Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
<,
Menimbang
Mengingat
81u&YvJw,,-, fYlmMw. rgoaota4 QlaU~"4
Q96'uM"" cfakMa
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 212 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN SEKOlAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGUl.~NMOHAMMAD HUSNI THAMRIN SEBAGAI UNIT PElAKSANA
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
bahwa untu~: melaksanakan kelenluan Pasal149 Peraluran Daerah Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkal Daerah dan Pasal 75 PeraluranGubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Ke~a DinasPendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 199Tahun 2009. perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang PenetapanSekolah Menengah Alas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin sebagaiUnit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan:
1. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 tentang Pokok·pokak Kepegawaian,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namar 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peroendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentano Pembcntukan PeraturanPerundang-undangan:
6. Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksa8n Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangall Negara;
7. Undang·Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembargunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah,sebagaimana lelah beberapa k.ali diubah, terakhir dengan Und3r.g~Undang
Nomar 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
2
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiOaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun2000;
"12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomer 38 Tahun 200B:
16. Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansj Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
18. Peraturan Pemerintah Nemer 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan UangNegaralDaerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah;
20. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelelaan danPenyelenggaraan Pendidikan;
21.
/,22.
23.
24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 45 Tahun 2008 tentang PolaOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U!2003 tentangPedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
Peraturan Daerah Nemer 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
Menetapkan
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanGubernur Nemor 199 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN ;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAHATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN SEBAGAI UNITPELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN.
3
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provins] Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah lnspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola KeuanganDaerah Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provins; Daerah Khusus IbukotaJakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, yangselanjutnya disingkat SMANU MHT, adalah Sekolah Menengah Atas NegeriUnggulan Mohammad Husni Thamrin Dinas Pendidjkan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala SMANU MHT.
9. Guru adalah Guru pada SMANU MHT.
10. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/walipeserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang pedulipendidikan.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal2
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kelembagaan SMANU MHT.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal3
(1) SMANU MHT merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalampenyelenggaraan pendidikan menengah umum.
(2) SMANU MHT merupakan satuan pendidikan menengah umum dengankurikulum yang bertaraf internasional.
(3) SMANU MHT dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Wakil KepalaSekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSeko\ah.
g.
h.
i.j
k.I.m.
n.t ,v
4
(5) SMANU MHT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dikoordinasikan olehKepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah AtasDinas Pendidikan.
Pasa14
(1) SMANU MHT mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengahumum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama atauyang sederajat dengan kurikulum yang bertaraf internasional.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),SMANU MHT mempunyai fungsi :
8. penyusunan program kerja dan pengembangan kurikulum SMANU MHT;b. penyusunan kurikulum bertaraf internasional;c. penyelenggaraan pendidikan menengah umum;d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para peserta didik;e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sarna dengan orang tualwali
peserta didik dan masyarakat;f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, PetugasLaboratorium. Penanggungjawab Asrama Putra, PenanggungjawabAsrama Putri, Penanggungjawab Oapur. Pengelola Makanan, PengelolaFasilitas Olahraga dan Kesenian, Dokter. Guru Bimbingan Konseling,tenaga administrasi, tenaga fungsianal/profesi lainnya dan tenaga lainnya;pelaksanaan kerja sarna dan kemitraan dengan instansi, institusi dan/ataulembaga pendidikan pemerinlahlswasta nasianal dan internasianal;pengelolaan asrama, fasilitas lainnya. dan parasarana dan sarana dalamkawasan SMANU MHT;pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang SMANU MHT;pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan SMANUMHT;pelaksanaan publikasi kegiatan SMA U MHT;pelaksanaan pengaturan acara SMANU MHT;penyiapan bahan laporan kepada Dinas Pendidikan yang ter1<.ait denganpelaksanaan tugas dan fungsi SMANU MHT; danpelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsiSMANU MHT.
BABIV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal5
(1) Susunan Organisasi SMANU MHT terdiri dari :
a. Kepala Sekalah;b. Wakil Kepala Sekolah;c. SUbbagian Tata Usaha; dand. Tenaga Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi SMA U MHT sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan Gubernur inL
5
Bagian Kedua
Kepala Sekolah
Pasal 6
(1) Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi lugas larnbahan sebagai KepalaSekolah.
