0

SPN

1. Dilihat dari latar belakangnya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, WP orang pribadi yang melaporkan SPT baru 8,5

juta WP. Padahal jumlah orang yang bekerja secara aktif ada 110 juta orang. Artinya, rasio SPT

terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73 persen. Sementara, untuk WP badan usaha,

pembayaran pajak yang dilaporkan melalui SPT hanya 466 ribu. Padahal jumlah badan usaha

aktif, tanpa usaha mikro, sekitar 12,9 juta WP. Selain itu, Komisi Anggaran Independen (KAI)

mengatakan persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax

ratio pada tahun 2011 tidak menunjukkan kenaikan berarti, hanya berkisar 12,6 persen. Nilai

ini cukup rendah bila dibandingkan dengan tax ratio negara tetangga seperti Malaysia dan

Thailand yang sudah lebih dari 16%.

Dari kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

kesadaran WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih cukup rendah

bahwa program ekstensifikasi dan intensifikasi yang ada selama ini belum optimal

diperlukan suatu kegiatan yang tidak biasa untuk memberikan hasil yang tidak biasa

pula

2. Dilihat dari Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self-assesment sebagaimana

tertuang dalam Pasal 12 UU KUP. Dalam sistem self assesment, WP menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajaknya. Namun begitu, sistem ini tidak mutlak, dimana masih ada

kemungkinan peran aparat pajak untuk penentuan pajaknya apabila ternyata WP telah salah

melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu melalui pemeriksaan sebagaimana dalam pasal

12 ayat (3) dan Pasal 13 UU KUP. Selain itu, DJP juga memiliki wewenang untuk menghimpun

data perpajakan dari berbagai sumber sebagaimana dalam pasal 35A UU KUP.

Oleh karena itu, program SPN ini tidak menyalahi sistem pemungutan pajak yang

sebenarnya berlaku di Indonesia.

3. Dilihat dari manfaat yang akan diperoleh

Dari manfaat yang akan diperoleh melalui program SPN telah kami uraikan pada pembahasan

sebelumnya, yaitu:

a. Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan

pajak;

b. Meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat (WP) dalam pemenuhan hak

dan kewajiban perpajakan;

1

c. Meningkatkan peran serta masyarakat (WP) dalam mendukung kelangsungan

pembangunan sehingga bangga menjadi warga negara.

Selain itu, kami juga mengidentifikasi beberapa manfaat lain terkait program SPN ini, yaitu:

a. Dalam jangka panjang akan meningkatkan tax ratio

b. Sebagai sarana memperbaiki citra DJP

c. Memberikan efek psikologis kepada WP

d. Optimalisasi program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

4. Dilihat dari payung hukum yang mendasarinya

Dasar program SPN adalah Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2011 terkait RUU tentang APBN

2012 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa ( 16 Agustus 2011)

lalu. Presiden menyatakan akan terus melakukan reformasi perpajakan, yang diantaranya

melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Termasuk mengadakan

sensus pajak nasional yang akan dilakukan pada bulan September mendatang.

Berawal dari pidato tersebut, dasar hukum SPN kemudian diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri

Keuangan nomor 149/PMK.03/2011, tanggal 12 September 2011. Sementara pedoman

teknisnya adalah Peraturan Dirjen Pajak Per 30/PJ/2011, tanggal 27 September 2011.

Dilihat dari dasar hukum tersebut, terdapat kejanggalan, yaitu Undang-undang yang disebutkan

dalam PMK tersebut sebenarnya tidak memberikan amanah untuk penerbitan PMK terkait

program SPN ataupun sejenisnya.

Sebenarnya, menurut kami ada pasal di UU KUP yaitu pasal 35A yang bisa dijadikan dasar untuk

program SPN:

Ayat (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data

dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Ayat (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi,

Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan

penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Menurut pasal 35A tersebut, yang bisa dijadikan dasar untuk program penggalian data dan

informasi adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan bukannya Peraturan Menteri

Keuangan (PMK).

Dari uraian di atas dan sebagaimana program-program pemerintah lain yang baru, pasti akan

ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Terkait program SPN ini, kami

mengidentifikasi beberapa kelemahan, yaitu:

1. Dasar hukum yang tidak kuat

2

Pelaksanaan program SPN ini berawal mulai dari Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16

Agustus 2011 terkait RUU tentang APBN 2012 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna

DPR RI. Untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden tersebut, maka Menteri Keuangan

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011, tanggal 12 September

2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Sementara peraturan pelaksanaan dari kegiatan tersebut

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa Peraturan Dirjen Pajak Per 30/PJ/2011 tanggal

27 September 2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional.

Namun jika dilihat dari kerangka hukum yang melandasinya, undang-undang yang disebutkan

dalam konsiderans PMK tentang SPN tersebut sebenarnya tidak memberikan amanah untuk

penerbitan PMK terkait program SPN. Karena dalam Undang-Undang KUP sendiri sebenarnya

tidak terdapat pasal yang menyebutkan dasar adanya penerbitan PMK tentang program yang

terkait dengan kegiatan pengumpulan data Wajib Pajak seperti SPN. Namun terdapat pasal yang

isinya menyebutkan mengenai adanya kegiatan yang esensinya mendekati dengan program SPN

seperti tercantum dalam pasal 35A ayat (2). Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa untuk

kegiatan seperti tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan payung hukum berupa Peraturan

Pemerintah bukan Peraturan Menteri Keuangan seperti yang telah terlaksana sekarang ini.

