9 BUPATI PENAJAM PASER UTARA

9

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya urusan Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Penataan Ruang untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman Dan Penataan Ruang Tahun 2009-2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 2 -

5. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2009-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.

8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 3 -

9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.

12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.

14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai. 15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnnya terkandung

sekolompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. 16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan

daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional. 17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian

yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang Tahun 2009-2013.

(2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan: a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat; c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan

kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah; d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk

penyediaan/pelaksanaan pelayanan; e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan

perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil; f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja; g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara labih akurat dan terukur; h. manjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat; i. dapat merangsang transparansi dan pertisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah; j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang

dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

- 4 -

BAB IV RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4 (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang.

(2) Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bidang Permukiman Perkotaan; b. Bidang Permukiman Perdesaan; dan c. Bidang Pengembangan Perumahan Permukiman.

(3) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 5 Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup: a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan

Minimal; b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal; c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

- 5 -

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal. (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD

dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 25 Agustus 2010


Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam pada tanggal 25 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13.

- 6 - Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2010

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2009-2013

URUSAN

PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG

- 7 – URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR

Ketercapaian Minimal DATA

KINERJA TARGET KINERJA

Program KET SUMBER DATA

(standar nasional) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I. PERMUKIMAN PERKOTAAN

A. PRASARANA LINGKUNGAN :

1 Jaringan Jalan a. Jalan Kota Panjang Jalan kota /Jumlah

Penduduk Panjang jalan kota 0,6 km/1.000 penduduk

Panjang jalan kota 4,6 km/1.000 penduduk






Program pembangunan jalan dan jembatan

Panjang jalan pada tahun 2008 sepanjang 751,32 km, jumlah penduduk sekitar 160.000 jiwa

LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

Kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam 20 km/jam 20 km/jam 20 km/jam 20 km/jam 20 km/jam 20 km/jam Program pembangunan jalan dan jembatan


Luas jalan kota /luas wilayah Ratio luas jalan 5% dari luas wilayah

Ratio luas jalan 0,23 % dari luas wilayah








Luas jalan kota /luas total wilayah Darat

0,25 % 0,29 % 0,35 % 0,42 % 0,51 % 0,61 % Program pembangunan jalan dan jembatan


b. Jalan lingkungan Ratio panjang jalan kota dengan luas wilayah perkotaan

Panjang 40-60 m/Ha dengan lebar 2-5 m

0,15 m/Ha 0,25 m/Ha 0,40 m/Ha 0,60 m/Ha 0,80m/Ha 1 m/Ha Program pembangunan jalan dan jembatan


Ketersediaan jalan lingkungan diwilayah perkotaan

15% 25% 40% 60% 80% 100% LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

c. Jalan Selapak Ratio panjang jalan dengan luas wilayah

Panjang 50-110 m/Ha dengan lebar 0,8 - 2 m

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana





NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ketersediaan jalan selapak diwilayah perkotaan

Panjang 50-110 m/Ha dengan lebar 0,8 - 2 m

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Dinas Pekerjaan Umum

2 Air Limbah Tingkat Penyediaan Sarana Sanitasi Terhadap Jumlah Penduduk/kota/perkotaan (mixed sanitation system) dan kualitas penanganan

80% dari jumlah penduduk kota/perkotaan.

65% 70% 75% 80% 80% 80% Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

masing-masing gedung include dengan sarana sanitasi


3 Drainase dan pengendalian Banjir

Luas genangan banjir tertangani di daerah perkotaan dan kualitas penanganan

Tidak ada genangan banjir di daerah kota/perkotaan >10 ha.







Program pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong


Dilokasi Genangan: tinggi genangan rata-rata > 30 cm

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia


Lama Genangan >2 Jam Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia


Frekuensi kejadian banjir < 2 kali setahun

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia


Cakupan Drainase 100% 100% 100% 100% 100% 100% LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

Prosentase Panjang Drainase dengan sasaran yang ditetapkan




NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4 Persampahan Tingkat penanganan generasi sampah terhadap jumlah penduduk kota/perkotaan dan kualitas penanganan

80% dari jumlah penduduk kota/perkotaan dilayani oleh sistem DK/PDK dan sisanya 2096 dapat ditangani secara saniter (on-site system)

