Upload
buithuan
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun
2017 dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Walikota
Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adanya capaian yang tidak memenuhi
target diharapkan dapat dicapai pada tahun berikutnya, dengan lebih
meningkatkan upaya pencapaian terhadap Sasaran yang kurang berhasil.
Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai
parameter untuk memacu peningkatan kinerja aparatur di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Malang.
Malang, Pebruari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
Drs. WASTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................... ii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................... A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Malang 1
B. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang .......... 2 C. Sumber Daya Manusia ......................................... 21 D. Isu Strategis .......................................................... 24
BAB II PERJANJIAN KINERJA ......................................... 26
A. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang ....... 27 B. Perjanjian Kinerja .................................................. 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................... 31
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................... 31
B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan ... 3 Solusi ............... ................................................. ... 34
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Angaran .......... 35
BAB IV PENUTUP ............................................................... 41 LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Form RKT tahun 2017
.....................................................
Lampiran 2 : Form PKT tahun 2017 .....................................................
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli, Inspektorat, Dinas,
Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kecamatan.
Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang diatur
dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
e. pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;
f. pelaksanaan tugas selaku pengelola Barang Milik Daerah;
g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
i. penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah;
dan
j. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 2
B. ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang, terdiri
atas:
a. Sekretaris Daerah.
b. Pembantu Sekretaris Daerah, terdiri dari:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian;
3. Asisten Administrasi Umum.
c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mengoordinasikan:
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
a. Subbagian Pemerintahan Umum;
b. Subbagian Otonomi Daerah; dan
c. Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
2. Bagian Hukum, terdiri dari:
a. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Daerah;
b. Subbagian Kajian dan Dokumentasi Peraturan Perundang-
undangan; dan
c. Subbagian Bantuan Hukum;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri
dari:
a. Subbagian Administrasi Kemasyarakatan;
b. Subbagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Subbagian Keagamaan;
d. Asisten Perekonomian mengoordinasikan:
1. Bagian Pengembangan Perekonomian, terdiri dari:
a. Subbagian Perumusan Kebijakan;
b. Subbagian Pengendalian Kebijakan; dan
c. Subbagian Pembinaan BUMD;
2. Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur,
terdiri dari:
a. Subbagian Perumusan Kebijakan;
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 3
b. Subbagian Pengendalian Kebijakan; dan
c. Subbagian Layanan Administrasi;
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
a. Subbagian Penatausahaan;
b. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c. Subbagian Penerapan Kebijakan dan Pengaduan;
e. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan:
1. Bagian Umum, terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Kepegawaian; dan
c. Subbagian Rumah Tangga;
2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
a. Subbagian Pengumpulan Informasi dan Media;
b. Subbagian Dokumentasi; dan
c. Subbagian Protokol;
3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
a. Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
b. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
c. Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
c. Subbagian Perlengkapan.
Dalam membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah
maka masing-masing Asisten mengoordinir Bagian, dengan tugas dan
fungsi sebagai berikut:
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
mengoordinasikan Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 4
Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum serta Sekretariat
DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda
dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan
umat beragama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi
di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan
olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan maasyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan
dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan
umat beragama;
b. pengoordinasian pelaksanaan program bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
serta koordinasi kerukunan umat beragama;
c. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 5
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
serta koordinasi kerukunan umat beragama, organisasi dan
tatalaksana;
d. pengoordinasian pelayanan administrasi bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
serta koordinasi kerukunan umat beragama;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
Perangkat Daerah seseuai dengan pembidangan tugas Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
f. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
serta koordinasi kerukunan umat beragama.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasi:
1) Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengoordinasikan, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan pelayanan administrasi di bidang
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 6
pemerintahan dan administrasi kewilayahan yang meliputi
kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja,
transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi
pemerintahan dan administrasi kewilayahan serta kerjasama;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
c. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan administrasi
kewilayahan serta urusan pemerintahan bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga
kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat, serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan serta
urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi,
kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pembinaan administrasi pemerintahan bidang pemerintahan
dan administrasi kewilayahan serta urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 7
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
f. pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar
negeri bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah,
Pimpinan serta anggota DPRD;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
h. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
i. pelaksanaan register seluruh kerjasama yang dilakukan oleh
pemerintah daerah;
j. pemrosesan administrasi peresmian pemberhentian dan
pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD hasil pemilihan
umum;
k. pemrosesan administrasi pemberhentian dan peresmian
pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan
DPRD kepada Gubernur Jawa Timur;
l. penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
m. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota;
n. penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah;
o. penyusunan Laporan Umum Tahunan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal; dan
p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 8
2) Bagian Hukum
Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi bidang penyusunan produk
hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan
informasi hukum serta penyuluhan hukum. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup
penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan
hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan
hukum dan Hak Azasi Manusia;
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah lingkup penyusunan produk hukum dan telaahan
hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum
serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia;
c. pelaksanaan penyusunan produk hukum dan telaahan
hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum
serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia;
d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas lingkup penyusunan produk hukum dan
telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan
informasi hukum serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi
Manusia;
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan
hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan
hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 9
f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program
kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan
sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan
olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan
olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 10
d. pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat
beragama;
e. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan
olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN
Asisten Perekonomian mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan
Bagian Pengembangan Perekonomian, Bagian Sumber Daya Alam
dan Pengembangan Infrastruktur, Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan,
koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian,
kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Perekonomian
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan
administrasi di bidang lingkup sumber daya alam,
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 11
perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan
barang dan jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan program bidang lingkup sumber
daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan
pengadaan barang dan jasa;
c. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang lingkup
sumber daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur
dan pengadaan barang dan jasa;
d. pengoordinasian pelayanan administrasi bidang lingkup sumber
daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan
pengadaan barang dan jasa;
e. pembantuan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah sesuai pembidangan tugas Asisten Perekonomian;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten
Perekonomian; dan
g. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang lingkup sumber
daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan
pengadaan barang dan jasa.
Asisten Perekonomian mengoordinasi:
1) Bagian Pengembangan Perekonomian
Bagian Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro,
penanaman modal, serta Badan Usaha Milik Daerah. Untuk
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 12
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian
Pengembangan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha
mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi,
sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
b. koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha
mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi,
sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
c. monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi
dan usaha mikro, penanaman modal, serta analisis makro
ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik
Daerah;
d. pebinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha
mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi,
sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
e. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro,
penanaman modal, serta analisis makro ekonomi, sarana
perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
2) Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur
Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan
Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 13
administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Sumber Daya Alam dan
Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
b. koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan,
lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;
d. pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan,
lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 14
e. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang
pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian; dan
f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai
tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian
Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Daerah;
b. penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c. pelaksanaan analisa dan penetapan dokumen pengadaan;
d. penyusunan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Walikota dan memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
e. pengoordinasian penyusunan perubahan Harga Perkiraan
Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen;
f. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia bidang
pengadaan barang/jasa;
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 15
g. pengoordinasian penyusunan dan perubahan, serta
monitoring dan evaluasi rencana umum pengadaan di
lingkungan Pemerintah Daerah;
h. fasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan
barang/jasa e-tendering di lingkungan Pemerintah Daerah;
i. pengoordinasian penerapan kebijakan e-purchasing yang
berbasis e-catalogue di lingkungan Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-
purchasing dan pengadaan langsung di lingkungan
Pemerintah Daerah;
k. pengoordinasian dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa;
l. pengoordinasian dengan instansi terkait terhadap
penyelesaian sanggah dan pengaduan pengadaan
barang/jasa; dan
m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan
evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha atasan dan
dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang
meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 16
organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat
dan keprotokolan, serta bidang tata usaha Atasan;
b. koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi
Umum;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat
Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi
Umum; dan
d. pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi
perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi
dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan
keprotokolan, serta bidang tata usaha Atasan.
Asisten Administrasi Umum mengoordinasi:
1) Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan
sumberdaya urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan wakil Walikota,
tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga,
administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha
Walikota dan Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah
dan tata usaha Staf Ahli Walikota;
b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi
kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 17
Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha
Staf Ahli Walikota;
c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah
tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata
usaha Walikota dan Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris
Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota;
d. pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan
rumah tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah,
tata usaha Walikota dan Wakil Walikota, tata usaha
Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota;
e. pemeliharaan keindahan dan kebersihan kantor Walikota dan
gedung balaikota serta rumah jabatan Walikota, Wakil
Walikota dan rumah dinas Sekretaris Daerah; dan
f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
2) Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumber daya di bidang penyelenggaraan
kehumasan Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, dan
penyelenggaraan acara dan tamu. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hubungan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 18
Wakil Walikota, penyelenggaraaan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu;
c. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi, serta sumber
daya di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan
Wakil Walikota, penyelenggaraaan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu;
d. pelaksanaan juru bicara Walikota dan Pemerintah Daerah;
e. penyiapan kegiatan pers dan media massa;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintah di bidang kehumasan Walikota dan Wakil
Walikota, penyelenggaraaan keprotokolan, penyelenggaraan
acara dan tamu;
g. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan, dan kearsipan.