2. Data yang diperoleh kurang valid

Data yang diperoleh dari program SPN ini diharapkan dapat mencerminkan keadaan Wajib

Pajak yang sebenarnya sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pengolahan data perpajakan

di tahap selanjutnya. Namun pada kenyataannya, data yang diperoleh seringkali tidak valid dan

terkesan asal-asalan dalam pengisian Formulir Isian Sensus (FIS). Bahkan dalam beberapa

kasus terdapat beberapa Wajib Pajak yang menolak untuk memberikan informasi/mengisi FIS

ini. Hal ini mungkin disebabkan karena masih adanya pola pikir yang negatif dari para Wajib

Pajak terkait dengan adanya program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Pola pikir mereka selama ini masih berkutat dengan ketidakrelaan para Wajib

Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang mereka peroleh

selama ini. Pola pikir inilah yang menyebabkan adanya semacam “penghindaran” dari para

Wajib Pajak ketika aparat pajak bertandang untuk melaksanakan program SPN ini. Ditambah

lagi dengan tidak adanya kewenangan dari aparat pajak untuk melaksanakan tindakan represif.

3. Tindak lanjut data yang dikumpulkan masih diragukan

Salah satu manfaat yang diharapkan dari program Sensus Pajak Nasional adalah menyiapkan

data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Namun ke

depannya nanti masih belum jelas tindak lanjut dari data yang sudah diperoleh dari

pelaksanaan program SPN ini apakah benar-benar akan dan mampu dimanfaatkan dalam

optimalisasi dan penggalian potensi Wajib Pajak . Karena terkait dengan kelemahan pada poin

sebelumnya, ada kalanya data yang diperoleh dari program SPN tersebut belum tentu valid dan

sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dikhawatirkan dapat memberikan asimetric

information bagi tindak lanjut pengolahan data di tahap berikutnya. Karena fakta yang terjadi

selama ini, data yang valid dan sudah diyakini kebenarannya saja terkadang lambat dan

terkadang bahkan tidak/belum ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

dikarenakan masih terlalu banyaknya beban kerja yang ada di kantor tersebut khususnya seksi-

seksi yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

3

4. Prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak tidak terpenuhi (cost-benefit tidak

memadai)

Pelaksanaan program SPN ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit mulai dari perencanaan

program, pelaksanaan program dan tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut. Namun

seperti yang dijelaskan dari poin-poin sebelumnya, data yang diperoleh seringkali kurang valid

dan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya sehingga tidak bisa dimanafatkan dalam

optimalisasi dan penggalian potensi Wajib Pajak. Adanya kelemahan tersebut mengakibatkan

potensi pajak yang diharapkan dapat dikumpulkan pada periode berikutnya tidak sesuai (dalam

hal ini kurang optimal ) jika dibandingkan dengan biaya yang telah keluar dan usaha yang telah

dilakukan dalam pelaksanaan program SPN ini.

Namun begitu, terlepas dari beberapa kelemahan di atas, program SPN juga memiliki beberapa

sisi positif yang bisa diperoleh, yaitu:

1. Mengatasi rendahnya tax ratio dan meningkatkan kesadaran WP dalam

memenuhi kewajiban perpajakan

2. Adanya dukungan dari Presiden SBY

Pelaksanaan program SPN ini dijalankan sesuai dengan arahan dan instruksi dari Presiden RI

secara lisan yang tersirat dalam pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2011 terkait

RUU tentang APBN 2012 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (

16 Agustus 2011) lalu. Dengan adanya dukungan dari pimpinan negara tersebut, maka program

SPN ini dilaksanakan seiring dengan adanya komitmen pimpinan negara dalam mendukung

terselenggaranya program sensus/pendataan Wajib Pajak. Komitmen dari pimpinan negara

tesebut mendukung Direktorat Jenderal Pajak untuk segera menjalankan program SPN ini

sesegera mungkin seiring adanya dukungan dan instruksi dari pemimpin negara ini. Sehingga

momentum ini ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melaksanakan program

Sensus Pajak secara menyeluruh di tingkat nasional. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini akan

mendapat dukungan dan back-up langsung dari pimpinan negara yang dapat berdampak

langsung terhadap kelancaran program tersebut.

3. Optimalisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Program penghimpunan data sebenarnya telah ada dalam tugas rutin DJP. Namun begitu,

pencanangan program tersendiri akan lebih memberikan efek yang maksimal dengan dukungan

dari berbagai pihak, baik internal DJP maupun eksternal.

4. Melaksanakan amanah Pasal 35A UU KUP

Pasal 35A ayat (2) UU KUP mengatur mengenai kewenangan DJP untuk menghimpun data dan

informasi untuk kepentingan penerimaan negara, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah (PP). Program SPN ini sebenarnya bisa didasarkan atas ketentuan pasal tersebut

melalui penerbitan suatu PP sehingga payung hukumnya lebih kuat.

5. Pencitraan DJP

4

Melalui program SPN ini, DJP juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra di mata

masyarakat setelah sebelumnya sempat tercoreng akibat adanya kasus pajak Gayus dan kasus-

kasus pajak lainnya.

6. Memberikan efek secara psikologis kepada wajib pajak

Dengan adanya progam SPN ini, WP akan didatangi satu persatu untuk menghimpun data dan

secara tidak langsung untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Efek psikologis akan muncul dalam beberapa hal, yaitu: menghindari adanya kemungkinan WP

nakal dan juga masyarakat akan merasa terlibat langsung dalam pembagunan. Selain itu,

dengan adanya program ini, masyarakat akan lebih dekat dengan institusi pajak yang pada

akhirnya akan mendukung modernisasi yang selama ini dilaksanakan. Kondisi ini diperlukan

untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat terhadap penghimpunan pajak sehingga

penerimaan pajak kedepannya lebih mudah diamankan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan beberapa simpulan atas analisa program SPN yang

telah kami buat sebelumnya. Kemudian, kami akan mencoba memberikan beberapa

rekomendasi atas program SPN tersebut.

A. SIMPULAN

Simpulan kami atas pelaksanaan program SPN adalah:

1. Program SPN dilaksanakan untuk mengatasi rendahnya kesadaran WP dan

meningkatkan tax ratio di Indonesia

2. Pelaksanaan program SPN telah sesuai dengan sistem pemungutan perpajakan di

Indonesia

3. Program SPN ini memiliki berbagai manfaat untuk kepentingan peningkatan

penerimaan negara melalui penyiapan data yang akurat atas potensi pajak,

meningkatkan pelayanan yang berkeadilan, dan meningkatkan peran serta masyarakat

(WP) dalam pembangunan

4. Melalui program SPN ini, DJP juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra di

mata masyarakat setelah sebelumnya sempat tercoreng akibat adanya kasus pajak

Gayus

5. Program ini juga akan memberikan efek psikologis bagi WP dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya sehingga akan mengurangi adanya WP yang nakal

5

6. Program SPN berguna untuk optimalisasi program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

yang selama ini ada

7. Payung hukum program SPN ini masih sangat lemah karena didasarkan oleh adanya

PMK padahal tidak ada UU yang mengamanahkan untuk kegiatan/program semacam ini

dalam bentuk PMK

8. Dari analisa cost-benefit, program SPN ini sementara masih kurang memadai

9. Keakuratan data yang dihimpun dari program SPN ini masih belum baik

10. Program SPN masih memerlukan tindak lanjut yang cukup panjang atas data yang telah

dihimpun

B. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan di atas, kami berpendapat bahwa terlepas dari berbagai kekurangan

yang ada, kenyataannya program tersebut telah digulirkan. Oleh karena itu, kami akan

memberikan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program SPN ini, yaitu:

1. Payung hukum program SPN ini sebaiknya didasarkan pada peraturan pemerintah,

karena untuk kegiatan/program semacam ini UU KUP mengamanahkan untuk

menggunakan payung hukum berupa Peraturan pemerintah.

2. Perlu untuk diadakan kaji ulang prinsip cost-benefit pada program ini, karena dirasakan

manfaat yang nantinya didapat setelah program ini belum dapat tergambar secara jelas.

Pengkajian ulang ini lebih diarahkan pada benefit yang akan diperoleh nantinya, yaitu

melalui optimalisasi program ini.

3. Pada pelaksanaan program SPN ini perlu untuk dilakukan se-persuasif mungkin,

sehingga wajib pajak akan memberikan data yang benar dan nantinya tingkat validitas

data yang diperoleh dari program SPN ini bisa dipastikan kebenarannya.

4. Pelaksanaan tindak lanjut data yang telah diperoleh agar diperjelas sehingga manfaat

dari program ini dapat tergambar secara jelas.

5. Diperlukan adanya evaluasi secara rutin dan menyeluruh atas keseluruhan kegiatan SPN

di masing-masing KPP untuk diketahui kelemahan dan untuk kepentingan perbaikan

kegiatan selanjutnya.