(2) Kepala Sekolah mempunyai tugas :
8. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SMANU MHTsebagaimana dimaksud dalam Pasa! 4;
b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru.tenaga fungsjonal kependidikan lainnya. Pengelota Perpuslakaan, PetugasLaboratorium, Penanggungjawab Asrama Putra, Penanggungjawab AsramaPuln dan Penanggungjawab Oapur, Pengelola Makanan, PengelolaFasilitas Olahraga dan Kesenian, Dakler, Guru Bimbingan Konseling,tenaga administrasi, tenaga fungsionallprofesi lainnya dan tenaga lainnyaserta membina hubungan kerja sarna dan peran serta masyarakat;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
d. melaksanakan kerja sarna dan kemitraan dengan instansi, institusldanfatau lembaga pendidikan pemerintahlswasla nasional dan intemasional;
e. memimpin pengelolaan asrama, fasilitas lainnya dan prasana dan saranadalam kawasan SMANU MHT;
f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja PerangkatDaerah, Unit Ke~a Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi SMANU MHT:
g. melaksanakan sistem pengendalian internal: dan
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsiSMANU MHT.
Bagian Ketiga
Wakill<epala Sekolah
Pasal7
(1) Wakil Kepata Sekolah adalah Guru yang diberi tugas lambahan sebagai WakilKepala Sekolah.
(2) Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengoordinasikanpelaksanaan tugas dan fungsi SMANU MHT sebagaimana dimaksuddaJam Pasal 4;
b. membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatanbelajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikanlainnya, Pengelola Perpustakaan, Petugas Laboratorium, PenanggungjawabAsrama Putra, Penanggungjawab Asrama Putri dan PenanggungjawabDapur, Pengelola Makanan, Pengelola Fasilitas Olahraga dan Kesenian,Dokter, Guru Bimbingan Konseling, tenaga administrasi. tenaga fungsionaVprofesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja samadan peran serta masyarakat;
6
c. membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugasTata Usaha;
d. membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan kerja sarna dan kemitraandengan instansi, inslilusi dan/alau lembaga pendidikan pemerintah/swaslanasianal dan intemasional;
e. membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasarna dengan Saluan Kerja Perangkal Daerah, Unit Kerja PerangkatOaerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi SMANU MHT;
f. membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan sistem pengendalianinternal;
g. membantu Kepala Sekolah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaan tugas dan fungsi SMANU MHT; dan
h. mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan melaksanakan tugasnya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaSekolah dapat menugaskan guru sebagai Wakil Kepala Sekolah sebanyar.7 (tujuh) orang.
(4) Pembidangan tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),meliputi:
a. Bidang Akademik;b. Bidang Kesiswaan;c. Bidang Asrama;d. Bidang Fasilitas, Prasarana dan Sarana;e. Bidang Kerja sarna dan Kemitraan;f. Bidang Hubungan Masyarakat; dang. Bidang Pendanaan.
(5) Uraian tugas masing-masing Wakil Kepala Sekolah sesuai denganpembidangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (4), ditetapkan 0lel1Kepala Sekolah.
Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha
Pasal a
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan pelaksana administrasi SMANUMHT.
(2) SUbbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tala Usahayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSekolah.
(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalahjabatan struktural eselon IV B.
(4) Subbagian Tata Us~ha mempunyai tugas :
a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan program ke~adan pengembangan SMANU MHT;
b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian SMANU MHT;c. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang SMA U MHT;d. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan SMANU MHT;
,f~.
7
e. melaksanakan administrasi pemeliharaan dan perawatan prasarana dansarana kerja SMANU MHT:
f. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara SMANU MHT;g. melaksanakan administrasi keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan
SMANU MHT;h. melaksanakan administrasi pengelolaan ruang rapat SMA U MHT:1. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan [aporan SMANU MHT:j. menyiapkan bahan laporan SMANU MHT yang terkait dengan tugas
Subbagian Tala Usaha; dank. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Tata Usaha.
