8 Zonasi kawasan konservasi perairan - Wiadnya DGRwiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/8-Zonasi-kawasan... · ... Penetapan & penataan batas; 6) Zonasi; 7) Rencana ... dan penentuan

307 Zonasi kawasan konservasi perairan

VIII

ZONASI KAWASAN

KONSERVASI

PERAIRAN

8.1 Tahapan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Proses-proses, dari awal pembentukan sampai pengelolaan dari suatu kawasan konservasi,

pada dasarnya mengikuti 10 langkah sebagai berikut:

1) Survei lapang (REA, Resource and Ecological Assessment);

2) Analisis ancaman/peluang;

3) Seleksi dan rekomendasi;

4) Konsultasi masyarakat;

5) Penetapan & penataan batas;

6) Zonasi;

7) Rencana pengelolaan;

8) Badan pengelola;

9) Monitoring sukses/kegagalan;

10) Pengelolaan adaptif.

Proses terbentuknya kawasan selalu dimulai dari survei lapang, sebagai klarifikasi atau

identifikasi kelayakan suatu wilayah dicalonkan sebagai kawasan konservasi (perairan). Survei lapang

ini akan melibatkan ahli biologi, ekologi dan sosial, untuk melakukan penilaian sumberdaya dan

ekologi (resource & ecological assessment). Survei intensif untuk mempersiapkan Kawasan

Konservasi Perairan di Indonesia, pertama kali dilakukan antara tahun 1980 – 1982, oleh IUCN/WWF

Program bersama Departemen Kehutanan. Hasil survei dilaporkan dalam bentuk Marine Data Atlas

dan rekomendasi calon Kawasan Konservasi Perairan, seperti yang disajikan pada Tabel 7.3.

Tujuan pembelajaran:

Memahami proses-proses perencanaan

zonasi kawasan dan mengenal aturan

dalam zona yang berbeda – zona inti,

penelitian, penyangga, pendidikan,

rimba, pemanfaatan non-ekstraktif,

pemanfaatan terbatas, pemanfaatan

tradisional, pemukiman tradisional,

bahari, wisata terbatas, dan wisata

intensif.


Beberapa survei lain juga sering dilakukan pada wilayah yang terbatas namun lebih detail. Hasil

survei tersedia dalam berbagai bentuk laporan REA, seperti: REA Raja Ampat, Banda, Komodo,

Derawan, Nusa Penida, Wakatobi dan beberapa wilayah lainnya.

Analisis ancaman/peluang dilakukan untuk menentukan model kawasan konservasi. Taman

Nasional Kepulauan Seribu dikembangkan sebagai model kawasan yang mendapat tekanan tinggi

dari pemukiman, perkotaan dan pariwisata. Taman Nasional Bali Barat merupakan model untuk tipe

yang dipengaruhi oleh pariwisata. Sedangkan Taman Nasional Komodo termasuk kawasan yang

dianggap masih belum banyak dipengaruhi oleh aktifitas manusia. Setiap ancaman dan peluang

dipetakan secara bersama untuk memformulasi strategi pengelolaan nantinya.

Seleksi calon kawasan konservasi umumnya menggunakan kriteria tertentu, misalnya seperti

yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan (mengadopsi model kawasan konservasi di darat),

sebagai berikut:

• Diversity – keanekaragaman hayati, dalam bentuk variasi kekayaan ekosistem, habitat dan

spesies;

• Naturalness – keaslian, gangguan atau tingkat degradasi relatif rendah, atau sebaliknya,

integritas lingkungan alamiah masih relatif tinggi;

• Representativeness, keterwakilan, tingkatan suatu lokasi bisa mewakili tipe habitat, proses

ekologi dan komunitas biologi;

• Uniqueness – keunikan, wilayah yang secara biologis atau fisik mempunyai ciri dengan

keunikan tertentu;

• Rareness – kelangkaan, habitat yang spesifik atau spesies langka;

• Size – ukuran, harus cukup besar sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai unit ekologi

• Accessibility – terjangkau, kawasan yang ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan

pengunjung wisata, pelajar (mahasiswa), peneliti, nelayan harus terjangkau;

• Effectiveness – keefektifan, feasibilitas untuk implementasi aktifitas pengelolaan cukup

tinggi.

Konsultasi masyarakat ialah aktifitas yang terkait dengan penetapan (deklarasi) dan

penentuan tata batas suatu Kawasan Konservasi Perairan. Waktu yang dibutuhkan untuk konsultasi

dan pelibatan masyarakat berbeda setiap kawasan. Kawasan Konservasi Laut (KKL) Derawan

membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) tahun konsultasi publik sebelum Bupati menetapkan KKL Berau

melalui PerBup No. 31, tertanggal 27 Desember 2005. Beberapa wilayah di Kepulauan Raja Ampat

membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) tahun ketika KKLD Raja Ampat ditetapkan melalui PerBup

No. 66 tertanggal 14 Juni 2007. Beberapa kawasan konservasi bahkan tidak membutuhkan pelibatan

masyarakat yang terlalu intensif, karena kawasan merupakan wilayah milik negara – hal ini sering

terjadi dalam proses perubahan status kawasan konservasi.

Pengelolaan kawasan di Indonesia dilakukan dengan sistem zonasi. Zonasi pada prinsipnya

membagi wilayah di dalam kawasan konservasi menjadi wilayah-wilayah, bagi kepentingan tingkat

pemanfaatan yang berbeda. Ada sebagian wilayah yang dikelola dengan aturan sangat ketat.

Sementara sebagian wilayah lainnya bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan non-ekstraktif, seperti:

pariwisata, pendidikan atau wilayah tradisional yang dikelola oleh masyarakat lokal. Langkah-

langkah dalam usaha pengelolaan tersebut dituliskan dalam bentuk “Management Plan” atau

Rencana Pengelolaan Kawasan. Pada rencana pengelolaan, di dalamnya tercakup juga rencana untuk

memantau dampak pengelolaan pada pencapaian tujuan. Jika model pengelolaan tidak berorientasi

pada tujuan, rencana pengelolaan bisa dirubah ke arah tujuan. Sistem pendekatan ini disebut pola

pengelolaan adaptif, adative management.


Tujuan pengelolaan kawasan tercermin atau ter-refleksi di dalam perencanaan zonasi. Suatu

kawasan yang bertujuan untuk melindungi perikanan, zonasi akan diprioritaskan untuk melindungi

wilayah tempat pemijahan (perkawinan) ikan dan habitat penting yang mendukung keberlanjutan

sumber daya ikan. Oleh karena itu, zonasi ialah tahapan yang sangat penting dalam menentukan

keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi.

8.2 Pengertian Zonasi Pada Kawasan Konservasi

Terkait dengan zonasi, suatu kawasan konservasi bisa dibedakan dalam dua tipe, ialah:

kawasan tanpa pemanfaatan dan kawasan dimana sebagian wilayah di dalamnya bisa dimanfaatkan

secara terbatas. Pada kasus yang pertama, kawasan konservasi dikatakan hanya mempunyai satu

zona, sedangkan kawasan kedua paling tidak ada dua wilayah yang berbeda, zona dimana segala

bentuk pemanfaatan dilarang dan sebagian lagi dimana pemanfaatan terbatas masih

memmungkinkan untuk dilakukan.