REFERENSI

6

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang

Sensus Pajak Nasional

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/30/08543423/Sensus.Pajak.Nasional.Dimu

lai diakses pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 23.41

http://www.tax-focus.com/sensus.html diakses pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 23.43

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/28/263633/4/2/-Tax-Ratio-Indonesia-

masih-Rendah diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 07.32

http://nasional.kompas.com/read/2011/08/19/14433585/Sensus.Pajak.untuk.Tingkatkan.Pe

nerimaan diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 07.40

PENDAERAHAN PBB P2 DAN BPHTB

A. PENDAHULUAN

Pendaerahan pajak adalah pelimpahan kewenangan pemungutan/penarikan pajak dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Local taxing empowerment). Pendaerahan PBB

dan BPHTB di Indonesia sebenarnya sudah bergulir sejak 1960-an, yaitu pada masa Iuran

Pembangunan Daerah (Ipeda) masih berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Moneter

(Undang-undang BPHTB belum lahir). Wacana pendaerahan PBB dan BPHTB telah lama

menjadi isu hangat beberapa tahun terakhir di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sendiri,

sebagaimana pernah diwacanakan. Maizar Anwar [mantan Direktur PBB DJP], menulis dalam

Berita Pajak No. 1651 sebagai berikut :

“Oleh karena itu pada tahun 2003 yang lalu sewaktu pendaerahan PBB masih merupakan wacana

hampir 90% Bupati/Walikota dan beberapa Gubernur kepala daerah membuat surat tertulis

kepada Menteri Keuangan menolak PBB tersebut dijadikan Pajak Daerah, karena sistem yang

berlaku selama ini sesungguhnya pemerintah daerah sudah nyaman dengan sistem pengelolaan

PBB yang berlaku selama ini, dimana peraturan dan sistem dibuat pemerintah pusat dan

pemungutan serta hasil penerimaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.”

Pendaerahan PBB dan BPHTB kemudian menjadi suatu keharusan dalam administrasi

perpajakan sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( UU PDRD). Berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU PDRD , Pajak Bumi

dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah

pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah (merupakan jenis pajak

Kabupaten/Kota).

Mengapa PBB P2 dan BPHTB dialihkan?

7

1. Objek PBB P2 dan BPHTB tersebut lokasinya berada di suatu daerah kabupaten/kota,

dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan lebih memahami karakteristik

dari objek dan subjeknya sehingga kecil kemungkinan wajib pajak dapat menghindar

dari kewajiban perpajakannya. Sedangkan, lokasi objek PBB sektor Perkebunan,

Perhutanan, dan Pertambangan dapat bersifat lintas batas kabupaten dalam arti objek

tersebut kemungkinan besar berada di dalam lebih dari satu kabupaten sehingga perlu

koordinasi yang lebih intensif dalam menentukan NJOP perbatasan antar kabupaten

yang bersangkutan. Koordinasi bisa tidak berjalan efektif apabila timbul sentiment

kedaerahan, sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan penentuan NJOP daerah

yang berbatasan;

2. Kebanyakan negara maju menyerahkan urusan pajak properti (jika di Indonesia adalah

PBB) menjadi urusan pemerintah daerah;

3. Migas (minyak bumi dan gas bumi) sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber

pendapatan bagi APBN (anggaran dan pendapatan belanja negara), mengingat Indonesia

tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak bumi, tetapi sebaliknya sebagai suatu

negara yang mengimpor minyak bumi. Akibatnya, sumber utama pendapatan bagi APBN

bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Dengan demikian, pajak

menempati posisi strategis dalam APBN. Sebagai gambarannya adalah penerimaan

APBNP 2010 adalah Rp 992-an Triliun yang mana penerimaan pajak adalah Rp 743-an

Triliun;

4. Dari penerimaan pajak sebesar Rp 743-an Triliun tersebut, maka penerimaan PBB

(seluruh sektor) adalah Rp 26-an Triliun dan BPHTB Rp 7-an Triliun. Namun demikian,

hampir seluruh penerimaan PBB dan BPHTB tersebut diserahkan kepada pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Landasan hukumnya adalah PMK

No. 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, artinya bahwa, memang sejak awal penerimaan

PBB dan BPHTB sudah menjadi bagian dari pemerintah daerah. Hal yang sama berlaku

juga untuk BPHTB, dasar hukumnya adalah PMK No. 32/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei

2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan

Daerah. Dengan dialihkannya PBB P2 (yang penuh dengan permasalahannya karena

berjuta-juta jumlah objek pajaknya) menjadi pajak daerah, maka Ditjen Pajak akan lebih

berkonsentrasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak pusat.

