Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor
di kota-kota besar yang memiliki traffic lalu lintas sangat sibuk tentu saja
bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang
semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi
pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan
berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah angka
kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin
hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tidak jarang,
membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.1
Problematika paling vital yang ditemui dilapangan dalam berkendara
adalah salah satunya pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan jalur-jalur
pengendara yang tidak diletakan petunjuk oleh petugas Satuan Lalu Lintas
ini, yang kemudian mengakibatkan banyak terjadi angka kecelakaan oleh
pengguna kendaraan dijalan raya. Dalam hal ini, tengah dilihat dalam
kacamata hukum yang kemudian harus dilakukan oleh petugas satuan lalu
lintas yang menurut UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
pada bagian ketiga yang memuat keterangan terkait dengan
pengutamaan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan
dan petugas yang berwenang, dan pada pasal 102-104 tengah dimuat
keterangan yang mutakhir bahwa untuk meminimalis angka kecelakaan yang
terjadi saat berkendara maka kententuaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai
dengan pemberlalukaan hukum/peraturan perundang-undangan.
1 Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5
2
Pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan yang melakukan
pelanggaran lalu lintas diakibatkan ketidakberaturan isyarat lalu lintas, marka
jalan dan rambu-rambu lalulintas. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak
pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa
mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga
kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan
menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan
ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu
lintas.2
Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar
penyelenggara Satuan Lalu Lintas (Polantas) dapat memberikan pengertian
terkait dengan berkendara yang mematuhi aturan-aturan berupa perintah dan
larangan sebagai pemakai jalan. Kesadaran masyarakat dapat diukur dari
kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan
raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya
pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan menyebutkan bahwa :
“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda
Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia
sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan
faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas
hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah
melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif,
untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang
menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.3
2 Ibid. hal. 70 3 Kiki Riski Aprilia, 2014, Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang
Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang, Jurnal Penelitian, Fakultas
Hukum Universitas Tamansiswa Padang, hlm 4
3
Upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penanggulangan angka
kecelakaan masyarakat saat berkendara, baik itu kenderaan beroda dua
maupun kendaraan beroda empat, kepolisian lalu lintas dan pihak pemerintah
bersinergi untuk melakukan controling secara masif dalam upaya mengatur
dan menata secara baik, agar masyarakat mengerti rambu-rambu lalu lintas di
saat berkendara.
Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi
peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari
kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi
aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara
dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi
masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang
semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan Negara,
sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.4
Kehadiran lembaga kepolisian sangat signifikan untuk menjadi bagian
terpenting bagi masyrakat demikian dengan adanya polisi lalu lintas untuk
mengatur dan menata aturan-aturan lalu lintas agar masyarakat tertib akan
berkendara sehingga pengguna jalan tidak semraut dalam melakukan aktivitas
dijalan raya dan tidak mengakibatkan kecalakan berlalu lintas. Untuk itu
polisi lalu lintas setiap saat mengatur arus lalu lintas dengan mengarahkan
rambu-rambu dan marka jalan dengan baik dan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat agar adanya kesadaran dalam berlalu lintas.
Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah
(politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik.
Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling
(misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor
4 Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI,
Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 19
4
tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi
bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya,
mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan
patroli.5
Melihat peran polisi lalu lintas dewasa ini tengah memberikan
pengaruh besar terhadap- kesadaran dalam berlalu lintas akan tetapi hal-hal
yang penting dalam berkendara tidak terlalu diperhatikan, misalnya: Surat
Izin Mengemudi dan STNK, ini menjadi bagian yang paling vital untuk
diperhatikan. Banyak yang kedapatan sebagian besar masyarakat yang tidak
mempunyai surat izin mengemudi (SIM) baik itu anak-anak kecil maupun
orang-orang dewasa, melihat persolan ini maka pihak polisi lalu lintas secara
tegas untuk menindak para pengendara yang tidak mempunyai surat izin
mengemudi dan tidak dibiarkan berkendara secara bebas di jalan raya.
Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan
sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat
disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal- hal yang diluar
kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi
pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian
masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum
bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui
bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan
ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
5 Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial,
Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58
5
Sosialisasi Satlantas Polres Pamekasan, dalam rangka acara Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah( MPLS) tingkat SMP dan SMA
Maarif Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
Madura Jawa Timur, Senin (19 Juli 2016).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Beritalima.com,
dilaksanakannya acara tersebut sekitar Pukul 08.00 Wib. Unit Dikyasa
Lantas, dipimpin Kanit, Ipda Sri sugiarto, bersama anggota Aiptu
Nanang HP. S.H., Brigpol Arif Yunianto dan Briptu Wahyu Septy
EM, SPsi.
