

dan pengawasan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pelaksanaan di bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang

Informasi Kependudukan tahun 2017 antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan petugas pelaksana di tingkat Desa, Kelurahan dan

Kecamatan.


2. Memberikan penjelasan dan pembinaan kepada petugas di tingkat Desa, Kelurahan

dan Kecamatan tentang dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuatan

dokumen kependudukan.

3. Melakukan rekapitulasi hasil laporan kependudukan sebagaimana data

kependudukan terlampir.

4. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting penggunaan

Dokumen Administrasi Kependudukan.


BAB VI

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu SKPD dilingkungan

Pemerintahan Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas sebagai pelayanan masyarakat

pada penyediaan kelengkapan dokumen kependudukan yang berupa Kartu Keluarga

(KK),Kartu Indentitas Anak ( KIA ) Kartu Tanda Penduduk (KTP), AKTA Pencatatan Sipil, dan

lain-lain menyangkut tentang kependudukan.

Untuk terselenggaranya kegiatan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada

tahun 2017 melaksanakan 4( empat ) program dan 20 ( dua puluh) kegiatan.

Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 ini cukup banyak hasil yang sudah

dicapai, namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang

masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontek stualisasi

persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2017, adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi,misi, strategi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah

ditentukan.

Indikator kinerja Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 tersebut merupakan

prameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah

yang merupakan kometmen instansi pemerintah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Kabupaten Natuna.

Secara umum 2 sasaran strategis yang mencakup dalam 4 program yang telah

ditetapkan dam Rencana Kinerja Tahun 2017 dapat dicapai walaupun capaian tersebut

belum 100%, hal ini menunjukan adanya kometmen penuh dari Pimpinan (kapala) beserta

dukungan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Natuna untuk mencapai sasaran yang telah ditetepkan dalam tahun 2017.

Secara umum target-target yang ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran berasil

direalisasi, demikian juga indikator sasaran strategis yang sampai dengan berakhirnya tahun

anggaran 2017 dapat dilaksanakan, sehingga pencapaian sasaran optimal mencapai

100%.


Seluruh capaian kinerja, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya

tercapai 100% telah memberikan pelajaran yang berarti sebagai bahan evaluasi untuk

meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Untuk lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

ditahun mendatang, maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi

kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja.

Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana kegiatan yang diikuti

pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan lebih berhasil guna dan berdaya

guna.

2. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai

penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan diikuti dengan optimalisasi

pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.

3. Lebih meningkatkan efesiensi,ekomomis,efektifitas pelaksanaan kegiatan dan

program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya

mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

4. Agar Penyajian laporan tahunan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat

memberikan informasi yang memadai perlu dilakukan perbaikan terhadap

pengumpulan data dan informasi yang diperlukan khususnya terkait dengan system

pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran.

Akhirnya, semoga laporan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun

2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya

sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik

(feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna di masa datang.

Ranai, 9 Februari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NATUNA

H. ILHAM KAULI,S.Sos.M.si

NIP. 19691212 199003 1 005


Documents

A · Web viewPembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Nomor Induk Kependudukan