B. HASIL DISKUSI KELAS

Pelaksanaan pendaerahan PBB P2 dan BPHTB juga tidak jauh dari permasalahan-

permasalahan sebagai berikut :

1. SUMBER DAYA

Untuk melakukan pendaerahan PBB P2 dan BPHTB diperlukan persiapan yang matang

yang harus dilakukan oleh pemeritah daerah yang bersangkutan yang meliputi peralatan,

peraturan, pembiayaan, dan personil. Penyiapan SDM oleh pemerintah daerah meliputi

8

personil yang bertugas sebagai pendata atau surveyor, penilai (valuer), operator console dan

operator data entry, administrasi pemungutan, pemungut, penagih/juru sita, pendistribusi

SPPT, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal ini, apakah Pemerintah Daerah sudah siap

melakukan pendaerahan PBB P2 dan BPHTB dengan memiliki kualitas SDM yang diharapkan?

Apakah Pemda mampu menyediakan DM yang kompeten di bidang PBB dan BPHTB? Bagaimana

dengan daerah-daerah pelosok dan terpencil? Permasalahan nyata yang terjadi dengan

permasalahan kurangnya SDM adalah terjadi di Kabupaten Kapuas (baca : “Kapuas Kurang SDM

untuk Dongkrak PAD”-Borneonews.co.id)

Selain permasalahan SDM, infrastruktur atau peralatan yang dibutuhkan dalam pendaerahan

PBB P2 dan BPHTB juga harus diperhatikan. Peralatan yang harus dipersiapkan meliputi

perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang selama

ini telah dioperasikan oleh Direktorat Jederal Pajak dalam mengelola PBB yang terdiri dari

sistem aplikasi oracle, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Bank Data Nilai Pasar

Properti (BDNPP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop), dan lain-lain. Sedangkan

perangkat keras merupakan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk menunjang

pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang terdiri dari High Speed Printer, Scanner dan Plotter,

Komputer dan Printer, Global Posistioning System (GPS), Distometer, Theodolit, File Storage,

Digita Camera, dan lain-lain. Kabar terakhir mengenai pendaerahan PBB P2 dan BPHTB ini,

server harus disediakan oleh Pemda sendiri, bukan DJP. Data hard copy tidak boleh diserahkan

langsung kepada Pemda, sedangkan data sofcopy dan software akan ditransfer kepada Pemda,

setelah di-cleansing oleh Direktorat TIP.

Kelembagaan juga diperlukan dalam persiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi

pendaerahan PBB P2 dan BPHTB. Pemerintah daerah harus mengetahui administrasi PBB P2

dan BPHTB yang sebelumnya dilakukan oleh DJP untuk melihat kelembagaan. Kelembagaan ini

penting untuk mengetahui seberapa banyak personil, pembiayaan, seksi dalam Dinas Pelayanan

Pajak dalam mengelola PBB dan BPHTB, mulai dari penggalian potensi, penilaian objek PBB,

pencatatan, penagihan, pendistribusi SPPT, sampai dengan permasalahan sengketa pajak.

2. PERMASALAHAN HUKUM/LEGAL

Kekosongan Hukum akibat belum siapnya Perda BPHTB

Sesuai dengan amanat pasal 182 ayat (2) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, BPHTB segera dialihkan dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan

kota pada 1 Januari 2011. Pengalihan ini mensyaratkan pemerintah kabupaten dan kota

memiliki peraturan daerah yang mengatur teknis pengelolaannya dan mekanismenya. Jika

tidak, akan terjadi kekosongan hukum karena UU. Masalahnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

mencatat belum semua kabupaten dan kota sudah memiliki Perda BHPTB hingga saat ini.

Padahal, jangka waktu pembuatan Perda tidak sebentar sehingga dikhawatirkan tidak siap pada

awal tahun 2011. Jika demikian, maka akan mengakibatkan loss of tax pada pemerintah daerah.

Kabupaten/Kota daerah terancam kehilangan pemasukan dari BPHTB jika Perda ini tidak siap

sebelum Januari 2011. Sebab, UU No.21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana diubah

dengan UU No 20 Tahun 2000 tidak berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Artinya, pemerintah

daerah tidak boleh memungut BPHTB atas transaksi tanpa adanya Perda karena tidak ada dasar

hukumnya. Contoh kasus yang terjadi adalah hasil pungutan BPHTB oleh PemKab Karawang

9

(baca : “Dana Pungutan Ilegal Tak Bertuan : Rp11,9 Miliar Masuk Kas Pemkab Karawang” –

PosKota.co.id)

Kekosongan Hukum akibat tidak diaturnya ketentuan Peralihan

Sesuai dengan amanat pasal 182 ayat (2) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, BPHTB segera dialihkan dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan

kota pada 1 Januari 2011. Namun, bagaimana dengan sengketa pajak yang ditimbulkan akibat

peristiwa sebelum 1 Januari 2011. Apakah Pemerintah daerah bersedia menanggung sengketa

tersebut padahal pemda belum memanfaatkan haknya untuk memungut BPHTB. Apalagi, sudah

terdapat kasus dimana beberapa daerah (seperti Pemalang, dll) menolak dilimpahi kewenangan

untuk memungut PBB P2/BPHTB karena merasa dilimpahi piutang pajak yang “basi” atau tidak

strategis.

