BAHAN AJAR

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Landasan Filosofi

Salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas dalam arti luas, bukan hanya intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasari oleh Pancasila. Sebagai Ideologi nasional, Pancasila merupakan kekuatan pemersatu dalam pembangunan karakter bangsa yang salah satunya ialah semangat kebangsaan atau semangat persatuan yang multikultur dalam Bhineka Tunggal Ika.

Membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan dalam segala aspek tidaklah mudah, ia memerlukan penyadaran sikap hidup warga Negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum, dan kemampuan bela Negara. Nilai-nilai tersebut harus disemai, ditanam, dipupuk dan dibesarkan secara terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh warga Negara yang cerdas menghadapi zamannya.2. Landasan Historis

Setiap Negara dan bangsa mempunyai perjalanan hidup yang membentuk eksistensi Negara dan warganya. Tak terkecuali Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai tantangan untuk menjadi sebuah Negara yang diakui oleh dunia. Kolonialisme yang menyebabkan bangsa Indonesia, yang mendiami wilayah nusantara menjadi bodoh, hina dan miskin. Di balik itu, penjajahan juga telah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang demokrasi, ilmu dan teknologi, serta ekonomi.

Pada masa itu muncul keberanian bangsa Indonesia untuk melawan kolonial dengan penuh semangat walaupun dengan teknologi yang sangat sederhana dan bersahaja. Perjuangan bangsa Indonesia dimulai pada masa kerajaan sriwijaya (abad ke-7) dan kerajaan Majapahit (abad XIII) sebagai upaya menyatukan wilayah nusantara. Upaya ini belum berhasil karena belum ada pemahaman tentang konsep Negara kesatuan. Adanya pemahaman baru tentang Negara kesatuan pasal 1908, melahirkan gerakan Kebangkitan Nasional (Budi Utomo) sebagai perintis yang menyatukan semua warga yang mendiami kepulauan nusantara.

Keberhasilan gerakan ini, memunculkan sikap pemuda Indonesia yang gagah berani dan dengan tegas mengikrarkan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang mengakui bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Sumpah pemuda mencerminkan wawasan geografi (tanah air), wawasan kebangsaan (bangsa) wawasan budaya (bahasa) yang hakikatnya adalah awal tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia. Keberanian pemuda Indonesia berjuang yang tak kenal lelah dan penuh semangat ini akhirnya membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaan bangsanya, sebagai penentu eksistensi bangsa Indonesia yang mengikrarkan dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.3. Landasan Sosiologis

Bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya, betapapun kecilnya. Perbedaan ini harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum.

Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela Negara, persatuan nasional dalam suasana saling menghargai keberagaman. Persatuan dalam keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi harus dibina dan ditingkatkan secara demokrasi, terpola dan terus menerus.

4. Landasan Yuridis

(a) Pendidikan Kewiraan berdasarkan SK Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan Negara melalui jalur Pengajaran di PT sebagai Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan.

(b) UU N0.20/1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara menentukan Pendidikan Kewiraan warga adalah pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di PT yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dan wajib diikuti oleh setiap warga negara (mahasiswa).(c) UU N0.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kurikulum wajib pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.(d) SK DIRJEN DIKTI 1993 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar bersifat wajib di PT.

(e) SK DIRJEN DIKTI N0.151/2000 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan bermuatan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) wajib ditempuh oleh mahasiswa.

(f) SK DIRJEN DIKTI N0.267/2000 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dan PPBN termasuk MPK yang merupakan kurikulum inti di PT serta wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.

(g) SK DIRJEN DIKTI N0.232/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sedangkan Mata Kuliah yang lain termasuk dalam Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB).(h) SK DIRJEN DIKTI RI N0.38/DIKTI/Kep/2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di PT yang mencantumkan mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

(i) UU N0.20/203 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum wajib di PT ialah Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini Pendidikan Pancasila termaktub di dalam pendidikan kewarganegaraan.

(j) SK DIRJEN DIKTI Departemen Pendidikan Nasional RI N0.43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di PT.

B. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak kearah yang di kehendaki. Pendekatan pendidikan, seperti yang dicetuskan dalam deklarasi UNESCO (1998) bahwa pendidikan diwujudkan dalam pilar learning to know (belajar mengetahui), learning to do (belajar melakukan), learning to be (belajar menjadi diri sendiri), learning to life together (belajar hidup dalam kebersamaan). Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan (UU N0.20/203 tentang Sisdiknas)adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga Negara Indonesia yang Pancasilais dengan Negara dan sesama warga Negara. Dengan kemampauan dasar, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis dan berkeadaban.

C.Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan1.Visi

Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi dalam mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.2. Misi

Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab.

D. Tujuan dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Tujuan

(a) Menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warga Negara Indonesia yang memiliki :

wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dengan perilaku cinta tanah air.

wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan Nasional

pola pikir,sikap yang komprehensif integral pada seluruh Aspek kehidupan nasional.(b) Mendidik mahasiswa memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai WNI yang terdidik serta bertekat dan bersedia untuk mewujudkannya.

(c) Memberikan pemahaman akan hubungan antara warga Negara dan negaranya, harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dapat menjawab tantangan masa depan sehingga memiliki etos bela Negara dalam profesinya masing-masing.PT sebagai institusi ilmiah juga harus dapat mengembangkan ilmu dan teknologi (iptek) untuk mencetak kader pimpinan bangsa yang dapat diharapkan berperan dalam pembangunan.2. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Standar kompetensi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa ialah mampu berfikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga Negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, menjadi ilmuan dan professional yang berkepribadian dan menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kompetensi dasar yang diharapkan mahasiswa menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tana air, demokratis yang berkeadaban menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplinan, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap tersebut antara lain :

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa

berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai WNI.

