Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB III
KEDUDUKAN PIALANG DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI
INTERNET
A. Pialang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Pialang adalah suatu profesi yang lahir akibat adanya globalisasi sektor
pelayanan jasa, khususnya bidang keuangan yang berarti pengetahuan dan kesadaran
hukum yang berlaku guna memberikan pengetahuan dengan setiap akibat yang timbul
dan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal. Di dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pedagang perantara efek,
pialang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar
Modal) sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995 dan
Peraturan Bapepam Nomor V. B. 1 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek,
Kep/25/PM/1996, tangal 17 Januari 1996, sehingga pialang harus tunduk kepada
SRO (Self Regulation Organization) yang diberikan Bapepam dan sekaligus kepada
semua peraturan Pasar Modal.
Keberadaan Pialang di Pasar Modal merupakan ujung tombak operasional
Pasar Modal, konsekuensi ini tampak dan fungsinya, yaitu: setiap calon investor, baik
investor beli maupun investor jual, baik perorangan maupun badan yang ingin
berinvestasi dan atau bertransaksi di pasar modal harus melalui pialang. Artinya,
pertama sekali informasi tentang pasar modal diperoleh calon investor dari pialang.
Universitas Sumatera Utara
Informasi dimaksud disini dalam UUPM dikenal dengan istilah fakta materil. Dalam
pasal 1 angka 7 UUPM menyatakan bahwa informasi atau fakta materil adalah
informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta
yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau fakta tersebut.43
Keterbukaan atas informasi fakta material menjadi fenomena hukum yang cukup
dilematis, dimana percepatan maupun keterlambatan informasi akan membawa
dampak yang cukup signifikan terhadap harga saham yang akan diperdagangkan di
pasar modal44.
Secara singkat nya Pialang dapat diartikan juga sebagai perusahaan efek yang
mana pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara
pedagang efek, dan atau Manajer Investasi atau bisa di sebut juga Broker. Pialang
memegang peranan penting dalam pasar modal karena menyangkut masalah prinsip
keterbukaan atas fakta material dan tanggung jawab hukum.
Pengaturan perundang-undangan mengenai pasar modal tentang pialang
belum diatur seara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar
modal, melainkan yang diatur hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan
43 UU No. 8 tahun 1995 pasal 1 angka 7 “informasi atau fakta material adalah informasi atau
fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.
Universitas Sumatera Utara
pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya,
seperti dimuat dalam berbagai peraturan-peraturan Bapepam.45
Demikian kalau ditelaah lebih jauh UU No. 8 Tahun 1995 belum
mencerminkan pengaturan pialang sebagai perantara pedagang efek di Indonesia
secara maksimal, demikian halnya dengan tanggung jawab hukum pialang juga belum
diatur secara terperinci di dalam UUPM, sehingga tidak jarang terjadi berbagai
praktek curang di Pasar Modal, seperti Insider Trading.
Jumlah perusahaan sekuritas di Indonesia relative minim bila dilihat investor
pasar modal Indonesia yang berjumlah 350.000 orang sedangkan dengan jumlah
perusahaan sekuritas 2000 perusahaan. Seiring bergeraknya waktu dan teknologi,
perdagangan saham telah mulai mengarah ke perdagangan saham secara online. Dan
dari sekian banyak sekuritas tersebut, hanya terdapat sekitar 20 sekuritas saja yang
menggunakan sistem online trading. Contoh nya madiri sekuritas, sarijaya, Batavia,
Makindo, Samuel, dan sebagainya.46
Oleh karena itu, badan sekuritas atau di sebut juga pialang memiliki peranan
yang sangat penting dalam pasar modal. Sebagai perantara perdagangan saham
ataupun efek pialang berperan untuk memberikan informasi penting yang dapat
45 Putri Sari Purnama, Tanggung Jawab Pialang Dalam Perdagangan Saham di Pasar
Modal. (USU Respository,2007) hal. 3 46 http://bisnis.vivanews.com/news/read/61988-pasar_modal_butuh_puluhan_ribu_pialang
Universitas Sumatera Utara
mempengaruhi harga saham dalam perdagangan serta menjadi perantara jual beli
yang akan dilakukan investor.
B. Peran serta kedudukan pialang dalam perdagangan online
Perantara Perdagangan Efek (Broker, Pialang) adalah pihak yang melakukan
jual beli efek yang listing di bursa efek. Pialang memperoleh balas jasa dari layanan
yang ia berikan kepada investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan
investor untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan (financial
management). Badan atau perorangan dapat menjadi perantara perdagangan efek.
Badan yang dimaksud dapat berbentuk LKBB, bank, atau badan hukum
berbentuk perseroan terbatas yang khusus bergerak di bidang perantara perdagangan
efek. Badan atau perorangan yang ingin beroperasi sebagai perantara perdagangan
efek harus memenuhi syarat bahwa badan atau perorangan tersebut berada di
Indonesia, mempunyai keahlian di bidang perdagangan efek, mempunyai modal
disetor minimal Rp25.000.000,00 dan harus memperoleh ijin Menteri Keuangan
Republik Indonesia.