Zona bisa didefinisikan sebagai suatu wilayah fungsional tertentu dengan batas wilayah yang

jelas dan mempunyai tujuan tertentu yang diimplementasikan melalui aturan atau ketentuan

tertentu. Sebagai contoh, wilayah larang-ambil yang sudah kita diskusikan pada bab sebelumnya,

ialah suatu wilayah yang mempunyai tujuan fungsional untuk merpebaiki habitat dan stok ikan,

dengan aturan pelarangan untuk melakukan kegiatan pengambilan (ekstraktif). Zonasi bisa

didefinisikan sebagai usaha (termasuk teknik rekayasa) untuk membagi suatu wilayah pada kawasan

konservasi menjadi beberapa zona fungsional yang berbeda.

Istilah zonasi banyak digunakan dalam sistem penataan ruang, seperti ketentuan pada

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-Undang Nomor 27 tahun

2007 juga membahas zonasi khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Perairan laut kita dibagi paling tidak menjadi 3 (tiga) wilayah administrasi yang berbeda, ialah:

wilayah Administrasi Kabupaten/Kotamadya sampai batas 4 mil pertama dari pantai, wilayah

kewenangan propinsi antara 4 – 12 mil dari pantai, dan wilayah kewenangan nasional yang berada

diluar wilayah 12 mil dari pantai. Contoh lain dari zonasi ialah Keputusan Menteri Pertanian Nomor

392/Kpts/IK.120/4/99 tentang jalur-jalur penangkapan ikan – istilah jalur pada keputusan ini

mempunyai pengertian yang hampir sama dengan zona. Melalui ketentuan tersebut, wilayah

penangkapan ikan di laut dibagi menjadi 4 (empat) jalur, ialah:

• Jalur Ia, ialah perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut yang

terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut;

• Jalur Ib, ialah perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut;

• Jalur II, ialah meliputi perairan di luar Jalur Ia dan Ib, sampai dengan 12 (dua belas) mil laut

ke arah laut dan

• Jalur III, ialah meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Penentuan zonasi atau jalur-jalur penangkapan ikan ini bertujuan untuk mengatur kegiatan

penangkapan ikan oleh berbagai jenis alat tangkap yang berbeda, agar tidak terjadi tumpang tindih,

dan untuk menjaga kelestarian stok sumber daya ikan. Dengan demikian, dalam zonasi, paling tidak

ada tiga hal dasar, ialah: wilayah dengan batas yang jelas, tujuan dibentuknya zonasi, dan aturan

dalam satu zona.


8.3 Zonasi Pada Kawasan Konservasi

Pembentukan kawasan konservasi (perairan) pada dasarnya bertujuan (utama) untuk

melindungi spesies/habitat keanekaragaman hayati dan mempertahankan pemanfaatan sumber

daya secara berkelanjutan. Beberapa tujuan ikutan lainnya yang muncul setelah tujuan utama ialah:

penelitian ilmiah, pendidikan, pariwisata dan rekreasi (lihat juga berbagai tujuan pembentukan

kawasan konservasi pada Tabel 6.3). Karena perbedaan dalam tujuannya, kawasan konservasi bisa

dibedakan paling tidak dalam 6 (enam) kategori, seperti yang disajikan pada IUCN. Perbedaan

tersebut bisa dilihat secara lebih detail melalui zonasi. Jadi zonasi bisa juga digunakan sebagai salah

satu alat untuk mengenali kategori kawasan konservasi.

8.4 Konsep Zonasi Pada Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi dibedakan dari kawasan lain di luarnya karena adanya aturan

pemanfaatan yang lebih ketat di dalam kawasan. Jenis aktifitas yang diatur bisa dibedakan menjadi 4

(empat) kategori, ialah: (1) penelitian non-ekstraktif, (2) penelitian ekstraktif, (3) kunjungan non-

ekstraktif, dan (4) kunjungan ekstraktif. Penelitian non-ekstraktif bisa dikatakan sebagai semua

aktifitas penelitian observatif dan pengukuran lainnya yang tidak menyebabkan kerusakan spesies

atau habitat pada kawasan. Penelitian ekstraktif, sebaliknya, bisa mengambil atau membawa keluar

objek penelitian dalam jumlah atau kisaran yang tidak menyebabkan perubahan nyata pada

kawasan. Kunjungan non-ekstraktif biasa dilakukan melalui kegiatan eko-wisata atau pendidikan.

Pada kegiatan ini, jumlah kunjungan ke dalam kawasan relatif lebih besar dibandingkan dengan pada

penelitian non-ekstraktif maupun ekstraktif. Kunjungan ekstraktif ialah aktifitas dengan tujuan untuk

mengambil (terutama sumber daya) dari dalam kawasan – menangkap ikan di dalam kawasan ialah

termasuk salah satu kegiatan ekstraktif yang paling umum pada Kawasan Konservasi Perairan. Suatu

kawasan konservasi tertentu hanya memungkinkan untuk melakukan aktifitas 1 dan 2 secara

terbatas. Beberapa jenis kawasan mengijinkan kegiatan 1 secara bebas, tapi kegiatan 3 memerlukan

ijin khusus. Sedangkan kawasan lainnya lebih difokuskan untuk menerima kegiatan 3 yang lebih

banyak dibandingkan dengan kegiatan 4. Bisa juga, semua aktifitas dari 1 – 4 bisa dilakukan (dengan

ijin), namun masing-masing sudah ditentukan pada zona tertentu di dalam kawasan. Untuk tujuan

ini, zonasi dalam kawasan konservasi menjadi sangat penting dan vital dalam menerima kompromi

antara kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati dan kebutuhan masyarakat untuk

memanfaatkan kawasan konservasi.

Tabel 8.1 menyajikan 3 (tiga) zona yang berbeda dari suatu kawasan konservasi. Setiap

aktifitas pada masing-masing zona bisa diidentifikasi ke dalam salah satu ketentuan berikut: tidak

diijinkan, perlu ijin, atau tidak diperbolehkan. Ada aktifitas tertentu yang tidak diijinkan untuk

dilakukan pada salah satu zona, sementara kegiatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan pada

zona yang lain. Pada zona tertentu, suatu kegiatan memerlukan ijin dari pengelola. Ijin diberikan

sampai batas frekuensi kegiatan tidak memberikan dampak perubahan pada kawasan. Ketika

frekeunsi atau intensitas suatu kegiatan sudah berdampak pada perubahan kawasan, pengajuan ijin

baru akan dihentikan dan status kegiatan menjadi tidak diijinkan. Sebagai contoh, menyelam di

Pulau Sipadan memerlukan ijin khusus dari pengelola kawasan. Ijin pada awalnya diberikan setelah

menyelam memenuhi beberapa aturan dasar tertentu – penyelam ialah “certified diver” sampai

tingkat advance-open water dan mempunyai pengalaman menyelam lebih dari 20 jam. Ketika jumlah

penyelam mencapai jumlah 200 orang per hari, ijin dihentikan dan kegiatan tambahan penyelaman

tidak mendapat ijin.