3) Bagian Organisasi
Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber
daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan,
analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan
kinerja organisasi serta reformasi birokrasi. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian
Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi,
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan
standar kompetensi jabatan, pelayanan publik searta
peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan,
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 19
ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan
publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di
bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar
kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan
kinerja dan reformasi birokrasi;
d. pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi
jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan
reformasi birokrasi; dan
e. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
4). Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasi pelaksanaan
tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan
dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi keuangan
dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian
Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan urusan administrasi
keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah;
b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan urusan administrasi keuangan
dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah;
c. pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan untuk
kebutuhan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 20
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota, serta
barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk atasan;
d. pengadaan kendaraan jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
e. pengadaan kendaraan operasional dinas Sekretaris Daerah
dan Staf Ahli;
f. pengelolaan anggaran Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris
Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah serta Staf Ahli
Walikota;
g. pengelolaan biaya perjalanan dinas Walikota, Wakil
Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah
serta Staf Ahli Walikota;
h. monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan urusan
administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat
Daerah;
i. pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan
administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat
Daerah; dan
j. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 21
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2017 didukung
oleh 209 orang Pegawai Negeri Sipil dengan susunan
kepegawaian sebagaimana dalam tabel 1 berikut:
Tabel 1.1 JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
MENURUT SUSUNAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
No. Jabatan Jumlah
1. Sekretaris Daerah 1
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1
3. Asisten Perekonomian 1
4. Asisten Administrasi Umum 1
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik
1
6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM
1
7. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 1
8. Kabag Pemerintahan 1
Kasubbag Pemerintahan Umum 1
Kasubbag Otonomi Daerah 1
Kasubbag Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
1
9. Kabag Hukum 1
Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Daerah
1
Kasubbag Kajian dan Dokumentasi
Peraturan Perundang-undangan
1
Kasubbag Bantuan Hukum 1
10. Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
1
Kasubbag Administrasi Kemasyarakatan 1
Kasubbag Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1
Kasubbag Keagamaan 1
11. Kabag Pengembangan Perekonomian 1
Kasubbag Perumusan Kebijakan 1
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 22
No. Jabatan Jumlah
Kasubbag Pengendalian Kebijakan 1
Kasubbag Pembinaan BUMD 1
12. Kabag Sumber Daya Alam dan
Pengembangan Infrastruktur
1
Kasubbag Perumusan Kebijakan -
Kasubbag Pengendalian Kebijakan 1
Kasubbag Layanan Administrasi 1
13. Kabag Layanan Pengadaan Barang / Jasa 1
Kasubbag Penatausahaan 1
Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa 1
Kasubbag Penerapan Kebijakan dan Pengaduan
1
14. Kabag Umum 1
Kasubbag Tata Usaha 1
Kasubbag Kepegawaian 1
Kasubbag Rumah Tangga 1
15. Kabag Hubungan Masyarakat 1
Kasubbag Pengumpulan Informasi dan Media
1
Kasubbag Dokumentasi 1
Kasubbag Protokol 1
16. Kabag Organisasi 1
Kasubbag Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
1
Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
1
Kasubbag Tatalaksana dan Pelayanan Publik 1
17. Kabag Keuangan dan Perlengkapan 1
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan 1
Kasubbag Penatausahaan dan Keuangan 1
Kasubbag Perlengkapan 1
18. Staf 163
JUMLAH 209 Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 23
Tabel 1.2
JUMLAH ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG BERDASARKAN GOLONGAN
No. Golongan Jumlah
1. IV/d -
IV/c 7
IV/b 8
IV/a 15
2. III/d 14
III/c 19
III/b 40
III/a 28
3. II/d 5
II/c 31
II/b 15
II/a 17
4. I/d 6
I/c 3
I/b 1
I/a -
Jumlah 209
Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang
Tabel 1.3 JUMLAH ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
BERDASARKAN PENDIDIKAN
No. Pendidikan Jumlah
1. S-3 1
2. S-2 44
3. S-1/D-IV 70
4. D-III 3
5. D-II 5
6. D-I -
7. SLTA 65
8. SLTP 9
9. SD 12
Jumlah 209 Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 24
D. ISU STRATEGIS
Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan
kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang
mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan
kinerjanya. Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat Daerah
selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau ketidak berhasilan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan
perhatian adalah, sebagai berikut:
1. Masih adanya peraturan perundangan daerah yang belum sesuai
dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik;
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah;
4. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Belum optimalnya kerja sama daerah;
6. Belum optimalnya pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat;
7. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
8. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan bidang sumber
daya alam dan infrastruktur;
9. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan administrasi umum,
keuangan dan perlengkapan;
10. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan kehumasan;
11. Belum optimalnya layanan administrasi pengadaan barang dan
jasa;
12. Belum optimalnya penyajian pelaporan pemerintahan daerah.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
WALIKOTA MALANG,
ttd. Drs. PENI SUPARTO, MAP
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 OKTOBER 2012
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI
Bagian Perekonomian dan
Usaha Daerah
Subbagian Analisa
Perekonomian Daerah
Subbagian
Pengembangan Potensi
Perekonomian
Daerah
Subbagian Pembinaan
Badan usaha Milik Daerah
Bagian
Pembangunan
Subbagian Penyusunan Administrasi
Pembangunan
Subbagian Pengendalian Administrasi
Pembangunan
Subbagian Monitoring dan
Evaluasi Administrasi
Pembangunan
Bagian
Organisasi
Subbagian
Kinerja
Subbagian
Kelembagaan
Subbagian
Ketatalaksanaan
Bagian
Pemerintahan
Subbagian Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Subbagian Perangkat
Kecamatan dan Kelurahan
Subbagian Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
Bagian Hukum
Subbagian
Produk Hukum Daerah
Subbagian
Dokumentasi dan Sosialisasi
Subbagian
BantuanHukum
Bagian Humas
Subbagian Pemberitaan
Subbagian
Dokumentasi
Subbagian Protokol
Bagian
Umum
Subbagian
Tata Usaha dan Kepegawaian
Subbagian
RumahTangga
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ASISTEN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Subbagian Analisa
Kesejahteraan Rakyat
Subbagian Keagamaan
Subbagian Sarana dan Prasarana
ASISTEN
ADMINISTRASI
UMUM
Bagian Kerjasama dan
Penanaman Modal
Subbagian Perencanaan
Kerjasama
Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama
Subbagian Penanaman
Modal
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 26
BAB II
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan
dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang
Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perturan Daerah Kota
Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 telah dimuat arah
strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan
yang bersifat indikatif.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 27
Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah maka berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama yang
sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37
Tahun 2015 tentang Penetapan Kinerja Utama dan diubah dengan
Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama.
Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Malang
telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang berpedoman
dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Malang Tahun 2013-2018 dan dengan adanya perubahan struktur
organisasi dan indikator kinerja utama, pada tahun 2017 dilaksanakan
reviu terhadap matrik rencana strategis Sekretariat Daerah tahun 2013-
2018 yang telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang
Nomor : 188.451/73/35.73.112/2017 tentang Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2013–2018.
Renstra dan penyempurnaan matrik tersebut merupakan
dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018,
dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran Strategis.
A. VISI dan MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang (yang telah
disempurnakan) serta melalui proses analisa dan pengkajian yang
komprehensip, maka Visi Sekretariat Daerah Kota Malang
dirumuskan, sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH YANG AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 28
Adapun maksud dari visi Sekretariat Daerah adalah :
a. Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan
pelayanan prima adalah Sekretariat Daerah yang mampu
membantu Walikota :
1) dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan administrasi
yang efisien, efektif, kualitatif, transparan dan akuntabel;
2) memantapkan pengkoordinasian perangkat daerah, instansi
vertikal maupun dengan Organisasi/lembaga lain;
3) memberikan kepuasan dalam pelayanan internal dan eksternal;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan Misi Sekretariat
Daerah sebagaimana sebagai berikut:
“MENINGKATKAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH YANG
BERKUALITAS”
B. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya
yang tersedia. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja utama
organisasi pada berbagai tingkatan dan memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berkenaan, indikator kinerja
sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 29
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya.
Perjanjian Kinerja disampaikan segera setelah dokumen
anggaran diterima. Tujuan Perjanjian Kinerja :
1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2017
sebagai berikut :
MISI : MENINGKATKAN PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH YANG BERKUALITAS
TUJUAN : Terwujudnya peningkatan kualitas layanan
kesekretariatan daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan
daerah dengan indikator:
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada
Sekretariat Daerah
Untuk mencapai sasaran 1 dilakukan program:
1. Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-
undangan
2. Penerapan dan Penegakan Hukum
3. Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian
4. Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
6. Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa
7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 30
Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga
8. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
9. Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat
Daerah, dengan indikator:
- Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
Untuk mencapai sasaran 2 dilakukan program:
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Kecamatan
2. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan,
capaian kinerja, dan keuangan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 31
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja
serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
(IKU).
Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama
dari pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi
adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang
bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi dibentuk,
yang menjadi area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi
serta kewenangan utama instansi pemerintah. Adapun cara
menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai
berikut:
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai
berikut:
Persentase Rencana – (Realisasi – Rencana)
Pencapaian rencana = X 100%
tingkat capaian Rencana
Persentase Realisasi
Pencapaian rencana = X 100%
tingkat capaian Rencana
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 32
Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja
ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter
keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis,
program dan kegiatan sebagai berikut:
85 s.d. 100
70 X < 85
55 X < 70
X < 55
:
:
:
:
Sangat Berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan
formulir isian data kinerja target dan realisasi tahun 2017 yang
diisi oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Malang. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah
terisi, dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keandalan
data tersebut.
Sedangkan tanggungjawab pengumpulan data kinerja yang
handal merupakan kewenangan masing-masing Bagian pada
Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai berikut:
Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Malang
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA PERHITUNGAN
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR
1. Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan Sekretariat
Daerah
Nilai hasil Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan di Sekretariat
Daerah
Bagian
Organisasi
2. Nilai SAKIP Sekretariat
Daerah
Nilai hasil evaluasi SAKIP Bagian
Pemerintahan
Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja
organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2017
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 33
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2017
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
1. Meningkatnya kualitas layanan
kesekretariatan
daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada
Sekretariat Daerah
78,5 79,71 101,54%
2. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
Nilai SAKIP Sekretariat
Daerah
62 67,71 109,21%
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2016 dan 2017
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI
Th. 2016
(n-1)
Th. 2017
(n)
1. Meningkatnya kualitas
layanan
kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat pada
Sekretariat Daerah
100% 101,46% 101,54%
2. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Sekretariat Daerah
Nilai SAKIP
Sekretariat Daerah
100% 100% 109,21%
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
AKHIR
RPJMD
REALISASI Th. 2017
TINGKAT
KEMAJUA
N
1. Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan
daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada
Sekretariat Daerah
100% 101,54% 101,54%
2. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Sekretariat Daerah
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
100% 109,21% 109,21%
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 34
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tiap Sasaran Tahun 2017
SASARAN CAPAIAN
2017
KATEGORI
CAPAIAN
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan daerah
101,54% Sangat Berhasil
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Sekretariat Daerah
109,21% Sangat Berhasil
B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN
SOLUSI
Berdasarkan data capaian kinerja sasaran tahun 2017
pada Tabel 3.5 diketahui semua sasaran berhasil mencapai target.
Sasaran ”Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan
daerah” dan Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Sekretariat Daerah" tercapai di atas 100% dengan kategori
SANGAT BERHASIL. Penyebab utamanya adalah 10 (sepuluh)
Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang telah
berkomitmen dan konsisten melakukan kegiatan-kegiatan untuk
mewujudkan sasaran dimaksud.
101,54%
109,21%
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
104,00%
106,00%
108,00%
110,00%
SASARAN 1 : SASARAN 2 :
CAPAIAN 2017
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 35
Berikut adalah diagram perbandingan pencapaian kinerja
Sekretariat Daerah tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 :
C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya
harus didukung anggaran yang memadai serta dapat
dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Sasaran dan Realisasi
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN % REALISASI
1. Meningkatnya
kualitas layanan
kesekretariatan
daerah
Nilai Survei
Kepuasan Masyarakat pada
Sekretariat Daerah
74.485.785.000,
-
66.721.028.280,-
(89,57%)
2. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Sekretariat
Daerah
Nilai SAKIP Sekretariat
Daerah
6.901.455.000,- 5.829.490.944,-
(84,47%)
101,46
100
101,54
109,21
94
96
98
100
102
104
106
108
110
Meningkatnya kualitas layanan
kesekretariatan daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Sekretariat Daerah
Tahun 2016 Tahun 2017
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 36
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan
perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017, telah
dilaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 81.387.240.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 72.550.519.224,00 (89,14%). Untuk
mengetahui pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Malang
tahun 2017 terhadap penggunaan sumber daya anggaran dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaian ALOKASI REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya
kualitas
layanan
kesekretariatan daerah
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
pada Sekretariat
Daerah
78,5 79,71 101,54
%
74.485.785.
000,-
66.721.028.
