Upload
andre-wibisono
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PANDUAN TEKNISINTEGRASI
Pembangunan hakekatnya adalah……..
Proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik.
Proses yang berkesinambungan / berkelanjutan.
Proses melibatkan semua Satkeholders, dimana rakyat adalah Subyek.
LamaLama BaruBaru
Perspektif Modernisasi
Pendekatan Teknis
Pemberian Fasilitas
Peran Fasilitator
Perspektif
Transformatif
Pendekatan Kritis
Pemenuhan Hak
Peran Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Konstelasi Perencanaan Pembangunan
PARTISIPATIFPOLITIS
TEKNOKRATIS
PembangunanMekanisme
Regular
Pembangunan Mekanisme
Ad Hocperlu diintegrasikan agar ada keberlanjutan
Kenyataan yang ada (1) :
Pembangunan secara Regular
- Dilaksanakan setiap tahun bersifat baku.- Disusun dengan pendekatan teknokrastis dan politis dengan skema APBD.- Dilaksanakan sebagai fungsi SKPD.- Teknorat dan Politis cenderung dominan.
Kenyataan yang ada (2) :
Pembangunan secara Adhoc
- Dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, bersifat
sementara.- Dilaksanakan dengan mekanisme program (dari tingkat dusun / Musdus), desa (Musdes), sampai dengan kecamatan (MAD). - Koneksitas antara masyarakat dan pemerintah rendah.- Pendekatan partisipatif.
RANAH PENGINTEGRASIAN (1)
Pengintegrasian Horisontal – penyatupaduan proses perencanaan PNPM – MP ke sistem perencanaan pembangunan regular.
Integrasi
Musrenbang
Proses Perencanaan& GoodPracticesPNPM - MP
RANAH PENGINTEGRASIAN (2)
Pengintegrasian Vertikal – Penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif.
Integrasi
Teknokratis(SKPD)
Politis (DPRD)
Partisipatif(Masyarakat
)
TUJUAN UMUMTUJUAN UMUM TUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUS
Efektivitas Proses meningkat
dancapaian pembangunan
yang optimal.
1. Kualitas proses & hasil perencanaan pembangunan desa yang meningkat.
2. Perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif yang selaras.
3. Terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan Pemda kepada Desa.
TUJUAN
Sasaran Strategis
Posisi tawar masyarakat dalam proses perumusan kebijakan meningkat.
Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa / antar desa dan fungsi lembaga Pemdes dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.
Kapasitas dan fungsi Pemda yang pro rakyat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Sasaran Operatif
Proses pembangunan di desa dan kecamatan effektif.
Pengelolaan kegiatan pembangunan di desa selaras.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terrealisasi.
Sasaran Praktis
Kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) meningkat.
Kemampuan dan peran lembaga Pemerintahan Desa (yaitu : Kades dan BPD) meningkat.
Kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meningkat.
Peran pelaku masyarakat PNPM – MP meningkat.
Kerangka Kerja
Otonomi DaerahIntegrasi dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberdayaan MasyarakatSebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
Penguatan DemokrasiIntegrasi sebagai bagian dari penguatan praktik demokrasi di daerah.
Strategi
Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
Mendorong Pemda melakukan reoroentasi kebijakan untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif.
Titik Temu Integrasi
Forum SKPD
MAD Prioritas & Pendanaan
Musdes Perencanaan & MKP
MMDD
MusrenbangKabupaten
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
RPJMDes / ReviewRKP / Penyusunan
Ad Hoc – PNPM-MP
Mekanisme Regular
UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI (1)
Nilai / Prinsip yang ada di PNPM dan diintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan regular serta menjadi prinsip dalam Integrasi Pembangunan Partisipatif, adalah :
1) Desentralisasi.
2) Partisipasi.
3) Transparansi & Akuntabel.
4) Keberlanjutan.
5) Keterpaduan.
6) Efektif dan Efisien.
UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI (2)
Mekanisme Pengambilan KeputusanPartisipatif dan berorientasi pada masyarakat miskin.
Mekanisme Pengelolaan KegiatanSwakelola kegiatan oleh masyarakat – partisipatif & transparansi.
Mekanisme PertanggungjawabanTransparansi dan akuntabilitas.
Pelaku
Meleburkan fungsi dan pendayagunaan pelaku program.