Pada Tabel 8.1, Zona – A ialah wilayah dengan tingkat perlindungan tertinggi dibandingkan

dua zona lainnya. Pada zona ini, kegiatan penelitian non-ekstraktif, penelitian ekstraktif dan

kunjungan non-ekstraktif (seperti wisata) memerlukan ijin. Artinya, ketiga kegiatan tersebut bisa

diijinkan atau tidak diijinkan. Sedangkan aktifitas ekstraktif tidak diijinkan untuk dilakukan. Pada


zona – B, penelitian non-ekstraktif bisa dilakukan tanpa perlu mengurus ijin, sedangkan dua kegiatan

lainnya masih memerlukan ijin dari pengelola. Kegiatan ekstraktif masih tidak diijinkan untuk

dilakukan. Pada zona ini, penelitian non-ekstraktif bisa dilakukan secara lebih bebas. Pada zona – C,

semua aktifitas penelitian bisa dilakukan tanpa memerlukan ijin khusus. Kegiatan ekstraktif terbatas

memerlukan ijin khusus untuk bisa dilakukan di dalam kawasan. Ketika kegiatan ekstraktif sudah

merubah fungsi kawasan, makan ijin selanjutnya akan dihentikan. Secara praktis, semakin kekanan

dari sel yang dicetak tebal, maka semakin longgar aturan pada zona tersebut. Sebaliknya, aturan

zonasi akan semakin ketat.

Tabel 8.1 Tiga jenis zona yang sering terdapat di dalam suatu kawasan konservasi, masing-masing

dengan jenis kegiatan yang diperbolehkan, perlu ijin dan/atau dilarang dilakukan.

No

Aktifitas

T

ida

k d

iiji

nk

an

Pe

rlu

Iji

n

Dip

eb

ole

hk

an

Tid

ak

dii

jin

ka

n

Pe

rlu

Iji

n

Dip

eb

ole

hk

an

Tid

ak

dii

jin

ka

n

Pe

rlu

Iji

n

Dip

eb

ole

hk

an

Zona –A

Zona – B

Zona – C

1 Penelitian non-

ekstraktif X

X

X

2 Penelitian ekstraktif X

X

X

3 Kunjungan non-ekstrak-

tif X

X

X

4 Kunjungan ekstraktif X

X

X

Berbagai zona pada Kawasan Konservasi Perairan bisa dipahami melalui model sederhana di

atas. Pertama, zonasi mencakup pembagian wilayah dalam suatu kawasan bagi peruntukkan yang

berbeda. Artinya, setiap zona mempunyai ciri walayah dengan batas yang jelas, dan peruntukkan

fungsional dari wilayah tersebut. Kedua, setiap zona mempunyai aturan pembatasan, limitations.

Setiap aktifitas di dalam suatu zona akan termasuk dalam ketentuan boleh, perlu ijin atau dilarang

untuk dilakukan. Sesuai dengan aturan pengelolaan, masing-masing zona sering diberi nama

tersendiri yang mencirikan status pengelolaan zona tersebut. Sebutan zona inti ditujukan bagi

wilayah di dalam kawasan dengan perlindungan tertinggi – zona ini sering disebut dengan istilah

“no-take, no-go”. Sedangkan zona pemanfaatan terbatas ialah wilayah dimana tingkat perlindungan

relatif rendah, dibandingkan zona inti. Suatu zona diantara keduanya biasa disebut dengan istilah

zona penyangga, buffer zone. Zona penyangga bisa disebut sebagai wilayah cadangan untuk

melindungi zona inti dari pengaruh aktifitas manusia.

8.5 Zonasi: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

Seperti kita ketahui, menurut UU No 5 tahun 1990, nomenklatur kawasan konservasi

dibedakan dalam dua bentuk, ialah: Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasam Perlindungan Alam

(KPA). KSA dibedakan dalam dua kategori, sedangkan KPA dipisahkan dalam tiga kategori, ialah:

Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata (TW) dan Taman

Hutan Raya (TAHURA). Pengelolaan Taman Nasional, Taman Wisata dan Taman Hutan Raya


dilakukan melalui sistem zonasi. Sedangkan KSA dikelola dalam satu rencanan pengelolaan, boleh

tidak menggunakan sistem zonasi.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998, wilayah di dalam kawasan

konservasi bisa dibedakan menjadi 4 (empat) zona, ialah:

• Zona inti;

• Zona rimba;

• Zona pemanfaatan; dan

• Zona lain sesuai dengan tujuan kawasan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu kriteria penunjukkan suatu kawasan sebagai Taman

Nasional bisa dilakukan jika wilayah di dalamnya bisa dibagi menjadi: zona inti, zona pemanfaatan,

zona rimba, dan zona lain sesuai dengan tujuan kawasan. Dengan demikian, paling tidak, kawasan

taman nasional harus dikelola dengan prinsip zonasi.

Kriteria dari zona inti ialah sebagai berikut:

a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau belum

diganggu manusia;

d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang

efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

e. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya

memerlukan upaya konservasi;

f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau

yang keberadaannya terancam punah.

Zona inti hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

a. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;

b. Ilmu pengetahuan;

c. Pendidikan; dan atau

d. Kegiatan penunjang budidaya

Upaya pengawetan pada zona inti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: (a) Perlindungan dan

Pengamanan, (b) Inventarisasi Potensi Kawasan, (c) Penelitian dan Pengembangan dalam Menunjang

Pengelolaan

Suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai zona rimba, jika mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembang biakan dari jenis satwa

yang memerlukan upaya konservasi;

b. Memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona

pemanfaatan;

c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

Zona Rimba dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

a. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;

b. Ilmu pengetahuan;


c. Pendidikan;

d. Kegiatan penunjang budidaya; dan

e. Wisata alam terbatas.

Upaya pengawetan pada zona rimba dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: (a) perlindungan

dan pengamanan, (b) inventarisasi potensi kawasan, (c) penelitian dan pengembangan dalam

menunjang pengelolaan, dan (d) pembinaan habitat dan populasi satwa.

Suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai zona pemanfaatan bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem

tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;

b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk

dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Zona Pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

a. Pariwisata alam dan rekreasi;

b. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;

c. Pendidikan; dan atau

d. Kegiatan penunjang budidaya.

Upaya pengawetan pada zona pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: (a)

perlindungan dan pengamanan, (b) inventarisasi potensi kawasan, dan (c) penelitian dan

pengembangan dalam menunjang pariwisata alam.