Perusahaan efek atau pialang diatur dalam peraturan bapepam yaitu Nomor :
Kep-550/BEJ/05-2003 tentang peraturan nomor III-A tentang keanggotaan bursa.
Dalam peraturan itu diatur bagaimana cara mendirikan perusahaan efek atau pialang.
Universitas Sumatera Utara
Serta tata cara mendaftarkan perusahaan menjadi anggota bursa serta pendaftaran
pialang yang menyediakan layanan online trading.47
Seperti yang telah saya paparkan di bab sebelumnya, hal yang paling
mendasar dari perdagangan dalam pasar modal adalah kepercayaan. Bisnis
kepercayaan yang dibangun dengan waktu dan energi yang besar. Rontok atau hancur
karena ulah beberapa oknum pialang atau perusahaan sekuritas. Hal tersebut terbukti
seiring pasang surut nya pasar modal Indonesia yang ditinggalkan investor akibat
merasa tidak securei akibat penyalagunaan tanggung jawab oleh sekuritas/pialang.
Sehingga dalam hal ini pialang memegang peranan terpenting untuk
menyampaikan informasi kepada para investor yang memilih badan sekuritas/pialang
tersebut sebagai perantara perdagangan. Sehingga pialang berkewajiban untuk
memberikan informasi terhadap investor. Serta menjaga kepercayaan investor yang
mana seluruh uang yang akan di gunakan untuk investasi akan disetorkan ke rekening
sekuritas.
Banyak pula terdapat perusahaan sekuritas yang melakukan manipulasi.
Dimana perusahaan menggunakan dana nasabah nya yang akan di investasikan ke
pasar modal untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut terjadi pada PT. Sarijaya
Permana Sekuritas, yang mana Komisaris Utama perusahaan yakni Herman Ramli
menggelapkan uang nasabah nya sekitar Rp. 245 Miliar. Bapepam sebagai badan
47 Peraturan Bapepam No. Kep-550/BEJ/05-2003. Peraturan No. III-A tentang Keanggotaan
Bursa.
Universitas Sumatera Utara
pengawas langsung mencabut izin sertifikat serta aktivitas perusahaan pialang
tersebut.
Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadinya penyalah gunaan
tersebut. Maka sekuritas/pialang pun memiliki kode etik yang menjadi rambu-rambu
bagi pialang dalam menjalankan tugas sebagai perantara perdagangan :48
1. Pialang wajib memahami segala hak dan kewajibannya dalam berkegiatan di
pasar modal, serta memahami segala sanksi yang melekat pada kegiatan
tersebut.
2. pialang dilarang bekerja rangkap di perusahaan sekuritas (efek) lainnya.
3. pialang wajib melaksanakan amanat (perintah) investor, mengkonfirmasi
amanat tersebut kepada investor, dan memelihara catatan-catatan sehubungan
dengan pelaksanaan amanat yang dilakukan.
4. Pialang dilarang menggunakan saham (efek) milik investor untuk kepentingan
lain tanpa seizing investor sendiri, seperti melakukan transaksi demi
meningkatkan komisi pialang, melakukan kegiatan short selling, atau
memindahbukuan efek ke rekening selain milik investor.
5. Pialang dilarang meminta atau memungut biaya di luar ketentuan yang telah
ditetapkan perusahaan sekuritas.
48 Sinaga Benni, MM. Op.cit. hal. 10.
Universitas Sumatera Utara
6. Pialang wajib menolak amanat investor yang tidak etis atau dapat merusak
citra pasar modal, seperti melakukan transaksi semu dengan memanipulasi
pergerakan harga pasar (cornering). Pialang atau perusahaan sekuritas yang
melanggar poin di atas, akan menerima ganjaran seperti:
a. Teguran secara tertulis
b. Teguran keras secara tertulis
c. Pemberhentian sementara selama tiga sampai dengan enam bulan
d. Pencabutan izin pialang atau izin perusahaan sekuritas
e. Pemberhentian
f. Penjara.
C. Perlindungan Hukum terhadap nasabah yang memberi dana tanpa jaminan
kepada perusahaan sekuritas
Seiring dengan berkembangnya jaman, perusahan sekuritas bukan hanya
dijadikan tempat untuk berspekulasi tetapi juga untuk berinvestasi. Perusahaan
sekuritas bergerak dalam kegiatan pasar modal yang para nasabahnya memberikan
kepercayaan kepada perusahaan sekuritas untuk mengadakan jual beli saham dengan
memberikan dana tanpa jaminan. Untuk menjadi nasabah pada perusahaan sekuritas.
Nasabah wajib menandatangani Perjanjian nasabah yang berbentuk Perjanjian baku
yang isinya lebih melindungi pihak sekuritas dibandingkan dengan pihak nasabah.
Pada pasal 14 ayat 1 UUPM No.8 Tahun 1995 hanya mengatur tentang penjaminan
penyelesaian transaksi bursa. Mengacu pada UUPM maka jaminan yang diberikan
perusahaan sekuritas hanya berupa jaminan transaksi oleh Kliring Penjamin Efek
Universitas Sumatera Utara
Indonesia (KPEI) yaitu berupa jaminan bahwa setiap orang yang membeli akan
mendapatkan barangnya, dan orang yang menjual akan mendapatkan uangnya.