Bersifat profesional yang dijiwai kesadaran bela Negara

Aktif memanfaatkan iptek serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara. Pertanyaan :1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan Kewarganegaraan.

2. Uraikan landasan historis pendidikan kewarganegaraan yang juga merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam bela Negara.

3. Jelaskan sifat bela Negara sebelum dan sesudah proklamasi.

4. Bagaimana sifat bela Negara terhadap perbedaan budaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan.

5. Jelaskan dengan singkat visi dan misi pendidikan kewarganegaraan

6. Kemukakan Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan

7. Jelaskan perbedaan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pendidikan kewarganegaraan.BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A.Pengertian Identitas Nasional

Identitas Nasional berasal dari kata identitas dan kata nasional. Kata identitas dapat diartikan sebagai ciri khas yang menandai tentang sesuatu. Sedangkan nasional berarti memiliki sifat kebangsaan. Identitas nasional adalah ciri khas yang menandai keberadaan suatu bangsa. Setiap bangsa yang menegara memiliki identitas nasionalnya sendiri-sendiri, yang berbeda dengan identitas nasional bangsa lain.

Identitas nasional Bangsa Indonesia berasal dari sejarah panjang pembentukan Bangsa Indonesia dan kondisi sosio-kultural yang melingkupi Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bentukan bangsa yang pernah menjadi bangsa terjajah. Sejarah panjang penjajahan ini telah menumbuhkan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang membedakan wujud identitas Bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Rasa kebangsaan tersebut misalnya kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo tahun 1908, semangat sumpah pemudah 1928, dan wujud kemerdekaan Negara Indonesia tahun 1945 serta semangat untuk mengisi kemederkaan. Demikian juga adanya realitas bangsa yang bersifat majemuk, yang bhinneka tunggal Ika, baik dari sisi suku, agama, ras, budaya, dan tempat tinggal.

Wujud identitas nasional Bangsa Indonesia berupa lambang atau simbol kenegaraan yang sudah diterima dalam kehidupan Negara Indonesia. Identitas nasional itu berupa Bahasa Indonesia, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, Lambang Negara dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

B.Proses Pembentukan Identitas Nasional

Proses pembentukan bangsa membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas nasional meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan Subakti,1999).1. Primordial

Primordial ini meliputi ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat. Primordial merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa.2. Sakral

Sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor yang dapat membentuk bangsa. Misalnya, Negara uni Soviet diikat oleh kesamaan ideologi komunis.

3. Tokoh

Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa. Pemimpin dibeberapa Negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Misalnya; Mahatma Ghandi di India, Nelson Mandella di Afrika selatan dan Soekarno di Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut Negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya.

5. Sejarah

Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar warga masyarakat itu.

6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi oleh Emile Dirkhiem disebut solidaritas organis. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju, seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.

7. Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik.Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi,angkatan bersenjata,pengadilan dan partai politik. Lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan prilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang lain sebagai satu bangsa.

C. Simbol-Simbol Kenegaraan sebagai Identitas Nasional

1. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia pada awalnya merupakan bahasa Persatuan, artinya bahasa yang digunakan untuk mempersatukan keberadaan Bangsa Indonesia melalui pergaulan bersama secara nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diangkat dari Bahasa Melayu. Alasan diangkatnya Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia ada beberapa pertimbangan, Seperti :

(a) Bahasa Melayu telah lama dipakai sebagai bahasa pergaulan di antara suku-suku bangsa di Indonesia;(b) Bahasa Melayu banyak digunakan dalam berbagai prasasti yang tersebar di wilayah Indonesia;(c) Bahasa Melayu telah lama digunakan dalam buku-buku bacaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan diakui keberadaannya dengan dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Negara (pasal 36 UUD 1945). Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara berarti bahasa resmi yang berlaku di Indonesia adalah Bahasa Indonesia dengan tidak menghilangkan keberadaan bahasa daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

2. Bendera Negara

Pasal 35 UUD 1945 menetapkan, bahwa BENDERA Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Warna Merah melambangkan sifat keberanian dari Bangsa Indonesia, sedangkan warna Putih melambangkan sifat kesucian atau kebenaran dari Bangsa Indonesia. Merah Putih adalah simbol perbuatan yang berani karena benar. Penggunaan warna merah dan putih sudah dikenal dalam sejarah kehidupan Bangsa Indonesia sejak lama dan turun menurun, misalnya adanya budaya pembuatan bubur merah-putih untuk upacara pemberian nama seorang bayi atau pengibaran kain merah putih dalam mendirikan rumah. Dengan demikian Sang Merah-Putih adalah bagian dari identitas nasional Bangsa Indonesia.3. Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan oleh W.R Soepratman. Penggunaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Peraturaan Pemerintah N0.44/1958. Lebih lanjut setelah UUD 1945 diamandemen, Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, ditegaskan dalam Pasal 36B UUD 1945.