Bagian Kelima
Tenaga Fungsional
Pasal9
Teoaga Fungsional merupakan tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikanmenengah umum pada SMANU MHT, antara lain terdiri dan guru, tenagafungsional kependidikan lainnya, Ookter dan tenaga fungsional/profesi lainnya.
Pasa110
Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, Dokter dan lenaga fungsionallprotesi lainnya melaksanakan tugas sesuai jabatan tungsional masing-masingberdasarkan penugasan Kepala Sekolah.
Pasal 11
Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, Dokter dan tenaga fungsionallprofesi la;nnya wajib mengembangkan kompetensi masing-masing gunameningkatkan pelaksanaan tugas sesuai jabatan fungsional yang bersangkutan,sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemenpendidikan.
Pasal12
Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, Dokter dan tenaga fungsionallprofesi lainnya turut aktif dalam pengembangan SMANU MHT dan dapat diberikantugas tambahan oleh Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan padaSMANU MHT
BABV
KOMITE SEKOLAH
Pasal 13
(1) Membentuk Komite SekoJah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Komile Sekolah mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegia:anpendidikan menengah umum pada SMANU MHT dan ikut memelihara,menumbuhkan, meningkatkan serta membantu mengembangkan sekolahsebagai wawasan wiyatamandala.
(3) Kamite Sekalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorangKetua Kornite Sekolah.
,,
8
BAB VI
FASILITAS
Pasal14
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pada SMANU MHT dibentukdan dikembangkan fasilitas sekolah, antara lain Laboratorium, Perpustakaan,Asrama, Dapur, Fasilitas Olahraga, Kesenian dan Klinik serta fasilitas lainnya.
(2) FasiJitas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dandikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikanprogram prioritas.
Pasal15
(1) Laboratorium, Perpustakaan, Fasilitas Olahraga, Kesenian, Klinik dan fasilitassekolah lainnya dalam operasionalnya dikelola/dikoordinasikan oleh PetugasLaboratorium/Pengelola Perpustakaan/Pengelola Fasilitas Dlahraga danKesenian/Dokter/Guru Bimbingan Konseling dan/atau guru/tenaga fungsionalkependidikan lainnya/tenaga fungsionaVprofesi lainnya sebagai Penanggungjawabyang ditugaskan oleh Kepala Sekolah.
(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Sekolah BidangFasllitas, Prasarana dan Sarana.
Pasal16
(1) SMANU MHT menyediakan asrama bagi peserta didik yallQ terdiri dari :
a. Asrama Putra; danb. Asrama Putri.
(2) Masing-masing Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olehseorang Penanggungjawab yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaSekolah atas usul Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama.
(3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawabkepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama.
Pasal 17
(1) Dapur dipimpin oleh seorang Penanggungjawab yang diangkat dandiberhentikan oJeh Kepala Sekolah atas usul Wakil Kepala Sekolah BidangAsrama.
(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawabkepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama.
Pasal 18
Pengelola Fasilitas Olahraga dan Kesenian, Pen<lnggungjawab Asrama Putra,Penanggungjawab Asrama Putri dan Penanggungjawab Dapur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dapal dibantu o\eh tenagapelaksana.
(1 )
9
BAB VII
TATA KERJA
Pasal19
SMANU MHT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib taat danberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan SatuanKerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkal Daerah dan/atau instansipemerintahlswasta lerkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraanpendidikan pada SMANU MHT.
Pasal20
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru,tenaga fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, PetugasLaboralorium, Penanggungjawab Asrama Putfa, Penanggungjawab Asrama Putridan Penanggungjawab Dapur, Pengelola Makanan, Pengelola Fasilitas Olahragadan Kesenian. Dokter, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Administrasi. TenagaFungslonallprofesi lainnya dan tenaga lainnya pada SMANU MHT wajibmelaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketenluan peraturanperundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi,sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
Pasa121
Kepa[a Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru,tenaga fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, PetugasLaboratorium, Penanggungjawab Asrama Putra, Penanggungjawab Asrama Pulridan Penanggungjawab Oapur, Pengelola Makanan, Pengelola Fasilitas Olahragadan Kesenian, Dokter, Guru Bimbingan Konseling, tenaga administrasi, tenagafungsionallprofesi lainnya dan lenaga lainnya pada SMANU MHTmengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembanganSMANU MHT secara konsisten dan berkesinambungan.