KAIDAH PELAKSANAAN
Meningkatkan effektifitas pelaksanaan regulasi yang terkait dengan pembangunan partisipatif.
Menyatu dengan / dan menguatkan mekanisme pembangunan regular.
Keberlanjutan.
Syarat dan Ketentuan
1. Desa yang sudah mengikuti PNPM – MP minimal 2 tahun (terdanai atau tidak terdanai).
2. Sarana & prasarana kantor desa yang memadai untuk merealisasi kegiatan.
3. Perangkat pemerintah desa : minimal 2 Kepala urusan (Kaur) sesuai PP No. 72 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk – sebagai lembaga utama dalam proses pengesahan Perdes, APBDes.
Alur Pelaksanaan Pengintegrasian
5. Penyelarasan Rencana Kegiatan & Anggaran
4.Penyatupaduan Proses
Perencanaan
2. Pelatihan Pelaku
3. Penyusunan
RPJMDes
1. Sosialisasi
6. Penyatupaduan
Pertanggungjawaban
Alur Tahapan RPJM Desa 2010 – 2014 dan RKP 2011
Persiapan
Pengkajian Keadaan Desa
Perumusan Rancangan RPJMDes
Musrenbang Desa & Pembahasan
RancanganRPJMDes
Rapat BPD Penetapan RPJMDes (Perdes)
Penyusunan Rancangan RKP
Desa 2011
Penetapan RKP Desa
2011 (SK Kades)
Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa
Pelatihan Pelaku
Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa
Pelatihan Pelaku
MMDD / PGMenggali & mengkaji potensi,
masalah dan gagasan
Menyusun Rancangan RPJMDes
Menyusun Matrik Kegiatan
Musdes Perencanaan atau
Infomasi
Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ke Pola Regular 2011
Evaluasi
Musdes Pertanggungjwba
n
Musdes Serah Terima
Musrenbang
Kabupaten
Hearing DPRD
Musrenbang Kec
Musdes Informasi Hasil
Musrenbang Kec
Musdes Sosialisasi
Musrenbang Des• Evaluasi RKPD 2010• Pembahasan Rencana
2011
MAD Sosialisasi
Pelatihan KPMD
Desain & RAB,
Verifikasi Teknis SPP Verifikasi Usulan
Penulisan Usulan tanpa/dg Desain
RAB
Pencairan dana & pelaks
kegiatan
Persiapan pelaksanaan
kegiatan (pendaftaran
tenaga pelatihan
TPK, UPK, dll
Penyampaian Aspirasi
MAD Prioritas & MAD
Pendanaan
Pemeliharaan
Langkah Penguatan Integrasi
Jalur Politis1. Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang Kecamatan.2. Realisasi Hearing DPRD.
Jalur Teknokrat1. Pembekalan Perencana pada saat Rakor Unit Perencana SKPD.2. Efektifitas Forum SKPD.
Jalur Politis, Teknokrat dan Masyarakat :1. Penguatan Musrenbang Kabupaten : a. Pemda : regulasi yang pro rakyat b. DPRD : menekan SKPD pro rakyat c. Utusan Kecamatan : dibekali agar siap mengikuti Musrenbang Kab
Pelaku
Pelaku Strategis – Kewenangan untuk menentukan proses1. Bupati2. DPRD3. SKPD
Pelaku Kunci – Fasilitasi proses1. Setrawan Kabupaten & Kecamatan.2. Camat3. BKAD4. Kepala Desa5. BPD6. LPM7. KPMD
Pelaku Penggerak – Pengerak pelaku lain dan mendayagunakan sumberdaya1. Fasilitator Kabupaten & Kecamatan
Faktor Pendukung Integrasi
Perspektif pelaku.
Perencanaan pembangunan desa.
Penguatan Musrenbang.
Manajemen Pemerintahan Desa.
Kapasitas pelaku : KPMD, LPM, Sekdes, Pemdes, BPD, BKAD.
Efektifitas peran Setrawan.
Posisi tawar masyarakat.
Dukungan yang Dibutuhkan dalam Pelaksanaan Integrasi
Peningkatan kapasitas keuangan desa.1. Alokasi Dana Desa (ADD).2. Stimulan khusus dari Pusat/Provinsi/Kabupaten.3. Peningkatan PAD.
Regulasi – payung hukum terkait dengan berbagai hal penting dalam integrasi.
Pembagian wewenang dan urusan antara Pemda dan Pemdes.