Perusahaan sekuritas mempunyai bentuk perjanjian baku yang dibuat secara
sepihak. Para nasabah yang memberikan dananya kepada perusahaan sekuritas harus
tunduk dan mematuhi semua peraturan/isi perjanjian yang tercantum di dalam
perjanjian nasabah.
Jika dilihat dari perjanjian yang dari perjanjian yang dibuat secara sepihak,
maka kedudukan nasabah berada dipihak yang kurang menguntungkan. Bukan berarti
perjanjian baku hanya dijumpai dalam perjanjian nasabah dengan perusahaan
sekuritas, akan tetapi hal ini juga dijumpai pada perjanjian asuransi, perjanjian kredit
dan perjanjian lainnya.
Menurut Mariam Darus, gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di
masyarakat dapat dibedakan atas empat jenis: 49
1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya di tentukan oleh
pihak yang kuat kedudukannya adalah pihak kreditur yang lazimnya
mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan dengan debitur.
2. Perjanjian baku timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya
ditentukan oleh kedua belah pihak misalnya perjanjian baku yang pihak-
pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya dalam
organisasi.
49 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis. Alumni, Bandung, Buku III 1994, hal.
52
Universitas Sumatera Utara
3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian baku
yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan
hukum tertentu misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas
tanah.
4. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat
adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk
memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan ke
notaris atau advokat yang bersangkutan.50
Banyak terjadinya kasus-kasus pada perusahaan sekuritas seperti contohnya
pada P.T. jasabanda Garta Sekuritas (JG) dan PT.Bepede Jawa Tengah Sekuritas
(BJS) yang merugikan para nasabahnya membuktikan perjanjian nasabah (Standard
Contract) yang dibuat oleh perusahaan sekuritas tersebut kurang mempunyai
kekuatan hukum. Sedangkan dari pihak Bapepam sendiri tidak memberikan ketentuan
khusus mengenai standar dari bentuk perjanjian nasabah. Sehingga setiap perusahaan
sekuritas mengacu pada Perjanjian Baku (Standard Contract) tersebut yang sudah ada
sejak awal.51
Sedangkan pada kasus PT. Bepede Jawa Tengah Sekuritas (BJS), terjadi
kesalahaan akibat tidak diuraikannya secara jelas dalam perjanjian nasabah bahwa
Rekening Perusahaan harus terbuat terpisah dengan Rekening Nasabah. Hal tersebut
50 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, Buku III. 1994, hal.
52 51 Suli, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang memberikan dana Tanpa Jaminan
Kepada Perusahaan Sekuritas. (Pasca Sarjana USU, 2005). Hal, 74.
Universitas Sumatera Utara
mengakibatkan digunakannya dana nasabah yang mana juga ikut dipertaruhkan dalam
melakukan operasional rutin akibat terjadinya kesuliatan keuangan dalam badan
sekuritas tersebut.52
Padahal dalam pasal 37 jo 38 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun
1995 telah mengatur hal pemisahaan rekening perusahaan dengan rekening Nasabah.
Dimana dalam pasal 37 jelas dikatakan bahwa Perusahaan efek yang menerima Efek
dari nasabahnya wajib:
1. menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening
Perusahaan efek.
2. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan
3. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.
Sedangkan dalam pasal 38 dijelaskan perusahaan efek yang bertindak sebagai
Perantara pedagang efek dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat pada
Bursa Efek untuk pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang
tidak terafiliasi dari perusahaan efek tersebut telah memberi instruksi untuk membeli
atau menjual efek yang bersangkutan dan perusahaan efek tersebut belum
melaksanakan instruksi tersebut.
Jelas bahwa UUPM telah mengatur tentang pemisahan rekening dan
pembukuan antara perusahaan sekuritas dengan nasabah, tapi karena perjanjian
nasabah sudah merupakan perjanjian baku, maka isi perjanjian nasabah tersebut
52 Ibid, Hal 75.
Universitas Sumatera Utara
belum direvisi sampai sekarang. Akan tetapi sangat disayangkan UUPM tidak
mengatur lebih lanjut tentang pelanggaran dari Pasal 37 dan pasal 38 UUPM ini.
Sebenarnya UUPM berniat ntuk melindungi kedua belah pihak dari pengaturannya
melalui kedua pasal ini, akan tetapi tidak diatur cara penyelesaiannya atau akibatnya
jika ketentuan ini dilanggar.
Namun, sebenarnya kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran maupun penyalagunaan wewenang perusahaan sekuritas haruslah
berlandaskan prinsip Good Corporate Governance. Setiap perusahaan sekuritas harus
lah memegang tanggung jawab utama yakni melaksanakan sistem corporate
governance yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa
sistem corporate governance yang baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan
pemengang saham, finansirnya (penyandang dana) serta karyawannya.
Sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan
efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, ehingga mereka bisa
meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan
bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan
lingkungan yang kondunsif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan
berkesinambungan.
Beberapa defenisi tentang corporate governance dari beberapa sumber:
1. James E. Post, Anne T. Lawrence and James Webber
Universitas Sumatera Utara
Corporate governance is any structured system of allocating power in a
corporation that othermise how and by whom the company is to be
governed.53
2. Imam Sjahputra Tunggal and Amin Widjaja Tunggal
Corporate governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan
mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham.
Sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stake holder, karyawan,
kreditor, dan masyarakat sekitar.54
Dari berberapa defenisi dapat disimpulkan good corporate governance adalah
pengelolaan perusahaan dengan baik oleh manajemen perusahaan guna memberikan
manfaat kepada para investornya (stake holder), share holder, karyawan, kreditor dan
masyarakat sekitar dengan mengacu pada prinsip keadilan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas.
Jadi intinya terdapat empat prinsip utama good corporate governance yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:55
1. Fairness bagi pemegang saham minoritas, yaitu dalam rangka melindungi
kecurangan, atau praktik-praktik insider yang merugikan.
2. Transparency melalui peningkatan disclosure dengan cara penyampaian
informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu.
53 Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, memahami konsep Corporate
Governance, Harvarindo, 2002, hal 6. 54 Ibid., hal. 8 55 Tjiptoni Darmadji, Hendy M. Fakbruddin, Pasar Modal di Indonesia, Selemba Empat,
Jakarta 2001. hal 75.
Universitas Sumatera Utara
3. Accountability manajemen melaluin pengawasan efektif yang
mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang
saham, komisaris dan auditor.
4. Responsibility (tanggung jawab) perusahaan sebagai bagian dari
masyarakat wajib mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku.56
Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif
kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan
dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.
Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang
kondunsif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.
56 ibid. hal. 75
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Efek melalui
Internet
A. Peran dan wewenang BAPEPAM dalam transaksi efek melalui Internet
Badan pengawasan pasar modal atau yang lebih populer dikenal dengan
sebutan Bapepam adalah sebuah badan pemerintah yang berada dibawah Menteri
Keuangan Republik Indonesia.57 Bapepam merupakan lembaga yang bertanggung
jawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari
kegiatan pasar modal.58
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-
LK) adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Keuagan Republik Indonesia
memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan
pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya keadaan Pasar Modal yang
teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.59
Serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
lembaga keuangan. Ketua Bapepam-LK saat ini adalah A. Fuad Rahmany.
Bapepam-Lk merupakan penggabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal
(Bapepam) dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.
57 Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 58 Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 59 Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian Bapepam-LK dapat dikatakan sebagai hulu dari semua kegiatan di
pasar modal, karena dari sinilah permulaan dari kegiatan di pasar modal. Perusahaan
yang bermaksud menawarkan efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran
umum, harus terlebih dahulu memulai prosesnya melalui lembaga ini sebelum dapat
menjual efeknya tersebut kepada masyarakat. Bapepam merupakan lembaga yang
memiliki kekuasaan yang sangat besar dan unik. Bapepam tidak hanya bertindak
sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan kepolisian serta dapat bertindak
dan berwenang menggunakan kekuasaan yang sifatnya “quasijudicial”.60
Namun dalam hal online trading sampai saat saya menulis skripsi ini. Badan
Bapepam sendiri belum mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengatur
perdagangan secara online. Wasit pasar modal ini tengah menggodok peraturan yang
mencantumkan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan efek, bila ingin
menyediakan fasilitas online trading.
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida
menjelaskan, perusahaan efek yang menyediakan fasilitas online trading harus
memiliki organisasi dan infrastruktur yang memadai. Sistem keamanan nasabah juga
harus diterapkan, misalnya dengan konsisten menerapkan prinsip know your client
(KYC). “Saat ini kami sedang melakukan kajian, dengan membandingkan �actor lain
60 Hamud M. Balfas, 2006. Hukum Pasar Modal Indonesia.( Jakarta: Tata Nusa ). Hal. 5.
Universitas Sumatera Utara
yang sudah punya aturan online trading,” ujar Nurhaida kepada KONTAN, kemarin
(29/3). Bapepam-LK menargetkan beleid baru tersebut bisa terbit dalam tahun ini.61
Berikut ini beberapa Peran Bapepam dalam Pasar Modal :62
a) Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
b) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,
persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di
Pasar Modal;
c) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan
Perusahaan Publik;
d) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi
oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjamin, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;
e) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
f) Pengamanan teknais pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan
kebijakan yamg ditetapkan oleh Mentri Keuangan dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
61 Harian Kontan tanggal 30 Maret 2010 artikel Bapepam terbitkan Online Trading hal 13. 62 www.Bapepam.go.id
Universitas Sumatera Utara
Setelah melihat pemaparan diatas maka dapat disimpulkan peran Bapepam
amat lah penting dalam pasar modal. Karena kepercayaan dan Kredibilitas pasar
modal merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum
pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang
menghancurkan kepercayaan investor.