Pasal22
Sesuai dengan peran SMANU MHT sebagai satuan penyelenggara pendidikan,Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru,tenaga fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpuslakaan, PetugasLaboratorium, Penanggungjawab Asrama Putra, Penanggungjawab Asrama Pulndan Penanggungjawab Dapur, Penge[ola Makanan, Pengelola Fasililas Olahragadan Kesenian, Dokter, Guru Bimbingan Konseling, tenaga administrasi, tenagafungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya secara aktif mengembangkan sikapdan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah.
Pasal23
Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada SMANU MHT,Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru,lenaga fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, PetugasLaboratorium, Penanggungjawab Asrama Pulra, Penanggungjawab Asrama Putridan Penanggungjawab Dapur, Pengelola Makanan, Pengelola Fasilitas Olahragadan Kesenian, Dokter, Guru Bimbingan f<onseling. tenaga administrasi, tenagafungsional/profesi lainnya dan 1enaga lainnya menciptakan dan mengembangkankomunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalamsekolah, lennasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.
10
Pasal24
Pengendalian SMANU MHT dilaksanakan oleh Kepala Dinas. melalui .K~palaBidang SekoJah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Alas Dlnas Pendrdrkan.
BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal25
(1) Pegawai Negeri Sipil pada SMANU MHT merupakan Pegawai egen SipilDaerah.
(2) Pegawai Nageri Sipil yang melaksanakan lugas urusan pemerintahan yangbukan kewenangan pemerintah daerah dapat merupakan Pegawai NegeriSipil Pusat.
(3) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangankepegav/aian negara.
BAB IX
KEUANGAN
Pasal26
(1) Belanja pelaksanaan lugas dan fungsi SMANU MHT dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dan sumber pembiayaan daripihak lain yang sah dan tidak mengikal.
(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayal (1). dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.
BAB X
ASET
Pasal27
(1) Aset yang dipergunakan oleh SMANU MHT sebagai prasarana dan saranakerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidakdipisahkan.
(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan pengelo1aan barang milik negara/dacrah.
Pasal28
(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibahatau bantuan dan pihak keliga kepada SMANU MHT dalam rangkapelaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segeradilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya ditaporkan kepadaGubemur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku PejabatPengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Oaerah untukdicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.
11
BAB XI
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal29
(1) Kepala Sekolah dibantu oleh 7 (tujuh) orang Wakil Kepala Sekolah dan 1 (satu)orang Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai bawahan langsung.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 33 (tigapuluh tiga) orang Pejabat Fungsional UmumiTertentu sebagai bawahanlangsung.
(3) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(4) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuanpengajuan kebutuhan pegawai SMANU MHT sesuai dengan formasikebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.
Pasal30
(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud padaPasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menjadi acuan pengadaan peralatan kerja SMANU MHT sesuai dengankemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.
BABXII
PELAPORAN DAN AKUNTABILiTAS
Pasal31