DJP sebenarnya sudah menerbitkan Surat Nomor S-410/PJ.02/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang

memberikan penjelasan :

“...terhadap permohonan pelayanan BPHTB Tahun 2010 dan tahun sebelumnya, Kantor Wilayah

DJP dan KPP Pratama dihimbau agar dapat memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak yang

membutuhkan pelayanan BPHTB, bahwa permohonan pelayanan yang diajukan belum dapat

diselesaikan karena ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian pelayanan BPHTB masih

dalam proses penyusunan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri”

Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum yang mengatur permohonan pelayanan BPHTB

Tahun 2010 dan tahun sebelumnya, apakah diproses oleh DJP atau diproses ke Pemda.

3. IMPLIKASI

Pengalihan PBB P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah jelas memiliki

dampak yang bersifat positif maupun negatif bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dampak Positip

1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2, dapat lebih ditingkatkan karena aparat

pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan

aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan

dari para wajib pajak PBB P2;

2. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB P2 dan BPHTB

sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih

dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP);

3. Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam

penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas;

Dampak Negatif

10

1. Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya

ketetapan PBB yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat;

2. Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi PBB P2 apabila tidak

hati-hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat

karena penggunaan tarif maksimum dapat menaikkan PBB P2 sebesar tiga kali

lipat; dengan kata lain mungkin terjadi ”abuse of power” dari Pemda.

3. Dalam rangka pengelolaan PBB P2 dan BPHTB, pemerintah daerah harus

mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan

kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi,

komputerisasi dan pelatihan SDM;

4. Kesenjangan penerimaan PBB P2 antar daerah makin menonjol karena

disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki

potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengandalkan bagi hasil lain dari

pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB P2 (karena sulit

dan kompleks bahkan tidak dipungut) dan sebaliknya daerah yang semata-mata

mengandalkan penerimaan PBB P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang

maksimal guna menggenjot penerimaannya;

5. Pendaerahan PBB P2 dan BPHTB dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan

antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP,

dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan baik

bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.

C. SOLUSI

1. Dari pihak DJP sendiri

Pada intinya, kesalahan dalam pendaerahan PBB juga berujung pada tanggung jawab

DJP, bukan Pemda atau Kemendagri DJP seharusnya lebih berperan aktif dalam pendaerahan

PBB, khususnya dalam sosialisasi kepada Pemda. DJP harus memiliki effort lebih untuk

mengawal jalannya proses ini sebagai bentuk tanggung jawab moral DJP sebagai pihak yang

semula mengelola PBB P2 dan BPHTB. Bahkan, banyak Pemda yang “tidak mengetahui hal yang

mereka memang tidak ketahui”, artinya banyak pemda yang awam sekali dengan PBB P2 dan

BPHTB. Langkah proaktif dimulai dari sosialisasi peraturan, software, hingga pendataan daerah-

daerah yang berhasil melakukan pendaerahan maupun yang belum berhasil.

Selain itu, DJP juga harus membangun awareness Pemda untuk mengelola PBB P2 dan

BPHTB dan bersikap proaktif dengan menunjukkan potensi keuntungan/pendapatan yang akan

diperoleh Pemda.

DJP juga harus segera menerbitkan peraturan peralihan BPHTB untuk menyelesaikan

pelayanan BPHTB Tahun 2010 dan tahun sebelumnya.

2. Dari pihak Pemerintah Daerah

11

Pemda dapat mengatasi peraturan-peraturan yang sudah ada, disesuaikan dengan

kondisi masing-masing daerah dengan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

(untuk mengatasi kekosongan Perda secepatnya)

Pemda membuat unit-unit sendiri untuk menangani masalah PBB P2 dan BPHTB

(menekankan pada kelembagaan)

Perlunya analisis cost versus benefit untuk menjalankan hak pemungutan PBB P2 dan

BPHTB dan memberdayakan potensi-potensi atau objek-objek yang ada.

Pemda harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan ketetapan, selalu berdasarkan dasar

hukum yang kuat.

3. Dari pihak lain

Diperlukan adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian

Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mengedukasi instansi-instansi di bawahnya

dalam rangka mendukung proses pendaerahan. Misalnya, dengan menggandeng universitas

dalam melalukan penilaian objek PBB. Namun, diperlukan perhatian agar kerja sama tidak

justru dimanfaatkan untuk tujuan selain kepentingan pemungutan pendaerahan PBB P2 dan

BPHTB (seperti tujuan komersial atau tujuan untuk kepentingan universitas tertentu

Munculnya ketentuan dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yaitu

pasal 31 E menimbulkan banyak sekali interpretasi yang berbeda-beda di kalangan Wajib Pajak,

Petugas Pajak bahkan Konsultan Pajak. Banyak yang berasumsi bahwa peredaran bruto berasal

dari penghasilan utama saja (main business income), fasilitas ini hanya dikhususkan untuk

industri UMKM, industri perbankan tidak dapat menikmati fasilitas tersebut, apakah

perusahaan yang masuk ke bursa efek juga dapat menikmati fasilitas (perseroan terbuka) dan

ada juga yang berpendapat bahwa fasilitas ini adalah sebuah pilihan yang sifatnya tidak wajib.

