PENGELOLAAN PERIKANAN

Sub Pokok Bahasan

Kesesuaian tingkat upaya dan produksi

Portofolio pengelolaan perikanan

Tingkat penerapan operasional

Pelaksanaan pengelolaan perikanan

Urgensi Pengelolaan Perikanan

1. Tanpa adanya pengelolaan akan

menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan

(over exploitation), investasi berlebihan

(over investment) dan tenaga kerja

berlebihan (over employment).

2. Perlu adanya hak kepemilikan (property

rights), misalnya oleh negara (state

property rights), oleh masyarakat

(community property rights) atau oleh

swasta/perorangan (private property

rights).

Pendahuluan

Pengembangan sektor perikanan sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia sangat

memungkinkan.

Potensi SD yang cukup

besar dan blm

sepenuhnya

dimanfaatkan

Keunggulan

komparatif

Menyerap

tenaga kerja

yang tinggi

Pemerataan

pendapatan

masyarakat

Konsep Dasar Manajemen

Perencanaan

(Planning)

Pelaksanaan

(Acting)

Pengawasaan

(Monitoring)

Evaluasi

(Evaluating)

Pengelolaan Perikanan (UU No. 45/2009)

Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasidalam pengumpulan informasi, analisis,

perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,

alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi

serta penegakan hukum dari peraturan per-UU-

an di bidang perikanan, yang dilakukan oleh

pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan

untuk mencapai kelangsungan produktivitas

sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang

telah disepakati.

Review:

Semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu

sistem bisnis perikanan.

Definisi Perikanan

Sistem Bisnis Perikanan

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam

rangka pengelolaan perikanan

Meliputi penanaman modal, pembelian

peralatan, penangkapan ikan,

pengangkutan ikan dan pemasaran

Semuanya harus dilakukan dalam rangka

mendapatkan keuntungan tanpa harus

melalaikan asas yang berlaku

Implementasi Sistem Bisnis Perikanan

dalam Pengelolaan Perikanan

Agar usaha perikanan dilakukan secara

profesional shg hasilnya berkualitas dan

mampu bersaing di pasaran

Semua stakeholder dapat hidup mandiri

karena usahanya menguntungkan

Sistem Bisnis Perikanan

Terdiri dari tiga sektor, yaitu:

1. Sektor primer

Penghasil produk dari kegiatan produksi

penangkapan dan budidaya ikan

2. Sektor sekunder

Pengolahan produk agar bernilai tambah

3. Sektor tersier

Pemasaran atau distribusi produk ke

konsumen.

Tujuan Pengelolaan Perikanan

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan

pembudidaya ikan kecil.

2. Meningkatkan penerimaan devisa negara

3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja

4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi

sumber protein ikan

5. Mengoptimalkan pengelolaan SDI

6. Meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah dan

daya saing

7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri

pengolahan ikan

8. Mencapai pemanfaatan SDI, lahan pembudidayaan ikan,

dan lingkungan SDI secara optimal

9. Menjamin kelestarian SDI, lahan pembudidayaan ikan

dan tata ruang

Kesesuaian Tingkat Upaya dan Produksi

Upaya: effort jumlah unit penangkapan, jumlah trip, jumlah armada penangkapan, jumlah alat tangkap

Produksi: catch jumlah hasil tangkapan

Tingkat Upaya dan Produksi

Penerapan Operasional

Perencanaan Pengelolaan Perikanan

Landasan Hukum, Peraturan PerUUan

Kondisi Obyektif dan Permasalahan

Alternatif Pemecahan Masalah

Pemilihan Alternatif Pemecahan Masalah

Tujuan dan Manfaat

Latar Belakang dan

Tujuan

Menetapkan Baseline data dan Key Performance Indicator untuk mengukur tingkat keberhasilanLuaran yang diharapkan

Pemilihan metode yang paling sesuai dengankarakteristik permasalahan, misalnya: kondisi sosial, kondisi geografis, kondisi sumberdaya

Pemilihan pendekatan yang sesuai sehingga program dapat berjalan efektif dan efisien

Metode dan

Pendekatan

Pemetaan potensi dan kebutuhan SDM yang terlibat Penyusunan dan pelimpahan tugas, wewenang dan

beban kerjaSumberdaya Manusia

Besaran anggaran dana yang diperlukan

Sumber pendanaan

Mekanisme pelaporan dan pertanggung jawabanAnggaran dana

Schedule dan timeline setiap fase kegiatanJadwal Pelaksanaan

Contoh:

Rencana Pengelolaan Perikanan di TN Ujung Kulon

Latar Belakang Uraian mengenai perlunya pengelolaan perikanan

tangkap di TN Ujung Kulon

Tujuan

Pengelolaan

1. Konservasi biologis; melindungi populasi dan

biodiversitas

2. Sosial ekonomi; meningkatkan ekonomi dan

kesejahteraan nelayan

3. Pengaturan alat tangkap; untuk meminimalisir

konflik antar nelayan dan antara nelayan dgn

BTNUK

4. Perlindungan habitat; menjaga kualitas SDA

5. Penelitian dan pengembangan

Luaran yang

diharapkan

1. Kelestarian habitat dan sumberdaya ikan

2. Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan kesejahteraan nelayan

4. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan

multiplier effect

Metode dan

Pendekatan

1. Kajian sumberdaya ikan (MSY, MEY, dll)

2. Zonasi area penangkapan

3. Optimalisasi Jumlah Armada

4. Pemilihan jenis alat tangkap ramah lingkungan

5. Pelarangan penangkapan jenis ikan tertentu

6. Pelarangan kegiatan pada musim tertentu

Sumberdaya

Manusia

1. Pemda, BTNUK, KKP

2. Masyarakat nelayan dan TNUK

3. Pihak swasta

4. Akademisi dan Litbang Kementerian

5. LSM Konservasi, LSM Perikanan

Anggaran Dana 1. Besar dana dan Sifat pendanaan (single atau multi

years)