Karena keterbukaan terus-menerus yang harus dilakukan berada dan
merupakan wewenang emiten dan para pengurusnya, maka peran otoritas (Bapepam-
LK dan Bursa Efek Indonesia/BEI) hanya dalam hal terjadi kekurangan dan
keterlambatan dalam melakukan keterbukaan. Menurut pasal 1 ayat 25 UUPM prinsip
keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan public,
dan pihal lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada
masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya
atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek
dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Peran otoritas lebih setelah terjadinya
peristiwa keterbukaan sehingga apabila terjadi ketidak merataan dan ketidakadilan
dalam penyebaran informasi atau kekurangacukupan pada saat itu, kerugian
sebenarnya telah terjadi dan kemungkinan besar melibatkan banyak sekali anggota
masyarakat secara financial dirugikan akibatnya.
Universitas Sumatera Utara
Dalam hal ini pasal 93 UUPM juga menyebutkan bahwa:
“setiap pihak dilarang, dengan cara apapun , membuat pernyataan atau
memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan
sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan
dibuat atau keterangan diberikan:
a. pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau
menyesatkan.
b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan
kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.
Kekuasaan Bapepam yang besar ini dapat terlihat diantaranya di dalam pasal 5
Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal yang memberikan
kewenangan bagi Bapepam antara lain untuk:
a) memberikan izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjamin,
lembaga penyimpan dan penyelesai, reksa dana, perusahaan efek,
penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Memberi izin orang
perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil pearntara pedagang
efek, dan wakil manajer investasi. Memberikan persetujuan bagi Bank
Kustodian;
Universitas Sumatera Utara
b) Mewajibkan dan menerima pendaftaran bagi profesi yang bermaksud
melakukan kegiatan di pasar modal;
c) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan
untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk
manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta
lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya
komisaris ada atau direktur yang baru;
d) Menetapkan persyaratan dan tata cara dilakukannya penawaran umum
efek (termasuk disini adalah menyatakan, menunda, atau membatalkan
efektifnya pernyataan pendaftaran);
e) Melakukan pemerikasaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran atas
UUPM. Sehingga dengan kekuasaannya ini Bapepam merupakan polisi
yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negarra;63
f) Menghentikan dan memperbaiki serta mengambil langkah-langkah
sehubuangan dengan adanya iklan atau promosi yang berhubungan dengan
kegiatan di pasar modal. Juga mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi
yang dimaksud;
g) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan public
yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan perndaftaran
kepada Bapepam. Memeriksa pihak yang dipersyaratkan memiliki izin
63 Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Universitas Sumatera Utara
usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi
berdasarkan undang-undang ini;
h) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
i) Mengumumkan hasil pemeriksaan;
j) Membekukan atau membatalkan pencatatan efek disuatu bursa atau
menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu
tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
k) Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu
tertentu dalam hal kegiatan darurat;
l) Memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang
dikenakan sanksi oleh bursa dan lembaga-lembaga terkait dengan bursa
seperti Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian (termasuk membatalkan dan menguatkan pengenaan sanksi
tersebut);
m) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan,
penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
n) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian
masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang pasar
modal;
o) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang sifatnya teknis atas UUPM dan
peraturan pelaksanaannya;
Universitas Sumatera Utara
p) Menetapkan instrument lain sebagai efek selain yang telah ditentukan
dalam pasal 1 angka 5
q) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.
Kekuasaan ini akan sangat berguna, karena dengan kekuasaan ini Bapepam-
LK akan memberikan kehidupan bagi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang
Pasar Modal dalam mengarungi dunia pasar modal yang sangat dinamis. Selain itu
Bapepam juga harus menjamin adanya hukum yang melandasi aktivitas ekonomi
yang sesuai dengan ekonomi pasar.64
B. Peran KSEI dan KPEI dalam perdagangan online di pasar modal
Pembentukan badan/lembaga penunjang Pasar modal dalam bentuk Kustodian
di dukung oleh UUPM. Terlihat dari diaturnya tentang pendirian sampai dengan
tugas-tugas dan pelanggaran yakni dari pasal 43 – pasal 47 UUPM. PT. KSEI dan
KPEI merupakan Self Regulatory Organization (SRO) dalam pasar modal Indonesia.
Fungsi utama KPEI menurut Undang-undang No.8 tahun 1995 adalah lembaga
penyelesaian kliring dan penyimpanan penyelesaian transaksi bursa yang teratur,
wajar, dan efisien. Sedangkan KSEI memiliki fungsi utama yakni sebagai lembaga
penyimpanan efek dan penyelesaian transaksi efek. Istilah gampangnya, KSEI
merupakan ‘gudang penyimpanan’ sebagian besar efek yang ditransaksikan di pasar
64 Normin Pakpahan, Tatanan Hukum Ekonomi Pasar; Suatu Pendekatan Pembaharuan
Hukum untuk Pengembangan “Rule Base Ekonomi” di dalam Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad 21, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 42.
Universitas Sumatera Utara
modal Indonesia. Saham yang sekarang ini berbentuk scriptless (tanpa kertas) bukan
tersimpan di broker, tetapi tersimpan di KSEI. Setiap investor harus dibuka sub
rekening (seperti rekening bank hanya saja berisi efek, saham dan obligasi,dll) oleh
broker di KSEI. Investor bisa mengetahui nomor sub rekeningnya melalui broker.