(1) SMANU M~T menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,semester, tnwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinasmelalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah MenengahAtas Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;b. keuangan;C. kinerja;d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana
kerja; dane. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal32
Pengawasan terhadap SMANU MHT dilaksanakan oleh :
a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dartanggung jawab keuangan negara;
12
b. Aparat pengawas internal pemerintah; danc. Inspektorat.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal33
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Desember 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakartapadatanggal 21 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITANNIP 195508261976011001
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2010 NOMOR 216
Lampiran : I Peraturan Gubernur Provinsi Oaerat! Khusu:;Ibukota Jakarta
NomorTanggal
212 TAHUN 20108 Desember 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASISEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
KEPALA SEKOLAH----------- KOMITE S
WAKJL KEPALA SEKOLAH
TATA USAHA
TENAGA FUNGSJONAL
EKOLAH
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,
F ZI 0
,
Lamp]ran II : Keputusan Gubernur Provinsi Oaerah Khususlbukota Jakarta
Nemer 212 TAHUN 2010Tanggal 8 Dcsernber 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH ATASNEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Jumlah
1. Kepala Sekolah - 5-2 MatematikafBiologi/Fisika/Kimia ,- Diklat Kepala Sekolah- Diklat Profesi Pendidik
- Diklat Teknologi Informasi Komunikasi!dan Komputer
- Sertifikat TOEFL:> 500
2. Dewan Pendidik
a. Guru Pendidikan Agama - 5-2 Pendidikan Agama Islam 2 !Islam - Diklat Profesi Pendidik
- Diklat Teknologi Informasi Komunikasidan Komputer
•- 5ertlfikat TOEFL:> 500 ,
b. Guru Pendidikan Agama - $-2 Pendidikan Agama Katolik 1Katolik - Diklat Profesi Pendidik
- Diklat Teknologi Informasi Komunikasidan Komputer
- Sertifikat TOEFL:> 500
-c. Guru Pendidikan Agama - 5 2 Pendidikan Agama Kristen 1
Kristen - Diktat Profesi Pendidik- Diklat Teknologi Informasi Kornunikasi ,
dan Komputer ••- Sertifikat TOEFL:> 500
f=;=d. Guru Pendidikan - S-2 PKnKewarganegaraan - Diklat Profesi Pendidik
- Diklat Teknologi lnformasi Komunikasi
~dan Komputer
- 5ertifikat TOEFL:> 500
e. Guru Bahasa Indonesia - 5-2 Bahasa Indonesia 2- Diklat Profesi Pendidik- Diklat Teknologi lnfarmasi Kamunikasi
dan Komputer- Sertifikat TOEFL> 500
f. Guru Bahasa Inggris - S-2 Bahasa Inggos 4- Diklat Profesi Pendidik- Diklat Teknolagi Informas] Komunikasi
dan Komputer- Sertifikat TOEFL> 500
2
No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Jumlah
-g. Guru Matematika · $-2 Matematika 4
· Diktat Profesi Pendidik· Dikfat Teknologi lnformasi Komunikasj
dan Komputer· Diktat guru bertaraf internasional sesuai
dengan bidang studi· Diktat guru olimpiade
nasional/internasional· Sertifikat TOEFL> 500
h. Guru Biologi · S~2 Biologi 4· Diktat Profesi Pendidik· Diklat Teknologi Informasi Komunikasi
dan Komputer· Oiklat guru bertaraf internasional sesuai
dengan bidang stud;· Diktat guru olimpiade
nasional/internasional· Sertifikat TOEFL:> 500
i. Guru Fisika · 5-2 Fisika 4· Diklat Prafes! Pendjdik· Diklat Teknologi lnformasi Komunikasi
dan Komputer· Diklat guru bertaraf internasional sesuai
dengan bidang stud;· Diktat guru olimpiade
nasionalfintemasional· 5ertifikat TOEFL> 500
j. Guru Kimia · $-2 Kimia , 4· Diklat Profesi Pendidik· Diktat Teknologi Informas; Komunikasi
dan Komputer
II· Dil<lat guru bertaraf i~ternasjonal sesuai
dengan bidang studi· Dil<lat guru olimpiade
nasionallinlernasional· SertifiKal TOEFL> 500