Semua penjelasan di atas agak menyulitkan untuk keperluan implementasi praktis pada

tingkat lapang. Beberapa pertanyaan terhadap jenis kegiatan pada zona inti ialah:

• Apa jenis kegiatan pengembangan yang bisa dilakukan pada zona inti?

• Apa saja kegiatan penunjang budidaya yang bisa dilakukan pada zona inti?

• Apakah kunjungan (untuk tujuan pendidikan) kedalam zona inti memerlukan ijin khusus?

• Untuk zona inti di laut, apakah nelayan bisa lewat (pass) zona inti, walaupun tidak

mengambil suatu apapun?

• Sebagian besar teks menyatakan bahwa eko-wisata ialah perjalanan bertanggung jawab

kedalam kawasan yang dilindungi dengan tujuan untuk mempelajari alam (pendidikan).

Apakah pariwisata terbatas ke dalam zona inti diperbolehkan?

Zona rimba bisa dikatakan sebagai penyangga, buffer zone, antara zona inti dan zona

pemanfaatan. Pertanyaan sejenis juga bisa diajukan untuk aktifitas-aktifitas pada zona rimba,

sebagai berikut:

• Apakah penelitian yang bersifat ekstraktif bisa dilakukan pada zona rimba?

• Apa jenis kegiatan penunjang budidaya yang bisa dilakukan pada zona rimba?

• Apakah kegiatan rehabilitasi habitat atau pemacuan stok, stock enhancement, bisa

dilakukan pada zona rimba?

Sedangkan beberapa pertanyaan terkait dengan zona pemanfaatan ialah:

• Apa perbedaan antara kegiatan wisata alam terbatas pada zona rimba dengan pariwisata

dan rekreasi pada zona pemanfaatan?


• Apakah ada jenis kegiatan (pemanfaatan) selain pariwisata yang bisa dilakukan pada zona

rimba?

• Jika boleh, adakah jenis kegiatan ekstraktif yang bisa dilakukan pada zona pemanfaatan?

Jika tidak, apa beda antara zona rimba dan zona pemanfaatan?

Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sering diajukan oleh praktisi atau pengguna

kawasan di dalam taman nasional. Ketentuan dan aturan zonasi harus dibuat sangat jelas dan pasti –

pengguna kawasan harus jelas apakah aktifitas yang dilakukan sudah melanggar hukum atau tidak,

bukan diantara keduanya. Petugas lapang juga harus mendapat kepastian secara mudah bahwa

seorang pengunjung atau pengguna kawasan sudah melanggar ketentuan atau sebaliknya. Jika ya,

petugas harus segera memberi peringatan (bagi pelanggaran kode etik) dan memberikan hukuman

bagi pelanggaran pidana.

Semua ketentuan terkait zona inti, rimba, pemanfaatan dan zona lain yang dijelaskan pada

UU. No. 9 tahun 1990 dan PP. No. 68 tahun 1998 bisa diganti dalam bentuk tabel lebih sederhana,

dengan menggunakan contoh dasar pada Tabel 8.1. Hasil analisis disajikan pada Tabel 8.2. Masing-

masing zona ditempatkan pada kolom, dari kiri dimulai dari zona inti, rimba, pemanfaatan dan zona

lain. Status perijinan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, ialah: ya, ijin, dan tidak. Status ya, artinya

kegiatan (dimaksud) bisa dilakukan tanpa memerlukan ijin dari pengelola. Status ijin arinya kegiatan

(dimaksud) memerlukan ijin dari pengelola, sebelum dilakukan. Sedangkan status tidak, artinya

kegiatan (dimaksud) dilarang dilakukan pada zona tertentu.

Hasil analisis menunjukkan zona yang semakin terbuka ke arah kanan – jumlah kegiatan yang

bisa dilakukan akan semakin banyak ketika zona bergeser ke arah kanan. Zona inti ialah zona dengan

status perlindungan tertinggi. Beberapa kegiatan boleh dilakukan, namun harus memerlukan ijin

khusus oleh pengelola kawasan. Sedangkan zona di bagian kanan, beberapa kegiatan bisa dilakukan

tanpa mendapatkan ijin dari pengelola kawasan. Sebagian besar analisis dilakukan berdasarkan

interpretasi terhadap ketentuan yang terdapat pada UU No. 5 tahun 1990, yang dikaitkan dengan PP

No. 68 tahun 1998. Pada beberapa kasus Taman Nasional di Indonesia, hasil interpretasi ini belum

tentu sama. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan akan ketentuan kebutuhan perijinan

bagi kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan pada suatu zona.

Tabel 8.2 sebenarnya masih belum aplikatif di tingkat lapang. Hal ini disebabkan karena

definisi per kegiatan seperti yang disajikan pada ketentuan di atas masih belum terdefinisikan –

perbedaan antara jenis kegiatan penunjang pengelolaan dan penunjang pengembangan masih

belum terdefinisikan. Hal yang sama juga terjadi antara kegiatan wisata terbatas dengan kegiatan

wisata dan rekreasi. Daftar kegiatan yang termasuk dalam kategori pembinaan habitat atau populasi

satwa belum ditentukan. Pada tingkat lapang, hal ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda.

Daftar kegiatan yang menunjang budidaya juga masih belum didefinisikan secara jelas. Interpretasi

antara pengguna kawasan dengan pengelola di tingkat bisa berbeda, dan bisa menimbulkan konflik.

Untuk menghindari perbedaan pemahaman. Tabel 8.2 harus dilengkapi dengan daftar kegiatan per

item atau memberikan definisi yang jelas per aktifitas.


Tabel 8.2 Jenis aktifitas dan status perijinannya pada masing-masing zona di dalam kawasan

Taman Nasional di Indonesia (dianalisis dari ketentuan pada UU No. 5 tahun 1990 dan

PP. No. 68tahun 1998)

No Aktifitas/Zona

zon

a i

nti

Zo

na

rim

ba

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

zon

a l

ain

1 Penelitian penunjang pengelolaan ijin ya ya ya

2 Penelitian penunjang pengembangan ijin ijin ya Ya

3 Penelitian penunjang pemanfaatan ijin ijin ya ya

4 Pengembangan penunjang pemanfaatan ijin ijin ya ya

5 Kegiatan penunjang budidaya ijin ijin ya ya

6 Kegiatan pendidikan ijin ya ya ya

7 Kegiatan Ilmu pengetahuan ijin ya ya ya

8 Pembinaan habitat tidak ijin ya ya

9 Pembinaan populasi satwa tidak ijin ya ya

10 Wisata alam terbatas tidak ijin ya ya

11 Wisata alam & rekreasi tidak tidak ya ya

12 Pemukiman nelayan tidak tidak tidak ijin(?)

13 Ekstraksi (menangkap ikan) tidak tidak tidak ijin(?)

14 Aktifitas perahu lewat (pass) ijin(?) ya ya ya

15 Aktifitas budidaya terbatas tidak tidak tidak ijin(?)

8.5.1 Zonasi: Taman Nasional Komodo

Semua ketentuan zonasi pada UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998 diterapkan

paling tidak pada masing-masing kawasan taman nasional di Indonesia. Sampai saat ini, jumlah

taman nasional di Indonesia mencapai 40 unit. Dari jumlah tersebut 9 unit diantaranya mempunyai

wilayah laut, ialah:

• Taman Nasional Ujung Kulon – Jawa Barat;

• Taman Nasional Kepulauan Seribu – DKI Jakarta;

• Taman Nasional Karimun Jawa – Jawa Tengah;

• Taman Nasional Bali Barat – Bali;

• Taman Nasional Komodo – Nusa Tenggara Timur;

• Taman Nasional Bunaken – Sulawesi Utara;

• Taman Nasional Taka Bonerate – Sulawesi Selatan;

• Taman Nasional Wakatobi – Sulawesi Tenggara;

• Taman Nasional Teluk Cendrawasih – Papua


Ketentuan zonasi menurut UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998 kita lihat secara

detail, bentuk implementasinya pada salah satu zonasi di wilayah taman nasional, ialah Taman

Nasional Komodo.