Pasal 31 E ayat (1) UU PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran

bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas

berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal 28% (tahun 2009)

dan 25% (tahun 2010 dst) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran

bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Sejak diterbitkan pada tanggal 23 September 2008, penjelasan mengenai aturan ini belum jelas

dan tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut. Namun per tanggal 24 Mei 2010

diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 66/PJ/2010 yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut

:

1. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan

dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu

menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

2. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 adalah sebagai batasan

maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam

12

negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E

ayat (1) UU PPh.

3. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut ditegaskan juga bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1)

tersebut bukan merupakan pilihan. Sehingga dapat dianalogikan bahwa merupakan kewajiban

bagi WPDN yang penghasilan brutonya berada di bawah atau sampai dengan lima puluh miliar

rupiah.

Jika melihat dari ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut maka untuk batas

peredaran bruto hanya untuk main business income (penghasilan utama). Sedangkan other

income (penghasilan lain-lain) seperti pendapatan bunga deposito, keuntungan dari selisih kurs,

keuntungan pengalihan harta dll tidak termasuk dalam kategori batasan penghasilan bruto.

Meskipun terkesan terlambat menerbitkan, ketentuan tersebut setidaknya bisa menjawab

sebagian keraguan dari beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan Wajib Pajak.

Dalam sosialisasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tujuan dimunculkannya intensif pasal

31 E dimaksudkan untuk :

1. mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.

2. mengurangi beban pajak bagi WP badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh

badan.

Apakah yang dimaksud dengan perusahaan yang tergolong UMKM ?

Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) dalam

pasal 6 disebutkan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Deskripsi Kekayaan Bersih *) Hasil Penjualan tahunan

Usaha

Mikro

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah)

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah)

Usaha

Kecil

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

13

juta rupiah) ratus juta rupiah).

Usaha

Menengah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah)

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar

rupiah).

*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa peredaran usaha yang tercantum dalam pasal 31E UU

PPh merupakan implementasi dan adopsi dari pasal 6 UU UMKM. Kemudian di UU UMKM tidak

ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa perusahaan asing (PMA) atau perusahaan yang

masuk kegiatan bursa efek tidak termasuk dalam kategori UMKM. Sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki peredaran bruto selama satu tahun di bawah lima

puluh miliar rupiah adalah kategori perusahaan UMKM dan berhak atas fasilitas pemerintah.

Untung atau Bumerang ?

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut ditegaskan bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut

bukan merupakan pilihan bagi Wajib Pajak dalam menghitung PPh terutang. Secara otomatis

bagi mereka yang memiliki penghasilan bruto dibawah Rp. 50.000.000.000,- diwajibkan

menghitung dengan mekanisme perhitungan fasilitas pasal 31E.

Secara kasat mata fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akan menguntungkan Wajib Pajak

Badan Dalam Negeri. Hal tersebut setidaknya akan terlihat ada tax saving (penghematan pajak)

sebesar 12,5 % dari tarif normal 25%. Tax saving akan dapat dioptimalkan bagi perusahaan

yang tidak memiliki kredit pajak dari dalam negeri (PPh Pasal 22 dan Pasal 23). Contoh

perusahaan industri manufaktur yang dalam setahun tidak melakukan kegiatan ekspor dan

tidak melakukan penjualan ke bendaharawan pemerintah atau perusahaan jasa yang

penghasilannya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 22 dan Pasal 23.

Namun bagi perusahaan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 dan dipungut PPh 22,

fasilitas pasal 31 E ini dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan bayar PPh Badan sehingga

pada tahun yang bersangkutan akan mendapatkan prioritas pemeriksaan pajak oleh Kantor

Pajak. Hal ini diakibatkan karena pemotongan PPh Pasal 23 berbasis pada penghasilan bruto

atau peredaran usaha sedangkan perhitungan PPh terutang berbasis Penghasilan Kena Pajak

(PKP) yang merupakan komponen terakhir setelah proses koreksi fiskal dan kompensasi

kerugian. Begitupula dengan kredit pajak PPh Pasal 22.

Sehingga dapat tergambar bahwa bagi perusahaan yang PPh terutangnya tidak lebih besar dari

kredit pajak PPh 23 dapat mengakibatkan terjadinya lebih bayar di SPT Tahunan.