Berbicara soal KSEI maka berbicara pula tentang mekanisme KSEI sebagai
pemberi perlindungan terhadap investor dalam pasar modal. Yakni, setelah tertunda
sekian lama akhirnya Investor Area dapat di-launching juga. Yang merupakan salah
satu bentuk perlindungan investor di pasar modal. Hal ini untuk mengantisipasi
kecurangan atau kebohongan perusahaan sekuritas dalam melaporkan posisi rekening
nasabahnya.
Berdasarkan Surat Edaran dari Bapepam-LK nomor S-4882/BL/2009 tanggal
8 Juni 2009 perihal Pemberian Akses Layanan Investor Area Kepada Nasabah,
Pemegang Rekening wajib memberikan fasilitas Investor Area ke nasabahnya yang
telah memiliki Sub Rekening Efek apabila diminta oleh nasbahnya. Fasilitas ini
diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah sehingga
nasabah dapat terlibat langsung dengan memonitor catatan kekayaannya dan secara
tidak langsung dapat membantu Pemegang Rekening dalam mengantisipasi
kemungkinan terjadinya penyelewengan dan tindakan tidak terpuji oknum-oknum
dalam perusahannya. Peran serta nasabah dalam monitoring ini diharapkan dapat
Universitas Sumatera Utara
menjadi suatu bagian sistem peringatan dini terhadap pelanggaran yang menyangkut
penyalahgunaan asset nasabah sebelum berlarut-larut menjadi masalah yang besar.65
Bagi investor yang mempunyai rekening di lebih dari 1 broker cukup hanya
membuat satu Investor ID saja, karena dalam 1 investor ID ini investor bisa
menghubungkan rekening yang dimilikinya di broker lain. Jadi ketika investor log in
ke dalam Investor Area, investor bisa mengecek sekaligus semua saldonya dibeberapa
broker. Yang paling penting adalah investor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk
bisa menikmati fasilitas ini. Dengan adanya Investor Area ini, diharapkan tercipta
transaksi pasar modal yang transparan dan meningkatkan kredibilitas pasar modal
Indonesia.66
KSEI mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scriptless trading)
dan operasional Kustodian Sentral di pasar modal Indonesia dengan menggunakan
sistem teknologi terkini yang berbasis internet yang kemudian populer dengan
sebutan The Central Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST). Serta
untuk menjaga keamanan Sejak tanggal 13 September 2001, KSEI menyiapkan suatu
sistem cadangan bernama Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi untuk
melindungi kelangsungan operasional layanan jasanya. Ditempatkan di lokasi
terpisah dengan sistem utama, sistem DRC akan mengamankan penyediaan layanan
jasa Kustodian sentral dalam kondisi darurat (bencana) atau gangguan. Sistem
65 Panduan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Investor Area Panduan Nasabah,
yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2009. 66 Harian Analisa tanggal 17 Juni 2009 artikel Investor Area: Perlindungan Bagi Investor
Pasar Modal Indonesia. Hal 13.
Universitas Sumatera Utara
cadangan ini memiliki kapasitas dan proses kerja yang identik sama dengan sistem
utama, di mana keduanya secara otomatis akan saling menggantikan apabila terjadi
gangguan pada salah satu sistem. Untuk menjaga agar sistem cadangan ini tetap
berfungsi baik, secara berkala, KSEI selalu melakukan pengujian prosedur melalui
DRC Live Test dan pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) kali setiap tahunnya.
Singkatnya dalam transaksi saham scriptless atau tanpa warkat, maka saat
transaksi terjadi secara online. maka seperti yang telah diutarakan diatas, saat ini hak
kepemilikan saham sudah dikelolah secara elektronik dan tidak lagi dibuktikan
melalui warkat atau sertifikat saham. Pada saat anda membeli saham melalui broker,
broker saham akan memesankan pesanan anda itu ke bursa saham. Bursa kemudian
mengkonfirmasikan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar mencatat
kepemilikan anda secara elektronik. Dengan demikian, hak kepemilikan anda akan di
pastikan tersimpan baik di lembaga KSEI.67
Selain terjadi pemindahan warkat/sertifikat/pencatatan kepemilikan secara
elektronik, pada waktu transaksi saham terjadi pula perpindahan uang. Penjual berhak
menerima uang hasil transaksi. Demikian pula bursa efek sebagai tempat dilakukan
transaksi tentu akan mengutip sejumlah bayaran tertentu sebagai fee jual beli. Untuk
memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham menerima hak
maka menjadi tugas Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Lembaga ini yang
akan melakukan transfer antar rekening untuk menyelesaikan keuangan.68
67 Dominic.H.T. Opcit. Hal 27. 68 Ibid hal 27.
Universitas Sumatera Utara
KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun
1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa
yang teratur, wajar, dan efisien.
KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8
tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek
Surabaya dengan kepemilikan masing-masing sebesar 90% dan 10% dari total saham
pendiri senailai Rp. 15 miliar.
KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September
1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahu
kemudian, tepatnya tanggal 1 juni 1998, Perseroan mendapat ijin usaha sebagai
Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No.Kep.-
26/PM/1998. sebagai salah satu SRO (Self-Regulatory Organitation) di lingkungan
pasar modal, KPEI turut serta mengembangkan misi pemerintah untuk meningkatkan
fungsi dan peran serta Pasar Modal Indonesia dalam pembagunan nasional. Sekalipun
berbentuk perseroan terbatas. KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba dimana hasil
usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya
(bila ada), seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya.