Taman Nasional Komodo ditetapkan pada tahun 1980 melalui pernyataan Menteri Pertanian

bertepatan dengan pertemuan Worl Conservation Strategy di Bali. Pada tahun 1992, wilayah Taman

Nasional diperluas ke arah laut seluas 132.500 ha. Pada saat yang bersamaan Taman Nasional

menyelesaikan sistem zonasi tunggal yang mencakup wilayah darat dan laut. Seluruh wiayah Taman

Nasional dibagi ke dalam 7 (tujuh) zona sebagai berikut:

• Zona Inti;

• Zona Rimba dengan Wisata Terbatas;

• Zona Pemanfaatan Wisata;

• Zona Pemanfaatan Tradisional;

• Zona Pemanfaatan Pelagis;

• Zona Khusus Penelitian dan Pelatihan;

• Zona Pemukiman Tradisional.

Melalui keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), No.

65/Kpts/DJ-V/2001, sistem zonasi direvisi menjadi 10 zona berbeda, ialah:

• Zona Inti,zona ini memiliki luas 31.257 ha dan merupakan zona yang mutlak dilindungi, di

dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, kecuali

yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian;

• Zona Rimba Daratan, zona ini memiliki luas 23.529 ha merupakan zona yang di dalamnya

tidak diperbolehkan adanya aktivitas manusia sebagaimana pada zona inti kecuali kegiatan

wisata alam terbatas;

• Zona Rimba Perairan/ Bahari, zona ini memiliki luas 34.612 ha adalah daerah dari garis

pantai sampai 500 m ke arah luar dari garis isodepth 20 m sekeliling bats karang dan pulau,

kecuali pada zona pemanfaatan tradisional bahari. Pada zona ini tidak boleh dilakukan

kegiatan pengambilan hasil laut, seperti halnya pada zona inti kecuali kegiatan wisata alam

terbatas;

• Zona Pemanfaatan Wisata Daratan, zona ini memiliki luas 1.1161 hadan diperuntukkan

secara intensif hanya bagi wisata alam daratan;

• Zona Pemanfatan Wisata Bahari, zona ini memiliki luas 1.658 ha dan diperuntukkan secara

intensif bagi wisata alam perairan;

• Zona Pemanfaatan Tradisional Daratan, zona ini memiliki luas 1.112 ha, zona yang dapat

dilakukan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar penduduk asli dalam kawasan

dengan ijin hak khusus pemanfaatan oleh Kepala Balai TN. Komodo;

• Zona Pemanfaatan Tradisional Bahari, zona ini memiliki luas 15.878 ha, zona yang dapat

dilakukan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar penduduk asli dalam kawasan

dengan ijin hak khusus pemanfaatan oleh Kepala Balai TN. Komodo. Pada zona ini dapat

dilakukan pengambilan hasil laut dengan alat yang ramah lingkungan (pancing, bagan,

huhate, dan payang);

• Zona Pemukiman Masyarakat Tradisional, zona ini memiliki luas 373 ha, zona untuk

bermukim hanya bagi penduduk asli dengan peraturan tertentu dari kepala Balai TN.

Komodo bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat;


• Zona Pemanfaatan Khusus Penelitian dan Pendidikan, zona ini memiliki luas 1.146 ha

merupakan zona yang hanya diperuntukkan bagi kegiatan dan pengembangan penelitian,

pendidikan, pelatiha, dan rehabiltasi;

• Zona Pemanfaatan Khusus Pelagis, merupakan zona yang terluas dengan total luas 62.568

ha. Pada zona ini dapat dilakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut

lainnya yang tidak dilindungi dengan alat yang amah lingkungan (pancing, bagan, huhate,

dan payang) serta kegiatan wisata/ rekreasi.

Gambar 8.1 Wilayah darat dan perairan aut Taman Nasional Komodo yang terbagi dalam 10 zona

berbeda – zona: inti, rimba daratan, rimba perairan, pemanfaatan wisata daratan,

pemanfaatan wisata bahari, pemanfaatan tradisional daratan, pemanfaatan

tradisional bahari, pemukiman masyarakat tradisional, pemanfaatan khusus penelitian

dan pendidikan, dan zona pemanfaatan khusus bahari (Sumber: SK DitJen PHKA No.

65/Kpts/DJ-V/2001).

Status suatu kegiatan di seluruh zona Taman Nasional hanya terdiri dari dua kategori, ialah:

boleh dilakukan tapi harus dengan ijin dan persyaratan tertentu, dan kegiatan yang dilarang

dilakukan pada zona tertentu. Kategori dan status kegiatan disajikan pada Tabel 8.3. Pada dasarnya,

semua kegiatan di dalam kawasan harus mendapat ijin dari pengelola kawasan. Pengelola, melalui

petugas yang ditunjuk, akan menentukan apakah jenis kegiatan tersebut boleh dilakukan atau

dilarang. Seorang nelayan, baik yang bermukim di dalam kawasan atau nelayan dari sekitar kawasan,

harus melapor ke dalam salah satu pos yang terdapat di dalam kawasan. Petugas akan mencatat asal

nelayan, jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan. Pada saat yang sama petugas akan

menjelaskan aturan yang berlaku pada zona yang akan menjadi kegiatan nelayan.


Pembangunan fasilitas wisata, seperti akomodasi terbatas bisa dilakukan terutama pada

zona wisata daratan dan wisata bahari. Namun setiap pembangunan fasilitas tersebut memerlukan

ijin melalui pemenuhan persyaratan tertentu. Pembangunan fasilitas wisata diharuskan untuk

mengikuti ketentuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pembangunan seperti jetty

atau bahkan tempat tambatan perahu (mooring buoy) juga harus dilakukan dan sepengetahuan atau

atas ijin dari pengelola kawasan. Untuk kegiatan penangkapan ikan, petugas akan melakukan

pemeriksaan pada alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap dasar yang akan diberikan ijin untuk

dioperasikan ialah: pancing, bagan, huhate dan payang). Dengan demikian, hampir tidak ada

kegiatan di dalam kawasan yang bisa dilakukan tanpa mendapat ijin dari pengelola terlebih dahulu.