k. Guru Sejarah · S-2 Sejarah 1· Diklat Profesi Pendidik !· Diklat Teknologi lnformasi Komunikasi
dan Komputer· Sertifikat TOEFL> 500
I. Guru Ekonomi · 5-2 Ekonomj 1· Diktat Prafesi Pendidik· Oiklat Teknologi Jnformasi Komunikasi
dan Komputer· Sertifikat TOEFL> 500
-m. Guru Sosiologi · $-2 $osiologi 1
· Diklat Profesi Pendidik
3
No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Jumlah
- Diklat Teknologi Informasi Komunikasidan Komputer
- Sertifikat TOEFL> 500 -
~
Guru qeografi 5-2 Geogmfi 1n. - ,- Diklat Pratesi Pendidik I
Diktat Teknologi Informasi Komunikasi,
-dan Komputer
- Sertifikal TOEFL> 500
o. Guru Seni Budaya: Rupa - 5-2 Seni Budaya: Rupa 1 I,Diklat Prafesi Pendidik
,-- Diklat Teknologi lnformasi Komumkasi
dan Komputer- Sertifikat TOEFL> 500
p. Guru Seni Budaya: Musik - 5-2 Sen! Budaya: Musik 1- Diklat Prafesi Pendidik- Diklat Tekno{ogi lnformasi Komunikasi
dan Komputer- Sertifikat TOEFL> SOD
q. Guru Pendidikan Jasmani, - S~2 Penjasorkes 1Kesehatan dan Olah Raga - Diklat Profesi Pendidik
- Diklat Teknologi Informasi Komunikasidan Komputer
- Sertifikat TOEFL> 500 ,I
r. Guru Teknologi Informatika - $-2 Teknologi Informatika 2dan Komunikasi - Diktat Prafesi Pendidik
- Diklat Teknologi lnformasi Komunikasidan Komputer
- Sertifikat TOEFL> 500
Is. Guru Bahasa Asing: - $-2 Bahasa Asing: Bahasa Jerman 2 IBahasa Jerman - Diklat Profesi Pendidik
- Diklat Teknologi Informasi Komunikasi Jdan Komputer- Sertifikat TOEFL> 500
.,t Guru Muatan Lokal: PLKJ - $-2 yang Relevan Bidang Studi 2
- Diklat Profesi Pendidik- Diklat Teknologi lnformasi Komunikasi
dan Komputer, - Sertifikat TOEFL> 500
-~-
u. Guru Bimbingan Konseling - 52 Bimbingan Konseler 1- Diklat Kurikulum ,
._- -3. Kepala Subbagian Tata Usaha - 82 Humaniora 1
- Diklat Manajemen Sekolah
a. Pengadministrasi Pimpinan - 51 Humaniora 1- DilkJat Komputer
I- Diklat Arsioaris
4
No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Jumlah
Ib. Pengadministrasi Umum - S 1 Humaniora 2
- Dilklat Komputer I- Diklat Arsioaris
151 Teknologi lnformatikaI.
c. Pranata Komputer 1I
..-
d. Pengadministrasi I - $1 Humaniora 1
Kepegawaian - Dilklat Kompuler- Diklat Arsiparis
$1 Akuntansi, _.-
e. Bendahara Pengeluaran - 1;
Pembantu - Diklat Bendahara
f. Pembanlu Bendahara - 0111 Akuntansi 2Penneluaran Pembantu - Diklat Bendahara I,,
I
g. Pengelola Rumah Tangga,
1- 51 Humaniora- Dilklal Kompuler- Diklat Pengadaan Barang danJasa
h. Penanggung Jawab Asrama - $1 Humaniora 1Putra
Penanggung Jawab Asrama-
i. - 81 Humaniora 1Putri -Teknisi Mekanik SMK
-J. - 1
- Diklat Khusus I
k. Pengelola Kolam Renang SMA._-
- 1- Diklat Olahraaa dan Renana
L Pengelola Gelanggang Dlah - 0111 Administrasi 1Raga - Diklat Teknis di Bidang Olahraga I.
m. Pengurus Peralatan Olah - 0111 Administrasi 1Raoa
Petugas Audio Visual-
n. - DIll Administrasi , 1
o. Petugas Laboratorium I- Laboratorium Kimia - 51 Kimia 1
. Diklat Teknis Laboratotium I- Laboratorium Fisika - 31 Fisika 1- DikJat Teknis Laboratorium
- Laboratorium 8iologi - $1 Bologi 1- Diktat Teknis Laboratorium
- Laboratorium Matematika - S1 Matematika 1- Diklat Teknis Laboratorium
5
No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Jumlah
- Laboratorium Komputer - 81 Komputer 1- Diklat Teknis Laboratorium
- Laboratorium Bahasa - 81 Bahasa 1- Diklat Teknis Laboratorium.
----.~--
p. Pengelola Perpustakaan - 0111 Perpustakaan 3- Diklat Perpustakaan
q. Penanggung Jawab Dapur - DIll Gizi 1- Diklat Teknis di Bidana Gizi
r. Pengelola Makanan - Dill Gizi 1- Diklat Teknis di Bidanq Gizi --
s. Koordinator Kebersihan 0111 Administrasi 1
t. Koordinator Keamanan 0111 Administrasi 1
u. Caraka SLTA 1
v Pesuruh SLTA 3
Jumlah 77
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA.