Jadi, dapat dikatakan bahwa Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah tempat
dicatatnya/didokumentasikannya hak kepemilikan saham, sedangkan Kliring
Penjaminan Efek Indonesia adalah lembaga yang bertugas melakukan kliring
(penyelesaian keuangan) dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham.
Universitas Sumatera Utara
Dimana KPEI memindahkan uang dari rekening pembeli ke rekening penjual dengan
menarik komisi
C. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam melakukan transaksi dalam pasar
modal.
Kepercayaan dan kredibilitas pasar modal merupakan hal utama yang harus
tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor
dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain
itu, UUPM memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan
kepentingannya oleh siapa saja, termasuk pemegang saham mayoritas.
Keberpihakkan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat
dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam-LK di
dalam menangani kasus pelanggaran kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum
maka kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata secara
yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.
Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan
pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu
mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan
usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di
mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan
publik.69
69 Bapepam, Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal
Indonesia 2000- 2004, (Jakarta: Bapepam,2000). Hal. 63
Universitas Sumatera Utara
Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau
tidak penegakan hukum malah akan menjadi counter-productive, yang pada
gilirannya akan menjadi boomerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi
investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum
mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek. Prospektus dan laporan
berkala dapat menjadi pedoman bagi investor untuk melihat dan mempertimbangkan
keputusannya.
Se;aim itu, Bapepam-LK harus berupaya agar pemegang saham dan investor
mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995
tentang pasar modal mendorong pemegang saham dan investor untuk aktif memantau
perkembangan dan kegiatan perseroan. Undang-undang juga memberikan
perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Pemegang saham berhak meminta
pertanggungjawaban direksi secara perdata, jika kebijakan direksi malah merugikan
perseroan. Investor dapat mengajukan gugatan:
1. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW)
Pasal 111 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dengan pihak lain dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang
bertanggung atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal. Pasal ini identik dengan KUH perdata pasal 1365 mengenai perbuatan
melawan hukum. Dengan adanya pasal 111 Undang undang nomor 8 tahun
Universitas Sumatera Utara
1995 tentang pasar modal ini, diharapkan setiap pihak yang mengelola
perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan
tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sehingga prinsip kehati-
hatian tidak diabaikan.
2. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.
Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap
pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan
maupun tulisan). Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;
c) Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;70
3. Gugatan berdasarkan UUPT untuk direksi dan komisaris perseroan terbatas,
Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat aja dilakukan oleh pengelola perseroan,
yaitu direksi dan komisaris. UUPT menganut sistem pertanggung jawaban pada
perseroan karena PT merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tersebut
disebabkan oleh pengurus perseroan, maka pertanggung jawaban tidak dapat
dialihkan kepada perseroan, sehingga direksi dan komisaris harus
bertanggungjawab. Bapepam-LK menjatuhkan sanksi kepada direksi dan
komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan
70 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Internusa, 1987), hal. 45.
Universitas Sumatera Utara
perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut, diharapkan
control pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya
akan berjalan.
Pemegang saham minoritas berhak mendapatkan harga saham yang sesuai
dengan harga pasar jika ia tidak setuju dengan kebijakan perseroan, atau pemegang
saham independent berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan melalui
RUPS. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan
pelaksananya memotifasi pemegang saham untuk aktif dalam memantau dan
memeutuskan kebijakan perseroan. Pelanggaran keterlambatan dan kelalaian
meminta persetujuan pemengang saham diancam hukuman administrative dan denda
yang cukup besar. Bapepam-LK selalu berusaha untuk menyempurnakan dan
mengikuti saham, namun begitu, pada akhirnya sumber daya manusialah yang
menjadi faktor penentu tegak atau tidaknya peraturan-peraturan yang ada.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam
Transaksi Efek melalui Internet di Pasar Modal Indonesia “ telah memberikan
gambaran jelas tentang seluk-beluk pasar modal terutama tentang perlindungan
hukum terhadap para investor dalam kegiatan transaksi melalui pasar modal
Indonesia yakni melalui sarana Internet.
1. perdagangan efek melalui internet sekarang ini sedang sangat ngetren.
Hanya bermodalkan layanan internet seorang investor telah dapat
melakukan transaksi efek dengan cepat. Perkembangan teknologi yang
sedemikian cepatnya merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk mau
menanamkan uangnya kedalam Pasar Modal. Sehingga sangat dibutuhkan
kerja sama antar lembaga yang baik dan terorganisasi agar tidak terjadi
kecurangan-kecurangan ataupun keteledoran yang tidak diinginkan.
Karena saat ini warkat/saham tidak lagi dengan kertas atau sertifikat
bentuk fisik, namun telah berubah menjadi Scriptless trading yakni
perdagangan tanpa warkat. Sebagai gambarannya penyelesaian transaksi
yang biasanya harus menuggu H+3 baru dapat terselesaikan sekarang ini
hanya dalam waktu beberapa menit sesuai kecepatan layanan internet
anda. Dimana setiap lembaga menjalankan tugas dengan seksama yakni
Universitas Sumatera Utara
KSEI yang melakukan pemindahbukuan sampai dengan KPEI yang
menyelesaikan masalah kliring dengan cepat.