Pada waktu sosialisasinya Kanit Dikyasa Ipda Sri Sugiarto,
mengatakan bahwa betapa pentingnya Sosialisasi UU No 22 Tahun
2009 tentang UU lalu lintas Angkutan Jalan, serta penekanan terhadap
Siswa / Siswi baru, yang masih di bawah Umur tidak boleh naik
sepeda motor.
“Sesuai dengan tugas kami wajib menyampaikan kepada Siswa/
Siswi Baru yang masih di bawah umur untuk tidak bersepeda Motor
disaat hendak ke sekolahnya,”kata Sri Sugiarto pada waktu
Sosialisasinya.
“Dan Himbauan untuk tertib lalu lintas kami mewanti- wanti
kepada Siswa/ Siswi Baru yang belum cukup Umur agar diantar oleh
orang tua walinya,” imbunya.
“Pesan – pesan tertib berlalu lintas dan penyampaian Program
Tahun Keselamatan 2017 – 2018 dengan, stop pelanggaran, stop
Kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” tutupnya.6
Kecelakaan yang terjadi selama ini dikarenakan human error yang
menjadi penyebab utamanya, seperti di tahun 2016 di Kabupaten Pamekasan
telah terjadi 236 kecelakaan yang menyebabkan 88 orang meninggal,
sedangkan dalam enam bulan di tahun 2017 sudah terjadi 123 kecelakaan
dengan 26 orang meninggal."7
Angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa
Timur sangat besar, dengan angka tersebut bisa dilihat bahwa kurangnya
controling secara masif dari pihak polisi lalu lintas dalam mengatur marka
6 Beritalima, satlantas polres pamekasan sosialisasi (MPLS) tingjat SMP & Maarif ,
HTTPS://WWW.BERITALIMA.COM, TANGGAL AKSES 10 AGUSTUS 2017. 7 Hairul Arifin, Pamekasan, polres pamekasan launcing tahun keselamatan unruk kemanusiaan,
https://www.suarajatimpost.com, tanggal akses 12 Agustus 2017.
6
jalan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga menuai angka kecelakaan yang
sering terjadi saat berkendara.
Jumlah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) pada tahun 2015 di
Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tercatat sebanyak 210 kejadian.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang
berjumlah 179 kejadian. Kanit Laka Sat Lantas Polres Pamekasan, Ipda
Tamsil menjelaskan, jumlah kecelakaan di jalan raya tahun 2015 mengalami
kenaikan sebanyak 31 kasus atau sekitar 17 persen dari tahun 2014.
“Kerugian material tahun 2014 sebesar Rp 550.100.000.- dan tahun 2015
justru menurun yang hanya Rp. 316.350.000. Faktor penyebab laka lantas
yang terjadi selama ini khususnya di Kabupaten Pamekasan dikarenakan
masyarakat yang kurang belaku tertib saat berlalu lintas, dan sering
melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas ,” ungkapnya, pada hari Jum’at
Tanggal 1 Januari 2016.8
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih
dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul “PERANAN
POLANTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU
LINTAS” (Studi pada Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Upaya apa yang dapat dilakukan Polantas Polres Pamekasan untuk
menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pamekasan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Polantas Polres
Pamekasan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten
Pamekasan?
8Portalmadura, kecelakaan lalu lintas di pamekasan naik tajam,
HTTPS:PORTALMADURA.COM, TANGGAL AKSES 12 AGUSTUS 2017.
7
3. Upaya apa saja yang di lakukan Polantas Polres Pamekasan dalam
mengatasi penghambat pada pelanggaran lalu lintas di Kabupaten
Pamekasan?
C. Tujuan
Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa yang dapat dilakukan
polisi dalam menanggulangi angka pelanggaran lalu lintas khususnya
di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi
penghambat Polantas Polres Pamekasan dalam menanggulangi
pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang di lakukan Polantas Polres
Pamekasan dalam mengatasi penghambat pada pelanggaran lalu lintas
di Kabupaten Pamekasan.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, penulis mengharapkan tugas akhir ini
memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan
sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan
dalam rangka pengembangan ilmu dibidang hukum pada
umumnya serta dalam bidang hukum pidana pada khususnya.
8
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi
penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan
masyarakat tentang peranan patroli polisi dalam penanggulang
pelanggaran lalu lintas.
E. Kegunaan Penelitian
1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru di bidang
ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan
tentang study kasus diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat
akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu
hukum.
2. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk
menambah wawasan sehingga masyarakat mampu memahami tentang
peranan patroli polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
3. Bagi kepolisian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pimikiran bagi penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi
pelanggaran lalu lintas.