Konsekuensinya akan terjadi pemeriksaan pajak yang dapat menimbulkan terjadinya potensi

temuan oleh pemeriksa pajak dari jenis pajak yang lain.

Namun wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu risau akan masalah tersebut, ada beberapa

solusi yang dapat dilakukan yaitu diantaranya dengan

14

1. mengajukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak lain ke

kantor pajak.

2. mengajukan permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.

Dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 192/PJ./2002 disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak

Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak karena:

1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang

Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau

2. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut

jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang

bersangkutan,

3. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan

terutang.

Adapun syarat permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah sbb :

1. Mengisi formulir pemohonan SKB.

2. Wajib menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan.

3. Wajib menyampaikan daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi

yang diperkirakan akan diterima/diperoleh.

4. Khusus PPh Pasal 22, terbatas pada barang-barang modal yang tersebut dalam Master

List sebagai lampiran Persetujuan Tetap yang dikeluarkan oleh BKPM dan keperluan

bahan baku untuk satu tahun yang disetujui oleh BKPM.

Atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak

Penghasilan oleh pihak lain, wajib diberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

sesudah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sesudah permohonan Wajib Pajak diterima belum diberikan keputusan maka

permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Bagi Wajib Pajak yang memprediksi akan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan yaitu

berupa penurunan kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan Pengurangan Angsuran PPh

Pasal 25.

Apabila setelah 4 bulan atau lebih dalam suatu tahun pajak wajib pajak dapat menunjukkan

bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang

menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan

pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP setempat.

Syarat-syarat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 :

1. Diajukan secara tertulis

15

2. Menyampaikan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan

penghasilan yang diterima/diperoleh, dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan

yang masih tersisa dari tahun pajak ybs.

Perhitungan Tarif PPh Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000

(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima

puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp

4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh

terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% X 28% X seluruh Penghasilan Kena Pajak

Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000,

maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh Terutang =(50% X 28%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto

yang memperoleh fasilitas + 28% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto

yang tidak memperoleh fasilitas.

* Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

yaitu: (Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak

**Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh

fasilitas yaitu:

Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang

memperoleh fasilitas.

Contoh:

1. Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 4.500.000.000 dengan Penghasilan

Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000.

Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari

peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang

berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang terutang = 50% x 28% x Rp 500.000.000

= Rp 70.000.000

16

2. Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000 dengan

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh

fasilitas:

= (Rp 4.800.000.000 : Rp 30.000.000.000) x Rp 3.000.000.000

= Rp 480.000.000

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak

memperoleh fasilitas:

= Rp 3.000.000.000 – Rp 480.000.000 = Rp 2.520.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang:

= (50%x 28% x Rp480.000.000) + (28% x Rp2.520.000.000)

= Rp 67.200.000 + Rp 705.600.000

= Rp772.800.000

HASIL DISKUSI KELAS

1. Pasal 31E melanggar asas perpajakan

Pasal 31E menggunakan tarif proporsional, bukan tarif progresif. Oleh karena itu, pasal

31E melanggar prinsip equality, dimana persentase antara perusahaan besar dan perusahaan

kecil. Perusahaan dengan omzet besar dan biaya besar cenderung dirugikan karena tidak

mendapatkan insentif secara keseluruhan.

2. Tidak semua mendapat fasilitas perpajakan pasal 31E

Bagaimana dengan wajib pajak BUT? Apakah mendapat fasilitas perpajakan ini?

Tidak semua perusahaan dikenai, contohnya perusahaan konstruksi, karena

semua pendapatannya adalah final.

UMKM kebanyakan berasal dari OP, sehingga seharusnya mendapat insentif

serupa.

3. Penerapan Pasal 31E ini seharusnya dikenakan pada penghasilan bruto, bukan

penghasilan neto

Hal ini dikarenakan lebih dapat merangsang UMKM untuk lebih berkembang. Tarif

badan untuk umkm masih relatif tinggi, karena ada aspek perpajakan lain yg ditanggung (psl 21

atas pegawai, pasal 23 (atas pinjaman dari pihak lain), pasal 4 ayat 2 (sewa tempat/kendaraan).

17

4. Perusahaan memilih untuk terus menjadi WP yang termasuk mandapat fasilitas

perpajakan.

Turunnya tarif pajak diharapkan menjadi stimulus perekonomian. Namun,

dikhawatirkan dari penerapan tarif tersebut (karena drastis) UMKM tidak mau menjadi

perusahaan besar karena ada pembatasan peredaran bruto untuk tetap mendapat fasilitas.

5. Fasilitas ini justru akan menghasilkan implikasi LB bagi WP

Telah dijelaskan dalam uraian di atas.

KESIMPULAN

Perlu adanya kejelasan prasyarat internal dan eksternal dalam pelaksanaan (implementasi)

fasilitas perpajakan pasal 31E ini.