0% 0% 0% 30% 60% 100% Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah

Tahun 2008 dan 2009 belum menggunakan saniter hanya menggunakan pendamping


Sampah Terangkut di wilayah perkotaan

Prosentase jumlah sampah yang tertangani

10 % 30% 40% 50% 60% 100% Belum ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya


Cakupan wilayah pelayanan 75% 75% 100% 100% 100% 100% Tahun 2008 dan 2009 3 kecamatan dari 4 kecamatan


B SARANA LINGKUNGAN

1 Sarana Niaga Tingkat Ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder

Setiap kecamatan minimal tersedia 1 (satu) pasar untuk setiap 30.000 penduduk

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


2 Sarana Pendidikan Jumlah Anak usia sekolah yang tertampung

minimal tersedia:

1 unit TK u/ setiap 1.000 penduduk

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


1 unit SD u/ setiap 6.000 penduduk

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

1 unit SLTP u/ setiap 25.000 penduduk




NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 unit SLTA u/ setiap 30.000 penduduk


1 unit Perguruan Tinggi u/ setiap 70.000 penduduk

- - - - - - Belum tersedia

3 Sarana Pelayanan Kesehatan

Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangkauan pelayanan

Minimal tersedia : Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 unit Balai Pengobatan/3.000 jiwa

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

tersedia tersedia tersedia Sampai tahun 2010 masih dapat tercaper oleh puskesmas


1 unit BKIA/RS Bersalin/10.000-30.000 jiwa

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

tersedia tersedia tersedia Samapi tahun 2010 masih dapat tertangani oleh layanan puskesmas 24 jam


1 unit Puskesmas/120.000 jiwa tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

1 unit Rumah Sakit/240.000 jiwa.


Sarana Pelayanan Umum

Jangkauan dan tingkat pelayanan

Minimal tersedia :

1 unit kantor polisi/30.000 jiwa tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


I unit Lembaga Permasyarakatan/1.000.000 – 2.000.000 jiwa




NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 unit kantor pos/ 120.000 jiwa tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia Tiap kantor kelurahan ada kantor trantibmasy


1 Unit Kantor Telepon/Telegram/ 1.000.000-2.000.000 jiwa

- - - - - - - Tiap penduduk sudah bayak menggunakan layanan telepon seluler


1 unit terminal angkutan/500.000 – 2.000.000 jiwa


5 Sarana Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)

Penduduk terlayani Minimal tersedia :

% ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan

Taman lingkungan u/ setiap 250 jiwa

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia



Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


% ruang terbuka hijau yang fungsional

taman Kecamatan u/ setiap 120.000 jiwa

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia




Penyebaran ruang terbuka hijau

Taman Kota u/ setiap 480.000 jiwa

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia




Pemakaman setiap 120.000 jiwa Pemakaman setiap 120.000 jiwa

Pemakaman setiap 120.000 jiwa






6 Sarana Sosial/Budaya Jangkauan pelayanan Minimal tersedia;

1 unit tempat ibadah/ 2500 jiwa

Tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 unit perpustakaan / 1.000.000 – 2.000.000 jiwa

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

tersedia tersedia tersedia Untuk sementara perpustakaan masih tersebar di sekolah –sekolah, mulai tahun 2011 dikembangkan disetiap BKM


C UTILITAS UMUM

1 Air bersih Penduduk terlayani 55-75% penduduk terlayani Belum ada 55% 60% 65% 70% 75% Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya


Sumber air Tersedianya Sumber air Tersedia di masing-masing kecamatan

Tersedia di masing-masing kecamatan





Tingkat debit 60-22 lt/org/hari, u/ permukiman di kawasan perkotaan

60 liter/detik

80 liter/detik

100 liter/detik

150 liter/detik

200 liter/detik


pelayanan/orang 30-50 lt/org/hari, u/ lingkungan perumahan

Belum tercapai

Belum tercapai

Belum tercapai

30-50 lt/org/hari, u/ lingkungan perumahan




Tingkat kualitas air minum Memenuhi standar air bersih Belum memenuhi standar air bersih

Belum memenuhi standar air bersih


Memenuhi standar air bersih




2 Pemadam Kebakaran Frekuensi Minimal Tersedia : waktu tanggap 1 hidran kota pada setiap jarak

200 m di tepi jalan atau berupa tendon air (kolam,air mancur, sungai dan resevoar,dsb)

Tersedia 13 Sumber air










NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana


tingkat kepedulian terhadap bahaya kebakaran

Akses bagi pemadam kebakaran u/ lingkungan permukiman

25 menit 25 menit 20 menit 15 menit 10 menit 10 menit LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