4. Lambang Negara

Lambang Negara Indonesia ialah Garuda Pancasila. Lambang Negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.66/1951 tentang Bentuk dan Ukuran Lambang Negara dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.43/1958. Setelah UUD 1945 diamandemen , lambang Negara ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945, bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Burung Garuda sebagai Lambang keperkasaan Bangsa Indonesia dengan berpedoman pada kebenaran (kepala burung yang menghadap ke kanan), Negara proklamasi 17 Agustus 1945 (jumlah burung adalah 17, 18, 19 dan 45), negara yang berdasar kepada Pancasila, dan prinsip ber-bhinneka tunggal Ika (berbeda dalam kesatuan). Lambang Negara dalam bentuk Garuda Pancasila tersebut menjadi salah satu identitas nasional.5. Dasar Falsafah negrara yaitu Pancasila

Pancasila yang berisi lima nilai dasar yang dijadikan dasar filsafat dan ideologi dari Negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar Negara dan ideologi nasional Indonesia.

6. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945

Merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.

Pertanyaan.1. Perlunya kasih sayang dalam kehidupan keluarga dan kekerabatan karena adanya ..

a. Kesadaran akan pentingnya kemanusiaan

b. Tugas mulia sebagai insan yang bertaqwa

c. Kebutuhan emosional pada setiap manusia

d. Perwujudan rasa saling menyayangi antar sesama2. Kerjasama antara Bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia mutlak diperlukan dan Dikembangkan. Adapun salah satu yang menjadi alasannya adalah :

a. Bangsa Indonesia sangat ramah dan jujur dalam bekerja sama

b. Bangsa Indonesia cinta damai dan suka bekerja sama

c. Karena kita bangga sebagai bangsa yang besar di dunia

d. Agar Indonesia mendapat simpati dari Negara lain

3. Nasionalisme Indonesia telah berhasil membangkitkan semangat berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai embrio rasa persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan adalah adanya peristiwa :

a. Proklamasi Kemerdekaan

b. Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908

c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

d. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

4. Kita bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia dengan alasan

a. Memiliki aneka budaya dan kesenian yang tersebar di berbagai wilayah

b. menghidupkan kesenian daerah agar tak punah

c. mengadakan pertunjukan kesenian daerah di luar negeri

d. menggali kesenian daerah untuk dikembangkan

5. Sikap mental yang memperlemah kita sebagai pelopor pembangunan adalah .

a. Korupsi, kolusi, dan nepotisme

b. Merasa diri paling besar

c. Perampokan dan penjarahan

d. Keinginan luhur bengsa IndonesiaKunci jawaban :

1. D

2. B

3. B

4. A

5. A

BAB IIIDEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi1. Secara Etimologis

Dari sudut bahasa (Etimologis), Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan Cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Secara Bahasa demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Konsep demokrasi lahir dari Yunani Kuno yang dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke4 SM abad ke 6 M. Demokrasi yang dipraktekkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga Negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa Negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan, misalnya para anak, wanita dan para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Bila kita tinjau keadaan di Yunani pada saat itu, tampak bahwa rakyat ikut secara langsung . Karena keikut sertaannya yang secara langsung maka pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi secara langsung.

Dengan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang diterapkan seperti diatas mulai sulit dilaksnakan, dengan alasan :

(a) tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya banyak

sulit dilakukan

(b) hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir

(c) masalah yang dihadapi Negara semakin kompleks dan rumit sehingga

membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut

Untuk menghindari kesulitan seperti diatas dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mulailah dikenal demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitu :

1) Demokrasi Langsung

Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan UU.

2) Demokrasi tidak langsung

Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Untuk Negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain :

(a) penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan(b) masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak

(c) setiap warga Negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan Negara.2. Secara Terminiologis

Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari sudut pandang yang berbeda :a. Menurut Henry B. Mayo.

Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan. Umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.b. Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

c. Menurut C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas.

d. Menurut Alamudi mengemukakan soko guru demokrasi adalah :

Kedaulatan rakyat. pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan didepan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitisional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling popular di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukaan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan Negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam Negara demokrasi.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan Negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktek yang menjalankan penyelenggaraan bernegara itu pemerintah, tetapi orang-orang itu pada hakekatnya yang telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat dan diawasi oleh rakyat.

Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijaksanaan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. B. Visi,Misi Pendidikan Demokrasi

Sejalan dengan tujuan pendidikan yang bermuara pada pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak peserta didik, dan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis serta tuntutan reformasi di Indonesia, Pendidikan demokrasi mengarah pada kemampuan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdemokrasi dapat dilakukan melalui kegiatan di masyarakat dalam pemilihan ketua rukun tetangga, disekolah dalam bentuk organisasi ekstrakurikuler, OSIS atau lembaga ekstrakurikuler di PT.

Pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan dengan cara :

Formal diselenggarakan di sekolah; dengan metode pembekalan/tatap muka, diskusi, presentasi, studi kasus yang memberikan gambaran kepada peserta didik agar memiliki kemampuan bela negara.

Informal diselenggarakan melalui pergaulan di rumah dan masyarakat sebagai bentuk aplikasi berdemokrasi.

Non Formal diselenggarakan secara makro melalui interaksi di luar sekolah sebagai pembentukan jiwa demokrasi.Visi pendidikan demokrasi menjadi wahana substansi, pedagogis dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap hidup, dan ketrampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

Misi pendidikan demokrasi : Manifestasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai.

Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasinal secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individu dan atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari serta beragumentasi atas keputusannya. Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam praktis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijaksanaan publik.

Pendidikan demokrasi merupakan proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar sehingga sasaran yang akan dicapai, yaitu mengajar warga negara, terutama mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan ini dengan benar dan bertanggung jawab. Pendidikan memerlukan sarana, strategi pengajaran dan dilakukan dengan memanfaatkan aneka media, sumber belajar berupa kajian interdisipliner, masalah sosial, aksi sosial, studi kasus dsb.C. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan .

Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut plato, dibedakan menjadi :

1. Monarki,yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

2. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.

3. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

4. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.

5. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

6. Mobokrasi/okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankannya tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

D. Demokrasi Sebagai Sistem politik

Pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan tetapi sebagai sistem politik. Sistem politk cakupannya lebih luas dari bentuk pemerintahan.

Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberi suara.

Dari sudut sejarah dan perkembangannya, sistem politik ada bermacam-macam :

1. Sistem politik otokrasi tradisionalciri-cirinya adalah :

(a) kurang menekankan persamaan tetapi lebih menekankan pada stratifikasi ekonomi.

(b) kebebasan politik individu kurang dijamin dan lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa

(c) kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol dari kebutuhan materiil.

(d) lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan dari pada individualisme (Ramlan Subakti,1992;222)

2. Sistem politik totaliter yang ciri-cirinya :

(a) kekuasaan tak terbatas

(b) tidak menerima adanya oposisi

(c) melakukan control yang sangat ketat terhadap warga negaranya

Sistem ini menekankan consensus total di dalam masyarakatnya,dan untuk mencapainya dilakukan dengan indoktrinasi ideologi serta dengan pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam (Ramlan Subakti,1992;225). Negara menganut sistem ini mis.RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba.3. Sistem politik Otoriter ciri-cirinya :

(a) rakyat dijauhkan dari proses politik

(b) oposisi tidak dibolehkan

(c) pemerintah mempunyai kepentingan yang sangat kecil terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebanyakan dianut oleh Negara kerajaan.4. Sistem politik oligarki ciri-cirinya :

a. kekuasaan ada ditangan sejumlah orang (kelompok elit)

b. mengusahakan agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainyac. negara dijadikan alat untuk mencapai tujuannya kelompok elit.

d. kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemerdekaan perorangan tidak dapat diwujudkan

5. Sistem politik Demokrasi Sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang mendasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dimana warga Negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sistem yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, individu dan kelompok, individu dan pemerintah dsb.E. Nilai dan Prinsip Demokrasi

Nilai-nilai dasar yang melekat pada pengertian demokrasi (Muladi,1997,73) adalah :

1. keterlibatan warganegara di dalam pengambilan keputusan politik.

2. kebebasan atau kemerdekaan dan perlindungan terhadap manusia.

3. sistem perwakilan

4. pemerintahan berdasarkan hukum

5. sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas

6. pendidikan yang memadai dari rakyat, baik yang bersifat umum maupun pendidikan Politik

Di dalam melaksanaklan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lemabaga sebagai berikut (Miriam Budiardjo.1963;63-64) :

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab2. DPR yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. DPR melakukan pengawasan.

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Nurcholis Majid dalam team ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya 7 norma atau pandangan hidup demokrasi adalah :1. kesadaran akan pluralisme

2. prinsip musyawarah

3. adanya pertimbangan moral

4. permufakatan yang adil dan jujur

5. memenuhi segi-segi ekonomi

6. kerjasama antara warga

7. pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.Nilai-nilai demokrasi menjadi sikap dan kebudayaan demokrasi yang perlu dimiliki warga Negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang perlu untuk mengembangkan pemerintah yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai pancasila tersebut :

1. kedaulatan rakyat

Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu . Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat .kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi.2. Republik

Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi . Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI . Republik berarti res publika Negara untuk kepentingan umum..

3. Negara berdasar atas hukum

Hal ini didasarkan pada kalimat .. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial negara hukum Indonesia menganut hukum arti luas atau materil.4. Pemerintahan yang Konstitusional

Berdasarkan pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan bangsa itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia UUD Negara Indonesia 1945 adalah konstitusi Negara.

5. Sistem Perwakilan

Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.

6. Prinsip Musyawarah

Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.7. Prinsip Ketuhanan

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan kebawah, kepada masyarakat dan keatas dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan.

Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut.

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

2. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat menurut hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.F. Pendidikan Demokrasi

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi suatu Negara terkait dengan dua hal, yaitu institusi (struktur) demokrasi dan prilaku (kultur) demokrasi.meminjam analisis Gabrielle Almond dan Didney Verba bahwa kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dan kultur maka pembangunan masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud bila negara tersebut terdapat institusi demokratis dan sekaligus berjalannya perilaku demokratis.

Institusi atau struktur demokrasi menunjukkan pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada disuatu negara. Suatu negara dikatakan negara demokrasi bila didalamnya terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi. Lembaga itu antara lain; pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Membangun institusi demokrasi berarti menciptakan dan menegakkan lembaga-lembaga politik tersebut dalam Negara.

Perilaku atau kultur demokrasi menujukkan pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip pendapatnya Hendry B. Mayo, nilai-nilai demokrasi meliputi: damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan menajukan ilmu membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisasikan dan menegakkan demokrasi pada masyarakat.

Ternyata membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit dari pada membangun struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yang terbukti dengan telah adanya lembaga-lembaga politik demokrasi. Akan tetapi, mengapa demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrok fisik, konflik antar ras dan agama, brutalitas, ancaman bom, terror, rasa tidak aman, dsb. Jawabannya adalah karena kultur demokrasi yang belum tegak dimasyarakat. Boleh jadi negara telah meiliki institusi demokrasi sedangkan masyarakat belum sepenuhnya bersikap demokratis. Institusi demokratis yang tidak didukung perilaku demokratis jelas amat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Kemudian yang terjadi adalah demokrasi akan jatuh pada anarki atau demokrasi akan mengundang lawannya sendiri; tampilnya seorang diktator.

Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakat. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu waraga Negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu yang lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substansif berdimensi jangka panjang guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokratis mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan pada generasi muda akan pengatahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah sebuah pola hidup yang paling menjamin hak-hak warga negara itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan. Demokrasi bergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. (Samroni,2001)G. Demokrasi Konstitusional

Budiardjo (1988) mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi. Seperti yang dikemukakan Loard Action, Power tennds to corrupt,but absolute power corrupts absolutely (setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasannya, tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya).

Sanusi (1999) mengidentifikasi Sepuluh pilar demokrasi konstitusionil Indonesia yang dikenal dengan The ten Pilars of Indonesian Constitutional Democcracy berdasarkan Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara RI UUD 1945 :1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa

2. Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia

3. Demokrasi berdasarkan kedaulatan Rakyat 4. Demokrasi berdasarkan Kecerdasan Rakyat

5. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara

6. Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah

7. Demokrasi berdasarkan Suprtemasi Hukum

8. Demokrasi berdasarkan Peradilan yang bebas

9. Demokrasi berdasarkan kesejahteraan Rakyat

10. Demokrasi berdasarkan keadilan sosial

Di Indonesia dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 topik sistem Pemerintahan Negara. Pada bagian tersebut dinyatakan :

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka

Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme ( Kekuasaan yang tidak terbatas )

Dari ketentuan tentang Sistem Pemerintahan Negara di atas jelaslah bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusionil. Lebih jelas lagi ditegaskan pada bagian pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan sekaligus menjadi bunyi sila keempat Pancasila yang merupakan ciri khas demokrasi di Indonesia, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan demokrasi konstitusionil di suatu negara, yakni faktor ekonomi, sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah.

Pertama, faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selalu demokrasi. Kekayaan bukanlah indikator suatu negara demokrasi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat ekonominya justru terjadi di negara otoriter dan sebaliknya. Misalnya Afrika, Gambia tahun 1992 dengan perkapita GNP $390 menunjukkan sistem pemerintahan dan masyarakat demokratis, sedangkan Gabon dengan pendapatan per capita $4.480 terutama pendapatan dari minyak malah terkenal sebagai negara otoriter. Namun, kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka negara tersebut dapat melewati dari status negara miskin dalam pertumbuhan ekonomi.

Mengapa ekonomi menjadi faktor utama bagi status negara demokrasi? ada beberapa alasan :

bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan urbanisasi.Ada beberapa kategori atau kelompok negara demokrasi dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi atau dari rentang besarnya per capita (GNP). Kategori ini dapat dibagi atas 3 :

Kategori rendah, berkisar antara $1000,00 - $3500,00 per capita

Kategori sedang, berkisar antara $3500,00 10.000,00 per capita

Kategori tinggi, berkisar antara $12.00,00 lebih per capita.

Negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari $12.000,00 (tinggi) umumnya adalah negara demokratis yang telah lama dan stabil, serti AS, Inggris, Jepang, Singapura, Jerman, Perancis dan negara lain yang umumnya adalah negarqa industri maju.

Negara kategori sedang pertumbuhan ekonominya adalah negara kecil, Yunani, Israel, dan Irlandia. Di Negara ini sudah ada kehidupan demokrasi hanya belum stabil. Sedangkan negara yang kategorinya rendah adalah negara-negara yang sedang berkembang dan berada pada masa transisi menuju demokrasi. Negara yang paling miskin di dunia adalah Mali di Afrika dengan GNP $280,00 dan Bangladesh di Asia dengan GNP $220,00. Menurut Bahmueller dua negara ini tidak mungkin hidup secara demokratis kecuali mereka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya.Kedua, faktor sosial dan politik. Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Namun, perasaan nasionalisme dalam konteks ini bukan nasionalisme sempit atau nasionalisme berlebihan. Semangat kebangsaan dan bernegara dari setiap individu dalam suatu negara untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi.Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas antara kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah. Apakah satu golongan dapat menembus dinding batas itu sehingga tidak ada kelompok eksklusif sehingga satu kelompok dengan kelompok lain dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Keberhasilan dalam membangun masyarakat demokratis, misalnya di AS, karena batasan antara kelompok sangat lemah, hal ini berbeda dengan kondisi di Sri Langka, rasa permusuhan antara kelompok minoritas Tamil dan mayoritas Sinhala mengakibatkan munculnya kelompok pemberontak Tamil. Di Negeria terjadi praktek diskriminasi terhadap minoritas Ibo yang mengakibatkan perang Biafrican tahun 1960 dan kehilangan ribuan jiwa penduduk. Di Fiji, muncul kebencian penduduk asli Fiji terhadap kemenangan imigran India. Perang berdarah antar etnis dan agama di negara-negara pecahan Yugoslavia antara Serbia, Bosnia, dan Kroatia. Jiwa manusia sudah tidak berharga lagi dalam situasi perang antar etnis. Oleh karena itu faktor sosial dan politik, khususnya upaya pembangunan bangsa sangat penting dalam mewujudkan suatu masyarakat dan negara demokratis.Ketiga, faktor budaya kewarganegaraan dan sejarah. Akar sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokratis. Bahmueller (1996), mengungkap hasil temuan Robert Putnam yang mengadakan penelitian di Italia selama lebih dari 20 tahun yang menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi. Beberapa wilayah di Italia yang banyak dipengaruhi oleh tradisi faham republik dalam hidup bernegara kemudian dilahirkan kembali pada masa renaissance dan dibawah kewilayah Inggris dan Amerika Utara pada abad ke-17 dan 18 hingga sekarang nilai-nilai hidup bernegara sacara demokratis dapat berkembang dengan baik di wilayah-wilayah tersebut. Wilayah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Masyarakat demikian memiliki ciri-ciri adanya keterkaitan berkewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif, dan tertarik dengan masalah-masalah publik.Pertanyaan .1. Secara etimologis, pengertian demokrasi berasal dari kata Yunani,demos dan kratos atau kratein, yang artinya ........................