2. Kedudukan pialang dalam pasar modal memegang peranan yang begitu
penting dimana pasar modal merupakan bisnis kepercayaan oleh karena
itu pialang sebagai ujung tombak pasar modal harus dapat memberikan
rasa aman, nyaman, dan efisien bagi setiap nasabah nya. Karena Bisnis
kepercayaan yang dibangun dengan waktu dan energi yang besar. Rontok
atau hancur karena ulah beberapa oknum pialang atau perusahaan
sekuritas. Hal tersebut terbukti seiring pasang surut nya pasar modal
Indonesia yang ditinggalkan investor akibat merasa tidak securei akibat
penyalagunaan tanggung jawab oleh sekuritas/pialang. Oleh karena itu
agar pasar modal Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.
Maka perusahaan sekuritas harus dapat menjalankan fungsi, tugas, serta
kewajibannya dengan baik.
3. Perlindungan investor merupakan hal yang sangat penting, dimana
perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum
kepada investor sehingga investor dalam melakukan kegiatan transaksi di
dalam pasar modal tidak dibayangin oleh ketakutan berlebihan akan
kerugian yang mungkin menimpanya sehingga dapat terselenggarahnya
pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Agar dapat terciptanya pasar
modal seperti itu maka semua lembaga-lembaga yang berkepentingan
dalam pasar modal untuk dapat bekerja secara baik seperti Bapepam-LK
Universitas Sumatera Utara
yang merupakan badan pengawas dalam pasar modal hendak nya dapat
menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pasar modal untuk
mengawasi jalannya pasar modal agar tercipta pasar modal yang wajar,
teratur dan efisien. Serta KSEI maupun KPEI sebagai badan self-regulator
dapat menjalankan kewajibanya berupa pemindahbukuan warkat/saham.
Serta KPEI adalah menjalankan penyelesaian kliring dengan cepat
sehingga memberikan perasaan aman bagi para investor untuk melakukan
transaksi dan menanamkan uang mereka kedalam pasar modal. Dan yang
terpenting adalah kepastian hukum yang dimiliki Negara kita untuk
mengawal serta menjaga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan
sehingga membuat para investor yakin untuk mau menanamkan uang nya
ke dalam pasar modal.
B. Saran
A. Kepada Pemerintah
1. Perlindungan hukum terhadap investor perlu diberikan secara
mutlak, sehingga pasar modal dapat tetap menjadi sarana investasi
yang menarik dan tentunya dapat semakin berkembang. Untuk itu
Bapepam-LK dituntut untuk lebih aktif dalam meningkatkan
kinerjanya sebagai badan pengawasan dan pembinaan kegiatan di
pasar modal, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor.
2. Dalam hal penegakan hukum perlu diarahkan kepada pemberi
sanksi yang berat dan dapat memberi efek jera. Mengingat
Universitas Sumatera Utara
kegiatan perdagangan efek melibatkan begitu banyak pemodal dan
jumlah uang yang sangat besar. Terlebih lagi harusnya pemerintah
dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat
untuk memjaga berlangsung nya kegiatan perdagangan tersebut.
Karena apabila dilihat Undang-undang yang berlaku sekarang
belumlah lengkap untuk dapat menjaga keberlangsungan kegiatan
perdagangan.
3. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia misalnya dengan
mengirimkan pegawai-pegawai dibidang pasar modal ke lembaga-
lembaga training di luar negri agar dapat mengembangkan
teknologi di bidang paasr modal sehingga tercapainya perdagangan
efek yang wajar, teratur, dan efisien.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang canggih, sehingga
dapat mendeteksi, dan bahkan meminilisir pelanggaran dan
kejahatan di pasar modal yang juga menggunakan modus dan
sarana teknologi tingkat tinggi.
B. Kepada Masyarakat
1. Perdagangan efek dalam pasar modal sebenarnya memiliki
perbedaan yang tipis antara investasi dan perjudian. Sehingga
sering disebut bahwa perdagangan saham sama dengan perjudian
yang di sahkan. Hal tersebut merupakan kesalahan pandangan
karena dalam yang namanya investasi merupakan penanaman uang
Universitas Sumatera Utara
investor pada suatu bidang dalam jangka waktu tertentu. Apabila
para investor melakukan investasi sebagai spekulator maka antara
judi dan berinvestasi beda tipis.
2. Investor yang melakukan kegiatan di pasar modal harus
memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan
keputusan agar risiko erugian dapat diminimalisir sedemikian rupa.
Namun hal tersebut dapat dilakukan apabila investor memiliki
pendidikan atau pengetahuan dasar tentang pasar modal. Oleh
karena itu calon investor haruslah memiliki pengetahuan secara
mendasar terlebih dahulu.
3. Masyarakat harus meingkatkan pemahaman mengenai peraturan
hukum yang berlaku di pasar modal supaya hak-hak mereka tidak
terabaikan, sehingga pasar modal dapat menjadi tempat yang
nyaman bagi mereka untuk berinvestasi.
Universitas Sumatera Utara