Tabel 8.3 Kategori dan status kagiatan (boleh dengan ijin atau dilarang dilakukan) pada masing-

masing zona di dalam kawasan Taman Nasional Komodo

No Aktifitas/Zona

zo

na

in

ti

Zo

na

Rim

ba

Da

rata

n

Zo

na

rim

ba

ba

ha

ri

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

Pa

riw

isa

ta d

ara

t

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

pa

riw

isa

ta b

ah

ari

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

tra

dis

ion

al

da

rat

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

tra

dis

ion

al

ba

ha

ri

Zo

na

pe

mu

kim

an

ma

-

sya

rak

at

tra

dis

ion

al

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n -

pe

ne

liti

an

, p

en

did

ika

n

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

kh

usu

s b

ah

ari

1 Pendidikan Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin

2 Penelitian ilmiah Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin

3 Wisata alam terba tas Tidak Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin

4 Wisata alam intensif Tidak Tidak Tidak ijin ijin ijin ijin ijin ijin ijin

5 Penduduk lokal - ambil kayu Tidak Tidak - Tidak - Ijin - Ijin Tidak -

6 Nelayan lokal - ambil ikan Tidak - Tidak - Tidak - Ijin - Tidak Ijin

7 Membangun rumah - p. asli Tidak Tidak - Tidak - Tidak - Ijin Tidak -

8 memperbaiki rumah - p. asli Tidak Tidak - Tidak - Tidak - Ijin Tidak -

9 Pendidikan, latihan,

rehabilitasi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ijin Ijin

10

Menangkap ikan - alat ramah

l. Tidak - Tidak - Tidak - Tidak - Tidak Ijin

12

Pengembangan fasilitas

wisata Tidak Tidak Tidak Ijin Ijin Ijin Ijin Ijin Tidak -

13 Membangun Jetty Tidak - - - Ijin - Ijin - Tidak -

14

Membangun rumah –

pendatang Tidak Tidak - Tidak - Tidak - Tidak Tidak -

8.5.2 Kategori Kawasan Taman Nasional Komodo

Seperti kita ketahui, berdasarkan ketentuan dalam IUCN, kawasan konservasi dibedakan

dalam 6 (enam) kategori. Hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 1994, Taman Nasional di

Indonesia termasuk dalam kategori II (National Park). Sebagai komitmen dari CBD (UU No. 5 tahun

1994), Pemerintah Indonesia secara berkala akan melaporkan perkembangan kawasan konservasi di

Indonesia. Laporan tersebut dibuat dan disampaikan oleh beberapa kementerian secara koordinatif


– Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Ketiganya bertindak sebagai National Focal Point.

Tabel 8.4 menyajikan tipe pemanfaatan dan perijinan yang umum berlaku di dalam suatu

kawasan konservasi. No-go ialah paling dekat diterjemahkan sebagai zona inti, walaupun masih bisa

dikunjungi untuk kegiatan terbatas. No-take atau disebut wilayah larang-ambil, paling dekat dengan

zona bahari. Sedangkan wilayah lainnya disebut dengan zona pemanfaatan terbatas – termasuk

dalam kategori ini pada kasus Taman nasional Komodo ialah: zona pemukiman tradisional, sona

pemanfaatan wisata, zona pemanfaatan khusus penelitian dan zona pemanfaatan khusus bahari.

Tipe perijinan bisa dibedakan dalam 4 (empat) kategori, ialah: (1) diperboleh tanpa memerlukan ijin

khusus, (2) diperbolehkan namun memerlukan ijin khusus dan dengan jumlah ijin hampir tidak

terbatas, (3) diperbolehkan namun memerlukan ijin dengan jumlah ijin yang terbatas, dan (4) tidak

diijinkan atau dilarang untuk dilakukan. Pada kasus Taman Nasional Komodo, semua kegiatan harus

mendapat ijin dari pengelola kawasan – Perijinan kategori – 1, tidak berlaku di dalam kawasan

Taman Nasional Komodo (lihat kembali Tabel 8.3). Setiap kegiatan yang diperbolehkan memerlukan

syarat dan pengecekan oleh petugas kawasan. Sebagai contoh, menangkap ikan oleh nelayan lokal

diperbolehkan pada zona pemanfaatan tradisional bahari. Namun, sebelum melakukan ini, nelayan

harus melapor dan menunjukkan bahwa jenis alat yang digunakan tidak melanggar ketentuan zonasi

(pancing, huhate, bagan, dan payang). Hal yang sama juga berlaku untuk zona pemanfaatan wisata –

pembangunan fasilitas wisata pada dasarnya diperbolehkan. Namun setiap pembangunan, pengelola

menentukan persyaratan yang ketat, seperti ketentuan AMDAL. Dengan demikian, tipe pemanfaatan

dan kategori perijinan di dalam Taman Nasional Komodo merupakan ketentuan yang bersifat

universal, sesuai dengan prinsip-prinsip pada IUCN.

Tabel 8.4 Tipe pemanfaatan dan jenis perijinan terkait dengan konservasi dan pemenfaatan

kawasan dalam zona yang berbeda (Sumber: dianalisis dari G. Kelleher, 1999)

Tipe Pemanfaatan Kawasan Tipe Perijinan Dalam Kawasan

No-go, tidak boleh ada kunjungan ke dalam

kawasan

No-take, wilayah larang-ambil – tipe kunjungan

ke dalam kawasan tanpa kegiatan pengambilan

(ekstraktif)

Restricted take, pemanfaatan terbatas – kegiatan

pengambilan (ekstraktif) yang terbatas, seperti

menangkap ikan untuk kebutuhan keluarga

(bukan perikanan komersial)

Restricted construction, pembangunan terbatas,

seperti jetty atau fasilitas wisata (akomodasi,

restaurant)

Allowed, bisa dilakukan tanpa membutuhkan ijin

khusus oleh pengelola kawasan;

Allowed, subject to permit with unlimited

availability – bisa dilakukan dengan ijin dan

hampir semua permohonan ijin akan dipenuhi;

Allowed, subject to permit with limited

availability – bisa dilakukan dengan ijin yang

terbatas

Prohibited – tidak diijinkan/dilarang

Berdasarkan ketentuan IUCN, kawasan konservasi kategori II ditujukan untuk melindungi

proses-proses ekologi, sebagai pelengkap dari karakteristik spesies dan ekosistem wilayah tersebut,

sebagai lingkungan yang sesuai untuk kegiatan pendidikan, rekreasi ilmiah dan spiritual, serta

pengelolaan pariwisata yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan di dalam kawasan. Tujuan ini

diterjemahkan didalam aturan pengelolaan sebagai wilayah larang ambil. Artinya, seluruh wilayah

Taman Nasional merupakan area dengan aturan zonasi setingkat wilayah larang-ambil (No-take)

atau yang lebih tinggi (No-go). Jika aturan ini diterapkan maka tidak ada taman nasional di Indonesia

yang termasuk dalam kategori II menurut IUCN.