1 pos kebakaran/ 90.000 jiwa 1 pos kebakaran/ 90.000 jiwa

1 pos kebakaran/ 90.000 jiwa






2 mobil kapasitas 4.000 ltr/pos jaga

2 mobil kapasitas 5.000 ltr/pos jaga

2 mobil kapasitas 5.000 ltr/pos jaga dan 1mobil penyemprot/pos jaga

2 mobil kapasitas 5.000 ltr/pos jaga dan 2 mobil penyemprot/pos jaga





1 orang satlakar/ 1000 penduduk








Selalu tersedia air untuk pemadam api








Melayani ke tempat kebakaran < 15 menit

20 menit 20 menit 15 menit 10 menit 10 menit 10 menit LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

II PERMUKIMAN PERDESAAN

PRASARANA LINGKUNGAN

1 Jaringan Jalan Ratio panjang jalan dengan luas wilayah

Panjang 25 – 50 m/Ha dengan lebar 2-5 m

26 m/ha dengan lebar 6 m

30 m/ha dengan 6 m




55 m /ha lebar 6 m


Karena untuk lalulintas angkutan produksi usaha perkebunan masy




NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ketersediaan panjang jalan wilayah pedesaan


30 m/ha dengan 6 m




55 m /ha lebar 6 m



Jalan Setapak Ratio panjang jalan dengan luas wilayah

Panjang 35-70 m/Ha dengan lebar 0,8 – 2 m

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana



Ketersediaan jalan setapak wilayah pedesaan

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

2 Air Limbah Prosentase penduduk terlayani

50-70% penduduk terlayani Belum terdata Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

3 Persampahan Prosentase produk sampah tertangani

60-80% produksi sampah (80-90% komersial dan 50-805 permukiman, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha)

- - 15% 25% 35% 50% Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Karena kesadaran masyarakat pedesaaan, lahan masih luas


Cakupan Sarana dan prasarana 50% 60% 80% 90% 95% 100% LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

Tingkat timbunan sampah timbunan sampah 2-35 ltr/org/hr u/ non komersial dan 0,2-0,6 ltr/m2/hr untuk komersial

Timbunana sampah 4 ltr/KK/hr Non komersial







Timbunan sampah perhari 20 m kubik 15 m kubik 10 m kubik 8 m kubik 5 m kubik 4 m kubik LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Lama timbunan sampah (perkotaan)

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

III PENGEMBANGAN PERUMAHAM PERMUKIMAN

A PERUMAHAN

1 Data dan Informasi Tingkat akurasi data Tersedianya Data jumlah penduduk ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

a. Pendataan Tingkat manfaat data Tersedianya Data Rumah (kondisi, ukuran, status tanah dan jenis) ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Tidak tersedia Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

Kemudahan akses Tersedianya Data kebutuhan rumah ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan


Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

Tersedianya Data tingkat kemampuan masyarakat (sewa/beli) ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan


Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

Tersedianya Data potensi (manusia, alam, financial dan tanah) ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan


Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

b. informasi perumahan dan permukiman

1. Akurasi informasi Tersedianya informasi perumahan dan permukiman di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan

Tersedia dan akurat

Tersedia dan akurat

Tersedia dan akurat

Tersedia dan akurat

Tersedia dan akurat

Tersedia dan akurat


2 Rumah 1. Kondisi fisik rumah Tersedianya Pelayanan informasi ttg harga dan sewa rumah, tanah

ada ada ada ada ada ada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh




NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2. Harga satuan (beli & sewa)

Tersedianya Prosedur perolehan rumah/tanah


Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

3. Daya beli & sewa masyarakat

Tersedianya Pedoman teknis rumah layak huni sesuai dengan tingkatan


4. Rusun mendekati tempat kerja

a) RS/RSS Tidak tersedia Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

b) Rusuna (Rumah Susun Sederhana )


Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

c) Rusunawa (rumah Susun Sewa)


Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak tersedia

Tidak terprogram

4 Pemberdayaan Masyarakat

Kemudahan untuk mendapatkan sumberdaya

Adanya Sosialisasi Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak terprogram

Kesetaraan Adanya Pedoman Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak terprogram

Pendampingan dengan dukungan

Adanya Pelatihan Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak terprogram

TMP dan KP (konsultan pembangunan)

Adanya Bimbingan Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak terprogram