a. pemerintahan terbatas

b. rakyat berkuasa

c. pemerintahan berdasarkan konstitusi

d. pemerintahan berdasarkan hukum

2. Demokrasi yang pernah dipraktekkan pada awal kelahirannya di kota Athena, Yunani, ialah demokrasi .............................

a. perwakilanb. tidak langsung

c. langsung

d. parlementer

3. Power tends to corrupt,but absolute power corrupts absolutely. Hal ini dikemukakan oleh .

a. Alamudi

b. Abraham Lincoln

c. Lord Acton

d. Seymour M.Lipset

4. Indonesia menganut Demokrasi konstitusionil. Kenyataan ini dikemukakan dalam dokumen Negara .

a. Pembukaan UUD 1945

b. Batang Tubuh UUD 1945c. Bagian penjelasan umum UUD 1945d. Tap MPR tentang GBHN5. Pilar demokrasi yang sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk saat ini adalah ......................

a. kecerdasan rakyat

b. pemisahan kekuasaan

c. kesejahteraan rakyat

d. keadilan sosial

6. Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusionil di suatu negara, kecuali faktor-faktor ................

a. ekonomib. sosial politik

c. budaya kewarganegaraan dan akar sejarah

d. keturunan dari suatu bangsa

7. Ciri negara demokrasi antara lain .............

a. Ditegakkannya Hak Asasi Manusia

b. Terdapat pembagian kekuasaan dalam negara

c. Dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif

d. a, b dan c benar

8. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan berada ditangan rakyat. Oleh karena itu kedudukan dan kondisi rakyat hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali ............

a. secara ekonomis sudah kuat

b. berpendidikan yang layak

c. berpikir dan bersikap cerdas

d. kebebasan tanpa batas

9. Dalam demokrasi, penguasa pada hakekatnya mendapat kekuasaan dari rakyat. Konsekkuensinya penguasa memiliki wewenang dalam .................a. memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya

b. bertindak dengan dalih atas nama rakyat

c. menegakkan aturan yang dibuatnya

d. bertindak mengutamakan kaum minoritas

10. Dalam negara demokratis, keputusan diambil berdasarkan suaru mayoritas karena suara mayoritas ...................................

a. sudah pasti memiliki kebenaran

b. memiliki kekuasaan mutlak terhadap minoritas

c. memiliki sifat demokratis

d. memiliki dukungan yang lebih banyak

Petunjuk jawaban 1. B

2. C

3. C

4. C5. A6. D

7. D

8. D

9. A10. DBAB IV

LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM

A. Kepolisian

Kepolisisan negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang untuk :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.Atas perintah penyelidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik.

Selain penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 UU No. 8 thn 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu :

1. pejabat Polisi negara Republik Indonesia;

2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pejabat polisi yang dapat bertindak sebagai penyidik ternyata harus memenuhi persyaratan kepangkatan tertentu yaitu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda). Sedangkan bagi pejabat pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b) atau disamakan dengan itu.

Penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :1. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

7. memenggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

9. mengadakan penghentian penyidikan;

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh UU (KUHP) untuk melakukan penangkapan ,penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU(KUHP),seperti misalnya :a. dalam melakukan penangkapan,penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya penangkapan paling lama 1 X 24 jam.

b. dalam melakukan penahanan juga harus membawa surat perintah penahanan, dan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 40 (empat puluh ) hari.c. dalam melakukan penggeledahan badan, penyidik harus mengindahkan kesopanan, sedangkan dalam melakukan penggeledahan rumah harus disertai surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila penghuni rumah menolak, maka penggeledahan tetap dapat dilakukan disamping harus dengan surat izin ketua pengadilan negari setempat juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua lingkungan.d. dalam melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari ketua pengadilan negari setempat.

e. demikian pula dalam melakukan pemeriksaan surat, penyidik harus membawa surat izin dari ketua pengadilan negari setempat..

Namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan,penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat sebagaimana tersebut di atas dapat dikecualikan bilamana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak.

B. Kejaksaan

Tahap penuntutan ini dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik..Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkaranya( berkas perkara beserta tersangkanya )kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU(KUHP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam tahap penuntutan ini penuntut umum menyususn surat dakwaan untuk perkara pidana yang bersangkutan berdasarkan hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Selama melaksnakan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20 hari (duapuluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari.

Baik dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan, pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus hati-hati, cermat dan profesional, karena kesalahan yang dilakukannya akan berakibat tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak tersangka melalui lembaga Praperadilan.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jaksa (Penuntut Umum) berwewenang antara lain untuk :a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;

b. membuat surat dakwaan;

c. melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. menuntut pelaku perbuatan pelanggaran hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu;

e. melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain.

Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun majelis hakim dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Berdasarkan pasal 3 UU No.5 thn 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan trsebut diselenggarakn oleh :

1. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau di kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya atau di kota administratif. Misalnya: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan sebagainya.2. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Misalnya: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan sebagainya.

3. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara RI dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang Pidana, tetapi juga di bidang perdata dan Tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat diberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Khusus dalam bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk :a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;

b. melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat (yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman);

d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. Kehakiman

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acar pemeriksaan biasa prosedurnya secara garis besar adalah :

1. hakim membuka sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

2. yang pertama kali diperiksa adalah terdakwa

3. kemudia hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan

4. pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan dakwaan maupun saksi yang meringankan dakwaan,demikian saksi ahli.Bilamana perlu dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi, hakim ketua sidang dapat memperlihatkan kepada mereka segala barang bukti dan menanyakan apakah mereka mengenal benda itu.

5. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengadukan tuntutan pidana.

6. kemudia terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan pembelaan.

7. penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan terdakwa dan terdakwa dapat mengajukan jawaban atas jawaban penuntut umum.

8. jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (untuk musyawarah hakim mengambil keputusan) dengan ketentuan dapat dibuka kembali untuk pembacaan putusan hakim.9. setelah sidang dibuksa kembali dan terbuka untuk umum, hakim ketua membacakan putusannya.

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal1 UU nomor 8 thn 1981 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar. Oleh karena itu, dalam pasal5 UU nomor 14 thn 1970 ditegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum RI. Dalam penjelasan pasal 1 tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki kekuasaan kehakiman tersebut tidak bersifat mutlak atau sewenang-wenang dalam memutuskan suatu perkara, karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga keputusan-keputusannya wajib menjunjung hukum dan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dapat dilakukan dala berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang no. 14 thn 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu: 1) Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat.

Peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golonga tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara Perdata maupun perkara Pidana.

1. Peradilan Agama

Peradilan agama diatur dalam Undang-undang no.7 thn 1989. berdasar undang-undang tersebut, peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) perkawinan;

b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c) wakaf dan shodaqah.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh :1) Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama, dibentuk dan bertempat tinggal di ibu kota kabupaten atau kotamadya. Daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2) Pengadilan Tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding, dibentuk dan bertempat tinggal di ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi bersangkutan.2. Peradilan Militer

Peradilan militer yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman khusus di lingkungan Angkatan bersenjata saat ini diatur oleh UU N0.31 Tahun 1997. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata berpun cak pada MA sebagai pengadilan militer.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

a. mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah :

* prajurit

* yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit

* anggota suatu golongan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai

Prajurit berdasarkan undang-undangb. memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkata Bersenjata

c. menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan (UU N0.31 tahun 1997,pasal 9).3. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara disebut juga peradilan administrasi negara (UU N0.5 tahun 1996, pasal 144). Peradilan tata usaha negara adalah peradilan khusus yang memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,termasuk segketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 3)

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 5 thn 1986 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Misalnya: beberapa waktu yang lalu Penerbit Tempo menggugat Menteri Penerangan atas pencabutan SIUP majalah Tempo.

Badan peradilan tata usaha negara tersusun dari :

1. pengadilan tata usaha negara sebagai badan kekuasaan kehakiman tingkat pertama, dibentuk dan bertempat tinggal di ibukota kabupaten atau kotamadya, dan darah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau wilayah kotamadya.

2. pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan badan peradilan tingkat banding, dibentuk dengan undang-undang, bertempat kedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukunya meliputi seluruh daerah hukum propinsi yang bersangkutan

4. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum.

Saat ini, Peradilan umum diatur dalam Undang-undang no. 2 thn 1986, yang dituangkan dalam Lembaran Negara no. 30 thn 1986. Adapun tugas peradilan Peradilan umum adalah mengadili perkara sipil (bukan militer) mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Perdata material dan hukum Pidana material.

Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah kabupaten atau kota. Misalnya: Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris, dan Juru Sita.

Adapun fungsi Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

b. Pengadilan Tinggi

Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibukota Propinsi. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara Perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Dalam Pengadilan Tinggi, hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah Propinsi. Menurut Undang-undang no. 2 thn 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah :

1. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat banding;

2. mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi mempunyai susunan sebagai berikut :a. Pimpinan

b. Hakim Anggota

c. Panitera

d. Sekertaris

Sedangkan pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan melalui Undang-undang.

c. Pengadilan Tingkat Kasasi

Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum mengetahui rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat Kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi, dengan berkedudukan di ibukota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.

Pemeriksaan tingkat Kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Sedangkan permohonan Kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertianggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya.

Dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Untuk mengatur lebih lanjut pasal tersebut, telah dikeluarkan Undang-undang no. 14 thn 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut dikemukakan 4 (empat) lingkungan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman seperti telah di ungkapkan diatas. Mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang no.14 thn 1985 (Lembar Negara no. 73 thn 1985). Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :

1. permohonan kasasi;2. sengketa tentang kewenangan mengadili;

3. permohonan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kaitannya dengan pengujian terhadap produk hukum, Mahkamah Agung mempunyai wewenang :

1. untuk menguji secara materil hanaya terhadap peratuaran perundang-undangan di bawah Undang-undang;

2. untuk menyatakan tidak syahnya peratuaran perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pernyataan tentang tidak syahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan tingkat Kasasi.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Untuk itu, hakim diperbolehkan untuk menemukan atau membentuk hukum melalui penafsiran hukum dengan tetap memperhatikan perasaan keadilan dan kebenaran.

d. Penasehat Hukum

Penasehat Hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud Penasehat Hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi tertuduh/terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah sejak kapan seorang tertuduh/terdakwa mendapat bantuan hukum? Berdasarkan pasal 69 KUHAP ditegaskan bahwa Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara tertentu yang telah ditetapkan didalam Undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki Penasehat Hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak yaitu :

1. penegak hukum yang memeriksa tersangka/terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum;

2. bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri;

3. tersangka/terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya.