FA ZI WO
Lampiran III : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah KhuSU5lbukota Jakarta
ornor 212 TAHUN 2010Tanggal 8 Desembcr 2010
STANDAR PERALATAN KERJA PADA SEKOLAH MENENGAH ATASNEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
1. Kepala Sekolah 1. Laptop 1 Unit2. Printer 1 Unit3. Telepon 1 Unit4. White Board 1 Unit5. Fillina Kabinet 1 Unit
2. Dewan Pendidik,
I
a. Guru Pendidikan Agama 1. Laptop 2 UnitIslam 2. Filling Kabinet 2 Unit
3. Peralatan Keria Teknis -
b. Guru Pendidikan Agama 1. Laptop 1 UnitKatolik 2. Filling Kabinet , 1 Unit
3. Peralatan Keria Teknis , ,i I
c. Guru Pendidikan Agama 1. Laptop 1 Unit IKristen 2. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralatan Keria Teknis
,
.d. Guru Pendidikan 1. Laptop
----2 Unit
Kewarganegaraan 2. Filling Kabinet 2 Unit3. Peralatan Keria Teknis
e. Guru Bahasa Indonesia 1. Laptop 2 Unit2. Filling Kabinet 2 Unit3. Peralatan Keria Teknis
f. Guru Bahasa Inggris 1. Laptop 4 Unit2. Filling Kabinet 4 Unit3. Peralatan Keria Teknis
g. Guru Matematika 1. Laptop 4 Unit2. Filling Kabinet 4 Unit3. Peralatsn Keria Teknis.
h. Guru 8iologi 1. Laptop 4 Unit2. Filling Kabinet 4 Unit3. Peralatan Keria Teknis
i. Guru Fisika 1. Laptop 4 Unit2. Filling Kabinet 4 Unit3. Peralatan Keria Teknis
2
No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
j Guru Kimia 1. Laptop 4 Unit2. Filling Kabinel 4 Unit3. Peralalan Keria Teknis
unitf-.-
k. Guru Sejarah 1. Laptop 12. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralatan Keria Teknis
I. Guru Ekonomi 1. Laptop 1 Unit2. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralatan Keria Teknis
m. Guru Sosiologi 1. Laptop 1 Unit2. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralatan Keria Teknis
n. Guru Geografi 1. Laptop 1 Unit2. Filling Kabinel 1 Unit3. Peralatan Keria Teknis
o. Guru Seni Budaya : Rupa 1- Laptop 1 Unit2. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralatan Kerja Teknis
,p. Guru Senl Budaya : Musik 1. Laptop
,1 Unit
2. Filling Kabinet I 1 Unit3. Peralalan Keria Teknis !
-----Lq. Guru Pendidikan Jasmani, 1. Laptop 1 I UnitKesehatan dan Olah Raga 2. Filling Kabinet 1 Unit
3. Peralatan Keria Teknis r-----t---I Ir. Guru Teknologi Informatika 1. Laptop 2 , Unitdan Komunikasi 2. Filling Kabinet 2 Unit
3. Peralatan Kerja Teknis
s. Guru Ketrampilan Bahasa 1. Laptop 2 UnitAsing: Bahasa Jerman 2. Filling Kabinet 2 Unit
3. Peralatan Keria Teknis -t. Guru Muatan Lokal: PLKJ 1. Laptop 2 I Unit
2. FjlJing Kabinet 2 Unit3. Peralatan Keria Teknis
-u. Guru Bimbingan Konseling 1. Laptop 1 Unit
2. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralalan Keria Teknis
3.Kepala Subbagian Tala Usaha 1. Kompuler I 1 Unit
2. Printer I 1 Unit3. Telepon I 1 Unit4. Filling Kabinet
,1 Unit
5. Fax 1 Unit6. LCD 1 Unit7. Peralatan Karja Teknis
I
3
No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