Lembaga Masyarakat Mandiri

Adanya Pendampingan / konsultasi Teknis

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak terprogram

Forum Perumahan dan permukiman sebagai bagian dari forum kota

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak telaksana

Tidak terprogram

5 Pembiayaan Perumahan

Efisien & transparan dalam waktu dan biaya proses perijinan

Adanya Kepastian biaya & waktu (IMB)

- Ada kepastian biaya, waktu belum bisa dipastikan

Adanya Kepastian biaya & waktu





2 minggu LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

a. Efisiensi pasar & penyehatan industri perumahan

Keterjangkauan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah u/ memiliki rumah

Adanya persyaratan administrasi yang sederhana (IMB)

Adanya persyaratan administrasi yang sederhana








NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- Ijin Lokasi Stabilnya suku bunga kredit kepemilikan rumah

Konsumen (individu, badan sosial, dll) (I MB)

- - - - - Kewenangan di bank pengembangan

- IMB Adanya kriteria konsumen(tingkat pendapatan, lama kredit, besaran kredit, tipe rumah, harga rumah maksimum)(IMB)

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Yang tersedia baru tipe rumah dan klasifikasi fungsi


- Sertifikasi Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%) - Market Value - Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%) Ada (100%)

b. Pengembangan dan Pendayagunaan sistem pembiayaan

Termobilisasinya dana dari daerah u/ pembiayaan perumahan

Dapat mencapai semua target grup

- - - - - -

Tersedianya beragam Skim pembiayaan perumahan

Minimal 50% dari total penduduk yang berhak menerima subsidi

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Untuk PNS, Masyarakat


c. Pemberdayaan Pelaku Pembiayaan Perumahan

Makin banyak bank (nasional, regional) terlibat sebagai financial intermediary

Tersedianya informasi industri perumahan

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Terbukanya berbagai lembaga keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Tersedianya Lembaga keuangan bank dan Non bank

- - - - - - Tidak diprogramkan

d. Pelembagaan pembiayaan pasar sekunder

Dana jangka panjang di pasar sekunder/ fasilitas likuiditas

Tersedianya dana jangka panjang di pasar sekunder/ fasilitas likuiditas

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Khusus PNS LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

Perangkat peraturan & undang-undang yang terkait dengan pembiayaan perumahan melalui pembiayaan pasar sekunder

Terbitnya perangkat peraturan & undang-undang yang terkait dengan pembiayaan perumahan melalui pembiayaan pasar sekunder

- - - - - - Belum ada



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

6 Pemanfaatan

a. Penggunan Jumlah perizinan yang ditangani

Tersedianya izin penggunaan bangunan

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan sepat tumbuh


b. Pengelolaan Transparansi Tersedianya standar operasional dan pedoman teknis pengelolaan

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Tersedia Tersedia Tersedia Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

c. Pemeliharaan dan Perawatan

Waktu proses Tersedianya standar teknis pemeliharaan, perawatan

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Tersedia Tersedia Tersedia

B PERMUKIMAN

1 Kasiba/Lisiba Badan Pengelola Kawasan Lahan minimal u/ 3000 unit rumah (Kasiba dan Lisiba)

- - - - - - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Belum ada Perda

Rencana terperinci tata ruang kawasan

Tersedianya Jaringan Primer dan Sekunder Parsarana sebagai arahan perencanaan kawasan

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Jumlah ijin lokasi pembangunan Perumahan di luar Kasiba dan Lisiba BS

Tersedianya data kebutuhan rumah

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Tersedia Tersedia Tersedia Pada tahun 2010 direncanakan ada penelitian IMB dan Pendataan

Tersedianya Data tingkat kemampuan masyarakat (sewa/beli)

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Belum tersedia

Tersedianya Data potensi (manusia, alam financial dan tanah)

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kapling tanah matang 1000 unit rumah (lisiba BS)

Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Untuk Kopri/PNS


Jaringan primer & sekunder prasarana lingkungan minimal 25 % dari Kasiba

Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

2 Pengembangan dan penataan Lingkungan Permukiman

a. Revitalisasi Lingkungan Perumahan & Permukiman

Aktifitas kawasan dan kegiatan ekonomi masyarakat

Adanya Rencana dan program social, ekonomi, budaya

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


b.Pelestarian Lingkungan Permukiman Tradisional

Daftar bangunan yang dilindungi dan lingkungan perumahan tradisional (jati diri)