2. Sumber pendanaan tunggal (APBN atau APBD),

atau sharing (APBN + APBD + Swasta)

Jadwal

Pelaksanaan

1. Short Term

2. Mid Term

3. Long Term

Referensi dan

Kebutuhan

regulasi

1. UU No. 5/1990 (Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya)

2. UU No 45 /2009 (Perikanan)

3. UU No. 32/2004 (Otonomi Daerah)

4. UU No. 27/2007 (Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

5. PP No. 28/2011 (Kawasan Pelestarian

Alam+Kawasan Suaka Alam)

6. PP. No 60 tahun 2007 (Konservasi

Sumberdaya Ikan)

7. UU No. 27 tahun 2007 (Pengelolaan

Pesisir)

8. Perlunya peraturan yang mengatur

tentang kegiatan pengelolaan perikanan

di kawasan TN Ujung Kulon

Regulasi:

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)

Pengaturan jalur penangkapan ikan (Permen N0. 2/2011)

Dimensi kapal dan alat tangkap

Wilayah pengelolaan perikanan (Kepmen No. 45/2011)

Intensitas penangkapan

Aturan daerah: KKLD

Aturan internasional: migratory species, RFMO-IOTC, CITES: shark, manta rays

REGULASI NASIONALPP No.7/99 Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

HIU GERGAJIPristis microdon

STATUS PERLINDUNGAN

PENUHTIDAK BOLEH

DIMANFAATKAN

REGULASI NASIONALKep. MenKP No. 18/2013

Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)

HIU PAUSRhyncodon typus

STATUS PERLINDUNGAN

PENUH

TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES

Manta birostris

Manta alfredi

1 2

34

Nama Ilmiah Manta alfredi

Nama Inggris Reef Manta Ray

Nama Indonesia Pari Manta

Inf. Biologi

Usia dewasa 6 15 tahun; Ukuran anakan 182 192 cmUkuran dewasa 270 300 cm; Ukuran maksimum 500 cm; Usia maksimum 40 tahun; Periode pemijahan 2 5 tahun; Periode kehamilan 12 13 bulan; fekunditasumumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;

IKAN PARI APPENDIK II CITES

1

Nama Ilmiah Manta birostris

Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray

Nama IndonesiaIndonesia Pari Manta; Lombok Pari Kerbau; JawaCawang Kalung.

Inf. Biologi

Usia dewasa 6 15 tahun; Ukuran anakan 122 127 cmUkuran dewasa 360 - 380 cm; Ukuran maksimum 670 -910 cm; Usia maksimum estimasi 40 tahun; Periodepemijahan 2 5 tahun; Periode kehamilan 12 13 bulan; fekunditas umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;

IKAN PARI APPENDIK II CITES

2

ATURAN PEMANFAATAN SPESIES APPENDIK II CITES

Penangkapan ikan hiu (4 spesies) dan pari manta (2 spesies) untuktujuan ekspor MASIH DIPERBOLEHKAN, namun harus denganPENGATURAN YANG KETAT;

Ekspor hanya boleh dilakukan apabila ada SURAT IJIN yang dikeluarkanoleh MANAGEMENT AUTHORITY;

MANAGENET AUTHORITY dapat mengeluarkan ijin apabila adaPERSETUJUAN / REKOMENDASI ILMIAH dari SCIENTIFIC AUTHORITY (LIPI);

Rekomendasi ilmiah bisa dikelurkan apabila penangkapan ikan hiu menerapkanprinsip NON DETRIMENTAL FINDING (NDF) UPAYA YANG TERENCANA AGAR PENANGKAPAN IKAN HIU / PARI TIDAK AKAN MENYEBABKAN KEPUNAHAN DI HABITAT ALAM

Ketentuan akan mulai diberlakukan sejak OKTOBER 2014.

Wilayah Pengelolaan (Convention Area) setiap RFMOs

IATTCWCPFCIOTC

CCSBT CCSBT

ICCAT

Status : Contracting Party(Perpres No. 9 Tahun 2007)

Status : Cooperating Non-Member

Status : Member 8 April 2008

(PerPres No. 109 Tahun 2007 ) Status : Not Active

IOTC : Indian Ocean Tuna CommissionCCSBT : Commission for the Conservation of Southern Bluefin TunaWCPFC : Western and Central Pacific fisheries Commision

IATTC : Inter-American Tropical Tuna CommissionICCAT : International Commssion for the Conservation

of Atlantic Tunas

Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan

Terkait hak kepemilikan dalam

pengelolaan perikanan:

1. Pemerintah Pusat (sentralisasi)

2. Pemerintah Daerah (desentralisasi /

otonomi): pemkab/pemkot, desa

3. Swasta

4. Co-management