Penasehat hukum yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan sebagainya.

Pertanyaan 1. Keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses peradilan secara penuh dalam berperkara :

a. tata usaha negara

b. pidana

c. perdata

d. administrasi

2. Penuntutan dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut :

a. pengadilan

b. kepolisian

c. kejaksaan

d. pemasyarakatan

3. Bagi pihak yang beperkara pidana yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim pengadilan negeri dapat menggunakan upaya hukum :a. grasi

b. peninjauan kembali

c. banding

d. kasasi

4. Inisiatif untuk berperkara perdata berasal dari :

a. polisi

b. jaksa

c. negara

d. para pihak

5. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dan lamanya penangkapan paling lama :a. 1 X 24 Jam

b. 1 X 12 Jam

c. 2 X 24 jam

d. 1 minggu

Jawaban

1. B2.C3. C

4.D

5.ADAFTAR PUSTAKA

Afan Gaffar. 1999. Politik Indonesia ; Transmisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta,Pustaka Pelajar.

Asyukuri Ibn Chamin, dkk. Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Dilitbang Muhammadiyah dan LPP UMY.

Andeng Muchtar Ghazali. 2004. Civics Education ; Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam. Bandung : Benang Pers.

Azumardi Azra. Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional, dalam kompas 17 Juni 2004.

Cholisin. 2000. IKN-PKN. Modul Universitas Terbuka. Jakarta.David Beetham & Kevin Boyle. 2000. Demokrasi dalam 80 tanya jawab. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Deden Faturahman & Wawan Sobari. 2002. Pengantar Ilmu Politik. Malang : UMM Press.

Deliar Noer. 1999. Pemikiran Politik di negara Barat. Jakarta : Mizan.

Depiknas. 2002. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian I. Jakarta : Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdikas.

Eman Hermawan dan Umarudin Masdar. 2000. Demokrasi Untuk Pemula. Yogyakarta : KLIK.Endang Zaelani Zukaya, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma.

Franz Magnis Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi. Jakarta : Gramedia.

Kaelan MS. 2000. Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta : Paradigma.

Maswadi Rauf. 1997. Demokrasi dan Demokratisasi. Pidato pengukuhan Guru Besar FISIP UI tanggal 1 November 1997 di Salemba, Jakarta.

Mirriam Budiardjo. 1994. Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia.

Mustafa Kemal Pasha. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri.

Padmo Wahyono. Demokrasi Politik Indonesia dalam Rusli Karim dan Fauzi Rizal. 1991. Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan. Jakarta : Tiara Wacana.

Pamudji S. 1994. Perbandingan Pemerintahan. Jakarta : Grasindo.Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (Ed). 2002. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : UII Press.

Suriah Kusumah, dkk. 1986. Kewarganegaraan Negara. Modul Universitas Terbuka. Jakarta : Penerbit Karunika.Syahrial Syarbani. 2003. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Jakarta : Prenda Media.

Udin S. Winataputra. 2001. Paradigma Pendidikan Kewaranegaraan sebagai Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi. Pendidikan untuk Demokrasi. Makalah. Tidak diterbitkan.Zamroni. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi. Yogyakarta : Bigraf Publishing.Pendahuluan

Dalam BAB I, bahan ajar ini akan membahas tentang Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan dan secara spesifik membahas tentang Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Hakikat, Visi, Misi, Tujuan dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat :

1. Menjelaskan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

3. Memahami Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Menjelaskan Tujuan dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendahuluan

Dalam Bab II ini akan membahas tentang Identitas Nasional dan secara spesifik membahas Pengertian Identitas Nasional,Proses Pembentukan Identitas bersama,Simbol-simbol Kenegaraan sebagai Identitas Nasional,

Tujuan Pembelajaran

Diharapkan Mahasiswa Dapat

1. Memahami pengertian Identitas Nasional

2. Memahami proses pembentukan identitas Nasional.

3.Memahami simbol-simbol Kenegaraan sebagai Identitas Nasional.

Pendahuluan

Dalam Bab III ini membahas tentang Demokrasi dan secara spesifik membahas Pengertian Demokrasi,Visi,misi pendidikan Demokrasi,Demokrasi sebagai bentuk Pemerintahan,Nilai dan Prinsip Demokrasi,Pendidikan Demokrasi dan Demokrasi Konstitusional.

Tujuan Pembelajaran

Diharapkan Mahasiswa dapat :

1.Menjelaskan pengertian Demokrasi

2.Memahami visi,misi pendidikan Demokrasi

3.Menjelaskan Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

4. Memahami Demokrasi sebagai sistem politik

5. Mengemukakan nilai dan prinsip demokrasi

6. Menjelaskan Pendidikan Demokrasi

7. Menjelaskan Demokrasi Konstitusional

Pendahuluan

Dalam Bab IV ini membahas tentang Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum

Dan secara spesifik membahas tentang Kepolisian,Kejaksaan,Kehakiman dan lembaga lembaga peradilan.

Tujuan Pembelajaran

Diharapkan Mahasiswa dapat :

1.Menjelaskan Lembaga-lembaga Penegakan Hukum

2. Menjelaskan Lembaga-lembaga peradilan dilingkungan pengadilan.

PAGE 36