Adanya Prosedur revitalisasi Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana


3 Prasarana lingkungan a. Jaringan Jalan 1) Jalan Lingkungan Kondisi jalan 2) Jalan Setapak (a) Jalan Lingkungan Panjang 40-60 m/ Ha

dengan lebar 2-5 m 25 m/ha dengan lebar 6 m

35m/ha dengan 6 m




55 m /ha lebar 6 m



kecepatan rata-rata 5 s/d 10 km/jam

10 km/jam 10 km/jam 10 km/jam 10 km/jam 10 km/jam 10 km/jam Program pembangunan jalan dan jembatan


(b) Jalan Setapak Panjang 40-60 m/ Ha dengan lebar 2-5 m dengan kecepatan rata-rata 5 s/d 10 km/jam

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

kecepatan rata-rata 5 s/d 10 km/jam

- - - - - -

b. Air Limbah Prosentase Penduduk terlayani

50 s/d 70 % pendudduk Belum terdata Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1) Air Limbah Setempat

80 s/d 90 % penduduk u/ daerah dgn kepadatan >300 jiwa/Ha

Belum terdata Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

Belum terdata

c. Drainase/Pengendalian Banjir

Prosentase daerah genangan tertangani

50 s/d 80 % daerah genangan Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Program pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong


Lama genangan 2 jam Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tinggi genangan <30 cm Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Frekuensi genangan Maksimal 2 kali setahun Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

Tidak ada Genangan

d. Persampahan Prosentase produk sampah tertangani

60 s/d 80 % produk sampah (80%-90% komersial dan 50%-80% permukiman, 100% u/ permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/ha) terlayani dengan asumsi :

- - 20% 35% 50% 65% Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kurangnya kesadaran masyarakat


Timbunan sampah 2,5 – 3,5 lt/org 75 % sampah domestic, 25 % sampah non domestik

Timbunan sampah 3 ltr/KK/hr Non komersial






Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan


e. Penerangan jalan umum

Lingkungan permukiman terlayani

Satuan lingkungan dgn jumlah penduduk < 30.000 orang

Belum ada Belum ada Belum ada 20% 40% 60% Program pembinaan dan pembinaan bidang kelistrikan

4 Utilitas Umum a) Air Bersih Penduduk terlayani 55 s/d 75% penduduk terlayani Belum ada 50% 55% 60% 65% 70% Program

pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Tingkat kualitas air minum Memenuhi standar air bersih Belum memenuhi standar air bersih






b. Pemadam kebakaran

Frekuensi Minimal tersedia :

Waktu tanggap a) 1 hidran lingkungan pada setiap jarak 200 m di tepi jalan atau berupa tendon air (kolam,air mancur, sungai dan resevoar,dsb)/ Selalu tersedia air untuk pemadam api

13 sumber air 13 sumber air

13 sumber air

13 sumber air

13 sumber air

13 sumber air


Tingkat kepedulian terhadap bahaya kebakaran

b) Akses bagi pemadam kebakaran u/ lingkungan permukiman (melayani ke tempat kebakaran <15 menit)

15 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

c) 2 mobil pompa kapasitas 4.000 ltr/pos jaga

1 mobl pompa kapasitas 5000 lt/pos jaga






d) 1 orang satlakar/ 1000 penduduk







e) 1 pos minimal luas lahan 200m2 melayani 3 kelurahan.

1 pos melayani 1 kecamatan (5 desa)



1 pos melayani 3 desa




5 Penanggulangan Bencana

Jumlah Pengungsi a) Terlaksananya rekonsiliasi Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Jumlah Konflik Sosial b) Tanggap Darurat Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data



NO BIDANG PELAYANAN

INDIKATOR





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kinerja Satkorlak dan Satlak PBP

c) Terlaksananya Rehab. Non Fisik

Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

Peran serta masyarakat d) Terlaksananya Rehab. Fisik Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data

Pendapatan Masyarakat e) Terlaksananya Rehab. Usaha ekonomi masyarakat

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

Belum terlaksana

6 Penanggulangan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayananan bencana kebakaran kabupaten/kota

25% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Cakupan waktu tanggap (response time rate) daerah layananan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

75% 70% 75% 80% 80% 80% 80% LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data LAKIP, Renstra, PPU dalam Angka, Validasi Data


Ttd

H. ANDI HARAHAP

Documents

9 BUPATI PENAJAM PASER UTARA