UnTt-a. Pengadministrasi Pimpinan ,. Komputer
I1
2. Printer 1 Unit3. Telepon 1 Unit,4. Fax 1 Unit5. FilinQ Kabinet 1 Unit
b. Pengadministrasi Umum 1. Komputer 2 Unit
2. Printer 2 Unit3. Filine Kabinet 2 Unit
c. Pranata Komputer 1. Komputer 1 Unit
2. Printer 1 Unit
I 3. Filling Kabinet 1
~4. Peralatan Kerja Teknis
f- ..d. Pengadministrasi ,. Komputer 1 Unit
I ,1
,UnitKepegawaian 2. Printer
II
3. Mesin Absensi 1 I Unit4. Filion Kabinet 1 Unit
e. Bendahara Pengeluaran 1. Kompuler 1 UnitPembanlu 2. Printer 1 Unit
3. Mesin Hitung 1 Unit4. Brankas 1 Unit5. Filine Kabinel 1 Unit
f. Pembantu Bendahara 1. Komputer 2 UnitPengeluaran Pembantu 2. Printer 2 Unit
I3. Mesin Hitung 2 Unit4. Filino Kabinet 2 Unit
u;=jg. Pengelola Rumah Tangga 1. LCD 12. Filling Kabinet 1 Unit3. Peralatan Kerja Teknis
h. Penanggung Jawab Asrama 1. Filling Kabinet 1 UnitPutra 2. Peralatan Kerja Teknis
~
i. Penanggung Jawab Asrama 1. Filling Kabinet 1 UnitPutri 2. Peralatan Kerja Teknis
j. Teknisi Mekanik 1. Filling Kabinet 1 Unit2. Peralatan Keria Teknis
k. Pengelola Kolam Renang 1. Filling Kabinet 1 Unit2 Peralatan Keria Teknis
I. Pengelola Gelanggang Olah 1. Filling Kabinet-
1 UnitRaga 2. Peralalan Ke~a Teknis
II
m. Pengurus Peralatan Olah 1. Filling Kabinet 1 Unit IRaaa 2. Peratatan Keria Teknis
~J
No. Nama Jabatan
n. Petugas Audio Visual
o. Petugas Laboratorium- Laboratorium Kimia
- Laboratorium Fisika
4
Peralatan Kerja
1. Filling Kabinet2. Peralatan Keria Teknis
1. Filling Kabinet2. Peralatan Kerja Teknis
1. Filling Kabinet2. Peralatan Kerja Teknis
1
1
1
Jumlah
Unit
Unit
Unit
- Laboratorium Biologi 1. Filling Kabinet2. Peralatan Kerja Teknis
- Laboratorium Matematika 1. Filling Kabinet2. Peralatan Kerja Teknis
1
Unit
Unit
- l_aboratorium Komputer
- Laboratorium Bahasa
p. Pengelola Perpustakaan
1. Filling Kabinet2. Peralatan Kerja Teknis
1. Filling Kabinet2. Peralatan Kerja Teknis
1. Komputer2. Printer3. Filling Kabinet4. Peralatan Keria Teknis
1
1
333
Unit
Unit
UnitUnitUnit
f----+--;o:------c----c-~-+.-----oocc_~c__c__-----~_+~c__q. Penanggung Jawab Dapur 1. Filling Kabinet 1 Unit
2. Peralatan K~JI·~a,-T"e"k~n"i"s !-__-1-, _
r. Pengelola Makanan 1. Filling Kabinet2. Peralatan Keria Teknis
1 Unit
s. Koordinator Kebersihan 1. Filling Kabinet 1 Unit,
f--_+-C--",CCC"'c:_:7CC;C,- 12. Peralatan K~a Tt.::~"'n"'is'- +,- ~
I __+_t.__K_o_o_r_d_in_a_to_r_K_ea_m_a_n_a_n__+1~.--,F-,i"lIi<cn"'Q"'Kc"a"b-'i"n"'
etl"-'-"="'-__-1-_
1._. Unit
I 2. Peralatan Keria Teknis , __
f----I------ ----f----------+,----1---U. Caraka 1. Sepeda Motor
2. Fillina Kabinet11
UnitI Unit
f----li~--;cc:~c;:_----*c:c-co_:~-------1'~c--i--c.,.----I v. Pesuruh Filling Kabinet 3 Unitf-----l-"--~="------+_""""'-'=='------.-+--"'--l__'~__1
I"---'- --.l -L .__._._
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU OTA JAKARTA,
FA I B I/O