280,-
89,57%
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Sekretariat
Daerah
Nilai SAKIP
Sekretariat Daerah
62 67,71 109,21
%
6.901.455.
000,-
5.829.490.
944,-
84,47%
Guna mencapai hasil yang optimal dalam mengukur
akuntabilitas keuangan perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap
kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio
efektivitas yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi
anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja,
dengan formula sebagai berikut:
Rasio Ekonomi
=
Realisasi Anggaran
Belanja X 100%
Rencana Anggaran
Belanja
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 37
Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi
rasio ekonomi, maka ditentukan pemeringkatan (scorring) sebagai
berikut:
Rasio Ekonomi Skor Kesimpulan
< 90 %
90 % - 94,99%
95% - 100%
100% - 105%
> 105 %
5
4
3
2
1
Sangat Ekonomis
Ekonomis
Cukup Ekonomis
Kurang Ekonomis
Tidak Ekonomis
2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi
dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai
berikut:
Rasio Efisiensi
=
Rasio Ekonomi X 100%
Capaian Kinerja
Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari
berbagai variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan
pemeringkatan nilai sebagai berikut:
Rasio Efisiensi Skor Kesimpulan
≤ 96%
96% - 100%
101% - 105%
≥ 105%
4
3
2
1
Efisien
Cukup Efisien
Kurang Efisien
Tidak Efisien
3. Rasio Efektivitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian
kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran,
dengan formula sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 38
Rasio Efektivitas
=
Capaian Kinerja
Output X 100%
Capaian Kinerja
Sasaran
Selanjutnya guna penetapan efektivitas sesuai nilai rasio yang
diperoleh, ditetapkan pemeringkatan nilai rasio sebagai berikut:
Rasio Efektivitas Skor Kesimpulan
> 100%
95% - 100%
90% - 94,99%
< 90%
4
3
2
1
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
Capaian Rasio Ekonomi, efisiensi dan efektivitas Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.8
SASARAN ANGGARAN 2017
(RP.)
REALISASI 2017 (RP.) RASIO
EKONOMI
RASIO
EFISIENSI
RASIO
EFEKTIVITAS
Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan
daerah
74.485.785.000,- 66.721.028.280,- 89,57% 88,21% 100%
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Sekretariat Daerah
6.901.455. 000,- 5.829.490. 944,- 84,47% 77,35% 100%
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 39
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dan
Sasaran 2 mencapai nilai SANGAT EKONOMIS.
Terkait Rasio Efisiensi, pada tabel 3.8 diatas dapat
disimpulkan bahwa Sasaran 1 dan Sasaran 2 mencapai kategori
EFISIEN.
Program yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2017,
secara umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun
2013-2018. Untuk mewujudkan hasil yang optimal dalam mengukur
akuntabilitas perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja
Sekretariat Daerah Kota Malang dalam bentuk rasio efektivitas.
89,57%
84,47%
80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00%
Sasaran 1 : Sangat Ekonomis
Sasaran 2 : Sangat Ekonomis
RASIO EKONOMI
RASIO EFISIENSI
SASARAN 1 : Efisien
SASARAN 2 : Efisien
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 40
Dari tabel 3.8 disimpulkan bahwa pelaksanaan program
untuk mewujudkan Sasaran 1 dan Sasaran 2 mencapai kategori
EFEKTIF.
RASIO EFEKTIVITAS
SASARAN 1 : Efektif SASARAN 2 : Efektif
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 41
BBAABB IIVV
PPEENNUUTTUUPP
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas
serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di
masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan good
governance.
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa
Sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan Sangat
Berhasil.
Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan
Capaian Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 dapat
diuraikan sebagai berikut:
SASARAN CAPAIAN 2017 KATEGORI CAPAIAN
Sasaran 1
Meningkatnya kualitas layanan
kesekretariatan daerah
101,54% Sangat Berhasil
Sasaran 2
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
109,21% Sangat Berhasil
Sedangkan kinerja keuangan yang didasarkan pada
perhitungan rasio ekonomis, rasio efektifitas dan rasio efisiensi pada
Anggaran Tahun 2017
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 42
Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang yang
menggambarkan Capaian Kinerja tiap Sasaran yang merupakan
penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang pada Tahun
Anggaran 2017.
Malang, 23 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
Drs. WASTO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda
NIP. 19610212 198303 1 025
89,57%
84,47%
80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00%
Sasaran 1 : Sangat Ekonomis
Sasaran 2 : Sangat Ekonomis
RASIO EKONOMI