9
4. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi
para mahasiswa mengenai obyek study yang diangkat, sehingga
mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif
dalam penegakan hukum di tengah masyarakat.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis
sosiologis, dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku saat ini
dengan menghubungkan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta
literatur-literatur hukum dan kajian Undang-undang yang berhubungan
dengan permasalahan yang akan diteliti dan memberikan pengertian
secara detail terkait dengan permasalahan tersebut diatas.
2. Lokasi Penelitan
Dalam penelitian ini penulis memilih di Kabupaten Pamekasan.,
yaitu tempatnya di kantor Polres Pamekasan yang terletak di Jl.
Stadion No. 81 Kec. Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69313. Penulis memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan
penulis melihat banyak terjadi angka kecelakaan lalu lintas di
Kabupaten Pamekasan yang diakibatkan ketidakberaturan isyarat-
isyarat lalu lintas dan marka jalan yang tidak ditata sedemikian rupa
untuk meminimalisir angka kecelakaan pengendara lalu lintas. Dengan
alasan penulis meneliti permasalahan ini dalam upaya untuk
10
memberikan masukan terhadap kepada pihak polisi lalu lintas agar ini
menjadi bahan evaluasi bagi Laka Lantas di polres Pamekasan dalam
meningkatkan stabilisasi keamanan, baik itu secara administratif
maupun hal lain yang berkaitan dengan lalu lintas.
3. Jenis Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Data Primer: data primer adalah data yang diperoleh dari sumber
asli atau pertama, data primer ini bisa diperoleh dengan melakukan
observasi ke Polres Pamekasan dengan melakukan wawancara
tentang Upaya apa yang dapat dilakukan Polantas Polres
Pamekasan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di
Kabupaten Pamekasan secara langsung kepada polisi yang
mempunyai wewenang di bagian lalu lintas.
b. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen
tertulis, file, rekaman informasi, pendapat dan lain-lain yang di
dapat dari sumber kedua (sekunder- buku, jurnal, hasil penelitian
terdahulu, dan lain-lain)9. Data ini menjadi penting untuk mengisi
sumber-sumber skripsi sebagai bahan kajian dalam permasalan
terkait dengan penilitian ini.
9 Sidik Sunaryo, 2012, Pedoman Penulisan Hukum, Malang, Fakultas Hukum Universitas Mahammadiyah Malang, hal 16
11
4. Tenik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui proses tanya
jawab atau diskusi dengan AKP Yudiyono. Selaku Kepala Satuan
Lalu Lintas Polres Pamekasan mengenai pelanggaran lalu lintas
yang semakin bertambahnya pelanggaran di Kabupaten Pamekasan.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara pencarian atau memiliki bahan hukum
yang berhubungan dengan penelitian pelanggaran lalu lintas seperti
buku-buku tentang tertib lalu lintas dan lain-lain. Ataupun jurnal-
jurnal mengenai pelanggaran lalu lintas.
c. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis
mendapatkan data dokumentasi dari hasil foto-foto, rekaman waktu
terjun langsung ke lapangang. Serta menguatkan hasil karya ilmiah
(Skripsi) bukti penulis terjun langsung lapangan
d. Studi Internet
Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara
pencarian bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi
yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini.
12
5. Teknik Analisa Data
Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan,
dan menggambarkan sesuai permasalahan penelitian hukum.
Penelitian-penelitian kualitatif yaitu penelitian-penelitian tersebut
harus mampu menjelaskan secara cukup rinci tentang metode-metode
dan prosedur-prosedur untuk memungkinkan peniruan penelitian.
Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif . data deskriptif adalah
data yang di kumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau
gambar dalam bentuk angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi
kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan
bukti presentasi.
Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, menguraikan
data yang di peroleh secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat
(deskriptif) sesuai dengan permasalahan penelitian hukum. Dari
penjabaran mengenai pengertian mengenai metodelogi penulisan
penulisan yang di lakukan dalam penelitian ini menjadikan peneliti
mengaplikasikan metode-metode yang ada dalam teori dengan hasil
penelitian serta mengambil data dari hasil penelitian serta mengambil
data dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis.
13
G. Sistematika Penulisan
Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan
empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah
penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan
menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang
terdiri dari :
1. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini
akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan
judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian,
kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa
pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka
pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai
sumber yang mendukung berisikan hal-hal yang berhubungan dengan
hukum tentang peranan polantas dalam menanggulangi pelanggaran
lalu lintas.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada
dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil
penelitian pembahasan dan wawancara mengenai peranan polantas
dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.