Pada penjelasan selanjutnya, IUCN menyatakan bahwa paling tidak, 75% dari wilayah dalam

suatu kawasan harus sesuai dengan tujuan utama pembentukan. Sisanya, paling maksimal 25%,

diperbolehkan untuk berfungsi atau mempunyai aturan lain asal sejalan dengan tujuan utama. Dari

ketentuan ini, kawasan konservasi kategori II paling tidak, harus mempunyai 75% wilayah yang

dikelola sebagai wilayah non-ekstraktif (No-go dan/atau No-take). Sisanya 25% lagi, boleh diterapkan

aturan lain, namun harus sejalan dengan ketentuan atau prinsip tersebut di atas.

Tabel 8.5 menyajikan hasil analisis zonasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dengan

mengikuti ketentuan dari IUCN. Luas zona inti mencapai 17,1% dari total Kawasan. Sedangkan luas

total wilayah pemanfaatan non-ekstraktif (rimba, pemanfaatan wisata dan penelitian) mencapai

39,3%. Luas total antara zona inti dengan zona pemanfaatan non-ekstraktif hanya mencapai 56,4%.

Jika mengikuti ketentuan IUCN secara ketat, Taman Nasional Komodo belum bisa disebut sebagai

kawasan dengan kategori II. Namun, sistem pelaporan kawasan konservasi tidak harus mengikuti

semua ketentuan dalam IUCN. Strategi yang pertama, Taman Nasional Komodo bisa dilaporkan

secara terpisah – luas kawasan dalam kategori II mencapai 56,4% dan luas kawasan sebagai kategori

VI mencapai 43,6%. Cara yang kedua, Komodo bisa dilaporkan sebagai berikut: kategori Ia mencapai

17,1%, kategori II mencapai 39,3% dan kategori VI mencapai 43,6%. Sedangkan cara yang paling

mudah ialah melaporkan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan sebagai kategori II, untuk

mempermudah sistem pelaporan. Hal ini sesuai dengan penilaian ahli, expert judgement, yang telah

dilakukan pada tahun 1994.

Tabel 8.5 Luas wilayah di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang termasuk dalam kategori II

menurut IUCN (Sumber: dianalisis dari SK DitJen PHKA No. 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30

Mei 2001)

Zona dalam Taman Nasional

Komodo

Kategori

IUCN

Luas

(ha)

%-

Luas

%-

kumulati

f

No-go No-

take

Zona-

Ekstraktif

Inti II 31.257 17,1 17,1 X X

Rimba daratan II 23.529 12,8 29,9

X

Rimba bahari II 34.612 18,9 48,8

X

Pemanfaatan wisata daratan II 11.161 6,1 54,9

X

Pemanfaatan wisata bahari II 1.658 0,9 55,8

X

Pemanfaatan Khusus

Penelitian dan Pendidikan II 1.146 0,6 56,4

X

Pemanfaatan Tradisional

Daratan VI 1.112 0,6 57,0

X

Pemanfaatan tradisional

bahari VI 15.878 8,7 65,7

X

Pemukiman Masyarakat

Tradisional VI 374 0,2 65.9

X

Pemanfaatan Khusus Pelagis VI 62.568 34,1 100.0

X

TOTAL

183.295 100,0


8.6 Zonasi: Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004

Seperti kita ketahui, untuk kepentingan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pemerintah

menggeser pendekatan ke arah ekosistem melalui Kawasan Konservasi Perairan. Terkait dengan hal

ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, sebagai

pengganti dari Undang-Undang No. 9 tahun 1985. Sedangkan aturan detail tentang konservasi

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007. Pada sistem ini, pemerintah

menggunakan istilah Kawasan Konservasi Perairan, sebagai kawasan yang khusus terdapat di laut

atau Perairan Tawar lainnya. Kawasan Konservasi Perairan dibedakan dalam 4 (empat) kategori,

ialah:

• Taman Nasional Perairan;

• Suaka Alam Perairan;

• Taman Wisata Perairan; dan

• Suaka Perikanan.

Taman Nasional Perairan didefinisikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang

mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.

Suaka Alam Perairan ialah Kawasan Konservasi Perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan

perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Taman Wisata Perairan ialah Kawasan

Konservasi Perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan

rekreasi. Sedangkan Suaka Perikanan didefinisikan sebagai kawasan perairan tertentu, baik air tawar,

payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang

biak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Sistem zonasi khusus pada Kawasan Konservasi Perairan dibedakan menjadi 4 (empat) zona

yang berbeda, ialah:

• Zona inti;

• Zona perikanan berkelanjutan;

• Zona pemanfaatan; dan

• Zona lainnya.

Zona inti diperuntukkan bagi: (a) perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan; (b)

penelitian; dan (c) pendidikan. Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi: (a) perlindungan

habitat dan populasi ikan; (b) penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; (c)

budi daya ramah lingkungan; (d) pariwisata dan rekreasi; (e) penelitian dan pengembangan; dan (f)

pendidikan. Zona Pemanfaatan diperuntukkan bagi: (a) perlindungan habitat dan populasi ikan; (b)

pariwisata dan rekreasi; (c) penelitian dan pengembangan; dan (d) pendidikan. Zona lainnya

merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena

fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain: zona perlindungan, zona

rehabilitasi dan sebagainya.

Interpretasi terhadap ketentuan atau aturan pada masing-masing zonasi didalam Kawasan

Konservasi Perairan disajikan pada Tabel 8.6. Zona inti mempunyai fungsi yang persis sama dengan

aturan pada kawasan konservasi menurut ketentuan UU No. 5 tahun 1990. Zona perikanan

berkelanjutan tampkanya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan wilayah laut lainnya di luar

kawasan konservasi. Jika hal ini benar (kecuali diatur lagi dalam peraturan atau ketentuan pada

tingkat Kementerian), zona perikanan berkelanjutan sebenarnya bisa dianggap sebagai wilayah non-

konservasi. Pengelola Kawasan Konservasi Perairan, dalam pelaksanaannya, harus bisa membedakan

zona perikanan berkelanjutan dengan sistem perijinan penangkapan ikan atau ijin budidaya ikan.


Masalah kedua, zona perikanan berkelanjutan mempunyai fungsi yang hampir sama dengan

zona pemanfaatan. Semua kegiatan yang bisa dilakukan pada zona perikanan berkelanjutan, juga

bisa dilakukan pada zona pemanfaatan (Tabel 8.6). Jika interpretasi ini benar, maka tidak akan ada

gunanya untuk memisahkan antara zona perikanan berkelanjutan dengan zona pemanfaatan.

Masalah ketiga, zona lain ditujukan untuk rehabilitasi habitat penting bagi ikan. Kegiatan seperti

penanaman bakau, terumbu karang buatan atau kegiatan perbaikan kualitas habitat jenis lainnya

bisa dilakukan pada zona ini. Namun penangkapan ikan dan budidaya tidak bisa dilakukan pada

wilayah ini. Dengan demikian, zona lain justru mempunyai fungsi yang mendekati dengan zona inti.

Perbedaannya ialah pada sifat alami atau keaslian pada zona inti masih terjaga.

Sampai saat ini, belum ada Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia yang bisa digunakan

sebagai contoh kasus. Hal ini disebabkan karena belum ada satupun dari nomenculture Kawasan

Konservasi Perairan yang sudah menyelesaikan zonasi dan rencana pengelolaan. Kategori kawasan

konservasi bisa dikenali berdasarkan aturan yang terdapat pada masing-masing zona di dalam

kawasan. Oleh karena itu, sistem kawasan konservasi ini belum bisa diidentifikasi menurut

ketentuan internasional (IUCN).

Tabel 8.6 Kategori dan status kagiatan (boleh dengan ijin atau dilarang dilakukan) pada masing-

masing zona di dalam kawasan Kawasan Konservasi Perairan

No Aktifitas/Zona

zon

a i

nti

Zo

na

p

eri

ka

na

n

be

rke

lan

juta

n

Zo

na

pe

ma

nfa

ata

n

zon

a l

ain

1 Penelitian Ijin Ijin Ijin Ijin

2 Pendidikan Ijin Ijin Ijin Ijin

3 Penangkapan ikan ramah lingkungan Tidak Ijin Ijin Ijin

4 Budidaya ikan ramah lingkungan Tidak Ijin Ijin Ijin

5 Pariwisata & rekreasi Tidak Ijin Ijin Ijin

6 Kegiatan penunjang pengembangan Tidak Ijin Ijin Ijin

7 Rehabilitasi habitat Tidak Tidak Tidak Ijin

Beberapa kesimpulan (pembelajaran) yang bisa didapat dari zonasi ialah:

• Perbedaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia bisa diketahui melalui zonasi. Pada

dasarnya Indonesia menganut 4 (empat) kategori zona yang berbeda, ialah: zona inti, zona

penyangga, zona pemanfaatan, dan zona lain yang sesuai dengan tujuan pembentukan

kawasan

• Sistem zonasi dalam kawasan konservasi di Indonesia mengikuti dua sistem yang berbeda

dan mengacu pada dua ketentuan hukum yang berbeda, ialah: (1) Undang-Undang No. 5

tahun 1990 melalui aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998, dan (2)

Undang-Undang No. 31 tahun 2004 dengan aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

60 tahun 2007. Beberapa kawasan konservasi sudah menyelesaikan tahap zonasi, terutama

yang berasal dari ketentuan UU No. 5 tahun 1990. Karena masih relatif baru, Kawasan

Konservasi Perairan belum menyelesaikan tahap zonasi;


• Taman Nasional Komodo termasuk dalam kategori II dalam klasifikasi internasional (IUCN).

Namun luas zona dengan ketentuan kegiatan non-ekstraktif hanya mencapai sekitar 56%,

belum mencapai ketentuan minimal yang dipersyaratkan (75). Sistem pelaporan Taman

Nasional Komodo bisa dibuat dengan cara yang berbeda, ialah: kategori Ia mencapai 17,1%,

kategori II mencapai 39,3% dan kategori VI mencapai 43,6%;

• Sistem zonasi melalui ketentuan UU No. 31 tahun 2004 memerlukan penjelasan lebih lanjut

melalui peraturan yang setara dengan Keputusan atau Peraturan Kementerian. Kalau tidak,

beberapa jenis zona akan saling tumpang tindih atau mempunyai fungsi yang sama. Zona

perikanan berkelanjutan kemungkinan mempunyai fungsi yang sama dengan zona

pemanfaatan, dilihat dari jenis kegiatan yang diperbolehkan pada kedua zona tersebut;

• Sistem zonasi bisa dibuat lebih sederhana dalam bentuk tabel – pada lajur baris dituliskan

berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pengguna atau pengunjung kawasan,

sedangkan pada bagian kolom dituliskan masing-masing zona yang ada di dalam kawasan.

Nilai masing-masing sel di dalam tabel (pertemuan antara kolom dan baris) dituliskan

ketentuan perijinan, salah satu dari kombinasi berikut: dilarang, diperbolehkan dengan

persyaratan, diperbolehkan dengan jumlah ijin terbatas, diperbolehkan dengan ijin hampir

tidak terbatas, atau diperbolehkan tanpa memerlukan ijin.

Bahan Bacaan Utama:

Alder J., N. A., Sloan, & H. Uktolseya (1994). "Advances in Marine Protected Area Management in

Indonesia: 1988 - 1993." Ocean & Coastal Management 25: 63-75.

Kelleher, G., & A. Phillips (1999). Guidelines for Marine Protected Areas. Gland, Switzerland and

Cambridge, UK., IUCN: XX IV+107pp.

Peraturan Menteri kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

PHKA (2001). Buku 1 Rencana Pengelolaan. Rencana Pengelolaan 25 Tahun Taman Nasional

Komodo. W. S. Ramono, N.B. Wawandono, & J. Subijanto. Jakarta, PHKA. V.1: 92.

Ringkasan:

1. Sebutkan seluruh tahapan dalam proses pengelolaan suatu kawasan konservasi;

2. Sebutkan, paling tidak 5 (lima) kriteria dalam seleksi calon kawasan konservasi;

3. Buat deskripsi singkat yang dimaksud dengan zonasi

4. Apa yang membedakan antara zona bahari dengan zona pemanfaatan Wisata Bahari di dalam

kawasan Taman Nasional Komodo?

5. Terkait dengan zonasi, berbagai kegiatan di dalam kawasan konservasi pada dasarnya bisa

dibedakan dalam 4 (empat) kategori, ialah: (a) penelitian non-ekstraktif, (b) penelitian ekstraktif,

(c) kunjungan non-ekstraktif, dan (d) kunjungan ekstraktif. Jelaskan (secara singkat) batasan dari

masing-masing aktifitas tersebut;

6. Apa kriteria dalam zonasi yang menunjukkan suatu kawasan termasuk dalam kategori II menurut

klasifikasi internasional dari IUCN (National Park)?

7. Apa perbedaan antara zonasi menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 dengan pada Undang-

Undang No. 31 tahun 2004?


8. Jelaskan ketentuan atau jenis aturan yang membuat suatu zona berbeda secara fungsional

dengan zona lainnya di dalam suatu kawasan konservasi?

9. Apa yang dimaksud dengan zona pada kawasan konservasi?

10. Bagaimana membuat sistem pelaporan kepada IUCN, sedemikian rupa, sehingga Taman

Nasional Komodo termasuk sebagai kawasan konservasi kategori II?

Documents

8 Zonasi kawasan konservasi perairan - Wiadnya DGRwiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/8-Zonasi-kawasan... · ... Penetapan & penataan batas; 6) Zonasi; 7) Rencana ... dan penentuan